i ABSTRAK Akta Jual Beli digunakan sebagai pembuktian di ...

ABSTRAK Akta Jual Beli digunakan sebagai pembuktian di pengadilan manapun. Dengan adanya Akta Jual Beli berarti telah terjadi peralihan hak atas tanah. Banyaknya peralihan hak atas tanah yang terjadi di masyarakat menyebabkan kelangkaan Formulir Akta Jual Beli. Formulir Akta Jual Beli didapat di BPN setempat dengan menggunakan Surat Keterangan bilamana PPAT yang bersangkutan tidak dapat mengambil langsung. Namun, belakangan ini Formulir Akta Jual Beli sering tidak ada persediaan yang di BPN setempat,maka dibuatlah Fotocopy Formulir Akta Jual Beli berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6401884 tertanggal 31 Juli 2003 perihal Formulir Akta PPAT. Fotocopy Formulir Akta Jual Beli sah juga digunakan oleh PPAT untuk membuat pengikatan antara Developer dengan Pembeli. Namun, keabsahan itu harus dibarengi dengan legalisasi di BPN setempat. Kegunaan legalisasi adalah untuk mengontrol seluruh Formulir Akta Jual Beli yang difotocopy. Legalisasi yang dilakukan juga dibarengi dengan registrasi yang dilakukan di BPN setempat. Masalah yang timbul adalah mengenai pelaksanaan jual beli perumahan menggunakan Formulir akta jual beli di Kota Medan, keabsahan Formulir akta jual beli, dan hambatan-hambatan dalam penggunaan Formulir akta jual beli. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan juridis normatif, bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum terdiri dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan (library research). Metode wawancara adalah in-dept interview. Teknik sampling wawancara adalah sampling purposive. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan logika berfikir deduktif – induktif. Kesimpulan yang didapat adalah bahwasanya BPN tidak akan menyerahkan Formulir Akta Jual Beli kepada pihak yang tidak ada Surat Pengantar dari PPAT, penggunaan Formulir Akta Jual Bli adalah sah menurut hukum, dan hambatan yang dihadapi adalah kekosongan Formulir Akta Jual Beli, Pasal 51 Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 37 No. 1998, kesadaran hukum pengembang, konsumen masih rendah. Saran berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebaiknya BPN setempat lebih selektif dalam memberikan atau menjual Formulir Akta Jual Beli kepada pihak lain, sebaiknya para pengembang menggunakan jasa PPAT dalam mengurusi Akta Jual Beli kapling perumahan peralihan hak atas tanahnya dapat dilakukan dengan baik di BPN; sebaiknya Pemerintah membuat aturan main yang baru dalam hal penggunaan Formulir Akta Jual Beli ini agar dapat terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta keadilan hukum. Kata Kunci : Penggunaan Formulir Akta Jual Beli, Jual Beli Kapling Perumahan.

i

Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT Deed of Sale and Purchase used as evidence in any court. With the Deed of Sale and Purchase there is a transfer of land rights. The amount of transfer of land rights that occur in society led to form was the scarcity of Sale and Purchase Deed. Deed of Sale and Purchase form obtained in the local BPN using the Certificate when the PPAT in question cannot pick up immediately. However, this latter form was the Deed of Sale and Purchase are no supplies in the local BPN, hence made a copy of the Deed of Sale and Purchase form was based on a Circular Letter No. Head of National Land Agency. 640-1884 dated July 31, 2003, concerning form was PPAT deed. Copy of Deed of Sale and Purchase legitimate form was also used by the PPAT to create a binding between Developer with buyers. However, the validity of its hould be coupled with the legalization of the local BPN. Usefulness of legalization is to control the entire form was a copy at the Sale and Purchase Deed. Legalization is performed ac companied by the registration do neat the local BPN. The problem that arises is whether the implementation of the sale and purchase of residential uses form deed of sale in the city of Medan, the validity of form deed of sale, and obstacles to the use of form deed of sale. The research method is a normative legal research using a normative juridical approach, is descriptive. Sources of legal materials from the source material consists of primary law, secondary, and tertiary. Data collection techniques are literary study (library research). The method is in-dept interview interview. Sampling technique was purposive sampling interviews. Subsequently these data were analyzed using qualitative descriptive analysis method. Inferences made using deductive logic thinking - inductive. The conclusion is that BPN will not submit form was the Deed of Sale and Purchase to the party that no Letter of PPAT, the use of Bli is a Deed of Sale form was lawful, and the obstacles faced by the Deed of Sale and Purchase form was void, Article 51 of Regulation No BPN. 1 of 2006 against the Government Regulation no. No. 37. 1998, the legal awareness of developers, consumers are still low. Advice based on the conclusions above are local BPN should be more selective in giving or selling the Sale and Purchase Deed form was to the other party, the developers should use the services of PPAT in the care of the Deed of Sale and Purchase of housing transfer rights to the land can be done well in the BPN; Government should make the rules the new game in terms of the Deed of Sale and Purchase of this form was to be the creation of legal certainty, legal benefits, as well as legal justice. Key words :

The Form of Deed of Sale and Purchase usefulness, Sale and Purchase lot of house.

ii

Universitas Sumatera Utara