Undangan Pengajuan Makalah Kebijakan. KONFERENSI “PENELITIAN
KEBIJAKAN TENTANG PENDIDIKAN. ANAK DI INDONESIA”. Didukung oleh ...
Undangan Pengajuan Makalah Kebijakan
KONFERENSI “PENELITIAN KEBIJAKAN TENTANG PENDIDIKAN ANAK DI INDONESIA” Didukung oleh KEMDIKNAS - UNICEF Indonesia - BAPPENAS - SMERU Jakarta, 17 November 2011 Batas waktu pengiriman makalah: 31 Juli 2011
1. Latar Belakang Tak dapat dipungkiri bahwa pendidikan sangat penting bagi perkembangan seseorang karena pendidikan memberikan berbagai potensi manfaat, baik untuk perorangan maupun masyarakat. Karena itu hak untuk mendapat pendidikan bagi semua anak secara hukum dijamin oleh hampir semua negara di dunia ini, dan diakui dalam berbagai konvensi internasional. Konvensi Hak Anak (KHA), ayat 28, menyatakan bahwa negara-negara peserta konvensi bertanggungjawab membuat pendidikan dasar wajib dan tersedia cuma-cuma untuk semua anak. Millenium Development Goals (MDGs) telah mendorong kita memberikan perhatian lebih besar pada partisipasi pendidikan dan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (Wajar Dikdas). Sebagai salah satu negara yang meratifikasi KHA dan mengadopsi MDGs, Indonesia telah meletakkan dasar dari semua upayanya untuk memenuhi pendidikan bagi semua anak berdasarkan komitmen internasional ini. Pada tahun 2000, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memberikan pendidikan bagi semua anak dengan menandatangani Dakar Framework for Action on Education for All. Dengan menandatangani kerangka kerja tersebut Indonesia mentargetkan bahwa Wajar Dikdas bagi semua anak akan dapat dicapai pada tahun 2015. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disebut dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Upaya pemenuhan tujuan tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan nasional yang harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi, dan efsiensi tata kelola pendidikan untuk menghadapi berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Mengingat Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berdampak luas terhadap pembiayaan pendidikan di Indonesia, dengan demikian perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan melalui perubahan paradigma yang sebelumnya berorientasi pada sisi pasokan menjadi berdasarkan kebutuhan. Perubahan tersebut berimplikasi pada peran pemerintah dan penyelenggara pendidikan yang harus memberikan layanan pendidikan secara prima sesuai dengan kebutuhan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua. Layanan prima tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan ketersediaan, memperluas keterjangkauan, meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi, mewujudkan kesetaraan dan menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan (Renstra Kemdiknas 2010–2014). Untuk memberikan pelayanan pendidikan yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, para pembuat kebijakan menyadari pentingnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang relevan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan tersebut, terutama dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan perencanaan program yang menyangkut pendidikan anak. Upaya ini diharapkan dapat menjamin
1
tersedianya, terjangkaunya, serta terwujudnya kepastian bagi semua anak–termasuk anak dari keluarga miskin, terpinggirkan, dan anak yang memiliki kebutuhan khusus–untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan relevan. Lebih dari itu, upaya peningkatan pelayanan pendidikan juga bertujuan untuk menghasilkan Insan Indonesia cerdas dan kompetitf. Konferensi ini, diselenggarakan berkat kerjasama antara Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF Indonesia, dan Lembaga Penelitian SMERU, merupakan bagian dari upaya untuk memanfaatkan hasilhasil penelitian sebagai dasar bagi pengembangan kebijakan, strategi dan perencanaan program yang dapat mendorong peningkatan pelayanan pendidikan. Melalui pemaparan dan publikasi hasil-hasil penelitian kebijakan pendidikan yang terpilih diharapkan akan dihasilkan sejumlah rekomendasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. 2. Tujuan Konferensi Konferensi “Penelitian Kebijakan tentang Pendidikan Anak di Indonesia” ini bertujuan untuk: • Membahas berbagai temuan utama penelitian kebijakan tentang pendidikan anak ditinjau dari berbagai aspek, mencakup perencanaan dan pelaksanaannya, pemantauan dan evaluasi, serta upaya penjaminan kualitas pendidikan yang terkait dengan kepentingan pendidikan anak baik di tingkat nasional maupun daerah. • Menyediakan rekomendasi dan advokasi kebijakan berbasis bukti tentang pendidikan anak sebagai masukan untuk perbaikan program dan inisiatif-inisiatif baru untuk mendukung program pendidikan pemerintah. • Mempublikasikan hasil konferensi kepada pihak terkait dan masyarakat luas sebagai bagian dari upaya penyebarluasan informasi dan kegiatan advokasi. 3. Topik Makalah Kebijakan Topik dapat dipilih dari beberapa alternatif berikut: • Pencapaian MDGs (Tujuan 2: Pencapaian Pendidikan Dasar untuk Semua) di Indonesia dan penuntasan Wajardikdas (tingkat melek huruf, kesetaraan gender, APK/APM, masalah anak yang tidak bersekolah, sekolah pesantren, sekolah terpadu, dsb.); • Peningkatan pendidikan yang berkualitas/bermutu dan relevan (sekolah, kurikulum, pendidikan keterampilan hidup (life skill), sarana dan prasarana, sistem ujian, penerimaan murid baru, SDM pendidikan dan penjaminan mutu termasuk guru, kepala sekolah, dan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG), dsb.); • Tata kelola pendidikan (Manajemen Berbasis Sekolah, Komite Sekolah, dsb.); • Pendanaan Pendidikan (alokasi APBN untuk pendidikan, biaya pelaksanaan standar pelayanan minimum, kebutuhan biaya tidak langsung siswa, dsb.); • Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); • Pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau berada dalam kondisi rentan (perdagangan anak, anak yang menjalani hukuman, pekerja anak, anak jalanan, anak rentan terkena HIV/AIDS); • Pendidikan khusus dan layanan khusus (pendidikan insklusif atau di luar sekolah) untuk anak berkebutuhan khusus, miskin, migran, minoritas, dan anak berbakat; • Partisipasi masyarakat sipil (sekolah swasta oleh sektor swasta, insentif pajak bagi penyelenggara PAUD, dsb.); dan • Pendidikan dan desentralisasi (pilihan anggaran daerah untuk pendidikan, penguatan lembaga penjamin mutu di daerah, dsb.); • Kesehatan dan gizi anak sekolah (PMTAS, UKS, pola makan/jajan anak sekolah, pendidikan jasmani, dsb.).
2
4. Ketentuan • • • • • •
Undangan ini terbuka untuk umum, kalangan pemerintah, peneliti, akademisi, praktisi, pelaku advokasi, institusi dan profesional dari berbagai organisasi nasional atau internasional yang melakukan penelitian mengenai isu pendidikan. Makalah kebijakan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan dan sistem referensi karya ilmiah. Tabel, grafik, atau gambar dimasukkan dalam badan teks (bukan di lampiran). Abstrak terdiri dari maksimal 200 kata, disertai kata kunci. Makalah kebijakan minimal 20 halaman, maksimal 25 halaman, dicetak di kertas ukuran A4, spasi tunggal, huruf Times New Roman ukuran 12 pt, dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Melampirkan Formulir Pengajuan Makalah (lihat lampiran) yang telah dilengkapi saat mengirim makalah. Makalah kebijakan dalam bentuk dokumen MS Word, dikirim melalui email ke
[email protected].
5. Penentuan Makalah Kebijakan yang Terpilih • • •
•
Tim Seleksi terdiri dari wakil KEMDIKNAS, BAPPENAS, UNICEF dan SMERU. Keputusan Tim Seleksi tidak dapat digugat. Tiap makalah harus didasarkan analisis tajam berdasarkan bukti/temuan penelitian empiris, dan harus memuat rekomendasi kebijakan. Kriteria penilaian berdasarkan: - Kelengkapan materi abstrak, kesesuaian isi tulisan dengan topik, penguasaan masalah, ketepatan teori, kelengkapan serta ketajaman analisis, rekomendasi kebijakan dan kesesuaian daftar bacaan; - Kesesuaian metodologi penelitian, pemanfaatan data kualitatif dan kuantitatif yang terpercaya, kedalaman analisis; - Kontribusi terhadap proses pembuatan kebijakan (rekomendasi untuk pihak eksekutif dan legislatif, kemungkinan adanya dampak kebijakan, kemungkinan dapat dilaksanakannya rekomendasi kebijakan, pemanfaatan sebagai bahan advokasi kebijakan, dan kontribusi terhadap kebijakan berdasarkan bukti); - Sistematika penulisan (komprehensivitas, kaidah bahasa, kelengkapan referensi) Sebanyak 20 makalah kebijakan yang terpilih akan dipresentasikan pada saat konferensi, dan 10–15 makalah juga akan dipilih untuk dipamerkan dalam bentuk poster. Jika diperlukan, penulis makalah yang terpilih untuk dipublikasikan harus memperoleh otorisasi dari kantor pemerintah atau organisasi tempat bekerja sebelum mengirimkan naskah akhir.
6. Jadwal Penerimaan makalah kebijakan: 31 Juli 2011. Pengumuman makalah kebijakan dan poster terpilih: 6 September 2011. Presentasi makalah kebijakan terpilih: 17 November 2011 Pemberitahuan bahwa makalah telah diterima oleh panitia akan dikirimkan selambatnya 3 hari setelah makalah diterima. Untuk keterangan lebih lanjut dan untuk mengirim formulir pengajuan makalah kebijakan hubungi Mukti Mulyana di Telp: 021-3193 6336; Fax: 021 3193 0850, atau
[email protected]. ***
3
