Versi PDF - Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Pikiran Rakyat o Selasa 4 5 20 •

0 Rabu 6

@

Mar OApr

7 22

0 Kamis 8 23

OMei

£J 24

OJun

0 Jumat

o

0 Minggu

Sabtu

10 11 12 13 14 15 25 26 27 28 29 30

OJul

0 Ags

OSep

OOId

ONov

~

Belum Saatnya Redenomina"si Suku Bunga, Rupiah, dan Inflasi Belum Stabil BANDUNG, (PR).Saat ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan redenominasi. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus menunggu sampai perekonomian dalam kondisi normal, dalam arti tingkat suku bunga, inflasi,juga nilai tukar rupiah stabil. Demikian diungkapkan pengamat perbankan dari Laboratorium Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (LM FE Unpad) Aldrin Herwany. Menurut dia, walaupun saat ini nilai tukar rupiah cukup kuat, fluktuasinya terlalu besar. "Kalau redenominasi dilakukan dalam kondisi seperti ini, kerugian yang ditimbulkan bisa dua kali lebih besar, terkait dengan pembulatan nominal uang, " ujarnya di Bandung, Minggu (20/3). Saat ini nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp 8.700-Rp 8.800 per dolar AS. Kurs tengah Bank Indonesia, Jumat lalu menunjukkan, kurs rupiah Rp 8.773 per dolar AS, turun Rp 20 dibandingkan dengan hari sebelumnya. ''Volatilitas rupiah saat ini didesak oleh kondisi eksternal, seperti dampak krisis Timur Tengah, serta yang terakhir adalah gempa dan tsunami Jepang, dengan dampak lanju- .~ tannya, ledakan nuklir," tutur Aldrin. Akibat kondisi tersebut, dia memprediksi, dalamjangka pendek, volatilitas (pergerakan) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan cenderung tinggi. Volatilitas rupiah diperkirakan akan kembali stabil setelah krisis nuklir di Jepang berakhir. "Sifatnya temporer, setelah Jepang recovery, rupiah akan kembali stabil. Kalau soal berapa lama, kita masih menunggu, tetapi sepertinya tidak akan lama," tuturnya. Sangat terpengaruhnya volatilitas rupiah oleh kondisi Jepang, dimungkinkan karena volume perdagangan kedua negara yang terhitung tinggi. Apalagi, korelasi perindustrian Indonesia dan Jepang pun dinilai cukup kuat. Kesiapan infrastruktur Sementara itu, terkait dengan dampak buruk redenominasi terhadap perekonomian, menurut Aldrin, pada dasarnya tidak terlalu besar.sepanjang kesiapan infrastruktur dan sosialisasinya mumpuni. Kemungkinan hanya akan memicu inflasi temporer akibat pembulatan

KIIplng ---------------------------

yang kemungkinan marak dilakukan pada masa transisi. Namun, bagi masyarakat kecil, dampak redenominasi dalam bentuk pembulatan akan sangat memberatkan. Apalagi, berlangsung dalam tempo waktu yang lama, sepuluh tahun, sampai masa transisi selesai.

"Bobot pembulatan bagi masyarakat keeil dengan pendapatan misalnya Rp 100.000 per bulan, dengan mereka yang berpendapatan Rp 1juta per bulan sangat berbeda. Kalau sekali dua kali mungkin tidak apa-apa, kalau sering lain soal," katanya. Jika pemberlakuan redenominasi tidak disertai dengan kesiapan infrastruktur dan sosialisasi, menurut dia, gejolak temporer dipastikan terjadi. Apalagi, kesenjangan akses informasi di Indonesia masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan.

Humas

Onpad

2011

l

"Hams dipikirkari.bagaimana dengan masyarakat di daerah terpencil. Persoalan pada masa transisi hams diperhitungkan secara matang, termasuk ketersediaan pecahan mata uang kecil, sen, untuk menghindari pembulatan," katanya. Setelah semua persiapan matang, baru redenominasi bisa ditetapkan. "Masalahnya, selama ini tidakjarang pemerintah menetapkan sebelum persiapan matang," ujar Aldrin. Namun, dari sisi positifnya, menunit dia, redenominasi ini mempermudah mereka yang sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Di sisi lain, praktik redenominasijuga sudah banyak digunakan di kafe, restoran, dll. sehingga untuk masyarakat perkotaan bisa dibilang bukan sesuatu yang baru, RUU mata uang Akhir pekan lalu, pemerintah dan DPR sudah menyetujui untuk memasukkan rencana redenominasi ke dalam RUU Mata Uang. Setelah RUU ini disahkan DPR, redenominasi bisa dilakukan kapan saja dengan persetujuan DPR. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, rencananya RUU tersebut akan dibawa ke rapat paripurna pada 30 Maret, Diprediksi, pengesahan RUU sudah bisa dilakukan pada 5-6 April. Bunyi pasal tentang redenominasi pada RUU Mata Uang tersebut adalah: "Perubahan harga rupiah diusulkan BI berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendapat persetujuan DPR." Pada penjelasan pasal disebutkan, perubahan harga rupiah yang dimaksud adalah redenominasi. Dikatakan Harry, saat pembahasan, DPR sebenarnya juga ingin memasukkan opsi sanering atau pemotongan nilai tukar dalam RUU tersebut. Namun, usul DPR terse- . but tidak disetujui pemerintah. Berdasarkan agenda Bank Indonesia (BI) proses redenominasi ditargetkan tuntas dalam sepuluh tahun. Adapun tahapannya adalah sosialisasi (2011-2012), masa transisi (2013-2015), penarikan mata uang lama (20162018), serta penghapusan tanda redenominasi pada mata uang, dan proses redenominasi selesai (2019-2022). (A-150jDtc)***