Untitled - Penerbit Graha Ilmu

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Penulis: Muhammad Junaidi, SH.I, MH Edisi Kedua Cetakan Pertama, 2013 Hak Cipta  2013 pada penulis, Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Ruko Jambusari No. 7A Yogyakarta 55283 Telp. : 0274-889836; 0274-889398 Fax. : 0274-889057 E-mail : [email protected]

Junaidi, Muhammad, SH.I, MH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN/ Muhammad Junaidi, SH.I, MH - Edisi Pertama – Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013 X + 146 hlm, 1 Jil.: 23 cm. ISBN:

978-602-262-022-8

1. Hukum

2. Politik

I. Judul

KATA PENGANTAR

S

alah satu persoalan yang mendasar dalam membangun negara adalah mengisi kemerdekaan dengan menghadirkan generasigenerasi yang berkarakter. Karakter inilah yang kemudian diharapkan mampu memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam sebuah negara, baik masalah kemanusiaan, hukum, pemerintahan dan lain sebagainya. Namun memunculkan jiwa berkharakter tentunya tidaklah mudah, terdapat tahapan-tahapan yang perlu dilalui yang salah satunya tahapan tersebut dijalankan melalui institusi pendidikan. Dewasa ini dengan persoalan mutu kualitas pendidikan kita yang semakin merosot, ada harapan baru bahwa suatu istitusi pendidikan bukan hanya berpacu pada keinginan mendesain dari gedungnya sebagus mungkin, akan tetapi juga mendesain karakter produk yang dihasilkannya mampu menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari apa-apa yang diterima di bangku sekolah atau perguruan tinggi. Namun dari sekian banyak produk-produk yang dihasilkan baik oleh pendidikan di sekolah maupun di perguruan tinggi kompetensi kelulusan hanya mampu dititiktekankan pada produk yang lebih cenderung mencari kerja (job seeker) dibandingkan menciptakan

vi

Pendidikan Kewarganegaraan

lapangan kerja (job kreator). Fakta kompotensi dari lulusan lembaga pendidikan kita yang lebih cenderung mencari kerja sesuai dengan data badan pusat statistik tahun 2010 yang menyatakan Pengangguran di Indonesia 8,59 Juta Total Angkatan Kerja 116 Juta Orang, dari data 8,59 juta pengangguran tersebut, 12 persennya adalah lulusan perguruan tinggi. Persoalan lain yang mengemuka adalah masalah paham kebangsaan yang menurun utamanya di kalangan para mahasiswa. Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menujukkan fakta yang cukup miris yaitu 85% mahasiswa di lima universitas ternama menolak paham pancasila. Berangkat dari persoalan yang ada tersebut harus menjadi perhatian bagi kita semua untuk sedini mungkin dan sesegera mungkin menghadirkan suatu pemahaman yang jelas bagi anak muda salah satunya untuk lebih dapat memahami arti pancasila, hak dan kewajiban sebagai warga negara yang harus dijunjung tinggi. Hal ini semua dapat ditunjang salah satunya melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan (citizenship education) memiliki peran penting  dalam suatu  kehidupan berbangsa dan bernegara.  Menurut William Galston,  pendidikan kewarganegaraan per definsi adalah pendidikan di dalam dan demi tatanan politik yang ada. Pendidikan kewarganegaraan adalah bentuk pengembleng­ an individu-individu agar mendukung dan memperkokoh komunitas politiknya sepanjang komunitas politik itu adalah hasil kesepakatan. Pendidikan kewarganegaraan suatu negara akan senantiasa dipengaruhi oleh nilai-nilai dan tujuan pendidikan (educational values and aims) sebagai faktor struktural utama. Pendidikan kewarganegaraan bukan semata-mata membelajarkan fakta tentang lembaga dan prosedur kehidupan politik tetapi juga persoalan jatidiri dan identitas suatu bangsa. Berdasar hal di atas, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia juga berkontiribusi penting dalam menunjang tujuan bernegara Indonesia.   Pendidikan kewarganegaraan secara sistematik adalah dalam

Kata Pengantar

vii

rangka perwujudan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 Pendidikan kewarganegaraan berkaitan dan berjalan seiring dengan perjalanan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian integral dari ide, instrumentasi, dan praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Bahkan dikatakan, pendidikan nasional kita hakikatnya adalah pendidikan kewarganegaraan agar dilahirkan warga negara Indonesia yang berkualitas baik dalam disiplin sosial dan nasional, dalam etos kerja, dalam produktivitas kerja, dalam kemampuan intelektual dan profesional, dalam tanggung jawab kemasyarakatan, kebangsaan, kemanusiaan serta dalam moral, karakter dan kepribadian. Pendidikan kewarganegaraan di manapun pada dasarnya bertujuan membentuk warga negara yang baik (good citizen).  Namun konsep “warga negara yang baik” berbeda-beda dan sering berubah sejalan dengan perkembangan bangsa yang bersangkutan. Dalam konteks tujuan pendidikan nasional dewasa ini, warga negara yang baik yang gayut dengan pendidikan kewarganegaraan adalah warga negara yang demokratis bertanggung jawab (Pasal 3) dan warga negara yang memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air (pasal 37 Undang-Undang No 20 Tahun 2003).  Dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah membentuk warga negara yang demokratis bertanggung jawab, memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Buku yang anda pegang saat ini merupakan bagian dari karya untuk mendorong proses perubahan yang dalam hal ini menanamkan sikap-sikap untuk memiliki bangsa dan negara sebagai satu kesatuan utuh. Dengan adanya sikap-sikap tersebut maka diharapkan ada yang dikembangkan nantinya yaitu jiwa ingin mengisi kemerdekaan ini dan bersikap tidak bertentangan dengan perwujudan tujuan negara kita yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh bapak bangsa kita untuk mensejahterakan masyarakat indonesia.

viii

Pendidikan Kewarganegaraan

Semoga nantinya buku yang anda pegang ini dapat bermanfaat bagi terealisasinya tujuan pelaksanaan kuliah pendidikan kewarganegaraan yang ada di perguruan tinggi seluruh indonesia. Amien…

Kudus, Maret 2013

Penulis i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

v ix

BAB 1

NEGARA DAN NEGARAWAN

1



A. Pengertian Negara dan Negarawan B. Kondisi Negara C. Negara Minus Negarawan

2 9 10

BAB 2

FALLSAFAH PANCASILA

19



A. Pengertian Falsafah Pancasila 20 B. Pancasila sebagai filasafat 26 C. Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara 30

BAB 3

POLITIK DAN STRATEGI

43

A. Pengertian Politik dan Strategi Nasional B. Peran dan fungsi politik dan strategi nasional C. Kebijakan politik dan strategi nasional pra dan pasca kemerdekaan

44 48 50

BAB 4

DEMOKRASI INDONESIA

53



A. Pengertian Demokrasi B. Peta Perkembangan Demokrasi di Indonesia

55 59

x

BAB 5

Pendidikan Kewarganegaraan

HAK ASASI MANUSIA DAN RULE OF LAW

69

A. Pengertian HAM dan rule of law B. Kebijakan Indonesia dalam penegakan HAM dan rule of law

75

BAB 6

HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA

81



A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warganegara B. Aspek penting hak dan Kewajiban Warganegara

82 87

BAB 7

KORUPSI DAN IMPLIKASINYA

93

A. Pengertian Korupsi B. Kebijakan Pemerintah Penanggulangan Wabah Korupsi

70

94 98

BAB 8

KEBIJAKAN INTERNASIONAL

105



A. Pengertian Kebijakan Internasional 106 B. Fungsi dan Skema kebijakan internasional 108 C. Konsepsi dasar kebijakan internasional dewasa ini 112

BAB 9

GEOPOLITIK INDONESIA

117



A. Pengertian Geopolitik Indonesia B. Implementasi geopolitik dewasa ini A. Pengertian geostrategi Indonesia

118 124 129

BAB 10 GEOSTRATEGI INDONESIA

129

B. Peran dan fungsi geostrategi Indonesia C. Implementasi Geostrategi Indonesia Utamanya dalam bidang TIK

131 133

DAFTAR PUSTAKA

137 -oo0oo-