se Jawa (kecuali Daerah khusus Ibukota Jakarta) di. Salatiga tanggal .... A.A1.11
AUSTIN MINI COUPE 1200. 68 ...... A.H4.08 HONDA CIVIC AUTOMATIC 1500.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi ...
1998 tentang Bangunan di Wilayah Kota Bandung;. 21. .... per seratus) dari
jumlah biaya fisik sesuai dengan harga standar Pemerintah ... Kapasitas 250 Lt
dihitung Rp. 30.000,
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang. Perubahan .... efisien
dan berorientasi pada harga pasar. .... Honda. Kuda. -. 2003. Per hari. 100.000,
00. 11. Mesin Gilas Vibro. Sakai ... Filed cbr test set, per titik sebesar Rp 46.000,
00;.
perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi merupakan salah satu
solusi di bidang Koperasi dimana sebelumnya merupakan wewenang dan.
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun ...
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
TENTANG. SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN)
TERHADAP BARANG IMPOR ... barang impor yang dikenakan tindakan
pengamanan.
11 Okt 2013 ... Penulisan Karya Ilmiah menggunakan sistematika tanpa angka ataupun abjad.
Secara lengkap .... Pergaulan bebas dan narkoba;. 4.
ketersediaan, akses dan keamanan pangan di Jawa Barat, perlu ditetapkan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang. Kemandirian Pangan Daerah;.
Resusitasi. Per Tindakan. 30,000. Ransel Verban ..... Pemakaian Ruangan OK.
Per Kegiatan. 85,000 .... Infus/Tranfusi Neonatus. Per Tindakan. 15,000. 152.
Irigasi, yang mengatur mengenai pembaharuan kebijakan .... Audit Pengelolaan
Irigasi adalah kegiatan ... meliputi aspek organisasi, teknis dan keuangan,.
tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Teknik dan. Keselamatan ... Udara
serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2002 .... kegiatan
belajar mengajar, yang terdiri dari Kelompok Mata Kuliah ..... Teknik Pendingin.
10.
Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral. Nomor 1451.K/10/MEM/
2000 tentang Pedoman Teknis. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di
Bidang.
Dirjen Dikdas .... menetapkan sekolah-sekolah penerima DAK melalui Surat
Keputusan. 6. ..... Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 541/C.C3/Kep/MN/2004,.
Surat permohonan dari sponsor/Majelis yang ditunjuk kepada Dirjen Bimas
Buddha. Kementerian Agama;. 2. Surat Persetujuan Kanwil. Kementerian Agama
...
SOP SUBDIT PENYULUHAN DITJEN BIMAS BUDDHA PENGURUSAN PENGGUNAAN TENAGA ASING DI BIDANG AGAMA BUDDHA RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA)
1. SURAT PERMOHONAN DARI SPONSOR/ MAJELIS
DIREKTUR JENDERAL BIMAS BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA RI
Persyaratan yang dilampirkan:
1. Surat permohonan dari
sponsor/Majelis yang ditunjuk kepada Dirjen Bimas Buddha
Kementerian Agama; 2. 3. 4. 5. 6.
Surat Persetujuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi; Akta notaris pendirian yayasan/lembaga pendidikan Statistik yayasan/lembaga pendidikan; Program kerja; Foto copy daftar yayasan/lembaga
BIRO HUKUM DAN KLN KEMENTERIAN AGAMA RI
dari kementerian Agama RI;
7. Daftar nama tenaga asing dan tenaga pendamping dari Indonesia.
Batas waktu tenaga asing adalah sebagai berikut : 1. Batas waktu tugas Penceramah adalah 1 (satu) bulan. 2. Batas waktu tugas Tenaga pengajar adalah 4 (empat) tahun. 3. Batas waktu tugas Rohaniwan adalah 10 (sepuluh) tahun.
2. Kunjungan Sosial Budaya (VKSB) SURAT PERMOHONAN DARI SPONSOR/ MAJELIS
DIREKTUR JENDERAL BIMAS BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA RI
Persyaratan yang dilampirkan:
1. Surat permohonan dari
sponsor/Majelis yang ditunjuk kepada Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama; 2. Surat Persetujuan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi; 3. Proposal penyelengaraan acara; 4. Foto copy daftar yayasan/lembaga
5. 6.
BIRO HUKUM DAN KLN KEMENTERIAN AGAMA RI
dari kementerian Agama RI; Daftar riwayat hidup tenaga asing; Foto copy ijasah tenaga asing;
7. Foto copy paspor; 8. Akta notaris pendirian yayasan.
Berkas permohonan VKSB disampaikan kepada Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama selambat-lambatnya 2 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
3. KARTU IJIN MENETAP SEMENTARA (KITAS) BAGI PENGAJAR SURAT PERMOHONAN DIREKTUR JENDERAL BIMAS DARI SPONSOR/ MAJELIS BUDDHA KEMENTERIAN
AGAMA RI
Persyaratan yang dilampirkan:
1. Surat permohonan dari
sponsor/Majelis yang ditunjuk kepada
Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama; 2. Surat Persetujuan Kanwil
Kementerian Agama Provinsi; 3. Daftar riwayat hidup tenaga asing; 4. Foto copy ijasah tenaga asing; 5. RPTKA; 6. Statistik Yayasan/lembaga pendidikan tempat tenaga asing akan mengajar; 7. Foto copy paspor; 8. Akte Pendirian Lembaga/ijin -
Operasional Lembaga tempat tenaga
asing mengajar; 9. Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian; 10. Foto Copy Daftar yayasan dari Kementerian Agama RI.
BIRO HUKUM DAN KLN KEMENTERIAN AGAMA RI
4. PERPANJANGAN KARTU IJIN MENETAP SEMENTARA (KITAS) BAGI PENGAJAR SURAT PERMOHONAN DIREKTUR JENDERAL BIMAS DARI SPONSOR/ MAJELIS
BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA RI
Persyaratan yang dilampirkan: 1.
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Surat permohonan dari sponsor/Majelis ditujukan kepada Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama; Surat Persetujuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi; Daftar riwayat hidup tenaga asing; Foto copy ijasah tenaga asing; RPTKA; Statistik lembaga pendidikan tempat tenaga asing akan mengajar; Foto copy paspor; Akte Pendirian Lembaga/Ijin Operasional Lembaga; Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian; Foto copy rekomendasi terdahulu dari Dirjen Bimas Buddha Kementerian RI; Foto Copy Daftar yayasan dari Kementerian Agama RI.
BIRO HUKUM DAN KLN KEMENTERIAN AGAMA RI
Berkas permohonan KITAS disampaikan kepada Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama selambat-lambatnya 2 bulan sebelum habis masa berlaku ijin tinggal tenaga asing.
5. KARTU IJIN MENETAP SEMENTARA (KITAS) dan KARTU IJIN MENETAP (KITAP) BAGI ROHANIAWAN SURAT PERMOHONAN DIREKTUR JENDERAL DARI SPONSOR/ MAJELIS BIMAS BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA RI
Persyaratan yang dilampirkan:
1. Surat permohonan dari sponsor/Majelis
yang ditunjuk kepada Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama;
2. Surat Persetujuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
BIRO HUKUM DAN KLN KEMENTERIAN AGAMA
3. Daftar riwayat hidup tenaga asing; 4. Foto copy ijasah tenaga asing;
5. RPTKA;
6. Statistik yayasan/lembaga keagamaan
7. Foto copy paspor;
tempat tenaga asing bertugas; 8. Akte Pendirian Lembaga/Ijin Operasional Lembaga pendidikan tempat tenaga asing mengajar;
9. Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian; 10. Foto Copy Daftar yayasan dari Kementerian Agama RI. Berkas permohonan KITAS disampaikan kepada Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama selambat-lambatnya 2 bulan sebelum habis masa berlaku ijin tinggal tenaga asing.
6. PERPANJANGAN KARTU IJIN MENETAP SEMENTARA (KITAS) DAN KARTU IJIN MENETAP (KITAP) BAGI ROHANIAWAN SURAT PERMOHONAN DIREKTUR JENDERAL BIMAS DARI SPONSOR/ MAJELIS
BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA RI
Persyaratan yang dilampirkan: 1. Surat permohonan dari
sponsor/Majelis yang ditunjuk kepada
Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama;
2. Surat Persetujuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
BIRO HUKUM DAN KLN KEMENTERIAN AGAMA RI
3. Daftar riwayat hidup tenaga asing; 4. Foto copy ijasah tenaga asing;
5. RPTKA;
6. Statistik yayasan/lembaga keagamaan tempat tenaga asing bertugas;
Operasional Lembaga pendidikan; 9. Foto Copy Daftar yayasan dari Kementerian Agama RI. 10. Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian;
11. Foto copy rekomendasi terdahulu dari Dirjen Bimas Buddha Kementerian RI. Berkas permohonan perpanjangan KITAS/KITAP diajukan kepada Ditjen Bimas Buddha selambat-lambatnya 2 bulan sebelum habis masa berlaku ijin tinggal tenaga
7.
VISA TINGGAL TERBATAS (VTT) SURAT PERMOHONAN DARI SPONSOR/ MAJELIS
DIREKTUR JENDERAL BIMAS BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA RI
Persyaratan yang dilampirkan:
1. Surat permohonan dari
sponsor/Majelis yang ditunjuk kepada
Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama;
2. Surat Persetujuan Kanwil Kementerian
Agama Provinsi;
3.
BIRO HUKUM DAN KLN KEMENTERIAN AGAMA RI
Daftar riwayat hidup tenaga asing;
4. Foto copy ijasah tenaga asing;
5.
RPTKA;
6.
Statistik lembaga pendidikan tempat tenaga asing akan mengajar;
7.
Foto copy paspor;
8.
Akte Pendirian Lembaga/Ijin Operasional Lembaga;
9. Keterangan tentang permohonan VTT dari Perwakilan RI. 10. Foto Copy Daftar yayasan dari Kementerian Agama RI. Berkas
permohonan
VTT
disampaikan
kepada
Ditjen
Bimas
Buddha
Kementerian Agama selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tanggal kedatangan tenaga asing di Indonesia
8. NATURALISASI
SURAT PERMOHONAN DARI SPONSOR/MAJELIS
DIREKTUR JENDERAL BIMAS BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA RI
Persyaratan yang dilampirkan:
1. Surat permohonan rekomendasi dari
sponsor/Majelis yang ditunjukan kepada Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama; 2. Akte kelahiran/ kenal lahir yang
berusia 21 tahun. 3. Surat keterangan kelakuan baik dari 4. Foto copy ijasah/ licence pemohon sebagai tenaga ahli di bidang
menunjukkan bahwa tenaga asing telah
kepolisian.
agama/rohaniwan. 5. Surat pernyataan pelepasan status kewarganegaraan.
BIRO HUKUM DAN KLN KEMENTERIAN AGAMA RI
6. Surat jaminan dari sponsor bahwa pemohon tidak akan terlantar di
Indonesia.
7. Surat Persetujuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi; 8. Foto Copy Daftar yayasan dari Kementerian
9. TA.01
SURAT PERMOHONAN DARI SPONSOR/ MAJELIS
DIREKTUR JENDERAL BIMAS BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA RI
Persyaratan yang dilampirkan: 1. Surat permohonan dari
sponsor/Majelis yang ditunjuk kepada Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama; 2. Surat persetujuan Kanwil.
BIRO HUKUM DAN KLN KEMENTERIAN AGAMA RI
3. Daftar riwayat hidup tenaga asing.
4. Foto copy ijasah tenaga asing. 5. RPTKA.
6. Foto copy pasport.
7. Akta pendirian lembaga pendidikan tempat tenaga asing mengajar.
8. Foto copy daftar yaysan Kementerian Agama RI.
Berkas permohonan TA.01 disampaikan kepada Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tanggal kedatangan tenaga asing di Indonesia
10. IJIN MENDATANGKAN TENAGA ASING (IMTA)
DIREKTUR JENDERAL BIMAS BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA RI
SURAT PERMOHONAN DARI SPONSOR/MAJELIS
Persyaratan yang dilampirkan: 1. Surat permohonan dari sponsor/Majelis yang ditunjuk kepada Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama; 2. Surat persetujuan Kanwil;
5. Daftar riwayat hidup tenaga asing; 6. Foto copy ijasah tenaga asing; 7. Foto copy passport;
8. Foto copy tanda daftar Yayasan dari Kementerian Agama RI.
Berkas permohonan persetujuan perpanjang IMTA diajukan kepada Ditjen Bimas Buddha selambat-lambatnya 2 bulan sebelum habis masa berlaku ijin tinggal tenaga asing.
11. DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETRAMPILAN (DPKK) SURAT PERMOHONAN DIREKTUR JENDERAL BIMAS DARI SPONSOR/ MAJELIS BUDDHA KEMENTERIAN
AGAMA RI
Persyaratan yang dilampirkan:
1. Surat permohonan DPKK dari
sponsor/Majelis yang ditunjuk kepada Dirjen Bimas Buddha
Kementerian Agama;
2. Surat permohonan Kartu Rohaniawan Asing dari sponsor yang ditunjuk kepada Dirjen Bimas Buddha Kementerian
3. Surat persetujuan dari Kakanwil Kementerian Agama ;
4. Foto copy Akte Notaris Pendidrian yayasan/lembaga pendidikan; 5. RPTKA; keagamaan tempat tenaga asing bertugas;
KEMENTERIAN TENAGA KERJA R I
Agama;
6. Statistik yayasan/ lembaga
7. Foto copy pasport;
8. Pas Photo ukuran 2 x 3 2 lembar; 9. Foto Copy Daftar yayasan dari Kementerian Agama RI.
Berkas permohonan persetujuan perpanjang DPKK diajukan kepada Ditjen Bimas Buddha selambat-lambatnya 2 bulan sebelum habis masa berlaku ijin tinggal tenaga asing.
KETERANGAN : URUTAN PENGURUSAN REKOMENDASI ROHANIWAN ASING 1. RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) 2. TA.O1 (Tenaga Asing) 3. IMTA (Ijin Mendatangkan Tenaga Asing) 4. DPKK (Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan)
ALUR PENGURUSAN KARTU ROHANIWAN SURAT PERMOHONAN DARI LEMBAGA/ MAJELIS
Persyaratan yang harus dilampirkan:
1. Surat Rekomendasi dari Majelis Tingkat Pusat/daerah; 2. Surat Rekomendasi dari Kakanwil Kementerian Agama Provinsi; 3. Foto Copy KTP/Pasport Bagi Rohaniwan Asing; 4. Pas photo ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar; 5. Daftar Riwayat Hidup; 6. Foto copy Kartu Anggota Sangha/ Upasampada (bagi bhikkhu/bhiksu/ samanera) dan Kartu Pandita (bagi pandita); 7. Laporan Program Kegiatan.
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA RI.
ALUR PENGURUSAN KARTU DHARMADUTA
SURAT PERMOHONAN DARI LEMBAGA/MAJELIS
Persyaratan yang harus dilampirkan:
1. Surat Rekomendasi dari Majelis Tingkat Pusat/daerah; 2. Surat Rekomendasi dari Kakanwil Kementerian Agama setempat; 3. Fotocopy KTP/ Kartu Visudhi/ Pasport Bagi Rohaniwan Asing; 4. Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar; 5. Daftar Riwayat Hidup; 6. Foto copy Kartu Anggota Sangha/ Upasampada (bagi bhikkhu/bhiksu/ samanera), Kartu Pandita (bagi pandita) dan Kartu Visudhi (bagi Upacarika) 7. Laporan Program Kegiatan.
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA RI.
ALUR PENGURUSAN KARTU PANDITA LOKAPALASRAYA SURAT PERMOHONAN DARI LEMBAGA/MAJELIS
Persyaratan yang dilampirkan:
1. Surat Rekomendasi dari Majelis Tingkat Pusat/daerah; 2. Surat Rekomendasi dari Kakanwil Kementerian Agama Provinsi; 3. Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar ; 4. Daftar Riwayat Hidup 5. Foto copy KTP; 6. Foto copy Kartu Pandita 7. Laporan Program Kegiatan.
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA RI.