1 PENYIMPANGAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK ...

PENYIMPANGAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA NARKOBA (Studi Kasus di Polres Nganjuk) Median Kristiawan Boedi Mustiko Ahmad Agus Ramdlany ABSTRAK Health development as an integral part of national development in order to achieve consciousness, directed the will and the ability of healthy living for every population into can realize degrees optimal health which is done through various efforts health, among them are the implementation of health services to the public. Although drugs are necessary for medicine and health services but if abused or used not conforming to standards of treatment, moreover if accompanied by drugs distribution in the darkness shall give rise to a result which is very harmful individuals or society, especially the younger generation. Based on revelation mentioned above, the background problems become an object in a thesis is this: how is the role of investigators in running their duty to deal with the criminal act of drugs? A kind of this research is an empirical research law. Kata Kunci : Narkoba, Peran Penyidik, Undang-Undang No 35 tahun 2009

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun narkoba sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda1. Oleh karenanya, sebelum keadaan semakin parah yang ternyata telah menyusup hingga ke bidang pendidikan, mulai dari kampus, SMU, sampai kepada murid-murid sekolah dasar, bahkan di kalangan artis, eksekutif, dan pengusaha pun telah pula dijejali para penggedar bubuk iblis tersebut, dengan demikian, maka pemerintah bersama segenap warga masyarakat harus sungguh-sungguh berusaha menanggulangi ancaman bahaya narkotika 1

Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Narkoba/Mardani.-Ed. 1-1-Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008 Hlm 1

1

tersebut. Sangatlah merisaukan bila kelak generasi muda dari bangsa ini tidak dapat keluar dari pengaruh ancaman bahaya narkotika jika tidak ditangani dengan serius oleh semua pihak, terutama aparat keamanan2. Memprihatinkan masyarakat justru yang menjadi korban narkoba adalah anak-anak yang masih tergolong anak usia sekolah. Menurut data yang diperoleh pada tanggal 14 Agustus 2002 menunujukan bahwa anak usia sekolah yang ditahan di rumah tahanan Pondok Bambu dengan kasus narkoba berjumlah 300 orang, anak yang usia sekolah yang ditahan di LP anak pria tanggerang dengan kasus narkoba berjumlah 72 orang, yang ditahan di LP anak wanita tanggerang berjumlah 4 orang, bahkan pada tanggal 14 Agustus 2002 media elektronika, stasiun televisi Metro menyiarkan bahwa pada tahun 2002 secara umum data kasus narkoba yang menangani anak-anak meningkat 30% dibanding tahun sebelumnya.3 Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh intansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1997 dan Undang-Undang No.35 tahun 2009. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkoba yang semakin marak dewasa ini.4 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang dijadikan obyek di dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana peran penyidik dalam menjalankan tugas untuk menangani tindak pidana Narkoba ?

2

Moh.,taufik Makarno,S.H.,M,H, dkk,Tindak Pidana Narkotika,Penerbit Ghalia Indonesia,2005 Hlm2 Mardani.-Ed.Op Cit Hlm 3 4 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 3

2

Alasan memilih judul” Peranan Penyidik

Dalam

Menangani

Tindak

Pidana

Narkoba di Kabupaten Nganjuk” Karena peran penyidik di kabupaten Nganjuk patut di pertanyakan kinerjanya ini dilihat maraknya pengguna narkoba yang semakin merajalela di kabupaten Nganjuk. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui serta mempelajari secara lebih mendalam bagaimana peranan penyidik dalam membantu proses penyelesaian kasus tindak pidana Narkoba. 2. Ingin mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya tersebut. 3. Ingin mengetahui sejauh mana peranan penyidik didalam membantu proses penyelesaian kasus tindak pidana narkoba yang terjadi didalam masyarakat. Selain tujuan-tujuan tersebut di atas, skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya: a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai penanggulangan narkotika. b. Aparat penegak hukum agar dapat mengetahui bagaimana seharusnya metode yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan narkoba di kabupaten Nganjuk c. Bagi pemerintah sebagai sumbangan pemikiran terhadap pembaharuan hukum pidana agar pelaksanaan penanggulangan narkotika berjalan dengan baik. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan pendekatan empiris. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan empiris ialah sebagai suatu usaha mendekati masalah dengan pengetahuan tentang teknik-teknik yang

3

diteliti dengan sifat hukum yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran di

masyarakat agar tercapai sasarannya.5 Sedangkan berdasarkan pandangan Soetandyo penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa study-study empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.6 Penelitian yang susun adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian diskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusun teori baru.7 Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti berdasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sarana untuk mengumpulkan data secara sistematis dan konsisten dengan utuh.8 Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini, adalah data primer ( primary data atau basic data ) dan data sekunder ( secondary data ). a. Data Primer Data primer menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan bahwa Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian9. Data primer diperoleh melalui : -

Wawancara para petugas Sat Narkoba Polres Nganjuk

b. Data Sekunder

5

Pengantar penelitian hukum/soerjono soekanto.cet 3.Jakarta;Penerbit Universitas Indonesia (UIPress), 1986 6 Joko Purwono. Metode Penelitian Hukum. 1993. Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret. Hlm 17 7 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. 2006. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press). Hlm 10 8 Ibid. Hlm 206 9 Ibid Hlm 12

4

Data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian/ media massa,dan seterusnya, serta penggalian data lewat internet.10 Data sekunder dalam hal ini sama dengan bahan hukum, adapun data sekunder tersebut mencakup: 1

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (Perundang-undangan)11.

2

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya, rancangan undang-undang, Hasilhasil penelitian,hasil karya dari kalangan hukum.12

c. Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang berupa kamus, buku, indeks kumulatif dan ensiklopedia.13 Sebagaimana lazimnya dalam skripsi ini diperlukan data-data dimana data-data tersebut diperoleh dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut : a. Studi Kepustakaan Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti. b. Studi Lapangan Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian. Pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan

10

Ibid. Ibid. Hlm 52 12 Ibid, 13 Ibid. 11

5

Penyelidik ialah orang yang melakukan “penyelidikan”. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyelidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (pasal 1 butir 5).14 Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyelidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barangkali penyelidikan dapat di samakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.15 Dari penegasan bunyi Pasal KUHAP, dijernihkan aparat yang berfungi dan berwenang melakukan penyelidikan, hanya pejabat Polri, tidak di benarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lainnya.16 Dalam penanganan kasus narkoba telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut : 1. Penangkapan dan Penahanan Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindakan pidana berupa kejahatan, dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara yang didasarkan atas bukti-bukti permulaan cukup dengan menyebutkan alasan penagkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan, sedangkan pada tindak pidana berupa pelanggaran pelaku tidak perlu dilakukan penangkapan terhadapnya.

14

M. Yahya Harahap.-Ed.2, Cet. 11. Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP-(Jakarta: Sinar Grafika, 2009 )hlm 101 15 Ibid 16 Ibid. hlm 103

6

Semua pelaksanaan tugas penangkapan harus disertai dengan surat tugas dan kepada tersangka diberikan surat perintah penangkapan dengan mencantumkan identitas tersangka, alasan-alasan uraian singkat perkara kejahatan. Satu perkecualian yakni dalam hal “tertangkap tangan” maka penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tersangka dan barang bukti yang ada padanya kepada penyidik. Walaupun begitu bukan berarti dalam penagkapan tertangkap tangan tidak perlu membuat surat perintah penangkapan akan tetapi surat penangkapan dibuat menyusul. Dalam praktek, maka setelah terjadi penangkapan bila diperlukan penahanan maka tersangka segera ditahan. Penahanan adalah tindakan untuk menghentikan Kemerdekaan tersangka untuk menempatkan di tempat tertentu biasanya di rumah tahanan Negara yang dahulu disebut Lembaga Pemasyarakatan. Penangkapan terhadap tersangka tindak pidana narkoba berbeda dengan tindak pidana umum yaitu 1x24 jam dan dapat diperpanjang untuk 2x24 jama selain itu penyidik juga dapat melakukan penahanan dapat diberikan perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk paling lama 40 hari.17 2. Penggeledahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menbedakan adanya 2 tindakan yaitu : a) Memasuki rumah; b) Menggeledahan rumah, pakaian dan badan Penggeledahan rumah dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri dan memasuki rumah dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas perintah tertulis dari penyidikan.18

17 18

7

Martiman Prodjohomidjojo, Penyelidikan dan Penyidikan, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982 hlm 14 Ibid hlm 15

Disebut penyidik, yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 1. Kemudian dipertegas dan terperinci lagi dalam pasal 6 KUHAP. Akan tetapi, disamping apa yang diatur dalam pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang di maksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatannya seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik:19 Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh.20 Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Prof. Sudarto.S.H., dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa: Perkataan narkotika berasal dari yunani “Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika. Narcotic are drugs which product insensibility or stuporduce to their depresant offer the central nervous system, inclued in this definition are opium-opium derivatis (morphine, codein, methadone). Artinya kurang lebih ialah Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definis narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).21

19

Ibid. hlm 110 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 21 Moh. Taufik makarao, dkk. Tindak Pidana Narkotika (Bogor; Ghalia Indonesia 2005) hlm18 20

8

Soedjono, dalam patologi sosial, merumuskan definisi narkotika sebagai berikut: Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.22 Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009. Pada bab II Ruang Lingkup dan Tujuan pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi A. Narkotika golongan I Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. B. Narkotika golongan II Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. C. Narkotika golongan III Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.23 Dalam menggali keterangan dan mengungkap jaringan narkoba, penyidik kepolisian mempunyai tehknik sebagai berikut : a) Controlled delivery (penyerahan yang diawasi) Adalah pengiriman dan penyerahan Narkotika kepada penerima oleh kurir yang merupakan tersangka yang ingin bekerjasama dengan Polisi atau oleh Undercover agent yang bertindak sebagai kurir, penyerahan tersebut diawasi untuk mengetahui siapa penerima atau jaringannya dan kemudian dilakukan penangkapan tersangka dan mengungkap jaringannya serta penyitaaan bukti narkotika.24 Dalam hal ini Controlled Delivery ada beberapa macam, yaitu : 1) Controlled import atau export “pass through” yaitu tehknik penyelidikan controlled delivery atas import atau export barang yang diduga diselewengkan untuk tujuan

22

Soedjono. Narkotika dan Remaja (Bandung; alumni 1973) hlm 3 Undang-Undang, Nomor 35 Tahun, 2009 Tentang Narkotika 24 Wawancara dengan Heru Pambudi Polisi Brigadir Satu selaku Intel Lapangan Polres Nganjuk 23

9

produksi / pembuatan Narkoba dan salah satunya dapat melalui jasa ekspedisi atau jasa pengiriman akhir – akhir ini sering terjadi. 2) Controlled Delivery dengan coperating dependant atau kurir narkotika yang dapat bekerjasama, dalam hal ini kurir adalah mantan pemakai atau bandar. 3) Controlled Delivery dengan undercover agent bertindak sebagai kurir sindikat dan Undercover agent sendiri petugas polisi yang melakukan penyusupan ke sasaran sindikat atau organisasi krimimal.Dalam hal ini, penyidik kepolisian telah membuat transaksi sendiri dengan anggota sindikat narkotika. Setelah mendapat barang bukti narkotika dari hasil transaksi yang dilakukan dengan para pelaku tindak pidana narkotika maka barang bukti tersebut difoto dan dibuatkan BAP Undercover Agent. 25 b) Undercover buy Adalah tehnik pembelian terselubung yang diawasi. Dalam tehnik ini kepolisian masih melibatkan orang umum yang ingin dan dapat bekerjasama dengan kepolisian dalam transaksi ini. 26 c) Proses penyidikan Anggota Dit Reskoba (Direktorat Reserse Narkoba) Polres Nganjuk mempunyai tugas pokok dalam menangani kasus- kasus penyalahgunaan narkotika, yaitu : 1) Penyelidikan. Berawal dari adanya info masyarakat dan diduga adanya tempat yang dijadikan sebagai transaksi dan peredaran narkotika salah satunya melalui jasa penitipan. Sebelumnya pihak kepolisian melakukan kerjasama atau koordinasi dalam mengungkap jaringan narkotika.27 2) Penindakan.

25

ibid Ibid 27 Wawancara Dengan Supriyadi SH Selaku Kasat Narkoba Polres Nganjuk 26

10

Apabila ditemukan bukti adanya tindak pidana narkotika, maka polisi langsung melakukan proses penindakan di TKP, dengan melakukan Penggeledahan, Penyitan BB, dan Penangkapan. Penggeledahan ada 2 macam yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan.Menurut ketentuan Pasal 1 butir 17 KUHAP penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya, untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan ada atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Serta menurut ketentuan Pasal 1 butir 18 KUHAP penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta, untuk disita. Dalam keadaan biasa di dalam melakukan penggeledahan penyidik haruslah mendapat ijin dari ketua pengadilan, adanya saksi, serta membuat berita acara. Penyitaan menurut ketentuan Pasal 1 butir 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sesungguhnya penyitaan berkaitan erat dengan penggeledahan pada suatu tempat oleh penyidik biasanya diikuti oleh penyitaan, apabila diketemukan suatu benda, surat, dan sebagainya yang diperlukan untuk pembuktian di sidang pengadilan nanti. Pengertian penangkapan menurut ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

11

Perintah penangkapan tersebut tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, tetapi harus dilakukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Dalam tugas tersebut, para anggota dilengkapi dengan surat perintah tugas, geledah, sita, kap (penangkapan). 3.Penyidikan. Para pelaku tindak pidana psikotropika akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu dilakukannya proses penyidikan dengan dibuatnya BAP saksi dan tersangka serta dilakukan Tes BB dengan Narco Pouch Taskit. Adapun tata cara/prosedur penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka adalah sebagai berikut: a) Tersangka dan saksi- saksi diBAP ( berita acara pemeriksan ) yaitu:surat perintah tugas, surat perintah geledah, surat perintah sita, surat perintah tangkap, surat perintah ket saksi, surat perintah ket saksi ahli, surat perintah ket tersangka,dll); b) Barang bukti dikirim ke labfor POLDA Jatim, jika hasil positif maka tersangka ditahan; 28 c) Melengkapi penyidikan ( berita acara yang berkaitan degan penyidikan : surat perintah tugas penyelidikan dan surat perintah tugas penyidikan); d) Berkas dikirim ke JPU. Penyalahgunaan tindak pidana narkotika dan psikotropika memiliki berbagai dampak negatif terutama terhadap kondisi fisik, mental dan kehidupan sosial dari pengguna narkotika dan psikotropika itu sendiri. Untuk mencegah tindak pidana narkotika dan psikotropika di lingkungan remaja, diperlukan adanya peran orang tua sebagai sosok teladan, demikian juga peran pendidik untuk selalu mengenal figure anak didiknya secara mendalam. Demikian juga peran serta masyarakat semestinya harus memiliki rasa tanggung jawab untuk berperan dan

28

12

Wawancara dengan Supriadi SH Selaku Kasat Narkoba Polres Nganjuk

berupaya membantu mencegah tindak pidana narkotika dan psikotropika di lingkungan masyarakat itu sendiri.29 Langkah yang paling tepat untuk mencegah tindak pidana narkotika dan psikotropika yang telah meluas adalah melihat kepedulian para orang tua, pendidik, dan segenap anggota masyarakat secara terpadu. Demikian juga pihak Reserse Narkotika Polres Nganjuk untuk menanggulangi laju perkembangan peredaran narkotika dan psikotropika, Reserse Narkotika Polres Nganjuk saat melakukan pengerebekan bukan saja di diskotik, pub, maupun karaoke, tempat tempat prostitusi, akan pihak satuan Reserse sudah masuk kesarang-sarang para bandar, pengedar maupun pemakai narkotika dan psikotropika.30 Pihak aparat Kepolisian bekerja ekstra keras untuk membrantas laju peredaran narkotika dan psikotropika, tapi apalah artinya apabila pihak orang tua, pendidik, dan segenap anggota masyarakat tidak mau terpadu berperan serta dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika. Namun partisipasi yang paling awal untuk mencegah seorang mengkonsumsi narkotika dan psikotropika adalah partisipasi dari orang tua, para guru, atau para saudara yang terdekat untuk membimbingnya. Langkah upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Nganjuk adalah melalui: a) Masyarakat melalui sosialisasi tentang dampak dari Narkoba yang dirasa masih kurang; b) Pemberdayaan ekonomi rakyat; c) Pendidikan non kurikuler remaja hak partisipasi; d) Memutuskan mata rantai peredaran; e) Kebijakan pemerintah-momitmen politik ekonomi; Penegak hukum-clean goverment.31 Menurut Imam Sutrisno, keberadaan orang tua merupakan pendidik utama bagi putra putrinya sekaligus menjadi figur untuk menjadi panutan, teladan dan dihormati. Dengan figur tersebut peran orang tua sangat besar sehingga diharapkan mampu melakukan beberapa hal diantaranya sebagai berikut: 29

Wawancara dengan Supriadi SH Selaku Kasat Narkoba Polres Nganjuk Ibid 31 Ibid 30

13

a. Terciptanya suasana yang harmonis, hangat, gairah, penuh kasih sayang, perhatian, dan penuh dengan rasa kekeluargaan. b. Mengembangkan hubungan yang akrab dan komunikasi yang baik dengan anak-anak, bersikap terbuka, dan jujur terhadap mereka. c. Mengerti dan mau menerima kehadiran anak bagaimana pun keberadaan mereka. d. Selalu mendengarkan dan menghargai pendapat anak, sekaligus selalu memberikan bimbingan agar mereka mampu membuat suatu keputusan yang bijaksana. e. Selalu memberikan pujian jika anak berbuat baik, atau memperoleh presentasi, misalnya juara kelas, khatam mengaji bagi yang beragama Islam. f. Selalu meluangkan waktu untuk berkumpul dan berdiskusi dengan anak di rumah. g. Memberikan tanggung jawab kepada anak sesuai dengan tingkat usianya. h. Menanamkan nilai budi pekerti, disiplin dan selalu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama. i. Memperhatikan nilai-nilai luhur, sosial, budaya, dan moral. Mengetahui dan memahami akan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. j. Mengetahui ciri-ciri dari anak yang terlibat penyalaghunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Segera menghubungi ahli, jika diketahui seorang anak mulai kecanduan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya Maka itu pemberantasan narkotika dan psikotropika tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian namun juga harus dari semua unsur di masyarakat, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah : Narkotika dan Psikotropika adalah benda yang bermanfaat bagi kesehatan, ilmu pengetahuan dan pengobatan bagi yang membutuhkan. Namun hal ini disalahgunakan oleh para pecandu, pengedar, Bandar, dan produsen. Untuk itu sebelum semua terjadi harusnya semua unsur di masyarakat memahami, mengerti, dan mencegah faktor-faktor agar jangan sampai barang haram ini masuk ke masyarakat. Karena itu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan bisa diantisipasi dan hal itu bisa dimulai dari lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Tentu hal itu didukung dari Badan yang punya kewenangan memberantas narkotika dan psikotropika. Yaitu aparat Kepolisian, BNK, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemerintah. Pemerintah pun dirasa perlu untuk mempertegas UndangUndang yang berlaku bagi pelanggar tindak pidana narkotika dan psikotropika agar timbul efek jera. Penanggulangan yang harus dilakukan untuk mengatasi tidak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah dimulai dari keluarga, orang tua harus

14

mengawasi betul anaknya agar jangan sampai salah pergaulan. Bila ada masalah pada sang anak, orang tua harus bisa menjadi tempat memecahkan masalah, tempat untuk berkeluh kesah. Dengan hal ini diharapkan anak tidak akan lari ke hal negative yaitu mencoba narkotika dan psikotropika, yang kedua unsur masyarakat. Warga masyarakat harus bisa mengawasi para warga sekitarnya agar jangan sampai narkotika dan psikotropika masuk ke warga, misalnya RT/RW bisa melakukan kegiatan konsultatif atau koordinatif agar masyarakat tidak diselundupi para Bandar atau pengedar narkotika dan psikotropika Diharapkan dari orang tua harus mengawasi betul anaknya agar sampai salah pergaulan, karena hal ini adalah merupakan faktor awal dari terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Untuk masyarakat meningkatkan penyuluhan-penyuluhan kepada warganya agar jangan sampai para Bandar memasuki lingkungan masyarakat tersebut. Karena hal ini merupakan faktor yang mempercepat berkembangnya dan beredarnya narkotika dan psikotropika. Untuk mengurangi tindak pidana narkotika dan psikotropika yang ada di masyarakat perlunya diadakan penyuluhan secara terus menerus yang dilakukan oleh Polres Nganjuk maupun yang dilakukan oleh pemerintah, adapun penyuluhan yang dilakukan di sekolah, di kampus, maupun penyuluhan yang dilakukan di tingkat RW (Rukun Warga), dengan tujuan agar masyarakat lebih mengetahui akibat dan pengaruh bahaya narkotika dan psikotropika. Dengan demikian dapat mengurangi jumlah pemakai dan kecanduan narkotika dan psikotropika Perkembangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Nganjuk yang terjadi belakangan ini sangatlah merisaukan dan tidak sedikit pula masyarakat yang menjadikan narkoba aebagai mata pencaharian dikarenakan untungnya tidak sedikit. Maka jelaslah permasalahan yang di hadapi penyidik selaku aparat penegak hukum semakin berat dan besar.

15

Di dalam melaksankan tugas-tugasnya, satuan reserse narkoba selaku penyidik tindak pidana narkoba sring mangalami hambatan-hambatan yang walaupun secara tekhnis tidak begitu sulit untuk diatasi tetapi dalam kenyataannya hal tersebut merupakan suatu upaya yang rumit yang harus dicari jalan keluarbya secara tepat. Peran penyidik di Kabupaten Nganjuk untuk mengurangi tindak pidana narkoba adalah sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur ini dapat dilihat dari peran penyidik yang melakukan tugas penyidikan akan tetapi ada inovasi untuk mengurangi tindak pidana narkoba yaitu seorang atau informan dimana orang tersebut dalah pemakai dan pengedar narkoba yang di percaya oleh penyidik utuk mengungkap jaringan pemakai dan pengedar untuk memutus rantai kejahatan narkoba di Kabupaten Nganjuk.

Dengan adanya keterbatasan kemampuan aparat Kepolisian dan sarana yang digunakan, bisa mengakibatkan penyidik Kepolisian sering menghadapi kesulitan dalam melakukan penyidikan kasus-kasus tindak pidana narkoba seperti mencari jejak, menangkap dan mengetahui identitas pelaku kejahatan. Setiap perkara tindak pidana narkoba yang dilaporkan masyarakat maupun yang diketahui oleh penyidik harus ditangani sesuai tugas dan kewajiban Polri sebagi salat satu alat penegak hukum.32 Adapun kendala-kendala yang dialami penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana barkoba, adalah sebagi berikut : 1. Faktor Penyidik Kepolisian a) Faktor intern antara lain Dalam melaksankan tugas apapun seorang penyidik harus dibekali dengan pendidikan yang cukup, baik pendidikan formal maupun non formal. Hal ini akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku sehari;hari terutama dalam pergaulan dengan masyarakat yang

32

16

ibid

berkepentingan dengan Polri ataupun data mengungkapkan suatu tindak pidana, terutama pendidikan reserse yang pernah diikuti atau penataran-penataran baik yang bersifat diselenggarakan oleh intern setiap Polres atau Polda. Dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba salah satu hambatanya yang dialami penyidik Polri Adalah masalah saran prasarana yang dimiliki direktorat reserrse narkoba dalam menanggulani tindak pidana narkoba dikarenakan belum adanya laboratorium criminal (labfor) yang mempermudah tugas penyidik dalam melakukan penyidikan, dikarenakan sarana yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba, selain itu penyidik masih belum bisa membuktikan dengan kasat mata mana narkoba yang asli dan mana narkoba yang palsu ini untuk dilakukan pengujian laboratotium dan pengujian tersebut sangatlah memerlukan waktu yang lama.33 Selain itu biaya operasional yang minim dalam melakukan penyidikan terhadap kasus narkoba yang memmiliki skala besar, karena anggaran yang dikhususkan untuk melakukan penyidikan tindak pidana narkoba maksimal hanya 2,5 juta yang dialokasikan untuk penyidik, hal ini dirasakan terlalu kecil dikarenakan

produsen narkoba berskala besar

melakukan racikan narkoba yang bermarkas di luar kota. Hal lain yang menjadi kendala bagi pihak penyidik Kepolisian dalam menjalankan tugasnya menindak lanjuti tindak pidana narkoba dalam bidang personil penyidik antara lain:34 1) Kesejahteraan anggota Polri yang belum memadai sehingga bagi yang tidak teguh mentalnya terdapat kecenderungan melindungi penjulan produsen berskala kecil. 2) Kemampuan teknis yang kurang, sehingga menimbulkan kesalahan dalam tindakan pelaksanaan tugas penyidikan. 3) Kekurangan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba bagi tubuh si pemakai dikemudian hari.

33 34

17

Ibid Ibid

Kemampuan teknis yang dimiliki oleh pihak Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkoba masih kurang sekali buktinya, adanya penjual-penjul narkoba yang menjual narkoba tidak jauh dari kantor Polisi baik tingkat Polres maupun Polsek, hal ini seharusnya menjadi tamparan bagi pemangku jabatan Polri dikarenakan masih ada penjual narkoba yang berdampak pada terjadinya suatu tindak pidana narkoba yang dapat berdampak pada terjadinya suatu tindak pidana berat seperti pemerkosaan, penganiyaan berat bahkan pembunuhan. Adapun yang menjadi salah satu faktor utama penyebab kekurangmampuan pihak Kepolisian dalam melaksanakan penyidikan dalam penegak hukum sesuai research (penelitian lapangan) yang diperoleh adalah masih rendahnya tingkat pendidikan dan pengalaman anggota Kepolisian khusuunya anggota yang ditugaskan pada tingat pendidikan. Serta masih kurangnya kemampuan teknis oleh Polisi sehingga menimbulkan kesalahan dalam tindakan pelaksanaan tugas pihak Kepolisian. b) Faktor ekstern antara lain Dalam kaitannya dengan faktor ekstern Polri dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba salah satunya adalah faktor dari masyarakat, kesadaran hukum masyarakat yaang relatif rendah merupakan faktor yaang mempengaruhi kelancaran dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, masyarakat masih kurang paham dampak buruk yang diakibatkan dari mengkonsumsi narkoba.35 Selain itu masih banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan penjual narkoba dikarenakan keuntungannya yang sangat besar, banyak penjual narkoba, hal ini yang meyulitkan penyidik dalam melakukan penyidikan tentang penjualan narkoba. Menurut secara umum dengan partisipasi dari masyarakat tentang terhadap usahausaha Polri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Polisi sebagai aparat penegak hukum akan

35

18

ibid

dapat berhasil khususnya dibidang penyidikan perkara pidana narkoba. Peranan partisipasi masyarakat dapat membantu penyidik Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana di masyarakat. Dengan adanya partisipasi dalam bentuk kerja sama antar masyarakat dengan Polisi antara lain dengan melaporkan setiap tindak pidana narkoba yang dilihat, diketahui, didengar dan dialaminya diharapkan dapat meminimalisir kejahatan dan perdaran narkoba di wilayah hukum Polres Nganjuk. Namun adanya partisipasi masyarakat terhadap Polri dalam mengurangi dan menanggulangi peredaran narkoba, Polri masih dituntut untuk mengembangkan pengetahuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakaat dengan sungguh-sungguh.36 Peran penyidik di Kabupaten Nganjuk untuk mengurangi tindak pidana narkoba adalah sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur ini dapat dilihat dari peran penyidik yang melakukan tugas penyidikan akan tetapi ada inovasi untuk mengurangi tindak pidana narkoba yaitu seorang atau informan dimana orang tersebut dalah pemakai dan pengedar narkoba yang di percaya oleh penyidik utuk mengungkap jaringan pemakai dan pengedar untuk memutus rantai kejahatan narkoba di Kabupaten Nganjuk. Keberadaan UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika diharapkan agar para pelaku tindak pidana narkotika semakin jera, karena sanksi yang diatur di dalamnya mengatur tegas tentang kejahatan-kejahatan narkotika. Upaya- upaya untuk memecahkan kendala- kendala penyidikan tindak pidana Narkotika di Kota Nganjuk yaitu dengan melakukan latihan rutin sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangan khusus mengenai penyidikan Narkotika. Penyuluhan yang dilakukan kepolisan sebagai upaya penanggulangan preventif tindak pidana Narkoba Harus diusahakan penambahan personil dari kantor kepolisian resort Nganjuk karena untuk proses penanganan kasus narkoba membutuhkan waktu yang lama ,untuk itu

36

19

ibid

dibutuhkan personil yang banyak dalam arti pembagian tugas dari pada kepolisian baik lapangan maupun kantor telah dibagi tugasnya masing-masing. Diharapkan kepada masyarakat Nganjuk khususnya, membantu tugas POLRI dalam hal memberi informasi apabila adanya peredaran obat-obat terlarang dilingkungan masing-masing dan agar menyadari bahwa mengkonsumsi obat-obatan yang dilarang oleh Undang - Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dapat merusak kesehatan dan mempunyai sanksi hukum yang tegas.

20