Upaya Optimalisasi Kelompok Kerja Guru di Daerah ... - LPMP Sulsel

Upaya Optimalisasi Kelompok Kerja Guru di Daerah Terpencil di Provinsi Sulawesi Selatan oleh: Fahrawaty, S.S., M.Ed. Abstrak Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan pelopor pembaharuan kompetensi guru di daerah terpencil. Namun dalam pelaksanaannya KKG masih memerlukan perhatian demi optimalnya pelaksanaan program-programnya seperti manajemen kelompok yang terstruktur dengan baik, pengelolaan dana seefektif mungkin, penetapan skala prioritas sesuai kebutuhan peserta, pengawasan pelaksanaan program, pelibatan widyaiswara dan pemberdayaan guru pemandu dan tutor sebaya. Dengan demikian kompetensi guru dapat terdongkrak demi terciptanya insan Indonesia yang cerdas, komprehensif dan berdaya saing tinggi. Kata Kunci: Kelompok Kerja Guru, daerah terpencil, optimal, cerdas, komprehensif, berdaya saing tinggi.

Pendahuluan Guru adalah salah satu penentu masa depan bangsa dan negara Indonesia. Guru pula yang memegang peranan penting dalam pencapaian visi pendidikan seperti disebutkan dalam Permennegpan dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 yaitu menciptakan insan Indonesia yang cerdas, komprehensif dan kompetitif. Untuk mencapai visi tersebut, guru dituntut untuk meningkatkan kualitasnya. Tanpa adanya guru yang berkualitas, maka akan sangat sulit mencetak lulusan-lulusan sekolah tingkat dasar hingga menengah atas yang mumpuni. Hal tersebut diperkuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Pada pasal 6 disebutkan bahwa salah satu tugas guru adalah meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik serta kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tekonologi dan seni. 1 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan thn. 2012

Atas dasar peraturan tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan tentang Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Aturan ini untuk menjamin terlaksananya proses pendidikan yang berkualitas, baik di satuan pendidikan dasar maupun menengah. Selain itu, guru juga bakal lebih terarah dalam mengembangkan profesinya. Program pemerintah ini tidak bisa ditawar-tawar lagi sehingga siap atau belum siap, guru harus menyongsongnya dengan segala bekal yang mereka miliki. Berdasarkan data NUPTK pada bulan November tahun 2010 bahwa terdapat 2.791.204 orang guru yang perlu ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya. Jumlah ini cukup fantastis dan memerlukan tindak lanjut sesegera mungkin yang diwujudkan dalam program PK Guru dan PKB. Masalahnya adalah, bagaimana dengan nasib guru-guru yang berada di pelosok negeri ini? Apakah mereka sudah siap menyambut program tersebut? Bahkan faktanya, hingga kini masih banyak guru yang belum tersentuh sosialisasi pelaksanaan PK Guru. Padahal program tersebut akan terlaksana di awal tahun 2013 mendatang. Lantas upaya apa yang harus dilakukan agar kompetensi guru-guru di seluruh pelosok negeri dapat meningkat seiring tuntutan zaman? Dimana pula mereka harus mengembangkan kompetensinya? Berbagai pertanyaan akan timbul di tengah kepanikan guru menyambut program baru tersebut. Artikel ini bermaksud memaparkan upaya peningkatan kompetensi guru khususnya di daerah terpencil melalui optimalisasi pelaksanaan program kelompok kerja guru, sehingga mereka lebih percaya diri menjalani profesinya sebagai pejuang pendidikan.

Implementasi Program Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Dalam Permennegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dinyatakan bahwa PK Guru merupakan penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatannya. Pada dasarnya, PK Guru dimaksudkan untuk menilai efektifitas penerapan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar yang mencakup

2 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan thn. 2012

Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial dan Kompetensi Profesional. Dalam setahun, guru yang akan menjalani penilaian harus melewati tes formatif di awal tahun. Hasilnya kemudian bakal dijadikan sebagai acuan pemetaan kompetensi guru dan rencana Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Selain itu, tes sumatif di akhir tahun juga akan diberlakukan untuk menentukan kecukupan angka kredit guru. Hal ini untuk pengembangan karier selanjutnya. Ada pun pihak yang akan menilai guru dalam program PK Guru adalah kepala sekolah maupun guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Mereka ini harus memiliki legalitas dalam melakukan penilaian terhadap guru. Hasil analisis kedua tes tersebut juga merupakan bahan evaluasi diri bagi guru sehingga mereka terpacu untuk terus-menerus meningkatkan kompetensinya. Sebagai tindak lanjut program PK Guru, guru juga harus mengikuti program PKB. Program ini merupakan pembaruan pengetahuan dan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan, secara bertahap dan berkesinambungan sepanjang perjalanan karier mereka sebagai tenaga pendidik. PKB sendiri terbagi atas tiga komponen yakni Pengembangan Diri, Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif. Ketiga poin ini bertujuan memfasilitasi guru dalam mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. Selanjutnya, PKB juga dapat memotivasi guru untuk memutakhirkan kompetensinya sesuai dengan tuntutan zaman. Kedua program pemerintah tersebut menjadi sangat penting terkait pengembangan karier guru, kenaikan pangkat, dan promosi jabatan. Jika dilaksanakan secara obyektif dengan mengesampingkan tendensi pribadi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, maka akan tercipta guru-guru yang berkualitas dan menguasai tugas pokok dan fungsinya. Tugas guru tak lain mendidik, mengajar, mengarahkan, membimbing, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan Kinerja Guru Tahun 2010. Tidak sedikit yang menyambut baik implementasi program tersebut dan tidak sedikit pula yang pesimistis akan keberhasilan pelaksanaannya. Namun, peningkatan kualitas pendidikan tetap harus dilaksanakan sehingga bangsa Indonesia tidak tergerus arus globalisasi. Oleh 3 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan thn. 2012

karena itu, sebelum pelaksanaan Program PK Guru dan PKB, pemerintah harus memastikan bahwa kedua program ini tersosialisasikan dengan baik ke seluruh guru di wilayah Indonesia termasuk para guru di daerah terpencil. Sehingga mereka turut memahami arah peningkatan kualitas guru dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Bukankah mereka berhak mengetahui isu-isu pendidikan terkini? Bukankah mereka juga berhak akan pengembangan potensi mereka seperti halnya guru-guru di kota besar atau daerah-daerah yang lebih maju lainnya?

Kelompok Kerja Guru (KKG) KKG merupakan salah satu wadah pengembangan diri guru yang beranggotakan guru kelas pada Sekolah Dasar. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 400 kelompok yang aktif melaksanakan programnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Program kerja pada KKG pada umumnya berorientasi ke pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) antara lain pengembangan silabus, penyusunan GBPP dan RP, pengembangan metode pembelajaran dan pengembangan alat-alat peraga. Beberapa KKG juga menyelenggarakan seminar, workshop dan sejenisnya dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kompetensi guru. Pembentukan KKG sebenarnya didasari oleh kesulitan guru dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya terutama dalam hal pengajaran. Oleh karena itu, KKG diharapkan dapat menjadi ajang sosialisasi, berbagi informasi dan pengalaman, baik diantara sesama guru maupun dengan pihak terkait memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan oleh KKG seperti kepala sekolah, pengawas sekolah, perwakilan dinas pendidikan kabupaten/kota dan narasumber kegiatan. Hal lain yang melatarbelakangi penyaluran dana block grant bagi KKG adalah kualifikasi guru yang belum memenuhi persyaratan minimum, kompetensi guru yang kurang terstandar, dan sebagian besar guru yang belum menunjukkan kinerjanya secara profesional. Hal ini sangat jelas dinyatakan dalam buku Pedoman Penyaluran Dana dan Pelaksanaan Pemberdayaan KKG dan MGMP Tahun 2007. Pemberdayaan KKG diharapkan dapat


mendongkrak kompetensi guru-guru di seluruh Indonesia termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Demi kelancaran kegiatan, maka pemerintah berinisiatif untuk mengucurkan sejumlah dana yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai segala kegiatan yang dilaksanakan. Pada tahun 2006, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dipercayakan untuk menyalurkan dana berupa dana block grant kepada seluruh KKG yang memenuhi syarat. Implementasi program KKG berjangka waktu selama setahun pelaksanaan. Pada akhir tahun, ketua KKG melaporkan hasil pelaksanaan program dan setelah itu dapat mengusulkan kembali proposal kegiatan untuk diseleksi kembali. Seiring bergulirnya pelaksanaan program, kelompok seringkali dihadapkan pada beberapa masalah seperti manajemen kelompok yang belum terstruktur dengan baik, pengelolaan dana yang belum maksimal, pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta dan lain sebagainya. Aspek-aspek inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini sehingga KKG dapat berjalan lebih optimal.

Efektifitas Struktur Manajemen KKG Salah satu masalah internal yang dihadapi oleh beberapa KKG adalah manajemen kelompok yang belum terstruktur dengan baik sehingga tidak ada pembagian tugas yang jelas antara ketua, sekertaris, bendahara dan posisi lainnya termasuk anggota kelompok. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dibutuhkan adanya pembagian kerja yang sistematis dan tidak tumpang-tindih untuk menghindari peran yang berlebihan dan memberi peluang bagi anggota lainnya untuk turut berpartisipasi aktif.

Penentuan Skala Prioritas Program Diantara berbagai program yang ditawarkan, guru seringkali mengeluhkan masalah materi pembelajaran yang kurang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk mengatasi masalah tersebut, kelompok perlu menetapkan skala prioritas untuk mengedepankan program yang benar-benar dibutuhkan oleh segenap anggota kelompok. Hal ini dapat dilakukan melalui analisis kebutuhan belajar yang mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi kebutuhan guru 5 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan thn. 2012

dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan, ketersediaan dana dan fasilitas pendukung lainnya. Program yang ditawarkan pun harus memuat informasi-informasi terkini sehingga guru dapat senantiasa memperbaharui pengetahuan mereka meskipun berada di daerah yang sulit dijangkau sekalipun. Hal-hal yang berbau sosialisasi seperti program PK Guru dan PKB juga wajib disampaikan sesegera mungkin agar guru nantinya lebih siap pada saat program tersebut benar-benar diimplementasikan. Dalam hal materi pembelajaran, selain teori, guru juga perlu dibekali dengan pengalaman belajar berupa aplikasi dari teori yang diberikan. Guru tidak hanya bertugas sebagai pengajar dan pendidik akan tetapi juga sebagai pelatih bagi murid-muridnya. Dengan memberikan waktu yang proporsional dalam mempraktekkan hal-hal yang mereka pelajari, maka akan banyak pula bekal yang dapat mereka tularkan kepada anak didik mereka.

Ketersediaan Dana Operasional Kendala lainnya adalah keterbatasan dana operasional seperti pengadaan alat tulis kantor, pengurusan proposal dan laporan, penyediaan konsumsi bagi anggota kelompok dan honor narasumber. Meminta narasumber dari luar daerah tentu saja berarti kelompok perlu menyiapkan dana yang lebih banyak dibandingkan dana yang diperlukan narasumber dari kelompok sendiri atau narasumber lokal lainnya. Disinilah pentingnya kecermatan pengelola KKG dalam mengelola pendanaan. Olehnya itu, pengelolaan dana kelompok kerja harus ditangani sebaik mungkin sehingga biaya-biaya lain yang tidak mendesak dapat diminimalisasi. Beberapa kelompok mencoba menyiasati kegiatan dengan melaksanakan pembelajaran pada pagi hari hingga siang sehingga kelompok hanya menanggung konsumsi peserta selama sehari atau bahkan setengah hari. Pelaksanaan kegiatan sedapat mungkin dilaksanakan dalam jangka waktu sehari tanpa mengharuskan peserta menginap. Kegiatan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati.


Pengawasan Keterlaksanaan Program Tersalurkannya dana block grant ke rekening KKG tidak berarti kelompok memutuskan hubungan koordinasi dengan pihak dinas kabupaten/kota dan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan. Keterlaksanaan kegiatan kelompok akan terus dipantau oleh kedua pihak tersebut hingga tahap monitoring dan evaluasi. Koordinasi dengan stakeholders juga perlu ditingkatkan sehingga kelompok kerja tidak saja mendapat dukungan non-materi akan tetapi tidak menutup kemungkinan memperoleh dukungan materi. Intinya, koordinasi yang baik akan menjadikan KKG terkawal dengan baik pula. Di LPMP Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, terdapat 28 orang penanggung jawab yang bertugas menangani 28 kabupaten/kota. Penanggung jawab tersebut bertugas memantau pelaksanaan program KKG mulai dari seleksi proposal, pelaksanaan kegiatan hingga pelaporan. Kehadiran kepala sekolah dan pengawas sekolah masing-masing juga sangat dibutuhkan dalam memberi masukan-masukan positif yang akan sangat bermanfaat bagi kesuksesan program KKG. Minimnya kontrol dari pihak-pihak terkait akan berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan.

Pelibatan Widyaiswara Pelaksanaan program pada KKG tidak lepas kaitannya dengan peran penyampai ilmu dalam konteks ini adalah widyaiswara. Peran widyaiswara mulai dari tahap seleksi proposal, pembimbingan pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi (monev), hingga pelaporan. Pada tahap seleksi proposal, widyaiswara melakukan penilaian terhadap kelengkapan administrasi kelompok, kesesuaian antara rencana pelaksanaan program dengan tujuan penggunaan dana block grant. Juga menilai komitmen kelompok untuk melaksanakan segala kegiatannya sesuai dengan mekanisme yang dipersyaratkan. Hasil seleksi proposal menjadi acuan penyaluran dana block grant yang diikuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pihak LPMP dengan pihak kelompok penerima yang turut difasilitasi oleh dinas pendidikan kabupaten/kota masing-masing kelompok. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi widyaiswara dalam program pembimbingan adalah mendidik, mengajar, melatih pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Beberapa materi 7 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan thn. 2012

seperti Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), penyusunan silabus, pengembangan

model-model

pembelajaran,

pengembangan

pembelajaran media

yang

pembelajaran,

efektif,

pengembangan

penyusunan

bahan

metode

ajar

serta

pengembangan evaluasi pembelajaran merupakan fokus pelatihan pada kelompok kerja guru. Oleh karena itu, widyaiswara diharapkan dapat menularkan materi tersebut semaksimal mungkin sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat lebih bermakna. Bagaimana dengan KKG yang berada di daerah terpencil? Apakah ada widyaiswara yang bersedia ke daerah tersebut? Seorang widyaiswara yang memiliki komitmen dan dedikasi tinggi terhadap peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, tentu akan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan sepenuh hati. Ada pun kendala yang sering dihadapi antara lain jarak tempuh ke lokasi kelompok kerja yang cukup menyita waktu. Bahkan ada widyaiswara yang harus menempuh perjalanan selama lebih dari dua hari untuk mencapai lokasi kelompok kerja, mengingat lokasi berada di daerah pegunungan dan kepulauan. Bukan hanya itu, alat transportasi yang kurang memadai dan jumlahnya terbatas, juga menjadi salah satu faktor yang menyulitkan widyaiswara ke lokasi tersebut. Salah seorang widyaiswara menceritakan pengalamannya mencapai lokasi terpencil dengan mengendarai ojek hingga menempuh waktu perjalanan lima jam. Banyak pula widyaiswara yang harus melewati jalanan rusak meski akses transportasi lancar. Seperti di Kabupaten Luwu Utara, dari Kota Masamba menuju Kecamatan Seko, untuk mencapai lokasi KKG, widyaiswara harus menempuh perjalanan 13 jam naik ojek dengan medan yang cukup menantang. Padahal, sebelumnya untuk dapat ke ibukota Kabupaten Luwu Utara, Masamba, widyaiswara harus menempuh perjalanan 12 jam dari Makassar. Daerah lainnya adalah Kabupaten Mamuju Utara yang mengharuskan widyaiswara menempuh perjalanan darat tidak kurang dari 14 jam. Rute lain yang dapat ditempuh adalah melalui perjalanan udara melewati Provinsi Sulawesi Utara. Tentu dapat dirasakan bagaimana perjuangan widyaiswara untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi guru di daerah-daerah terpencil. Pengalaman lainnya, seorang widyaiswara harus menempuh perjalanan laut selama dua hari untuk bisa mencapai Pulau Kalmas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) yang berbatasan dengan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk bisa ke pulau 8 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan thn. 2012

tersebut, hanya ada kapal yang berlabuh ke pelabuhan Paotere di Kota Makassar dan hanya seminggu sekali. Kondisi ini sering membuat widyaiswara berpikir untuk ditugaskan ke daerah tersebut disamping kondisi alam selama perjalanan yang tidak bersahabat. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah keterbatasan fasilitas pendukung pembelajaran. Karena lokasi KKG yang terpencil, banyak guru yang masih gagap teknologi (gaptek). Bahkan masih ada yang tidak kenal dengan teknologi informasi, mulai dari laptop hingga internet (surat elektronik atau email). Karena itu, jika ada laporan-laporan yang harus dikoreksi widyaiswara, mereka sering mengalami keterlambatan menyetor laporan. Padahal jika mereka memahami korespondensi melalui media email, mereka cukup mengakses internet, dan mengirim laporan lewat fasilitas tersebut. Namun hal tersebut dapat dimaklumi mengingat fasilitas jaringan telepon maupun internet belum dapat menyentuh seluruh pelosok di wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2010 lalu, LPMP Provinsi Sulawesi Selatan mengundang ratusan perwakilan kelompok dan musyawarah guru dari berbagai pelosok untuk diberikan fasilitas laptop dan printer. Hal ini bertujuan untuk memudahkan guru menjalankan tugas-tugas keseharian dalam kelompok. Namun, sesampainya di daerah tugas masing-masing, tidak semua guru bisa menggunakan laptop dan printer tersebut. Sebab, di lokasi mereka belum memiliki fasilitas listrik. Jadi laptop dan printer tersebut hanya disimpan begitu saja. Bahkan sebagian guru sudah melaporkan kalau laptop rusak akibat tidak pernah diaktifkan. Tentu hal ini cukup miris didengar. Tidak cukup itu, di lokasi yang jauh dari pusat kota, guru juga minim mendapatkan bukubuku bermutu sebagai bahan referensi. Dari segi jumlah pun juga sangat terbatas. Jadi, bagaimana anak-anak didik mendapatkan pengetahuan yang baik, jika guru sangat minim membaca buku panduan dan buku pengetahuan. Padahal dengan adanya referensi yang memadai, guru dapat mengupgrade pengetahuan, menambah pengalaman belajar dan mengasah keahlian mengajar mereka. Terkait kondisi diatas, KKG perlu terus menerus berkoordinasi dengan pihak dinas pendidikan kabupaten/kota masing-masing dan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai 9 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan thn. 2012

contoh, surat permohonan narasumber perlu disampaikan lebih awal sehingga widyaiswara dapat mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. Disarankan agar surat telah diterima oleh widyaiswara minimal 5 hari sebelum kegiatan berlangsung. Keterampilan menggunakan media komputer dan fasilitas jaringan internet juga sangat penting dimiliki oleh para guru sesuai dengan amanat Permennegpan & Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 bahwa guru harus berusaha meningkatkan kompetensinya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, kelompok perlu memprogramkan materi Pengelolaan Informasi dan Teknologi sebagai nilai tambah disamping mata pelajaran yang mereka ampu. Minimnya bahan referensi yang tersedia juga perlu mendapat perhatian. Pengadaan bukubuku penunjang program seringkali terlupakan sehingga referensi yang digunakan pun sangat terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, kelompok perlu menyisihkan sejumlah dana bagi pengadaan bahan referensi tersebut. Alternatif lain adalah kesediaan anggota kelompok untuk berbagi dengan anggota lain sehingga mereka lebih kaya akan referensi yang berdampak pada meningkatnya cakrawala berfikir para guru.

Pemberdayaan Guru Pemandu dan Tutor Sebaya Kesuksesan pelaksanaan program kelompok kerja guru juga tidak lepas dari peran tutor sebaya dan guru pemandu yang berasal dari unsur anggota kelompok kerja sendiri atau dari kelompok kerja lain. Guru Pemandu bertugas memberikan pelatihan dan pendampingan kepada anggota kelompok kerja, baik dalam hal administrasi maupun pengajaran dan pembimbingan. Untuk memastikan bahwa Guru Pemandu layak membawakan materi pembelajaran pada kelompok kerja, maka mereka perlu dibekali terlebih dahulu melalui ToT dengan melibatkan widyaiswara dan pejabat struktural di lingkup Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah pembekalan tersebut, para Guru Pemandu juga dapat melatih dalam kelompok kerja sesuai dengan materi yang telah mereka peroleh antara lain penyusunan Garis-garis Besar Pelaksanaan Pembelajaran dan Rencana Pembelajaran, pengembangan metode pembelajaran, 10 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan thn. 2012

pengembangan media pembelajaran hingga sistematika pelaporan kegiatan. Guru Pemandu dapat pula bekerja dalam tim dengan widyaswara sehingga keduanya dapat saling melengkapi. Penunjukan Guru Pemandu pun harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain komitmen pada tugas yang diemban, kemampuan menguasai materi, kemampuan menyampaikan materi secara efektif dan yang tidak kalah pentingnya adalah penguasaan metode pembelajaran orang dewasa karena mereka harus melatih guru, bukan murid mereka di sekolah. Tutor Sebaya juga sangat diperlukan dalam mengoptimalkan kegiatan kelompok mengingat kompetensi anggota kelompok kerja sangat beragam. Oleh karena itu, Tutor Sebaya dapat melakukan pembimbingan terhadap sesama anggota yang sekiranya memerlukan bantuan dalam memahami materi pembelajaran dan menyelesaikan tagihan atau tugas-tugas dari narasumber.

Simpulan dan Saran Program Kelompok Kerja Guru (KKG) di sejumlah daerah terpencil di wilayah provinsi Sulawesi Selatan memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaannya terutama menyangkut aspek administratif, finansial dan akademik. Untuk itu, kerjasama yang baik antara pengelola kelompok, kepala sekolah, pengawas sekolah dengan dinas pendidikan kabupaten/kota masing-masing dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sangat diperlukan. Dengan demikian, seluruh program yang menjadi prioritas kelompok dapat terkawal dengan baik yang berdampak pada optimalnya peran KKG dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para pejuang pendidikan di daerah terpencil.


DAFTAR PUSTAKA Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Pedoman Penyaluran Dana dan Pelaksanaan Pemberdayaan KKG dan MGMP Melalui Dana Block Grant, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Jakarta. Kementerian Pendidikan Nasional, 2010, Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Jakarta. Republik Indonesia, 2009, Permennegpan Nomor 16 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
