Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Pokok Komisi Informasi Kota ...
Recommend Documents
Penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas
penanggulangan ... Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
penegakan hukum dibidang peradilan serta bertambahnya tugas pokok dan
fungsi ...... Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat
hukum.
Pemuda dan Olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;. 9. ....
Mengkoordinir laporan kegiatan pendidikan, pemuda dan olah raga; h.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai persepsi Kepala.
Sekolah terhadap TUPOKSI kepala sekolah di SDN se-UPT wilayah Yogyakarta.
27 Jul 2012 ... Asumsi Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012. .....
Grafik II.1 Pertumbuhan Ekonomi AS dan Negara Maju Asia .
OTONOMI DAERAH. (Studi Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Kampar. Provinsi Riau). SKRIPSI. DISUSUN OLEH : NURFINAWATI.
Pokok-pokok Hukum Acara Perdata. Peradilan Agama dan. Mahkamah Syar'iyah
di Indonesia. Drs. M. Fauzan, SH., MM.
28 Jun 2001 ... DENGAN METODE ACTIVITY BASED COSTING. SEBAGAI .... pokok produksi
yang sebenarnya, apakah metode perhitungan harga pokok.
28) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;. 29)
menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV;.
Hariyadi, (1993: 253), teknologi informasi diberi batasan sebagai teknologi
pengadaan, ..... berbagai jenis media komputer seperti hard disk dan CD-ROM.
Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan ...
ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah
.
POKOK-POKOK BAHASAN ... Pemikiran-pemikiran Mengenai Filsafat Ilmu ...
Hukum. 11. Teori. Proposisi-proposisi Sebagai Komponen Pembentuk Teori.
Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Pokok Komisi Informasi Kota ...
Fungsi : Memberikan Pelayanan dan Fasilitasi kepada Komisi Informasi dalam ...
Menyelesaikan surat menyurat dan pencatatan surat-surat masuk dan keluar ...
Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok Komisi Informasi Kota/Kabupaten bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi Nonlitigasi. 2. Fungsi /wewenang Meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik Tingkat Kabupaten /Kota yang bersangkutan.
Tugas Lembaga Kesekretariatan 1. Sekretaris Fungsi : Memberikan Pelayanan dan Fasilitasi kepada Komisi Informasi dalam menjalankan kebijakan pelayanan Informasi Publik di Kota Cirebon. Tugas dan wewenang : 1. Memimpin kesekretariatan dan perkantoran Komisi Informasi Kota Cirebon. 2. Memberikan pelayanan tehnis kepada Komisi Informasi Kota Cirebon. 3. Memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi, diskusi seminar dan rapat-rapat keterbukaan informasi publik Kota Cirebon. 4. Memanggil dan mengundang pihak ketiga terkait dengan kegiatan Komisioner dan penyelesaian mediasi dan ajudikasi nonlitigasi Kota Cirebon. 5. Memfasilitasi kegiatan kemitraan antara Komisi Informasi dengan lembaga lain. 2. Bagian Adminstrasi Umum Fungsi : Membantu Sekretaris menyelesaikan administrasi dan tata usaha umum dan perkantoran. Tugas dan wewenang : 1. Menyelesaikan surat menyurat dan pencatatan surat-surat masuk dan keluar,pengetikan sekretariat. 2. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan Komisi Informasi Kota Cirebon. 3. Melaksanakan urusan kegiatan-kegiatan kesekretariatan.
4. Melaksanakan pengadaan,pencatatan dan inventarisasi barang sekretariat. 5. Melaksanakan hubungan kemasyarakatan dan informasi secretariat. 6. Membantu Sekretariat
dalam rangka mengelola administrasi
keuangan,
menyusun rencana keuangan tahunan,menyelenggarakan realisasi Anggaran. 3. Bagian Penyelesaian Sengketa Fungsi : Melakukan proses adminstrasi dan pelayanan urusan sengketa dalam sekretariat. Tugas dan wewenang : 1. Mengagendakan surat-surat masuk dan keluar serta pengetikan dokumen penyelesaian sengketa. 2. Melayani penyelenggaraan rapat-rapat rutin secretariat yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa informasi publik. 3. Membantu pelaksanaan proses Mediasi dan Adjudikasu nonlitigasi. 4. Melaksanakan hubungan kemasyarakatan.
