dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata ....
Urutan dalam memberikan sambutan dalam acara resmi adalah dimulai dari
yang ...
DASAR DASAR KEPROTOKOLAN Frans Dellian, SSTP, M.Si
DEFINISI KEPROTOKOLAN
• Serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. (Pasal 1, butir 1, UU No.9 Tahun 2010) 2
PARADIGMA KEPROTOKOLAN PENGHORMATAN DAN PERLAKUAN 1. TERHADAP SESEORANG SESUAI DENGAN KEDUDUKANNYA DALAM NEGARA, PEMERINTAHAN, ATAU DI MASYARAKAT, DAPAT MENJAGA KEHORMATAN DAN MENUMBUHKAN KEWIBAWAAN SBG “CERMIN KUALITAS SESEORANG” YANG MERUPAKAN HAK ASASI MANUSIA YANG HARUS DIJUNJUNG TINGGI. 2. TERHADAP LAMBANG KEHORMATAN NKRI YANG SELARAS DENGAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI LAMBANG KEDAULATAN NEGARA, SBG PARAMETER BANGSA YANG BERADAB DEMI TEGAK UTUH DAN LESTARINYA NEGARA KESATUAN R.I. 3
RUANG LINGKUP KEPROTOKOLAN TATA TEMPAT
Aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi
TATA UPACARA
Aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi
TATA PENGHORMATAN
Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Subyek Keprotokolan (pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat tertentu) dalam acara kenegaraan atau acara resmi
NEXT
PENGATURAN KEPROTOKOLAN BERTUJUAN UNTUK: • Memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/ atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu, dan/atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan dan masyarakat • Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku • Menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa 5
PENTINGNYA PROTOKOL 1. Kegiatan Protokol untuk individu 2. Kegiatan Protokol dalam keluarga
3. Kegiatan Protokol dalam masyarakat 4. Kegiatan Protokol dalam hubungan antar bangsa
6
TATA TEMPAT/URUTAN (PRÉSÉANCE) • Tata tempat disusun menurut tempat upacara. • Urutan Menteri Negara sesuai urutan tentang Pembentukan Kabinet. • Tata Tempat antar Pegawai Negeri Sipil diatur menurut senioritas dengan memberikan tata urutan sesuai jabatan. • Mantan Pejabat Negara setingkat lebih rendah. • Pasangan (isteri/suami) seorang Pejabat Negara setingkat dengan Pejabat tersebut.
7
KLASIFIKASI PRESEANCE PRESEANCE PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEMERINTAH DAN TOKOH MASYARAKAT TERTENTU DIBAGI DALAM KLASIFIKASI: 1. PRESEANCE NEGARA/NASIONAL (Pasal 9) 2.
PRESEANCE PROVINSI (Pasal 10)
3.
PRESEANCE KABUPATEN/KOTA (Pasal 11)
9
TATA TEMPAT DI IBUKOTA NEGARA BERDASARKAN UU KEPROTOKOLAN RI (Pasal 9) a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Presiden Republik Indonesia; Wakil Presiden Republik Indonesia; Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia; Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan; Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional; m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisi Pemilihan Umum; Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Wakil Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial; 9
n.
Menteri, pejabat setingkat menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
o.
Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
p.
Pemimpin Partai Politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia;
q.
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI, Ketua Mudan dan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Hakim Mahkamah Konstitusi RI dan anggota Komisi Yudisial RI; Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum; Gubernur Kepala Daerah; Pemilik Tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
r.
s. t.
10
u.
Pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Wakil menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara TNI, Wakil Kepala Kepolisian Negara RI, Wakil jaksa Agung RI, Wakil Gubernur, Ketua DPRD provinsi, Pejabat eseslon I atau yang disetarakan;
v.
Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota;
w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh pemerintah dan masyarakat.
11
Pasal 10 (1) Tata Tempat dalam Acara Resmi di provinsi ditentukan dengan urutan: a. gubernur; b. wakil gubernur; c. mantan gubernur dan mantan wakil gubernur; d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau nama lainnya; e. kepala perwakilan konsuler negara asing di daerah; f. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau nama lainnya; g. sekretaris daerah, panglima/komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan tinggi semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan tinggi di provinsi; h. pemimpin partai politik di provinsi yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi; i. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau nama lainnya, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan anggota Majelis Rakyat Papua; j. bupati/walikota;
k. Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah, ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah; l. pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat provinsi; m. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; n. wakil bupati/wakil walikota dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; o. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; p. asisten sekretaris daerah provinsi, kepala dinas tingkat provinsi, kepala kantor instansi vertikal di provinsi, kepala badan provinsi, dan pejabat eselon II; dan q. kepala bagian pemerintah daerah provinsi dan pejabat eselon III.
Pasal 11 (1) Tata Tempat dalam Acara Resmi di kabupaten/kota ditentukan dengan urutan: a. bupati/walikota; b. wakil bupati/wakil walikota; c. mantan bupati/walikota dan mantan wakil bupati/wakil walikota; d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya; e. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya; f. sekretaris daerah, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan negeri di kabupaten/kota; g. pemimpin partai politik di kabupaten/kota yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; h. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya;
i.
pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat kabupaten/kota; j. asisten sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala badan tingkat kabupaten/kota, kepala dinas tingkat kabupaten/kota, dan pejabat eselon II, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia di tingkat kabupaten, ketua komisi pemilihan umum kabupaten/kota; k. kepala instansi vertikal tingkat kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan di kecamatan, dan kepala kepolisian di kecamatan; l. kepala bagian pemerintah daerah kabupaten/kota, camat, dan pejabat eselon III;dan m. lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan pejabat eselon IV.
PEDOMAN UMUM TATA TEMPAT • ORANG YANG BERHAK MENDAPAT TATA URUTAN PERTAMA/PALING TINGGI ADALAH MEREKA YANG MEMPUNYAI URUTAN PALING DEPAN/MENDAHULUI.
• JIKA BERJAJAR, YANG BERADA DI SEBELAH KANAN DARI ORANG YANG MENDAPAT URUTAN TATA TEMPAT PALING UTAMA, DIANGGAP LEBIH TINGGI/MENDAHULUI ORANG YANG DUDUK DI SEBELAH KIRINYA. • JIKA MENGHADAP MEJA, TEMPAT UTAMA ADALAH YANG MENGHADAP KE PINTU KELUAR DAN TEMPAT TERAKHIR ADALAH TEMPAT YANG PALING DEKAT DENGAN PINTU KELUAR.
TATA URUTAN MEMBERIKAN SAMBUTAN Urutan dalam memberikan sambutan dalam acara resmi adalah dimulai dari yang terendah tingkat kedudukan / jabatannya dan yang terakhir yang tertinggi / paling utama.
PEMASANGAN LAMBANG KEHORMATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (PSL 20 AYAT (2) PP NOMOR 62 TH 1990, PSL 55 (1) UU NO. 24 TH 2009)
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA
RI 1
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REGENCY PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REGENCY PERIODE TAHUN 2011 - 2016 REGEN 6 PEBRUARI 2011
RI 2
PEMASANGAN LAMBANG KEHORMATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (PSL 55 AYAT (2) UU NO. 24 TH 2009)
RI 1
RI 2
A
PADA POSISI BERJAJAR PADA GARIS YANG SAMA, TEMPAT YANG TERHORMAT ADALAH DI TEMPAT PALING TENGAH, DAN DI TEMPAT SEBELAH KANAN LUAR, ATAU
DENGAN RUMUS POSISI SEBELAH KANAN LEBIH TERHORMAT DARI POSISI SEBELAH KIRI.
DST (5) (4) (3) (2) (1)
(3) (1) (2) ATAU (4) (2) (1) (3)
DST (5) (4) (3) (2) (1)
B
KURSI BARIS UTAMA (1) (2) (3) (4) (5) DST
(1) (2) (3) (4) (5) DST
KURSI BARIS UTAMA
FORMAT 1 “THEATHER” PEMBESUP; RI-1/RI-2
RI-1
BACK DROP
RI-2
STAGE
6 4
3
2
1
4
2
1
3
5 1
2
3
4
FORMAT 2 “THEATHER” PEMBESUP; SELAIN RI-1/RI-2
RI-1
BACK DROP
RI-2
STAGE
4
3
2
1
5
3
1
2
4
1
2
3
4
FORMAT 3; CLASS ROOM RI-1
BACK DROP
RI-2
PA 2
5 3
1 2 4
S
1
3
5 3
1 2 4 6
FORMAT 3; CLASS ROOM RI-1
BACK DROP
RI-2
PA 5
3
3 1 2 4
S
1
2
4
5
3 1 2 46
FORMAT 4. BENTUK; BERHADAP-HADAPAN LN RI-1
BACK DROP
1
2
TUAN RUMAH
TAMU 2
1
RI-2
FORMAT 5; BENTUK L FORM LN RI-1
BACK DROP
RI-2
PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN (MOU) MENTERI RI DAN MENTERI ASING LN RI-1
BACK DROP
MENTERI ASING
RI-2
MENTERI NEGARA
MASS MEDIA
PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN (MOU) PEMDA DENGAN PIHAK ASING DI DAERAH LN RI-1
BACK DROP
TAMU ASING
RI-2
GUBERNUR
MASS MEDIA
JAMUAN SANTAP MALAM ACARA KUNJUNGAN RESMI TAMU NEGARA DI DAERAH
T. TAMU
TUAN RMH ISTERI TUAN TAMU
ISTERI T RUMAH ROMB UT TAMU
1
PENDAMPING TR
MAIN TABLE
ISTERI PEJ PENDAMPING TR
ISTERI ROMB UT TAMU
3
2
4
5
STAGE
JAMUAN SANTAP MALAM ACARA KUNJUNGAN RESMI
T. TAMU
TUAN RMH ISTERI TUAN TAMU
ISTERI T RUMAH ROMB UT TAMU
1
PENDAMPING TR
MAIN TABLE
ISTERI PEJ PENDAMPING TR
ISTERI ROMB UT TAMU
3
2
4
5
STAGE
BEBERAPA PEDOMAN UMUM TENTANG TATA TEMPAT Dalam hal naik kendaraan, seseorang yang mendapat tata urutan paling utama, akan mendapat perlakuan sebagai berikut: - naik ke pesawat terbang paling akhir, sedangkan turun paling awal; - naik dan turun kapal laut paling dahulu; - naik dan turun mobil atau kereta api paling dahulu, dan ditempatkan pada tempat duduk yang paling kanan. Pejabat penyambut (receiving line): a) Pejabat penyambut menerima Tamu dari sebelah kanan; b) Pejabat pelepas mengantar Tamu dari arah sebelah kiri. Preseance bagi Para Duta Besar / Kepala Perwakilan Negara Asing disesuaikan berdasarkan tanggal penyerahan surat-surat kepercayaan kepada Presiden RI. Catatan: Pengaturan tata tempat dapat pula mengacu pada situasi dan kondisi tempat, sifat acara serta kepatutan.
RUMUSAN GANJIL
MEJA PERTEMUAN
G
RUMUSAN GENAP
MEJA PERTEMUAN
KUNJUNGAN KEHORMATAN (COURTESY CALL) KEPALA NEGARA/PEMERINTAHAN
BENDERA RI
TAMU NEGARA
DEL. ASING
PENERJEMAH
BENDERA ASING
PRES. RI
PENDAMPING PRES. RI
KUNJUNGAN KEHORMATAN PERDANA MENTERI FINLANDIA KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KUNJUNGAN KEHORMATAN (COURTESY CALL) TINGKAT MENTERI PENERJEMAH
MENTERI ASING
MENTERI RI
DEL. ASING
PENDAMPING MENTERI RI
CATATAN : - DAPAT DIPASANG BENDERA RUANGAN DAN ATAU BENDERA MEJA KEDUA NEGARA
PERTEMUAN BILATERAL DUA NEGARA
DELEGASI ASING
CATATAN : BENDERA RUANGAN BISA DIPASANG ATAU TIDAK DIPASANG
DELEGASI RI
PERTEMUAN BILATERAL RI - ROK
WORKING DINNER/LUNCH
DELEGASI ASING
DELEGASI RI
BREAKFAST MEETING RI-AS SEBELUM KTT G20 DI TORONTO
PENANDATANGANAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
MC
MENTERI ASING
MENTERI RI
DELEGASI ASING
DELEGASI RI
PRESS
IN
PENANDATANGANAN MOU
PENANDATANGANAN MOU/ AGREEMENT
JAMUAN SANTAP MALAM ACARA KUNJUNGAN RESMI TAMU NEGARA DI DAERAH
STAGE
MENTERI TN
1
ISTERI MENTERI PENDAMPING
MAIN TABLE
ISTERI TN
MENTERI PENDAMPING ISTERI MENTERI TN ISTERI GUBERNUR
GUBERNUR TN
2
3 7
5
4
6
TATA UPACARA ~ adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi
ACARA KENEGARAAN adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain. ACARA RESMI adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
M UN 6 L DARI TIANG BN M UP 8 L DARI TIANG BN PAT POR 6 L DARI M UP PAT DANUP 10 L DARI PATPOR PESUP 16 L DARI PAT DANUP
7 5 3
2 4 6
46
7 5 3
2 4 6
47
TATA PENGHORMATAN ~ Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan
pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
Bentuk-Bentuk Tata Penghormatan: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Dalam bentuk preseance Dalam bentuk rotation Dalam bentuk perlakuan Dengan menggunakan Bendera Kebangsaan Dengan menggunakan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Penghormatan jenazah 48
48
JAJAR KEHORMATAN 1.
Orang yg paling dihormati harus datang dr arah sebelah kanan dr pejabat yg menyambut.
2. Apabila orang yg paling dihormati adalah yg menyambut tamu, maka tamu akan datang dr sebelah kiri. 3. Tata urutan dlm jajar kehormatan untuk penerimaan yaitu orang yang paling utama adalah yg menjabat tangan / menyambut pertama kali dan seterusnya sesuai dgn urutannya. 4. Tata urutan dlm jajar kehormatan untuk pelepasan yaitu orang yg paling utama adalah yg menjabat tangan / melepas paling akhir.
LAMBANG-LAMBANG KEHORMATAN NEGARA 1. BENDERA MERAH PUTIH (PP. No. 40. Tahun 1958). 2. GAMBAR BURUNG GARUDA (PP. No. 66 Tahun 1951). 3. LAGU INDONESIA RAYA (PP. No. 44 Tahun 1958).
BENDERA MERAH PUTIH Ukuran panjang dibanding lebar = 3:2 (30:20, 80:60, dst) Tinggi tiang= 5,5 panjang bendera Tinggi maksimum= 17 meter Waktu pemasangan sejak matahari terbit sampai dengan matahari terbenam (pukul 06.00 - 18.00 WIB)
GAMBAR BURUNG GARUDA Dipasang di gedung pemerintah. Untuk keperluan pembuatan paspor, lembaran negara, stempel presiden dan wakilpresiden, menteri, ketua DPR, lembaga tinggi negara, kepala daerah, notaris, dll. Mata uang. Meterai. Ijazah. Lencana delegasi negara. Barang-barang milik negara; Dll.
LAGU INDONESIA RAYA DIPERDENGARKAN ATAU DINYANYIKAN UNTUK: Menghormati kepala negara dan wakil kepala negara. Mengiringi pengibaran Bendera Merah Putih dan pada saat upacara. Untuk menghormati tamu kepala negara asing. Sebagai pernyataan perasaan nasional.
Dalam rangkaian pendidikan dan pengajaran.
Cek List Koordinasi UNDANGAN: Undangan, Distribusi Undangan, Daftar Undangan, Konfirmasi Undangan.
K E G I A T A N
BANDARA: Holding Room, Toilet dan kelengkapannya, Tempat sholat dan kelengkapannya, Jamuan, Tempat Duduk, Asbak, Alur Masuk/Keluar. TEMPAT ACARA: Gedung/tenda, Holding Room, Toilet, Meja, Tempat Duduk, Jamuan, Asbak, Alur Masuk/Keluar. PETUGAS: Panitia Acara, MC, Dirigen, Pembaca Doa, Paduan Suara, Petugas Protokol (Penerima Tamu, Pengatur Tempat Duduk, Pembawa Baki). ACARA: Layout Tempat Acara, Panduan Kegiatan, Susunan Acara, Detil Acara, Gladi Acara. TRANSPORTASI: Nomor Polisi dan Kend. Mendagri, Kend. Rombongan, Pengawalan, Urutan Kendaraan, Konvoi, Kondisi Jalan/Jembatan, Rute. AKOMODASI: Kamar dan Kelengkapan (AC, telp, kran, kloset, handuk, alat mandi, sendal, sajadah, jadwal sholat, penunjuk kiblat, asbak, jamuan/snack). PERLENGKAPAN ACARA: Sound System, Podium, Bendera Merah Putih, Lambang Garuda, Foto Presiden dan Wakil Presiden, AC, Meja, Kursi, Gong/Palu, Baki, Setting Card, Papan Nama, ATK.
THE PROTOCOL WARNING !!! DALAM SUATU ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI, JIKA PEJABAT NEGARA, DAN PEJABAT PEMERINTAH TIDAK MEMPEROLEH PENGHORMATAN DAN PERLAKUAN PROTOKOL SESUAI KEDUDUKANNYA ADALAH MERUPAKAN PELANGGARAN DENGAN TUDUHAN “PELECEHAN JABATAN”
SELAMAT BERTUGAS
