Pada organisasi bentuk tunggal, pucuk pimpinan berada ditangan satu orang ,
semua kekuasaan dan tugas pekerjaan bersumber dan bermuara kepadanya.
TIPOLOGI ORGANISASI Tipologi organisasi adalah pengelompokan tipe atau jenis-jenis organisasi. Pengelompokan jenis organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan criteria sebagai berikut : 1. Berdasarkan Jumlah orang yang Memegang Tampuk Pimpinan a. Bentuk Tunggal Pada organisasi bentuk tunggal, pucuk pimpinan berada ditangan satu orang , semua kekuasaan dan tugas pekerjaan bersumber dan bermuara kepadanya. Kebaikan organisasi bentuk tunggal adalah bahwa segala sesuatu akan dapat diputuskan dengan cepat, sebab pimpinan tidak harus berunding dengan pihak lain, karena ia memegang kekuasaan dan tanggung jawab sepenuhnya. Keburukannya apabila si pimpinan tidak mempunyai pengetahuan yang luas, kurang berani bertindak, maka kecepatan dan ketegasan bertindak dari organisasi tidak akan tercapai. b. Bentuk komisi Dalam hal ini pimpinan organisasi merupakan suatu dewan yang terdiri dari beberapa orang. Semua kekuasaan dan tanggung jawab dipikul oleh dewan itu sebagai suatu kesatuan, demikian pula pengambilan keputusan. Pembagian pekerjaan di antara angota dewan masih mungin di adakan dalam bentuk komisi – komisi. Bentuk ini banyak di pakai terutama dalam organisasi yang bertugas membuat peraturan dan memberikan pertimbanganpertimabanangan. Kebaikan bentuk ini antara lain adalah sebagai berikut: Adanya pembagian tugas di antara anggota dewan memungkinkan semua bidang tugas mendapt perhatian sepenuhnya. Keputasan-keputusan yang diambil oleh anggota lebih dari seorang cenderung lebih tepat dari pada yang hanya berdasarkan pertimbangan satu orang saja. Adanya kerja sama yang erat untuk memikul tanggung jawab bersama mempunyai peranan mendidik di antara anggota-anggota dewan yaitu mendidik mengharga pendapat orang lain serta membentuk sifat berani mengemukan pendapat dan sebagainya, sehingga menjadi wadah pembentukan pribadi yang menyenagkan dalam pergaulan Sedangkan keburukan-keburukannya antara lain : Keputusan tidak dapat di ambil dengan cepat, bahkan mungkin berlarut-larut karena harus melalui rapat yang berkepanjangan. Menghasilkan tindakan pimpinan yang kurang tegas karena keputusan merupakan pemikiran beberapa orang sebagai satu kesatuan. Anggota sering kali berlindung di balik keputusan tersebut untuk menghindarkan tanggung jawab. 2. Berdasarkan Lalu Lintas Kekuasaan a. Bentuk Lurus /Line Organization/Organisasi Lini
Pada bentuk ini kekuasaaan mengalir dari pucuk pimpinan organisasi dilangsungkan lurus dengan para pejabat yang memipin kesatuan-kesatuan dalam organisasi-organisasi tersebut. Tiap-tiap kepala kesatuan memegang kekuasaan dan tanggung jawab sepenuhnya mengenai segala sesuatu yang termasuk dalam kesatuanya. Dalam organisasi bentuk ini kekuasaan berlangsung lurus dan vertical. Srtuktur organisasinya bersifat sederhana yang dalam saluran perintah dan tanggung jawab di rumuskan dengan tegas batas-batasnya. Kebaikan-kebaikannya menurut GR.Terry (1964:389) dalam bukunya The Principles of Management, antara lain: Keputusan dapat di ambil dengan cepat, Penyampaian informasi dapat di laksanakan dengan cepat, Memungkinkan terbentuknya manager yang terlatih, Hubungan kekuasaan antara bagian dalam organisasi jelas dapat di pahami Sedangkan keburukan-keburukannya, antara lain : Penumpukan pekerjaan di tangan seseorang, Tidak memungkinkan spesialisasi, Memungkinkan penyelesaian suatu masalah membutuhkan proses yang lama, Anggota manager sulit di ganti, Kurang waktu untuk memperhatika planning ( perencanaan ) dan pengembangan serta controlling ( pengawasan ) yang bersifat menyeluruh b. Bentuk Lini dan Staff ( Line and Staff Organization) Untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan pada bentuk organisasi ini, maka biasanya para manajer mengangkat sejumlah ahli yang di sebut staff. Dengan penambahan staff pada organisasi lini, maka lahirlah bentuk organisasi yang ke-2 yaitu bentuk organisasi lini dan staff. Anggota staff adalah anggota organisasi yang bertugas memberi bahan-bahan pertimbangan kepada pemimpin dalam penggambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi (staff ahli), misalnya ahli hukum, ahli pemasaran, ahli politik, dan sebagainya. Di dalam organisasi bentuk lini dan staff terdapat dua macam anggota organisai, yaitu anggota lini dan anghota staff dimana: Anggota staff ialah anggota yang memiliki hak untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan atau nasehat kepada pimpinan, anggota staff memiliki bawahan pada jalur ini. Anggota lini ialah anggota organisasi yang memiliki hak perintah kepada bawahanbawahannya di dalam jalur ini. Beberapa masalah dari bentuk organisasi ini khususnya berupa pandangan dari pihak lini dan staff satu sama lain. Anggota lini memiliki pandangan-pandangan sebagai berikut terhadap anggota staff : Seringkali ada tendensi bahwa anggota staff bertindak sebagai anggota lini dengan kekuasaannya untuk memerintah.
Anggota staff sering berbangga diri seolah-olah keberhasilan perusahaan sepenuhnya berkat keahlian yang di milikinya. Seringkali hal-hal yang di usulkan staff tidak bersifat praktis, tidak sesuai dengan keadaan perusahaan. Dari sudut pandang anggota staff sendiri melihat adanya kesulitan-kesulitan yaitu: Para manajer seringkali cenderung menolak gagasan baru bahkan lebih bersifat konservatif, tanpa mengemukakan alasan-alasan yang bersifat rasional. Para manajer seringkali mengaggap para staff orang bodoh, sehingga para manajer menyelenggarakan kebijaksanaan-kebijaksanaan tanpa mengikutsertakan angota staff dalam mengambil keputusan. Anggota staff tidak punya kekuasaan untuk memaksakan pendapat, walaupun mengetahui kebaikan-kebaikan dari pendapat tersebut lebih banyak tentang suatu daripada para anggota lini. c. Bentuk Fungsional (Functional Organization) Pada bentuk ini kekuasaan di limpahkan melalui para ahli dalam suatu fungsi. Dalam menjalankan tugasnya setiap kepada satuan bertanggung jawab kepala seorang ahli, sepanjang fungsi tersebut merupakan bidang keahlian tenaga ahli tersebut. Tiap-tiap ahli mempunyai kekuasaan dibidangnya terhadap setiap pejabat di kesatuan manapun. Lalu-lintas kekuasaan dalam organisasi bentuk ini tidak langsung dan vertical melainkan bersifat menyilang. Seorang pejabat bisa menerima perintah dari hanya beberapa orang ahli yang masing-masing hanya mengetahui satu fungsi saja. Kelebihan bentuk ini adalah pejabat menjadi lebih cakap dalam bidang pekerjaannya, sedangkan kelemahannya koordinasi lebih sukar dilaksanakan karena saluran perintah yang menyilang menyebabkan pegawai/bawahan bertanggung jawab pada lebih dari satu orang atasan.Pada bentuk ini kekuasaan di limpahkan melalui para ahli dalam satu fungsi, dalam menjalankan tugasnya. Dari uraian di atas tidak dapat di tentukan mana yang terbaik dari bentuk-bentuk tersebut. Untuk menentukan organisasi yang terbaik sangat ditentukan oleh kondisi organisasi sendiri, sebab masing-masing mempunyai kebaikan dan keburukan. Bentuk yang sebaik-baiknya yang di pakai suatu organisasi akan di pengaruhi oleh tujuan dengan mempertimbangakan luasnya organisasi, kemampuan organisasi, dan keadaan lingkungan sekelilingnyale. Bentuk organisasi –organisasi berdasarkan lalu lintas kekuasaan lebih dikenal dengan struktur organisasi yang pertumbuhannya akan sejalan dengan pertumbuhan dari organisasi yang bersangkutan. Pertumbuhan struktur organisasi dapat berupa: Pertumbuhan secara vertical, yaitu penambahan tangga-tangga jabatan dalam organisasi. Secara horizontal, yaitu penambahan divisi-divisi kerja. Dari pembenahan fungsi dan pembagian kerja.
PEMBIDANGAN KOMISI-KOMISI DPRD TAHUN 2009-2014
Komisi A,
Bidang Pemerintahan, meliputi Pemerintahan dan Otonomi Desa, Ketentraman dan Ketertiban, Komunikasi dan Informasi, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Hukum, Kebangsaan dan Hak Azasi Manusia, Kepegawaian Aparatur, Penanganan KKN, Perijinan, Kerjasama, Penyelesaian Perselisihan, Perlindungan Masyarakat, Perlindungan Konsumen, dan Pertanahan;
Komisi B,
Bidang Ekonomi dan Keuangan, meliputi Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, Aset Daerah, Koperasi dan Usaha Mikro, Pertanian dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Kehutanan, Pariwisata, Keuangan Daerah, Perpajakan dan Retribusi, Perbankan, Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD;
Komisi C,
Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemuda dan Olah Raga, Pramuka, Agama, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, Pengentasan Kemiskinan, Penanganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar;
Komisi D, Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, meliputi Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, Perhubungan dan Telematika, Perumahan Rakyat, Tata Ruang dan Tata Kota, Sumber Daya Mineral dan Energi, Sumber Daya Buatan, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, dan Pengendalian Lingkungan Hidup.
