Menurut Surat Keputusan Mendiknas No.060/u/2002 Bab.V Pasal 22 tentang ...
Untuk pembagian Kelompok SMK menurut SK Dirjen DIKDASMEN Depdiknas.
ARAHAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BISNIS DAN MANAJEMEN BERBASIS SEKTOR PERDAGANGAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG Oleh : Fajar Hendro Utomo NRP. : 3206 205 707 Pembimbing : Ir. Heru Purwadio, MSP. Ir. Putu Rudy Setiawan, M.Sc
ABSTRAK Kabupaten Tulungagung mempunyai potensi besar di sektor perdagangan dan hotel, restoran dengan persentase kontribusi pada PDRB sebesar 31,63%. Sektor ini perlu mendapatkan perhatian terutama dalam upaya pengembangan sumber daya manusianya. Melihat kondisi existing sektor perdagangan masih menjadi sektor dominan, sementara itu dalam pengembangan sumberdaya manusia SMK, terlihat masih ada hambatan. Hambatan tersebut adalah belum dikembangkannya program keahlian SMK berdasarkan potensi sektor perdagangan di Kabupaten Tulungagung. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan arah pengembangan program keahlian SMK bisnis dan manajemen terhadap sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Tulungagung. Penelitian kualitatif ini bersifat diskriptif dengan mengunakan alat analisa Delphi untuk menentukan faktor – faktor yang mempengaruhi pengembangan SMK bisnis dan manajemen terhadap perdagangan, yang dibobotkan dengan mengunakan alat analisa AHP. Tingkat kesesuaian SMK Bidang keahlian bisnis dan manajemen yang ada di Tulungagung diperoleh dari penilaian bobot final faktor yang mempengaruhi pengembangan program SMK bisnis dan menajemen dikalikan dengan nilai kreteria dari stakeholder. Dilanjutkan dengan penelitian kualitatif diskriptif dengan alat analisa Delphi untuk mendapatkan arahan pengembangan SMK bisnis dan manajemen terhadap perdagangan. Diperoleh faktor-faktor pengembangan program keahlian SMK bisnis dan manajemen terhadap perdagangan yaitu Kualitas tenaga pendidik dan non kependidikan di lingkungan SMK, Sarana dan prasarana pendidikan kejuruan, Hubungan kerja sama antar instansi pemerintah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Potensi daerah, Pengembangan IPTEK, Kompetensi tenaga kerja, Kebijakan Pemerintah Daerah. Dari analisa tingkat kesesuaian didapatkan 6 SMK bisnis dan manajemen yang perlu peningkatan Selanjutnya penelitian ini menghasilkan arahan untuk SMK bisnis dan manajemen yang tingkat kesesuaian rendah. Arahannya yaitu tenaga pendidik dan non pendidikan harus disekolahkan, Tenaga pendidik dan non pendidikan diikutkan kursus dan pelatihan, Siswa harus mampu menguasai teknik pemasaran dan penjualan, Siswa harus mampu menguasai teknik pembukuan dan akuntansi, Siswa mempunyai sertifikat kompetensi dari DUDI, Ketersediaan unit usaha, DUDI merekrut lulusan SMK sebagai tenaga kerja, Kesesuaian program keahlian SMK dengan potensi daerah, Lulusan SMK mempunyai sertifikat keahlian computer, Lulusan SMK mampu dan menguasai Aplikasi program komputer, Fasilitas dan pengajar Tenologi Informasi mengikuti kemajuan teknologi, Ada bantuan dari pemerintah kepada SMK, Ada regulasi pemerintah terhadap lulusan SMK Kata kunci: Arahan, perdagangan, program keahlian SMK. 1
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Tulungagung memainkan peran penting dalam proses pembangunan, khususnya sebagai sarana pertumbuhan pendidikan dalam hal menciptakan alih kecakapan teknologi dan mentransformasikan pendekatan keilmuan terhadap pendekatan praktisi, serta untuk mempersiapkan sumber daya manusia siap dan cakap berpikir rasional sehingga mampu menciptakan alih kecakapan teknologi dan bersaing dalam era global. Dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung tahun 2008 didapatkan informasi bahwa di Kabupaten Tulungagung terdapat 22 SMK dengan 64 macam program keahlian. Bidang keahlian bisnis dan manajamen prosentasenya 14 % dari seluruh program keahlian yang ada.. (Spektrum keahlian SMK Kabupaten Tulungagung, 2009). Jumlah SMK di kabupaten Tulungagung sebanyak 22 sekolah yang tersebar di 10 kecamatan dari 19 kecamatan yang ada di kabupaten Tulungagung dengan kata lain ada 9 kecamatan yang tidak mempunnyai SMK (School Mapping Kabupaten Tulungagung, 2006). Pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2007 berjumlah 17507 orang. Pencari kerja lulusan SMA/SMK prosentasenya 59,83 %. Pencari kerja lulusan SMA/SMK yang dapat disalurkan sebanyak 82,39 persen. Sebanyak 17,61 persen tenaga kerja tersebut tidak terserap. Data Pokok Pendidikan 2006-2007 dan Tulungagung Dalam Angka 2007 didapat jumlah lulusan SMK negeri dan swasta sebanyak 2.937. Sebanyak 13256 orang pencari kerja lulusan SMK yang terdata di Disnakertrans yang diterima kerja sebanyak 546 orang atau 4,12 % dari pencari kerja, jumlah yang diterima bekerja di sektor perdagangan hanya 40 orang. Perbandingan antara SMA dengan SMK di Kabupaten Tulungagung 49 : 51 sedangkan menurut menurut renstra Diknas rasio SMA : SMK adalah 40:60. Dari semua data diatas membuktikan kurangnya pengembangan kebutuhan SMK untuk perdagangan yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha. Berdasarkan PDRB Kabupaten Tulungagung sektor perdagangan merupakan sektor unggulan dibandingkan dengan sektor-sektor lain sebesar 30,69%. Kemudian disusul sektor Industri pengolahan 18,13 % kemudian sektor pertanian 15,32 %, sektor jasa – jasa sebesar 13,20%, dan sektor pertambangan dan
2
penggalian 3,05 % (Kab.Tulungagung Dalam Angka, 2009). Berikut adalah tabel pencari kerja dan yang diterima menurut pendidikannya. Tabel.1.2.Pencari kerja yang disalurkan menurut pendidikan dan tahun
Tingkat Pencari kerja Yang Diterima Pendidikan 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 SD 875 158 887 241 670 222 217 SMP 1.604 400 1.706 1.208 758 593 616 SMK/SMA 8.910 788 10.474 2.782 463 259 285 D3 1.887 171 1.193 1.398 2 S1 2.630 358 3.247 1.869 1 1 Jumlah 15.906 1.875 17.507 7.498 1.892 1.076 1.119 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Tulungagung
2008 104 940 261 1.305
Untuk menjembatani kebutuhan tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk tenaga kerja, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan khususnya Pasal 26 ayat 3 menyebutkan bahwa jenis-jenis pendidikan nonformal. Berdasarkan jenis-jenis Pendidikan Non Formal tersebut, maka Pendidikan Non Formal merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia., sebanyak 110 Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari 34 pendidikan non formal berupa kejar paket C, kejar paket B, sedangkan sisanya Pendidikan Luar Sekolah non perdagangan. Dari data Tulungagung dalam angka tahun 2008 diketahui ternyata potensi tenaga kerja SMK belum dimanfaatkan dengan optimal untuk menunjang sektor perdagangan. Hal tersebut terlihat dari kesempatan kerja di sektor perdagangan yang seharusnya banyak menyerap tenaga kerja ternyata hanya mampu menyerap tenaga kerja 18,63%. Kondisi kesempatan kerja yang terlihat berdasarkan data tersebut tidak seimbang dengan sektor perdagangan yang dimiliki hal ini berarti kualitas lulusan SMK tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar. Nilai 18,63% tersebut rendah dibandingkan dengan nilai sektor-sektor yang lain seperti sektor pertanian mempunyai kesempatan kerja 37,49%, sektor industri pengolahan mempunyai kesempatan kerja 19,67%, sektor pertambangan dan penggalian mempunyai kesempatan kerja 2,2 %. Berdasarkan jenis-jenis jalur pendidikan yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal yang ada di Tulungagung dikelola oleh Diknas dalam sub bagian (Pendidikan Luar Sekolah), PLS adalah pendekatan jalur pendidikan nonformal (PNF). Hal tersebut dikarenakan jalur Pendidikan Non-Formal merupakan jalur pendidikan yang berdasarkan kebutuhan dan karakter masyarakat sehingga bersifat
3
fleksibel dalam pengembangan SDM yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Supriyanto, 2007). Tabel 1.3. Jumlah kegiatan perdagangan dan tenaga kerjanya Pedagang besar No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kecamatan
Pedagang besar
Kauman Ngunut Ngondang Karangrejo Sumbergempol Bandung Rejotangan Kedungwaru Kalidawir Campurdarat Pucanglaban Tanggunggunung Sendang Tulungagung Pagerwojo Boyolangu Pakel Ngantru Besuki
80 29 11 26 3 24 4 11 11 43 4 42 10 17 5 9 2 14 20
Tenaga Kerja
Pedagang eceran Pedagang eceran
Tenaga Kerja
Warung Mamin Pedagang kecil
Tenaga Kerja
Jumlah
257 100 26 91 12 87 12 105 33 123 12 92 28 161 15 27 7 68 35
884 2066 1648 304 831 755 782 83 396 2007 78 355 113 1893 185 467 13 426 242
1.689 4.086 2.081 365 997 957 938 183 475 5.021 94 634 121 4.190 323 560 26 854 279
369 649 235 109 227 48 154 887 127 186 68 25 5 452 104 285 84 136 34
766 1.239 431 131 272 58 185 1.955 152 378 82 36 6 996 131 342 104 197 53
2.712 5.425 2.538 587 1.282 1.102 1.135 2.243 661 5.522 187 762 155 5.347 469 929 137 1.119 367
Jumlah 365 1.291 Sumber : Dinaskertrans Kab Tulungagung
13528
23.874
4184
7.514
32.679
Pendidikan Avokasi tidak diajarkannya di SMK sebagai sekolah formal, misalnya cara praktis dalam penjualan, dan keahlian pemasaran dilapangan, pengiklanan yang lebih mudah sehingga kesempatan kerja diambil oleh lulusan pendidikan luar sekolah (PLS) misalnya kursus bisnis dan manajemen, kursus ketrampilan lainya. Dari 110 PLS yang ada di Kabupaten Tulungagung tidak satupun PLS bergerak dibidang bisnis dan manajemen sehingga tenaga yang ada tidak memenuhi kreteria dari permintaan DUDI. 1.2 Rumusan Masalah Rumusan masalah penelitian ini adalah belum optimalnya pengembangan SMK bisnis dan perdagangan di Tulungagung dalam kegiatan perdagangan yaitu sumber daya manusia yang berkualifikasi.. Hal tersebut terlihat dari kesempatan kerja di sektor perdagangan yang seharusnya banyak menyerap tenaga kerja karena sektor ini sebagai sektor unggulan tetapi ternyata hanya mampu menyerap tenaga kerja sedikit. Tidak terserapnya tenaga kerja karena lapangan kerja yang ada memerlukan ketrampilan khusus
4
yang tidak dipunyai oleh pencari kerja, ini dapat terjadi karena kualitas tenaga kerja masih rendah, fasilitas SMK tidak lengkap serta tidak sesuai dengan standar, tenaga pendidik sebagai laboran maupun sebagai tenaga pengajar belum bersertifikat keahlian khusus dan
berijasah S1 .Berdasarkan permasalahan tersebut maka pertanyaan
penelitiannya adalah: Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan SMK bisnis dan manajemen dalam kegiatan perdagangan di Kabupaten Tulungagung? 1.3 Tujuan dan sasaran Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan arahan pengembangan SMK Bisnis dan manajemen di Kabupaten Tulungagung. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka sasaran yang dilakukan antara lain : 1. Mengidentifikasi dan menganalisa faktor – faktor yang mempengaruhi pengembangan SMK Bisnis dan manajemen terhadap perdagangan dan jasa 2. Mengidentifikasi dan menganalisa tingkat kesesuaian pengembangan program keahlian SMK Bisnis dan manajemen terhadap kebutuhan sektor perdagangan dan jasa. 3. Merumuskan arahan pengembangan SMK Bisnis dan manajemen terhadap perdagangan dan jasa di Kabupaten Tulungagung BAB. II. KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1. Perdagangan dan jasa Perdagangan adalah salah satu bentuk kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari perekonomian. Pengertian perdagangan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 23/Mpp/Kep/1/1998 Tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan, yaitu perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau dengan disertai imbalan atau kompensasi. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberikan sumbangan yang cukup terarah dalam penciptaan lapangan usaha serta peningkatan pendapatan yang diarahkan untuk memperlancar arus barang dan jasa . Aktifitas perdagangan dalam perekonomian regional digolongkan dalam dua sektor kegiatan yaitu : aktivitas basis, dan aktifitas non basis. Kegiatan Basis merupakan kegiatan yang melakukan aktifitas yang berorietasi ekspor (barang dan jasa) ke wilayah lain. Kegiatan nonbasis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang
5
dibutuhkan oleh masyarakat yang berada dalam batas wilayah ekonomi yang bersangkutan. Pembangunan perdagangan diarahkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta melindungi kepentingan produsen dan konsumen, kegiatan perdagangan dalam perekonomian regional digolongkan dalam dua sektor yaitu aktivitas basis, dan aktifitas non basis. Kegiatan Basis merupakan kegiatan yang melakukan aktifitas berorietasi ekspor (barang dan jasa) ke wilayah lain. Kegiatan nonbasis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan, oleh karena itu perdagangan tidak bisa dilepaskan dengan jasa . 2.2. Lokasi SMK Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan ketentuan lokasi sekolah terkait dengan standarisasi sarana prasarana pendidikan berupa lahan sebagaimana berbunyi pada pasal 44: (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat. (2) Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik. (3) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenjang, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpan masukan peserta didik. (4) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut. (5) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan. 2.3. Arahan Pengembangan Pendidikan SMK Pengembangan pendidikan SMK identik dengan pembukaan dan penutupan bidang/program keahlian yang bergantung pada tuntutan kebutuhan pengembangan SDM diwilyah/daerah setempat baik untuk kebutuhan lokal wilayah maupun daerah lain secara regional. Penambahan dan penutupan program keahlian dilakukan atas dasar inisiatif masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya Menurut Surat Keputusan Mendiknas No.060/u/2002 Bab.V Pasal 22
tentang
penambahan dan perubahan bidang/program keahlian SMK, persyaratannya sebagai berikut :Hasil Studi Kelayakan, RIPS, Sumber Peserta Didik, Tenaga Kependidikan, Tenaga non kependidikan, Kurikulum, Sumber Pembiayaan, Sarana prasarana, Potensi
6
lapangan kerja yang sesuai dengan tamatan SMK, Sekolah sejenis di wilayah, Dukungan DU/DI dan Masyarakat, Bidang /Program keahlian ada di spketrum pendidikan yang berlaku, Program keahlian yang diusulkan mempunyai SKKNI (Standar Kompetensi Keahlian Nasional Indonesia) Salah
satu
kebijakan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan dalam
pengembangan Sumber Daya Manusia SMK yang diperkenalkan pada tahun 1993/1994 adalah pendidikan Link and Match, yaitu pendidikan SMK harus bersifat link and match dengan kebutuhan baik itu kebutuhan peserta didik maupun kebutuhan masyarakat dengan harapan akan tercipta kesesuaian antara program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Inti dari konsep link and match yaitu: (a) adanya keterkaitan antara program pendidikan yang diberikan di sekolah dengan kebutuhan masyarakat secara luas, dan (b) adanya kesesuaian atau kecocokan antara program dan produk pendidikan di sekolah dengan kebutuhan masyarakat (Djojonegoro, 1999). Untuk pembagian Kelompok SMK menurut SK Dirjen DIKDASMEN Depdiknas No.251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan telah menggunakan kurikulum 2004 dengan pembagian kelompok SMK seperti pada tabel.2.1. Tabel 2.1.Spektrum Jenis Bidang Keahlian/Program Keahlian SMK dan Kondisi Existing Spektrum SMK yang di Kabupaten Tulungagung No 1
Bidang Keahlian Teknik Bangunan
Program Keahlian
Ada
Belum
a.Teknik Survey dan Pemetaan
-
√
b.Teknik Gambar Bangunan
√
-
c.Teknik Konstruksi Bangunan
√
-
d.Teknik Perkayuan
√
-
2
Teknik Elektro
a.Teknik Instalasi Listrik
√
-
3
Teknik Informasi dan Komunikasi
a.Multimedia
√
-
c.Teknik computer dan Jaringan
√
-
a.Teknik Las
√
-
e.Teknik Mekanik Industri
√
-
f.Teknik Mekanik Otomotif
√
-
a.Akuntasi
√
-
c.Administrasi Perkantoran
√
-
d.Pemasaran/Penjualan
√
-
a.Usaha Jasa Pariwisata
√
-
c.Restoran / Tata Boga
√
-
a.Tata Kecantikan Kulit
√
-
b.Tata Kecantikan Rambut
√
-
a.Tata Busana
√
-
4
5
6 7 8
Teknik Mesin
Bisnis dan Manajemen
Pariwisata Tata kecantikan Tata Busana
7
9
Pekerjaan Sosial
Pekerja Sosial
-
√
10
Pertanian
a.Budidaya pertanian
√
-
b.Budidaya Ternak
√
-
c.Budidaya Ikan
√
-
d.Teknologi Hasil Pertanian
√
-
e.Mekanisasi Pertanian
√
-
Sumber : Diknas Kabupaten Tulungagung, 2008.
2.3.1. Bidang Keahlian dan Program Keahlian SMK Bidang keahlian adalah disiplin (cabang keahlian atau skill) baik teori dan praktek yang diperoleh seseorang melalui pengalaman dalam pendidikan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan praktis dalam kehidupan sehari-hari dalam suatu bidang teknologi. Dalam pengembangan dan implementasinya, bidang keahlian memerlukan dan menerapkan satu atau lebih ilmu/sains murni. Program keahlian merupakan penjabaran dari bidang keahlian, agar pengalaman belajar atau skill yang diperoleh peserta didik bisa lebih bermakna bagi dirinya untuk hidup mandiri atau melanjutkan ke pendidikan vokasi yang lebih tinggi. Program keahlian adalah program pendidikan kejuruan yang mampu membentuk lulusannya menguasai satu jenis jabatan profesi keahlian formal yang berjenjang, (Direktorat PSMK Depdiknas, 2007). 2.3.2 Pembelajaran di BLK/Industri melalui factory School atau PSG Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia tenaga kerja maupun angkatan kerja yang berkualiatas rendah, maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas atau instansi yang berkompeten agar lebih mengefektifkan lagi program-program peningkatan SDM yang dilaksanakan tentunya berorientasi pada penempatan tenaga kerja formal di perusahaan dan penempatan tenaga kerja di sektor informal (usaha mandiri) dengan selalu mengacu pada potensi SDA antara lain: 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan tenaga kerja, SMK di BLK/KLK serta lembaga latihan latihan swasta (DU/DI) yang ada dengan berorientasi pada pasar kerja. 2. Membentuk tim perencanaan tenaga kerja Kabupaten serta mengaktifkan Dewan Ketenagakerjaan Daerah (DKD) guna memecahkan masalah ketenagakerjaan khususnya masalah kesempatan kerja, lowongan kerja maupun pengangguran.
8
3. Meningkatkan program kegiatan pelatihan pada angkatan kerja di pondok-pondok pesantren maupun umum dalam rangka penempatan tenaga kerja sektor informal melalui APBD. 4. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan secara kontinyu dan pereodik dengan lebih mendorong pembentukan perjanjian kerja bersama (PKB) di perusahaan Pendidikan sistem ganda (PSG) adalah konsep belajar dan bekerja dimana pelatihan pekerjaan harus berorientasi pada pengelompokkan qualifikasi dan kompetensi untuk proses yang berhubungan dengan bekerja (Dikmenjur,2007) Mengapa perusahaan bersedia bekerja sama dalam program PSG ini dikarenakan ada beberapa alasan dan keuntungan yaitu dengan memberikan training maka keberadaanya dinyatakan sebagai lembaga yang mmeberikan pertimbangan untuk penawaran pelatihan yang dapat langsung dinikmati oleh perusahaan dengan mengajak beberapa praktisi secara langsung dapat memperoleh hasil dari perusahaan. 2.4. Faktor–faktor Pengembangan Program Keahlian SMK bisnis dan manajemen terhadap perdagangan Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan yaitu untuk mempersiapkan, memilih dan menempatkan calon tenaga keja sesuai dengan tanda-tanda pasar kerja/lapangan kerja (Djojonegoro,1998). Lapangan kerja adalah kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja (Barthos, 2001). Ketenagakerjaan dalam pendidikan kejuruan nampak bahwa pendidikan kejuruan tidak bisa dipisahkan dari masalah dunia kerja karena berkaitan langsung dengan masalah ketenagakerjaan. Menurut Wena,(1996) kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja terjadi karena adanya beberapa faktor, antara lain : 1.
Adanya kerja sama timbal balik antara lembaga pendidikan kejuruan dengan dunia kerja.
2.
Perubahan-perubahan ketenagakerjaan secara cepat.
3.
Faktor internal dari lembaga pendidikan kejuruan yang tidak mampu untuk memprediksi secara tepat mengenai pekerjaan yang dibutuhkan dimasa mendatang.
4.
Ketersediaan sarana dan prasarana.
5.
Cepat usangnya suatu jenis pekerjaan
9
2.5. Sumber Daya Manusia untuk Ketenaga kerjaan - Pengertian Sumber daya manusia ada dua aspek yaitu aspek kualitas artinya jasa kerja yang dihasilkan oleh tenaga kerja untuk mencapai suatu hasil produksi, aspek kuantitas adalah jumlah penduduk atau tenaga kerja yang mampu bekerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja, hal ini sangat terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Secara oprasional upaya pengembangan SDM dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan antara lain sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, tenaga kerja dan sektor-sektor pembangunan lainya. Prof. DR.Soekidjo Notoatmodjo menjelaskan bahwa terdapat faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengembangan manajemen SDM dalam suatu organisasi (secara mikro). Faktor – faktor tersebut berasal dari dalam organisasi (internal) atau dari luar organisasi (eksternal) dalam hal ini faktor penyebab belum sesuainya program keahlian suatu SMK sebagai organisasi yang mengelola manajemen SDM dibagi dalam : Faktor Internal antara lain : - Kualitas Tenaga Pendidik Tenaga pendidik dan laboran di SMK harus benar – benar mempunyai keahlian baik teori maupun praktek serta selalu dapat mengikuti perkembangan pendidikan serta teknologi dan merupakan tenaga perdidik yang bersertifikat. - Kompetensi Tenaga Kerja Tenaga lulusan SMK harus lulus uji kompetensi untuk dapat bersaing di pasar kerja sesuai dengan bidang keahlian dan program keahlian masing –masing lulusan SMK. Oleh karena itu perlu sistem pendidikan ganda dengan program magang kerja di lembaga atau instansi lain diluar sekolah untuk mempraktekkan ilmu dan ketrampilan yang didapat dibangku sekolah. - Sarana Prasarana Sarana prasarana yang dikembangkan tidak hanya di sekolah tetapi juga diluar sekolah sebagai tempat praktek kerja bagi siswa magang maupun guru yang mengadakan pelatihan. Sarana Prasarana belajar mengajar dan praktikum di SMK harus berstandar dan selalu mengikuti perkembangan teknologi sehingga bermafaat bagi peserta didik. Faktor Eksternal antara lain :
10
- Menjalin Hubungan kerjasama SMK dengan DU/DI Kerjasama antara SMK dengan perkantoran pemerintah ,swasta, pertokoan, swalayan, Perakitan komputer, jasa desain grafis, pemasaran asuransi, penjualan, perhotelan,perbankan yang biasa disebut PSG sangat dibutuhkan untuk mendapatkan umpan balik kurikulum dan keahlian yang diperlukan oleh DUDI dan yang harus disediakan oleh SMK - Potensi daerah Potensi daerah disini dari penyumbang kontribusi PDRD pada sektor yang tertinggi yaitu perdagangan, Dengan mengetahui potensi perdagangan pada masing-masing kecamatan akan semakin terarah dalam penyediaan tenaga kerja lulusan SMK yang langsung dibutuhkan oleh DUDI. - Kemampuan IPTEK IPTEK yang diperoleh secara formal harus berhubungan langsung dengan kebutuhan perdagangan. IPTEK yang mendukung potensi daerah dibidang perdagangan yang perlu dikembangkan misalnya pemasaran produk melalui internet, pembuatan desain iklan pemasaran yang menarik, membuat pembukuan akuntasi perdagangan secara detail dan rinci, membuat desai kemasan yang menarik, teknik menulis cepat untuk keahlian sebagai wartawan dan masih banyak lagi. - Kebijakan Pemerintah Kebijakan dan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah merupakan arahan yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, sehingga pengembangan program keahlian di SMK dapat disesuaikan dengan tuntutan DUDI bukan berdasarkan minat sesaat dari siswa tanpa memperdulikan mutu dan kualitas lulusan SMK. 2.6 Sintesis Tinjauan Teori Berdasarkan uraian teori dan studi literatur di kajian pustaka akan dilakukan sintesa untuk merumuskan suatu arah pengembangan program keahlian Sekolah Menengah Kejuruan berbasis sektor perdagangan di Kabupaten Tulungagung, maka dapat disusun sintesa pembahasan pustaka sebagai berikut : 2.6.1 Sintesa Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Program Keahlian SMK bisnis dan perdagangan.
11
Dalam pengembangan program keahlian SMK bisnis dan manajemen terhadap perdagangan ada beberapa faktor antara lain : 1. Faktor internal yang mempengaruhi pengembangan SMK bisnis dan manajemen antara lain : a. Kualitas tenaga pendidik yang dapat dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja dari tenaga pendidik b. Kompetensi Tenaga kerja yang diperlukan oleh DUDI siswa dapat bersaing di pasar kerja sesuai dengan bidang keahlian dan program keahlian c. Sarana dan prasarana yang dikembangkan tidak hanya di sekolah tetapi juga diluar sekolah sebagai tempat praktek kerja siswa. 2. Faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan SMK bisnis dan manajemen antara lain : a. Hubungan kerjasama antara SMK dengan DUDI yang saling menguntungkan b. Potensi daerah sebagai penyumbang kontribusi yang tertinggi pada PDRD di sektor yaitu perdagangan. c. Kemampuan Iptek yang mendukung tenaga kerja dalam mengaktualisasikan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki d. Kebijakan Pemerintah.dengan dikeluarkannya peraturan perundangaan yang dapat mengembagkan SMK Kualitas Tenaga Kerja
Internal
Kompetensi Tenaga Kerja Sarana dan Prasarana
Faktor Pengembangan SMK
Hubungan SMK-DU/DI Potensi daerah
Eksternal
Kemampuan Iptek Kebijakan Pemerintah
Gambar Konseptualisasi pengembangan SMK bisnis dan manajemen 2.6.2 Arahan pengembangan program keahlian SMK berbasis sektor perdagangan Dari uraian pustaka dapat dijelaskan, bahwa dalam pengembangan (pembukaan) program keahlian SMK harus Link and Match dengan kebutuhan pasar kerja. Jadi apabila program keahlian tertentu dibutuhkan oleh masyarakat, maka perlu dibuka 12
program keahlian baru dan jika lulusan dari program keahlian tersebut sudah tidak dibutuhkan oleh masyarakat maka program keahlian tesebut perlu ditutup dahulu, dan jika di suatu saat dibutuhkan lagi oleh masyarakat, maka program keahlian tersebut bisa dibuka kembali. Arahan pengembangan program keahlian SMK bisnis dan manajemen terhadap perdagangan diperoeh dari hasil analisa delphi didapat faktor-faktor yang memepengaruhi SMK jenis ini kemudian dibuat pembobotan finalnya untuk mendapatkan nilai tingkat kesesuaian sekolah. Untuk arahan tingkat kesesuaian sekolah yang rendah perlu ditingkatkan pengembangan SMK bisnis dan manajemen secara internal dan eksternal yang didapat melalui analisis delphi 2.7 Alur Pemikiran Penelitian Dalam kaitan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk merumuskan arahan pengembangan program keahlian SMK bisnis dan manajemen terhadap potensi perdagangan di Kabupaten Tulungagung, sehingga terjadi kesesuaian antara keahlian SMK dengan potensi sektor perdagangan. Berikut ini adalah alur pemikiran yang menjadi dasar dari penelitian.
-
Potensi Perdagangan
Pendidikan SMK
Belum terserapnya lulusan SMK di sektor perdagangan jasa
Faktor-faktor yang mempengarui pengembangan Program Keahlian SMK bisnis dan manajemen terhadap perdagangan.
Identifikasi kingkat kesesuain SMK Program Keahlian SMK bisnis dan manajemen di Kab. Tulungagung
Arahan Pengembangan Program Keahlian SMK bisnis dan manajemen terhadap Potensi perdagangan di Kabupaten Tulungagung
Gambar Kerangka Alur Pemikiran Penelitian. BAB III. METODE PENELITIAN 3.1 Pendekatan Penelitian Untuk menemukan solusi dari pemasalahan dalam penelitian ini, pendekatan yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah pendekatan positivisme, yaitu objek
13
penelitian dilihat memiliki keberaturan yang naturalistik, dan empiris, dimana semua objek penelitian harus menjadi fakta yang dapat diamati. 3.2. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis eksplorasi, yaitu untuk menggali kejadian, masalah, yang belum pernah dijejaki/diteliti orang lain, sehingga akan mengungkap permasalahan-permasalahan tersebut. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif eksploratif. Penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu. Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Pada penelitian ini penelitian deskriptif dilakukan pada saat mengidentifikasi arahan pengembangan SMK bisnis dan manajemen terhadap perdagangan di wilayah Tulungagung. Penelitian eksploratif merupakan penelitian yang mengambarkan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Pada penelitian ini penelitian eksploratif dilakukan pada saat menentukan pembobotan atau penilaian variabel yang berpengaruh dalam menentukan faktor arahan pengembangan SMK bisnis dan manajemen terhadap perdagangan, 3.3 Variabel Penelitian Variabel penelitian merupakan gejala yang bervariasi dari objek yang diteliti atau dapat juga diartikan sebagai variasi dari sebuah konsep atau sering disebut juga arahan faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Variabelvariabel yang dianalisis dalam penelitian ini didasarkan pada kajian pustaka yang digunakan pada penelitian dan wawancara dengan stakeholer utama dan pilihan, yaitu: Variabel yang berkaitan dengan faktor pengembangan SMK bisnis dan manajemen di Kabupaten Tulungagung : a. Kualitas ketrampilan Tenaga kerja b. Kompetensi lulusan c. Fasilitas yang mendukung d. Kerjasama SMK dengan DU/DI e. Potensi perdagangan
14
f. Teknologi yang mendukung g. Kebijakan Pemerintah 3.4 Teknik Pengumpulan data 3.4.1 Wawancara Wawancara ditujukan pada reponden yang dipilih melalui analisa stakeholder dari beberapa kepala dinas/instansi, orang tua siswa SMK, Dewan Pendidikan, DPRD dan Praktisi perdagangan. Hal ini ditujukan untuk mengetahui informasi yang lebih obyektif dari responden yang berkaitan dengan arahan pengembangan pendidikan SMK bisnis dan menejemen terhadap perdagangan di kabupaten Tulungagung. Untuk perumusan arahan pengembangan SMK bisnis dan menejemen terhadap perdagangan di Kabupaten Tulungagung, dalam studi ini digunakan suatu bentuk tahapan penelitian yang didasarkan pada latar belakang permasalahan, tujuan, sasaran, serta tahapan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tahapan penelitian tersebut dituangkan dalam bagan pada Gambar 3.1. 3.4.2 Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini adalah: 1. Data Sekunder Data jumlah tenaga kerja untuk jenis sub sektor perdagangan besar, perdagangan kecil dan rumah makan /warung, jumlah sekolah dan jumlah lulusan SMK negeri dan swasta di Kabupaten Tulungagung. Kecuali data jumlah tenaga kerja diperlukan juga data sekunder berupa data dibawah ini. Tabel.3.1. Data sekunder diperoleh dari instansi atau dinas terkait: No 1 2
3
4
Nama Data
Instansi
PDRB Kabupaten Tulungagung, 2009
BPS Kab. Tulungagung
Data tenaga kerja untuk sektor perdagangan,
Dinas Tenaga Kerja dan
hotel dan restoran di tiap kecamatan 2009
Transmigrasi Kab. Tulungagung
Data SMK dan Program Keahlian
di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tulungagung
Kab. Tulungagung
Renstra dan Renja Pembangunan Kabupaten Tulungagung
BAPEDA Kabupaten Tulungagung
5
Jumlah kebutuhan jenis tenaga kerja
Perusahaan, dunia usaha/industri
6
Kecamatan Tulungagung dalam angka, 2009
BPS Kab. Tulungagung
Sumber : Hasil Analisa, 2009
15
2.
Data Primer (langsung): diperoleh berdasarkan angket, melalui teknik analisa stakeholder dari
pakar pendidikan, pemerintah daerah, dan stakeholders serta
perdagangan mengenai faktor-faktor apa yang menghambat pengembangan program keahlian SMK bisnis dan menejemen terhadap perdagangan di Kabupaten Tulungagung. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur. Pedoman wawancara yang dilakukan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan dengan kebebasan untuk menjawab sesuai dengan isi hati, sikap dan pandangan atau pikiran mereka. Data Primer, yaitu hasil wawancara dan kuisioner dari pakar pendidikan dan perdagangan : 1) Pihak pemerintah: a). Dinas Pendidikan, b). DPRD c). Disnakertrans, d). Kepala SMK di Kabupaten Tulungagung. e) Kadin f).Baperindag g) PGRI 2) Pihak swasta: Pelaku Perdagangan yang terkait dengan pengembangan program keahlian SMK bisnis dan menejemen terhadap perdagangan untuk kelompok teknologi dan perdagangan di Kabupaten Tulungagung. 3) Masyarakat: yaitu dari alumni SMK kelompok teknologi dan perdagangan di Kabupaten Tulungagung. Menurut Moleong (2000) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data dengan wawancara bebas dan mendalam adalah usaha untuk mendapatkan informasi/data dengan cara bertanya langsung kepada responden dengan menggunakan pedoman tidak terstruktur dengan tujuan untuk mendapatkan data dari responden bebas dan mendalam. Sedangkan yang dimaksud dengan pedoman wawancara tak terstruktur adalah pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan (Arikunto, 1999). 3.4.3 Responden Responden yang digunakan pada penelitian ini adalah responden yang ditentukan dari hasil analisis stakeholders sebagai ahli (expert) pada bidang pendidikan. Oleh karena itu diperlukan suatu analisis stakeholders untuk dapat mengidentifikasi stakeholders kunci yang layak dijadikan sebagai narasumber. Stakeholders adalah orang, kelompok, atau institusi yang dikenai dampak dari sebuah intervensi program (baik positif maupun negatif) atau pihak-pihak yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi hasil intervensi tersebut. Analisis stakeholders merupakan alat analisis untuk memahami konteks sosial dan kelembagaan dari sebuah
16
program atau kebijakan. Alat analisis ini dapat menyediakan informasi awal dan mendasar tentang siapa yang terkena dampak dari suatu program (dampak positif maupun negatif); siapa yang dapat mempengaruhi program tersebut (positif maupun negatif); individu atau kelompok mana yang perlu dilibatkan dalam program tersebut, bagaimana caranya, serta kapasasitas siapa yang perlu dibangun untuk memberdayakan mereka dalam berpartisipasi. Dengan demikian, analisis stakeholdes menyediakan sebuah landasan dan struktur untuk perencanaan partisipatif, implementasi, dan monitoring. Adapun responden yang dianalisis stakeholders dalam penelitian ini yaitu: a. Dinas Pendidikan Sebagai pihak/pelaku pendidikan yang membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan melalui penyusunan programprogram pengembangan dan memberikan pertimbangan tentang penambahan jenis program keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan. b. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Sebagai pihak yang merencanakan bidang ketenagakerjaan dan merumuskan kebijakan ketenagakerjaan di masa yang akan datang. c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sebagai pihak pemerintah yang merumuskan kebijakan umum tentang perencanaan pembangunan, salah satunya pada bidang pendidikan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian pembangunan, salah satunya di bidang pendidikan. d. Praktisi Perdagangan (Kadin) Sebagai pihak yang mengetahui kondisi kebutuhan tenaga kerja perusahaan yang ada di Kabupaten Tulungagung. e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sebagai pihak yang menyetujui dan menetapkan program-program pembangunan di daerah. f. MKK SMK kelompok teknologi, bisnis dan perdagangan Sebagai pihak penyelenggara pendidikan SMK kelompok teknologi dan perdagangan j. PGRI adalah organisasi profesi yang bergerak dibidang pendidikan yang beranggotakan Guru sekolah negeri dan swasta khususnya di Kabupaten Tulungagung. Sebagai pihak yang ikut membantu mencetak lulusan SMK
17
3.5. Teknik Analisis 3.5.1. Analisis Stakeholders. Dalam menyediakan layanan pendidikan kejuruan di bidang bisnis dan manajemen, terdapat beberapa stakeholders yang terlibat. Tidak semua stakeholders memiliki kepentingan dan pengaruh yang sama. Untuk mengetahui tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholders dalam usaha pelayanan pendidikan kejuruan perlu dilakukan analisis Stakeholders. Tabel 3.3 Pelaku yang terkait dengan Pengembangan Pendidikan Kejuruan bisnis dan manajemen Kabupaten Tulungagung No. 1.
Komponen Pemerintah
Stakeholders DPRD Komisi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bappeda Kadin
2.
Penyelenggara
MKKS PGRI Komite Sekolah
3.
Masyarakat
Pengusaha Dewan Pendidikan LSM Pendidikan
Sumber : Hasil Analisis
Dari analisis yang telah dilakukan, didapatkan stakeholders kunci dan stakeholders utama. Stakeholders kunci alah critical player yang memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan paling tinggi dalam hal ini diperankan oleh Dinas pendidikan Sedangkan stakeholders utama adalah pihak yang dinilai memiliki pengaruh cukup penting dalam hal ini diperankan oleh Bappeda dan DPRD Komisi A Berikut ini adalah tabel pelaku dari pengembangan pendidikan kejuruan Bisnis dan Manajemen di Kabupaten Tulungagung. Tabel 3.6 Responden expect choise untuk Analisis AHP No 1.
Stakeholders Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Responden (Posisi Stakeholders) Kasudin Dikmenjur
18
Kepakaran - Ahli di Bidang Perencanaan Pendidikan. -Mengawasi pelaksanaan program-program pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan kejuruan bisnis dan
manejemen - Membuat analisis keberhasilan program Pendidikan. - Merencanakan kebijakan pendidikan 2.
DPRD Komisi Pendidikan
Ketua DPRD Komisi Pendidikan
- Menetapkan anggaran Pendidikan. - Menetapkan kebijakan Pendidikan.
3. 4.
Praktisi perdagangan(Kadin) Dinas Kertrans Sos
5.
Bappeda
6.
MKKS SMK Bisnis Manajemen
7.
Dewan Pendidikan
Bag.sekretariat Dinas - Ahli di Bidang Perencanaan Industri dan perdagangan Perindag - Merencanakan kebijakan perindustrian dan perdagangan Kepala Dinas Kertran Sos - Ahli di Bidang Perencanaan transmigrasi dan ketenaga kerjaan. - Merencanakan kebijakan Dinaskertransos Kasubid Statistik dan -Ahli di Bidang Perencanaan Pemerintahan Litbang Bappeda - Merencanakan program pendidikan di Kab Tulungagung -Merencanakan kebijakan pendidikan Kepala Sekolah - Ahli di Bidang Perencanaan Kurikulum SMK PGRI 3 Bisnis dan manajemen -Memahami perkembangan SMK perdagangan dan kendala yang dihadapi dalam pegembangan pendidikan kejuruan perdagangan Ketua dewan pendidikan - Orang yang dapat membandingkan antara pendidikan umum dan pendidikan kejuruan sehingga memahami kendala dalam faktor pengembangan pendidikan kejuruan perdagangan terutama kualitas tenaga kerja
Sumber : Hasil Analisis 3.5.2. Analisis Penentuan faktor pengembangan program keahlian SMK bisnis dan manajemen di Kabupaten Tulungagung Analisa penentuan faktor pengembangan program keahlian SMK bisnis dan manajemen terhadap perdagangan dan jasa di kabupaten Tulungagung menggunakan analisa delphi. Dengan responden terpilih melalui Analisa Stekholder sebagai except choise untuk analisa delphi yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Kertransos, Beppeda, DPRD,MKKS, Dewan Pendidikan, Praktisi Perdagangan. Dari penentuan faktor yang dilakukan dengan analisa delphi juga dilakukan eksplorasi dari faktor – faktor hasil analisa delphi. 3.5.3. Analisis Penentuan bobot faktor pengembangan program keahlian
SMK
bisnis dan manajemen terhadap perdagangan dan jasa di Kabupaten Tulungagung 1. Analitycal Hierarchy Proccess (AHP) Pada penelitian ini AHP digunakan untuk mengetahui nilai pembobotan dari setiap variabel dan subvariabel yang berpengaruh dalam penentuan faktor pengembangan program keahlian SMK berbasis sektor perdagangan dan jasa dikabupaten Tulungagung.
19
AHP (Analytical Hierarchy Process) adalah analisis yang menyederhanakan suatu permasalahan yang kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata dalam suatu hierarki (Marimin,2004). AHP juga memungkinkan pengguna untuk memberikan nilai bobot relatif dari suatu kriteria majemuk (atau alternative majemuk terhadap suatu kriteria) secara intuitif. Perhitungan bobot dilakukan dengan melakukan perbandingan berpasangan (pairwise comparisons). Skala yang digunakan dalam perhitungan bobot adalah dengan skala 1-9 (Saaty,1993). Skala pembobotan dapat dilihat pada table 3.7 di bawah ini. 3.5.4. Analisis Skoring untuk menentukan tingkat kesesuaian SMK Analisis skoring digunakan untuk mengetahui Kesesuaiaan
SMK bisnis dan
manajemen terhadap perdagangan dan jasa di setiap kecamatan di kabupaten Tulungagung, sehingga klusterisasi lokasi hasil analisa skoring ini dapat digunakan sebagai arah pengembangan program keahlian SMK bisnis dan manejemen terhadap perdagangan dan jasa di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan hasil dari AHP adalah berupa nilai pembobotan setiap variabel dan subvariabel yang berpengaruh dalam penentuan program keahlian SMK. Dengan metode survey akan digunakan sebagai input dalam analisis skoring untuk menentukan klusterisasi lokasi program keahlian SMK bisnis dan manejemen terhadap perdagangan dan jasa pada setiap kecamatan di kabupaten Tulungagung. 3.5.5. Analisa Arahan Pengembangan SMK bisnis dan manajemen Untuk analisis data primer dengan menggunakan survey dan wawancara dengan menentukan keputusan melalui eksplorasi pendapat dan perolehan informasi dari hasil perolehan dan pertukaran pendapat (wawancara) dalam menentukan faktor pendukung dari pakar dalam hal: 1) Pengembangan program keahlian SMK bisnis dan manajemen terhadap perdagangan 2) Untuk menemukan variabel-variabel pengembangan program keahlian SMK bisnis dan manajemen terhadap perdagangan melalui pendapat dari pakar pendidikan (stakeholders), Untuk menganalisis hasil wawancara ini digunakan metode Delphi. 2) Alasan mengunakan Teknik Analisis Delphi Alasan penelitian ini mengunakan analisa delphi adalah untuk mendapatkan menggambarkan keadaan di masa datang lebih akurat dan profesional
20
sehingga
peramalan diharapkan mendekati aktual, dapat meningkatkan kreativitas partisipan, penyampaian pendapat baru dari partisipan dapat didiskusikan, memerlukan responden yang sedikit yang dipilih memelaui analisis stakeholder, menghasilkan ‘outcome’ yang lebih obyektif karena mempunyai empat karakteristik utama yaitu (1) pertanyaan yang terstruktur, (2) iterasi, (3) umpan balik (feedback) yang terkontrol, dan (4) anonimitas (anonymity) dari responden Skema Tahapan penelitian LATAR BELAKANG PENELITIAN: - Kontribusi sektor perdagangan semakin naik 29,63% tetapi penyerapan tenaga kerja di sektor ini hanya 18,64% ini mengalami penurunan pada tahun 2005 sebanyak 19,06% - Lulusan SMK di Kabupaten Tulungagung masih banyak yang belum terserap DUDI
RUMUSAN MASALAH: Belum optimalnya pengembangan SMK bisnis dan manajemen terhadap perdagangan di Tulungagung
TUJUAN PENELITIAN: Merumuskan arahan pengembangan SMK bisnis dan manajemen terhadap perdagangan di Kabupaten Tulungagung
DATA
LITERATUR:
LAPANGAN:
Pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan Faktor tidak sesuainya pendidkan SMK bisnis dan manajemen terhadap perdagangan Arahan pengembangan program keahlian Ketenagakerjaan dalam Pend. SMK
Data Primer : Wawancara dan kuisioner dari pakar pendidiksn, birokrasi pemerintah dan Stakeholders Data Sekunder : Data ststistik dari dinas pendidikan Kab.Tulungagung, data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Data Jumlah Tenaga Kerja pada sektor perdagangan
ANALISIS: Proses penentuan faktor dengan mensintesa tinjauan pustaka dan mewawancarai responden terpilih hasil analisis stakeholder
Penentuan Faktor–faktor yang mempengaruhi pengembangan SMK bisnis dan manajemen mengunakan Teknik analisais Delphi
Bobot Faktor–faktor yang mempengaruhi pengembangan SMK bisnis dan manajemen mengunakan Teknik analisais AHP
21
Analisis Tingkat Kesesuaian pengembangan SMK bisnis dan manajemen mengunakan teknik analisa kesesuaian
Arahan Pengembangan SMK bisnis dan manajemen terhadap Perdagangan mengunakan teknik analisa Delphi
Gambar. 3.1 Tahapan Penelitian
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 4.1.
Kesimpulan
Pertama, Faktor yang mempengaruhi pengembangan SMK bisnis dan manajemen di Kabupaten Tulungagung adalah : Kualitas tenaga pendidik dan non kependidikan di lingkungan SMK, Sarana dan prasarana pendidikan kejuruan, Hubungan kerja sama antar instansi pemerintah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Potensi dasar kawasan di kabupaten Tulungagung, Pengembangan IPTEK, Kompetensi tenaga kerja, Kebijakan Pemerintah Daerah Kedua, Dari hasil Analisa Penentuan Kesesuaian SMK berbasis Perdagangan di Kabupaten Tulungagung, dapat ketahui bahwa jumlah SMK yang mempunyai kesesuaian di bidang keahlian bisnis dan manajemen di Kabupaten Tulungagung adalah
sebagai berikut : Di Kecamatan Boyolangu SMKN 1 Boyolangu yang
mempunyai kesesuaian paling besar; kemudian Kecamatan Ngunut dengan SMKN Ngunut; disusul Kecamatan Tulungagung dengan SMK PGRI 3 Tulungagung Ketiga, Arahan pengembangan SMK sesuai dengan pendidikan kejuruan berbasis Perdagangan untuk sekolah yang angka kesesuaiannya rendah antara lain : Faktor Kualitas tenaga pendidik maupun non pendidikan. -
Tenaga pendidik harus bersertifikat keahlian dan minimal S1, sekolah
yang
belum memenuhi SMK YP 17, SMK Muhamadiyah 2 -
Tenaga laboran yang sudah berpengalaman minimal 5 tahun dan bersertifikat , sekolah yang sudah memenuhi SMKN 1 Boyolangu
-
Mempunyai tenaga pendidik ahli dari luar sekolah, semua sekolah belum memiliki.
Faktor Kompetensi tenaga kerja
22
-
Lulusan SMK mampu dalam hal pemasaran dan penjualan, sekolah yang sudah memenuhi SMKN 1 Boyolangu, SMK Perwari
-
Lulusan SMK mampu dalam pembukuaan dan akuntansi, semua sekolah belum memenuhi.
-
Lulusan SMK bersertifikat kompetensi dari DUDI, semua sekolah sudah mememuhi kecuali SMKN Pagerwojo yang baru berdiri belum meluluskan siswanya.
Faktor Sarana dan Prasarana -
SMK mempunyai unit usaha untuk sarana praktek lapangan, sekolah yang memenuhi SMKN 1 Boyolangu, SMK PGRI 1, SMK PGRI 3, SMKN Ngunut.
-
SMK mempunyai laboratorium akuntansi, dan mini bank, yang belum memenuhi satu laboratorium diantaranya yaitu sekolah.SMK Perwari, SMK YP 17, SMK.Muhamadiyah 2.
-
SMK yang mempunyai fasilitas ruang kelas sendiri, semua sekolah sudah memenuhi.
Faktor Hubungan SMK dengan DUDI -
SMK bekerjasama dengan DUDI untuk kurikulum praktikum, Semua sekolah belum memenuhi.
-
DUDI merekrut lulusan SMK sebagai tenaga kerja, semua sekolah belum memenuhi karena sedikitnya lulusan yang diterima di DUDI
-
SMK merekrut praktisi dari DUDI sebagai tenaga pendidik, semua sekolah belum memenuhi.
Faktor Potensi Daerah -
Potensi daerah mempengaruhi peluang kesempatan kerja, sekolah yang memenuhi SMKN 1 Boyolangu, SMK PGRI 1 , SMK PGRI 3
-
SMK terpengaruh oleh potensi daerah, sekolah yang memenuhi SMKN 1 Boyolangu, SMK PGRI 1 , SMK PGRI 3.
Faktor Kemampuan IPTEK -
Lulusan SMK mampu mengoprasikan komputer, semua sekolah belum memenuhi.
23
-
Lulusan SMK mempunyai sertifikat keahlian komputer, semua sekolah belum memenuhi secara maksimal
-
Fasilitas dan pengajar IT mengikuti kemajuan teknologi, semua sekolah belum memenuhi secara maksimal.
-
Lulusan SMK mampu dan menguasai program, semua sekolah belum memenuhi secara maksimal.
-
Lulusan SMK mampu dan menguasai pembuatan iklan, semua sekolah belum memenuhi secara maksimal.
Faktor Kebijakan Pemerintah -
Bantuan Sarana dan prasarana dari pemerintah, semua sekolah belum menerima bantuan secara maksimal.
-
Regulasi pemerintah terhadap rekrutmen lulusan, semua sekolah belum memenuhi.
4.2.
Saran
Pertama, Dari penelitian ini dapat dikembangkan untuk menentukan konsep pengembangan SMK jenis perdagangan dan jasa dari sisi pembangunan non fisik serta mental dari siswa untuk meningkatkan soft skillnya guna penyempurnaan ketrampilan siswa SMK. DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, Rahardjo, (2005), Dasar-dasar Ekonomi Wilayah, Graha Ilmu, Yogyakarta. Alkadri, (2001), Manajemen Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT, Jakarta. Arfida, B.R., (2002), Ekonomi Sumber Daya Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta. Arikunto, Suharsimi, (1999), Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, Bina Aksara, Jakarta. Barthos, Basir, (2001), Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta. BPS, (2007), Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2007, Pemerintah Kabupaten Tulungagung. BPS, (2007), Kecamatan Dalam Angka 2007, Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dikmenjur, (1999), Keterampilan Menjelang 2020 untuk Era Global (laporan satuan tugas pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan di Indonesia, Depdikbud, Jakarta. Diknas (2005), Renstra Diknas Kabupaten Tulungagung Depdiknas , 2007 Direktorat PSMK ,Jakarta Disnakertras, (2007), Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
24
Djojonegoro, Wardiman,(1999), Pengembangan Sumberdaya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan, Balai Pustaka, Jakarta. Dunn, William H., (2000), Pengantar Analisis Kebijakan Publik, edisi kedua. Gajah Mada University Press, Yogyakarta Muktianto, Ali, (2005), Komponen Sumber daya Manusia dan Sistem Kelembagaan, Rosdakarya, Bandung. Mulyadi, (2003) Ekonomi Sumber Daya Manusia – Dalam Perspektif Pembangunan, Penerbit PT.Rajagrafindo Persada , Jakarta Notoatmojo, Soekidjo (2003).Pengembangan Sumber Daya Manusia , Penerbit PT.Rineka Cipta , Jakarta Santoso, Budi, Eko, (2007), Materi Kuliah Ekonomi Wilayah. ITS, Surabaya. Simanjuntak, Payaman, (2001), Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia., Fakultas Ekonomi UI, Jakarta. School Mapping. 2006. Kabupaten Tulungagung Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMK, 2007. Spektrum Bidang dan Program Keahlian SMK, Ditjen Mandikdasmen Depdiknas. Jakarta. Sumarsono, Sony (2003), Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan , Graha Ilmu Yogjakarta. Sunarya (dalam Usman, Husaini), (2006), Manajemen Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan, PT Bumi Aksara, Jakarta. Suparmoko, (1996), Pengantar Ekonomi Makro. UGM, Yogyakarta. Suryadi, Ace, (2002), Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta Tarigan, R, (2005), Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bumi Aksara, Jakarta. Surat Keputusan Mendiknas No. 060 /u/ 2002. Penambahan dan perubahan bidang/program keahlian SMK Bab V pasal 22 Wena, Made, (1996), Pendidikan Sistem Ganda, Tarsito, Bandung. Warpani , Suwardjoko (1980), Analisan Kota Daerah, Penerbit ITB, Bandung
25
