12 Des 2013 ... (Dukungan melawan korupsi di Indonesia)”, yang didanai oleh Uni Eropa ...
Perundang-Undangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan ...
Uni Eropa dan UNODC dukung Indonesia dalam memerangi korupsi For Immediate Release Jakarta, 12 Desember 2013. Proyek “Support to the fight against corruption in Indonesia (Dukungan melawan korupsi di Indonesia)”, yang didanai oleh Uni Eropa (UE), berakhir pada tanggal 9 Desember 2013. Proyek ini merupakan kerjasama dengan UNODC, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII). Proyek dengan nilai kontribusi dari UE sebesar 2.4 juta euro diluncurkan pada bulan November 2009. Proyek ini telah sukses mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) dan Rencana Aksi tahunan; meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum di Indonesia dalam menangani kasus korupsi dan teknik koordinasi serta fungsi pengawasan KPK. Proyek ini juga membantu meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam memberantas korupsi dan pembentukan Forum Nasional Anti-Korupsi sebagai wadah dialog antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam gerakan anti-korupsi. Film dokumenter “Korupsi dan Kemiskinan" yang didukung oleh proyek ini bersama dengan pemerintah Norwegia diluncurkan secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada tanggal 9 Desember. Peluncuran film ini bertepatan dengan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, sekaligus menandai berakhirnya proyek. Film berdurasi 12 menit mendeskripsikan strategi pemerintah Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Acara peluncuran ini dihadiri oleh para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga negara, Gubernur dan Duta Besar negara-negara sahabat. “Proyek ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya Indonesia memerangi korupsi, khususnya pelaksanaan Stranas PPK dan pembentukan Forum Nasional Anti-Korupsi. Pemerintah akan terus berjuang melawan korupsi di Indonesia,” tegas Diani Sadiawati, Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS. Pemberantasan korupsi telah menjadi fokus utama dari Pemerintah Indonesia sejak era reformasi. Beberapa langkah konkrit telah diambil untuk mencegah dan memberantas korupsi di lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; dan perlu terus ditingkatkan. Di tingkat internasional, Indonesia termasuk negara yang pertama kali menandatangani Konvensi PBB melawan Korupsi (United Nations Convention against Corruption/ UNCAC) dan meratifikasinya melalui Undang-Undang No. 7 tahun 2006. Pada tahun 2011, Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang ditinjau negara-negara anggota PBB dalam skema UNCAC. "Indonesia memiliki reputasi sangat baik di kancah internasional karena luas wilayahnya, pertumbuhan ekonomi dan transisi demokrasi yang luar biasa dalam 15 tahun terakhir. Transparansi, akuntabilitas dan supremasi hukum merupakan aspek penting bagi Indonesia untuk terus berada di jalur ini dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan merata. Ini juga merupakan cara yang efisien untuk mengentaskan kemiskinan," ungkap H.E. Olof Skoog, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam dan ASEAN.
Uni Eropa dan UNODC adalah mitra penting Indonesia dalam memperkuat demokrasi dan mempromosikan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan. Film “Korupsi dan Kemiskinan” dapat diakses melalui link di bawah ini: http://www.youtube.com/watch?v=eV_UVT48tis&feature=youtu.be
