B. Pengertian dan tujuan kewarganegaraan. 1. Pengertian pendidikan
kewarganegaraan a. Pendidikan kewarganegaraan dikenal dengan istilah civic.
TUGAS INI UNTUK MEMENUHI MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MENGENAI
BAB I PENGANTAR MEMAHAMI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DIPERGURUAN TINGGI
BAB I MEMAHAMI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI
Rasional Pendidikan kewarganegaraan sudah menjadibagian inheren dan instrumentasi pendidikan nasional indonesia dalam lima status : 1. Sebagai mata pelajaran di sekolah 2. Sebagai mata kuliah di perguruan tinggi 3. Sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru 4. Sebagai program pendidikan politik 5. Sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan a.
B. Pengertian dan tujuan kewarganegaraan
1.
Pengertian pendidikan kewarganegaraan Pendidikan kewarganegaraan dikenal dengan istilah civic education yaitu mata pelajaran dasar sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda agar dewasa dapat berperan aktifdalam masyarakat. Citizenship education yaitu pendidikaqn kewarganegaraan yang mencangkup didalm lembaga pendidikan formal dan non formal Democracy education pendidikan kewarganegaraan yang diberikan untuk mengembangkan memperkuat integritas pemerintah otonom
a.
b.
c.
2. Tujuan pendidikan Berdasarkan kep. Dirjen DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006,tujuan pendidikan kewarganegaraan dirumuskan dalam : 1. Pasal 1 : Visi 2. Pasal 2 : Misi 3. Pasal 3 : kompetensi Tujuan pendidikan kewarganegaraan diperguruan tinggi adalah agar mahasiswa : 1. Memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya 2. Mampu mewujudkan nilai nilai dasar keagamaan dan kebudayaan 3. Memiliki kepribadian yang mantab 4. Berpikir kritis 5. Bersikap rasional, etis, estetis, dinamis dll
C. SUBSTANSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI
1. 2.
3.
Visi, Misi, dan kompetensi dasar pendidikan kewarganegaraan Bela negara Berdasarkan pasal 9 ayat (2) No.3 tahun 2002 keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui : pendidikan, kewarganegaraan, pelatihan dasar kemilitiran secara wajib , pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib dan pengabdian sesuai profesi Ruang lingkup materi evaluasi dan sumber pkn
D. Landasan historis ilmiah dan yuridis pkn diperguruan tinggi 1.
Landasan historis Dewasa ini globalisasi melanda hampir diseluruh belahan dunia. terlebih setelah adanya revolusi teknologi tranportasi, telekomunikasi, informasi dan semangat perdagangan bebas. Pada era globalisasi ini bukan hanya semangat perdagangan bebas saja, tetapi manusia juga mendambakan menjadi insan yang kosmopolitan, yaitu manusia yang berpandangan bahwa seseorang tidak perlu mempunyai kewarganegaraan suatu negara
Berkenaan dengan tuntutan diatas, maka MPR RI menegaskan visi indonesia2020 ( didalam TAP No. vii/MPR/2001 ) yaitu mewujudkan masyarakat indonesia yang: religius, manusia,bersatu, demokratis, adil, sejahtera maju mandiri indikator keberhasilannya adalah sbb: 1. 2.
3.
4.
5.
6. 7. 8.
Penghormatan terhadap martabat kemanusiaan; Meningkatkan semangat persatuan bangsa, toleransi, kepedulian dan tanggung jawab sosial Berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghargai perbedaan dalam kemajemukan Menguatnya partisipasi politiksebagai perwujudan kedaulatan rakyat, dan kontrol sosial masyarakat Berkembangnya ormas dan orpol yang bersifat terbuka Menigkatnya kualitas SDM Memiliki kemampuan dan ketangguhan Terwujudnya penyelenggaraan negara
Pada akhir abad xx UNESCO menyarankan adanya empat kelompok bahan ajar di perguruan tinggi yaitu kelompok : Learning to know 2. Learning to do 3. Learning to be 4. Learningto live together Dalam kaitan tersebut DEPDIKNAS membagi lima kelompok mata kuliah: 1. Mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) 2. Mata kuliah keahlian berkarya (MKB) 3. Mata kuliah perilaku berkarya (MKB) 4. Mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) 5. Mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MPK) 1.
2. LANDASAN ILMIAH Dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan b. Objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan Filsafat pancasila Pancasila sebagai system filsafat Identitas nasional Politik dan strategi Demokrasi indonesia HAM dan rule law Hak dan kewajiban warganegara serta Negara Geopolitik indonesia Geostrategi indonesia a.
3. LANDASAN YURIDIS 1.
UUD 1945
a.
Pembukaan UUD 1945 Pasal 27 Pasal 30 Pasal 31
b. c. d.
Dari uraian diatas jelaslah pendidikan kewarganegaraan melandasi dan memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan pendidikan demokrasi di sekolah dan luar sekolah dan memfasilitasi berkembangnya demokratisasi secara sosial kultural dalam masyarakat
