(IHPS) 2012 - Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS I Tahun 2012

i

DAFTAR ISI DAFTAR ISI

i

DAFTAR TABEL

ii

DAFTAR GRAFIK

iii

KATA PENGANTAR

v

Hasil Utama Pemeriksaan BPK Selama Semester I Tahun 2012

1

BAB 1

Pelaksanaan Pemeriksaan BPK

3

BAB 2

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012

5

BAB 3

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

33

BAB 4

Hasil Pemeriksaan yang Signifikan

37

Buku I IHPS

IHPS I Tahun 2012


DAFTAR TABEL

ii

2.1

Objek Pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2012

2.2

Perkembangan Opini LKKL Tahun 2006 s.d. 2011

2.3

Opini LKPD Tahun 2006 s.d. 2011 pada Pemerintah Provinsi

2.4

Opini LKPD Tahun 2006 s.d. 2011 pada Pemerintah Kabupaten

2.5

Opini LKPD Tahun 2006 s.d. 2011 pada Pemerintah Kota

2.6

Opini atas LK BUMN dan Badan Lainnya

2.7

Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan

2.8

Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan Keuangan

2.9

Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Pusat

2.10

Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Provinsi

2.11

Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Kabupaten/Kota

2.12

Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2012 pada BUMN dan Badan Lainnya

2.13

Temuan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK Semester I Tahun 2012

2.14

Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

2.15

Temuan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu BPK Semester I Tahun 2012

2.16

Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat

2.17

Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah

2.18

Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan BUMD

3.1

Data Pemantauan TLRHP Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012

3.2

Perkembangan Data Pemantauan TLRHP Selama Semester I Tahun 2012 atas Data TLRHP Sejak Tahun 2008

3.3

Data Laporan Kerugian Negara/Daerah Periode Akhir Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2012

3.4

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Periode Semester I Tahun 2012

4

Temuan Perjalanan Dinas Semester I Tahun 2012

Buku I IHPS


IHPS I Tahun 2012

DAFTAR GRAFIK 1

Opini LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Buku I IHPS

iii

IHPS I Tahun 2012

iv

Buku I IHPS



IHPS I Tahun 2012

v

KATA P EN GAN TAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Y ang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia- Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester IHPS I Tahun 2012 kepada lem aga per akilan se ara tepat aktu. IHPS merupakan dokumen yang memuat ringkasan hasil pemeriksaan PK pemantauan tindak lan ut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam satu semester. IHPS I Tahun 2012 ini disusun untuk memenuhi amanat ndang ndang omor 1 Tahun 200 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung a a Keuangan egara Pasal 18 yang me a i kan PK menyampaikan IHPS kepada lem aga per akilan serta Presiden gu ernur upati alikota selam at lam atnya tiga ulan sesudah erakhirnya semester yang ersangkutan. Pada Semester I Tahun 2012 PK memprioritaskan pemeriksaan atas aporan Keuangan Pemerintah Pusat KPP aporan Keuangan Kementerian em aga KK dan aporan Keuangan Pemerintah aerah KP se agai agenda utama pemeriksaan. Hal terse ut dise a kan pemeriksaan atas laporan keuangan ersi at mandatory audit yang a i dilaksanakan. Prioritas pemeriksaan terhadap laporan keuangan terse ut dilaksanakan tanpa mengurangi program program pemeriksaan lain yang telah direnc anakan yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tu uan tertentu P TT . engan demikian pemeriksaan kiner a dan P TT dapat er alan paralel dengan pemeriksaan laporan keuangan sesuai dengan agenda prioritas tiap tiap enis pemeriksaan. IHPS I Tahun 2012 ini merupakan ikhtisar dari 22 laporan hasil pemeriksaan HP PK atas pengelolaan dan tanggung a a keuangan negara daerah. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap entitas di lingkungan pemerintah pusat pemerintah daerah adan usaha milik negara adan usaha milik daerah serta lem aga atau adan lainnya yang mengelola keuangan negara. Hasil pemeriksaan PK atas laporan keuangan mengungkapkan ah a se ara umum kualitas penya ian laporan keuangan telah mengalami peningkatan. Hal terse ut terlihat dari semakin aiknya opini atas laporan keuangan entitas. PK mem erikan penghargaan kepada pemerintah pusat pemerintah daerah serta lembaga atau badan lainnya yang telah bekerja keras memperbaiki kualitas penya ian laporan keuangan. Per aikan terse ut hendaknya terus ditingkatkan guna me u udkan sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akunta el. amun demikian pada Semester I Tahun 2012 PK uga men atat se umlah temuan yang sering ter adi dari tahun ke tahun dan memiliki nilai yang relati esar. Temuan tersebut antara lain adalah temuan pengadaan barang dan jasa berupa kekurangan olume peker aan dan atau arang temuan pengelolaan aset negara daerah erupa aset dikuasai pihak lain dan aset tidak diketahui ke eradaannya serta temuan kekurangan penerimaan akibat denda keterlambatan pekerjaan yang belum dipungut.

Buku I IHPS

IHPS I Tahun 2012


Selain itu PK uga mengungkapkan temuan erulang yang men adi perhatian pu lik seperti per alanan dinas khususnya per alanan dinas fikti dan ganda. PK mengharapkan perhatian dan ker a sama seluruh pemangku kepentingan agar permasalahan temuan erulang terse ut segera memperoleh solusi komprehensi . Temuan yang selalu erulang ini menun ukkan masih elum optimalnya pengendalian dan penga asan internal entitas serta komitmen entitas untuk menindaklan uti rekomendasi PK se ara menyeluruh. Selama Semester I Tahun 2012 PK telah melakukan upaya upaya dalam rangka mendorong transparansi dan akunta ilitas pengelolaan keuangan negara daerah. paya upaya yang telah dilakukan PK terse ut antara lain se agai erikut. a.

PK telah melaksanakan mandat undang undang dengan telah memeriksa 2 laporan keuangan entitas pemerintah pusat pemerintah daerah serta badan lainnya.

b.

Selama proses pemeriksaan PK telah menyelamatkan uang aset negara daerah perusahaan senilai p 11. 0 81 uta yang erasal dari penyetoran uang/aset ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset.

c .

PK telah mendorong upaya pengamanan aset negara daerah dengan merekomendasikan antara lain pen atatan aset di laporan keuangan termasuk melakukan in entarisasi dan penilaian IP serta erifikasi dan alidasi penam ahan aset tetap hasil IP dan sertifikasi kepemilikan aset negara daerah.

IHPS I Tahun 2012 ini er eda dengan tahun tahun se elumnya. IHPS I Tahun 2012 ini tidak lagi men adi satu uku se agaimana tahun se elumnya tetapi di agi men adi lima uku. uku ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan sistematika se agai erikut uku I erisi ingkasan ksekuti uku II erisi Ikhtisar Pemeriksaan Keuangan uku III erisi Ikhtisar Pemeriksaan Kiner a uku I erisi Ikhtisar P TT serta uku erisi Pemantauan Tindak an ut ekomendasi Hasil Pemeriksaan PK dan Penyelesaian Kerugian egara aerah. khir kata IHPS ini diharapkan dapat mem antu mem erikan in ormasi yang menyeluruh kepada lembaga perw akilan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan tentang hasil pemeriksaan PK selama satu semester. engan demikian in ormasi yang disampaikan melalui IHPS I Tahun 2012 ini dapat dipergunakan se agai re erensi dalam upaya per aikan transparansi dan akunta ilitas pengelolaan keuangan negara daerah. In ormasi rin i dan lengkap dari hasil pemeriksaan PK pada Semester I Tahun 2012 dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan atas tiap tiap entitas yang kami lampirkan dalam entuk akram padat digital video disc ( dvd) , yang merupakan agian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

Ja k a rta ,

Se p t e m b e r 2 0 1 2

BADAN P EM ERIKSA KEU AN GAN REP U BLIK IN DO N ESIA vi

Buku I IHPS


IHPS I Tahun 2012

1

BADAN P EM ERIKSA KEU AN GAN REP U BLIK IN DO N ESIA H a s il U t a m a P e m e r ik s a a n BP K Se l a m a Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 Pokok- pokok pemeriksaan BPK selama Semester I Tahun 2012 adalah sebagai berikut.

• P e l a k s a n a a n M a n d a t U n d a n g - u n d a n g . Pada Semester I Tahun 2012, BPK telah memeriksa laporan keuangan entitas se anyak 2 laporan keuangan yang terdiri atas 91 laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat ( termasuk 4 LHP dukungan atas LK Bagian Anggaran ( BA) 999) , 430 LKPD ( termasuk 4 LKPD T 2010 serta K adan lainnya termasuk .

• M e n in g k a t k a n Ak u n t a b il it a s . Hasil pemeriksaan keuangan pada Semester

I Tahun 2012 menun ukkan per aikan kualitas penya ian laporan keuangan di anding Semester I Tahun 2011. umlah KK yang memperoleh opini TP meningkat dari 2 men adi . umlah KP yang memperoleh opini TP uga meningkat dari 2 men adi . Per aikan opini terse ut antara lain dise a kan entitas telah menindaklan uti rekomendasi PK.

• P e n y e l a m a t a n U a n g / As e t . Hasil pemeriksaan BPK selama Semester I Tahun 2012 mengungkapkan se anyak 1 .10 kasus senilai p12. 80.02 2 uta. ari umlah terse ut se anyak . kasus senilai p8. 28. uta merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengaki atkan kerugian potensi kerugian dan kekurangan penerimaan. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklan uti temuan ketidakpatuhan yang mengaki atkan kerugian potensi kerugian dan kekurangan penerimaan dengan penyetoran uang ke kas negara daerah perusahaan atau penyerahan aset senilai p 11. 0 81 uta.

• P e n e g a k a n H u k u m . Pada periode Tahun 2003 s.d. 2012 ( Semester I) , BPK telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan HP yang mengandung unsur pidana kepada aparat penegak hukum PH se anyak 1 temuan senilai p .0 8 miliar. HP PK yang mengandung unsur pidana terse ut men adi masukan penting agi PH untuk menindaklan utinya.

Dengan semua hasil pemeriksaan termasuk pokok- pokok pemeriksaan di atas, BPK berharap dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjaw aban keuangan negara.

Buku I IHPS

2

IHPS I Tahun 2012

Buku I IHPS



IHPS I Tahun 2012

3

BAB 1 P e l a k s a n a a n P e m e r ik s a a n BP K erdasarkan ndang ndang asar 1 Pasal 2 ndang ndang omor 1 Tahun 200 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung a a Keuangan egara serta ndang ndang omor 1 Tahun 200 tentang adan Pemeriksa Keuangan tugas dan w ew enang BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jaw ab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat pemerintah daerah lem aga negara lainnya ank Indonesia adan usaha milik negara adan layanan umum adan usaha milik daerah dan lem aga atau adan lainnya yang mengelola keuangan negara. PK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung a a keuangan negara kepada e an Per akilan akyat P e an Per akilan aerah P dan e an Per akilan akyat aerah P sesuai dengan ke enangannya. Selain itu untuk keperluan tindak lan ut rekomendasi hasil pemeriksaan PK menyerahkan pula hasil pemeriksaan se ara tertulis kepada presiden gu ernur upati alikota sesuai dengan ke enangannya. PK uga memantau pelaksanaan tindak lan ut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pe a at dan hasilnya di eritahukan se ara tertulis kepada P P dan P serta Pemerintah. Selain itu untuk memenuhi amanat ndang ndang omor 1 Tahun 200 Pasal 18 dan 1 PK uga menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester IHPS untuk disampaikan kepada lem aga per akilan presiden dan gu ernur upati alikota selam at lam atnya tiga ulan sesudah erakhirnya semester yang ersangkutan. IHPS uga memuat hasil pemantauan tindak lan ut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara daerah termasuk di dalamnya pemantauan terhadap hasil pemeriksaan PK yang erindikasi tindak pidana korupsi yang telah disampaikan kepada instansi yang er enang aparat penegak hukum . IHPS I Tahun 2012 merupakan ikhtisar dari 22 aporan Hasil Pemeriksaan HP BPK atas pengelolaan dan tanggung jaw ab keuangan negara. Pada Semester I Tahun 2012, BPK memprioritaskan pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKPD sebagai agenda utama pemeriksaan. Hal tersebut disebabkan pemeriksaan atas laporan keuangan bersif at mandatory audit yang a i dilaksanakan. Pemeriksaan laporan keuangan dimaksudkan untuk mem erikan pernyataan opini tentang tingkat ke a aran in ormasi yang disa ikan dalam laporan keuangan pemerintah. Selan utnya PK menyampaikan HP atas pemeriksaan laporan keuangan kepada lem aga per akilan P P P selam at lam atnya dua ulan setelah PK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat daerah. PK tidak hanya memeriksa pengelolaan dan pertanggung a a an keuangan negara berupa laporan keuangan, tetapi memiliki mandat untuk menilai aspek pengelolaan keuangan negara dari segi ekonomi efisiensi e ekti itas dan kepatuhan terhadap ketentuan perundangundangan. Oleh karena itu, BPK memiliki kew enangan untuk melaksanakan pemeriksaan kiner a untuk menilai aspek ekonomi efisiensi dan e ekti itas pelaksanaan suatu program kegiatan. Selain itu PK uga er enang melakukan P TT yang dilaksanakan untuk mem erikan simpulan atas suatu hal Buku I IHPS

IHPS I Tahun 2012


yang diperiksa. P TT tidak mem erikan opini ataupun untuk mem erikan penilaian kiner a. P TT dapat ersi at eksaminasi pengu ian re iu atau prosedur yang disepakati. Hal hal yang termasuk dalam P TT ini antara lain pemeriksaan in estigati yang di antaranya ertu uan untuk mengungkap adanya ke urangan f raud) atau korupsi, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan lain- lain. Pemeriksaan kinerja dan P TT dapat dilaksanakan se agai pendukung atau tindak lan ut atau pendalaman dari pemeriksaan keuangan. BPK dapat melakukan pemeriksaan atas akun- akun tertentu dalam laporan keuangan melalui PDTT untuk mendukung pemberian opini atas laporan keuangan. J ika dalam pemeriksaan keuangan ditemukan dugaan penyimpangan atas pelanggaran peraturan perundang undangan dan atau ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan negara atau pelaksanaan kegiatan program, BPK dapat melakukan pendalaman atas permasalahan tersebut dengan PDTT, setelah pemeriksaan keuangan selesai dilaksanakan.

4

IHPS uga mem erikan gam aran hasil pemantauan tindak lan ut atas rekomendasi PK dan penyelesaian kerugian negara. Pemantauan tindak lan ut atas rekomendasi PK dilakukan dengan menga u kepada Peraturan PK I omor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tindak an ut ekomendasi Hasil Pemeriksaan PT HP dan petun uk teknisnya. Pe a at entitas yang diperiksa a i menindaklan uti rekomendasi dalam HP PK. Pe a at yang diketahui tidak melaksanakan ke a i an menindaklan uti rekomendasi PK dapat dikenai sanksi administrati sesuai dengan ketentuan yang erlaku. Selan utnya setiap semester PK harus melaporkan hasil PT HP di dalam IHPS setelah melakukan penelaahan atas dokumentasi tindak lan ut pem ahasan dengan entitas dan atau pemeriksaan tindak lan ut. erdasarkan hasil pemeriksaan Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 PK telah mem erikan 18 .8 2 rekomendasi senilai p80 triliun. Terkait dengan pemantauan penyelesaian kerugian negara daerah PK melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara periode akhir Tahun 200 s.d. Semester I Tahun 2012 se anyak 1 .88 kasus senilai p . 0 8 miliar. Pemantauan atas tindak lan ut dan penyelesaian kerugian negara ini merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggung a a an keuangan negara. Semakin aik tindak lan ut yang dilakukan oleh entitas atas rekomendasi PK akan meminimalisasi ter adinya temuan erulang dan meningkatkan kualitas laporan keuangan kiner a dan kepatuhan entitas. emikian pula dengan penyelesaian kerugian negara selain akan erdampak kepada peningkatan pendapatan negara juga akan semakin meningkatkan transparansi dari pengelolaan keuangan negara yaitu semakin terti nya pen atatan piutang yang tim ul dari penyelesaian kerugian negara.

Buku I IHPS


IHPS I Tahun 2012

5

BAB 2 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012 IHPS I Tahun 2012 menya ikan ikhtisar hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan pada Semester I Tahun 2012 pemantauan tindak lan ut rekomendasi hasil pemeriksaan serta pemantauan penyelesaian kerugian negara daerah. Pemantauan tindak lan ut dan penyelesaian kerugian negara daerah yang disa ikan adalah posisi per akhir uni 2012. Selama Semester I Tahun 2012, BPK telah memeriksa 622 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat pemerintah daerah dan adan lainnya seperti yang disa ikan pada Ta el 2.1. erdasarkan enis pemeriksaannya se anyak 2 merupakan o ek pemeriksaan keuangan 1 o ek pemeriksaan kiner a dan 81 objek PDTT. Ta b e l 2 . 1 . O b j e k P e m e r ik s a a n BP K p a d a Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 Entitas Yang Diperiksa

J e n is P e m e r ik s a a n

J u m la h

Ke u a n g a n

Kin e r j a

P DTT

P e m e r in t a h P u s a t

9 1

9

3 7

1 3 7

P e m e r in t a h Da e r a h

4 3 0

2 4

4 5 5

* )

1

- Pro insi

28

-

- Ka upaten Kota

402

1

19

422

1

3

1 8

2 2

-

1

2

3

5

-

-

5

5 2 7

1 4

8 1

6 2 2

BU M N BU M D Ba d a n La in n y a J u m la h

33

Catatan: * ) Termasuk 4 LKPD TA 2010

H a s il P e m e r ik s a a n Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan ( LHP) dan dinyatakan dalam se umlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau le ih permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern SPI dan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengaki atkan kerugian negara daerah perusahaan potensi kerugian negara daerah perusahaan kekurangan penerimaan penyimpangan administrasi ketidakhematan ketidakefisienan dan ketidake ekti an. Setiap permasalahan merupakan agian dari temuan dan di dalam IHPS ini dise ut dengan istilah kasus . amun istilah kasus di sini tidak selalu erimplikasi hukum atau erdampak finansial. Hasil pemeriksaan PK yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2012 mengungkapkan se anyak 1 .10 kasus senilai p12. 80.02 2 uta. ari umlah terse ut se anyak . kasus senilai p8. 28. uta merupakan kasus ketidakpatuhan yang mengaki atkan kerugian potensi kerugian dan kekurangan penerimaan. ekomendasi Buku I IHPS

IHPS I Tahun 2012


PK terhadap kasus kasus terse ut antara lain adalah penyetoran se umlah uang ke kas negara daerah perusahaan dan atau penyerahan aset. dapun sisanya se anyak .12 kasus senilai p . 1.2 1 uta merupakan kasus penyimpangan administrasi ketidakhematan ketidakefisienan dan ketidake ekti an serta kelemahan SPI. ekomendasi PK atas kasus terse ut adalah tindakan administrati dan atau perbaikan SPI. Selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklan uti temuan ketidakpatuhan yang mengaki atkan kerugian potensi kerugian dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara daerah perusahaan senilai p 11. 0 81 uta dengan rin ian temuan kerugian senilai p1 0. 0 08 uta potensi kerugian senilai p1 . 1 uta dan kekurangan penerimaan senilai p1 . 21 juta. Hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2012 berdasarkan jenis pemeriksaan disajikan sec ara ringkas dalam uraian berikut.

P e m e r ik s a a n Ke u a n g a n Pada Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan TA 2011 atas KPP K endahara mum egara 8 KK termasuk HP dukungan atas K 0 KP termasuk KP T 2010 dan K adan lainnya termasuk . Pemeriksaan keuangan terse ut meliputi nera a laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran atau laporan surplus defisit atau laporan akti itas laporan peru ahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas ( LAK) . Cakupan pemeriksaan keuangan atas KPP KK termasuk K KP dan K adan lainnya termasuk meliputi aset senilai p .0 triliun ke a i an senilai p . 00 2 triliun ekuitas senilai p2. 8 triliun. in ian meliputi pendapatan senilai p1. 1 12 triliun elan a senilai p1. 8 21 triliun dan pem iayaan neto la a rugi senilai p1 8 triliun. Hasil pemeriksaan keuangan disa ikan dalam tiga kategori yaitu opini SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundangundangan. Berikut ini adalah penjelasan hasil pemeriksaan keuangan.

O p in i P e m e r ik s a a n in ian tiap tiap opini laporan keuangan sesuai dengan kedudukan entitasnya adalah sebagai berikut.

La p o r a n Ke u a n g a n P e m e r in t a h P u s a t

6

Pada Semester I Tahun 2012, BPK telah memberikan opini w ajar dengan pengec ualian P atas KPP Tahun 2011. pini terse ut sama dengan opini KPP Tahun 2010. pini P di erikan terhadap KPP Tahun 2011 karena PK masih menemukan permasalahanpermasalahan antara lain ( a) permasalahan dalam pelaksanaan dan pen atatan hasil in entarisasi dan penilaian IP aset tetap pemerintah. Buku I IHPS


IHPS I Tahun 2012

asalah masalah terse ut antara lain aset tetap elum dilakukan IP aset tetap elum selesai dilakukan IP aset tetap hasil IP di atat ganda aset tetap tidak diketahui ke eradaannya dan pelaksanaan IP elum men akup penilaian masa man aat aset tetap sehingga pemerintah elum dapat melakukan penyusutan aset tetap. pemerintah telah melaksanakan in entarisasi perhitungan dan penilaian terhadap aset eks adan Penyehatan Per ankan asional PP namun masih terdapat kelemahan antara lain pemerintah belum menemukan dokumen cessie atas aset eks PP erupa aset kredit aset yang telah diserahkan kepada Panitia rusan Piutang egara P P tidak didukung dokumen sum er yang alid aset properti se anyak 1 item elum dinilai. ika di andingkan dengan KPP Tahun 2010 umlah akun yang dikec ualikan pada LKPP Tahun 2011 lebih sedikit.

La p o r a n Ke u a n g a n Ke m e n t e r ia n N e g a r a / Le m b a g a Selain KPP PK uga memeriksa laporan keuangan tiap tiap kementerian negara lem aga negara lem aga pemerintah non kementerian serta K . J umlah LKKL termasuk K Tahun 2011 yang diperiksa PK adalah se anyak 8 KK atau le ih anyak KK di andingkan pemeriksaan KK Tahun 2010. Hal ini dise a kan adanya penam ahan agian anggaran yang diperiksa yaitu m udsman epu lik Indonesia Badan asional Pengelola Per atasan dan adan Pengem angan ilayah Sura aya adura P S . Terhadap 8 KK termasuk K Tahun 2011 PK mem erikan opini a ar tanpa penge ualian TP atas KK opini P atas 18 LKKL termasuk K , serta opini tidak mem erikan pendapat T P pada 2 KK . Se ara umum hasil pemeriksaan atas KK termasuk K pada Semester I Tahun 2012 menun ukkan per aikan kualitas penya ian laporan keuangan di anding Semester I Tahun 2011. umlah KK yang memperoleh opini TP meningkat dari 2 men adi . Per aikan opini terse ut antara lain karena entitas telah menindaklan uti rekomendasi BPK. Perkem angan opini KK termasuk K Tahun 200 s.d. Tahun 2011 dapat dilihat dalam Tabel 2.2. Ta b e l 2 . 2 . P e r k e m b a n g a n O p in i LKKL Ta h u n 2 0 0 6 s . d . 2 0 1 1 Ta h u n LK

O p in i W TP

2006 200 2008 2009 2010

1 34 44 2

2011

66

%

W DP

8 1 1

36 31 31 26 29 18

%

21

J u m la h TW

%

TM P

%

0 1 0 0 0

0 1 0 0 0

36 33 18 8 2

1 22 10 2

80 8 8 8

0

0

2

2

8

LKKL/ BU N

Berdasarkan Ta el 2.2. pada periode Tahun 200 s.d. 2011 kualitas penya ian KK mengalami peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan antara lain dengan peningkatan persentase KK yang memperoleh opini TP umlah opini TP di andingkan dengan total KK pada tahun yang sama yaitu dari 8 pada Tahun 200 men adi Buku I IHPS

7

IHPS I Tahun 2012


pada Tahun 2011 atau meningkat se anyak . i samping peningkatan persentase opini TP per aikan kualitas penya ian laporan keuangan uga terlihat dari penurunan umlah persentase opini P T dan T P pada periode tahun yang sama. Ke enderungan peningkatan persentase opini TP dan penurunan persentase opini selain TP ini menggam arkan peningkatan keandalan data dan in ormasi yang disa ikan di KK dan upaya optimal yang dilakukan oleh kementerian lem aga K dalam memper aiki penya ian laporan keuangan termasuk melaksanakan rekomendasi BPK. P e r m a s a l a h a n d a n Re k o m e n d a s i Se ara garis esar permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh K yang tidak memperoleh opini TP pada Tahun nggaran 2011 antara lain adalah permasalahan pengelolaan akun kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. K diharapkan dapat melakukan per aikan dengan menindaklan uti rekomendasi PK di tiap tiap HP antara lain menatausahakan pertanggung a a an uang kas sesuai ketentuan mengoptimalkan upaya alidasi dan pen atatan atas pem ayaran P P yang elum isa di alidasi melakukan pengendalian dan penga asan persediaan serta melakukan alidasi koreksi in entarisasi dan penilaian aset tetap.

La p o r a n Ke u a n g a n P e m e r in t a h Da e r a h Pada Semester I Tahun 2012, BPK telah memeriksa 426 LKPD Tahun 2011 ( sekitar 81 0 dari 2 pemerintah daerah pro insi ka upaten kota dan KP Tahun 2010 yaitu KP Ka upaten Kepulauan ru dan Ka upaten uru Selatan Pro insi aluku yang aru dapat diselesaikan pada Semester I 2012 serta Ka upaten am eramo aya dan Ka upaten aropen Pro insi Papua yang aru diterima PK pada a al Tahun 2012. Terhadap 2 KP Tahun 2011 PK mem erikan opini TP atas entitas termasuk entitas dengan opini a ar tanpa penge ualian dengan paragra pen elas TP PP opini P atas 1 entitas opini tidak a ar T atas entitas dan opini T P atas 8 entitas. Se ara umum hasil pemeriksaan atas KP Tahun 2011 yang diperiksa pada Semester I Tahun 2012 menun ukkan per aikan kualitas penya ian laporan keuangan di anding KP Tahun 2010 yang diperiksa pada Semester I Tahun 2011. umlah KP yang memperoleh opini TP meningkat dari 2 men adi . Per aikan opini terse ut antara lain karena entitas telah menindaklan uti rekomendasi PK.

8

dapun opini KP Tahun 2011 erdasarkan tingkatan pemerintah digam arkan pada grafik erikut.

Buku I IHPS


IHPS I Tahun 2012

Grafik 1 . O p in i LKP D Ta h u n 2 0 1 1 Be r d a s a r k a n Tin g k a t P e m e r in t a h a n

ari rafik 1. terlihat ah a pada Tahun 2011 persentase opini P umlah opini P di andingkan dengan total K per tingkat pemerintahan masih tinggi di semua tingkat pemerintah daerah. Pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kualitas penya ian KP sehingga dapat memperoleh opini yang le ih aik di masa yang akan datang. Perbandingan opini antar pemerintah daerah menunjukkan bahw a pemerintah pro insi relati le ih anyak yang telah memperoleh opini TP kemudian diikuti se ara erurutan oleh pemerintah kota dan ka upaten. am aran penya ian KP berikut.

erdasarkan tingkat pemerintahan di elaskan se agai

LKP D P r o vin s i Pada Semester I Tahun 2012 PK telah memeriksa 28 KP pro insi Tahun 2011 yang diserahkan pemerintah pro insi kepada PK. Terhadap 28 KP pro insi Tahun 2011 terse ut PK mem erikan opini TP atas 10 entitas termasuk entitas dengan opini TP PP opini P atas 1 entitas dan opini T P atas 2 entitas. Perkem angan opini periode Tahun 200 s.d. 2011 pada pemerintah pro insi disa ikan pada Tabel 2.3.

Buku I IHPS

9

IHPS I Tahun 2012


Ta b e l 2 . 3 . O p in i LKP D Ta h u n 2 0 0 6 s . d . 2 0 1 1 p a d a P e m e r in t a h P r o vin s i Ta h u n LK

O p in i W TP

%

W DP

2006 200

0 1

0

2 21

4 3

2008 2009 2010 ( Sem I) * ) 2010* * ) 2011 ( Sem I) * * * )

0 1 6 6 10

0

24 24 20 22 16

1 3 0 0 0

22 18

%

TW

1

J u m la h

%

TM P

%

12

4 8

12 2

33 33

100 100

8

2 1

33 33 28 33 28

100 100 100 100 100

0 0 0

2

1 2

K pemerintah pro insi Tahun 2010 yang diperiksa pada Semester I Tahun 2011 K pemerintah pro insi Tahun 2010 yang diperiksa pada Semester I dan II Tahun 2011 K pemerintah pro insi Tahun 2011 yang diperiksa pada Semester I Tahun 2012

erdasarkan Ta el 2. . diketahui ah a penya ian K pro insi relati mengalami peningkatan se ak K Tahun 200 . Perkem angan persentase opini TP di andingkan dengan total K yang diperiksa mengalami peningkatan 18 dari Tahun 200 ke Tahun 2010. Hasil pemeriksaan atas LK pada Semester I Tahun 2011 jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2012 diketahui ah a presentase opini K pro insi yang memperoleh opini TP meningkat dari 22 men adi . amun demikian se ara keseluruhan opini K pro insi masih didominasi K yang memperoleh opini P. Peningkatan opini men adi TP atau ke opini yang le ih aik menggam arkan semakin andalnya data dan in ormasi keuangan yang disa ikan dalam K pemerintah pro insi. LKP D Ka b u p a t e n Pada Semester I Tahun 2012, BPK telah memeriksa 313 LKPD kabupaten Tahun 2011 yang diserahkan pemerintah ka upaten kepada PK. Terhadap 1 KP ka upaten Tahun 2011 terse ut PK mem erikan opini TP atas entitas termasuk entitas dengan opini TP PP opini P atas 2 0 entitas opini T atas entitas dan opini T P atas entitas. Perkembangan opini periode Tahun 2006 s.d. 2011 pada pemerintah kabupaten disajikan pada Tabel 2.4.

1 0

Buku I IHPS


IHPS I Tahun 2012

Ta b e l 2 . 4 . O p in i LKP D Ta h u n 2 0 0 6 s . d . 2 0 1 1 p a d a P e m e r in t a h Ka b u p a t e n O p in i

Ta h u n LK

W TP

%

W DP

2006

2

1

236

200

1

1

201

2008

6

2

2

2

240

2009 2010 ( Sem I)

* )

2010

* * )

2011 ( Sem I)

* * * )

%

TW 8

21 1 26

200

10

16

2 2

23

240

4

12

1

J u m la h

TM P

%

8

2

344

100

103

2

0

100

96

2

363

100

10

1

36

%

2

100

1

260

100

103

2

394

100

33

11

313

100

K pemerintah ka upaten Tahun 2010 yang diperiksa pada Semester I Tahun 2011 K pemerintah ka upaten Tahun 2010 yang diperiksa pada Semester I dan II Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 K pemerintah ka upaten Tahun 2011 yang diperiksa pada Semester I Tahun 2012

Pemerintah ka upaten masih mempunyai ruang yang ukup esar untuk meningkatkan kualitas penya ian laporan keuangannya. erdasarkan Ta el 2. . terlihat ah a se ak Tahun 200 le ih dari 0 K pemerintah ka upaten elum memperoleh opini TP. Pemerintah ka upaten memang terus erupaya memper aiki kualitas laporan keuangannya dari tahun ke tahun. Hasilnya antara lain terlihat dari semakin ertam ahnya persentase K yang memperoleh opini TP. amun demikian per aikan kualitas opini pemeriksaan terse ut masih elum optimal karena persentase K yang memperoleh opini selain TP masih relati sama dari tahun ke tahun. ntuk itu pemerintah ka upaten perlu le ih mengoptimalkan upaya peningkatan keandalan dan kualitas penya ian K antara lain dengan mengoptimalkan pelaksanaan rekomendasi BPK. LKP D Ko t a Pada Semester I Tahun 2012 PK telah memeriksa 8 KP kota Tahun 2011 yang diserahkan pemerintah kota kepada PK. Terhadap 8 KP kota Tahun 2011 terse ut PK mem erikan opini TP atas 21 entitas termasuk entitas dengan opini TP PP opini P atas 0 entitas opini T atas 1 entitas dan opini T P atas entitas. Perkembangan opini atas LK pemerintah kota periode Tahun 2006 s.d. 2011 disajikan pada Ta el 2. .

Buku I IHPS

1 1

IHPS I Tahun 2012


Ta b e l 2 . 5 . O p in i LKP D Ta h u n 2 0 0 6 s . d . 2 0 1 1 p a d a P e m e r in t a h Ko t a O p in i

Ta h u n LK

W TP

%

W DP

2006

1

1

66

200 2008

2

2 8

61 64

1 2

11 4

66

2

2009 2010 ( Sem I)

* )

2010

* * )

2011 ( Sem I)

* * * )

11

1

12

1

21

2

%

TW

J u m la h

TM P

%

16

1

8

100

12 14

1 1

8 8

100 100

8

11

12

92

100

2

6

8

0

100

2

3

11

12

93

100

1

1

8

100

3

1 60

% 1

1

3

K pemerintah kota Tahun 2010 yang diperiksa pada Semester I Tahun 2011 K pemerintah kota Tahun 2010 yang diperiksa pada Semester I dan II Tahun 2011 K pemerintah kota Tahun 2011 yang diperiksa pada Semester I Tahun 2012

Ta el 2. . menun ukkan ah a kualitas opini atas laporan keuangan pemerintah kota c enderung meningkat sejak Tahun 2006. Pada Tahun 2006, laporan keuangan pemerintah kota yang memperoleh opini TP masih 1 dari total K yang diperiksa. Pada Tahun 2010 umlah terse ut telah meningkat men adi 1 . Sementara itu ika dibandingkan dengan pemeriksaan Semester I Tahun 2011 atas LK Tahun 2010 dengan pemeriksaan Semester I Tahun 2012 atas LK Tahun 2011, jumlah persentase laporan keuangan pemerintah kota yang memperoleh opini TP uga meningkat . i sisi lain persentase laporan keuangan pemerintah kota yang memperoleh opini selain TP masih relati esar yaitu le ih dari 0 . Tingginya persentase ini menun ukkan perlunya pemerintah kota terkait untuk le ih mengoptimalkan upaya penya ian K men adi le ih andal dan erkualitas antara lain dengan le ih mengoptimalkan pelaksanaan rekomendasi BPK. P e r m a s a l a h a n d a n Re k o m e n d a s i Se ara garis esar penye a KP pro insi ka upaten kota tidak memperoleh opini TP pada Tahun 2011 hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2012 antara lain permasalahan pengelolaan akun kas persediaan in estasi permanen dan non permanen, serta aset tetap. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan per aikan dengan menindaklan uti rekomendasi PK di tiap tiap HP antara lain erkoordinasi dengan ank dalam mengelola rekening endahara pengeluaran meningkatkan pengelolaan penatausahaan pengendalian dan penga asan persediaan menetapkan ke i akan akuntansi yang diperlukan untuk menya ikan in estasi non permanen dana ergulir berdasarkan net realiz ab le value serta menyusun ke i akan kapitalisasi aset tetap dan pengamanan aset melalui ukti kepemilikan.

La p o r a n Ke u a n g a n BU M N d a n Ba d a n La in n y a Pada Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 6 laporan keuangan dan adan lainnya Tahun 2011. PK mem erikan opini TP untuk K BI, LK L oan o. 2 I Program asional Pem erdayaan asyarakat P P o. 2 I Metropolitan Sanitation Management and andiri dan K L oan 1 2

Buku I IHPS


IHPS I Tahun 2012

H ealth P roj ect S HP serta opini TP PP untuk K PT amsostek. PK uga telah mem erikan opini P untuk K Penyelenggara I adah Ha i PIH Tahun 2011 1 2 H dan opini T P untuk K em aga Pen amin Simpanan PS . Perkembangan opini enam entitas terse ut untuk Tahun 200 s.d. 2011 disajikan pada Tabel 2.6. Ta b e l 2 . 6 . O p in i a t a s LK BU M N d a n Ba d a n La in n y a N o .

O p in i

Entitas

1

PT J amsostek* )

2

Bank Indonesia ( BI)

3 4

6 Keterangan

2 0 0 9

2 0 1 0

2 0 1 1

TP PP

TP

TP PP

TP

TP

TP

Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS)

T P

T P

T P

Penyelenggara I adah Ha i PIH

T P

T P

P

--

TP

TP

--

--

TP

L oan

2

I

L oan

2

I

P P

andiri

S HP

Pada Tahun 200 PT amsostek mendapat opini

TP PP dari K P olly am ang Sudarma i

dan ekan. dapun di Tahun 2010 PT amsostek mendapat opini

TP dari K P Hertanto Sidik

dan ekan

Te m u a n P e m e r ik s a a n Ke u a n g a n Sis t e m P e n g e n d a l ia n P e ru n d a n g -u n d a n g a n

In t e r n

d a n

Ke p a t u h a n

te rh a d a p

Ke t e n t u a n

Sebagaimana telah disebutkan di aw al bahw a hasil pemeriksaan atas laporan keuangan disa ikan dalam tiga kategori yaitu opini SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang undangan. Pada agian ini disa ikan hasil pemeriksaan yang terkait dengan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundangundangan.

Sis t e m

P e n g e n d a l ia n In t e r n

Pemerintah a i melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk men apai pengelolaan keuangan negara yang e ekti efisien transparan dan akuntabel. Pengendalian intern pada pemerintah termasuk KL dan pemerintah daerah diranc ang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah omor 0 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP . Selain memberikan opini, pelaksanaan pemeriksaan keuangan oleh BPK juga mengungkapkan temuan yang terkait dengan SPI. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Semester I Tahun 2012 menunjukkan adanya .0 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. umlah kasus tiap tiap kelompok temuan disa ikan dalam Ta el 2. . Buku I IHPS

1 3

IHPS I Tahun 2012

Badan Pemeriksa Keuangan Ta b e l 2 . 7 . Ke l o m p o k Te m u a n SP I a t a s P e m e r ik s a a n Ke u a n g a n

N o

Ke l o m p o k Te m u a n

J u m la h Ka s u s

1

Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan

2.0 0

2

Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

1.964

3

Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

1.022

J u m la h

5 .0 3 6

ari total temuan kelemahan SPI se anyak .0 kasus se anyak 1 kasus merupakan kelemahan SPI di pemerintah pusat se anyak 8 kasus di pemerintah pro insi se anyak . 1 kasus di pemerintah ka upaten kota se anyak kasus di dan se anyak kasus di lingkungan adan lainnya. Kasus kasus kelemahan SPI pada umumnya ter adi karena para pe a at pelaksana yang ertanggung a a tidak elum melakukan pen atatan se ara akurat dan tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada elum adanya ke i akan dan perlakuan akuntansi yang elas kurang ermat dalam melakukan peren anaan elum melakukan koordinasi dengan pihak terkait penetapan pelaksanaan ke i akan yang tidak tepat elum menetapkan prosedur kegiatan serta lemah dalam penga asan dan pengendalian. Terhadap kasus- kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas yang diperiksa segera menetapkan prosedur dan ke i akan yang tepat, meningkatkan koordinasi, melakukan perenc anaan dengan lebih c ermat, meningkatkan pengaw asan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, serta mem erikan sanksi sesuai ketentuan yang erlaku.

Ke p a t u h a n t e r h a d a p Ke t e n t u a n P e r u n d a n g - u n d a n g a n Selain opini dan penilaian atas e ekti itas SPI hasil pemeriksaan uga mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan mengaki atkan kerugian negara daerah perusahaan potensi kerugian negara daerah perusahaan kekurangan penerimaan penyimpangan administrasi ketidakhematan ketidakefisienan dan ketidake ekti an.

1 4

Buku I IHPS


IHPS I Tahun 2012

Tabel 2.8. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan Keuangan N o


J u m la h Ka s u s

N il a i ( j u t a Rp )

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan 1

Kerugian egara

aerah Perusahaan

2

Potensi Kerugian egara

3

Kekurangan Penerimaan

aerah Perusahaan

Su b To t a l 1 4

Administrasi

426 1.113 3 .5 4 3

1.1

.

2

.20 .1 8

.

1

5 .2 1 4 .3 9 7 ,3 8

2. 02

Ketidakhematan 6

2.004

2

Ketidakefisienan

281.2 2 1

2

Ketidake ekti an Su b To t a l 2 To t a l

80 3 .3 6 1 6 .9 0 4

0 1. 0 . 08 1 .7 8 7 .1 7 8 ,6 8 7 .0 0 1 .5 7 6 ,0 6

erdasarkan Ta el 2.8. hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2012 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan se anyak . 0 kasus senilai p .001. 0 uta. Su Total 1 menun ukkan ketidakpatuhan yang mengaki atkan kerugian potensi kerugian dan kekurangan penerimaan se anyak . kasus senilai p .21 . 8 uta. ekomendasi PK terhadap kasus terse ut adalah penyetoran se umlah uang ke kas negara daerah perusahaan dan atau penyerahan aset. Su Total 2 menun ukkan kasus penyimpangan administrasi ketidakhematan ketidakefisienan dan ketidake ekti an se anyak . 1 kasus senilai p1. 8 .1 8 8 uta. ekomendasi PK atas kasus terse ut adalah tindakan administrati . Adapun rinc ian hasil pemeriksaan atas laporan keuangan selama Semester I Tahun 2012 serta kasus kasus yang sering ter adi di lingkungan pemerintah pusat pemerintah pro insi ka upaten kota dan adan lainnya adalah se agai erikut. 1 .

P e m e r in t a h P u s a t Hasil pemeriksaan atas KK mengungkapkan 1.0 2 kasus senilai p .080. 00 uta se agai aki at adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan. ari total temuan pemeriksaan atas KK se anyak 18 kasus merupakan temuan yang erdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengaki atkan kerugian potensi kerugian kekurangan penerimaan senilai p2.1 . 8 uta. dapun sisanya merupakan temuan penyimpangan administrasi ketidakhematan dan ketidake ekti an se anyak kasus senilai p882. 08 1 uta. in ian temuan pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Buku I IHPS

1 5

IHPS I Tahun 2012


Ta b e l 2 . 9 . Te m u a n P e m e r ik s a a n Ke u a n g a n Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 p a d a P e m e r in t a h P u s a t N o .


P u sa t J u m l a h Ka s u s


Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan 1 Kerugian egara 8 2


1

3


160

Su b To t a l 1 Administrasi Ketidakhematan Ketidake ekti an

6 1 8

4 6

Su b To t a l 2 To t a l

40

2

.1

8

1.601.231, 02 2 .

80

2 .1 9 7 .9 6 5 ,8 7 .181 00 8 . 2 1

4 5 4

8 8 2 .5 0 8 ,1 3

1 .0 7 2

3 .0 8 0 .4 7 4 ,0 0

Hasil pemeriksaan BPK atas LKKL selama Semester I Tahun 2012 menunjukkan kasus kasus pemeriksaan yang sering ter adi antara lain adalah kele ihan pem ayaran selain kekurangan olume peker aan dan atau arang kekurangan penerimaan serta pengelolaan aset negara. • Permasalahan kele ihan pem ayaran selain kekurangan olume peker aan dan atau arang se anyak 10 kasus senilai p11 .88 uta. Kasus kasus tersebut disebabkan antara lain pe a at terkait kurang optimal melakukan pengendalian pelaksanaan peker aan penga as lapangan dan panitia penerima hasil peker aan tidak melakukan penilaian kem ali olume peker aan sesuai dengan kondisi di lapangan serta rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Re k o m e n d a s i Terhadap kasus kasus kele ihan pem ayaran selain kekurangan olume peker aan dan atau arang terse ut PK telah merekomendasikan antara lain memerintahkan pe a at terkait untuk menarik kele ihan pem ayaran dari rekanan dan mem erikan sanksi kepada pe a at terkait yang lalai melaksanakan tugas. • Permasalahan kekurangan penerimaan akibat denda keterlambatan pekerjaan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara se anyak kasus senilai p 8.208 2 uta. Kasus- kasus tersebut disebabkan antara lain pe a at terkait tidak mematuhi ketentuan pengadaan arang dan asa tidak mem uat erita a ara serah terima sesuai kondisi se enarnya penga asan pelaksanaan peker aan kurang optimal dan lalai mengenakan denda atas peker aan yang tidak selesai. Re k o m e n d a s i Terhadap kasus- kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain agar meningkatkan 1 6

Buku I IHPS


IHPS I Tahun 2012

penga asan pelaksanaan peker aan mem erikan sanksi kepada pe a at terkait dan pihak rekanan serta mengenakan denda atas keterlam atan pelaksanaan peker aan dan menyetorkannya ke kas negara. • Permasalahan pengelolaan aset negara di pemerintah pusat antara lain aset negara dikuasai pihak lain yang erpotensi merugikan negara se anyak 2 kasus senilai p8 .043, 03 juta. Hal ini mengakibatkan sejumlah aset tetap milik negara diman aatkan oleh pihak ketiga yang tidak erhak serta dikuasai pihak lain yang tidak sah. Kasus- kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat yang ertanggung a a tidak menaati ketentuan yang erlaku serta lemah dalam melakukan pengaw asan dan pengendalian aset. Re k o m e n d a s i Terhadap kasus kasus aset negara yang dikuasai pihak lain terse ut PK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk melakukan pengamanan aset mengupayakan penagihan atas aset yang dikuasai pihak lain serta melakukan langkah langkah yang diperlukan untuk men egah ter adinya kerugian negara. 2 .

P e m e r in t a h p r o vin s i Hasil pemeriksaan atas KP pro insi mengungkapkan 21 kasus senilai p1.002.822 uta se agai aki at adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan. ari total temuan pemeriksaan atas KP pro insi se anyak kasus merupakan temuan yang erdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengaki atkan kerugian potensi kerugian kekurangan penerimaan senilai p 80. 0 uta. dapun sisanya merupakan temuan penyimpangan administrasi ketidakhematan dan ketidake ekti an se anyak 2 8 kasus senilai p222.2 uta. in ian temuan pemeriksaan keuangan pada pemerintah pro insi dapat dilihat pada Tabel 2.10. berikut. Ta b e l 2 . 1 0 . Te m u a n P e m e r ik s a a n Ke u a n g a n Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 p a d a P e m e r in t a h P r o vin s i P r o vin s i N o .


J u m l a h Ka s u s


Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan 1 Kerugian Daerah 216

02.1 0

2

Potensi Kerugian Daerah

40

2 .8

8

3


8

2.

1 0

4 6

Su b To t a l 1 Administrasi Ketidakhematan Ketidake ekti an Su b To t a l 2 To t a l

3 4 3 218 24 36 2 7 8 6 2 1

7 8 0 .5 5 7 ,0 6 . 1 1 . 0 8 2 2 2 .2 6 5 ,4 3 1 .0 0 2 .8 2 2 ,4 9 Buku I IHPS

1 7

IHPS I Tahun 2012


Hasil pemeriksaan PK atas KP pro insi selama Semester I Tahun 2012 menun ukkan kasus kasus pemeriksaan yang sering ter adi antara lain permasalahan pengadaan arang asa erupa kekurangan olume peker aan dan atau arang kekurangan penerimaan dari denda keterlam atan peker aan serta pengelolaan aset daerah. • Permasalahan pengadaan arang dan asa di pemerintah pro insi antara lain ditun ukkan dengan kasus kasus kerugian daerah aki at kekurangan olume peker aan dan atau arang se anyak 1 kasus senilai p21. 2 uta. Kasus kasus terse ut dise a kan antara lain pe a at terkait kurang optimal melakukan penga asan pelaksanaan peker aan lalai melakukan penilaian kem ali olume peker aan sesuai kondisi di lapangan serta rekanan yang tidak melaksanakan peker aan sesuai dengan kontrak. Re k o m e n d a s i Terhadap kasus kasus kekurangan olume peker aan dan atau arang terse ut PK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain untuk memerintahkan pe a at terkait menarik kele ihan pem ayaran dari rekanan meningkatkan penga asan pelaksanaan peker aan serta mem erikan sanksi kepada pe a at terkait yang lalai melaksanakan tugas. • Permasalahan kekurangan penerimaan akibat denda keterlambatan peker aan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas daerah se anyak kasus senilai p .0 uta. Kasus- kasus tersebut dise a kan antara lain pe a at terkait tidak mematuhi ketentuan pengadaan arang dan asa tidak optimal dalam penga asan pelaksanaan peker aan tidak tegas mengenakan denda atas peker aan yang terlam at dan rekanan lalai menyelesaikan peker aan sesuai kontrak. Re k o m e n d a s i Terhadap kasus- kasus kekurangan penerimaan tersebut, merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain agar sanksi kepada pe a at terkait meningkatkan penga asan peker aan serta mengenakan denda atas keterlam atan peker aan dan menyetorkannya ke kas daerah.

BPK telah mem erikan pelaksanaan pelaksanaan

• Permasalahan pengelolaan aset daerah di pemerintah pro insi antara lain potensi kerugian daerah se agai aki at aset negara yang dikuasai pihak lain se anyak 12 kasus senilai p108.082 01 uta. Kasus- kasus pengelolaan aset daerah terse ut dise a kan antara lain pe a at yang ertanggung a a tidak menaati dan memahami ketentuan yang erlaku serta lemah dalam melakukan pengaw asan dan pengendalian aset. Hal ini mengakibatkan se umlah aset tetap milik daerah diman aatkan oleh pihak ketiga yang tidak erhak serta dikuasai pihak lain yang tidak sah.

1 8

Buku I IHPS


IHPS I Tahun 2012

Re k o m e n d a s i Terhadap kasus kasus aset daerah yang dikuasai pihak lain terse ut PK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk segera menyelesaikan in entarisasi aset tetap melakukan pengamanan aset dengan menin au kem ali per an ian pin am pakai aset serta segera mem uat sertifikat tanah guna menetapkan status aset yang dikuasai pihak lain. 3 .

P e m e r in t a h k a b u p a t e n / k o t a Hasil pemeriksaan atas KP ka upaten kota mengungkapkan .1 kasus senilai p2. 81.0 0 uta se agai aki at adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan. ari total temuan pemeriksaan atas KP ka upaten kota se anyak 2. kasus merupakan temuan yang erdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai p2.100. 2 8 uta. dapun sisanya merupakan temuan penyimpangan administrasi ketidakhematan ketidakefisienan dan ketidake ekti an se anyak 2. 0 kasus senilai p 80. 11 1 uta. in ian temuan pemeriksaan keuangan pada pemerintah ka upaten kota dapat dilihat pada Ta el 2.11. Ta b e l 2 . 1 1 . Te m u a n P e m e r ik s a a n Ke u a n g a n Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 p a d a P e m e r in t a h Ka b u p a t e n / Ko t a N o .


Ka b u p a t e n / Ko t a J u m l a h Ka s u s


Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan 1 Kerugian Daerah 1.393

.18 10

2


314

3


8 8

. 1 2

2 .5 6 5 2.100 20 2 281 2 .5 9 0 5 .1 5 5

2 .1 0 0 .7 2 7 ,6 8

4 6

Su b To t a l 1 Administrasi Ketidakhematan Ketidakefisienan Ketidake ekti an Su b To t a l 2 To t a l

1.2 8.02

1

109.444, 30 0 0. 2 1 6 8 0 .3 1 1 ,4 1 2 .7 8 1 .0 3 9 ,0 9

Hasil pemeriksaan PK atas KP ka upaten kota selama Semester I Tahun 2012 menun ukkan kasus kasus pemeriksaan yang sering ter adi antara lain kekurangan penerimaan daerah yang elum tidak dipungut atau ditetapkan pengadaan arang dan asa erupa kekurangan olume peker aan dan atau arang serta potensi kerugian daerah aki at piutang pin aman atau dana ergulir yang erpotensi tidak tertagih. • Kekurangan penerimaan berasal dari penerimaan ( selain denda keterlam atan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara daerah se anyak kasus senilai p2 0. 0 uta. Kasus kasus terse ut dise a kan antara lain pe a at terkait tidak mematuhi ketentuan Buku I IHPS

1 9

IHPS I Tahun 2012


pengelolaan keuangan daerah penyedia arang asa tidak melaksanakan ke a i an sesuai kontrak dan rekanan tidak memenuhi ke a i an per an ian se a menye a. Re k o m e n d a s i Terhadap kasus- kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada upati alikota antara lain menin au kem ali per an ian dengan rekanan in estor dan mengenakan sanksi kepada pe a at terkait yang tidak optimal mengelola keuangan daerah. • Permasalahan pengadaan arang dan asa di pemerintah ka upaten kota antara lain ditun ukkan dengan kasus kasus kekurangan olume peker aan dan atau arang se anyak 2 kasus senilai p 2.82 1 uta. Kasus kasus terse ut dise a kan antara lain pe a at terkait kurang optimal melakukan pengendalian pelaksanaan peker aan penga as lapangan dan panitia penerima hasil peker aan tidak melakukan penilaian kem ali olume peker aan di lapangan serta rekanan yang tidak melaksanakan peker aan sesuai dengan kontrak. Re k o m e n d a s i Terhadap kasus kasus kekurangan olume peker aan dan atau arang terse ut PK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain memerintahkan pe a at terkait menarik kele ihan pem ayaran dari rekanan serta mem eri sanksi kepada pe a at terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas. • Potensi kerugian daerah aki at piutang pin aman atau dana ergulir yang erpotensi tidak tertagih se anyak 80 kasus senilai p11 . 1 uta. Kasus kasus terse ut dise a kan antara lain entitas elum memiliki kebijakan akuntansi tentang penyisihan piutang termasuk tagihan dana ergulir entitas tidak memiliki standard operating procedure ( SOP) batas w aktu pengembalian dana dan penanganan kredit ma et serta lemahnya penga asan dan pengendalian pengelolaan dana bergulir. Re k o m e n d a s i Terhadap kasus kasus piutang pin aman atau dana ergulir yang erpotensi tidak tertagih terse ut PK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk menetapkan ke i akan akuntansi tentang penyisihan piutang termasuk tagihan dana ergulir pe a at terkait agar le ih ermat melakukan penatausahaan dana ergulir dan mempedomani peraturan yang telah ditetapkan segera mem uat S P pengelolaan piutang tidak tertagih mem eri sanksi kepada pe a at yang tidak mampu mengelola dana ergulir mengupayakan pengem alian penagihan dana ergulir dari yang menunggak serta menyetorkan pengem alian pokok pin aman ke kas daerah.

2 0

Buku I IHPS


4 .

IHPS I Tahun 2012

BU M N d a n Ba d a n La in n y a Hasil pemeriksaan atas K mengungkapkan kasus senilai p 2 2 uta se agai aki at adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan sedangkan hasil pemeriksaan atas K adan lainnya mengungkapkan 1 kasus senilai p1 . 8 8 uta se agai aki at adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan. ari total temuan pemeriksan atas K dan adan lainnya se anyak 1 kasus merupakan temuan yang erdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengaki atkan kerugian potensi kerugian kekurangan penerimaan senilai p1 .1 0 uta. in ian temuan pemeriksaan keuangan pada dan adan lainnya dapat dilihat pada Ta el 2.12. Ta b e l 2 . 1 2 . Te m u a n P e m e r ik s a a n Ke u a n g a n Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 p a d a BU M N d a n Ba d a n La in n y a BU M N

N o .


J u m la h Ka s u s

Ba d a n La in n y a


J u m la h Ka s u s



Kerugian egara Perusahaan

-

2

Potensi Kerugian egara Perusahaan

-

3


1

642, 26

1

6 4 2 ,2 6

4

Su b To t a l 1 Administrasi Ketidake ekti an Su b To t a l 2 To t a l

1

11 10 .2

11

1 3 4 .5 0 4 ,6 4

4 -

6

2.0 2

-

8

4 5

2 .21 8

1 6 21

Ketidakhematan 6

8

6 4 2 ,2 6

3 5 5 1

12 2 .0 9 3 ,7 4 1 3 6 .5 9 8 ,3 8

Hasil pemeriksaan PK atas K dan adan lainnya selama Semester I Tahun 2012 menun ukkan kasus kasus yang sering ter adi antara lain kekurangan penerimaan yang elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara perusahaan. • Kekurangan penerimaan selain denda keterlam atan yang elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara daerah perusahaan yang ter adi di dan adan lainnya se anyak kasus senilai p10 . 2 0 uta. Kasus kasus terse ut antara lain dise a kan elum adanya peraturan yang mengatur se ara rin i penghitungan penerimaan perusahaan serta belum melaksanakan kew ajiban sebagai pengusaha kena pajak ( PKP) . Re k o m e n d a s i Terhadap kasus- kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain agar melakukan re isi ketentuan pedoman perhitungan penerimaan perusahaan se ara elas dan rin i dan melaksanakan ke a i an se agai PKP sesuai ketentuan yang berlaku.

Buku I IHPS

2 1

IHPS I Tahun 2012


Respon Entitas Selama proses pemeriksaan keuangan entitas telah menindaklan uti temuan ketidakpatuhan yang mengaki atkan kerugian potensi kerugian dan kekurangan penerimaan dengan penyetoran uang ke kas negara daerah perusahaan dan atau penyerahan aset senilai p2 .1 2 82 uta dengan rin ian temuan kerugian senilai p108. 0 uta potensi kerugian senilai p 2 2 uta dan kekurangan penerimaan senilai p1 . 1 8 uta.

P e m e r ik s a a n Kin e r j a Dalam Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 14 objek pemeriksaan, terdiri atas 9 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 3 objek pemeriksaan di lingkungan dan 1 o ek pemeriksaan di lingkungan .

Te m u a n P e m e r ik s a a n Kin e r j a Hasil pemeriksaan kiner a selama Semester I Tahun 2012 mengungkapkan 80 kasus ketidakhematan ketidakefisienan dan ketidake ekti an senilai p12 . uta. Di samping kasus- kasus tersebut, hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan 10 kasus kelemahan SPI dan 11 kasus yang erdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengaki atkan indikasi kerugian potensi kerugian kekurangan penerimaan senilai p8 . 2 uta dan 1 kasus penyimpangan administrasi. Ta b e l 2 . 1 3 . Te m u a n H a s il P e m e r ik s a a n Kin e r j a BP K Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 Ke l o m p o k Te m u a n

N o .

P u sa t J u m la h Ka s u s

Ka b u p a t e n / Ko t a


J u m la h Ka s u s

BU M N


J u m la h Ka s u s

BU M D


J u m la h Ka s u s

To t a l


J u m la h Ka s u s


Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan 1

Ketidakhematan

.

02

0

2

Ketidakefisienan

-

3

Ketidake ekti an

42

1 .2

Su b To t a l 1

4 7

1 9 .0 3 3 ,0 9

-

-

-

-

0.28 8

-

6

-

6

-

2

2 .

18

.

2 7

-

2

-

-

-

18

2

-

1 0 6 .4 0 4 ,3 0

-

12

-

.0 1 8 2 .

2

66

1 . 1 2

8 0

1 2 5 .4 3 7 ,3 9


Indikasi Kerugian

36.410, 49

Potensi Kerugian 6

3

Kekurangan Penerimaan -

Administrasi

10

Su b To t a l 2

1 8

-

28. 0 1

-

-

-

3

-

1 -

3

6 5 .3 1 6 ,6 5

-

2

-

8 08 20.

6

-

1

3

-

-

-

-

-

-

2 1 .1 5 6 ,0 2

36.410, 49

-

4

29.390, 24

2

20.

1

16

-

-

2 7

8 6 .4 7 2 ,6 7

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 8

SPI To t a l

2 2

Buku I IHPS

8 1 3 3

8 4 .3 4 9 ,7 4

8 1 7

-

23 -

5 6

1 2 7 .5 6 0 ,3 2

5

-

104 -

2 1 1

2 1 1 .9 1 0 ,0 6


IHPS I Tahun 2012

Hasil pemeriksaan kiner a yang telah dilaksanakan selama Semester I Tahun 2012 yaitu Program Pener itan omor Induk Kependudukan IK asional dan Penerapan KTP lektronik er asis IK asional Tahun 2011 elum e ekti serta pelaksanaan pengadaan KTP elektronik elum sepenuhnya mematuhi Peraturan Presiden omor Tahun 2010. Kesimpulan tersebut diperoleh karena masih ditemukan permasalahan ketidake ekti an se anyak 1 kasus senilai p .0 0 uta se anyak kasus ketidakhematan senilai p 0 8 uta se anyak 2 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi e ekti itas dan permasalahan lainnya seperti ketidakpatuhan yang mengaki atkan indikasi kerugian negara se anyak kasus senilai p . 10 uta potensi kerugian negara se anyak kasus senilai p28. 0 1 uta penyimpangan administrasi se anyak kasus. Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan Kemhan dan T I menun ukkan ah a pengelolaan keuangan elum sepenuhnya efisien dan e ekti dalam mendukung ter apainya tata kelola pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang le ih aik transparan dan akunta el dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sec ara tepat w aktu dan tepat sasaran. Dalam hal ini, masih ditemukan kelemahan sistem pada tahap perenc anaan, pelaksanaan dan pertanggung a a an keuangan Kemhan dan T I. Pemeriksaan kiner a lainnya. Pemeriksaan kiner a lainnya dilaksanakan pada 8 o ek pemeriksaan yang terdiri atas 3 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah o ek pemeriksaan dan 1 o ek pemeriksaan . ek pemeriksaan kiner a lainnya ter agi atas pemeriksaan terhadap asa pelayanan arang pada dua o ek pemeriksaan dan pada enam o ek kiner a lainnya. Terhadap pemeriksaan kiner a asa pelayanan arang PK menyimpulkan ah a asa pelayanan arang pada PT Pelindo I Kantor Pusat Kantor a ang Belaw an, dan Belawan International Container Terminal I T di edan serta PT Pelindo III Kantor Pusat dan Kantor a ang Tan ung Perak di Sura aya elum sepenuhnya e ekti efisien dan ekonomis. Kesimpulan terse ut diperoleh karena masih ditemukan permasalahan atas asa pelayanan arang yaitu 12 kasus yang mempengaruhi e ekti itas 2 kasus yang mempengaruhi efisiensi dan kasus ketidakhematan serta 2 kasus lainnya. Terhadap pemeriksaan kiner a lainnya atas o ek pemeriksaan menun ukkan adanya kelemahan kelemahan yang terdiri atas 1 kasus yang mempengaruhi e ekti itas dan kasus ketidakhematan serta kasus lainnya.

Buku I IHPS

2 3

IHPS I Tahun 2012


Respon Entitas Selama proses pemeriksaan kiner a entitas telah menindaklan uti temuan ketidakpatuhan yang mengaki atkan indikasi kerugian dan potensi kerugian dengan penyetoran uang ke kas negara dan atau penyerahan aset senilai p 0. 8 1 uta dengan rin ian temuan indikasi kerugian senilai p . 02 0 uta dan potensi kerugian senilai p1 . 8 1 uta.

P e m e r ik s a a n De n g a n Tu j u a n Te r t e n t u ( P DTT) Dalam Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan PDTT atas 81 o ek pemeriksaan pada 2 entitas. ntitas terse ut terdiri atas o ek pemeriksaan pada 2 entitas di lingkungan pemerintah pusat 2 o ek pemeriksaan pada 20 entitas di lingkungan pemerintah daerah 18 o ek pemeriksaan pada 1 entitas di lingkungan dan 2 o ek pemeriksaan pada 2 entitas di lingkungan . akupan pemeriksaan atas 2 entitas terse ut adalah senilai p 0 . 80. uta atau sekitar dari realisasi anggaran. in ian akupan P TT di lingkungan pemerintah pusat pemerintah daerah dan dapat dilihat pada Ta el 2.1 . Ta b e l 2 . 1 4 . C a k u p a n P e m e r ik s a a n De n g a n Tu j u a n Te r t e n t u ( nilai dalam juta rupiah)

Entitas

An g g a r a n

Re a l is a s i

Pusat

.

.

Pro insi

.

.002 8

Ka upaten Kota

02

1 . 28. 8 1 . 2 . 22 82 2

To t a l

.2 1 88

5 7 0 .6 9 0 .3 3 4 ,6 0

C a k u p a n P e m e r ik s a a n

1.

.8 0

2.8

.0 2

8.

.212 0

. 02.

28

.

.8 2 2

. 0 .

2 0

22 . 1 6 0 8 .0 5 5 .4 8 1 ,1 3

. 0 .

88

1.820.8 1 8

2.1 8 4 0 5 .4 8 0 .6 5 3 ,9 6

Te m u a n P e m e r ik s a a n De n g a n Tu j u a n Te r t e n t u Hasil P TT yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2012 dapat dikelompokkan dalam enam tema yaitu pengelolaan pendapatan pelaksanaan elan a pelaksanaan kontrak kerja sama minyak dan gas umi pelaksanaan su sidi pemerintah ke a i an pelayanan umum operasional dan pemeriksaan dengan tu uan tertentu lainnya.

2 4

Buku I IHPS


IHPS I Tahun 2012

Ta b e l 2 . 1 5 . Te m u a n H a s il P e m e r ik s a a n De n g a n Tu j u a n Te r t e n t u BP K Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 N o .





Kerugian egara

2


3

Kekurangan Penerimaan Su b To t a l 1 Administrasi

4 6

210

1. 2 . 1 4 2 2 201

Ketidakhematan

34

Ketidakefisienan

3

Ketidake ekti an

42

Su b To t a l 2 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 8 SPI To t a l

821. 2 1.2 . 8 8 3 .6 2 7 .8 8 7 ,6 0 0 .

1

2 .2 1 0 0 .

8 00

2 8 0

1 .6 3 8 .6 5 0 ,5 4

2 2 9 5 4

5 .2 6 6 .5 3 8 ,1 4

-

erdasarkan Ta el 2.1 . hasil P TT yang dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012 mengungkapkan adanya 2 2 kasus kelemahan SPI dan 02 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan senilai p .2 . 8 1 uta. ari total kasus hasil temuan P TT terse ut se anyak 22 kasus merupakan temuan erdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengaki atkan kerugian potensi kerugian dan kekurangan penerimaan senilai p . 2 .88 0 uta. ekomendasi atas kasus kasus terse ut adalah penyetoran se umlah uang ke kas negara daerah perusahaan dan atau penyerahan aset. Selain temuan terse ut terdapat temuan ketidakhematan ketidakefisienan ketidake ekti an kelemahan SPI dan penyimpangan administrasi yang tidak memiliki dampak finansial tetapi memerlukan per aikan SPI dan atau tindakan administrati . dapun rin ian hasil P TT yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2012 serta kasus kasus yang sering ter adi di lingkungan pemerintah pusat pemerintah daerah dan antara lain se agai erikut. 1 .

P e m e r in t a h P u s a t Hasil P TT pada o ek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat mengungkapkan 88 kasus kelemahan SPI dan 2 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan senilai p1. 0. 8 uta. ari total temuan P TT di lingkungan pemerintah pusat se anyak 1 0 kasus merupakan temuan yang erdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengaki atkan kerugian potensi kerugian dan kekurangan penerimaan senilai p 2 . 8 uta. in ian temuan P TT pada pemerintah pusat dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Buku I IHPS

2 5

IHPS I Tahun 2012


Ta b e l 2 . 1 6 . Ke l o m p o k Te m u a n a t a s P e m e r ik s a a n De n g a n Tu j u a n Te r t e n t u p a d a P e m e r in t a h P u s a t P u sa t N o .





Kerugian egara

8

2 .0 1 8

2


1

0 .2

3

Kekurangan Penerimaan Su b To t a l 1 Administrasi

4 6

1 5 0

12

8.2 2 8 9 2 5 .5 5 8 ,3 6 -

Ketidakhematan

22

1.10

Ketidakefisienan

1

.

18

Ketidake ekti an

18

.2

2

Su b To t a l 2 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 8 SPI To t a l

1 1 5 88 3 5 3

1

8 4 5 .1 3 7 ,0 2

1 .7 7 0 .6 9 5 ,3 8

-

Hasil pemeriksaan atas PDTT di lingkungan pemerintah pusat menunjukkan ah a kasus kasus yang sering ter adi antara lain kele ihan pem ayaran selain kekurangan olume peker aan dan atau arang dan kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan pekerjaan. • Hasil PDTT di lingkungan pemerintah pusat antara lain mengungkapkan adanya kele ihan pem ayaran selain kekurangan olume peker aan dan atau arang se anyak 28 kasus senilai p .2 1 8 uta. Kasus kasus tersebut sering ter adi pada tema elan a pemerintah pusat yang dise a kan antara lain pe a at terkait kurang optimal melakukan pengendalian pelaksanaan peker aan penga as lapangan dan panitia penerima hasil peker aan tidak melakukan penilaian kem ali olume peker aan sesuai dengan hasil di lapangan serta rekanan yang tidak melaksanakan peker aan sesuai dengan kontrak. Re k o m e n d a s i Terhadap kasus kasus kele ihan pem ayaran selain kekurangan olume peker aan dan atau arang terse ut PK telah merekomendasikan antara lain memerintahkan pe a at terkait menarik kele ihan pem ayaran dari rekanan serta memberikan sanksi kepada pejabat terkait, pengaw as lapangan, dan panitia penerima yang lalai men alankan tugas.

2 6

Buku I IHPS


IHPS I Tahun 2012

• Hasil PDTT di lingkungan pemerintah pusat antara lain juga mengungkapkan adanya kekurangan penerimaan selain denda keterlam atan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara se anyak 2 kasus senilai p . 1 2 uta. Kasus kasus terse ut sering ter adi pada tema pendapatan pemerintah pusat yang antara lain disebabkan pejabat terkait tidak mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan negara penyedia arang asa tidak melaksanakan ke a i an sesuai kontrak dan rekanan tidak memenuhi ke a i an per an ian se a menye a. Re k o m e n d a s i Terhadap kasus- kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar mempertanggungjaw abkan hasil penerimaan atas pemanf aatan aset sesuai dengan ketentuan yang erlaku serta menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan untuk meningkatkan pengaw asan dan pengendalian pelaksanaan tugas yang dilakukan. 2 .

P e m e r in t a h Da e r a h Hasil P TT pada o ek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pro insi mengungkapkan 1 kasus kelemahan SPI dan 2 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan senilai p20. 1 uta. ari total temuan P TT di pemerintah pro insi se anyak 22 kasus merupakan temuan yang erdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengaki atkan kerugian dan kekurangan penerimaan senilai p20. 1 uta. Sementara itu, hasil PDTT atas 19 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah ka upaten kota mengungkapkan kasus kelemahan SPI dan 22 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan senilai p2 2.1 1 1 uta. ari total temuan P TT di ka upaten kota se anyak 1 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang erdampak finansial senilai p . 0 uta. in ian temuan P TT pada pemerintah daerah dapat dilihat pada Ta el 2.1 .

Buku I IHPS

2 7

IHPS I Tahun 2012


Ta b e l 2 . 1 7 . Ke l o m p o k Te m u a n a t a s P e m e r ik s a a n De n g a n Tu j u a n Te r t e n t u p a d a P e m e r in t a h Da e r a h P r o vin s i N o .


J u m la h Ka s u s

Ka b u p a t e n / Ko t a


J u m la h Ka s u s


Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan 1 2

Kerugian Daerah Potensi Kerugian Daerah

10 -

1.

3


12

1 .11

2 2

2 0 .4 7 9 ,5 1

Su b To t a l 1 4 6

2 -

16

8. 2 8 22. 21 1 . 01 8

1 6 5

9 7 .7 6 3 ,9 0

Administrasi

4

-

49

Ketidakhematan

-

-

6

1. 0 2

9 6 4

1 2. 20 2 1 5 4 .4 2 7 ,5 1

36 2 6 5

2 5 2 .1 9 1 ,4 1

Ketidake ekti an Su b To t a l 2

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern SPI To t a l

-

-

4 19 4 5

2 0 .4 7 9 ,5 1

-

-

-

P TT di lingkungan pemerintah daerah pro insi ka upaten kota menun ukkan kasus kasus yang sering ter adi antara lain permasalahan pengadaan barang dan asa erupa kekurangan olume peker aan dan atau arang serta kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan pekerjaan. • Hasil PDTT di lingkungan pemerintah daerah mengungkapkan kerugian daerah karena adanya kekurangan olume peker aan dan atau arang se anyak 2 kasus senilai p 2. 22 uta. Kasus kasus yang sering ter adi pada tema belanja pemerintah daerah tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait kurang optimal melakukan pengendalian pelaksanaan peker aan penga as lapangan dan panitia penerima arang peker aan tidak melakukan penilaian kem ali olume peker aan sesuai dengan kondisi di lapangan serta rekanan yang tidak melaksanakan peker aan sesuai dengan kontrak. Re k o m e n d a s i Terhadap kasus kasus kekurangan olume peker aan dan atau arang tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain memerintahkan pejabat terkait menarik kele ihan pem ayaran dari rekanan serta mem eri sanksi pe a at terkait penga as lapangan dan panitia penerima arang peker aan yang telah lalai melaksanakan tugas.

2 8

Buku I IHPS


IHPS I Tahun 2012

• Hasil PDTT di lingkungan pemerintah daerah antara lain juga mengungkapkan adanya kekurangan penerimaan aki at denda keterlam atan peker aan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas daerah se anyak kasus senilai p2. 2 uta. Kasus kasus yang sering ter adi di tema belanja pemerintah daerah tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait dan rekanan tidak ermat melaksanakan peker aannya penga asan pelaksanaan peker aan kurang optimal dan pem uatan erita ara Serah Terima ST peker aan tidak sesuai kenyataan di lapangan. Re k o m e n d a s i Terhadap kasus- kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain mem erikan sanksi kepada pe a at yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan meningkatkan penga asan pelaksanaan peker aan serta mengenakan denda keterlam atan pelaksanaan peker aan dan menyetorkannya ke kas daerah. 3 .

BU M N d a n BU M D Hasil P TT pada 18 o ek pemeriksaan di lingkungan mengungkapkan 101 kasus kelemahan SPI dan 1 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan senilai p .1 . 0 2 uta. ari total temuan P TT di lingkungan se anyak kasus merupakan temuan yang erdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengaki atkan kerugian potensi kerugian dan kekurangan penerimaan senilai p2. 08. 80 uta. Hasil pemeriksaan P TT pada 2 o ek pemeriksaan di lingkungan mengungkapkan 8 kasus kelemahan SPI dan 28 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan senilai p . 2 uta. ari total temuan P TT di lingkungan se anyak 22 kasus merupakan temuan yang erdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengaki atkan kerugian potensi kerugian dan kekurangan penerimaan senilai p . 0 uta. in ian temuan P TT pada dan dapat dilihat pada Ta el 2.18.

Buku I IHPS

2 9

IHPS I Tahun 2012


Ta b e l 2 . 1 8 . Ke l o m p o k Te m u a n a t a s P e m e r ik s a a n De n g a n Tu j u a n Te r t e n t u p a d a BU M N d a n BU M D BU M N N o .


J u m la h Ka s u s

BU M D J u m la h N il a i Ka s u s ( j u t a Rp )



Kerugian egara

aerah Perusahaan

2


3


4

Su b To t a l 1 Administrasi

aerah

10 16

2

1.0 2. 88 1.1

6 3 69

Ketidakefisienan Ketidake ekti an Su b To t a l 2

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 8 SPI To t a l

. 82

.11 2 . 4.424, 03

2 2

7 5 .5 3 6 ,0 3

-

2

-

43.310, 14

1

20. 8 8

-

1

2

9 1

6 3 9 .0 5 9 ,4 9

.2 1 8

101 2 5 5

9 6

2 .5 0 8 .5 4 9 ,8 0

Ketidakhematan 6

.0 8 88

2 -

6

3 .1 4 7 .6 0 9 ,2 9

2

2 6 ,5 2

8 3 6

7 5 .5 6 2 ,5 5

Hasil P TT di lingkungan dan menun ukkan kasus kasus yang sering terjadi antara lain kekurangan penerimaan dari koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS dan kele ihan pem ayaran selain kekurangan olume peker aan dan atau arang. • Hasil P TT di lingkungan dan antara lain mengungkapkan adanya kasus kekurangan penerimaan yang erasal koreksi perhitungan agi hasil dengan KKKS se anyak 2 kasus senilai p 8 . 8 uta. Kasus- kasus yang sering ter adi di tema pelaksanaan kontrak ker a sama minyak dan gas bumi tersebut dise a kan antara lain ketidak ermatan perhitungan klaim cost recovery oleh KKKS dan adanya ketidakpatuhan terhadap klausul KKS pedoman pedoman tata ker a serta ketentuan yang erlaku. Re k o m e n d a s i Terhadap kasus- kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas antara lain mengoreksi perhitungan agi hasil sesuai ketentuan yang erlaku. • Hasil P TT di lingkungan dan uga mengungkapkan adanya kerugian perusahaan aki at kele ihan pem ayaran selain kekurangan olume peker aan dan atau arang se anyak kasus senilai p .082 uta. Kasus kasus terse ut sering ter adi di tema operasional yang dise a kan antara lain pe a at terkait mem uat kuitansi tagihan yang tidak sesuai 3 0

Buku I IHPS


IHPS I Tahun 2012

dengan invoice; dan tidak mem erlakukan se ara tegas ketentuan yang telah ditetapkan seperti pem erian sanksi kepada pega ai yang menyele engkan uang perusahaan. Re k o m e n d a s i Terhadap kasus kasus kele ihan pem ayaran selain kekurangan olume peker aan dan atau arang terse ut PK telah merekomendasikan antara lain memerintahkan pe a at terkait untuk menyetorkan kele ihan pem ayaran ke kas negara perusahaan serta memberikan sanksi kepada pejabat terkait.

Respon Entitas Selama proses pemeriksaan dengan tu uan tertentu entitas telah menindaklan uti temuan ketidakpatuhan yang mengaki atkan kerugian potensi kerugian dan kekurangan penerimaan dengan penyetoran uang ke kas negara daerah perusahaan dan atau penyerahan aset senilai p .1 0 80 uta dengan rin ian temuan kerugian senilai p . 2 uta dan kekurangan penerimaan senilai p2.80 8 uta.

Buku I IHPS

3 1

IHPS I Tahun 2012

3 2

Buku I IHPS



IHPS I Tahun 2012

3 3

BAB 3 P e m a n t a u a n Tin d a k La n j u t Re k o m e n d a s i H a s il P e m e r ik s a a n d a n P e n y e l e s a ia n Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h erdasarkan hasil pemeriksaan Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 PK telah mem erikan 18 .8 2 rekomendasi senilai p80 triliun. ekomendasi terse ut harus ditindaklan uti oleh entitas yang diperiksa antara lain dengan melakukan per aikan SPI tindakan administrati dan atau penyetoran kas penyerahan aset ke negara daerah perusahaan. Hasil pemantauan tindak lan ut rekomendasi hasil pemeriksaan T HP PK Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 disa ikan pada Tabel 3.1. Ta b e l 3 . 1 . Da t a P e m a n t a u a n TLRH P Ta h u n 2 0 0 8 s . d . Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 ( nilai dalam juta rupiah) St a t u s P e m a n t a u a n Tin d a k La n j u t

Re k o m e n d a s i y a n g t e la h ditindaklanjuti d e n g a n p e n y e to ra n / p e n y e ra h a n a se t k e n e g a ra / d a e ra h / p e ru sa h a a n

Re k o m e n d a s i Se s u a i d e n g a n Re k o m e n d a s i

Entitas

Jm l Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah ( termasuk nak Perusahaan) H KKKS adan saha ainnya dan Saham Pemerintah 0 TO TAL

22.163 1

.

3.930

330

1 8 3 .8 6 2

N il a i 8.

.

.1

80. 1

.

11. 8 . 0 28

2.0

.1 8.

1

8. 21.

1 .2

. 8

2

N il a i

11.8 0

1 .

2.

Jm l

0

8 0 .9 7 0 .2 2 3 ,9 8

9 4 .6 8 9

Be l u m Se s u a i d a n Da l a m P r o s e s Tin d a k La n j u t

Jm l

0. 2 10 .2

0

08

3 1 .5 2 7 .3 6 8 ,7 2

N il a i

. 8 . 8

8

11.8

1.

2

4 3 .2 9 7

.

Jm l

. 2

. 8 .

N il a i

.

1 8

1

2 6 .2 9 5 .3 3 7 ,3 2

Jm l

1 . 2 . 2

N il a i

33

1

.

1

.

.1 0

. 00.

0

88

8

88 .

8

40

. 1 8

.

Tid a k Da p a t Ditindaklanjuti

Belum Ditindaklanjuti

141

4 5 .7 1 5

. 28

2 2 .8 0 9 .6 6 5 ,4 2

.8

N il a i 11

82

1

-

1 6 1

.

0.

8 0

. 81.

2

.2

.

8

-

3 3 7 .8 5 2 ,5 2

-

1 6 .9 0 1 .4 5 9 ,2 1

erdasarkan Ta el .1. dapat di elaskan ah a se anyak . 8 rekomendasi 1 0 senilai p 1 2 triliun telah ditindaklan uti sesuai dengan rekomendasi. Se anyak .2 rekomendasi 2 senilai p2 2 triliun ditindaklan uti elum sesuai dengan rekomendasi atau dalam proses tindak lan ut se anyak . 1 rekomendasi 2 8 senilai p22 80 triliun elum ditindaklan uti dan se anyak 1 1 rekomendasi 00 senilai p 8 miliar tidak dapat ditindaklan uti. Selain itu masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan PK Tahun 200 s.d. 200 yang elum sesuai dan dalam proses tindak lan ut se anyak 10.0 rekomendasi senilai p triliun serta elum ditindaklan uti se anyak . rekomendasi senilai p1 0 triliun. ekomendasi ini meliputi 2 dari seluruh rekomendasi PK Tahun 200 s.d. 200 . Se ara kumulati rekomendasi PK yang telah ditindaklan uti dengan penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara daerah perusahaan se ak Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 adalah senilai p1 0 triliun. ntuk mengetahui Buku I IHPS

IHPS I Tahun 2012


perkem angan data T HP selama semester I Tahun 2012 di a ah ini disa ikan data T HP Semester I Tahun 2012 di andingkan data T HP Semester II Tahun 2011 atas data se ak Tahun 2008. Ta b e l 3 . 2 . P e r k e m b a n g a n Da t a P e m a n t a u a n TLRH P Se l a m a Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 a t a s Da t a TLRH P Se j a k Ta h u n 2 0 0 8

( nilai dalam juta rupiah)

St a t u s P e m a n t a u a n Tin d a k La n j u t

Re k o m e n d a s i

Se s u a i d e n g a n Re k o m e n d a s i

Entitas

Jm l Semester I Tahun 2012

18 .8 2

Semester II Tahun 2011

1 2. 8

Perkembangan

21.

N il a i 80. .

0.22 .1

. 2 .08

Jm l 8

N il a i

. 8 1.


0

3.239

1. 2 . 1.

1. 1

. 2

Jm l 8 2

2 .2

.

1

.820

2 .2

.0 0

1

.

2.01 .28



N il a i

.2

Jm l 2

N il a i

. 1 30.963 1 .

2

22.80 . 1 . .2

2

1. 8 1 .8


Jm l

N il a i

161

.8 2 2

1 . 01.

1

.8 2 2

1 .

2

-

N il a i 21

2.81 2 8.

2

Selama Semester I Tahun 2012 entitas yang diperiksa telah menindaklan uti rekomendasi PK Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 dengan penyetoran se umlah uang ke kas negara daerah perusahaan dan atau penyerahan aset senilai p2 8 miliar. Persentase umlah rekomendasi yang telah ditindaklan uti sesuai dengan rekomendasi pada periode 2008 s.d. 2012 Semester I yaitu . 8 dari 18 .8 2 1 0 terlihat le ih esar di andingkan status lainnya. Hal ini menun ukkan ah a entitas yang diperiksa PK telah memperhatikan pelaksanaan tindak lan ut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

P e m a n t a u a n P e n y e l e s a ia n Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara daerah Semester I Tahun 2012 memuat data kerugian negara daerah periode akhir Tahun 200 s.d. Semester I Tahun 2012 dengan status penyelesaian kerugian negara daerah telah ditetapkan dan dalam proses penetapan . ata kerugian negara daerah periode akhir Tahun 200 s.d. Semester I Tahun 2012 merupakan data kerugian yang dimuat dalam IHPS Semester I Tahun 2012. Pada Semester I Tahun 2012 PK telah melakukan pemantauan atas penyelesaian kerugian negara daerah pada instansi pusat pemerintah daerah dan dengan akupan se esar 28 atau se umlah entitas dari 2.01 total entitas yang seharusnya dipantau. ata kerugian negara daerah mulai akhir Tahun 200 s.d. Semester I Tahun 2012 se anyak 1 .88 kasus senilai p . 0 8 miliar dengan penyelesaian erupa angsuran se anyak . 1 kasus senilai p 80 miliar pelunasan se anyak .812 kasus senilai p 0 miliar serta penghapusan se anyak 12 kasus senilai p12 miliar. Sisa kasus kerugian negara daerah pada akhir Semester I Tahun 2012 se anyak . kasus senilai p . 2 8 miliar. in ian data kerugian negara daerah periode akhir Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2012 disajikan pada Tabel 3.3. 3 4

Buku I IHPS


IHPS I Tahun 2012

Ta b e l 3 . 3 . Da t a La p o r a n Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h P e r io d e Ak h ir Ta h u n 2 0 0 3 s . d . Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 nilai dalam miliar rupiah dan ri u alas Su b y e k

Ke r u g ia n

M a ta U a n g

P e n a n g g u n g J a w a b Ke r u g ia n N e g a ra 1

Jm l Ka s u s

2

T

endahara

on endahara

GBP CAD J PY

I

Pihak Ketiga Pengelola Keuangan

To t a l

S I IDR U SD AU D GBP C AD JPY EU R DEM KSH S

To t a l V a l a s Eq u iva l e n

IDR

To t a l Ke r u g ia n N e g a r a

IDR

J m l Ka s u s

4

.128 . 88 3.909

S KSHS I S

An g s u r a n

N il a i

3

I T

P e m b a y a ra n

N il a i

5

441, 19 60.00 2, 000.00 820 0 02 . 2, 111.93 1 .1 39.60 2 .20 2 1.1 .8 1. 8 1

942 2. 0 888

2 .7 1 4 4 ,1 2 ,1 1 5 2 3 ,7 3 3 ,2 3 2 ,0

. 44, 14 9 3 ,5 4 3 8 .5 0 1 1 .9 3 9 9 .1 5 3 9 .6 0 4 7 .2 0 3 1 .1 7 7 3 .8 7 0 0 .0 0

1 . 22 1 1

1 .8 2, 43 4 2 8 ,9 9 1 4 ,3 2 6 .8 0 -

1 .8 4 7 ,1 4 1 6 .8 8 3

12 6 .8 1 2 -

4 .4 1 9

N il a i

9

36, 30 100, 02 8 28

.80 0, 11 2 3 4 ,7 7 5 2 ,8 3 5 .8 0 -

1 3 5 ,8 1

4 .6 4 0 ,6 8

J m l Ka s u s

8

1.1 8 . 1.949

-

39 4 .4 1 9 -

N il a i

7

21

1 0

6 .8 1 2

J m l Ka s u s

N il a i

1 1 = 3 -(7 + 9 )

1 2 = 4 -(6 + 8 + 1 0 )

80 1

8 33 4

2 8 60.00 2, 000.00 1 2 12

1.8 2 .082 1.

10 1 2 5 -

1 1 1 ,6 6 6 0 .0 0 2 ,0 0 0 .0 0

36 9 .9 4 6 -

5 0 0 ,8 3

5 6 4 ,8 0

Sis a

P e n g h a p u sa n

J m l Ka s u s

6

1 10 8 1 6 .8 8 3 -

Lu n a s

1 2 5

1 2 ,4 4

1 01 . 2, 111.93 1 .1 39.60 2 .20 2 1.1 .8 1.1 0 8 8

0 ,7 8

7 3 5 ,6 0

-

2 .1 7 6 ,9 2 ,1 1

1 8 1 5 1 1 9 9 3 9 5 2 3 ,7 4 7 3 3 ,2 3 1 3 7 3

.1 ,1 .9 .9 .1 .6 .2 .1 .8

2 0 3 5 0 0 7 7 -

1 .2 0 9 ,7 2 9 .9 4 6

3 .3 2 7 ,8 4

Total alas ekui alen yaitu total nilai kerugian negara daerah dalam aluta asing yang telah dikon ersi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 29 J uni 2012.

Pemantauan penyelesaian kerugian negara daerah pada Semester I Tahun 2012 menun ukkan ah a pada periode Semester I Tahun 2012 terdapat 10 kasus kerugian negara daerah senilai p2 28 miliar dengan penyelesaian erupa angsuran se anyak 18 kasus senilai p8 0 miliar dan pelunasan se anyak 18 kasus senilai p1 0 miliar. Sisa kasus kerugian negara daerah akhir Semester I Tahun 2012 yaitu se anyak 8 kasus senilai p2 miliar. in ian data kerugian negara daerah periode Semester I Tahun 2012 disajikan pada Tabel 3.4. Ta b e l 3 . 4 . H a s il P e m a n t a u a n P e n y e l e s a ia n Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h P e r io d e Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 nilai dalam miliar rupiah dan ri u alas Su b y e k P e n a n g g u n g Ja w a b Ke r u g ia n N e g a r a 1

T endahara T on endahara Pihak III Pengelola Keuangan To t a l

M a ta U a n g 2

I I I I IDR

P e m b a y a ra n

Ke r u g ia n Jm l Ka s u s

An g s u r a n Jm l Ka s u s

N il a i

3

4

3 81 21 1 0 5

5

0, 31 0 2 2 5 3 ,2 8

Lu n a s Jm l Ka s u s

N il a i 6

14 4 1 8

7

1 1 8 ,9 0

N il a i 8

2 11 1 8

Sis a


0, 00 0 0, 40 1 ,0 5

Jm l Ka s u s

N il a i

9

1 0

-

N il a i

1 1 = 3 -(7 + 9 )

-

J m l Ka s u s

1 2 = 4 -(6 + 8 + 1 0 )

1 -

-

-

-

-

10 8 7

0, 31 08 2 8 2 4 3 ,3 3

Total alas ekui alen yaitu total nilai kerugian negara daerah dalam aluta asing yang telah dikon ersi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 29 J uni 2012.

Buku I IHPS

3 5

IHPS I Tahun 2012


P e m a n t a u a n Te r h a d a p H a s il P e m e r ik s a a n BP K Be r in d ik a s i Tin d a k P id a n a y a n g Dis a m p a ik a n Ke p a d a In s t a n s i y a n g Be r w e n a n g ( Ap a r a t P e n e g a k H u k u m ) HP PK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang er enang se ak Tahun 200 s.d. Semester I Tahun 2012 se anyak 1 temuan senilai p .0 8 miliar. ari 1 temuan terse ut PK telah menyampaikan kepada Kepolisian egara I se anyak temuan Ke aksaan I se anyak 1 temuan dan Komisi Pem erantasan Korupsi KPK se anyak 108 temuan. Se ara keseluruhan instansi yang er enang telah menindaklan uti 18 temuan atau 8 1 yaitu pelimpahan kepada a aran penyidik lainnya se anyak temuan penyelidikan se anyak temuan penyidikan se anyak 8 temuan penuntutan proses peradilan se anyak 1 temuan onis anding kasasi se anyak 0 temuan dan penghentian penyidikan se anyak 11 temuan. dapun se anyak 1 temuan atau 1 elum ditindaklan uti atau elum ada in ormasi mengenai tindak lan utnya dari instansi yang berw enang.

3 6

Buku I IHPS


IHPS I Tahun 2012

3 7

BAB 4 Hasil Pemeriksaan yang Signifikan Selama Semester I Tahun 2012 PK telah men atat se umlah permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian aik pemerintah lem aga per akilan maupun seluruh pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan PK terse ut perlu mendapatkan perhatian pemangku kepentingan antara lain karena memuat hal hal se agai erikut temuan pemeriksaan ter adi se ara erulang di setiap HP temuan pemeriksaan terse ut ter adi di anyak entitas serta hasil pemeriksaan PK yang diperkirakan memiliki implikasi luas agi kepentingan masyarakat (nationwide impact) baik untuk saat ini maupun masa mendatang. Hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2012 yang perlu mendapatkan perhatian pemangku kepentingan antara lain se agai erikut.

P e r j a l a n a n Din a s Per alanan dinas adalah per alanan yang dilakukan oleh aparatur negara pemerintah ke luar tempat kedudukan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk kepentingan negara atas perintah pe a at yang er enang. Per alanan dinas dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan f ungsi guna menc apai tujuan organisasi satuan kerja. Di lingkungan pemerintah pusat, perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan sistem at cost yang diatur oleh Peraturan enteri Keuangan omor Tahun 200 . Sementara itu di lingkungan pemerintah daerah per alanan dinas sec ara umum masih menggunakan sistem lumsum meskipun di sejumlah daerah telah menggunakan sistem at cost. Pengaturan perjalanan dinas di daerah dilakukan melalui keputusan kepala daerah di setiap pro insi ka upaten kota. Penyimpangan elan a per alanan dinas memiliki dua implikasi yakni mengaki atkan kerugian negara daerah dan administrati . ata historis hasil pemeriksaan PK menunjukkan bahw a temuan terkait perjalanan dinas terjadi sec ara berulang dari tahun ke tahun serta ter adi di entitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Temuan penyimpangan per alanan dinas selama Semester I Tahun 2012 ukan merupakan pemeriksaan khusus BPK terhadap akun belanja perjalanan dinas. Pemeriksaan atas belanja perjalanan dinas tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan laporan keuangan dan PDTT. Dengan demikian, belum tentu kementerian lem aga atau pemerintah daerah yang tidak memiliki temuan penyimpangan per alanan dinas tidak ada penyimpangan. H a s il P e m e r ik s a a n Hasil pemeriksaan PK selama Semester I Tahun 2012 mengungkapkan adanya kerugian negara daerah aki at penyimpangan per alanan dinas di pemerintah pusat dan daerah se anyak 2 kasus senilai p .00 0 uta. ari total kerugian negara daerah terse ut se anyak 8 kasus senilai p 0.1 1 0 uta merupakan per alanan dinas fikti dan se anyak 1 kasus senilai p .8 uta merupakan per alanan dinas ganda dan atau per alanan dinas mele ihi standar yang ditetapkan. Buku I IHPS

IHPS I Tahun 2012


erdasarkan lokus ke adiannya penyimpangan per alanan dinas le ih anyak terjadi di pemerintah daerah dibanding pemerintah pusat. Total kerugian daerah aki at penyimpangan per alanan dinas se anyak 1 kasus senilai p .288 1 uta sedangkan kerugian negara se anyak kasus senilai p20. 1 uta. Ta b e l 4 . Te m u a n P e r j a l a n a n Din a s Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 ( nilai dalam juta rupiah)

Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h Entitas

To t a l Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h P e r j a l a n a n Din a s Ka s u s

To t a l P u s a t Daerah Pro insi Kabupaten Kota To t a l Da e r a h * ) To t a l P u s a t d a n Da e r a h

6 6 18 1 8

N il a i 2 0 .7 1 6 ,5 6 8.01 82 .0 0 0 .221

Be l a n j a P e r j a l a n a n Dinas Fiktif Ka s u s

N il a i

2 4 6 8 8

Bia y a P e r j a l a n a n Din a s Ga n d a d a n At a u M e l e b ih i Standar Yang Dit e t a p k a n Ka s u s

Ad m in is t r a s i

N il a i

Ka s u s

P e n y e to ra n

N il a i

9 .2 7 8 ,4 6

4 2

1 1 .4 3 8 ,1 0

2 6

5 .7 8 5 ,1 7

6.011, 20 21. . 1

12 90 29

2.00 1 . .

4 8 16

. 8. . 2

2

8 8

1 9 3

5 6 .2 8 8 ,5 1

6 2

3 0 .8 5 3 ,0 4

1 3 1

2 5 .4 3 5 ,4 7

7 8

1 6 ,7 5 8 .2 3

2 5 9

7 7 .0 0 5 ,0 7

8 6

4 0 .1 3 1 ,5 0

1 7 3

3 6 .8 7 3 ,5 7

1 0 4

2 2 .5 4 3 ,4 0

Keterangan: Total nilai temuan di daerah termasuk temuan dari K T 2010 di empat ka upaten yang diperiksa pada Semester I Tahun 2012.

ari total kerugian negara elan a per alanan dinas di pemerintah pusat se anyak 2 kasus senilai p .2 8 uta merupakan per alanan dinas fikti . dapun se anyak 2 kasus senilai p11. 8 10 uta merupakan per alanan dinas ganda dan atau per alanan dinas mele ihi standar yang ditetapkan. Sementara itu dari total kerugian daerah elan a per alanan dinas di pemerintah daerah se anyak 2 kasus senilai p 0.8 0 uta merupakan per alanan dinas fikti dan se anyak 1 1 kasus senilai p2 . uta merupakan per alanan dinas ganda dan atau per alanan dinas mele ihi standar yang ditetapkan. Selain temuan kerugian negara daerah PK uga mengungkapkan penyimpangan ketentuan per alanan dinas yang ersi at administrati seperti penyertaan ukti per alanan dinas yang tidak lengkap tidak alid dalam laporan pertanggung a a an per alanan dinas. Selama Semester I Tahun 2012 penyimpangan administrasi elan a per alanan dinas se anyak 10 kasus dengan rin ian ter adi di pemerintah daerah se anyak 8 kasus dan di pemerintah pusat se anyak 2 kasus. PK telah mengidentifikasi modus penyimpangan per alanan dinas yang sering dilakukan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bentuk- bentuk penyimpangan elan a per alanan dinas yang dilakukan antara lain se agai erikut.

3 8

Buku I IHPS


IHPS I Tahun 2012

a.

Per alanan dinas tidak dilaksanakan namun tetap dipertanggung a a kan dan dananya tetap di airkan fikti

b.

Per alanan dinas rangkap Pegaw ai melaksanakan perjalanan dinas rangkap ( lebih dari satu perjalanan dinas yang dilaksanakan pada tanggal dan hari yang sama .

c .

Per alanan dinas dilakukan namun harga tiket tidak sesuai dengan yang se enarnya Pega ai melaksanakan per alanan dinas dengan tiket harga promo namun mereka men atat ulang tiket dengan harga yang dimaksimalkan sesuai pagu di SPPD.

d.

Perjalanan dinas dilaksanakan menggunakan maskapai penerbangan X , namun dipertanggung a a kan menggunakan tiket maskapai yang le ih mahal

e.

Perjalanan dinas dilaksanakan menggunakan maskapai tertentu, namun nilai tari pesa at dan atau hari tanggal ke erangkatan er eda dengan ukti pertanggung a a an dan

f.

Tiket yang di adikan ukti pertanggung a a an tidak sesuai dengan mani es.

Penyimpangan pelaksanaan per alanan dinas yang selalu erulang antara lain dise a kan pega ai yang melaksanakan per alanan dinas tidak mematuhi ketentuan pertanggung a a an per alanan dinas pengendalian pelaksanaan kegiatan per alanan dinas oleh atasan langsung lemah pe a at terkait tidak mem erifikasi ukti pertanggung a a an se ara memadai serta terdapat iro per alanan yang menyediakan tiket palsu boarding pass palsu, dan b ill hotel palsu. Re k o m e n d a s i Terhadap penyimpangan pelaksanaan elan a per alanan dinas terse ut PK telah merekomendasikan kepada entitas antara lain mempertanggung a a kan pelaksanaan per alanan dinas serta menyetorkan kele ihan pem ayaran ke kas negara daerah. Selain itu PK uga telah merekomendasikan pem erian sanksi kepada pe a at pega ai yang melakukan penyimpangan per alanan dinas. Selama proses pemeriksaan BPK di Semester I Tahun 2012, instansi pemerintah pusat dan daerah telah menindaklan uti rekomendasi PK dengan menyetor uang ke kas negara daerah senilai p22. 0 uta sekitar 2 2 dari total kerugian negara daerah dari per alanan dinas dengan rin ian penyetoran oleh pemerintah pusat p . 8 1 uta dan pemerintah daerah p1 . 8 2 uta.

Buku I IHPS

3 9

IHPS I Tahun 2012

P ro g ra m


KTP El e k t r o n ik

Program Pener itan omor Induk Kependudukan IK asional dan Penerapan KTP elektronik er asis IK asional merupakan program strategis nasional idang Kependudukan dan Pen atatan Sipil. Pelaksanaan program pener itan IK dan penerapan KTP elektronik merupakan implementasi amanat omor 2 Tahun 200 tentang dministrasi Kependudukan serta pen a aran isi untuk me u udkan terti administrasi kependudukan. Pemerintah telah mengalokasikan dana yang ukup esar untuk mendukung pelaksanaan program idang kependudukan dan atatan sipil terse ut. ealisasi P untuk kegiatan pener itan IK asional pada irektorat enderal Kependudukan dan atatan Sipil it en uk apil dari Tahun 200 s.d. 2010 senilai p . 2 uta. dapun realisasi P Tahun 2010 yang terkait langsung dengan Program Pener itan IK asional pada pro insi dan 12 ka upaten kota yang diu i petik hanya Pro insi a a Tengah yang menganggarkan antuan keuangan senilai p . 2 uta. Hasil pemeriksaan BPK terhadap dua program kependudukan dan c atatan sipil tersebut mengungkapkan permasalahan e ekti itas dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang undangan dalam pelaksanaan Program Pener itan IK asional dan Penerapan KTP lektronik er asis IK asional. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahw a Pelaksanaan Program Pener itan IK asional dan Penerapan KTP elektronik er asis IK asional Tahun 2011 elum e ekti dan Pelaksanaan pengadaan KTP elektronik elum sepenuhnya mematuhi Peraturan Presiden omor Tahun 2010. Temuan ketidake ekti an terse ut terdapat pada setiap tahapan program mulai dari peren anaan pelaksanaan hingga tahap monitoring dan e aluasi mone kegiatan. Sec ara umum hasil pemeriksaan BPK terhadap kedua program kependudukan dan atatan sipil terse ut mengungkapkan temuan ketidake ekti an se anyak 1 kasus senilai p .0 0 uta se anyak kasus ketidakhematan senilai p 0 8 uta se anyak 2 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi e ekti itas dan ketidakpatuhan yang mengaki atkan indikasi kerugian negara se anyak kasus senilai p . 10 uta potensi kerugian negara se anyak kasus senilai p28. 0 1 uta penyimpangan administrasi se anyak kasus. Atas indikasi kerugian negara dan potensi kerugian negara tersebut, telah ditindaklan uti dengan penyetoran ke kas negara senilai p 0. 8 1 uta. Temuan hasil pemeriksaan kiner a Program Pener itan IK asional antara lain •

4 0

Standard operating procedure ( SOP) Pemutakhiran dan Konsolidasi Database Kependudukan tidak lengkap dan S P Kegiatan Pener itan Surat Pem eritahuan IK asional tidak disusun

Buku I IHPS


IHPS I Tahun 2012

Sum er daya manusia pengelola Sistem In ormasi dministrasi Kependudukan SI K elum sesuai standar ke utuhan umlah dan standar kompetensi yang ditetapkan dan aporan hasil kegiatan mone pada Program Pener itan ditindaklan uti.

IK

asional elum

Temuan terse ut mengaki atkan antara lain tu uan kegiatan pener itan IK asional tidak ter apai pengelolaan pelayanan data kependudukan kurang optimal dan tidak dapat memonitor pen apaian sasaran dan target kiner a yang telah ditetapkan. Hal terse ut dise a kan antara lain pe a at terkait elum optimal dalam menyusun regulasi dan ke i akan terkait administrasi kependudukan penetapan administrator dan operator data ase tidak erdasarkan standar kualifikasi yang telah ditetapkan dan elum men alankan tugas dan ke a i annya se ara optimal dalam melaksanakan mone . PK telah merekomendasikan kepada enteri alam egeri antara lain agar memerintahkan pe a at terkait diantaranya untuk menyusun dan menetapkan S P Pener itan IK asional menetapkan tata ara dan prosedur pemeliharaan pengamanan dan penga asan data ase kependudukan dan melakukan e aluasi atas kiner a tim mone pada tingkat pusat dan pro insi ka kota. Sementara itu temuan hasil pemeriksaan kiner a Penerapan KTP lektronik er asis IK asional antara lain peker aan personalisasi tidak men apai target yang ditetapkan dalam kontrak. Konsorsium rekanan yang ditun uk tidak dapat memenuhi umlah pen apaian KTP lektronik Tahun 2011 yang telah ditetapkan dalam kontrak. Target yang telah ditetapkan dalam kontrak Tahun 2011 adalah se anyak .01 . 00 KTP lektronik diter itkan dan didistri usikan ke ke amatan. amun demikian sampai dengan 1 esem er 2011 terealisasi se anyak 1. . KTP lektronik atau 2 1 yang sudah selesai dipersonalisasi dan se anyak 8. 0 KTP lektronik atau 0 0 yang sudah dikirimkan ke ke amatan. ki atnya konsorsium tidak dapat memenuhi umlah pen apaian KTP lektronik Tahun 2011 yang telah ditetapkan dalam kontrak. Hal terse ut ter adi karena Konsorsium Per etakan egara epu lik Indonesia P I kurang erupaya dalam pemenuhan umlah pener itan KTP lektronik Tahun 2011 sesuai dengan kontrak. PK merekomendasikan kepada enteri alam egeri mem erikan teguran kepada konsorsium agar menyelesaikan permasalahan perangkat dan masalah yang terkait dengan peker aan aringan komunikasi data arkomdat yang ada di pusat dan daerah menetapkan ketentuan yang seragam dan aku terkait per aikan data penduduk pada saat perekaman serta menyempurnakan S P Pendistri usian KTP lektronik. J a k a r t a , Se p t e m b e r 2 0 1 2 BADAN P EM ERIKSA KEU AN GAN REP U BLIK IN DO N ESIA Buku I IHPS

4 1


IHPS I Tahun 2012

i


i

DAFTAR TABEL

ii

DAFTAR GRAFIK

iii

DAFTAR LAMPIRAN

iv

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan

1

BAB 2

Resume Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2012

5

BAB 3

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ( LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga ( LKKL)

13

BAB 4

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD)

37

BAB 5

Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya

63

DAFTAR SIN GKATAN DAN AKRO N IM

69

LAM P IRAN

Buku II IHPS

IHPS I Tahun 2012


DAFTAR TABEL

ii

2.1.

Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012

2.2.

Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan

2.3.

Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan Keuangan

3.1.

Perkembangan Opini LKKL Tahun 2006 s.d. 2011

3.2.

Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2011

3.3.

Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan KK Tahun 2011

4.1.

Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006 s.d. 2011

4.2.

Opini LKPD Tahun 2006 s.d. 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

4.3.

Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2011

4.4.

Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan KP Tahun 2011

5.1.

Cakupan Pemeriksaan atas LK BUMN dan Badan Lainnya

5.2.

Opini atas LK BUMN dan Badan Lainnya

5.3.

Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LK BUMN dan Badan Lainnya

5.4.

Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan K Lainnya

Buku II IHPS

dan adan


IHPS I Tahun 2012

DAFTAR GRAFIK 2.1.

Persentase Kasus Kerugian

2.2.

Persentase Kasus Potensi Kerugian

2.3.

Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan

4.1.

Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006 s.d. 2011

4.2.

Opini LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Buku II IHPS

iii

IHPS I Tahun 2012


DAFTAR LAM P IRAN 1.

a ar ekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian Hasil Pemeriksaan aporan Keuangan Semester I Tahun 2012

2.

a ar ekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012

3.

a ar ekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012

4.

a ar pini aporan Keuangan Kementerian egara em aga dan adan Lainnya Tahun 2006 s.d. 2011

5.

a ar Kelompok dan enis Temuan Kelemahan SPI Pemeriksaan aporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2011

6.

a ar Kelompok dan enis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan aporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2011

7.

a ar Kelompok Temuan menurut ntitas Pemeriksaan aporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2011

8.

a ar pini aporan Keuangan Pemerintah aerah Tahun 200 s.d. 2011

9.

a ar Kelompok dan enis Temuan Kelemahan SPI Pemeriksaan aporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011

10.

a ar Kelompok dan enis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan aporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011

11.

a ar Kelompok Temuan menurut ntitas Pemeriksaan aporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011

12.

a ar Kelompok dan enis Temuan Kelemahan SPI Pemeriksaan aporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya Tahun 2011

13.

a ar Kelompok dan enis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan aporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya Tahun 2011

14.

a ar Kelompok Temuan menurut ntitas Pemeriksaan aporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya Tahun 2011

15.

iv

a ar aporan Hasil Pemeriksaaan HP Semester I Tahun 2012

Buku II IHPS


IHPS I Tahun 2012

1

BAB 1 Ga m b a r a n U m u m

P e m e r ik s a a n Ke u a n g a n

Pengertian Pemeriksaan Keuangan Sesuai dengan mandat Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J aw ab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan ( LK) yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai ( reasonab le assurance) bahw a LK telah disajikan sec ara w ajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas LK pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta badan lainnya termasuk BUMN.

Tu j u a n P e m e r ik s a a n Ke u a n g a n Pemeriksaan atas LK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kew ajaran inf ormasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat ( 1) , opini merupakan pernyataan prof esional pemeriksa mengenai kew ajaran inf ormasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria ( a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, ( b) kec ukupan pengungkapan ( adeq uate disclosures) , ( c ) kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan d e ekti itas sistem pengendalian intern SPI . Pemeriksaan LK yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ( SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. Berdasarkan SPKN, disebutkan bahw a laporan hasil pemeriksaan ( LHP) atas LK harus mengungkapkan bahw a pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian LK. Selanjutnya mengenai pelaporan tentang pengendalian intern, SPKN mengatur bahw a laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “ kondisi yang dapat dilaporkan” .

O p in i P e m e r ik s a a n Ke u a n g a n eru uk pada uletin Teknis ultek 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah paragraf 13 tentang J enis Opini. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni. •

W a j a r Ta n p a P e n g e c u a l ia n ( W TP ) memuat suatu pernyataan bahw a laporan keuangan menyajikan sec ara w ajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP) . Sesuai dengan Standar Prof esional Akuntan Publik ( SPAP) yang diberlakukan dalam SPKN, BPK dapat memberikan opini w ajar tanpa pengec ualian dengan paragraf penjelas ( W TP- DPP) karena Buku II IHPS

IHPS I Tahun 2012


keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambahkan suatu paragra pen elasan dalam HP se agai modifikasi dari opini TP. •

W a j a r De n g a n P e n g e c u a l ia n ( W DP ) memuat suatu pernyataan bahw a laporan keuangan menyajikan sec ara w ajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kec uali untuk dampak hal- hal yang berhubungan dengan yang dikec ualikan.

•

Tid a k W a j a r ( TW ) memuat suatu pernyataan ah a laporan keuangan tidak menyajikan sec ara w ajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.

•

P e r n y a t a a n M e n o l a k M e m b e r ik a n O p in i atau Tid a k M e m b e r ik a n P e n d a p a t ( TM P ) menyatakan ah a pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

Penyusunan dan penya ian atas laporan keuangan adalah tanggung a a entitas sedangkan tanggung jaw ab BPK terletak pada pernyataan pendapat/opini atas LK berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan sec ara independen dan dengan integritas tinggi.

Sis t e m


Salah satu kriteria pem erian opini adalah e aluasi atas e ekti itas SPI. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah diranc ang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ( PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP . SPI meliputi lima unsur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, inf ormasi dan komunikasi, serta pemantauan. SPI dinyatakan e ekti apa ila mampu mem erikan keyakinan memadai atas ter apainya e ekti itas dan efisiensi pen apaian tu uan entitas keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku. ingkungan pengendalian yang di iptakan seharusnya menim ulkan perilaku positi dan kondusif untuk menerapkan SPI yang didesain untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan atas SPI dikelompokkan dalam tiga kategori yakni. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan penc atatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan program kegiatan pada entitas yang diperiksa.

2

Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada tidak adanya struktur pengendalian intern atau e ekti itas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Buku II IHPS


IHPS I Tahun 2012

Ke p a t u h a n Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap ketentuan perundangundangan. Salah satu hasil pemeriksaan atas LK berupa laporan kepatuhan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan, administrasi ketidakekonomisan ketidakefisienan dan ketidake ekti an se agai berikut. Kerugian negara/daerah/perusahaan adalah berkurangnya kekayaan negara/ daerah erupa uang surat erharga dan arang yang nyata dan pasti umlahnya sebagai akibat perbuatan melaw an hukum, baik sengaja maupun lalai. Potensi kerugian negara/daerah/perusahaan adalah suatu perbuatan melaw an hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan arang yang nyata dan pasti umlahnya. Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara daerah perusahaan tetapi tidak atau elum masuk ke kas negara daerah perusahaan karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional tetapi penyimpangan terse ut tidak mengaki atkan kerugian atau potensi kerugian negara daerah perusahaan tidak mengurangi hak negara daerah perusahaan kekurangan penerimaan tidak mengham at program entitas dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana. Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan inp ut dengan harga atau kuantitas kualitas yang le ih tinggi dari standar kuantitas kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada w aktu yang sama. Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas kualitas input untuk satu satuan output yang le ih esar dari seharusnya. Temuan mengenai ketidake ekti an erorientasi pada pen apaian hasil outcome) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan man aat atau hasil yang diren anakan serta ungsi instansi yang tidak optimal sehingga tu uan organisasi tidak ter apai. Selain itu, BPK juga melakukan penilaian terhadap kec ukupan pengungkapan inf ormasi dalam LK dan kesesuaian LK dengan SAP sebagai dasar pemberian opini atas LK.

Buku II IHPS

3

IHPS I Tahun 2012


La p o r a n Ke u a n g a n Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahw a Presiden menyampaikan ranc angan undang- undang tentang pertanggungjaw aban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara ( APBN) kepada Dew an Perw akilan Rakyat ( DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambatlambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak tidaknya meliputi laporan realisasi P nera a laporan arus kas, dan c atatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. emikian uga halnya dengan gu ernur upati alikota menyampaikan ran angan peraturan daerah tentang pertanggungjaw aban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD) kepada Dew an Perw akilan Rakyat Daerah ( DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambatlambatnya enam bulan setelah tahun anggaran erakhir. aporan keuangan dimaksud setidak tidaknya meliputi laporan realisasi P nera a laporan arus kas K dan atatan atas laporan keuangan ( CaLK) , yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah dan badan lainnya. Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat ( 1) dan Pasal 31 ayat ( 1) undang- undang tersebut, dinyatakan bahw a pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambatlambatnya dua bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 menyatakan bahw a Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada PK paling lam at tiga ulan setelah tahun anggaran erakhir dan Pasal undang undang terse ut menyatakan ah a gu ernur upati alikota menyampaikan laporan keuangannya kepada PK paling lam at tiga ulan setelah tahun anggaran berakhir.

4

Memenuhi ketentuan tersebut, pada Semester I Tahun 2012 BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat ( LKPP) , laporan keuangan kementerian/lembaga ( LKKL) , dan laporan keuangan pemerintah daerah KP tingkat pro insi ka upaten kota. Pada tingkat pusat aik pemerintah maupun BPK telah dapat memenuhi amanat undang- undang tersebut dengan tepat w aktu, dan BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2011 kepada DPR pada tanggal 28 ei 2012. amun pada tingkat daerah PK aru menyelesaikan 2 hasil pemeriksaan atas LKPD dari 524 Pemerintah Daerah karena masih c ukup banyak daerah yang belum dapat memenuhi jadw al w aktu penyerahan LKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004. Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 6 LK badan lainnya yang pemeriksaannya diatur sec ara khusus berdasarkan peraturan tersendiri.

Buku II IHPS


IHPS I Tahun 2012

5

BAB 2 Re s u m e P e m e r ik s a a n Ke u a n g a n Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 Sesuai Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003, BPK berw enang untuk melakukan pemeriksaan keuangan atas KPP KK KP tingkat pro insi ka upaten kota serta LK badan lainnya termasuk badan usaha milik negara ( BUMN) . Dalam Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan TA 2011 atas LKPP, LK Bendahara Umum Negara ( BUN) , 89 LKKL ( termasuk 4 LHP dukungan atas LK Bagian Anggaran ( BA) 999) , 426 LKPD, serta 6 LK badan lainnya termasuk BUMN. Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan keuangan atas 4 LKPD TA 2010. Pemeriksaan keuangan terse ut meliputi nera a laporan la a rugi laporan realisasi anggaran atau laporan surplus defisit atau laporan akti itas laporan peru ahan ekuitas dan rasio modal serta K. in ian nera a adalah aset senilai p .0 triliun, kew ajiban senilai Rp3.400, 29 triliun, dan ekuitas senilai Rp2.647, 68 triliun. in ian meliputi pendapatan senilai p1. 1 12 triliun elan a senilai p1. 8 21 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp154, 68 triliun. Hasil pemeriksaan keuangan disa ikan dalam tiga kategori yaitu opini SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundangundangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam HP dan dinyatakan dalam se umlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau le ih permasalahan kelemahan SPI dan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengaki atkan kerugian negara daerah perusahaan potensi kerugian negara daerah perusahaan kekurangan penerimaan penyimpangan administrasi ketidakhematan ketidakefisienan ketidake ekti an. Setiap permasalahan merupakan agian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester IHPS ini dise ut dengan istilah “ k a s u s ” . Namun, istilah kasus di sini tidak selalu erimplikasi hukum atau erdampak finansial.

O p in i Atas LKPP, BPK memberikan opini W DP, sedangkan terhadap 86 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2011, BPK memberikan opini W TP atas 66 LKKL, opini W DP atas 18 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP pada 2 LKKL. Adapun terhadap 426 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini W TP atas 67 pemerintah daerah, opini W DP atas 316 pemerintah daerah, opini TW atas 5 pemerintah daerah, dan opini TMP atas 38 pemerintah daerah. Adapun terhadap LK BUMN dan badan lainnya Tahun 2011, BPK memberikan opini W TP untuk LK Bank Indonesia ( BI) , LK L oan A sian D evelop ment B ank ( ADB) 2575INO pada R ural I nf rastructure S up p ort ( RIS) P rogram to th e Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM) Mandiri P roj ect II Direktorat J enderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum ( PU) , LK L oan ADB 2654- INO pada M etrop olitan Sanitation Management and ealt ro ect ( MSMHP) Direktorat J enderal Cipta Karya Kementerian PU, dan LK PT J aminan Sosial Tenaga Kerja ( J amsostek) . BPK Buku II IHPS

IHPS I Tahun 2012


juga telah memberikan opini W DP untuk LK Penyelenggara Ibadah Haji ( PIH) Tahun 2011 1 2H dan T P untuk K em aga Pen amin Simpanan PS Tahun 2011. in ian opini pemeriksaan keuangan dapat dilihat di Ta el 2.1. Ta b e l 2 . 1 . O p in i P e m e r ik s a a n La p o r a n Ke u a n g a n Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 J e n is LK

O p in i W TP

%

W DP

%

LKPP

-

0%

1

100%

LKKL

66

77%

18

21%

LKPD

67

16%

316

LK BUMN dan badan lainnya

4

66%

1

Sis t e m

TW

J u m la h

%

TM P

%

0%

-

0%

1

-

0%

2

2%

86

74%

5

1%

38

9%

426

17%

0

0%

1

17%

6

-


Hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2012 menunjukkan adanya 5.036 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. umlah kasus tiap tiap kelompok temuan disa ikan dalam Ta el 2.2. Ta b e l 2 . 2 . Ke l o m p o k Te m u a n SP I a t a s P e m e r ik s a a n Ke u a n g a n N o .



1


2.050

2


1.964

3


1.022

J u m la h

5 .0 3 6

Ke p a t u h a n t e r h a d a p Ke t e n t u a n P e r u n d a n g - u n d a n g a n

6

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan mengaki atkan kerugian negara daerah perusahaan potensi kerugian negara daerah perusahaan kekurangan penerimaan penyimpangan administrasi ketidakhematan ketidakefisienan dan ketidake ekti an. Hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2012 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan se anyak . 0 kasus senilai p .001. 0 uta. umlah dan nilai tiap tiap kelompok temuan disa ikan dalam Tabel 2.3.

Buku II IHPS


IHPS I Tahun 2012

Tabel 2. . Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan Keuangan N o .


J u m la h Ka s u s



Kerugian egara

aerah Perusahaan

2


3


aerah Perusahaan

Su b To t a l 1

2.004

1.159.769, 42

426

3.205.164, 77

1.113

849.463, 19

3 .5 4 3

5 .2 1 4 .3 9 7 ,3 8

4

Administrasi

2.702

-

5

Ketidakhematan

277

281.232, 51

6

Ketidakefisienan

2

537, 50

7

Ketidake ekti an

380

1.505.408, 67

Su b To t a l 2

3 .3 6 1

1 .7 8 7 .1 7 8 ,6 8

J u m la h

6 .9 0 4

7 .0 0 1 .5 7 6 ,0 6

Berdasarkan Tabel 2.3., hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2012 menemukan sebanyak 6.904 kasus senilai Rp7.001.576, 06 juta. Sub Total 1 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengaki atkan kerugian potensi kerugian dan kekurangan penerimaan sebanyak 3.543 kasus senilai Rp5.214.397, 38 juta. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara daerah perusahaan atau penyerahan aset. Su Total 2 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengaki atkan penyimpangan administrasi ketidakhematan ketidakefisienan dan ketidake ekti an se anyak . 1 kasus senilai Rp1.787.178, 68 juta. ekomendasi PK atas kasus terse ut adalah tindakan administrati dan atau perbaikan SPI. in ian kasus kerugian negara daerah perusahaan se anyak 2.004 kasus senilai Rp1.159.769, 42 juta disa ikan pada ampiran 1. Kerugian negara daerah perusahaan antara lain kekurangan olume peker aan dan atau arang kele ihan pem ayaran selain kekurangan olume peker aan dan atau arang elan a tidak sesuai atau mele ihi ketentuan iaya per alanan dinas ganda dan atau mele ihi standar yang ditetapkan pem ayaran honorarium ganda dan atau mele ihi standar yang ditetapkan penggunaan uang arang untuk kepentingan pri adi elan a per alanan dinas fikti dan elan a atau pengadaan fikti lainnya. Persentase kasus kerugian yang anyak ter adi disa ikan dalam rafik 2.1.

Buku II IHPS

7

IHPS I Tahun 2012

Badan Pemeriksa Keuangan Grafik 2.1. Persentase Kasus Kerugian

Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h / P e r u s a h a a n 16%

Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang

23%

Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang

4%

Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan

4%

Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi

5% 17%

7%

Belanja Perjalanan Dinas Fiktif Belanja atau pengadaan f iktif lainnya

8% 16%

Lain- lain

rafik 2.1. menya ikan kasus kasus kerugian yang anyak ter adi yaitu kasus kekurangan olume peker aan dan atau arang se anyak dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp131.782, 36 juta;

kasus 2

kasus kele ihan pem ayaran selain kekurangan olume peker aan dan atau barang sebanyak 335 kasus ( 17% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp168.221, 30 juta; kasus elan a tidak sesuai atau mele ihi ketentuan se anyak 10 kasus 1 dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp103.863, 48 juta; kasus iaya per alanan dinas ganda dan atau mele ihi standar yang ditetapkan sebanyak 166 kasus ( 8% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp34.598, 05 juta; kasus pem ayaran honorarium ganda dan atau mele ihi standar yang ditetapkan sebanyak 142 kasus ( 7% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp41.160, 34 juta; kasus penggunaan uang arang untuk kepentingan pri adi se anyak 102 kasus ( 5% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp62.638, 96 juta; kasus elan a per alanan dinas fikti se anyak 8 kasus kerugian) senilai Rp34.912, 08 juta;

dari seluruh kasus

kasus elan a atau pengadaan fikti lainnya se anyak 8 kasus kasus kerugian) senilai Rp34.420, 54 juta; dan

dari seluruh

8

kasus kerugian lainnya, di antaranya pemahalan harga ( mark up spesifikasi arang asa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak dan rekanan pengadaan arang asa tidak menyelesaikan peker aan.

Buku II IHPS


IHPS I Tahun 2012

in ian kasus potensi kerugian negara daerah perusahaan se anyak 26 kasus senilai Rp3.205.164, 77 juta disa ikan dalam ampiran 2. Potensi kerugian negara daerah perusahaan di antaranya ter adi karena aset dikuasai pihak lain aset tidak diketahui ke eradaannya piutang pin aman atau dana ergulir yang erpotensi tidak tertagih dan ketidaksesuaian peker aan dengan kontrak tetapi pem ayaran peker aan elum dilakukan sebagian atau seluruhnya. Persentase kasus potensi kerugian yang banyak ter adi disa ikan dalam rafik 2.2. Grafik 2.2. P e r s e n t a s e Ka s u s P o t e n s i Ke r u g ia n

P o t e n s i Ke r u g ia n Aset dikuasai pihak lain 21% 7%

25% Aset tidak diketahui keberadaannya

Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih

22%

25%

Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya Lain- lain

rafik 2.2. menya ikan kasus kasus potensi kerugian yang anyak ter adi yaitu kasus aset dikuasai pihak lain sebanyak 108 kasus ( 25% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp1.045.562, 22 juta; kasus aset tidak diketahui ke eradaannya se anyak 10 kasus 2 kasus potensi kerugian) senilai Rp1.297.222, 24 juta;

dari seluruh

kasus piutang pin aman atau dana ergulir yang erpotensi tidak tertagih sebanyak 92 kasus ( 22% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp468.150, 19 juta; kasus ketidaksesuaian peker aan dengan kontrak tetapi pem ayaran peker aan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 29 kasus ( 7% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp92.110, 16 juta; dan Kasus potensi kerugian lainnya, di antaranya rekanan belum melaksanakan kew ajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, dan peman aatan arang dan pem erian asilitas tidak sesuai ketentuan dan pembelian aset yang berstatus sengketa.

Buku II IHPS

9

IHPS I Tahun 2012


in ian kasus kekurangan penerimaan se anyak 1.113 kasus senilai Rp849.463, 19 juta disajikan dalam Lampiran 3. Kekurangan penerimaan di antaranya terjadi karena penerimaan negara daerah lainnya selain denda keterlam atan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara daerah perusahaan denda keterlam atan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara daerah perusahaan penggunaan langsung penerimaan negara daerah dan pengenaan tari pa ak Penerimaan egara ukan Pa ak P P le ih rendah dari ketentuan. Persentase kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi disajikan dalam rafik 2. . Grafik 2. . P e r s e n t a s e Ka s u s Ke k u r a n g a n P e n e r im a a n

Ke k u r a n g a n P e n e r im a a n Penerimaan Negara/Daerah lainnya ( selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah

1% 4% 11%

Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan

34%

50% Lain- lain

rafik 2. . menya ikan kasus kasus kekurangan penerimaan yang anyak ter adi yaitu kasus penerimaan negara daerah lainnya selain denda keterlam atan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara daerah perusahaan sebanyak 560 kasus ( 50% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp474.813, 04 juta; kasus denda keterlam atan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara daerah perusahaan se anyak kasus dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp107.803, 70 juta; kasus penggunaan langsung penerimaan negara daerah se anyak 12 kasus ( 11% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp256.055, 42 juta; kasus pengenaan tari pa ak P P le ih rendah dari ketentuan se anyak 8 kasus ( 4% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp5.609, 92 juta; dan Kasus kekurangan penerimaan lainnya di antaranya penerimaan negara daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak erhak dan kele ihan pembayaran subsidi oleh pemerintah. 1 0

Buku II IHPS


IHPS I Tahun 2012

P e n g e m b a l ia n k e k a s n e g a r a / d a e r a h / p e r u s a h a a n s e l a m a p r o s e s p e m e r ik s a a n ari . kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan senilai Rp5.214.397, 38 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklan uti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara daerah perusahaan senilai Rp253.192, 82 juta dengan rin ian temuan kerugian senilai p108.646, 70 juta, potensi kerugian senilai Rp929, 23 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp143.616, 89 juta.

Buku II IHPS

1 1

IHPS I Tahun 2012

1 2

Buku II IHPS



IHPS I Tahun 2012

1 3

BAB 3 La p o r a n Ke u a n g a n P e m e r in t a h P u s a t ( LKP P ) d a n Ke u a n g a n Ke m e n t e r ia n N e g a r a / Le m b a g a ( LKKL)

La p o r a n

3.1

Pada Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2011 dan 86 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2011. Pemeriksaan keuangan ini merupakan pemeriksaan yang kedelapan atas LKPP yang disusun pemerintah yaitu sejak LKPP Tahun 2004.

3.2

Untuk Laporan Keuangan Sekretariat J enderal BPK diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik ( KAP) “ W isnu B. Soew ito dan Rekan” sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 32. Persetujuan penggunaan KAP “ W isnu B. Soew ito dan Rekan” ditetapkan dalam Keputusan Dew an Perw akilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/DPR RI/III/2011- 2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Penunjukan Dew an Perw akilan Rakyat Republik Indonesia terhadap KAP untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jaw ab keuangan tahunan BPK RI Tahun 2011.

3.3

LKPP merupakan laporan konsolidasi dari LKKL dan LK BUN.

3.4

Tujuan pemeriksaan LKPP dan LKKL termasuk LK BUN adalah untuk memberikan pendapat atas kew ajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan empat kriteria, yaitu ( a) kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan S P entitas yang diperiksa telah memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu; ( c ) SPI instansi tersebut baik terhadap inf ormasi keuangan yang dihasilkan maupun terhadap pengamanan atas kekayaannya, telah diranc ang dan dilaksanakan sec ara memadai untuk menc apai tujuan pengendalian; dan ( d) pengungkapan yang memadai atas inf ormasi laporan keuangan.

3.5

akupan pemeriksaan KPP meliputi nera a K dan a K. in ian nilai nerac a adalah aset senilai Rp3.023, 44 triliun, kew ajiban senilai Rp1.947, 37 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.076, 07 triliun. Pada LRA, rinc ian pendapatan negara dan hibah senilai Rp1.210, 59 triliun, realisasi belanja negara senilai p1.2 triliun pem iayaan neto senilai p1 0 triliun dan defisit anggaran senilai Rp84, 39 triliun.

3.6

akupan pemeriksaan atas 8 KK meliputi nera a dan a K. Sedangkan akupan pemeriksaan atas 1 K meliputi nera a K dan CaLK. Rekapitulasi nilai nerac a dengan rinc ian aset senilai Rp3.027, 05 triliun, kew ajiban senilai Rp1.945, 37 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.081, 68 triliun. Pada LRA, rinc ian pendapatan negara dan hibah senilai Rp1.209, 40 triliun, realisasi belanja negara senilai Rp1.292, 92 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp130, 94 triliun.

Buku II IHPS

IHPS I Tahun 2012


H a s il P e m e r ik s a a n LKP P 3.7

BPK memberikan opini W DP atas LKPP Tahun 2011 atau sama dengan opini Tahun 2010 dan 2009. Sebelum Tahun 2009, selama lima tahun berturutturut PK mem erikan opini tidak mem erikan pendapat T P atau disclaimer op inion atas LKPP.

3.8

Opini W DP diberikan terhadap LKPP Tahun 2011 karena BPK masih menemukan permasalahanpermasalahan yang merupakan bagian dari kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan sebagai berikut. • Adanya permasalahan dalam pelaksanaan dan penc atatan hasil inventarisasi dan penilaian ( IP) aset tetap pemerintah, yaitu 1) aset tetap pada 10 KL dengan nilai Rp4, 13 triliun belum dilakukan IP; 2) aset tanah jalan nasional pada Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp109, 06 triliun tidak dapat diyakini ke a arannya karena elum selesai dilakukan IP dan hasil IP tidak memadai aset tetap hasil IP pada K senilai Rp3, 88 triliun dic atat ganda; 4) penc atatan hasil IP pada 40 KL masih selisih senilai Rp1, 54 triliun dengan nilai koreksi hasil IP pada Direktorat J enderal Kekayaan Negara ( DJ KN) ; 5) aset tetap pada 14 KL senilai Rp6, 89 triliun tidak diketahui ke eradaannya dan pelaksanaan IP elum menc akup penilaian masa manf aat aset tetap sehingga pemerintah belum dapat melakukan penyusutan aset tetap. Permasalahan ini merupakan gabungan permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan LKKL. • Pelaksanaan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian terhadap aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN) oleh pemerintah masih mengandung kelemahan yaitu: 1) pemerintah belum menemukan dokumen cessie atas aset eks BPPN berupa aset kredit senilai Rp18, 25 triliun 2 aset eks PP yang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara P P senilai p11 18 triliun tidak didukung oleh dokumen sumber yang valid; 3) aset eks BPPN berupa tagihan penyelesaian kew ajiban pemegang saham ( PKPS) senilai Rp8, 68 triliun belum didukung kesepakatan dengan pemegang saham; 4) aset eks BPPN erupa aset properti se anyak 1 item elum dinilai dan pemerintah belum dapat menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas aset eks BPPN yang berupa Piutang.

1 4

3.9

Selain kelemahan tersebut, pokok- pokok kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan lainnya yang ditemukan dalam pemeriksaan LKKL dan LK BUN yang dilaporkan dalam LKPP antara lain sebagai berikut.

3.10

Terdapat inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi ( PPh Migas) dan perhitungan bagi hasil migas sehingga pemerintah kehilangan penerimaan negara minimal sebesar Rp2, 35 triliun.

Buku II IHPS


IHPS I Tahun 2012

3.11

Pelaksanaan IP atas aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama ( KKKS) belum memperhitungkan kelayakan kapitalisasi sub seq uent ex p enditure dan kew ajaran penilaian aset scrap serta pengelolaannya belum sesuai aturan.

3.12

Penetapan PP Penyertaan Modal Negara ( PMN) atas bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya ( BPY BDS) berlarut- larut dan metode penetapan nilainya dalam PP PMN dapat berbeda dengan nilai penyerahan aw al.

3.13

Pemerintah belum menetapkan status pengelolaan keuangan atas 7 perguruan tinggi yang status adan Hukum Pendidikan HP nya telah di atalkan oleh ahkamah Konstitusi K .

3.14

Penyelesaian kesepakatan antara pemerintah, BI, dan Perum J aminan Kredit Indonesia ( J amkrindo) atas R isk S h aring tunggakan Kredit Usaha Tani ( KUT) Tahun Penyediaan 1998/1999 pola ch annelling sebesar Rp5, 71 triliun berlarut- larut. Re k o m e n d a s i

3.15

Terhadap kelemahan- kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pemerintah antara lain agar • mengupayakan amandemen production s aring contract ( PSC) dan/atau amandemen tax treaty terhadap KKKS yang menggunakan tax treaty; • menetapkan aturan mengenai pembagian kew enangan antar instansi dan mekanisme pemantauan serta penagihan PPh Migas yang lebih memadai; • memetakan seluruh aset tetap yang belum di- IP, menyelesaikan IP atas aset terse ut mem erifikasi hasil IP dan merekonsiliasi pen atatannya serta memperc epat pengukuran masa manf aat sehingga dapat menerapkan penyusutan; • memperbaiki metode dan pengendalian atas pelaksanaan IP aset KKKS serta pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan aset eks BPPN; • memperbaiki kebijakan perenc anaan, penganggaran, dan penetapan BPY BDS sebagai PMN serta menetapkan perlakuan selisih nilai BPY BDS dan PMN yang ditetapkan; • segera menetapkan status hukum pengelolaan keuangan atas 7 perguruan tinggi eks adan hukum milik negara H dan • mem ahas dengan pihak I dan Perum amkrindo untuk menyepakati risk sh aring atas KUT TP 1998/1999 sec ara akuntabel dengan memperhitungkan rasa keadilan.

Buku II IHPS

1 5

IHPS I Tahun 2012

3.16


BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2011 kepada DPR, DPD, dan Presiden/pemerintah pada tanggal 28 Mei 2012.

H a s il P e m e r ik s a a n LKKL 3.17

Hasil pemeriksaan keuangan atas KK disa ikan dalam tiga kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundangundangan sesuai dengan laporan yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan.

3.18

Hasil pemeriksaan PK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan HP dan dinyatakan dalam se umlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau le ih permasalahan kelemahan SPI dan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi ketidakhematan ketidakefisienan ketidake ekti an dan SPI. Setiap permasalahan merupakan agian dari temuan dan dalam IHPS ini dise ut dengan istilah “ k a s u s ” . amun istilah kasus di sini tidak selalu erimplikasi hukum atau erdampak finansial.

O p in i 3.19

Terhadap 86 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2011, BPK memberikan opini W TP atas 66 LKKL, opini W DP atas 18 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP pada 2 LKKL.

3.20

Perkembangan opini LKKL termasuk LK BUN Tahun 2006 s.d. Tahun 2011 dapat dilihat dalam Ta el .1. erikut ini. in ian opini tiap tiap entitas dapat dilihat pada Lampiran 4. LKKL Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011

W TP 7 15 34 44 52 66

% 8% 19% 41% 57% 63% 77%

W DP 36 31 31 26 29 18

O p in i % TW 46% 0 39% 1 37% 0 33% 0 35% 0 21% 0

% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

TM P 36 33 18 8 2 2

% 46% 41% 22% 10% 2% 2%

J u m la h 79 80 83 78 83 86

Ta b e l 3 . 1 . P e r k e m b a n g a n O p in i LKKL Ta h u n 2 0 0 6 s . d . 2 0 1 1

1 6

3.21

J umlah LKKL Tahun 2011 yang diperiksa BPK lebih banyak dibandingkan pemeriksaan LKKL Tahun 2010 disebabkan adanya penambahan pemeriksaan bagian anggaran yang diperiksa yaitu Ombudsman Republik Indonesia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, serta Badan Pengembangan W ilayah Surabaya- Madura ( BPW S) .

3.22

Dari Tabel 3.1. terlihat bahw a sec ara bertahap jumlah KL yang memperoleh opini W TP semakin meningkat, dari 8% di Tahun 2006 menjadi 77% di Tahun 2011. Peningkatan kualitas opini LKKL juga terlihat dari penurunan persentase W DP menjadi 21% di Tahun 2011 dari persentase opini W DP

Buku II IHPS


IHPS I Tahun 2012

Tahun 2010 sebesar 35% . Penurunan persentase opini W DP ini karena adanya peningkatan opini KL menjadi W TP, meskipun terdapat juga penurunan opini dua LKKL dari W TP menjadi W DP. 3.23

Kenaikan persentase opini W TP serta penurunan persentase opini W DP menggambarkan bahw a dari tahun ke tahun kualitas laporan keuangan KL semakin meningkat. Peningkatan kualitas tersebut meningkatkan keandalan inf ormasi yang disajian dalam laporan keuangan. Kondisi ini juga menggambarkan usaha KL untuk melakukan perbaikan dalam menyusun laporan keuangannya.

3.24

Di Tahun 2011 masih terdapat 18 KL termasuk LK BUN dengan opini W DP dan 2 KL dengan opini TMP. Atas KL yang memperoleh opini W DP di Tahun 2011 umumnya disebabkan oleh kelemahan dalam pengelolaan dan penc atatan PNBP, pengelolaan belanja hibah, belanja barang dan bantuan sosial ( bansos) , kas, piutang, aset tetap, dan persediaan. Atas dua LKKL yang memperoleh opini TMP disebabkan oleh penc atatan dan pengelolaan yang belum memadai atas persediaan, aset tetap, belanja barang, piutang bukan pajak, dan PNBP.

Sis t e m

P e n g e n d a l ia n In t e r n ( 6 1 6 k a s u s )

3.25

ntuk men apai pengelolaan keuangan negara yang e ekti efisien transparan, dan akuntabel, pemerintah w ajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatannya. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan KL diranc ang dengan berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

3.26

SPI memiliki f ungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi ter apainya e ekti itas dan efisiensi pen apaian tu uan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

3.27

SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. erdasarkan PP omor 0 Tahun 2008 tentang SPIP SPI meliputi lima unsur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian penilaian risiko, kegiatan pengendalian, inf ormasi dan komunikasi, serta pemantauan.

3.28

Unsur- unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada KL.

3.29

Sesuai ketentuan dalam SPKN, selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang erupa opini PK uga mener itkan HP atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil e aluasi atas SPI K dapat diuraikan se agai berikut.

Buku II IHPS

1 7

IHPS I Tahun 2012


H a s il Eva l u a s i SP I

1 8

3.30

Hasil e aluasi menun ukkan ah a KK yang memperoleh opini TP dan W DP pada umumnya memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. Adapun LKKL yang memperoleh opini TMP memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal penc atatan dan keandalan inf ormasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

3.31

Sesuai dengan hasil pemeriksaan atas LKKL Tahun 2011, 66 dari 86 LKKL termasuk LK BUN atau 77% memperoleh opini W TP. Terdapat peningkatan se esar 1 dari tahun se elumnya. Hal ini men erminkan meningkatnya tindakan per aikan dan kegiatan aik oleh pimpinan maupun seluruh pegaw ai KL untuk memberikan keyakinan memadai atas terc apainya tujuan organisasi. Adapun LKKL yang opininya menurun dari W TP menjadi W DP, menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus- kasus SPI.

3.32

Kelemahan atas kegiatan pengendalian yang memerlukan perbaikan di antaranya elum memadainya pengendalian fisik atas aset pen atatan transaksi yang belum akurat dan tepat w aktu, pengendalian atas pengelolaan sistem inf ormasi yang belum memadai, dan pendokumentasian atas sistem pengendalian intern transaksi dan ke adian penting yang elum terti .

3.33

Sec ara umum, unsur pemantauan pada 66 KL yang mendapat opini W TP telah memadai, yaitu telah dilakukan upaya pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah, namun pemantauan yang dilakukan belum maksimal sehingga mutu kinerja sistem pengendalian belum sepenuhnya dapat dinilai.

3.34

Hasil e aluasi SPI menun ukkan kasus kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. Masing- masing kelompok temuan beserta kasusnya diuraikan sebagai berikut.

3.35

Hasil e aluasi SPI atas 8 KK termasuk K menun ukkan terdapat 616 kasus kelemahan SPI, yang terdiri atas 250 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 211 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, 155 kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebagaimana terc antum pada Tabel 3.2., rinc ian jenis temuan disajikan pada Lampiran 5, dan rinc ian kelompok temuan erdasarkan entitas disa ikan dalam ampiran .

Buku II IHPS


IHPS I Tahun 2012

Ta b e l 3 . 2 . Ke l o m p o k Te m u a n SP I a t a s P e m e r ik s a a n LKKL Ta h u n 2 0 1 1

N o .



Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 1

Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan

250

2

Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

211

3

Struktur Pengendalian Intern

155

J u m la h

6 1 6

3.36

Hasil e aluasi SPI menun ukkan kasus kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Tiap tiap kelompok temuan eserta kasusnya diuraikan se agai erikut.

3.37

Sebanyak 250 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas • sebanyak 1

kasus pen atatan tidak elum dilakukan atau tidak akurat

• sebanyak 86 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan; • se anyak 1 kasus entitas terlam at menyampaikan laporan • se anyak 1 kasus sistem in ormasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan • sebanyak 11 kasus sistem inf ormasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai. 3.38

Kasus- kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terse ut ter adi di entitas seperti disa ikan pada ampiran .

3.39

Kasus- kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di Kementerian Perhubungan, pen atatan tidak elum dilakukan atau tidak akurat pen atatan hasil in entarisasi dan penilaian pada it en Perkeretaapian elum mempertim angkan nilai perolehan peningkatan dan pengembangan aset yang telah dilakukan. • Di Kementerian Kesehatan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan hasil IP akti a tetap elum seluruhnya diinput ke dalam Sistem Inf ormasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara ( SIMAK BMN) .

Buku II IHPS

1 9

IHPS I Tahun 2012

•

3.40


i Kementerian Peker aan mum pen atatan tidak elum dilakukan atau tidak akurat pengakuan aset tetap ekstrakompta el pada 1 satker di lingkungan it en Sum er aya ir S senilai p2 0. 08 1 uta tidak tepat. Beberapa barang telah mengalami penambahan nilai hasil koreksi tim penilai aset sehingga nilainya men adi le ih esar dari nilai minimum kapitalisasi namun masih terc atat sebagai barang ekstrakomptabel.

Sebanyak 211 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas • se anyak 0 kasus peren anaan kegiatan tidak memadai • sebanyak 32 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hi ah tidak sesuai dengan ketentuan; • sebanyak 48 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja; • sebanyak 6 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN; • se anyak kasus atas penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/ pendapatan; • se anyak 10 kasus penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan • sebanyak 1 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya, yaitu adanya realisasi yang melebihi pagu anggaran.

3.41

Kasus- kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan elan a terse ut ter adi di entitas seperti disa ikan pada Lampiran 7.

3.42

Kasus- kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di Kementerian Kehutanan, penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, terdapat 31 satker yang melaksanakan kegiatan sebelum anggaran tersedia, senilai Rp12.282, 12 juta. Kegiatan tersebut di antaranya dibiayai dari pinjaman Koperasi Karyaw an Departemen Kehutanan dengan jasa pinjaman ( bunga) senilai Rp318, 57 juta dan terdapat 1 satker yang melaksanakan kegiatan pada saat anggaran masih belum mendapat persetujuan Direktorat J enderal Anggaran ( DJ A) senilai Rp283, 00 juta.

2 0

Buku II IHPS


•

IHPS I Tahun 2012

i Kementerian Pem angunan aerah Tertinggal KP T terdapat penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan elan a ke a i an KP T kepada pihak ketiga atas pelaksanaan 10 paket bantuan sosial TA 2011 pada satker Peningkatan Inf rastruktur minimal senilai Rp9. 21 8 uta elum di erifikasi dan dianggarkan dalam DIPA TA 2012 mengakibatkan raw an gugatan dari pihak- pihak yang belum menerima pembayaran atas realisasi pekerjaan yang telah diperjanjikan.

• Di Mahkamah Agung ( MA) peren anaan kegiatan tidak memadai pengelompokan enis elan a pada saat penganggaran tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan senilai Rp1.137, 10 juta. 3.43

Sebanyak 155 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas • se anyak 0 kasus entitas tidak memiliki standard operating procedure ( SOP) yang f ormal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; • se anyak kasus S P yang ada pada entitas tidak er alan se ara optimal atau tidak ditaati • se anyak 1 kasus entitas tidak memiliki satuan penga as intern • se anyak 10 kasus satuan penga as intern yang ada tidak memadai atau tidak er alan optimal dan • sebanyak 9 kasus tidak ada pemisahan tugas dan ungsi yang memadai.

3.44

Kasus- kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut terjadi di 63 entitas seperti disa ikan pada ampiran .

3.45

Kasus- kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/J asa Pemerintah, terdapat kehilangan barang milik negara ( BMN) yang belum diproses penyelesaiannya oleh Tim Penghapusan BMN, hal ini disebabkan SOP tuntutan ganti rugi T yang disusun elum sesuai dengan kondisi dan ke utuhan yaitu S P tidak men elaskan mengenai peran dan tugas Tim Penghapusan BMN. •

i adan Penga as Tenaga uklir apeten entitas tidak memiliki S P yang f ormal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, sistem pen atatan dan pem ukuan P P tidak memadai untuk mendukung pelaporan piutang P P se ara alid. Hal ini dise a kan elum terdapat SOP mengenai perlakuan, penc atatan, dan penagihan piutang PNBP di lingkungan Bapeten.

Buku II IHPS

2 1

IHPS I Tahun 2012


• Di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, entitas tidak memiliki SOP yang f ormal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, pen atatan dan pelaporan piutang pada adan Pengatur Hilir inyak dan as umi dan Pusat Penelitian dan Pengem angan Teknologi inyak dan Gas Bumi ( PPPTMGB) Lembaga Minyak dan Gas Bumi ( Lemigas) kurang memadai. Hal ini terlihat dari PPPT emigas elum mempunyai sistem pengelolaan dan penatusahaan PNBP yang terintegrasi antara Kelompok Pelaksana Penelitian dan Pengem angan KPPP se agai pelaksana penerimaan pelayanan jasa dengan Bagian Tata Usaha sebagai pengelola PNBP. P e n y e b a b 3.46

Kasus- kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/ pelaksana yang ertanggung a a tidak elum melakukan pen atatan sec ara akurat, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang c ermat dalam melakukan perenc anaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, serta lemah dalam pengaw asan maupun pengendalian.

3.47

Selain itu, kasus- kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pejabat/ pelaksana yang ertanggung a a tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada penetapan pelaksanaan ke i akan yang tidak tepat serta elum menetapkan prosedur kegiatan. Re k o m e n d a s i

3.48

Terhadap kasus- kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan pimpinan entitas yang diperiksa agar segera menetapkan prosedur dan kebijakan yang tepat, meningkatkan koordinasi, melakukan perenc anaan dengan lebih c ermat, meningkatkan pengaw asan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, serta memberi sanksi kepada pejabat/pelaksana yang bertanggung jaw ab sesuai ketentuan yang berlaku.

Ke p a t u h a n t e r h a d a p Ke t e n t u a n P e r u n d a n g - u n d a n g a n 3.49

2 2

Selain opini dan penilaian atas e ekti itas SPI hasil pemeriksaan uga mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan penyimpangan administrasi ketidakhematan dan ketidake ekti an seperti disa ikan dalam Ta el . . in ian enis temuan pada tiap tiap kelompok dapat dilihat pada ampiran dan rin ian temuan erdasarkan entitas disa ikan dalam ampiran .

Buku II IHPS


IHPS I Tahun 2012

Tabel . . Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan KK Tahun 2011 N o .


J u m la h Ka s u s



Kerugian Negara

387

269.176, 78

2

Potensi Kerugian Negara

71

1.601.231, 02

3


160

327.558, 07

4

Administrasi

359

5

Ketidakhematan

40

95.181, 00

6

Ketidake ekti an

55

787.327, 13

J u m la h

3.50

1 .0 7 2

-

3 .0 8 0 .4 7 4 ,0 0

Berdasarkan Tabel 3.3., hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.072 kasus senilai Rp3.080.474, 00 uta se agai aki at adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan yang ditemukan pada 81 entitas.

Ke r u g ia n N e g a r a ( 3 8 7 k a s u s s e n il a i Rp 2 6 9 . 1 7 6 , 7 8 j u t a ) 3.51

Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat erharga dan arang yang nyata dan pasti umlahnya se agai aki at perbuatan melaw an hukum, baik sengaja maupun lalai.

3.52

Pada umumnya kasus- kasus kerugian negara yaitu adanya belanja perjalanan dinas fikti elan a atau pengadaan arang asa fikti rekanan pengadaan arang asa tidak menyelesaikan peker aan kekurangan olume peker aan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, dan pemahalan harga ( mark up ) .

3.53

Kasus kerugian negara uga meliputi penggunaan uang arang untuk kepentingan pri adi elan a per alanan dinas ganda dan atau mele ihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan spesifikasi arang asa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak elan a tidak sesuai atau mele ihi ketentuan kele ihan penetapan dan pem ayaran restitusi pa ak atau penetapan kompensasi kerugian pen ualan pertukaran penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara, serta lain- lain kasus kerugian negara.

3.54

Hasil pemeriksaan atas KK menun ukkan adanya kerugian negara se anyak 387 kasus senilai Rp269.176, 78 juta terdiri atas • se anyak 2 kasus elan a per alanan dinas fikti senilai p .278, 46 juta; • se anyak 1 kasus Rp7.641, 80 juta;

elan a atau pengadaan fikti lainnya senilai

• sebanyak 6 kasus rekanan pengadaan arang asa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp3.459, 46 juta; Buku II IHPS

2 3

IHPS I Tahun 2012


• sebanyak 74 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp37.404, 47 juta; • sebanyak 104 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp114.886, 77 juta; • sebanyak 17 kasus pemahalan harga ( mark up ) senilai Rp27.775, 85 juta; • sebanyak 2 kasus penggunaan uang arang untuk kepentingan pri adi senilai Rp101, 29 juta; • sebanyak 39 kasus belanja perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp11.189, 32 juta; • sebanyak 24 kasus pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp10.642, 56 juta; • se anyak 2 kasus spesifikasi arang asa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp10.123, 41 juta; • se anyak 1 kasus elan a tidak sesuai atau mele ihi ketentuan senilai Rp26.716, 03 juta; • se anyak kasus kele ihan penetapan dan pem ayaran restitusi pa ak atau penetapan kompensasi kerugian senilai Rp1.656, 57 juta; • se anyak 1 kasus pen ualan pertukaran penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara senilai Rp6, 13 juta; dan • sebanyak 12 kasus kerugian negara lainnya senilai Rp8.294, 66 juta di antaranya pengenaan ganti kerugian negara elum tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. 3.55

Kasus- kasus kerugian negara tersebut ter adi di pada Lampiran 7.

entitas seperti disa ikan

3.56

Kasus- kasus kerugian negara tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di Kementerian Kesehatan, terdapat pembayaran yang melebihi prestasi fisik peker aan senilai p 2 08 uta pada kontrak ker a konsultan perenc ana pekerjaan pembangunan gedung parkir Kementerian Kesehatan, dan senilai Rp68.576, 69 juta pada pengadaan rumah sakit bergerak pada Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan. Atas kedua pengadaan tersebut telah dilakukan serah terima 100% . • Di Kementerian Kesehatan, terdapat indikasi kemahalan harga ( mark up ) senilai Rp16. 0 uta pada perhitungan harga perkiraan sendiri HPS atas pengadaan alat kesehatan TA 2011 di Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD) RSUD Prof . Dr. W .Z . J ohannes Kupang dan RSUD Abdul W ahab Sjahranie Samarinda.

2 4

Buku II IHPS


IHPS I Tahun 2012

• Di Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat kekurangan volume atas 14 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh 8 satker senilai Rp8.323, 02 juta, serta kelebihan pembayaran atas 4 paket pekerjaan senilai Rp84, 05 juta. •

i Kementerian Pari isata dan konomi Kreati iaya langsung personel pada e erapa peker aan tidak didasarkan pada ukti setor pa ak atau audit p ayroll minimal senilai Rp8.397, 48 juta.

• Di Kepolisian Negara RI, terdapat kelebihan pembayaran kegiatan/ operasi dan pengadaan barang/jasa Tahun 2011 senilai Rp8.126, 97 juta di antaranya karena jangka w aktu pelaksanaan yang lebih pendek dari yang dipertanggung a a kan dasar perhitungan yang le ih tinggi dari indeks yang seharusnya serta pem ayaran ganti rugi tanah le ih tinggi dari riilnya. 3.57

Dari kasus- kasus kerugian negara senilai Rp269.176, 78 juta telah ditindaklan uti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset senilai Rp39.793, 33 uta. ntitas yang telah melakukan penyetoran di antaranya adalah Kementerian Hukum dan H senilai p6.001, 23 juta; Kepolisian Negara RI senilai Rp6.277, 04 juta; dan KPDT senilai Rp6.631, 69 juta seperti disa ikan pada ampiran . P e n y e b a b

3.58

Kasus- kasus kerugian negara pada umumnya terjadi karena pejabat yang ertanggung a a lalai tidak ermat dan elum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jaw ab.

3.59

Selain itu, kasus- kasus kerugian negara pada umumnya terjadi karena pe a at yang ertanggung a a tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengaw asan dan pengendalian. Re k o m e n d a s i

3.60

Terhadap kasus- kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar mem erikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jaw ab.

3.61

Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar memerintahkan pe a at yang ertanggung jaw ab untuk meningkatkan pengaw asan dan pengendalian, serta mempertanggungjaw abkan kasus kerugian negara dengan menyetor ke kas negara.

P o t e n s i Ke r u g ia n N e g a r a ( 7 1 k a s u s s e n il a i Rp 1 . 6 0 1 . 2 3 1 , 0 2 j u t a ) 3.62

Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melaw an hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan arang yang nyata dan pasti umlahnya. Buku II IHPS

2 5

IHPS I Tahun 2012


3.63

Pada umumnya kasus kasus potensi kerugian negara meliputi adanya ketidaksesuaian peker aan dengan kontrak tetapi pem ayaran peker aan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kew ajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan aset dikuasai pihak lain serta aset tidak diketahui keberadaannya.

3.64

Selain itu, kasus potensi kerugian negara juga dapat disebabkan adanya pem erian aminan dalam pelaksanaan peker aan yang tidak dapat di airkan peman aatan arang dan pem erian asilitas tidak sesuai ketentuan pihak ketiga elum melaksanakan ke a i an untuk menyerahkan aset kepada negara piutang pin aman atau dana ergulir yang erpotensi tidak tertagih dan lain- lain kasus potensi kerugian negara.

3.65

Hasil pemeriksaan atas KK menun ukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 71 kasus senilai Rp1.601.231, 02 juta, yang terdiri atas • se anyak 2 kasus ketidaksesuaian peker aan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp80.564, 96 juta; • sebanyak 3 kasus rekanan belum melaksanakan kew ajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp68.533, 13 juta; • sebanyak 26 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp855.043, 03 juta; • sebanyak 3 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai Rp16.803, 61 juta; • se anyak 1 kasus aset di antaranya erupa peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya senilai Rp299.737, 28 juta; • sebanyak 3 kasus pemberian jaminan dalam pelaksaan pekerjaan, peman aatan arang dan pem erian asilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp858, 38 juta; • sebanyak 3 kasus pihak ketiga elum melaksanakan ke a i an untuk menyerahkan aset kepada negara senilai Rp793, 20 juta; • sebanyak 3 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp178.440, 69 juta; dan • sebanyak 9 kasus potensi kerugian negara lainnya senilai Rp100.456, 74 juta di antaranya aset milik pemerintah dalam proses pengadilan dan gedung milik pemerintah pusat yang dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah.

3.66 2 6

Kasus- kasus potensi kerugian negara tersebut ter adi di disajikan pada Lampiran 7.

Buku II IHPS

entitas seperti


3.67

IHPS I Tahun 2012

Kasus- kasus potensi kerugian negara tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat beberapa aset tetap yang diman aatkan oleh pihak ketiga yang tidak erhak senilai Rp646.807, 31 juta. Selain itu terdapat aset gedung dan bangunan senilai Rp1.465, 00 juta yang berada di tanah milik pihak lain, serta terdapat aset tetap yang berstatus sengketa dan sedang dalam proses peradilan senilai Rp83.188, 17 juta. • Di Kementerian Kesehatan, terdapat kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, adanya pembayaran yang melebihi prestasi fisik peker aan pada kontrak multi ears pembangunan RS ational Brain C enter, pekerjaan pembangunan gedung layanan Konsil Kedokteran Indonesia ( KKI) serta pembangunan gedung parkir senilai Rp80.546, 96 juta. • Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pinjaman yang telah diberikan oleh Badan Layanan Umum ( BLU) Universitas Riau kepada f akultas/unit kerja/perorangan sejak Tahun 2009 s.d. 7 Maret 2012 mengakibatkan kekurangan kas senilai Rp12.269, 76 juta.

3.68

Dari kasus- kasus potensi kerugian negara senilai Rp1.601.231, 02 juta telah ditindaklan uti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset senilai Rp423, 61 juta di antaranya adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp159, 46 juta, Kementerian Koperasi dan Usaha Kec il Menengah senilai Rp36, 45 juta, serta KPDT Rp227, 70 juta seperti disa ikan pada Lampiran 7. P e n y e b a b

3.69

Kasus- kasus potensi kerugian negara pada umumnya terjadi karena pejabat yang ertanggung a a lalai tidak ermat dan elum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jaw ab.

3.70

Selain itu, kasus- kasus potensi kerugian negara terjadi karena pejabat yang ertanggung a a tidak menaati dan memahami ketentuan yang erlaku serta lemah dalam melakukan pengaw asan dan pengendalian. Re k o m e n d a s i

3.71

Terhadap kasus- kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jaw ab.

3.72

Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pihak- pihak yang bertanggung jaw ab agar mengupayakan penagihan atau melakukan langkahlangkah yang diperlukan untuk menc egah terjadinya kerugian negara. Buku II IHPS

2 7

IHPS I Tahun 2012


Ke k u r a n g a n P e n e r im a a n ( 1 6 0 k a s u s s e n il a i Rp 3 2 7 . 5 5 8 , 0 7 j u t a ) 3.73

Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau elum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan.

3.74

Pada umumnya kasus kasus kekurangan penerimaan meliputi adanya denda keterlam atan peker aan elum tidak ditetapkan dipungut diterima disetor ke kas negara, penerimaan negara ( selain denda keterlambatan peker aan elum tidak ditetapkan dipungut diterima disetor ke kas negara, penggunaan langsung penerimaan negara, serta pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.

3.75

Hasil pemeriksaan atas KK menun ukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 160 kasus senilai Rp327.558, 07 juta terdiri atas • se anyak kasus denda keterlam atan peker aan elum tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp48.208, 52 juta; • sebanyak 62 kasus penerimaan negara lainnya ( selain denda keterlam atan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara senilai Rp128.235, 78 juta; • sebanyak 9 kasus penggunaan langsung penerimaan negara senilai Rp148.826, 77 juta; dan • sebanyak 14 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp2.287, 00 juta.

3.76

Kasus- kasus kekurangan penerimaan tersebut ter adi di 1 entitas seperti disajikan pada Lampiran 7.

3.77

Kasus- kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di Kepolisian Negara RI, keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas 17 pekerjaan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp3.831, 47 juta dan USD7.83 ribu ekuivalen Rp74, 31 juta. • Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pengelolaan PNBP TA 2011 pada beberapa satker di w ilayah Provinsi DKI J akarta, DI Ac eh, Sulaw esi Utara, Maluku Utara, dan Papua digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN senilai Rp23.835, 68 juta serta belum disetorkan senilai Rp8.108, 82 juta. • Di Kementerian Kesehatan, perhitungan selisih penarikan PNBP dari rekening bendahara penerima dengan penyetoran PNBP ke kas negara TA 2006- 2011 pada satker Konsil Kedokteran Indonesia menunjukkan adanya kekurangan penyetoran ke kas negara senilai Rp9.596, 05 juta.

2 8

Buku II IHPS


•

IHPS I Tahun 2012

i Kementerian Hukum dan HAM, terdapat beberapa pelaksanaan pekerjaan pada Tahun 2011 yang mengalami keterlambatan belum dikenakan denda keterlambatan di antaranya, pekerjaan sistem dan teknologi inf ormasi senilai Rp7.903, 40 juta, pekerjaan pengadaan peralatan dan mesin senilai Rp394, 72 juta, pekerjaan konstruksi gedung dan bangunan senilai Rp118, 40 juta serta pekerjaan pengadaan barang persediaan senilai Rp59, 84 juta.

• Dari kasus- kasus kekurangan penerimaan senilai Rp327.558, 07 juta telah ditindaklan uti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai p .1 uta di antaranya adalah Kementerian Hukum dan H senilai Rp6.202, 45 juta; Kepolisian Negara RI senilai Rp4.221, 65 juta; Kementerian Agama senilai Rp2.712, 86 juta; dan Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai p1. 2 uta seperti disa ikan pada ampiran . P e n y e b a b 3.78

Kasus- kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat yang ertanggung a a lalai tidak ermat dan elum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jaw ab.

3.79

Selain itu, kasus- kasus kekurangan penerimaan terjadi karena pejabat yang ertanggung a a tidak mempedomani ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengaw asan dan pengendalian. Re k o m e n d a s i

3.80

Terhadap kasus- kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jaw ab dan menyetorkan kekurangan penerimaan serta menyampaikan ukti setor ke PK.

Ad m in is t r a s i ( 3 5 9 k a s u s ) 3.81

Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset tetapi penyimpangan terse ut tidak mengaki atkan kerugian negara atau potensi kerugian negara tidak mengurangi hak negara kekurangan penerimaan tidak mengham at program entitas dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

3.82

Pada umumnya kasus kasus penyimpangan yang ersi at administrati yaitu adanya pertanggung a a an tidak akunta el ukti tidak lengkap tidak alid aik untuk per alanan dinas maupun lainnya selain per alanan dinas, pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran proses pengadaan arang asa tidak sesuai ketentuan tidak menimbulkan kerugian negara) , pemec ahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan, pelaksanaan lelang sec ara prof orma, penyimpangan Buku II IHPS

2 9

IHPS I Tahun 2012


terhadap peraturan perundangundangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara, penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan idang tertentu lainnya seperti kehutanan pertam angan perpajakan, dan lain- lain, penyetoran penerimaan negara melebihi batas w aktu yang ditentukan, pertanggungjaw aban/penyetoran uang persediaan melebihi batas w aktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara, pengeluaran in estasi pemerintah tidak didukung ukti yang sah kepemilikan aset tidak elum didukung ukti yang sah pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan K tidak sah dan lain lain kasus penyimpangan administrasi. 3.83

Hasil pemeriksaan atas KK menun ukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 359 kasus yang terdiri atas • se anyak 20 kasus pertanggung a a an per alanan dinas tidak akunta el ukti tidak lengkap tidak alid • se anyak kasus pertanggung a a an tidak akunta el lengkap tidak alid lainnya selain per alanan dinas

ukti tidak

• sebanyak 3 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran; • se anyak 2 kasus proses pengadaan arang asa tidak sesuai ketentuan tidak menim ulkan kerugian negara • sebanyak 9 kasus pemec ahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan; • sebanyak 2 kasus pelaksanaan lelang sec ara prof orma; • sebanyak 109 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara; • sebanyak 27 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan idang tertentu lainnya seperti kehutanan pertam angan perpajakan, dan lain- lain; • sebanyak 27 kasus penyetoran penerimaan negara melebihi batas w aktu yang ditentukan; • sebanyak 11 kasus pertanggungjaw aban/penyetoran uang persediaan melebihi batas w aktu yang ditentukan; • sebanyak 10 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas negara; • se anyak 8 kasus kepemilikan aset tidak elum didukung ukti yang sah; 3 0

Buku II IHPS


• se anyak 1 kasus pengalihan anggaran antar

IHPS I Tahun 2012

K tidak sah dan

• sebanyak 1 kasus penyimpangan administrasi lainnya yaitu TGR ikatan dinas belum diserahkan ke DJ KN. 3.84

Kasus- kasus penyimpangan administrasi tersebut ter adi di disajikan pada Lampiran 7.

entitas seperti

3.85

Kasus- kasus penyimpangan administrasi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut. • Di Kementerian Pekerjaan Umum, aset tanah seluas 693.617.974, 83m2 senilai p .8 . uta elum dilengkapi ukti kepemilikan erupa sertifikat sehingga erpotensi menim ulkan sengketa dan dikuasai oleh pihak lain yang tidak erhak. • Di Kementerian Pekerjaan Umum, pengelolaan BMN rusunaw a pada satker angkim Strategis it en ipta Karya elum optimal di antaranya penyerahan kelolaan sementara BMN rusunaw a senilai Rp1.328.294, 94 uta kepada pemerintah daerah perguruan tinggi dilakukan tanpa sei in Menteri Keuangan serta BMN rusunaw a senilai Rp1.116.083, 48 juta elum dihi ahkan kepada pemerintah daerah dan tidak ada alokasi P untuk biaya peraw atannya sehingga berpotensi rusak, dimanf aatkan tidak sesuai peruntukan serta perlengkapan angunannya erpotensi hilang. • Di Kementerian Pemuda dan Olahraga, realisasi belanja barang Tahun 2011 untuk pemberian dana bantuan ( b lock grant) belum dilaporkan realisasi penggunaannya oleh 1.857 dari 2.829 penerima bantuan senilai Rp1.883.094, 34 juta. • Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, minimal 19.463 penerima dana bansos pada beberapa satker pusat maupun daerah di w ilayah Provinsi Nangroe Ac eh Darussalam ( NAD) , J aw a Barat, DKI J akarta, Sulaw esi Utara, Maluku, dan Papua belum menyampaikan laporan penggunaan dana senilai Rp1.644.772, 05 juta. • Di Kementerian Perhubungan, aset yang diserahkan ke pemerintah daerah pihak ketiga masih ter atat dalam aporan Keuangan irektorat J enderal Perhubungan Darat senilai Rp1.554.223, 98 juta. Atas aset tersebut sudah ada berita ac ara serah terima ke pihak pemerintah daerah, tetapi Kementerian Perhubungan belum melakukan proses pengusulan penetapan hibah ke Kementerian Keuangan. P e n y e b a b

3.86

Kasus- kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat/petugas yang bertanggung jaw ab lalai dalam melakukan tanggung a a nya tidak menaati dan memahami ketentuan yang erlaku serta lemah dalam melakukan pengaw asan dan pengendalian. Buku II IHPS

3 1

IHPS I Tahun 2012


Re k o m e n d a s i 3.87

Terhadap kasus- kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas agar memerintahkan kepala entitas yang diperiksa mempertanggung a a kan se ara administrati atas ukti pertanggung a a an yang elum alid serta erkoordinasi dengan pihak terkait untuk melengkapi dokumen kepemilikan aset.

3.88

Selain itu PK uga telah merekomendasikan kepada kepala entitas yang diperiksa agar meningkatkan pengaw asan dan pengendalian atas aset, serta memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jaw ab.

Ketidakhematan 0 kasus senilai Rp

.181 00 juta

3.89

Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas kualitas yang le ih tinggi dari standar kuantitas kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada w aktu yang sama.

3.90

Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya ketidakhematan se anyak 40 kasus senilai Rp95.181, 00 juta yang merupakan kasus pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga.

3.91

Kasus kasus ketidakhematan terse ut ter adi di 2 entitas seperti disa ikan pada Lampiran 7.

3.92

Kasus kasus ketidakhematan terse ut di antaranya adalah sebagai berikut. • Di Kementerian Pekerjaan Umum, belum selesainya pembebasan tanah proyek pembangunan jalan akses Tanjung Priok mengakibatkan adanya tam ahan iaya yang ter adi karena produkti itas yang erkurang peru ahan metode peker aan serta iaya tidak langsung overh ead) kontraktor yang ertam ah. Hal ini menim ulkan potensi pem orosan dari klaim kontraktor atas tambahan biaya yang terjadi senilai Rp51.893, 81 juta. • Di Kementerian Agama, terdapat pemberian bantuan biaya pendidikan berupa beasisw a/uang pendidikan dan bantuan penyusunan disertasi kepada pega ai negeri sipil dengan status i in ela ar yang tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan negara senilai Rp14.736, 31 juta. • Di Kementerian Agama, pengeluaran senilai Rp4.512, 04 juta untuk pem ayaran insenti unsur pendidik unsur pimpinan kelem agaan unsur penun ang akademis tim pengelola reguler dan tenaga reguler untuk dosen karya an dan pe a at di perguruan tinggi senilai p . 12 0 uta mem oroskan keuangan negara karena tidak menghasilkan output yang jelas.

3 2

Buku II IHPS


IHPS I Tahun 2012

• Di Kementerian Kesehatan, proses pengadaan barang/jasa pada satkersatker di lingkungan Kementerian Kesehatan memboroskan keuangan negara senilai Rp2.882, 05 juta, di antaranya karena perhitungan Renc ana nggaran iaya yang tidak ermat per edaan antara penggunaan koefisien perhitungan dan kele ihan perhitungan terhadap harga satuan pada HPS ngineer stimate ( E E ) . • Di Badan SAR Nasional, terdapat pemborosan atas realisasi honorarium pelaksana kegiatan pada kantor pusat senilai Rp1.875, 51 juta. elan a honorarium dipergunakan untuk mem ayar honor tim pok a yang sebenarnya merupakan tugas pokok sehari- hari personel yang bersangkutan dalam unit kerjanya. P e n y e b a b 3.93

Kasus kasus ketidakhematan pada umumnya ter adi karena pe a at yang ertanggung a a tidak mematuhi ketentuan dan kurang ermat dalam melaksanakan tugas. Re k o m e n d a s i

3.94

Terhadap kasus kasus ketidakhematan terse ut PK telah merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar mem erikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, menetapkan standar harga yang w ajar, ekonomis dan menguntungkan negara serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperjelas status bantuan bagi PNS dengan status iz in belajar.

Ketidakefektifan

kasus senilai Rp 8 . 2 1 juta

3.95

Temuan mengenai ketidake ekti an erorientasi pada pen apaian hasil ( outcome yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manf aat atau hasil yang direnc anakan serta f ungsi instansi yang tidak optimal sehingga tu uan organisasi tidak ter apai.

3.96

Kasus kasus ketidake ekti an yaitu adanya penggunaan anggaran tidak tepat sasaran tidak sesuai peruntukan peman aatan arang asa dilakukan tidak sesuai dengan ren ana yang ditetapkan arang yang di eli elum tidak dapat dimanf aatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi penc apaian tujuan organisasi, serta f ungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan aik termasuk target penerimaan tidak ter apai.

3.97

Hasil pemeriksaan atas KK menun ukkan adanya ketidake ekti an se anyak 55 kasus senilai Rp787.327, 13 juta yang terdiri atas • sebanyak kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran tidak sesuai peruntukan senilai Rp3.968, 74 juta;

Buku II IHPS

3 3

IHPS I Tahun 2012


• se anyak kasus peman aatan arang asa dilakukan tidak sesuai dengan renc ana yang ditetapkan senilai Rp11.411, 67 juta; • se anyak kasus arang yang di eli elum tidak dapat diman aatkan senilai Rp419.792, 80 juta; • sebanyak 7 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi penc apaian tujuan organisasi senilai Rp352.153, 92 juta; dan • se anyak 1 kasus ungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan aik termasuk target penerimaan tidak ter apai. 3.98

Kasus kasus ketidake ekti an terse ut ter adi di pada Lampiran 7.

3.99

Kasus kasus ketidake ekti an terse ut di antaranya adalah se agai erikut. •

entitas seperti disa ikan

i Kementerian Hukum dan HAM, realisasi belanja modal senilai Rp246.969, 59 juta berupa pembangunan Kanim, Lapas, Rupbasan, utan dan Kantor Pelayanan Hukum yang telah selesai pada tahun 200 s.d. 2011 elum diman aatkan se ara optimal.

• Di Kementerian Kesehatan, BMN dari realisasi belanja modal TA 2011 senilai Rp39.093, 71 juta pada sembilan satker belum memberikan manf aat untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan untuk mendukung tujuan pengadaan atau program yang direnc anakan. Hal ini dise a kan pengadaan kurang didukung dengan peren anaan kebutuhan, kesiapan sumber daya, dan kesiapan sarana pendukung lainnya. • Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, aset tetap hasil pengadaan Tahun 2011 belum dimanf aatkan senilai Rp20.867, 89 juta di antaranya pada Universitas Malikussaleh senilai Rp17.266, 24 juta, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan ( LPMP) DKI J akarta senilai Rp181, 41 juta, ni ersitas Ter uka senilai p2. 08 0 uta Pusat ata dan Statistik Pendidikan senilai Rp114, 55 juta, Direktorat PPK- LK Dikmen senilai Rp223, 98 juta dan sekretariat direktorat jenderal pendidikan menengah ( Setditjen Dikmen) senilai Rp773, 62 juta. • Di Badan SAR Nasional, pengadaan 28 kendaraan bermotor roda empat senilai Rp8.120, 51 juta yang bertujuan sebagai kendaraan supervisi maupun pengangkutan peralatan dan personel untuk mendukung kegiatan operasi S tidak ter apai karena dalam pelaksanaannya diw ujudkan dalam bentuk kendaraan dinas jabatan kepada beberapa pega ai yang tidak erhak serta tidak terkait langsung dengan operasi SAR.

3 4

Buku II IHPS


IHPS I Tahun 2012

P e n y e b a b 3.100

Kasus kasus ketidake ekti an pada umumnya ter adi karena pe a at yang bertanggung jaw ab lalai tidak ermat dalam meren anakan kegiatan dan melaksanakan tugas, serta kurang berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengupayakan peman aatan arang yang sudah ada se ara optimal. Re k o m e n d a s i

3.101

Terhadap kasus kasus ketidake ekti an terse ut PK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jaw ab, serta lebih ermat dalam peren anaan kegiatan dan mengoptimalkan penggunaan barang yang sudah ada sesuai dengan tujuan pengadaannya.

3.102

Hasil pemeriksaan sec ara lengkap dapat dilihat pada so cop c akram padat terlampir.

HP dalam

Buku II IHPS

3 5

IHPS I Tahun 2012

3 6

Buku II IHPS



IHPS I Tahun 2012

3 7

BAB 4 La p o r a n Ke u a n g a n P e m e r in t a h Da e r a h ( LKP D) 4.1

Pada Semester I Tahun 2012 BPK telah memeriksa 426 LKPD Tahun 2011 dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

4.2

Pemeriksaan atas LKPD bertujuan memberikan pendapat/opini atas kew ajaran inf ormasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada, ( a) kesesuaian dengan SAP dan atau prinsip- prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundangundangan; ( b) kec ukupan pengungkapan ( adeq uate disclosure) ; ( c ) kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan d e ekti itas SPI.

4.3

akupan pemeriksaan atas 2 KP terse ut meliputi nera a dan . ekapitulasi nilai nera a KP dengan rin ian aset senilai p1. 0 triliun ke a i an senilai p10 2 triliun dan ekuitas senilai p1. 8 triliun. Pada rin ian pendapatan senilai p triliun elan a senilai p 2 triliun dan pem iayaan neto senilai p 1 2 triliun.

4.4

Selain itu, pada Semester I 2012 BPK juga telah menyelesaikan LHP atas 4 LKPD Tahun 2010, yaitu LKPD Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Buru Selatan ( Provinsi Maluku) yang baru dapat diselesaikan pada Semester I 2012 serta Ka upaten am eramo aya dan Ka upaten aropen Pro insi Papua) yang baru diterima BPK pada aw al Tahun 2012.

H a s il P e m e r ik s a a n 4.5

Hasil pemeriksaan keuangan atas KP disa ikan dalam tiga kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundangundangan.

4.6

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau le ih permasalahan kelemahan SPI dan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan penyimpangan administrasi ketidakhematan ketidakefisienan dan ketidake ekti an. Setiap permasalahan merupakan agian dari temuan dan di dalam IHPS ini dise ut dengan istilah “ k a s u s ” . amun istilah kasus di sini tidak selalu erimplikasi hukum atau erdampak finansial.

O p in i 4.7

Terhadap 2 KP Tahun 2011 PK mem erikan opini TP atas entitas termasuk entitas dengan opini TP PP opini P atas 1 entitas opini T atas entitas dan opini T P atas 8 entitas.

Buku II IHPS

IHPS I Tahun 2012

.8


Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006 s.d. 2011 dapat dilihat dalam Tabel .1. in ian opini untuk tiap tiap entitas dapat dilihat pada ampiran 8. Ta b e l 4 . 1 . P e r k e m b a n g a n O p in i LKP D Ta h u n 2 0 0 6 s . d . 2 0 1 1 LKP D

O P IN I W TP

%

W DP

%

2006

3

1%

327

70%

2007

4

1%

28

60%

2008

13

3%

323

67%

200

15

3%

330

2010

34

6%

2011

67

16%

Termasuk

J U M LAH

TW

%

TM P

%

28

6%

105

23%

13%

123

26%

31

6%

118

24%

8

65%

8

10%

111

22%

504

341

66%

26

5%

23%

520

316

74%

5

1%

11

463

8

2

KP Tahun 2010 yang aru selesai diperiksa di Semester I Tahun 2012

umlah opini yang di erikan sampai dengan Semester I Tahun 2012

.

Dari Tabel 4.1., opini LKPD Tahun 2006 telah diberikan kepada 463 LKPD, Tahun 200 kepada KP Tahun 2008 kepada 8 KP Tahun 200 kepada 504 LKPD, dan Tahun 2010 kepada 520 LKPD. Adapun Tahun 2011 belum seluruh pemerintah daerah dapat diberikan opini atas LKPD- nya. Sampai dengan Semester I Tahun 2012, opini baru diberikan kepada 426 KP Tahun 2011. rafik .1. menya ikan perkem angan tiap tiap enis opini disajikan dalam persentase. Grafik .1. P e r k e m b a n g a n O p in i LKP D Ta h u n 2 0 0 6 s . d . 2 0 1 1

80%

7 4 % 7 0 %

70%

6 7 %

6 6 %

6 5 %

6 0 %

60% 50%

W TP

40%

W DP

30%

TW

2 6 %

2 3 %

20%

2 4 %

2 3 %

2 2 %

TMP 1 6 %

1 3 % 6 %

10% 1 %

1 0 %

6 % 1 %

3 %

6 % 3 %

9 % 5 % 1 %

0% 2006 ( 463 LHP)

3 8

Buku II IHPS

2007 ( 469 LHP)

2008 ( 485 LHP)

2009 ( 504 LHP)

2010 ( 520 LHP)

2011 ( 426 LHP)


4.10

IHPS I Tahun 2012

ari rafik .1. diketahui ah a • Persentase KP yang memperoleh opini TP pada Tahun 2011 adalah sebanyak 16% , meningkat 10% dari Tahun 2010 sebanyak 6% . • Persentase KP yang memperoleh opini P pada Tahun 2011 adalah se anyak meningkat 8 dari Tahun 2010 se anyak . • Persentase KP yang memperoleh opini T pada Tahun 2011 adalah sebanyak 1% , turun 4% dari Tahun 2010 sebanyak 5% . • Persentase LKPD yang memperoleh opini TMP pada Tahun 2011 adalah se anyak turun 1 dari Tahun 2010 se anyak 2 .

4.11

danya kenaikan persentase opini TP dan P serta penurunan persentase opini T dan T P se ara umum menggam arkan a d a n y a p e r b a ik a n yang di apai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menya ikan suatu laporan keuangan yang w ajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Selanjutnya, penyajian suatu laporan keuangan yang w ajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik. Laporan keuangan adalah tanggung a a entitas. pini yang di erikan atas suatu laporan keuangan merupakan c ermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian atas suatu laporan keuangan.

4.12

tas 1 KP yang masih memperoleh opini P pada umumnya laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sec ara w ajar dalam semua hal yang material, kec uali untuk dampak hal- hal yang berhubungan dengan akun yang dikec ualikan, di antaranya aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, penyertaan modal belum disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan dan penatausahaan persediaan tidak memadai.

4.13

tas lima KP yang memperoleh opini T pada umumnya laporan keuangan tidak disa ikan se ara a ar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dalam semua hal yang material, di antaranya pada akun kas, persediaan, aset tetap, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, serta belanja modal.

4.14

tas 8 KP yang memperoleh opini T P pada umumnya laporan keuangan tidak dapat diyakini ke a arannya dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, aset tetap, aset lainnya, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, dan belanja modal.

4.15

ilihat dari tingkat pemerintahan KP yang diperiksa pada Semester I Tahun 2012 terdiri atas 28 KP pro insi 1 KP ka upaten dan 8 KP kota. pini KP Tahun 2011 untuk tiap tiap tingkat pemerintahan dapat dilihat dalam Tabel 4.2. Buku II IHPS

3 9

IHPS I Tahun 2012


Ta b e l 4 . 2 . O p in i LKP D Ta h u n 2 0 0 6 s . d 2 0 1 1 Be r d a s a r k a n Tin g k a t P e m e r in t a h a n P e m e r in t a h a n Ta h u n 2006

2007

2008

200

2010

2011

4.16

P r o vin s i W TP

W DP -

TW

25

0%

76% 1

3% -

12%

21

12% 3

24

1

24

6

10 36%

8

5

22

-

5

0%

16 57%

15% -

33

7%

28 100%

8

6%

201

6

7 2%

Ko t a TM P

21

13%

235

26

65%

7%

240

8 25%

45

57%

2%

33

100% 2

0%

1 1%

TW

236

1%

33

100%

W DP 2

33

100%

15%

67%

33

100%

24% 3

W TP

100% 8

1 3%

73%

18

4

24%

73%

3%

Jm l

4

64%

0%

Ka b u p a t e n TM P

103

344 100%

10%

1%

350

26%

100%

2%

8

25%

100%

7%

100%

13%

363

252

23

103

6%

26%

240

4 1%

33 11%

7

313

TM P 3 3% 11

21 25%

11

3 3%

60

2 100%

11 12%

1 1%

8 100%

12%

67

71%

14

8

8 100%

16%

72%

72%

12

4

8 100%

14%

4%

66

Jm l

16 1

13%

64 72%

12

100%

61 71%

7

64%

TW

66 77%

2

100%

16

76%

W DP 1

37

63%

36

W TP

2

4%

12%

Jm l

100% 3

4%

8 100%

rafik .2. menya ikan per andingan opini KP Tahun 2011 erdasarkan tingkat pemerintahan yang disa ikan dalam persentase. Grafik .2. pini KPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

76%

8 0 %

71%

7 0 %

W TP

57%

6 0 %

W DP TW

5 0 % 4 0 %

36%

TMP

25%

3 0 % 2 0 % 1 0 %

7%

12%

11%

0%

1%

P r o vin s i

Ka b u p a t e n

1%

4%

0 %

4.17

4 0

Ko t a

ari rafik .2. terlihat ah a pada Tahun 2011 opini yang diperoleh pada pemerintahan tingkat kota dan pro insi le ih aik di andingkan dengan pemerintahan tingkat ka upaten. Pemerintah kota memperoleh opini TP dan P sekitar dari keseluruhan entitas kota pemerintah pro insi memperoleh opini TP dan P sekitar dari keseluruhan entitas pro insi dan pemerintah ka upaten yang memperoleh opini TP dan P sekitar 88 dari keseluruhan entitas ka upaten.

Buku II IHPS


Sis t e m

IHPS I Tahun 2012

P e n g e n d a l ia n In t e r n ( 4 . 3 6 9 k a s u s )

.18

ntuk men apai pengelolaan keuangan negara daerah yang e ekti efisien transparan dan akunta el gu ernur dan upati alikota a i melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah diranc ang dengan erpedoman pada PP omor 0 Tahun 2008 tentang SPIP.

.1

SPI memiliki f ungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi ter apainya e ekti itas dan efisiensi pen apaian tu uan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

4.20

SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. erdasarkan PP omor 0 Tahun 2008 tentang SPIP SPI meliputi lima unsur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian penilaian risiko, kegiatan pengendalian, inf ormasi dan komunikasi, serta pemantauan.

4.21

Unsur- unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada LKPD.

4.22

Sesuai ketentuan dalam SPKN, selain menerbitkan LHP keuangan yang erupa opini PK uga mener itkan HP atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LKPD dapat diuraikan sebagai berikut. H a s il Eva l u a s i SP I

4.23

Hasil e aluasi menun ukkan ah a KP yang memperoleh opini TP dan P pada umumnya memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. dapun KP yang memperoleh opini T P dan T perlu melakukan perbaikan pengendalian intern dalam hal penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan.

4.24

Penilaian risiko w ajib dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam menetapkan tu uan instansi dan tu uan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. Masih terdapatnya kelemahan dalam penilaian risiko instansi, disebabkan kurang pahamnya pimpinan instansi terhadap f aktor- f aktor dari dalam maupun dari luar yang sangat berpengaruh terhadap penc apaian tujuan instansi.

4.25

Pimpinan instansi pemerintah w ajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sif at dari tugas dan f ungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kelemahan atas kegiatan pengendalian ter ermin dari elum memadainya pengendalian fisik atas aset penc atatan transaksi yang belum akurat dan tepat w aktu, pengendalian atas pengelolaan sistem inf ormasi yang masih lemah, serta pendokumentasian yang kurang baik atas sistem pengendalian intern, transaksi, dan kejadian penting. Buku II IHPS

4 1

IHPS I Tahun 2012


4.26

Pimpinan instansi pemerintah w ajib melakukan pemantauan SPI yang dilaksanakan melalui pemantauan erkelan utan e aluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Kelemahan dalam pemantauan SPI karena tidak dilaksanakannya pemantauan erkelan utan melalui kegiatan pengelolaan rutin super isi pem andingan rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Selain itu e aluasi terpisah uga tidak diselenggarakan melalui penilaian sendiri re iu dan pengu ian e ekti itas SPI yang dilakukan oleh Aparat Pengaw as Intern Pemerintah ( APIP) atau pihak eksternal dan tindak lan ut rekomendasi hasil audit dan re iu lainnya tidak segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lain yang ditetapkan.

4.27

Hasil evaluasi atas 426 LKPD terdapat 4.3 kasus kelemahan SPI sebagaimana ter antum pada Ta el . . rin ian enis temuan pada ampiran dan rin ian temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 11. Ta b e l 4 . 3 . Ke l o m p o k Te m u a n SP I a t a s P e m e r ik s a a n LKP D Ta h u n 2 0 1 1 N o .



Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 1 Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 2


3 Kelemahan Struktur Pengendalian Intern J u m la h

1.

1

1. 8 4 .3 6 9

.28

Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus- kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan elan a serta kelemahan struktur pengendalian intern. Tiap tiap kelompok temuan beserta kasusnya diuraikan sebagai berikut.

.2

Sebanyak 1.7 1 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas • sebanyak 1.005 kasus pen atatan tidak elum dilakukan atau tidak akurat • sebanyak 603 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan • se anyak 1 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan; • se anyak 1 kasus sistem in ormasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan • sebanyak 23 kasus sistem inf ormasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

4.30 4 2

Kasus- kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut ter adi di 10 pemerintah daerah seperti disa ikan pada ampiran 11.

Buku II IHPS


4.31

IHPS I Tahun 2012

Kasus- kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, kartu inventaris barang ( KIB) pada satuan kerja perangkat daerah ( SKPD) belum disusun sehingga nilai aset tetap di 35 SKPD yang disajikan pada nerac a per 31 esem er 2011 tidak dapat dirin i lokasi enis merk tipe umlah ukuran harga, tahun pembelian, asal barang, dan keadaan barang sec ara andal. •

i Ka upaten Pekalongan Pro insi a a Tengah aset tetap yang disa ikan pada nera a per 1 esem er 2011 tidak erdasarkan pen atatan yang memadai dan beberapa aset tanah belum dic atat sehingga nilai aset tetap tidak akurat dan elum men erminkan keseluruhan aset tetap yang dimiliki.

• Di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulaw esi Tenggara, aset tetap di beberapa SKPD belum seluruhnya dilakukan penc atatan dan hasil pengadaan TA 200 s.d. 2011 elum seluruhnya di ek fisik aik ke eradaan maupun kelengkapannya sehingga saldo aset tetap senilai p 02. uta pada nera a per 1 esem er 2011 tidak dapat diyakini ke a arannya. • Di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, saldo aset tetap senilai p 02.02 2 uta tidak didukung dengan rin ian dan aset tanah untuk konstruksi jalan, irigasi, dan jaringan belum dilakukan inventarisasi sehingga nilai aset tetap pada nera a per 1 esem er 2011 tidak diyakini kew ajarannya. • Di Kabupaten Sleman, Provinsi DIY , saldo dana bergulir pada nerac a per 31 esem er 2011 senilai p . 2 uta elum disa ikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan sehingga saldo investasi non permanen tidak men erminkan nilai yang a ar. • Di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, penyertaan modal senilai p 1.1 2 uta tidak disa ikan erdasarkan metode ekuitas dan terdapat perbedaan pengakuan antara Pemerintah Kota Binjai dengan PD Pembangunan sehingga saldo penyertaan modal pada nerac a per 31 esem er 2011 tidak dapat diyakini ke a arannya. 4.32

Se anyak 1. kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas • sebanyak 577 kasus peren anaan kegiatan tidak memadai • se anyak 2 kasus mekanisme pemungutan penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hi ah tidak sesuai ketentuan; • se anyak 4 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja; Buku II IHPS

4 3

IHPS I Tahun 2012

• se anyak


kasus pelaksanaan elan a di luar mekanisme P

• sebanyak 237 kasus penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; • se anyak 80 kasus penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan • sebanyak 5 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya, di antaranya pengelolaan dan pengamanan fisik aset yang tidak memadai. 4.33

Kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut ter adi di 11 pemerintah daerah seperti disa ikan pada Lampiran 11.

4.34

Kasus- kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut di antaranya sebagai berikut. •

i Pro insi ali pem entukan dana adangan senilai p12 . 0 uta untuk mem iayai kegiatan pem angunan em atan au layu em atan Tukad Peret penyertaan modal alan tol di atas perairan P pada Pengelola alan Tol ilayah ali dan kegiatan pemilihan kepala daerah tidak tepat dan ertentangan dengan Permendagri omor 1 Tahun 2006.

•

i Ka upaten o okerto Pro insi a a Timur kesalahan penganggaran elan a modal T 2011 senilai p 0. 8 uta mengaki atkan kesalahan penya ian klasifikasi realisasi elan a arang dan asa elan a hibah, serta belanja modal.

•

i Ka upaten Pur akarta Pro insi a a arat dana untuk peker aan pembangunan Pasar Plered Citeko dalam tahun jamak senilai p2 . 00 uta T 2011 elum di adangkan dan elum di uatkan peraturan daerahnya sehingga erpotensi tidak dapat diselesaikan karena ketidaktersediaan anggaran.

•

i Kota Palangka aya Pro insi Kalimantan Tengah penerimaan pin aman daerah atas penerusan pinjaman luar negeri dan pembayaran kegiatan pembangunan gedung pertokoan Pasar Kahayan kepada rekanan senilai p10.2 uta dilakukan tanpa melalui mekanisme P T 2011.

• Di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, penerimaan klaim dana aminan kesehatan masyarakat amkesmas aminan persalinan ampersal asuransi kese ahteraan sosial skessos dan aminan kesehatan daerah amkesda T 2011 senilai p . 1 uta digunakan se ara langsung untuk operasional S Sidikalang dan inas Kesehatan serta penatausahaan dana oleh endahara pengelola pada S Sidikalang tidak memadai. 4 4

Buku II IHPS


4.35

Sebanyak 8

IHPS I Tahun 2012

kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

• sebanyak 50 kasus entitas tidak memiliki S P yang ormal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; • sebanyak 247 kasus S P yang ada pada entitas tidak er alan se ara optimal atau tidak ditaati • se anyak 1 kasus entitas tidak memiliki satuan penga as intern • se anyak kasus satuan penga as intern yang ada tidak memadai atau tidak er alan optimal • se anyak 2 kasus tidak ada pemisahan tugas dan ungsi yang memadai dan • sebanyak 2 kasus kelemahan struktur pengendalian intern lainnya, di antaranya pembatasan ruang lingkup pemeriksaan atas pengelolaan kas daerah. 4.36

Kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut terjadi di 323 pemerintah daerah, seperti disa ikan pada ampiran 11.

4.37

Kasus- kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut. •

i Pro insi iau penyerahan hasil pengadaan elan a modal T 2011 kepada masyarakat senilai p10. 8 uta tanpa disertai persetu uan kepala daerah dan tidak di atat dalam KIB.

•

i Ka upaten a alengka Pro insi a a arat pemerintah daerah belum memiliki kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang mengakibatkan saldo piutang lainnya pada nera a per 1 esem er 2011 senilai p .081 1 uta tidak dapat diyakini kew ajarannya.

•

i Pro insi ali tidak terdapat sistem dan prosedur pengelolaan persediaan barang pakai habis sehingga saldo pada nerac a per 31 esem er 2011 senilai p2.282 0 uta tidak dapat diyakini ke a arannya serta terdapat SKP yang tidak melaporkan nilai persediaan pada akhir tahun.

• Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulaw esi Utara, SOP yang mengatur tentang tata c ara pemberian dan pertanggungjaw aban hibah belum disusun sehingga bantuan hibah yang diberikan berpotensi disalahgunakan. • Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah daerah belum menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sehingga penatausahaan pendapatan daerah tidak dilakukan dengan terti . Buku II IHPS

4 5

IHPS I Tahun 2012


P e n y e b a b . 8

Kasus- kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/ pelaksana yang bertanggung jaw ab belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengaw asan dan pengendalian kegiatan, serta kurangnya koordinasi dengan pihak- pihak terkait.

.

Selain itu, kasus kelemahan SPI terjadi karena pejabat yang berw enang belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang f ormal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta kurang c ermat dalam melakukan perenc anaan dan pelaksanaan kegiatan. Re k o m e n d a s i

4.40

Terhadap kasus- kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepala daerah agar meningkatkan pengaw asan dan pengendalian dalam perenc anaan serta pelaksanaan kegiatan, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jaw ab.

4.41

Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jaw ab agar melaksanakan tugas dan tanggung jaw ab sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta segera menyusun dan menetapkan kebijakan yang f ormal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.

Ke p a t u h a n Te r h a d a p Ke t e n t u a n P e r u n d a n g - u n d a n g a n 4.42

Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan penyimpangan administrasi ketidakhematan ketidakefisienan dan ketidake ekti an seperti disa ikan dalam Ta el . . in ian enis temuan pada tiap tiap kelompok dapat dilihat pada ampiran 10 dan rin ian temuan menurut entias disa ikan dalam ampiran 11.

Tabel . . Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan KPD Tahun 2011

N o .


J u m la h Ka s u s


Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan 1 2 3 4 5 6 7

4 6

Buku II IHPS

Kerugian Daerah Potensi Kerugian Daerah Kekurangan Penerimaan Administrasi Ketidakhematan Ketidakefisienan Ketidake ekti an J u m la h

1. 0 354 2. 18 231 2 317 5 .7 7 6

8 . 8 1. 0 . 22 08 11. 8 18 . 0 537, 50 18.080 2 3 .7 8 3 .8 6 1 ,4 2


4.43

IHPS I Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 4.4., hasil pemeriksaan mengungkapkan 5.776 kasus senilai p . 8 .8 1 2 uta se agai aki at adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang ditemukan pada 2 entitas.

Ke r u g ia n Da e r a h ( 1 . 6 0 9 k a s u s s e n il a i Rp 8 6 5 . 3 7 6 , 7 8 j u t a ) 4.44

Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat erharga dan arang yang nyata dan pasti umlahnya se agai aki at perbuatan melaw an hukum baik sengaja maupun lalai.

4.45

Pada umumnya kasus kasus kerugian daerah meliputi belanja perjalanan dinas fikti elan a atau pengadaan fikti lainnya rekanan pengadaan arang asa tidak menyelesaikan peker aan kekurangan olume peker aan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, pemahalan harga ( mark up ) , penggunaan uang/ arang untuk kepentingan pri adi iaya per alanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan atau mele ihi standar yang ditetapkan spesifikasi arang asa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak elan a tidak sesuai atau mele ihi ketentuan pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir mac et, kelebihan penetapan dan pem ayaran restitusi pa ak atau penetapan kompensasi kerugian penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan dan lain lain kasus kerugian daerah.

4.46

Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 1. 0 kasus senilai p8 . 8 uta terdiri atas • sebanyak juta;

kasus elan a per alanan dinas fikti senilai p25.633, 62

• sebanyak 72 kasus p2 . 8 uta;

elan a atau pengadaan fikti lainnya senilai

• se anyak 1 kasus rekanan pengadaan arang asa tidak menyelesaikan peker aan senilai p .505, 44 juta; • se anyak 84 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai p 4.270, 67 juta; • sebanyak 228 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume peker aan dan atau arang senilai p .0 2 8 uta; • sebanyak 38 kasus pemahalan harga ( mark up ) senilai p21.322, 66 juta; • sebanyak 100 kasus penggunaan uang arang untuk kepentingan pri adi senilai p 2.537, 67 juta; • sebanyak 127 kasus biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan senilai p2 . 08 uta Buku II IHPS

4 7

IHPS I Tahun 2012


• sebanyak 118 kasus pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan senilai p 0. 1 8 uta; • se anyak kasus spesifikasi arang asa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai p11. 8 8 uta • se anyak 2 8 kasus elan a tidak sesuai atau mele ihi ketentuan senilai p .701, 52 juta; • sebanyak 13 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir ma et senilai p2 .0 8 uta • sebanyak 1 kasus kele ihan penetapan dan pem ayaran restitusi pa ak atau penetapan kompensasi kerugian senilai p2 20 uta • se anyak 1 kasus penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan senilai p uta dan • se anyak 128 kasus kerugian daerah lainnya senilai p 04.023, 07 juta di antaranya terdapat ketekoran kas dan pengenaan ganti kerugian negara elum tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. 4.47 . 8

Kasus- kasus kerugian daerah tersebut ter adi di 8 pemerintah daerah seperti disa ikan pada ampiran 11. Kasus- kasus kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut. •

i Ka upaten o okerto Pro insi a a Timur terdapat ketekoran kas pada endahara umum daerah senilai p .1 02 uta yang dise a kan adanya penggunaan kas daerah di luar mekanisme APBD dan dengan senga a tidak mematuhi ketentuan yang erlaku dalam pengelolaan kas daerah.

•

i Ka upaten Sragen Pro insi a a Tengah terdapat ketekoran kas senilai p11.216, 04 juta yang disebabkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( DPPKAD) melakukan akad kredit yang mengatasnamakan Pemerintah Ka upaten Sragen ke P P oko Tingkir dengan aminan deposito tanpa melalui persetu uan P dan hasilnya tidak masuk ke kas daerah serta penggunaannya tidak melalui mekanisme APBD.

• Di Kabupaten Kapuas, Povinsi Kalimantan Tengah, terdapat kelebihan pem ayaran dari sisa uang muka senilai p10.8 8 8 uta atas kontrak pekerjaan peningkatan jalan kabupaten ruas jalan Anjir Serapat- Palampai yang diputus kontrak. •

4 8

Buku II IHPS

i Pro insi Sumatera tara terdapat ketekoran kas senilai p .02 uta pada bendahara pengeluaran pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah serta belanja hibah dan bantuan sosial Pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial ( Binkesos) dan Biro Perekonomian berindikasi merugikan


keuangan daerah senilai p . uta merupakan elan a fikti .

IHPS I Tahun 2012

uta di antaranya senilai p .1

• Di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dana bergulir TA 2011 yang ma et senilai p . 80 11 uta pada inas Koperasi saha ikro Ke il dan Menengah ( UMKM) Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dihapuskan sebelum adanya proses evaluasi dan pengkajian yang mendalam. .

Dari kasus kasus kerugian daerah senilai p8 . 8 uta telah ditindaklan uti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai p 8.8 2 8 uta di antaranya adalah Ka upaten Kapuas Pro insi Kalimantan Tengah senilai p10. 2 uta Kota edan Pro insi Sumatera tara senilai p . 8 uta dan Pro insi Sula esi Selatan senilai p .1 1 uta seperti disajikan pada Lampiran 11. P e n y e b a b

4.50

Kasus- kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang ertanggung a a lalai dan tidak ermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang erlaku elum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jaw ab, serta lemah dalam melakukan pengaw asan dan pengendalian. Re k o m e n d a s i

4.51

Terhadap kasus- kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jaw ab, memerintahkan pejabat yang bertanggung jaw ab untuk meningkatkan pengaw asan dan pengendalian kegiatan, melakukan upaya penagihan terhadap piutang yang mac et, serta mempertanggungjaw abkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.

P o t e n s i Ke r u g ia n Da e r a h ( 3 5 4 k a s u s s e n il a i Rp 1 . 6 0 3 . 9 2 2 , 0 8 j u t a ) 4.52

Potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melaw an hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti umlahnya.

4.53

Pada umumnya kasus kasus potensi kerugian daerah meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kew ajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, pembelian aset yang berstatus sengketa aset tidak diketahui ke eradaannya pem erian aminan pelaksanaan dalam pelaksanaan peker aan tidak sesuai dengan ketentuan peman aatan arang dan pem erian asilitas tidak sesuai ketentuan pihak ketiga elum

Buku II IHPS

4 9

IHPS I Tahun 2012


melaksanakan kew ajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah, piutang/ pin aman atau dana ergulir yang erpotensi tidak tertagih penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan dan lain lain kasus potensi kerugian daerah. 4.54

Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya potensi kerugian daerah sebanyak 35 kasus senilai p1. 0 . 22 08 uta yang terdiri atas • sebanyak 27 kasus ketidaksesuaian peker aan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai p11.545, 20 juta; • sebanyak 23 kasus rekanan belum melaksanakan kew ajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai p2.752, 26 juta; • se anyak 82 kasus aset dikuasai pihak lain senilai p1 0. 1 1 uta; • sebanyak 4 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai p2. 2 8 uta • se anyak 87 kasus aset di antaranya berupa kendaraan dinas serta peralatan dan mesin tidak diketahui ke eradaannya senilai p . 8 juta; • sebanyak 10 kasus pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan peker aan peman aatan arang dan pem erian asilitas tidak sesuai ketentuan senilai p12.331, 10 juta; • se anyak kasus pihak ketiga elum melaksanakan ke a i an untuk menyerahkan aset kepada daerah senilai p . 6, 42 juta; • se anyak 8 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai p28 . 0 0 uta; • se anyak kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan senilai p1 .265, 72 juta; dan • sebanyak 22 kasus potensi kerugian daerah lainnya senilai p . 8 2 juta di antaranya penggunaan uang muka yang belum dapat dijelaskan peruntukannya dan aset hilang yang elum diproses TP T .

4.55

Kasus- kasus potensi kerugian daerah tersebut ter adi di 21 pemerintah daerah seperti disa ikan pada ampiran 11.

4.56

Kasus- kasus potensi kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut. •

5 0

Buku II IHPS

i Pro insi iau in estasi non permanen dana ergulir senilai p1 .2 01 uta erpotensi tidak tertagih yang dise a kan penatausahaan tidak didukung dengan pemantauan yang memadai dan pembayaran atas kontrak pengadaan peralatan venues dan peralatan


IHPS I Tahun 2012

tanding a ang olahraga P III senilai p1 . 1 1 uta erpotensi merugikan keuangan daerah disebabkan rekanan belum melaksanakan kew ajiban untuk menyerahkan aset kepada pemerintah daerah. •

i Ka upaten Sarolangun Pro insi am i aset tetap peralatan dan mesin se umlah minimal .2 unit yang ter atat dalam da ar aset pada akhir Tahun 2011 di e erapa SKP senilai p 2.2 22 uta tidak diketahui keberadaannya.

• Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sejumlah 1 unit kendaraan dinas milik pemerintah daerah senilai p1 .00 82 uta tidak dapat dipantau kondisi dan kepemilikannya serta erpeluang disalahgunakan. •

i Kota Sura aya Pro insi a a Timur proses pen airan anggaran elan a modal untuk pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran minimal 2 meter senilai p1 . 8 uta tidak didukung dengan dokumen pertanggung a a an yang alid dan hasil pengadaan terse ut tidak diyakini asersi keberadaan dan haknya.

• Di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, angsuran sew a ruko, kios, dan losd Pasar aru Panya ungan senilai p11.2 2 uta erpotensi tidak tertagih yang dise a kan pengadministrasian tagihan tidak memadai serta tidak disertai ukti per an ian tertulis. 4.57

ari kasus kasus potensi kerugian daerah senilai p1. 0 . 22 08 uta telah ditindaklan uti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai p 0 2 uta di antaranya adalah Ka upaten Tulang a ang arat Pro insi ampung senilai p1 0 uta dan Ka upaten Pasaman Pro insi Sumatera arat senilai p uta seperti disa ikan pada ampiran 11. P e n y e b a b

. 8

Kasus- kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang ertanggung a a lalai dan tidak ermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung a a elum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait tidak menaati dan memahami ketentuan yang erlaku serta lemah dalam melakukan pengaw asan dan pengendalian. Re k o m e n d a s i

.

Terhadap kasus- kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan f ungsi sesuai tanggung jaw abnya, melakukan pengaw asan dan pengendalian sec ara memadai, serta meningkatkan koordinasi.

4.60

Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pihak- pihak yang bertanggung jaw ab agar mengupayakan penagihan dan Buku II IHPS

5 1

IHPS I Tahun 2012


mempertanggung a a kan kasus potensi kerugian daerah dan ila tidak dapat mempertanggungjaw abkan agar menyetor ke kas daerah atau melakukan langkahlangkah yang diperlukan untuk menc egah terjadinya kerugian daerah.

Ke k u r a n g a n P e n e r im a a n ( 9 4 5 k a s u s s e n il a i Rp 4 1 1 . 9 8 5 , 7 5 j u t a ) 4.61

Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara daerah tetapi tidak atau elum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan.

4.62

Pada umumnya kasus kasus kekurangan penerimaan meliputi denda keterlam atan peker aan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara/daerah, penerimaan daerah lainnya ( selain denda keterlam atan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan daerah, penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak erhak pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan, kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, dan lain- lain kasus kekurangan penerimaan.

4.63

Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kekurangan penerimaan se anyak 5 kasus senilai p 11. 8 uta terdiri atas • se anyak 2 kasus denda keterlam atan peker aan elum tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai p 5.103, 72 juta; • se anyak 2 kasus penerimaan daerah lainnya ( selain denda keterlam atan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara daerah senilai p2 1.1 juta; • sebanyak 114 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai p10 .228 uta; • sebanyak 2 kasus penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak erhak senilai p208 8 uta; • sebanyak 24 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai p . 22 2 uta; • sebanyak 2 kasus kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah senilai p 2 uta dan • sebanyak 12 kasus kekurangan penerimaan lainnya senilai p . 1 uta di antaranya sisa dana proyek elum dikem alikan ke kas daerah dan pemotongan pajak atas jasa giro terhadap rekening pemerintah daerah.

5 2

Buku II IHPS


IHPS I Tahun 2012

4.64

Kasus- kasus kekurangan penerimaan tersebut terjadi di 357 pemerintah daerah seperti disa ikan pada ampiran 11.

4.65

Kasus- kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut. •

i Pro insi KI akarta denda keterlam atan senilai p .506, 71 juta atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan kontrak pengadaan Bus Transjakarta TA 2011 belum ditetapkan.

• Di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, jaminan pelaksanaan senilai p .2 2 80 uta atas pemutusan kontrak peker aan peningkatan alan ka upaten ruas alan n ir Serapat Palampai T 2011 yang tidak diselesaikan rekanan belum dic airkan. •

i Ka upaten Kara ang Pro insi a a arat denda keterlam atan senilai p1.2 0 81 uta dan aminan pelaksanaan senilai p1. 0 1 uta atas 2 paket peker aan pada inas ipta Karya dan inas ina arga dan Pengairan T 2011 yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka w aktu yang telah ditetapkan, belum ditarik dan disetorkan ke kas daerah.

• Di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setoran Pendapatan Asli Daerah ( PAD) TA 2011 sehubungan dengan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan P unung Karang tidak er alan sehingga terdapat kekurangan penerimaan dari yang diperjanjikan senilai p1. 8 0 uta. • Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, jaminan pelaksanaan 22 paket peker aan yang tidak selesai diker akan senilai p1. 0 uta pada inas Peker aan mum Pertam angan dan nergi belum dic airkan. 4.66

Dari kasus- kasus kekurangan penerimaan senilai p 11. 8 uta tersebut telah ditindaklan uti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai p2 .2 10 uta di antaranya adalah Kabupaten Kendal, Provinsi a a Tengah senilai p2. 0 08 uta Kabupaten Luw u Utara, Provinsi Sula esi Selatan senilai p2.1 81 uta dan Kota alang Pro insi a a Timur senilai p1. 8 uta seperti disa ikan pada ampiran 11. P e n y e b a b

4.67

Kasus- kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jaw ab kurang c ermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung a a tidak mempedomani ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait serta lemah dalam melakukan pengaw asan dan pengendalian.

Buku II IHPS

5 3

IHPS I Tahun 2012


Re k o m e n d a s i . 8

Terhadap kasus- kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jaw ab, meningkatkan koordinasi, dan menagih serta menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan.

Ad m in is t r a s i ( 2 . 3 1 8 k a s u s ) .

Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset tetapi penyimpangan terse ut tidak mengaki atkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah tidak mengurangi hak daerah kekurangan penerimaan tidak mengham at program entitas dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

4.70

Pada umumnya kasus kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggung a a an tidak akunta el ukti tidak lengkap tidak alid baik untuk perjalanan dinas maupun lainnya ( selain perjalanan dinas) , pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan arang asa tidak sesuai ketentuan tidak menim ulkan kerugian daerah) , pemec ahan kontrak untuk menghindari pelelangan, dan pelaksanaan lelang sec ara prof orma.

4.71

Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan pertam angan perpa akan dan lain lain, pembentukan c adangan piutang dan perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan penyetoran penerimaan daerah mele ihi batas w aktu yang ditentukan, pertanggungjaw aban/penyetoran uang persediaan melebihi batas w aktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah, pengeluaran in estasi pemerintah tidak didukung ukti yang sah kepemilikan aset tidak elum didukung ukti yang sah pengalihan anggaran antar K tidak sah dan lain- lain kasus penyimpangan administrasi.

4.72

Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 2.318 kasus yang terdiri atas • se anyak kasus pertanggung a a an per alanan dinas tidak akunta el ukti tidak lengkap tidak alid • se anyak 21 kasus pertanggung a a an tidak akunta el lengkap tidak alid lainnya selain per alanan dinas

ukti tidak

• sebanyak 15 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran; 5 4

Buku II IHPS


IHPS I Tahun 2012

• se anyak 4 kasus proses pengadaan arang asa tidak sesuai ketentuan tidak menim ulkan kerugian daerah • sebanyak 13 kasus pemec ahan kontrak untuk menghindari pelelangan; • sebanyak 7 kasus pelaksanaan lelang sec ara prof orma; • sebanyak 43 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah; • se anyak 2 8 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan idang tertentu lainnya seperti kehutanan pertam angan perpajakan, dan lain- lain; • sebanyak 1 kasus pembentukan c adangan piutang, penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan

perhitungan

• sebanyak 220 kasus penyetoran penerimaan daerah melebihi batas w aktu yang ditentukan; • sebanyak 132 kasus pertanggungjaw aban/penyetoran uang persediaan melebihi batas w aktu yang ditentukan; • se anyak 128 kasus sisa kas di endahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah; • sebanyak 80 kasus pengeluaran in estasi pemerintah tidak didukung ukti yang sah • se anyak 1 sah;

kasus kepemilikan aset tidak elum didukung ukti yang

• se anyak 1 kasus pengalihan anggaran antar

K tidak sah dan

• sebanyak 24 kasus penyimpangan administrasi lainnya, di antaranya realisasi belanja yang melebihi pagu anggaran. 4.73

Kasus- kasus penyimpangan administrasi tersebut terjadi di 418 pemerintah daerah seperti disa ikan pada ampiran 11.

4.74

Kasus- kasus penyimpangan administrasi tersebut di antaranya sebagai berikut. •

i Ka upaten amongan Pro insi a a Timur idang tanah pemerintah daerah senilai p . 28 8 uta sampai dengan akhir T 2011 elum ersertifikat sehingga status hukum atas kepemilikannya lemah.

•

i Ka upaten engkalis Pro insi iau se anyak 22 penerima antuan sosial dan bantuan keuangan TA 2011 belum menyampaikan laporan Buku II IHPS

5 5

IHPS I Tahun 2012


pertanggung a a an masing masing senilai p .650, 00 juta dan p218. 00 uta sehingga erpeluang tim ulnya penyalahgunaan bantuan. • Di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, realisasi belanja daerah pada adan umah Sakit mum S Ka upaten Ta anan T 2011 senilai p12. 1 uta melampaui anggaran dan mele ihi atas eksi ilitas penggunaan anggaran. •

i Pro insi aluku tara elan a per alanan dinas luar daerah P T 2011 senilai p2. 08 8 uta tidak memiliki ukti pertanggung a a an dan senilai p8. 8 uta tidak didukung ukti pertanggung a a an yang lengkap.

• Di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM) senilai p8.8 1 uta s.d. akhir T 2011 elum didukung peraturan daerah. P e n y e b a b 4.75

Kasus- kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pe a at yang ertanggung a a elum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung a a tidak menaati dan memahami ketentuan yang erlaku serta lemah dalam melakukan pengaw asan dan pengendalian. Re k o m e n d a s i

4.76

Terhadap kasus- kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jaw ab, meningkatkan pengaw asan dan pengendalian, dan membuat peraturan daerah terkait penyertaan modal pemerintah, serta memerintahkan pejabat yang bertanggung jaw ab untuk mempertanggungjaw abkan sec ara administrati atas ukti pertanggung a a an yang elum memadai dan segera melengkapi dokumen kepemilikan aset.

Ketidakhematan 2 1 kasus senilai Rp18 .

5 6

0 juta

4.77

Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas kualitas yang le ih tinggi dari standar kuantitas kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada w aktu yang sama.

. 8

Pada umumnya kasus kasus ketidakhematan meliputi pengadaan arang asa mele ihi ke utuhan penetapan kualitas dan kuantitas arang asa yang digunakan tidak sesuai standar dan pem orosan keuangan daerah atau kemahalan harga.

.

Hasil pemeriksaan atas KP menun ukkan adanya ketidakhematan se anyak 2 1 kasus senilai p18 . 0 uta terdiri atas

Buku II IHPS


IHPS I Tahun 2012

• sebanyak 4 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan senilai p1. 11 08 uta; • se anyak kasus penetapan kualitas dan kuatitas arang asa yang digunakan tidak sesuai standar senilai p 18 juta; dan • sebanyak 224 kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai p181. 8 juta. .80

Kasus kasus ketidakhematan terse ut ter adi di 1 seperti disa ikan pada ampiran 11.

pemerintah daerah

.81

Kasus kasus ketidakhematan tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di Provinsi Sulaw esi Tenggara, terdapat pembayaran honor kepada 362 pegaw ai honorer TA 2011 yang diangkat setelah keluarnya PP Nomor 8 Tahun 200 senilai p .344, 00 juta yang memboroskan keuangan daerah. •

i Ka upaten adiun Pro insi a a Timur nilai kontrak peker aan pem angunan Pasar esar aru an T 2011 ditetapkan le ih tinggi dari HPS senilai p .011 uta yang dise a kan perhitungan perkiraan volume item pekerjaan belum memperhitungkan f aktor pengurang sehingga mengakibatkan pemborosan.

• Di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, realisasi belanja antuan sosial T 2011 senilai p2. 1 uta di erikan tidak sesuai ketentuan dan mengakibatkan pemborosan keuangan daerah. • Di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulaw esi Utara, perubahan anggaran belanja perjalanan dinas untuk kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi Sekretariat P pada o em er 2011 yang dilakukan untuk mengakomodasi kelebihan realisasi mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai p1. 2 uta. •

i Kota ekasi Pro insi a a arat terdapat kemahalan harga pada empat peker aan tiang pan ang j oint p late peman angan tiang pan ang serta mo ilisasi dan demo ilisasi T 2011 senilai p1. uta yang memboroskan keuangan daerah.

P e n y e b a b .82

Kasus kasus ketidakhematan pada umumnya ter adi karena pe a at yang bertanggung jaw ab lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jaw ab, kurang ermat dalam meren anakan kegiatan tidak mempedomani ketentuan yang berlaku, serta lemah dalam melakukan pengaw asan dan pengendalian.

Buku II IHPS

5 7

IHPS I Tahun 2012


Re k o m e n d a s i .8

Terhadap kasus kasus ketidakhematan terse ut PK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jaw ab, mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan, dan meningkatkan pengaw asan dan pengendalian.

Ketidakefisienan 2 kasus senilai Rp

0 juta

.8

Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas kualitas input untuk satu satuan output yang le ih besar dari seharusnya.

.8

Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah menunjukkan adanya dua kasus ketidakefisienan yaitu penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output le ih esar tinggi dari yang seharusnya senilai p 0 uta.

.8

Kasus kasus terse ut ter adi di dua entitas seperti disa ikan pada ampiran 11.

.8

Kasus ketidakefisienan terse ut di antaranya ter adi di Ka upaten ay Kanan Pro insi ampung terdapat inefisiensi penggunaan anggaran T 2011 senilai p8 uta untuk pem ayaran ahan akar minyak per alanan dinas baik dalam maupun luar daerah. P e n y e b a b

.88

Kasus kasus ketidakefisienan pada umumnya ter adi karena pe a at yang ertanggung a a tidak ermat dan tidak memahami prinsip efisiensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jaw ab. Re k o m e n d a s i

.8

Terhadap kasus kasus ketidakefisienan terse ut PK telah merekomendasikan kepada kepala daerah untuk mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan dan mengeluarkan surat keputusan yang mengatur besarnya bantuan BBM yang diberikan untuk perjalanan dinas.

Ketidakefektifan 17 k a s u s s e n il a i Rp 7 1 8 . 0 8 0 , 2 7 j u t a )

5 8

. 0

Temuan mengenai ketidake ekti an erorientasi pada pen apaian hasil ( outcome yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manf aat atau hasil yang direnc anakan serta f ungsi instansi yang tidak optimal sehingga tu uan organisasi tidak ter apai.

. 1

Pada umumnya kasus kasus ketidake ekti an meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran tidak sesuai peruntukan peman aatan arang asa dilakukan tidak sesuai dengan ren ana yang ditetapkan arang yang di eli elum tidak dapat diman aatkan peman aatan arang asa tidak erdampak

Buku II IHPS


IHPS I Tahun 2012

terhadap penc apaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi penc apaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal dan ungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan aik termasuk target penerimaan tidak ter apai. . 2

Hasil pemeriksaan atas KP menun ukkan adanya ketidake ekti an se anyak 317 kasus senilai p 18.080 2 uta yang terdiri atas • se anyak 18 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran tidak sesuai peruntukan senilai p 8 . 2 juta; • se anyak kasus peman aatan arang asa dilakukan tidak sesuai dengan ren ana yang ditetapkan senilai p .061, 43 juta; • se anyak kasus arang yang di eli elum tidak dapat diman aatkan senilai p18 .317, 34 juta; • se anyak kasus peman aatan arang asa tidak erdampak terhadap pen apaian tu uan organisasi senilai p11. 2 uta; • sebanyak 36 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pen apaian tu uan organisasi senilai p102.0 uta; • se anyak 1 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai p1.547, 14 juta; dan • se anyak 11 kasus ungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan aik termasuk target penerimaan tidak ter apai senilai p2 .082 80 juta.

.

Kasus kasus ketidake ekti an terse ut terjadi di 211 pemerintah daerah, seperti disa ikan pada ampiran 11.

.

Kasus kasus ketidake ekti an terse ut di antaranya se agai erikut. •

i Pro insi KI akarta hasil pengadaan motor pompa p ortab le dan kelengkapannya TA 2011 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan en ana senilai p28. 0 0 uta tidak dapat segera dimanf aatkan tepat w aktu oleh masyarakat.

• Di Kabupaten Luw u Timur, Provinsi Sulaw esi Selatan, inf rastruktur hasil kegiatan elan a modal T 2011 senilai p21. 2 0 uta tidak dapat segera dimanf aatkan oleh masyarakat sesuai tujuan aw al pembangunannya. • Di Kota Denpasar, Provinsi Bali, biaya pemungutan pajak bumi dan angunan T 2011 senilai p .8 8 uta di erikan se ara tunai kepada pegaw ai sebagai penambahan penghasilan, biaya hari raya dan bantuan Buku II IHPS

5 9

IHPS I Tahun 2012


sosial kepada masyarakat yang tidak sesuai Peraturan alikota enpasar sehingga tidak tepat sasaran dan tidak memenuhi asas kepatutan. •

i Ka upaten Kampar Pro insi iau peker aan lan utan pem angunan Puskesmas Tapung T 2011 senilai p . 0 01 uta tidak dapat diselesaikan sehingga tidak mem erikan man aat kepada masyarakat.

•

i Ka upaten e ang e ong Pro insi engkulu elan a hi ah dan elan a antuan sosial T 2011 masing masing senilai p uta dan p2. 0 20 uta di erikan kepada SKP di lingkungan pemerintah daerah dan dipergunakan untuk mem iayai operasional SKP yang tidak dianggarkan se elumnya sehingga pengeluaran tidak tepat sasaran tidak sesuai peruntukan.

P e n y e b a b .

Kasus kasus ketidake ekti an pada umumnya ter adi karena pe a at yang ertanggung a a tidak mempedomani ketentuan yang erlaku tidak optimal dalam meren anakan kegiatan dan melaksanakan tugas serta lemah dalam melakukan pengaw asan dan pengendalian kegiatan. Re k o m e n d a s i

.

Terhadap kasus kasus ketidake ekti an terse ut PK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jaw ab, mempedomani ketentuan yang erlaku dan le ih optimal dalam melakukan peren anaan kegiatan.

LKP D Ta h u n 2 0 1 0 .

Dalam pemeriksaan LKPD Tahun 2010 terdapat kasus kerugian daerah di antaranya sebagai berikut. • Di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, sisa kas di bendahara pengeluaran Sekretariat aerah T 2010 digunakan tidak sesuai dengan ketentuan dan belum disetorkan kembali ke kas daerah senilai p2 .101 8 uta yang mengaki atkan indikasi kerugian daerah. •

i Ka upaten am eramo aya Pro insi Papua elan a antuan sosial T 2010 senilai p1 .011 0 uta tidak didukung dengan ukti yang memadai sehingga berpotensi disalahgunakan.

• Di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, terdapat realisasi belanja per alanan dinas fikti T 2010 senilai p . 28 8 uta yang erindikasi merugikan keuangan daerah. •

6 0

Buku II IHPS

i Ka upaten aropen Pro insi Papua terdapat kele ihan ayar senilai p1. 2 uta atas arang hasil pengadaan peralatan dan mesin T 2010 pada tiga SKP yang elum diterima.


. 8

IHPS I Tahun 2012

Hasil pemeriksaan sec ara lengkap dapat dilihat pada so cop LHP dalam c akram padat terlampir.

Buku II IHPS

6 1

IHPS I Tahun 2012

6 2

Buku II IHPS



IHPS I Tahun 2012

6 3

BAB 5 La p o r a n Ke u a n g a n BU M N d a n Ba d a n La in n y a 5.1

Pada Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 6 LK dan adan lainnya Tahun 2011 yang meliputi K PT amsostek K BI, LK LPS, LK PIH Tahun 2011 M/1432 H, LK L oan o. 2 I pada RIS P rogram to th e PNPM Mandiri P roj ect II irektorat enderal ipta Karya Kementerian PU, serta LK L oan o. 2 I pada S HP irektorat enderal ipta Karya Kementerian P .

5.2

Pemeriksaan keuangan atas BUMN dan badan lainnya bertujuan untuk mem erikan pendapat opini atas ke a aran in ormasi keuangan yang disa ikan dalam laporan keuangan dengan erdasarkan pada a kesesuaian dengan S P dan atau prinsip prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam er agai peraturan perundang undangan ke ukupan pengungkapan adeq uate disclosure kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan d e ekti itas SPI.

5.3

akupan pemeriksaan atas K dan adan lainnya meliputi nera a laporan la a rugi laporan realisasi anggaran atau laporan surplus defisit atau laporan akti itas laporan peru ahan ekuitas dan rasio modal serta laporan arus kas. in ian akupan pemeriksaan untuk K dan adan lainnya tersebut disajikan dalam Tabel 5.1. Ta b e l 5 . 1 . C a k u p a n P e m e r ik s a a n a t a s LK BU M N d a n Ba d a n La in n y a dalam uta rupiah aporan a a ugi era a o.

Aset 1 2

aporan Surplus efisit aporan kti itas aporan ealisasi nggaran

ek Pemeriksaan

PT amsostek

11 . 2 .200 88

ank Indonesia

1.

3

Lembaga Simpanan

Penjamin

4

Penyelenggara Ibadah Haji

5

L oan 2 PNPM Mandiri

I

6

L oan MSMHP

I

2

Ke a i an

1.8 1.81 00 2 . 0.2

.8 8 0 .

81

111.801.

Ekuitas

21

.82 .

1.282.2

.

00

8 .

10.8

.

22

1 . 2 . 88 8

.088.

10

2.2

8 00

1.1 8.20 12

a a rugi Surplus defisit

Pendapatan

Biaya

16.132.623, 02

14.112.532, 15

2.020.0 0 8

1 . 1 .

00

42.562.149, 00

2 .1 8. 1 00

0

1.045.154, 96

.

2. 0

. 8 .111

. 18. 88

333.055, 96

333.055, 96

5.254, 20

5.254, 20

. 2 . 1 0. 22 8


Hasil pemeriksaan keuangan atas LK BUMN dan badan lainnya disajikan dalam tiga kategori yaitu opini SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang undangan.

Buku II IHPS

IHPS I Tahun 2012

5.5


Hasil pemeriksaan PK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan HP dan dinyatakan dalam se umlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau le ih permasalahan kelemahan SPI dan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengaki atkan kerugian negara perusahaan potensi kerugian negara perusahaan kekurangan penerimaan penyimpangan administrasi ketidakhematan ketidakefisienan ketidake ekti an. Setiap permasalahan merupakan agian dari temuan dan di dalam IHPS ini dise ut dengan istilah “ k a s u s ” . amun istilah kasus di sini tidak selalu erimplikasi hukum atau erdampak finansial.

O p in i 5.6

Terhadap K Tahun 2011 PK mem erikan opini TP atas K I K L oan o. 2 I P P andiri dan K L oan o. 2 I S HP serta opini TP PP untuk K PT amsostek. PK uga telah mem erikan opini P untuk K PIH Tahun 2011 1 2 H dan T P untuk K PS Tahun 2011. Perkem angan opini enam entitas terse ut untuk Tahun 200 s.d. 2011 disajikan pada tabel berikut. Ta b e l 5 . 2 . O p in i a t a s LK BU M N d a n Ba d a n La in n y a N o .

O p in i

Entitas

2 0 0 9

1 PT amsostek

2 0 1 0

2 0 1 1

TP PP

TP

TP PP

TP

TP

TP

3 Lembaga Penjamin Simpanan

TMP

TMP

TMP

4 Penyelenggara Ibadah Haji

TMP

TMP

P

TP

TP

2

ank Indonesia

5 L oan

2

I

6 L oan

2

I

P P

andiri

S HP

TP

Keterangan Pada Tahun 200 PT amsostek mendapat opini TP PP dari K P olly am ang Sudarma i dan ekan. dapun pada Tahun 2010 PT amsostek mendapat opini TP dari K P Hertanto Sidik dan ekan

Sis t e m


.

ntuk men apai pengelolaan keuangan negara yang e ekti efisien transparan dan akunta el pemerintah a i melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatannya. SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas.

.8

Selain mener itkan HP keuangan yang erupa opini PK uga mener itkan HP atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil e aluasi atas SPI K BUMN dan badan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut. H a s il Eva l u a s i SP I

5.9

6 4

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dan adan lainnya menunjukkan adanya 51 kasus kelemahan SPI sebagaimana ter antum

Buku II IHPS


IHPS I Tahun 2012

pada Ta el . . in ian enis temuan pada ampiran 12 dan rin ian temuan erdasarkan entitas disa ikan dalam ampiran 1 . Ta b e l 5 . 3 . Ke l o m p o k Te m u a n SP I a t a s P e m e r ik s a a n LK BU M N d a n Ba d a n La in n y a N o .


J u m la h Ka s u s

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern y ang M engak ib atk an 1

Kelemahan Sistem Pengendalian kuntansi dan Pelaporan

2


14

3


28

J u m la h

5.10

9

5 1

Kasus kasus kelemahan sistem pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut. •

i PT amsostek penerapan tari aminan Ke elakaan Ker a tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengaki atkan kehilangan potensi penerimaan perusahaan Tahun 2011 minimal senilai p . 0 uta.

• Di BI, penerimaan dan penggunaan dana hibah luar negeri TA 2011 senilai p .0 8 00 uta tidak melalui mekanisme anggaran tahunan I dan tidak diadministrasikan se ara memadai yang dise a kan tidak adanya ketentuan internal yang mengatur pengelolaan hi ah. • Di LPS, terdapat pengakuan hutang klaim penjaminan kepada nasabah yang telah ha is angka aktu pem ayarannya dan rekonsiliasi antara data rekening escrow LPS untuk pembayaran klaim nasabah dengan data general ledger pada sistem S P tidak dilakukan se ara periodik. •

i PIH aset tetap elum seluruhnya didukung da ar rin ian aset diin entarisasi dan direkonsiliasi serta elum di atat dengan aplikasi pen atatan yang seragam mengaki atkan saldo aset tetap pada nera a per 1 esem er 2011 tidak dapat diyakini ke a arannya.

• Di L oan o. 2 I P P andiri penyusunan K tidak melalui proses rekonsiliasi sehingga terdapat selisih antara pen airan SP2 T 2011 dengan rekening khusus dan talangan senilai p10.800 00 uta. • Di L oan o. 2 I S HP iaya contigencies porsi dolar merika pada kelompok iaya langsung non personil senilai S 0 .00 ri u ekui alen p .8 2 uta tidak memiliki analisis iaya ataupun rin ian dan tidak dapat diperhitungkan dalam HPS maupun kontrak yang erpotensi menim ulkan pem orosan.

Buku II IHPS

6 5

IHPS I Tahun 2012


P e n y e b a b 5.11

Kasus kasus terse ut pada umumnya ter adi karena pe a at yang ertanggung a a tidak menaati dan mematuhi ketentuan yang erlaku elum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung a a nya elum menyusun ke i akan internal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur serta lemahnya penga asan dan pengendalian. Re k o m e n d a s i

5.12

Terhadap kasus kasus kelemahan SPI terse ut PK telah merekomendasikan kepada pimpinan BUMN dan badan lainnya agar menyusun kebijakan internal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur meningkatkan penga asan dan pengendalian serta melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan ker a terkait se ara periodik.


Selain opini dan e aluasi atas SPI hasil pemeriksaan uga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengaki atkan kerugian negara perusahaan potensi kerugian negara perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan dan ketidake ekti an seperti disa ikan dalam Ta el . . in ian enis temuan pada tiap tiap kelompok dapat dilihat pada ampiran 1 dan rin ian temuan menurut entitas disa ikan dalam ampiran 1 . Ta b e l 5 . . Kelompok Temuan Ketidakpatuhan a t a s P e m e r ik s a a n LK BU M N d a n Ba d a n La in n y a N o .


N il a i ( uta p

J u m la h Ka s u s


Kerugian Negara/Perusahaan

8

2


1

3


8

4

Administrasi

5

Ketidakhematan

6

6

Ketidake ekti an

8

11 10 . 1

25

J u m la h

6 6

2 .21 8

5 6

2.0 2 12 1 3 7 .2 4 0 ,6 4

5.14

Berdasarkan Tabel 5.4., hasil pemeriksaan mengungkapkan 56 kasus senilai p1 .2 0 uta se agai aki at adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang ditemukan pada entitas.

5.15

Kasus kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan tersebut di antaranya sebagai berikut.

Buku II IHPS


•

IHPS I Tahun 2012

i PIH terdapat ketidakpatuhan yang mengaki atkan kekurangan penerimaan, yaitu sanksi denda TA 2011 minimal senilai Rp3.2 8 uta dan S 128. ri u ekui alen p1.218 8 uta yang elum dikenakan kepada tiga ank penerima setoran PS karena terlam at memindah ukukan dana setoran a al iaya penyelenggaraan i adah ha i PIH reguler dan PIH khusus.

• Di L oan o. 2 I S HP terdapat ketidakpatuhan yang mengaki atkan ketidakhematan pem orosan yaitu iaya langsung non personil porsi f oreign currency pada kontrak ditetapkan le ih tinggi senilai S 1 .2 ri u ekui alen p1. 2 uta sehingga mengaki atkan pem orosan oan o. 2 I . • Di L oan o. 2 I P P andiri terdapat ketidakpatuhan yang mengaki atkan penyimpangan administrasi yaitu peman aatan in rastruktur IS P P 2011 pada empat desa di Pro insi am i dan ampung tidak sesuai dengan ren ana yang ditetapkan dan prosedur pengadaan arang yang dilaksanakan oleh 2 organisasi masyarakat setempat di Pro insi iau Sumatera Selatan dan ampung tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan IS P P .

5.16

•

i PS terdapat ketidakpatuhan yang mengaki atkan kekurangan penerimaan, yaitu kesalahan perhitungan premi penjaminan dalam TA 2011 yang dilakukan oleh sem ilan ank peserta pen aminan sehingga terdapat kekurangan premi pen aminan senilai p8 .812 0 uta. Selain itu uga terdapat ketidakpatuhan yang mengaki atkan kerugian negara yaitu pem ayaran uang lem ur kepada pega ai kontrak pengemudi senilai Rp445, 93 juta melebihi jam lembur menurut ketentuan ketenagakerjaan sehingga mengakibatkan kerugian negara.

•

i PT amsostek terdapat ketidakpatuhan yang mengaki atkan penyimpangan administrasi, yaitu pembentukan Dana Pengembangan ana Program aminan Hari Tua HT senilai p .2 .0 0 uta tidak sesuai PP omor 22 Tahun 200 yang mengaki atkan man aat agi peserta atas hasil pengem angan iuran HT tidak optimal.

•

i I terdapat ketidakpatuhan yang mengaki atkan kerugian negara yaitu rekanan yang melakukan anprestasi sehingga I menanggung iaya per aikan dan pemeliharaan mesin sortasi uang kertas senilai Rp24.2 1 uta. Selain itu uga terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan, yaitu BI belum melaksanakan ke a i an se agai pengusaha kena pa ak se ak 1 esem er 200 s.d. 31 Desember 2011 sehingga terdapat utang PPN Tahun 2010 senilai p20. 2 2 uta yang elum disetorkan ke kas negara.

Dari kasus kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan senilai p1 .240, 64 juta telah ditindaklan uti dengan penyetoran uang ke kas negara/perusahaan atau penyerahan aset senilai p8 .128 juta di Buku II IHPS

6 7

IHPS I Tahun 2012


antaranya adalah PS senilai p8 .812 0 uta dan PIH senilai p 1 seperti disa ikan pada ampiran 1 .

1 uta

P e n y e b a b .1

Kasus kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan pada umumnya ter adi karena pe a at yang ertanggung a a tidak ermat dalam menaati dan mematuhi ketentuan yang erlaku elum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung a a lemahnya penga asan dan pengendalian serta kurangnya koordinasi dengan pihak pihak terkait. Re k o m e n d a s i

6 8

.18

Terhadap kasus kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan terse ut PK telah merekomendasikan kepada pimpinan dan adan lainnya agar mere isi ke i akan dan ketentuan melakukan penga asan dan pengendalian se ara memadai meningkatkan koordinasi dengan pihak pihak terkait mem erikan sanksi kepada pe a at yang ertanggung a a yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan ungsi sesuai tanggung a a nya serta mempertanggung a a kan kerugian daerah/perusahaan milik negara dan kekurangan penerimaan yang terjadi dengan ara menyetor uang ke kas negara perusahaan milik negara sesuai dengan ketentuan.

5.19

Hasil pemeriksaan se ara lengkap dapat dilihat pada so cop LHP dalam akram padat terlampir.

Buku II IHPS


IHPS I Tahun 2012

DAFTAR SIN GKATAN DAN AKRO N IM A APBD

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bapeten

:

Badan Pengaw as Tenaga Nuklir

Bansos

:

Bantuan Sosial

BBM

:

Bahan Bakar Minyak

BI

:

Bank Indonesia

BMN

:

Barang Milik Negara

BPIH

:

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

BPK

:


BPPN

:

Badan Penyehatan Perbankan Nasional

BPY BDS

:

Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya

BUMN

:

Badan Usaha Milik Negara

BUN

:

Bendahara Umum Negara :

Catatan atas Laporan Keuangan

DJ KN

:

Direktorat J enderal Kekayaan Negara

DPR

:

Dew an Perw akilan Rakyat

DPRD

:

Dew an Perw akilan Rakyat Daerah :

Harga Perkiraan Sendiri

IHPS

:

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

IP

:

Inventarisasi dan Penilaian :

J aminan Hari Tua

KAP

:

Kantor Akuntan Publik

KIB

:

Kartu Inventaris Barang

KKKS

:

Kontraktor Kontrak Kerja Sama

KL

:

Kementerian Negara/Lembaga

KPDT

:

Kementerian Pem angunan aerah Tertinggal

LAK

:

Laporan Arus Kas

LHP

:

Laporan Hasil Pemeriksaan

LK

:

Laporan Keuangan

LKKL

:

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

LKPD

:

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

LKPP

:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

B

C CaLK D

H HPS I

J J HT K

L

Buku II IHPS

69

IHPS I Tahun 2012


LKPP

:

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/J asa Pemerintah

LPS

:

Lembaga Penjamin Simpanan

LRA

:

Laporan Realisasi Anggaran

MAK

:

Mata Anggaran Kegiatan

MK

:

ahkamah Konstitusi

MSMHP

:

Metropolitan Sanitation Management and ealt

PIH

:

Penyelenggara Ibadah Haji

PKPS

:

Penyelesaian Kew ajiban Pemegang Saham

PMN

:

Penyertaan Modal Negara

PNBP

:

Penerimaan Negara Bukan Pajak

PP

:

Peraturan Pemerintah

PPhMigas

:

Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi

PPPTMGB

:

Pusat Penelitian dan Pengem angan Teknologi

PT J amsostek

:

PT J aminan Sosial Tenaga Kerja

M

ro ect

P

inyak dan as umi

R :

ural In rastucture Support

RIS S SAP

:

Standar Akuntansi Pemerintahan

SKPD

:

Satuan Kerja Perangkat Daerah

SOP

:

Standard perating rocedure

SPI

:

Sistem Pengendalian Intern

SPIP

:

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

SPKN

:

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

TGR

:

Tuntutan anti ugi

TMP

:

Tidak Memberikan Pendapat

TW

:

Tidak W ajar

W DP

:

W ajar Dengan Pengec ualian

W TP

:

W ajar Tanpa Pengec ualian

W TP- DPP

:

W ajar Tanpa Pengec ualian Dengan Paragraf Penjelas

T

W

70

Buku II IHPS

LAMPIRAN

LKPD

LK BUMN dan Badan Lainnya

2

3

Total

LKKL

1

2

387

4

ilai

72

15

26.778, 74

7.641, 80

8

ilai

9

13

6

Jml Kasus ilai

6.505, 44

3.459, 46

10

384

74

1 1

Jml Kasus ilai

94.270, 67

37.404, 47

12

228

104

1 3

Jml Kasus ilai

53.032, 68

114.886, 77

1 4

38

17

1 5

Jml Kasus

ilai

21.322, 66

27.775, 85

1 6 2

100

1 7

Jml Kasus ilai

62.537, 67

101, 29

1 8

127

39

1 9

Jml Kasus

ilai

USD 8.90

11.103, 17

20

2.00 1.1

.

2

. 12 08

8 7

8 7

-

. 20

. 20

-

1

20

20

.221 0

.221 0

24.256, 13

1

4 5 9

4 5 9

107, 22

1 1. 82

1 1. 82

3

3 3 5

3 3 5

301, 85

1 8.221 0

1 8.221 0

5 5

5 5

-

-

-

.0 8 1 102 2.

.0 8 1 102 2.

8

8

-

1 6 6

1 6 6

-

-

-

118

24

21

Jml Kasus

.

8 0 1 2 1.1 0

-

30.517, 78

10.642, 56

22

ilai

Pembayaran Honorarium Ganda dan atau elebihi Standar yang Ditetapkan

. 11 0 1 2 1.1 0 SD 8. 0

8 3

-

. 12 08

SGD 0.2

-

SD 8. 0

8 3

23.408, 73

SGD 0.2

. 8 2

25.215, 86

865.376, 78

SGD 0.24

25.633, 62

9.278, 46

7

Jml Kasus

11.189, 32

59

24

6

ilai

Penggunaan ang Barang untuk Biaya Perjalanan Kepentingan Dinas Ganda dan Pribadi atau elebihi Standar yang Ditetapkan

SGD 0.24

5

Jml Kasus

Rekanan Kelebihan Pengadaan Kekurangan Pembayaran Barang Pemahalan olume Pekerjaan selain Kekurangan Jasa tidak Harga ark up dan atau Barang olume Pekerjaan enyelesaikan dan atau Barang Pekerjaan

Pembayaran Honorarium dan atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan atau elebihi Standar yang Ditetapkan

8 4

8 4

1

59

24

2

Jml Kasus

21. 1

21. 1

-

11.489, 98

10.123, 41

2

ilai

Spesifikasi Barang Jasa yang Diterima Tidak Sesuai Dengan Kontrak

10

10

1

268

41

2

Jml Kasus

10 .8

10 .8

8

8

445, 93

76.701, 52

26.716, 03

2

ilai

Belanja Tidak Sesuai atau elebihi Ketentuan

Kerugian egara Daerah atau Kerugian egara Daerah yang Terjadi di Perusahaan

Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang undangan yang engakibatkan

269.176, 78

USD 8.90

269.090, 63

2.00 1.1

8

1.609

3

Jml Kasus

Keterangan Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 J uni 2012

Total Setelah Kon ersi

1

Belanja atau Belanja Perjalanan Pengadaan Fiktif Dinas Fiktif ainnya

Total Kerugian egara Daerah atau Belanja atau Pengadaan Barang Jasa Fiktif Kerugian egara Tema o. Daerah yang Terjadi di Pemeriksaan Perusahaan

Da ar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian Hasil Pemeriksaan aporan Keuangan Semester I Tahun 2012

-

1 3

1 3

-

13

2

Jml Kasus

-

2 .0 8

2 .0 8

-

29.048, 67

28

ilai

2

5

5

-

1

4

Jml Kasus

1. 82

1. 82

-

26, 20

1.656, 57

0

ilai

3 1

1

1

-

-

1

Jml Kasus

-

1

1

-

6, 13

2

ilai

3 3

1

1

-

1

-

Jml Kasus

-

-

1 4 1

1

128

12

3 5

Jml Kasus

1 4 1

79, 35

3 4

ilai

Penjualan Pertukaran Kelebihan Penghapusan Penetapan dan set egara Pengembalian Penghapusan Pembayaran Daerah Pinjaman Hak Tagih Restitusi Pajak Tidak Sesuai Piutang atau Dana Tidak Sesuai atau Penetapan Ketentuan dan Bergulir a et Ketentuan Kompensasi erugikan Kerugian egara Daerah Perusahaan

12. 22

12. 22

104, 73

404.023, 07

8.294, 66

3 6

ilai

ain ain

22. 8

22. 8

2

2

-

16.739, 04

5.646, 48

3 7

ilai

8 .2 1 18

8 .2 1 18

-

52.114, 34

34.146, 84

3 8

ilai

Penyetoran ke Penyetoran ke Kas egara Kas egara Daerah atas Daerah atas Temuan Temuan yang Telah yang Telah Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti Dalam Proses Dalam Proses Pemeriksaan Pemeriksaan untuk Temuan untuk Temuan ainnya Selain Perjalanan Perjalanan Dinas Dinas

ilai Penyerahan set atau Penyetoran ke Kas egara Daerah Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan

( nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

La m p ir a n 1

Badan Pemeriksa Keuangan IHPS I Tahun 2012

Buku II - Lampiran

1

2

Buku II - Lampiran

1

Total

2

1

354

3 LK BUMN dan Badan Lainnya

2 LKPD

3

Jml Kasus

71

2

Tema Pemeriksaan

1 LKKL

o.

.20 .1

11, 67

1.603.922, 08

1.601.231, 02

4

ilai

5

2

-

27

2

Jml Kasus

2.110 1

-

11.545, 20

80.564, 96

6

ilai

-

23

3

2

7

Jml Kasus

1.28

-

2.752, 26

68.533, 13

8

ilai 9

-

82

26

Jml Kasus

.

2 22

-

190.519, 19

855.043, 03

10

ilai 1 1

7

-

4

3

Jml Kasus

1 .

-

87

19

1 3

Jml Kasus 1 4

ilai

.222 2

-

997.484, 96

299.737, 28

0 10 1.2

-

2.562, 48

16.803, 61

12

ilai

3

1 3

-

10

1 5

Jml Kasus

858, 38

1 .18

8

-

12.331, 10

1 6

ilai 1 7

9

-

6

3

Jml Kasus

.

2

-

33.966, 42

793, 20

1 8

ilai

3

2

-

89

1 9

Jml Kasus

8.1 0 1

-

289.709, 50

178.440, 69

20

ilai

21

4

-

4

-

Jml Kasus

-

1 .2

2

-

13.265, 72

22

ilai

Piutang Pinjaman Penghapusan atau Dana Bergulir Piutang Tidak Sesuai yang Berpotensi Ketentuan Tidak Tertagih

Potensi Kerugian egara Daerah atau Kerugian egara Daerah yang Terjadi di Perusahaan


Pemberian Jaminan Pihak Ketiga Belum Dalam Pelaksanaan elaksanakan Pekerjaan set Dikuasai Pihak Pembelian set yang set Tidak Diketahui Ke ajiban untuk Pemanfaatan Barang La in Berstatus Sengketa Keberadaannya enyerahkan set dan Pemberian kepada egara Fasilitas Tidak Sesuai Daerah Ketentuan

108 1.0

Total Potensi Kerugian Rekanan Belum egara Daerah atau Ketidaksesuaian elaksanakan Pekerjaan dengan Kerugian egara Ke ajiban Daerah yang Terjadi di Kontrak tetapi Pemeliharaan Pembayaran Perusahaan Barang Hasil Pekerjaan Belum Pengadaan yang Dilakukan Sebagian Telah Rusak Selama atau Seluruhnya asa Pemeliharaan

Da ar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian Hasil Pemeriksaan aporan Keuangan Semester I Tahun 2012

1

22

9

11, 67

49.785, 25

100.456, 74

2

ilai

2 1 0.2

2

Jml Kasus

ain ain

2

2 2

-

505, 62

423, 61

ilai

ilai Penyerahan set atau Penyetoran ke Kas egara Daerah Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti Dalam Proses Pemeriksaan


ampiran 2

IHPS I Tahun 2012 Badan Pemeriksa Keuangan

Total Setelah Kon ersi

Total

1.11

1.11

8

945

2 LKPD

3 LK BUMN dan Badan Lainnya

160

3

Jml Kasus

3 7 6

8

.

1

. 0

SGD .

SD 1 1

3 7 6

10 .80

SD 1

0

. 0

10 . 10

4.491, 46

109.919, 37

8 8.

USD 128.57

USD 128.57

3.272, 62

0

0

6

1

.81 0

SGD .

SD 1 000.00

. 0

105.427, 91

241.149, 35

108.700, 53

411.985, 75

241.122, 82

128.235, 78

USD 1, 000.00

118.755, 78

8

ilai

SGD 3.57

2

62

492

7

Jml Kasus

Penerimaan egara Daerah lainnya selain Denda Keterlambatan Belum Tidak Ditetapkan atau Dipungut Diterima Disetor ke Kas egara Daerah atau Perusahaan ilik egara Daerah

SGD 3.57

55.103, 72

48.208, 52

411.959, 22

299

48.134, 29

327.558, 07

75

6

ilai

USD 7.83

5

Jml Kasus

Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Tidak Ditetapkan atau Dipungut Diterima Disetor ke Kas egara Daerah atau Perusahaan ilik egara Daerah

USD 1, 007.83

318.003, 84

4

ilai

Total Kekurangan Penerimaan

1 LKKL

2

Tema Pemeriksaan


1

o.

Penerimaan egara Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Tidak Ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke Kas egara Daerah atau Perusahaan ilik egara Daerah

Da ar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan Hasil Pemeriksaan aporan Keuangan Semester I Tahun 2012

9

12

12

-

114

9

Jml Kasus

2

2

.0

.0

2

2

-

107.228, 65

148.826, 77

10

ilai 1 1

-

-

0

0

-

Jml Kasus 12

ilai

-

-

-

1 3

2

2

-

2

-

Jml Kasus

-

208, 83

-

208 8

208 8

1 4

ilai 1 5

3 8

3 8

-

24

14

Jml Kasus

. 0

. 0

2

2

-

3.322, 92

2.287, 00

1 6

ilai

Penerimaan egara Dana Perimbangan Penggunaan angsung Daerah Diterima Pengenaan Tarif Pajak yang Telah Ditetapkan Penerimaan egara atau Digunakan oleh P BP ebih Rendah Belum asuk ke Kas Instansi yang Tidak dari Ketentuan Daerah Daerah Berhak



1 7

-

-

0

0

-

Jml Kasus

1 8

ilai

-

-

-

Koreksi Perhitungan Bagi Hasil dengan KKKS

1 9

2

2

-

2

-

Jml Kasus

-

2

2

-

54, 72

20

ilai

Kelebihan Pembayaran Subsidi oleh Pemerintah

-

12

12

-

12

21

Jml Kasus

-

. 1

. 1

-

4.917, 56

22

ilai

ain lain

22. 1

0

SD .8

22.

3, 23

3.203, 01

19.213, 36

USD 7.83

19.139, 13

2

ilai

6.501, 07

121.1

2

SD 1 000.00

111. 1 2

84.125, 70

21.090, 52

15.981, 07

USD 1, 000.00

2

ilai

Penyetoran ke Kas Penyetoran ke egara Daerah Kas egara atas Temuan Daerah atas yang Telah Temuan yang Telah Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti Dalam Proses Dalam Proses Pemeriksaan Pemeriksaan untuk untuk Temuan Temuan ainnya Denda Selain Denda Keterlambatan Keterlambatan Pekerjaan

ilai Penyetoran ke Kas egara Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan


La m p ir a n 3


Buku II - Lampiran

3

IHPS I Tahun 2012

Badan Pemeriksa Keuangan Halaman 1 ampiran

Da ar pini aporan Keuangan Kementerian embaga dan Badan ainnya Tahun 200 s.d. 2011 o.

Entitas Kementerian embaga dan Badan ainnya

pini Tahun 200

pini Tahun 200

pini Tahun 2008

pini Tahun 200

pini Tahun 2010

pini Tahun 2011 W TP

Kementerian embaga 1 Majelis Permusyaw aratan Rakyat

W DP

W DP

W TP

W TP

W TP

2 Dew an Perw akilan Rakyat

W DP

W DP

W DP

W TP

W TP

W TP

3 Badan Pemeriksa Keuangan

W DP

W TP - DPP

W TP

W TP

W TP

W TP

4 Mahkamah Agung

TMP

TMP

TMP

TMP

W DP

W DP

5 Kejaksaan Republik Indonesia

TMP

TMP

TMP

W DP

W DP

W TP- DPP

6 Sekretariat Negara

W DP

W DP

W DP

W DP

W TP

W TP

7 Kementerian Dalam Negeri

TMP

TMP

TMP

W DP

W TP- DPP

W TP- DPP

8 Kementerian Luar Negeri

TMP

TMP

W DP

TMP

W DP

W TP- DPP

9 Kementerian Pertahanan

TMP

TMP

W DP

W DP

W DP

W DP

10 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

TMP

TMP

TMP

W TP- DPP

W TP- DPP

W TP

11 Kementerian Keuangan

TMP

TMP

W DP

W DP

W DP

W TP

12 Kementerian Pertanian

TMP

TMP

W DP

W DP

W DP

W DP

13 Kementerian Perindustrian

TMP

W DP

W TP- DPP

W TP

W TP

W TP

14 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

TMP

W DP

W DP

W DP

W TP- DPP

W TP

15 Kementerian Perhubungan

TMP

TMP

W DP

W DP

W DP

W DP

16 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

TMP

TMP

W DP

W DP

TMP

TMP

17 Kementerian Kesehatan

TMP

TMP

W DP

TMP

TMP

W DP

18 Kementerian Agama

TMP

TMP

TMP

W DP

W DP

W TP- DPP

19 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

TMP

TMP

W DP

W DP

W DP

W DP

20 Kementerian Sosial

TMP

W DP

W DP

W DP

W DP

W TP- DPP

21 Kementerian Kehutanan

TMP

TMP

TMP

W DP

W DP

W TP- DPP

22 Kementerian Kelautan dan Perikanan

TMP

TMP

TMP

W DP

W TP- DPP

W TP- DPP

23 Kementerian Pekerjaan Umum

TMP

TMP

TMP

W DP

W DP

W DP

Kementerian Koordinator idang Politik Hukum dan 24 Keamanan

W DP

W DP

W TP- DPP

W TP

W TP

W TP

25 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

W DP

W DP

W TP

W TP

W TP

W TP

26 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

W DP

W DP

W DP

W TP

W TP

W TP

27 Kementerian Pari isata dan konomi Kreati

TMP

TMP

TMP

W DP

W DP

W DP

28 Kementerian Badan Usaha Milik Negara

W DP

W TP

W TP

W TP

W TP

W TP

29 Kementerian Riset dan Teknologi

W DP

W DP

W TP

W TP

W TP

W TP

30 Kementerian Lingkungan Hidup

W DP

TMP

TMP

TMP

W DP

W TP- DPP

31 Kementerian Koperasi Dan Usaha Kec il Menengah

TMP

TMP

W DP

W DP

W TP

W TP

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 32 Anak

W DP

W DP

W TP

W TP

W TP

W TP W TP

33

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan e ormasi irokrasi

W DP

W DP

W TP

W TP

W TP

34 Badan Intelijen Negara

W DP

W TP

W TP

W TP

W TP

W TP

35 Lembaga Sandi Negara

W DP

W DP

W DP

W DP

W TP- DPP

W TP- DPP

36 Dew an Ketahanan Nasional

W DP

W TP

W TP

W TP

W TP

W TP

37

TMP

TMP

TMP

W DP

W DP

W TP

W DP

W DP

W TP

W TP

W TP

W TP

39 Badan Pertanahan Nasional

TMP

TMP

TMP

TMP

W DP

W DP

40 Perpustakaan Nasional

W DP

TMP

W DP

W DP

W TP

W TP

41 Kementerian Komunikasi dan In ormatika

W DP

TW

W DP

W DP

W DP

W DP

adan Pusat Statistik

Kementerian Perenc anaan Pembangunan Nasional/Badan 38 Perenc anaan Pembangunan Nasional

42 Kepolisian Negara Republik Indonesia

TMP

TMP

TMP

W TP- DPP

W TP- DPP

W TP- DPP

43 Badan Pengaw as Obat dan Makanan

W DP

W DP

W DP

W DP

W TP- DPP

W TP

44 Lembaga Ketahanan Nasional

W DP

W TP

W TP

W TP

W TP

W TP

45 Badan Koordinasi Penanaman Modal

W DP

W DP

W TP

W TP

W TP

W TP

46

W DP

W DP

W TP- DPP

W TP- DPP

W TP- DPP

W TP

W DP

W DP

W DP

W DP

W DP

W DP

adan arkotika asional

4

47 Kementerian Pem angunan aerah Tertinggal 48 Badan Kependudukan dan Keluarga Berenc ana Nasional

W DP

W DP

W DP

W TP

W DP

W TP- DPP

49 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

W DP

W DP

W TP- DPP

W TP- DPP

W TP

W TP

50

TMP

W DP

W TP- DPP

W TP- DPP

W TP

W TP

51 Komisi Pemilihan Umum

TMP

TMP

TMP

TMP

W DP

W DP

52

adan

eteorologi Klimatologi dan eofisika

W TP

W TP

W TP

W TP

W TP

W TP

53 Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

W TP

W TP

W TP

W TP- DPP

W TP- DPP

W TP

54 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

W DP

W DP

W DP

W DP

W TP

W TP

55 Badan Tenaga Nuklir Nasional

W DP

W DP

W DP

W TP

W TP

W TP

56 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

W DP

W DP

W DP

W TP

W TP

W TP

ahkamah Konstitusi

Buku II - Lampiran


IHPS I Tahun 2012 Halaman 2 ampiran pini Tahun 200

pini Tahun 200

pini Tahun 2008

pini Tahun 200

pini Tahun 2010

pini Tahun 2011

57 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

W DP

W DP

W DP

58

adan In ormasi eospasial

TMP

TMP

W TP

W TP

W TP

W TP

W TP

W DP

59 Badan Standarisasi Nasional

W DP

W DP

W TP

W TP

W TP

W TP

60 Badan Pengaw as Tenaga Nuklir

W DP

W TP

W DP

W TP

W TP

W TP- DPP

W DP

61 Lembaga Administrasi Negara 62 Arsip Nasional Republik Indonesia

W DP

W TP

W TP

W TP

W TP

W TP

W DP

W DP

W TP

W TP

W TP

W TP

63 Badan Kepegaw aian Negara

TMP

W DP

W DP

W TP

W TP

W TP

64 Badan Pengaw asan Keuangan dan Pembangunan

W DP

W DP

W TP- DPP

W TP

W TP

W TP

65 Kementerian Perdagangan

TMP

TMP

W DP

W TP- DPP

W TP- DPP

W TP

66 Kementerian Perumahan Rakyat

W TP

W TP

W TP

W TP

W TP

W TP

67 Kementerian Pemuda dan Olahraga

W DP

W DP

W DP

W TP

W DP

W DP

68 Komisi Pemberantasan Korupsi

W TP

W TP - DPP

W TP

W TP

W TP

W TP

69 Dew an Perw akilan Daerah

W TP

W TP

W TP

W TP

W TP

W TP

70 Komisi Y udisial

W DP

W TP

W TP

W TP

W TP

W TP

TMP

TMP

TMP

W DP

W TP

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 72 Indonesia

W TP

W TP

W TP

W TP

73 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

W DP

W TP- DPP

W TP- DPP

W TP

o.


71 Badan Nasional Penanggulangan Benc ana

74 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/J asa Pemerintah

W TP

W TP

75 Badan SAR Nasional

W DP

W TP- DPP

76 Komisi Pengaw as Persaingan Usaha

W TP

W DP

77 Badan Pengembangan W ilayah Surabaya- Madura

W DP

78 Ombudsman RI

W TP

79 Badan Nasional Pengelola Perbatasan

TMP

80 APP 61 ( Pembayaran Bunga Utang)

TMP

W TP

W TP

*

*

*

81

TMP

TMP

W TP- DPP

*

*

*

82 APP 69 ( Belanja Lain- Lain)

TMP

TMP

TMP

83 APP 70 ( Dana Perimbangan)

W DP

TMP

W DP

84 APP 71 ( Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian)

W TP

TMP

W TP

85 APP 96 ( Cic ilan Pokok Utang LN)

TMP

TMP

W TP- DPP

86 APP 97 ( Cic ilan Pokok Utang DN)

TMP

W TP

W TP

*

87 APP 98 ( Penerusan Pinjaman)

TMP

TMP

TMP

*

88 APP 99 ( Penyertaan Modal Negara)

W TP

W TP

W DP

*

*

*

89 BA 999.01 - Pengelolaan Utang

* *

* *

* *

W TP

W TP

W TP

90 BA 999.02 - Hibah

* *

* *

TMP

W DP

W DP

W DP

91 BA 999.03 - Penyertaan Modal Negara

* *

* *

* *

W TP

W TP- DPP

W TP- DPP

92 BA 999.04 - Penerusan Pinjaman

* *

* *

* *

TMP

W DP

W TP

93

Trans er ke aerah

* *

* *

* *

W TP- DPP

W TP- DPP

W TP

94 BA 999.06 - Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya

* *

* *

* *

W DP

*

*

95 BA 999.07 - Belanja Subsidi

* *

* *

* *

* *

W DP

W TP

96 BA 999.08 - Belanja Lain- lain

* *

* *

PP 2 Su sidi dan Trans er ainnya

.0

TMP

* *

* *

*

*

* *

* *

* *

* *

*

* *

* *

W DP

W TP- DPP

* * *

* * *

W DP

W DP

W TP

W DP

* * * *

* * * *

* * * *

W TP

W TP

TMP

TMP

TMP

W TP

W TP

W TP

W TP

W TP

97 Bendahara Umum Negara 98 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD- Nias

*

Badan ainnya 99 Lembaga Penjamin Simpanan 100 Bank Indonesia 101 Pusat Investasi Pemerintah

W TP

W TP

W TP

* * * * * *

102 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Satker Kemenkeu

W DP

W TP

* * * * * *

103 Penyelenggara Ibadah Haji ( PIH)

TMP

TMP

TMP

W DP

Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Anggaran 2010 Pada Pro e t anagement e sian e elopment ank 104 Earthq uake And Tsunami Emergenc y Support Projec t ( PMO ADB ETESP) Badan Perenc anaan Pembangunan Nasional Di J akarta

W TP

Laporan Keuangan Loan ADB 2575- INO Pada Rural In rastru ture Support To The P P andiri Pro e t 2 105 Direktorat J enderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

W TP

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 106 ( BPMIGAS) untuk Tahun Y ang Berakhir pada 31 Desember 2008

W TP

* * * * *

W TP

* * * * *

Buku II - Lampiran

5

IHPS I Tahun 2012

Badan Pemeriksa Keuangan Halaman ampiran

o.

107


pini Tahun 200

pini Tahun 200

pini Tahun 2008

Laporan Keuangan Loan ADB No. 2654- INO Pada Metropolitan Sanitation Management nd ealt ro ect Direktorat J enderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011

108 PT. J amsostek ( Persero) Keterangan TP TP PP P TW TMP * * * * * *

6

pini a ar Tanpa Penge ualian un ualified opinion pini a ar Tanpa Penge ualian engan Paragra Pen elas un ualified opinion ith modified ording pini a ar engan Penge ualian ualified opinion : Opini Tidak W ajar ( adverse opinion) : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat ( disc laimer opinion) : Perubahan nomor BA * : BA baru * * : Tidak diberikan opini * * * : Dibubarkan Tahun 2009 * * * * : Belum diperiksa * * * * * : Tidak diperiksa PK diperiksa oleh K P sehingga tidak dihitung dalam pen umlahan opini

Buku II - Lampiran

pini Tahun 200

pini Tahun 2010

pini Tahun 2011 W TP W TP- DPP


IHPS I Tahun 2012 La m p ir a n 5

Da ar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI Pemeriksaan aporan Keuangan Kementerian egara embaga Tahun 2011 o.

Kelompok dan Jenis Temuan

Jumlah Kasus

%

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern I


2 0

1 Pen atatan tidak elum dilakukan atau tidak akurat

135

2 Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan

86

3

ntitas terlam at menyampaikan laporan

17

5 Sistem In ormasi kuntansi dan Pelaporan elum didukung S yang memadai

11

Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan nggaran Pendapatan dan Belanja

211

1 Peren anaan kegiatan tidak memadai

70

Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta 2 penggunaan Penerimaan egara dan Hi ah tidak sesuai ketentuan

32

Penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan bidang 3 teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja

48

4 Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN Penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau elum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan

44

6

Penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau elum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja

10

7 Lain- lain Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 1

ntitas tidak memiliki S P yang ormal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur

2 S P yang ada pada entitas tidak er alan se ara optimal atau tidak ditaati 3

1 5 5

2 1

90 45 1 10

5 Tidak ada pemisahan tugas dan ungsi yang memadai Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

2

1

ntitas tidak memiliki Satuan Penga as Intern

4 Satuan Penga as Intern yang ada tidak memadai atau tidak er alan optimal

6

5

III

1

4 Sistem In ormasi kuntansi dan Pelaporan tidak memadai

II

0

9 6 1 6

100

Buku II - Lampiran

7

IHPS I Tahun 2012


Da ar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan aporan Keuangan Kementerian egara embaga Tahun 2011 o.


Jumlah Kasus

ilai juta Rp dan ribu alas %

%

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan I

Kerugian egara

3 8 7

10

2

.0 0

8

SD 8. 0 SGD 0.2 Jumlah Rupiah

2

.1

8

1

elan a Per alanan inas ikti

24

9.278, 46

2

elan a atau pengadaan fikti lainnya

15

7.641, 80

3

ekanan pengadaan arang asa tidak menyelesaikan peker aan

4 Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang 5

Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang

6 Pemahalan harga ( Mark up) 7 Penggunaan uang arang untuk kepentingan pri adi Biaya Perjalanan Dinas ganda dan/atau melebihi standar yang 8 ditetapkan

6

3.459, 46

74

37.404, 47

104

114.886, 77

17

27.775, 85

2

101, 29

39

11.103, 17 USD 8.90 SGD 0.24

J umlah Rupiah

11.189, 32

Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan

24

10.642, 56

Spesifikasi arang asa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak

24

10.123, 41

41

26.716, 03

4

1.656, 57

1

6, 13

14 Lain- lain

12

8.294, 66

II

7 1

9 10 11

elan a tidak sesuai atau mele ihi ketentuan

Kele ihan penetapan dan pem ayaran restitusi pa ak atau 12 penetapan kompensasi kerugian 13

Pen ualan pertukaran penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara


1. 01.2 1 02

1

Ketidaksesuaian Peker aan dengan Kontrak tetapi pem ayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya

2

80.564, 96

2

Rekanan belum melaksanakan kew ajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan

3

68.533, 13

26

855.043, 03

3 Aset dikuasai pihak lain 4 Pembelian aset yang berstatus sengketa 5

set tidak diketahui ke eradaannya

3

16.803, 61

19

299.737, 28

6

Pem erian aminan dalam pelaksanaan peker aan peman aatan arang dan pem erian asilitas tidak sesuai ketentuan

3

858, 38

7

Pihak ketiga elum melaksanakan ke a i an untuk menyerahkan aset kepada negara

3

793, 20

8

Piutang pin aman atau dana ergulir yang erpotensi tidak tertagih

3

178.440, 69

9

100.456, 74

9 Lain- lain III

2


1 0

1

18.00 8 SD 1 00 .8

Jumlah Rupiah enda keterlam atan peker aan elum tidak ditetapkan atau 1 dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara atau perusahaan milik negara

2 . 75

80

48.134, 29 USD 7.83

8

J umlah Rupiah

Buku II - Lampiran

48.208, 52

1 8

10


IHPS I Tahun 2012 Halaman 2 ampiran

o. 2


Jumlah Kasus

Penerimaan Negara lainnya ( selain denda keterlambatan) elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke Kas Negara


62

%

118.755, 78 USD 1, 000.00

J umlah Rupiah

128.235, 78

3 Penggunaan langsung Penerimaan Negara 4 Pengenaan tari pa ak P I

P le ih rendah dari ketentuan

dministrasi

9

148.826, 77

14

2.287, 00

3 5 9

Pertanggung a a an per alanan dinas tidak akunta el 1 tidak lengkap tidak alid

ukti

ukti tidak lengkap tidak

20

2

pertanggung a a an tidak akunta el valid) lainnya ( selain perjalanan dinas)

3

Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran

3

4

Proses pengadaan arang asa tidak sesuai ketentuan tidak menimbulkan kerugian negara)

27

74

5 Pemec ahan kontrak untuk menghindari pelelangan

9

6 Pelaksanaan lelang se ara pro orma

2

Penyimpangan terhadap peraturan per- UU bidang pengelolaan 7 perlengkapan atau Barang Milik Negara Penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan bidang 8 tertentu lainnya seperti kehutanan pertam angan perpa akan dll.

109 27

9

Penyetoran penerimaan negara melebihi batas w aktu yang ditentukan

27

10

Pertanggungjaw aban/penyetoran uang persediaan melebihi batas w aktu yang ditentukan

11

11

Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara

10

12 Kepemilikan aset tidak elum didukung ukti yang sah 13 Pengalihan anggaran antar

K tidak sah

38 1

14 Lain- lain V

1

Ketidakhematan

0

1 Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga I

Ketidakefektifan

5 5

Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran tidak sesuai 1 peruntukan 2 3

Peman aatan arang asa dilakukan tidak sesuai dengan renc ana yang ditetapkan arang yang di eli elum tidak dapat diman aatkan

Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga 4 mempengaruhi penc apaian tujuan organisasi 5

ungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan aik termasuk target penerimaan tidak ter apai

40

.181 00

1

8 . 2 1

6

3.968, 74

5

11.411, 67

36

419.792, 80

7

352.153, 92

1

Jumlah Rupiah

1.0 2

2

-

.0 0.8 Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang undangan

0

95.181, 00

100

2

SD 1 01 .

SGD 0.2 .080.

100

00


Buku II - Lampiran

9

10

Buku II - Lampiran

5

4

11

27

22

12

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Perhubungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Kesehatan

Kementerian Agama

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kementerian Sosial

Kementerian Kehutanan

13

14

15

16

17

18

19

20

15

11

14

21

Kementerian Perindustrian

18

13

Kementerian Pertanian

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

9

9

11

12

Kementerian Pertahanan

8

8

9

27

17

4

1

11

Kementerian Luar Negeri

7

3

4

4

-

4

7

5

14

6

3

2

9

6

5

3

4

3

2

15

9

-

1

Jumlah Jumlah Kasus Kasus

Total

Kementerian Keuangan

Sekretariat Negara

Kementerian Dalam Negeri

5

6

Mahkamah Agung

Kejaksaan Republik Indonesia

3


2

4

Majelis Permusyaw aratan Rakyat

1

2

Entitas

10

1

o.

5

7

9

6

9

8

10

3

-

-

8

7

2

3

3

3

7

4

5

3

-

Jumlah Kasus 6

4

2

2

6

1

3

2

1

3

4

5

6

3

4

2

-

8

3

1

-

7

22

25

41

64

24

36

15

9

10

20

24

15

11

9

24

11

12

19

29

2

Jumlah Kasus Jml Kasus

Sistem Sistem Pengendalian Struktur Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian kuntansi dan nggaran Intern Pelaporan Pendapatan dan Belanja


29, 01

89.578, 88

674, 27

93.704, 23

8.679, 07

2.560, 41

1.950, 66

4.311, 29

8

ilai

7.882, 25

36.394, 30

31.168, 33

38.955, 92

227.766, 31

89.092, 39

396.697, 14

USD 1, 000.00

3.414, 58

374, 97

284.654, 71

USD 0.24

7.045, 42

262.551, 96

Total

9

11

5

16

23

7

13

2

4

6

5

5

6

-

2

12

2

2

4

18

1

9, 76

6.562, 27

1.514, 16

16.454, 38

5.158, 17

91.707, 95

8.717, 55

1.215, 59

2.470, 33

360, 80

1.136, 38

USD 0.24

2.162, 65

7.065, 19

-

61, 15

5.325, 70

99, 98

701, 98

717, 05

2.850, 90

10

ilai 1 1

1

1

6

3

3

5

5

1

-

3

2

1

1

1

1

2

1

-

-

-

Jml Kasus

-

-

-

-

56, 60

42, 90

3.634, 57

1.467, 08

80.623, 62

17.039, 63

118.651, 00

-

-

283.173, 58

579, 00

-

83.420, 45

-

71.795, 21

1.439, 17

12

ilai


1 3

2

7

4

7

3

8

2

2

2

3

3

3

4

3

2

-

2

3

5

1

Jml Kasus

-

102, 49

516, 19

495, 49

19, 25

665, 47

1.490, 23

256, 61

7.686, 53

13.458, 98

41.178, 93

50.447, 01

USD 1, 000.00

944, 25

14, 17

344, 75

3.223, 88

8.517, 18

6.158, 43

183, 99

2.083, 87

1 4

ilai


1 5 -

7

9

12

22

9

7

4

2

1

9

12

4

6

2

7

4

5

9

4

Jml Kasus

dministrasi

1 6

-

-

-

1

1

-

5

1

2

-

-

-

-

1

1

3

2

1

2

-

Jml Kasus

-

-

597, 91

459, 93

-

20.578, 72

2.882, 05

1.288, 39

-

-

-

-

-

-

429, 13

266, 68

7.139, 92

1.755, 94

303, 34

964, 90

1 7

ilai

Ketidakhematan

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang undangan yang engakibatkan

Kerugian egara

Jml Kasus

Da ar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan aporan Keuangan Kementerian egara embaga Tahun 2011

1 8

-

-

-

2

3

4

1

1

2

-

1

-

2

1

-

1

-

2

-

-

Jml Kasus

-

-

414, 08

-

-

-

-

32.887, 08

10.822, 77

4.065, 42

39.093, 71

20.867, 89

226.383, 54

-

-

-

1.079, 89

246.969, 59

-

14.232, 77

1 9

ilai

Ketidakefektifan

-

-

-

7, 85

-

4.112, 82

12, 49

510, 85

511, 95

1.362, 99

640, 02

-

2.470, 33

307, 16

16, 19

-

6.001, 23

-

26, 45

356, 64

20

ilai

Kerugian egara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

159, 46

21

ilai


-

0, 90

-

400, 65

25, 22

86, 03

2.712, 86

733, 92

336, 95

-

USD 1, 000.00

944, 25

14, 17

103, 05

649, 47

6.202, 45

155, 58

94, 07

-

85, 23

22

ilai


-

ilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan


Halaman 1 ampiran


6

Kementerian Koordinator Bidang 25 Kesejahteraan Rakyat

4

3

3

4

33 Badan Intelijen Negara

34 Lembaga Sandi Negara

35 Dew an Ketahanan Nasional

36

6

3

39 Perpustakaan Nasional

Badan Perenc anaan Pembangunan Nasional

38 Badan Pertanahan Nasional

37

3

5


5

30

Kementerian Pendayagunaan 32 paratur egara dan e ormasi Birokrasi

2

29 Kementerian Lingkungan Hidup

4

9

28 Kementerian Riset dan Teknologi

Kementerian Pemberdayaan 31 Perempuan dan Perlindungan Anak

10

Kementerian Badan Usaha Milik 27 Negara

26

8

2

Kementerian Pariw isata dan Ekonomi Kreati

6

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

24

Kementerian Koordinator Bidang 23 Politik Hukum dan Keamanan

7

14

3

4

-

1

5

1

-

-

3

2

4

1

-

2

3

4

4

-

2

11

3

5

1

1

2

3

2

1

1

2

1

-

1

4

4

3

2

1

1

1

2

Jumlah Kasus 6

1

-

1

1

2

-

1

-

3

1

3

3

1

-

1

3

2

2

7

3

8

9

14

7

7

2

4

6

10

14

20

3

51

13

4

6

18

14




Total


21 Kementerian Kelautan dan Perikanan

2

Entitas

Kementerian Koperasi dan Usaha Kec il Menengah

1

o.


16.087, 91

8

ilai

112, 84

2.176, 01

1.348, 69

1.711, 20

29, 18

2.673, 16

-

1.036, 02

134, 52

869, 60

4.239, 36

711, 89

96, 57

17.729, 52

USD 0.05

659, 97

933, 71

892, 38

804.697, 21

Total

9

2

3

1

5

-

4

-

2

3

7

5

8

-

21

5

1

3

4

4

Jml Kasus

82, 81

333, 91

5, 80

103, 76

-

1.101, 89

-

85, 93

118, 17

833, 15

216, 67

308, 90

-

13.990, 04

USD 0.05

531, 86

126, 00

330, 27

9.455, 83

5.372, 70

10

ilai

Kerugian egara

1 1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

1

-

-

-

1

-

-

5

4

Jml Kasus

-

-

-

-

-

708, 30

372, 36

109, 12

-

-

-

-

36, 45

-

-

-

-

741.745, 08

7.254, 55

12

ilai


1 3

-

2

1

2

1

1

-

-

1

-

2

-

-

13

2

1

2

2

2

Jml Kasus

-

1.133, 80

7, 06

1.498, 32

5, 18

1.571, 27

-

-

6, 13

-

129, 69

-

-

3.707, 18

106, 82

37, 19

562, 11

1.602, 49

3.460, 66

1 4

ilai


1 5

-

2

4

6

4

2

2

1

1

1

6

9

2

16

5

1

1

6

4

Jml Kasus

dministrasi

1 6

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

2

-

1

-

1

-

Jml Kasus

-

-

-

-

-

-

30, 03

-

-

-

950, 09

10, 22

-

-

50, 99

-

770, 52

-

51.893, 81

1 7

ilai

Ketidakhematan


1 8

-

-

-

-

-

1

-

2

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

-

Jml Kasus

352, 00

96, 57

32, 30

21, 29

-

-

-

-

-

-

-

963, 47

-

24, 00

-

-

-

-

3.893, 00

1 9

ilai

Ketidakefektifan

-

-

-

-

82, 81

327, 78

-

1.101, 89

-

85, 93

1, 85

833, 15

26, 73

9, 26

-

-

169, 05

2.214, 18

483, 66

20

ilai

Kerugian egara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36, 45

21

ilai


-

-

-

-

-

-

6, 77

7, 06

-

1.571, 27

-

-

-

108, 09

-

-

562, 11

777, 26

1.729, 73

22

ilai




Halaman 2 ampiran


Buku II - Lampiran

1 1

12

Buku II - Lampiran

2

3

17

1

5

Badan Meteorologi Klimatologi dan 49 eofisika

5

6

2

3

Lembaga Penerbangan dan Antariksa 56 Nasional

57

adan In ormasi eospasial

8

55

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

52

54 Badan Tenaga Nuklir Nasional

3

1

ahkamah Konstitusi

Lembaga Ilmu Pengetahuan 53 Indonesia

51

10

6

50 Komisi Pemilihan Umum

11

48 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

3

Badan Koordinasi Kependudukan 47 Berenc ana Nasional

Kementerian Pembangunan Daerah 46 Tertinggal

12

44 Badan Koordinasi Penanaman Modal


43 Lembaga Ketahanan Nasional

45

6

2

42 Badan Pengaw as Obat dan Makanan

20

Kementerian Komunikasi dan In ormatika

4

-

2

1

2

4

-

1

-

5

1

1

9

2

3

-

2

8

9


Total

41 Kepolisian Negara Republik Indonesia

40

Entitas

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

1

o.

5

1

1

4

1

3

-

3

2

2

2

2

1

5

1

2

3

6

2

Jumlah Kasus 6

-

-

-

2

1

2

-

-

3

2

3

-

-

4

-

1

6

6

7

11

12

15

12

9

3

8

6

4

1

21

23

10

2

5

15

25

24




3.031, 48

20.615, 52

1.140, 29

2.448, 78

449, 89

235, 47

230, 64

1.134, 84

490, 43

-

10.244, 89

9.791, 93

USD 0.95

3.514, 78

79, 62

4.695, 75

1.667, 48

USD 7.83

5

6

4

4

4

-

3

2

3

-

8

12

7

-

2

10

2.757, 71

1.449, 45

89, 43

894, 51

251, 01

-

50, 50

146, 71

146, 53

-

343, 95

7.977, 48

USD 0.95

2.265, 64

-

165, 69

1.090, 92

15.015, 99

SGD 0.24 15

10 11.695, 03 USD 7.12

9

ilai

SGD 0.24

9

Jml Kasus

Kerugian egara

USD 7.12

74.822, 98

8

ilai

102.904, 00

Total

1 1

-

-

-

-

1

-

-

-

2

-

3

2

-

1

-

-

-

-

Jml Kasus

-

79, 62

-

-

-

-

-

-

-

55, 92

-

-

-

988, 13

-

-

9.649, 66

255, 99

12

ilai


1 3

2

2

2

1

2

-

2

-

1

-

3

2

1

-

-

1

6

6

Jml Kasus

101, 29

482, 57

892, 58

0, 52

198, 88

-

123, 17

-

343, 90

-

251, 28

1.078, 31

1.249, 14

-

-

576, 56

USD 7.83

87.444, 38

63.107, 95

1 4

ilai


1 5

1

3

6

6

3

2

2

2

-

1

7

6

2

1

1

4

3

7

Jml Kasus

dministrasi

1 6

-

-

-

-

2

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

Jml Kasus

20, 00

-

-

-

-

116, 24

-

102, 36

-

-

235, 47

56, 97

-

-

-

-

-

443, 63

1 7

ilai

Ketidakhematan


1 8

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

2

-

1

Jml Kasus

-

-

-

-

56, 24

18.683, 50

-

1.553, 75

-

-

-

-

-

-

480, 15

-

-

4.530, 06

1 9

ilai

Ketidakefektifan

-

-

-

-

3, 42

16, 62

-

7, 60

-

-

-

11, 03

6.631, 69

2.274, 30

-

406, 70

6.277, 04

871, 37

20

ilai

Kerugian egara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

227, 70

21

ilai


87, 41

-

-

-

-

-

0, 52

104, 17

-

34, 17

-

-

-

78, 31

478, 70

1.249, 14

-

USD 7.83

4.221, 65

22

ilai




Halaman ampiran


3

5

61 Arsip Nasional Republik Indonesia

62 Badan Kepegaw aian Negara

Badan Penanggulangan Lumpur 72 Sidoarjo

13

4

4

5

7

74 Bendahara Umum Negara ( BUN)

75 BA 999.01 - Pengelolaan Utang

76 BA 999.02 - Penerimaan Hibah

BA 999.03 - Penyertaan Modal 77 Negara

78 BA 999.04 - Penerusan Pinjaman

9

3

5

1

69 Komisi Y udisial

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

-

68 Dew an Perw akilan Daerah

71

1

67 Komisi Pemberantasan Korupsi

4

8

66 Kementerian Pemuda dan Olahraga

Badan Nasional Penanggulangan Benc ana

2

65 Kementerian Perumahan Rakyat

70

7

64 Kementerian Perdagangan

4

5

60 Lembaga Administrasi Negara

Badan Pengaw asan Keuangan dan Pembangunan

6

59 Badan Pengaw as Tenaga Nuklir

63

2

3

4

-

4

-

1

3

7

5

1

2

3

1

-

3

-

3

-

2

1

3

2

-

5

1

3

2

-

3

2

1

2

1

-

-

1

4

2

3

3

-

2

1

1

-

Jumlah Kasus 6

2

2

1

1

3

2

1

1

-

-

-

-

1

-

1

1

3

-

1

3

2

7

-

2

2

-

2

9

4

20

12

4

5

-

33

13

18

10

13

8

7

8

4




Total

58 Badan Standardisasi Nasional

2

Entitas

73 Badan SAR Nasional

1

o.


304, 09

238, 46

55, 28

126, 40

-

17.873, 16

10.044, 15

1.016, 05

36, 65

2.098, 47

86, 86

USD 0.52

1.817, 53

8

ilai

-

169.451, 92

1.912, 97

-

14.797, 91

17, 99

3.606, 88

146.692, 81

Total

9

-

1

-

5

3

2

2

-

10

9

10

1

1

2

4

2

2

Jml Kasus

-

56, 45

-

819, 16

471, 77

55, 28

87, 35

-

9.692, 78

10.030, 22

875, 80

23, 32

77, 04

80, 06

USD 0.52

1.808, 93

70, 64

238, 46

10

ilai

Kerugian egara

1 1

-

-

-

-

1

-

1

1

1

2

-

-

-

1

1

1

-

-

-

Jml Kasus

-

-

-

-

-

-

-

-

169.451, 92

-

3.682, 96

17, 99

1.954, 55

-

-

4, 19

-

1.641, 96

12

ilai


1 3

-

-

1

-

1

-

2

1

-

3

-

7

1

1

1

2

2

1

2

-

Jml Kasus

13, 93

5, 81

13, 33

379, 47

6, 80

8, 60

33, 39

-

-

-

1.912, 97

-

1.062, 48

-

250, 77

0, 05

-

39, 05

-

3.972, 66

1 4

ilai


1 5

-

-

1

1

-

1

4

3

9

3

2

-

14

3

5

7

7

4

2

3

1

Jml Kasus

dministrasi

1 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

2

-

-

1

-

Jml Kasus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.875, 51

-

-

1.620, 11

-

-

-

313, 65

1 7

ilai

Ketidakhematan


1 8

-

-

-

-

-

-

1

-

2

3

-

-

-

1

-

1

-

2

-

1

1

Jml Kasus

-

-

-

-

130, 25

-

200, 06

-

-

-

-

8.120, 51

-

582, 40

144.600, 88

-

-

-

3.894, 07

1 9

ilai

Ketidakefektifan

-

-

-

-

-

-

-

-

56, 45

-

-

-

55, 28

-

-

393, 00

23, 32

-

80, 06

269, 73

20

ilai

Kerugian egara

21

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

-

-

6, 58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1, 09

-

5, 81

13, 48

54, 27

ilai




Halaman ampiran


Buku II - Lampiran

13

14

Buku II - Lampiran

2

8

2

9

1

83 Komisi Pengaw as Persaingan Usaha

84 Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Ombudsman Republik Indonesia ( ORI)

Total

Badan Pengembangan W ilayah 86 Surabaya- Madura ( BPW S)

85

6 1 6

4

5

82

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/J asa Pemerintah

1

3

81 BA 999.08 - Belanja Lainnya

Trans er ke aerah

4

.0

4

-

2 0

3

-

4

-

-

1

3


Total

80 BA 999.07 - Belanja Subsidi

79

Entitas

211

-

1

4

-

1

1

-

1

Jumlah Rupiah

5

Jumlah Kasus 6

1 5 5

1

-

1

2

4

-

3

4 -

18

3

22

7

5

2

-

1.0 2

7


-

63, 80

72, 24

-

2.180, 44

-

16.140, 99

1.073, 18

8

ilai

-

-

-

.0 0 8

1.553, 56

-

11.447, 14

-

0

.1

SGD 0.2

.080.

2

-

SGD 0.2

2

-

72, 24

10

ilai

SD 8.88

7

-

8

-

2

3 8 7

9

Jml Kasus

Kerugian egara

1 1

-

-

-

7 1

1

-

-

1

-

Jml Kasus

-

-

-

-

1. 01.2 1 0

1. 01.2 1 0

241, 00

-

-

1.058, 38

12

ilai


-

-

-

2

-

2

2

-

1 0

1 3

Jml Kasus

-

-

14, 80

-

2 .

8 08

SD 1 00 .8

18.00 8

35, 96

-

2.787, 34

1 4

ilai


1 5 -

-

-

3 5 9

5

3

8

4

4

Jml Kasus

dministrasi

-

-

-

-

-

-

2

-

0

1 6

Jml Kasus

-

-

-

-

-

24, 41

-

.181 00

.181 00

1 7

ilai

Ketidakhematan


SD 1 01 . 1

.0 0.8 2 8

Total

Keterangan Terdapat per edaan nilai total antara lampiran menurut entitas dengan lampiran menurut kelompok dan enis temuan karena pem ulatan Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs nilai tengah BI per 29 J uni 2012

1

o.



1 8

-

-

5 5

1

-

4

-

1

-

Jml Kasus

-

-

-

63, 80

-

8 . 2 1

8 . 2 1

325, 51

-

1.906, 51

1 9

ilai

Ketidakefektifan

.

.

-

-

87, 91

-

639, 91

-

14, 43

20

ilai

Kerugian egara

2

2

21

ilai

-

-

-

-

-

-

-

1

1


-

-

-

-

-

0 20

.1

SD 1 00 .8

2 .

7, 64

-

1.990, 01

22

ilai




Halaman ampiran



IHPS I Tahun 2012 H a l a m a n 1 - La m p ir a n 8

Da ar pini aporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 200 s.d. 2011 o. 1

Entitas Pemerintah Daerah

Pro .

pini Tahun 200

pini pini Tahun 2008 Tahun 200

pini Tahun 2010

22

2

2

pini Tahun 2011

eh

KPD 1

pini Tahun 200

22

1 Prov. Ac eh

1

1

W DP

W DP

2

1

W DP

1

W DP

1

1

W DP 1

W DP

W DP

1

W DP

W DP

1

W DP

2

2 Kab. Ac eh Barat

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

3

3 Kab. Ac eh Barat Daya

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

W DP

1

W DP

1

1

W DP

1

4

4 Kab. Ac eh Besar

1

W DP

1

W DP

1

5

5 Kab. Ac eh J aya

1

W DP

1

W DP

1

6

6 Kab. Ac eh Selatan

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP W DP

TW

7

7 Kab. Ac eh Singkil

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

8

8 Kab. Ac eh Tamiang

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

9

9 Kab. Ac eh Tengah

1

W DP

1

W TP

1

W TP

1

W TP

1

W TP

1

W DP

10

10 Kab. Ac eh Tenggara

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

11

11 Kab. Ac eh Timur

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

12

12 Kab. Ac eh Utara

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

13

13 Kab. Bener Meriah

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

14

14 Kab. Bireuen

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

15

15 Kab. Gayo Lues

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

16

16 Kab. Nagan Raya

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP

1

W TP

1

W TP

17

17 Kab. Pidie

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

W DP

1

W DP

1

W DP

1

18

18 Kab. Pidie J aya

19

19 Kab. Simeulue

1

20

20 Kota Banda Ac eh

1

TMP

1

W DP

1

W TP

1

W TP

1

W TP

1

W TP

21

21 Kota Langsa

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP

1

W DP

1

W DP

TW

1

TW

22

22 Kota Lhokseumaw e

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP

1

W TP

1

W DP

23

23 Kota Sabang

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP

1

W TP

1

W DP

24

24 Kota Subulussalam

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

2 Pro . Sumatera tara KPD

2

2

2

2

2

1

25 Prov. Sumatera Utara

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

2

26 Kab. Asahan

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

3

27 Kab. Batubara

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TMP W DP

4

28 Kab. Dairi

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

5

29 Kab. Deli Serdang

1

TMP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

6

30 Kab. Humbang Hasundutan

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

7

31 Kab. Karo

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

8

32 Kab. Labuhanbatu

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

9

33 Kab. Labuhanbatu Selatan

1

W DP

1

W DP

10

34 Kab. Labuhanbatu Utara

1

TMP

1

TMP

11

35 Kab. Langkat

1

TMP 1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

12

36 Kab. Mandailing Natal

1

TW

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

13

37 Kab. Nias

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

14

38 Kab. Nias Barat

1

TMP

15

39 Kab. Nias Selatan

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

16

40 Kab. Nias Utara

1

TMP

17

41 Kab. Padang Law as

1

TMP

1

TMP

18

42 Kab. Padang Law as Utara

1

TMP

1

TMP

19

43 Kab. Pakpak Bharat

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

20

44 Kab. Samosir

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

21

45 Kab. Serdang Bedagai

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

22

46 Kab. Simalungun

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

23

47 Kab. Tapanuli Selatan

1

TMP

1

W DP

1

TMP

1

1

W DP

24

48 Kab. Tapanuli Tengah

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

25

49 Kab. Tapanuli Utara

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

26

50 Kab. Toba Samosir

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

27

51 Kota Binjai

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

1

W DP

28

52 Kota Gunung Sitoli

29

53 Kota Medan

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W TP

30

54 Kota Padangsidimpuan

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

31

55 Kota Pematangsiantar

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

TW

TW

1

1 1

TW

TW W DP

Buku II - Lampiran

15

IHPS I Tahun 2012

Badan Pemeriksa Keuangan Halaman 2 ampiran 8

o.

3


pini Tahun 200

pini Tahun 200


pini Tahun 2010

pini Tahun 2011

32

56 Kota Sibolga

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP DPP

33

57 Kota Tanjungbalai

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

34

58 Kota Tebing Tinggi

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

Pro . Sumatera Barat KPD

20

20

20

20

20

1

1

59 Prov. Sumatera Barat

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

2

60 Kab. Agam

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

3

61 Kab. Dharmasraya

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

4

62 Kab. Kep. Mentaw ai

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

5

63 Kab. Lima Puluh Kota

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

6

64 Kab. Padang Pariaman

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

7

65 Kab. Pasaman

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

8

66 Kab. Pasaman Barat

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

9

67 Kab. Pesisir Selatan

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

10

68 Kab. Sijunjung

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

11

69 Kab. Solok

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

12

70 Kab. Solok Selatan

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

13

71 Kab. Tanah Datar

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W TP

1

W DP

1

W DP

14

72 Kota uki nggi

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

15

73 Kota Padang

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

16

74 Kota Padang Panjang

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

17

75 Kota Pariaman

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

18

76 Kota Payakumbuh

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

19

77 Kota Saw ahlunto

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

20

78 Kota Solok

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

Pro . Riau KPD

5

12

12

12

12

1 3

1 1

1

79 Prov. Riau

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W DP

2

80 Kab. Bengkalis

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

3

81 Kab. Indragiri Hilir

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

4

82 Kab. Indragiri Hulu

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

5

83 Kab. Kampar

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

6

84 Ka . Kepulauan

1

W DP

7

85 Kab. Kuantan Singingi

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

8

86 Kab. Pelalaw an

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

9

87 Kab. Rokan Hilir

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

10

88 Kab. Rokan Hulu

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

11

89 Kab. Siak

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

12

90 Kota Dumai

1

W DP

1

W DP

1

W DP

13

91 Kota Pekanbaru

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W DP

1

W DP

W DP

1

W TP DPP

W DP

1

W DP

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

W DP

1

W DP

1

W TP DPP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

eranti

TW

Pro . Jambi KPD

1 1

1 1

1 1

12

12

1 1

1

92 Prov. J ambi

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

2

93 Kab. Batang Hari

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

3

94 Kab. Bungo

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

4

95 Kab. Kerinc i

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

5

96 Kab. Merangin

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

6

97 Kab. Muaro J ambi

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

7

98 Kab. Sarolangun

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

8

99 Kab. Tanjung J abung Barat

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

9 100 Kab. Tanjung J abung Timur

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

10 101 Kab. Tebo

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

11 102 Kota J ambi

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W DP

1

W DP

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP DPP

12 103 Kota Sungai Penuh Pro . Sumatera Selatan KPD

16

1 5

1 5

1

1

1

1 104 Prov. Sumatera Selatan

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

2 105 Kab. Banyuasin

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

Buku II - Lampiran

TW

1



o.


pini Tahun 200

pini Tahun 200

3 106 kab. Empat Law ang 4 107 Kab. Lahat

1

W DP

1

W DP

pini pini Tahun 2008 Tahun 200 1

W DP

1

1

W DP

1

pini Tahun 2010

TW W DP

pini Tahun 2011

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

5 108 Kab. Muara Enim

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

6 109 Kab. Musi Banyuasin

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

7 110 Kab. Musi Raw as

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

8 111 Kab. Ogan Ilir

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

9 112 Kab. Ogan Komering Ilir

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

10 113 Kab. Ogan Komering Ulu

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

1

W DP

1

W DP

TW

11 114 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

12 115 Kab. Ogan Komering Ulu Timur

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

13 116 Kota Lubuklinggau

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

14 117 Kota Pagar Alam

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

15 118 Kota Palembang

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP

16 119 Kota Prabumulih

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

Pro . Bengkulu KPD

10

10

10

1 1

1 1

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

2 121 Kab. Bengkulu Selatan

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP

4 123 Kab. Bengkulu Utara

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

5 124 Kab. Kaur

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP

1

W TP

6 125 Kab. Kepahiang

1

TMP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

7 126 Kab. Lebong

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

8 127 Kab. Mukomuko

1

TMP

1

W DP

1

W TP

1

W TP

1

W TP

1

W TP

9 128 Kab. Rejang Lebong

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

3 122 Kab. Bengkulu Tengah

8

1 1

1 120 Prov. Bengkulu

10 129 Kab. Seluma

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TW

11 130 Kota Bengkulu

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

Pro . ampung KPD

1 1

1 1

1 1

12

1 5

1 5

1 131 Prov. Lampung

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W TP DPP

2 132 Kab. Lampung Barat

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP DPP

3 133 Kab. Lampung Selatan

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP DPP

4 134 Kab. Lampung Tengah

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

5 135 Kab. Lampung Timur

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

6 136 Kab. Lampung Utara

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

7 137 Kab. Mesuji 8 138 Kab. Pesaw aran

1

TMP

1

W DP

10 140 Kab. Tanggamus

9 139 Kab. Pringsew u 1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

11 141 Kab. Tulang Baw ang

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

12 142 Kab. Tulang Baw ang Barat 13 143 Kab. W ay Kanan

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP

14 144 Kota Bandar Lampung

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP DPP

15 145 Kota Metro

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP

Pro . Kepulauan Bangka Belitung KPD 8

8

8

8

8

8

1 146 Prov. Bangka Belitung

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

2 147 Kab. Bangka

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

3 148 Kab. Bangka Barat

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

4 149 Kab. Bangka Selatan

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

5 150 Kab. Bangka Tengah

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP DPP

6 151 Kab. Belitung

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

7 152 Kab. Belitung Timur

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

8 153 Kota Pangkalpinang

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1 154 Prov. Kepulauan Riau

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP

2 155 Kab. Bintan

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

W DP

10 Pro . Kepulauan Riau KPD 8

8

8

Buku II - Lampiran

17

IHPS I Tahun 2012

Badan Pemeriksa Keuangan Halaman ampiran 8

o.

Entitas Pemerintah Daerah 3 156 Kab. Karimun

pini Tahun 200 1

W DP

pini Tahun 200 1

W DP

pini pini Tahun 2008 Tahun 200 1

W DP

4 157 Kab. Kepulauan Anambas

1 1

pini Tahun 2010

pini Tahun 2011

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

5 158 Kab. Lingga

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

6 159 Kab. Natuna

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

7 160 Kota Batam

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

8 161 Kota Tanjungpinang

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

Pro . DKI Jakarta KPD 1 162 Prov. DKI J akarta

1

1

1

1

1

1

1 W TP DPP

12 Pro . Ja a Barat KPD

2

2

2

2

2

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

2 164 Kab. Bandung

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

4 166 Kab. Bekasi

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

5 167 Kab. Bogor

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

6 168 Kab. Ciamis

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

7 169 Kab. Cianjur

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

8 170 Kab. Cirebon

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

9 171 Kab. Garut

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

10 172 Kab. Indramayu

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

11 173 Kab. Karaw ang

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

12 174 Kab. Kuningan

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

13 175 Kab. Majalengka

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

14 176 Kab. Purw akarta

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

15 177 Kab. Subang

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

16 178 Kab. Sukabumi

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

17 179 Kab. Sumedang

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

18 180 Kab. Tasikmalaya

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

19 181 Kota Bandung

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

20 182 Kota Banjar

1

W DP

1

W TP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

21 183 Kota Bekasi

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

22 184 Kota Bogor

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

23 185 Kota Cimahi

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

24 186 Kota Cirebon

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

25 187 Kota Depok

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP DPP

26 188 Kota Sukabumi

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

27 189 Kota Tasikmalaya

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1 190 Prov. J aw a Tengah

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP DPP

2 191 Kab. Banjarnegara

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

3 192 Kab. Banyumas

1

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

4 193 Kab. Batang

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

5 194 Kab. Blora

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

6 195 Kab. Boyolali

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

7 196 Kab. Brebes

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

8 197 Kab. Cilac ap

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

9 198 Kab. Demak

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

10 199 Kab. Grobogan

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

11 200 Kab. J epara

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP

12 201 Kab. Karanganyar

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

13 202 Kab. Kebumen

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

14 203 Kab. Kendal

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

15 204 Kab. Klaten

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

16 205 Kab. Kudus

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

17 206 Kab. Magelang

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

18 207 Ka . Pati

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

19 208 Kab. Pekalongan

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

3 165 Kab. Bandung Barat

1 3

2

1 163 Prov. J aw a Barat

Pro . Ja a Tengah

18

KPD

Buku II - Lampiran

TW



o.

1


pini Tahun 200

pini Tahun 200


pini Tahun 2010

pini Tahun 2011

20 209 Kab. Pemalang

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

21 210 Kab. Purbalingga

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

22 211 Kab. Purw orejo

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

23 212 Kab. Rembang

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

24 213 Kab. Semarang

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

25 214 Kab. Sragen

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

26 215 Kab. Sukoharjo

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

27 216 Kab. Tegal

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

28 217 Kab. Temanggung

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

29 218 Kab. W onogiri

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

30 219 Kab. W onosobo

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

31 220 Kota Magelang

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

32 221 Kota Pekalongan

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

33 222 Kota Salatiga

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

34 223 Kota Semarang

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

35 224 Kota Surakarta

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP

36 225 Kota Tegal

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1 226 Prov. D.I. Y ogyakarta

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP DPP

2 227 Kab. Bantul

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

3 228 Kab. Gunung Kidul

1

TW

1

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

4 229 Kab. Kulon Progo

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

5 230 Kab. Sleman

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP DPP

6 231 Kota Y ogyakarta

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP

1

W TP DPP

1 232 Prov. J aw a Timur

1

W DP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP DPP

2 233 Kab. Bangkalan

1

W DP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP

3 234 Kab. Banyuw angi

1

1

TW

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

4 235 Kab. Blitar

1

W DP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

5 236 Kab. Bojonegoro

1

W DP

1

TW

1

1

W DP

1

W DP

1

W DP

6 237 Kab. Bondow oso

1

W DP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP DPP

7 238 Kab. Gresik

1

W DP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

8 239 Kab. J ember

1

1

TW

1

1

W DP

1

W DP

1

W DP

9 240 Kab. J ombang

1

W DP

1

10 241 Kab. Kediri

1

W DP

1

11 242 Kab. Lamongan

1

W DP

12 243 Kab. Lumajang

1

13 244 Kab. Madiun

Pro . D.I. Yogyakarta KPD

1 5

TW

Pro . Ja a Timur KPD

TW

TW

W DP

TW

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

W DP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

14 245 Kab. Magetan

1

W DP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

15 246 Kab. Malang

1

W DP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

16 247 Kab. Mojokerto

1

W DP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

17 248 Kab. Nganjuk

1

W DP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

18 249 Kab. Ngaw i

1

W DP

1

19 250 Kab. Pac itan

1

W DP

1

20 251 Kab. Pamekasan

1

W DP

1

21 252 Kab. Pasuruan

1

1

22 253 Kab. Ponorogo

1

W DP

23 254 Kab. Probolinggo

1

24 255 Kab. Sampang

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP DPP

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP DPP

TW

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TW

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

W DP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TW

1

1

W DP

1

W DP

1

W DP

25 256 Kab. Sidoarjo

1

W DP

1

TW

1

1

TMP

1

W DP

1

W DP

26 257 Kab. Situbondo

1

W DP

1

TW

1

1

W DP

1

W DP

1

W DP

27 258 Kab. Sumenep

1

W DP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

28 259 Kab. Trenggalek

1

W DP

1

TW

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

29 260 Kab. Tuban

1

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP DPP

30 261 Kab. Tulungagung

1

W DP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP DPP

31 262 Kota Batu

1

W DP

1

TW

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

32 263 Kota Blitar

1

W DP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP DPP

33 264 Kota Kediri

1

W DP

1

TW

1

1

W DP

1

W DP

1

W DP

TW

TW

TW W DP

TW W DP TW

TW

Buku II - Lampiran

19

IHPS I Tahun 2012


o.

1


pini Tahun 200

34 265 Kota Madiun

1

35 266 Kota Malang

1

36 267 Kota Mojokerto

1

37 268 Kota Pasuruan

1

38 269 Kota Probolinggo 39 270 Kota Surabaya

pini Tahun 200


TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP DPP

W DP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP DPP

W DP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP DPP

1

W TP

1

TW

1

TMP

1

1

W DP

1

W DP

1 271 Prov. Banten

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

2 272 Kab. Lebak

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

3 273 Kab. Pandeglang

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

4 274 Kab. Serang

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP DPP

5 275 Kab. Tangerang

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP

1

W TP

1

W TP

6 276 Kota Cilegon

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP

1

W TP

1

W TP

1

W TP

1

W DP

1

W TP

1

W TP

TW

8

8 278 Kota Tangerang 9 279 Kota Tangerang Selatan Pro . Bali KPD

10

10

10

10

10

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

2 281 Kab. Badung

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W TP DPP W DP

3 282 Kab. Bangli

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

4 283 Kab. Buleleng

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

5 284 Kab. Gianyar

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

6 285 Kab. J embrana

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

1

TW

1

W DP

7 286 Kab. Karangasem

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

8 287 Kab. Klungkung

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

TW

9 288 Kab. Tabanan

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

10 289 Kota Denpasar

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

Pro . usa Tenggara Barat 10

10

10

1 1

1 1

10

1 290 Prov. Nusa Tenggara Barat

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

2 291 Kab. Bima

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

3 292 Kab. Dompu

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

4 293 Kab. Lombok Barat

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

5 294 Kab. Lombok Tengah

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

6 295 Kab. Lombok Timur

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP W DP

7 296 Kab. Lombok Utara 8 297 Kab. Sumbaw a 9 298 Kab. Sumbaw a Barat

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

10 299 Kota Bima

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

11 300 Kota Mataram

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1 301 Prov. Nusa Tenggara Timur

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

2 302 Kab. Alor

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

3 303 Kab. Belu

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

4 304 Kab. Ende

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

5 305 Kab. Flores Timur

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

6 306 Kab. Kupang

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

7 307 Kab. Lembata

1

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

8 308 Kab. Manggarai

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

9 309 Kab. Manggarai Barat

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP 1

W DP

Pro . usa Tenggara Timur KPD

1

1

TW

20

21

10 310 Kab. Manggarai Timur 11 311 Kab. Nagekeo

22

1

W DP

1

TMP

1

TMP TMP

12 312 Kab. Ngada

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

13 313 Kab. Rote Ndao

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

14 314 Kab. Sabu Raijua

20

10

1 280 Prov. Bali

KPD

1

TW

Pro . Banten

7 277 Kota Serang

1 8

pini Tahun 2011

1

W DP

KPD

1

pini Tahun 2010

Buku II - Lampiran


IHPS I Tahun 2012 Halaman ampiran 8

o.


pini Tahun 200

pini Tahun 200


pini Tahun 2010

pini Tahun 2011

15 315 Kab. Sikka

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

16 316 Kab. Sumba Barat

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

17 317 Kab. Sumba Barat Daya

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

18 318 Kab. Sumba Tengah

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

19 319 Kab. Sumba Timur

1

20 320 Kab. Timor Tengah Selatan 21 321 Kab. Timor Tengah Utara 22 322 Kota Kupang

TMP

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

20 Pro . Kalimantan Barat KPD

1 3

1 3

1

1 5

1 5

1 5

1 323 Prov. Kalimantan Barat

1

TW

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

2 324 Kab. Bengkayang

1

TMP

1

TMP

1

TW

1

TMP

1

W DP

1

W DP

3 325 Kab. Kapuas Hulu

1

W DP

1

TW

1

TW

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

4 326 Kab. Kayong Utara 5 327 Kab. Ketapang

1

W DP

1

W DP

1

TW

1

7 329 Kab. Landak

1

W DP

1

TW

1

TW

1

TW

1

8 330 Kab. Melaw i

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TW

1

9 331 Ka . Pontianak

1

W TP

1

W DP

1

W DP

1

6 328 Kab. Kubu Raya

W DP

1

TW W DP TW W DP

1 1

TW W DP

10 332 Kab. Sambas

1

W TP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

11 333 Kab. Sanggau

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

12 334 Kab. Sekadau

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

13 335 Kab. Sintang

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

14 336 Kota Pontianak

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W TP DPP

15 337 Kota Singkaw ang

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

1

W DP

1

W DP

W DP 1

TMP

TW

21 Pro . Kalimantan Tengah KPD

1 5

1 5

1 338 Prov. Kalimantan Tengah

1

2 339 Kab. Barito Selatan

1

3 340 Kab. Barito Timur

1

TW W DP TW

1 5 TW

1

1

TMP

1

1

TMP

4 341 Kab. Barito Utara

1

W DP

1

5 342 Kab. Gunung Mas

1

W DP

1

6 343 Kab. Kapuas

1

TMP

1

7 344 Ka . Katingan

1

TW

1

8 345 Kab. Kotaw aringin Barat

1

9 346 Kab. Kotaw aringin Timur

1

W DP TW

1 5

1

1

W DP

1 5 1

TW

1

TW

1

TW

1

TW

1

TMP

1

TW

1

TMP

1

TW

1

TW

1

TMP

1

TW

1

TW

1

W DP

1

W DP

TW

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

TW

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP W DP

TW W DP

1

TW

1

1

W DP TW

1

TW

1

TW

1

TW

10 347 Kab. Lamandau

1

W DP

1

TW

1

TW

1

TW

1

W DP

11 348 Kab. Murung Raya

1

TMP

1

TMP

1

TW

1

TW

1

TW

1

12 349 Kab. Pulang Pisau

1

W DP

1

W DP

1

TW

1

TW

1

TW

1

13 350 Kab. Seruyan

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

14 351 Kab. Sukamara

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TW

1

W DP

15 352 Kota Palangka Raya

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TW

1

W DP

1

TW

W DP

22 Pro . Kalimantan Selatan KPD

1

1

1

1

1

10

1 353 Prov. Kalimantan Selatan

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

2 354 Kab. Balangan

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

3 355 Kab. Banjar

1

W DP

1

TMP

1

4 356 Kab. Barito Kuala

1

TW

1

5 357 Kab. Hulu Sungai Selatan

1

TW W DP

1 1

W DP

1

TW TW W DP

1 1 1

TW TW W DP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

6 358 Kab. Hulu Sungai Tengah

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

7 359 Kab. Hulu Sungai Utara

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

W DP

W DP

8 360 Kab. Kotabaru

1

W DP

1

9 361 Kab. Tabalong

1

W DP

1

10 362 Kab. Tanah Bumbu

1

TW

1

11 363 Kab. Tanah Laut

1

TW

1

12 364 Kab. Tapin

1

W DP

1

TW TW W DP TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

13 365 Kota Banjarbaru

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

14 366 Kota Banjarmasin

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

Buku II - Lampiran

21

IHPS I Tahun 2012

Badan Pemeriksa Keuangan H a l a m a n 8 - La m p ir a n 8

o. 2


pini Tahun 200

pini Tahun 200


pini Tahun 2010

1

1

1 5

Pro . Kalimantan Timur KPD

1

1 5

1

TW

1

TW

1

TW

1

TW

1

W DP

2 368 Kab. Berau

1

TMP

1

TW

1

TW

1

TW

1

W DP

3 369 Kab. Bulungan

1

TMP

1

TW

1

TW

1

TW

1

4 370 Kab. Kutai Barat

1

TMP

1

TW

1

TW

1

TW

1

TW

5 371 Kab. Kutai Kartanegara

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

6 372 Kab. Kutai Timur

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TW

7 373 Kab. Malinau

1

TMP

1

TMP

1

TW

1

W DP

1

TW

8 374 Kab. Nunukan

1

TMP

1

TW

1

9 375 Kab. Paser

1

TMP

1

TW

1

1

TMP

1

TMP

1

W DP TW W DP

11 377 Kab. Tana Tidung

1

W DP

1

TW

1

TW

1

W DP

1

TW

1

TW

1

W DP

1

TW

1

TW

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

14 380 Kota Samarinda

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

1

TMP

15 381 Kota Tarakan

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

TW

Pro . Sula esi tara 10

10

1

1

1

1 3

1 382 Prov. Sulaw esi Utara

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP

1

W DP

2 383 Kab. Bolaang Mongondow

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TW

1

TMP

3 384 Kab. Bolaang Mongondow Selatan

1

W DP

1

TMP

1

TMP

4 385 Kab. Bolaang Mongondow Timur

1

W DP

1

TMP

1

TMP

W DP

1

TW

1

TMP

1

TW

1

TMP

1

TW

1

W DP

6 387 Kab. Kepulauan Sangihe

1

1

W DP

TMP

7 388 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro

1

W DP

1

1

W DP

1

1

W DP

1

TW W DP

8 389 Kab. Kepulauan Talaud

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

1

TMP

9 390 Kab. Minahasa

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TW

1

TW

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP 1

W TP DPP

10 391 Kab. Minahasa Selatan 11 392 Kab. Minahasa Tenggara

TW

12 393 Kab. Minahasa Utara

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

13 394 Kota Bitung

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TW

W DP

1

TW

1

TMP

1

TW

1

TMP

14 395 Kota Kotamobagu 15 396 Kota Manado

1

TW

1

TMP

1

16 397 Kota Tomohon

1

TMP

1

W DP

1

TW

1

TW

1

TMP

Pro . Sula esi Tengah KPD

1 1

1 1

1 1

12

12

12

1 398 Prov. Sulaw esi Tengah

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

2 399 Kab. Banggai

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

3 400 Kab. Banggai Kepulauan

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W TP DPP

4 401 Kab. Buol

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

5 402 Kab. Donggala

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W TP DPP

6 403 Kab. Morow ali

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

7 404 Kab. Parigi Moutong

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

8 405 Kab. Poso

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W TP DPP

10 407 Kab. Tojo Una- Una

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

11 408 Kab. Tolitoli

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

12 409 Kota Palu

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

9 406 Kab. Sigi

Pro . Sula esi Selatan KPD

2

W DP

12 378 Kota Balikpapan

5 386 Kab. Bolaang Mongondow Utara

2

1

TW

13 379 Kota Bontang

KPD

2

8

1 367 Prov. Kalimantan Timur

10 376 Kab. Penajam Paser Utara

2

pini Tahun 2011

2

2

2

2

2

2

1 410 Prov. Sulaw esi Selatan

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W TP

1

W TP

2 411 Kab. Bantaeng

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

3 412 Kab. Barru

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

4 413 Kab. Bone

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

5 414 Kab. Bulukumba

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

6 415 Kab. Enrekang

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

7 416 Kab. Gow a

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

8 417 Kab. J eneponto

1

TMP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

Buku II - Lampiran



o.


pini Tahun 200

9 418 Kab. Kep. Selayar 10 419 Kab. Luw u

pini Tahun 200


pini Tahun 2011

1

TMP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

11 420 Kab. Luw u Timur

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

12 421 Kab. Luw u Utara

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W DP

13 422 Kab. Maros

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

14 423 Kab. Pangkajene dan Kepulauan

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

15 424 Kab. Pinrang

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

16 425 Kab. Sidenreng Rappang

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

17 426 Kab. Sinjai

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

18 427 Kab. Soppeng

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

19 428 Kab. Takalar

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

20 429 Kab. Tana Toraja

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

21 430 Kab. Toraja Utara

2

pini Tahun 2010

22 431 Kab. W ajo

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

23 432 Kota Makassar

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

24 433 Kota Palopo

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

25 434 Kota Pare- Pare

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1 435 Prov. Sulaw esi Tenggara

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

2 436 Kab. Bombana

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

3 437 Kab. Buton

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

5 439 Kab. Kolaka

1

W DP

1

TMP

1

TW

1

TW

1

W DP

1

W DP

6 440 Kab. Kolaka Utara

1

W DP

1

TMP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

7 441 Kab. Konaw e

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

8 442 Kab. Konaw e Selatan

1

W DP

1

TW

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

Pro . Sula esi Tenggara KPD

1 1

1 1

1 3

4 438 Kab. Buton Utara

9 443 Kab. Konaw e Utara

1 3

1 3

12 W DP

10 444 Kab. Muna

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

11 445 Kab. W akatobi

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TW

1

W DP

1

W DP

12 446 Kota Bau- Bau

1

W DP

1

W DP

1

TW

1

TMP

1

TMP

1

W DP

13 447 Kota Kendari

1

W DP

1

TMP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

28 Pro . Gorontalo KPD 1 448 Prov. Gorontalo

1

W DP

1

W TP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

2 449 Kab. Boalemo

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

3 450 Kab. Bone Bolango

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

4 451 Kab. Gorontalo

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W TP

1

W TP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

6 453 Kab. Pohuw ato

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

7 454 Kota Gorontalo

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

5 452 Kab. Gorontalo Utara

2

Pro . Sula esi Barat KPD 1 455 Prov. Sulaw esi Barat

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

2 456 Kab. Majene

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

3 457 Kab. Mamasa

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

4 458 Kab. Mamuju

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

5 459 Kab. Mamuju Utara

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

6 460 Kab. Polew ali Mandar

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1 461 Prov. Maluku

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

2 462 Kab. Buru

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP*

1

TMP

1

TMP*

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

0 Pro . aluku KPD

12

3 463 Kab. Buru Selatan 4 464 Kab. Kepulauan Aru

1

TMP

1

TMP

1

TMP

5 465 Kab. Maluku Barat Daya 6 466 Kab. Maluku Tengah

1

W DP

1

TMP

1

TMP

12

1 TMP

Buku II - Lampiran

23

IHPS I Tahun 2012


o.


pini Tahun 200

pini Tahun 200


7 467 Kab. Maluku Tenggara

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

8 468 Kab. Maluku Tenggara Barat

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

9 469 Kab. Seram Bagian Barat

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

10 470 Kab. Seram Bagian Timur

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

11 471 Kota Ambon

1

TMP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

12 472 Kota Tual 3 1

pini Tahun 2010

pini Tahun 2011

1

TMP

TMP

Pro . aluku tara KPD

10

1 473 Prov. Maluku Utara

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TW

1

TMP

1

2 474 Kab. Halmahera Barat

1

TMP

1

W DP

1

TMP

1

TW

1

TMP

1

TMP

3 475 Kab. Halmahera Selatan

1

TMP

1

W DP

1

TMP

1

TW

1

TMP

1

W DP

4 476 Kab. Halmahera Tengah

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TW

1

TMP

1

TMP

5 477 Kab. Halmahera Timur

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TW

1

TMP

6 478 Kab. Halmahera Utara

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TW

1

TMP

1

TMP

7 479 Kab. Kepulauan Sula

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TW

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

8 480 Kab. Pulau Morotai 9 481 Kota Ternate 10 482 Kota Tidore Kepulauan

1

TMP

1

W DP

2 Pro . Papua KPD

21

1 8

22

2

2

12

1 483 Prov. Papua

1

TW

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

2 484 Kab. Asmat

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

3 485 Kab. Biak Numf or

1

TW

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

4 486 Kab. Boven Digoel

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

5 487 Kab. Deiyai

* *

6 488 Kab. Dogiyai 7 489 Kab. Intan J aya

* *

8 490 Kab. J ayapura

1

TW

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

9 491 Kab. J ayaw ijaya

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

10 492 Kab. Keerom 11 493 Kab. Kepulauan Y apen 12 494 Kab. Lanny J aya 13 495 Kab. Mamberamo Raya

1

TMP

1

TMP*

14 496 Kab. Mamberamo Tengah

* *

15 497 Kab. Mappi

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

16 498 Kab. Merauke

1

TW

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

17 499 Kab. Mimika

1

TW

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

18 500 Kab. Nabire

1

TW

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

20 502 Kab. Paniai

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

21 503 Kab. Pegunungan Bintang

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TW

19 501 Kab. Nduga

22 504 Kab. Punc ak

* *

23 505 Kab. Punc ak J aya

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

24 506 Kab. Sarmi

1

TW

1

TMP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

25 507 Kab. Supiori

1

TW

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

26 508 Kab. Tolikara

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP*

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

27 509 Kab. W aropen 28 510 Kab. Y ahukimo

1

TMP

29 511 Kab. Y alimo 30 512 Kota J ayapura 3 3

TMP

1

W DP

1

W DP

TMP

1

W DP

1

TW

1 513 Prov. Papua Barat

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

2 514 Kab. Fakf ak

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

3 515 Kab. Kaimana

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

4 516 Kab. Manokw ari

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

W DP

1

W DP

1

TMP

Pro . Papua Barat KPD

5 517 Kab. Maybrat

24

1

1

1

Buku II - Lampiran

10

10

10

12

5 TMP


IHPS I Tahun 2012 H a l a m a n 1 1 - La m p ir a n 8

o.


pini Tahun 200

pini Tahun 200


1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

7 519 Kab. Sorong

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

8 520 Kab. Sorong Selatan

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

TMP

1

W DP

1

W DP

1

W DP

1

TW

1

TMP

9 521 Kab. Tambrauw 11 523 Kab. Teluk W ondama 12 524 Kota Sorong Jumlah

*

pini Tahun 2011

6 518 Kab. Raja Ampat

10 522 Kab. Teluk Bintuni

Keterangan TP P T T P

pini Tahun 2010

1

W DP

8

0

20

TMP

2

pini a ar Tanpa Penge ualian un ualified opinion pini a ar engan Penge ualian ualified pinion pini Tidak a ar ad erse opinion Pernyataan enolak em erikan pini atau Tidak em erikan Pendapat dis laimer o opinion : LKPD Tahun 2010 untuk Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Mamberamo Raya, Kab. W aropen yang baru diperiksa pada Semester I Tahun 2012 aerah pemekaran aru elum a i menyusun dan melaporkan KP

Buku II - Lampiran

25

IHPS I Tahun 2012

Badan Pemeriksa Keuangan ampiran

Da ar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI Pemeriksaan aporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011 o.


Jumlah Kasus

%



1.


603


13

4 Sistem In ormasi kuntansi dan Pelaporan tidak memadai 5 Sistem In ormasi kuntansi dan Pelaporan elum didukung S

147 yang memadai


II


23 1.

249

Penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan idang teknis 3 tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan elan a

494

4 Pelaksanaan elan a di luar mekanisme P

237

Penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau elum dilakukan eraki at peningkatan iaya elan a

80

7 III 1

ain lain Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

8


509

1 20

100

1 55

5 Tidak ada pemisahan tugas dan ungsi yang memadai

25

ain ain

2 Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

26

247

ntitas tidak memiliki Satuan Penga as Intern

4 Satuan Penga as Intern yang ada tidak memadai atau tidak er alan optimal 6

80

5

2 S P yang ada pada entitas tidak er alan se ara optimal atau tidak ditaati 3

97

Penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau elum dilakukan eraki at 5 hilangnya potensi penerimaan pendapatan 6

577

ekanisme pemungutan penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan egara aerah Perusahaan dan Hi ah tidak sesuai ketentuan

2

1 00

1.005

2 Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan 3

1

Buku II - Lampiran

.


IHPS I Tahun 2012 Halaman 1 ampiran 10

Da ar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan aporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011 o.


Jumlah Kasus


%


Kerugian Daerah

1. 0

2 8

8

.

8 2

1


59

2 .

2


72

2 .

3


4 Kekurangan olume peker aan dan atau arang 5

Kele ihan pem ayaran selain kekurangan olume peker aan dan atau arang

6 Pemahalan harga

8

13

. 0

384

.2 0

228

.0 2 8

ark up

38

7 Penggunaan uang arang untuk kepentingan pri adi

21. 22

100

2.

8

iaya Per alanan inas ganda dan atau mele ihi standar yang ditetapkan

127

2 . 08

9

Pem ayaran honorarium ganda dan atau mele ihi standar yang ditetapkan

118

0. 1

8

10

Spesifikasi arang asa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak

59

11. 8

8

11


268

12 Pengem alian pin aman piutang atau dana ergulir ma et

13

Kele ihan penetapan dan pem ayaran restitusi pa ak atau penetapan kompensasi kerugian

1

13

14 Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan 15 II

3

ekanan elum melaksanakan ke a i an pemeliharaan arang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan set dikuasai pihak lain

8

Piutang pin aman atau dana ergulir yang erpotensi tidak tertagih

III

ain lain Kekurangan Penerimaan

1

11.

23

2.

20

22

2.

2 8

. 8

10

12.

1 10

6

.

2

89

28 . 0

0

4

1 .2

2

. 8 2 1

11.

22

SGD . enda keterlam atan peker aan elum tidak ditetapkan 1 atau dipungut diterima disetor ke Kas egara aerah atau perusahaan milik negara daerah

2

1 0. 1 1

22

1. 0 . 22 08

27

4

9 Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan 10

87

Pem erian aminan dalam pelaksanaan peker aan 6 peman aatan arang dan pem erian asilitas tidak sesuai ketentuan Pihak ketiga elum melaksanakan ke a i an untuk menyerahkan aset kepada daerah

0 .02 0

82


7

2 20

4 Pem elian aset yang erstatus sengketa 5

2 .0 8

128

Ketidaksesuaian peker aan dengan kontrak tetapi 1 pem ayaran peker aan elum dilakukan se agian atau seluruhnya 2

. 01 2

1

ain lain Potensi Kerugian Daerah

22 8

299

11. 8

.10

2

10 8

Buku II - Lampiran

27

IHPS I Tahun 2012


o.

Jumlah Kasus


Penerimaan egara aerah lainnya selain denda keterlam atan elum tidak ditetapkan atau dipungut 2 diterima disetor ke Kas egara aerah atau perusahaan milik daerah


492

2 1.122 82 S

umlah upiah aerah

114

Penerimaan egara daerah diterima atau digunakan oleh 4 instansi yang tidak erhak P le ih rendah dari ketentuan

6 Kele ihan pem ayaran su sidi oleh pemerintah 7 I

208 8

24

. 22 2

2. 18

1

Pertanggung a a an per alanan dinas tidak akunta el tidak lengkap tidak alid

ukti

2

Pertanggung a a an tidak akunta el ukti tidak lengkap tidak alid lainnya selain per alanan dinas

3

Peker aan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran

15

4

Proses pengadaan arang asa tidak sesuai ketentuan tidak menim ulkan kerugian daerah

94

5 Peme ahan kontrak untuk menghindari pelelangan 6 Pelaksanaan lelang se ara pro orma Penyimpangan terhadap peraturan per 7 pengelolaan perlengkapan atau arang Perusahaan

01

74 621

13

439

8

Penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan idang tertentu lainnya seperti kehutanan pertam angan perpa akan dll.

258

9

Pem entukan adangan piutang perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan

1

10

Penyetoran penerimaan negara daerah mele ihi atas aktu yang ditentukan

220

11

Pertanggung a a an penyetoran uang persediaan mele ihi atas aktu yang ditentukan

132

12

Sisa kas di endahara pengeluaran akhir Tahun nggaran elum disetor ke kas daerah

128

13

Pengeluaran in estasi pemerintah tidak didukung ukti yang sah K tidak sah

ain lain Ketidakhematan

1 Pengadaan arang asa mele ihi ke utuhan 2

Penetapan kualitas dan kuantitas arang asa yang digunakan tidak sesuai standar

3

Pem orosan keuangan daerah perusahaan atau kemahalan harga

Buku II - Lampiran

2 . 1

7 idang ilik aerah

14 Kepemilikan aset tidak elum didukung ukti yang sah

28

2

12

dministrasi

16

10 .228

2

ain lain

15 Pengalihan anggaran antar

.

2 1.1

3 Penggunaan langsung Penerimaan egara

5 Pengenaan tari pa ak P

%

80 196 16 24 2 1

00

18 .

0

4

1. 11 08

3

18

224

181.

8

8



o.

Jumlah Kasus


I

Ketidakefisienan

2

1

Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output le ih esar tinggi dari yang seharusnya

2

II Ketidakefektifan Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran tidak sesuai peruntukan

2

Peman aatan arang asa dilakukan tidak sesuai dengan ren ana yang ditetapkan

3

0 0

185

0

18.080 2 8 .

9

18 . 1

7

11.

Pelaksanaan kegiatan terlam at terham at sehingga mempengaruhi pen apaian tu uan organisasi

36

102.0

6 Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal

13

1.

ungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak 7 diselenggarakan dengan aik termasuk target penerimaan tidak ter apai

11

Jumlah Rupiah Keterangan ilai alas telah dikon ersikan sesuai nilai kurs tengah I per 2

2

1

2 .082 80

. 8 .8 .

18 8

.0 1

56

Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang undangan

0 01

2

Peman aatan arang asa tidak erdampak terhadap 4 pen apaian tu uan organisasi 5

arang yang di eli elum tidak dapat diman aatkan

%

0

1

1


100

SGD .

8

100

. 8 .8 1 2 uni 2012

Buku II - Lampiran

29

30

Buku II - Lampiran

3 Ka .

4 Ka .

5 Ka .

6 Ka .

7 Ka .

8 Ka .

9 Ka .

10 Ka .

11 Ka . ener

12 Ka . ayo ues

13 Ka . agan aya

14 Ka . Pidie aya

15 Kota anda

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Kota angsa

17 Kota hokseuma e

18 Kota Sa ang

19 Kota Su ulussalam

16

17

18

19

eh

eriah

eh tara

eh Timur

eh Tenggara

eh Tengah

eh Tamiang

eh Singkil

eh Selatan

eh aya

eh esar

2 Ka .

2

eh arat

1 Ka .

1

eh

2

1

1 Pro .

Entitas

o.

1

11

10

7

12

7

18

4

8

7

7

8

18

9

20

11

13

6

10

13

Jml Kasus

3

4

5

3

1

5

3

4

2

2

6

3

7

4

7

1

4

3

Jml Kasus

6

4

2

5

5

10

4

4

1

4

5

9

6

5

5

4

2

3

8

2

Jml Kasus

2

2

4

1

3

1

2

1

1

3

8

2

2

3

3

2

0

Jml Kasus

Kelemahan Kelemahan Sistem Kelemahan Sistem Pengendalian Struktur Total Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian kuntansi dan nggaran Intern Pelaporan Pendapatan dan Belanja

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

13

9

9

7

7

9

9

7

11

7

7

22

19

10

8

5

14

19

10

202

Jml Kasus

2

0

8 01

82

2

1 80

S 2 8

.

2

12.8 0 2

8

18

1.020

.02 08

2. 2

8

1 . 21 01

8.

2.

2.200 02

2

2.010

10.

.8 2

SGD .

1.

8

ilai

Total

Da ar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan aporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011

3

2

2

1

2

3

3

6

1

1

1

5

7

4

1

4

3

1

0

Jml Kasus

10

2

8

12 2

0

0

2

1 80

18

2.

1.

101 21

20

2

. 2 20

0

2.200 02

81 02

1.20

1 21

. 1 18

1 .02

10

ilai

Kerugian Daerah

2

1

1

1

3

2

1

1

1

1

11

Jml Kasus

.

10.

2

8

8

18

8

82

1. 18 0

.1 1 2

22 02

2. 82 1

12

ilai


3

3

2

1

1

1

2

1

2

5

3

2

5

3

4

8

1

Jml Kasus

S

1

00

88

.

1 2 8

2 1 20

22 01

2

1

8 0

00

2

8 01

1. 8

1.

1

11 1

SGD .

.00

1

ilai


5

4

3

3

3

4

3

5

3

5

8

9

5

6

3

4

10

4

8

1

Jml Kasus

1

2

1

1

1

Jml Kasus

1

8

1 88

2 08

0

8 2 2

1

ilai

dministrasi Ketidakhematan


18

Jml Kasus

1

ilai

Ketidakefisienan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

Jml Kasus

0

0

8

0

0

. 2 0

.

1.

1

0

11. 8

21

ilai

Ketidakefektifan

2 0

1 00

80

81 02

81 0

22

ilai

Kerugian Daerah

2

ilai

2 8

8

22 01

1. 8

1.

ilai

Potensi Kekurangan Kerugian Penerimaan Daerah

ilai Penyerahan set atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan

nila dalam uta rupiah dan ri u alas

Halaman 1 ampiran 11


2

1

Ka . a uhan atu tara

Ka .

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Ka . eli Serdang

edan

Kota Tan ung alai

Kota Si olga

Kota Pematangsiantar

Kota Padangsidimpuan

Kota

Kota in ai

Ka . To a Samosir

Ka . Tapanuli tara

Ka . Tapanuli Tengah

Ka . Tapanuli Selatan

Ka . Simalungun

Ka . Serdang edagai

Ka . Samosir

Ka . Pakpak harat

andailing atal

Ka . a uhan atu Selatan

Ka . a uhan atu

Ka . Hum ang Hasundutan

23

24

5

Ka . airi

Ka . sahan

Pro . Sumatera tara

4

21

22

2

3

20

1

2 Pro . Sumatera tara

Entitas

o.

14

2

6

13

7

11

9

7

14

15

5

7

5

7

9

9

8

5

4

14

9

11

12

21

Jml Kasus

6

2

7

4

5

3

1

8

7

4

3

2

4

5

5

4

2

3

9

4

2

3

100

Jml Kasus

5

1

1

6

1

6

5

3

3

4

1

2

3

1

3

2

1

1

1

4

4

4

7

Jml Kasus

3

1

3

2

1

3

3

4

2

2

1

2

3

2

1

1

5

2

Jml Kasus



11

5

14

16

10

17

17

17

11

11

12

10

10

7

7

19

10

14

12

9

13

20

32

21

Jml Kasus 8

0

8 18

8 0

00

8

2 2

2 21

8 2

.1 0

1.

2.1

.

11.

1.

12

28

1. 2 8

.12

.881 8

2.

8 2

80 2

281 80

1 . 1

2.00

.0 1 1

8. 1 8

.

.

.

22 .

ilai

Total

3

1

4

9

4

3

5

4

2

4

5

2

3

2

7

5

1

4

1

6

5

14

Jml Kasus

8

2

1

08

1

208 08

80

2 21 1

1.0

.28

2

1.02

1

20 1

108 2

1

2

1.10 8

1.

2. 8

12 0

181 88

22

2 . 1

2. 00

10

ilai

Kerugian Daerah

2

1

2

2

2

2

1

1

1

2

3

2

1

1

1

1

28

11

Jml Kasus

8

.80 22

1

80

0

8

821 0

. 88

1

1.2 1

1.

11.

22

2

10 8

.0

2.

1 . 2

118.8

12

ilai


2

4

2

3

4

4

3

5

4

2

3

1

6

2

3

1

5

5

1

2

4

8

1

Jml Kasus

0

10

1

80

0 2

08 8

88

1

2 2

. 80 1

1.

2.

2 1

8

281 80

228

2.

1 1

1.

1. 8

.2 1 1

10 0

0

.0 0 2

2 .22 8

1

ilai


1

4

1

3

3

1

6

6

7

3

1

3

4

6

1

6

3

5

3

6

4

6

8

Jml Kasus

1

1

1

1

3

8

1

Jml Kasus

2.

1

8

8

8 2

1

0

. 8

1

ilai



18

Jml Kasus

1

ilai

Ketidakefisienan

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

20

Jml Kasus

0

2 00

2

01

2 1

2

8

118

2

0

8 80

82

2 .

.0

21

ilai

Ketidakefektifan

.

1

.02

0

2

8

8 20

2

22

ilai

Kerugian Daerah

2

ilai

12

2

20 1

21

18 80

2

ilai



nilai dalam uta rupiah dan ri u alas



Buku II - Lampiran

31

32

Buku II - Lampiran

43

Kota Te ing Tinggi

2

1

45 Ka . gam

46 Ka . harmasraya

47 Ka . ima Puluh Kota

48 Ka . Kep.

49 Ka . Padang Pariaman

50 Ka . Pasaman

51 Ka . Pasaman arat

52 Ka . Pesisir Selatan

2

3

4

5

6

7

8

9

53 Ka . Si un ung

54 Ka . Solok

55 Ka . Tanah atar

56 Kota uki nggi

57 Kota Padang

58 Kota Padang Pan ang

59 Kota Pariaman

60 Kota Payakum uh

61 Kota Sa ahlunto

62 Kota Solok

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

enta ai

44 Pro . Sumatera arat

1

Pro . Sumatera Barat

24

Entitas

o.

13

22

15

5

21

9

14

26

8

13

7

11

10

10

12

10

14

8

24

2 2

13

Jml Kasus

7

14

7

1

10

2

8

10

4

5

2

4

7

4

5

4

5

5

8

112

7

Jml Kasus

5

5

7

4

9

6

4

11

4

6

4

6

3

4

5

5

8

2

11

10

4

Jml Kasus

1

3

1

2

1

2

5

2

1

1

2

2

1

1

1

5

1

2

Jml Kasus



23

19

13

13

13

25

16

23

16

16

20

21

15

17

13

20

12

14

37

17

Jml Kasus

8

2

2

18

28

8

2

2. 8

.

0 0

. 11 08

2.

11.12

.0 8

. 0 8

0

2 1

2. 0

.

11.2

.0 0

2.81

.8

2.

2. 81

.1

.

08

0 8

11 .0

.

8

ilai

Total

5

7

4

4

4

3

6

2

4

1

2

5

8

4

1

3

5

2

2

9

Jml Kasus

8 8 2

811 8

80 22

1

0

18

18

2

81

18 2

0 88

0

1

8 82

0

82

2

118 1

.0

1

1. 2 1

1.

12.

1.02 0

10

ilai

Kerugian Daerah

1

2

1

2

1

2

2

2

3

1

2

1

20

3

11

Jml Kasus

2

8

2

2

1

01

8

2.00 0

2.

281 1

1.012

1

.221

.2

. 0

. 0

2 .8

2.8

12

ilai


3

2

1

1

6

4

2

3

2

4

3

1

3

3

3

8

2

6

1

Jml Kasus

1

2

0

2

1

0

08

2

18

1 1

2.220

0 82

0

101 8

1

.2

1.1

1.

2.8

12

2. 01 2

1 .

18 0

1

ilai


4

10

10

6

7

6

8

7

11

9

7

9

5

7

8

3

8

2

7

14

1

1

Jml Kasus

2

2

1

1

4

3

1

2

2

1

3

2

2

2

1

1

Jml Kasus

.1

2.

0

8

0 1

2

1 2

1

0 00

2

8

22

1 8

118

1.

. 2

1 .2

1 1

1

ilai



18

Jml Kasus 1

ilai

Ketidakefisienan

2

1

1

1

2

1

2

3

2

1

2

1

1

1

5

2

1

20

Jml Kasus

0

1 1 0

2 8

0

1

1.12

. 00 82

200 00

1.00

1.

1. 0

2.2 0 0

.0 8

81

1

2.822 0

21. 2 10

. 21 1

21

ilai

Ketidakefektifan

0

1

1 22

0

20

1 0

22

ilai

Kerugian Daerah

2

ilai

1.1

18

01

1 2

2 2

0

1 10

1 1

18 2

21 0

2. 2 0

20

2

ilai




Halaman ampiran 11


67 Ka . Kuantan Singingi

68 Ka . Pelala an

69 Ka . okan Hilir

70 Ka . okan Hulu

71 Ka . Siak

5

6

7

8

9

7

9

79 Ka .

80 Ka . Sarolangun

81 Ka . Tan ung a ung Timur

82 Ka . Te o

83 Kota am i

6

7

8

9

10

uaro am i

9

11

12

11

78 Ka .

erangin

77 Ka . Kerin i

15

13

14

13

5

75 Ka . atang Hari

76 Ka . ungo

2

3

13

14

18

16

12

11

6

14

15

11

14

121

1

Jml Kasus

4

74 Pro . am i

1

Pro . Jambi

73 Kota Pekan aru

66 Ka . Kampar

4

11

65 Ka . Indragiri Hulu

3

72 Kota umai

64 Ka . engkalis

2

10

63 Pro . iau

2

Entitas

1

Pro . Riau

1

o.

6

6

3

9

7

7

10

9

7

11

3

6

7

5

4

5

2

8

4

4

3

1

Jml Kasus

2

1

3

1

3

4

4

3

4

2

0

2

4

5

3

2

3

2

3

6

2

6

8

Jml Kasus

8

4

6

8

6

3

2

3

5

5

5

1

2

1

1

2

1

1

3

1

Jml Kasus



10

9

12

14

9

13

15

26

11

26

1 8

17

10

20

15

18

22

29

26

29

18

54

2 8

Jml Kasus

1 1

2

2

1

2

0

. 10 0

8.2

.1 8

88

2.200 8

2 .

.

2.2 0 1

2 . 82 8

1

.120

.10

8.12 18

11.

.00 1

. 8

8.

.

18.1 8

1 . 8

80.28

. 82 2

8

1 1.

ilai

Total

1

2

3

3

2

1

2

3

2

6

2

4

6

2

10

5

22

3

13

6

30

212 2

08

1

8

22

1

1

80

2

1. 8

2 0 80

211

1

1.8

.

2

2

8. 1 22

2.0

. 0 8

8.

1 .

220.0 8

10

ilai

101 2 1.

Jml Kasus

Kerugian Daerah

3

1

3

2

1

1

7

2

3

2

2

1

2

1

2

3

2

2

2

1

11

Jml Kasus

1

8

2

.

.

1

8

8

18

0

2

. 8

.8

.

2 8

110 0

2 .1

2.0

1.

20.2

2 1

2

1 8 0

1

.0

.

12

111.

1

1

ilai


3

3

6

3

4

3

4

3

2

2

1

2

1

3

2

1

3

2

1

4

21

1

Jml Kasus

1

8

80

10

1 8 8

1

8 10

28 0

118 1

1.

1. 0

1.1 1 0

802 12

1 0 0

.0

12. 8

1.

1.02

2.

8

1 8

.1 0 1.

1

00 82

20

. 0

2.2

81

1 . 82 1

1

ilai


1

5

4

4

5

5

9

8

14

5

10

6

6

7

7

2

10

2

13

6

8

13

80

Jml Kasus

2

2

1

1

1

1

4

4

1

1

Jml Kasus

1

1.2

2

1.

82

21

0

0

0

0

2. 2 20

.0

11.

1

ilai



18

Jml Kasus

1

ilai

Ketidakefisienan

1

1

1

1

1

3

1

2

1

1

2

1

3

11

20

Jml Kasus

0 01

1

22

0

0

1.12 1

2

1. 20 2

21 10

.1 0

.

1.8 8 0

1.0 1 8

1 . 22

21

ilai

Ketidakefektifan

8

8

8

22

2

1 81

8 2

1.0 0 0

22

ilai

Kerugian Daerah

2

ilai

2

2 8

2

0 8

82 2

80 0

8 2

2

ilai



nilai dalam juta rupiah dan ribu alas

Halaman ampiran 11


Buku II - Lampiran

3

34

Buku II - Lampiran

87 Ka . mpat a ang

88 Ka . ahat

89 Ka .

90 Ka .

91 Ka .

92 Ka . gan Ilir

93 Ka . gan Komering Ilir

94 Ka . gan Komering lu

3

4

5

6

7

8

9

10

2

7

16 100 Kota Pra umulih

8

10

3 103 Ka . engkulu Tengah

12

2 102 Ka . engkulu Selatan

1 101 Pro . engkulu

Pro . Bengkulu

3

18

99 Kota Palem ang

2

3

2

6

7

15

10

3

3

3

3

3

4

6

3

4

4

4

3

97 Kota u uklinggau

10

7

98 Kota Pagar lam

1

13

8

5

6

7

11

12

7

6

6

8

9

Jml Kasus

14

95 Ka . gan Komering lu Selatan

96 Ka . gan Komering lu Timur

11

12

usi a as

usi anyuasin

uara nim

86 Ka . anyuasin

2

12

1 2

85 Pro . Sumatera Selatan

1

Pro . Sumatera Selatan

7

2

1

Jml Kasus

84 Kota Sungai Penuh

11

Entitas

o.

6

4

7

3

6

3

4

5

2

3

4

7

6

4

2

2

4

5

5

3

Jml Kasus

2

1

3

20

1

6

3

1

11

3

Jml Kasus



19

26

21

9

17

19

21

18

14

12

18

14

23

29

18

15

9

7

13

10

2

13

Jml Kasus

0

8

0

1

8

2.

0 1

1 11

1.00 8

1 . 1

0

.021 10

.2

.

.

. 12

1. 2

1.

10.00 18

2.

.

.8 1 1

1.18 10

.

.

11 .2 2

2.8 0 8

8

ilai

Total

4

5

4

1

3

7

5

2

5

3

5

2

5

9

5

4

2

4

3

2

2

Jml Kasus

.2

21

800

.

2

81

1

1 11

1

1.8 2

2

1

1

08

880 2.0

1.

2

22

2 81 .11

.

1

81 01

1. 8

.

2.2

2 .101

8 0

10

ilai

Kerugian Daerah

2

11

1

1

2

1

1

1

1

8

1

11

Jml Kasus

0 81

2 8

1 .08

. 0 28

00

20 0

1.210 8

2.

.

8

12

ilai


1

2

11

3

3

3

1

4

5

4

3

2

3

1

3

3

3

1

2

1

1

Jml Kasus

1

0

1 2

1.2

2

10

2

0

1

8

8

8 8

2

1 0

1 2 8

2.2

1.

1.

1

2

8

281 2

1 1

1

8.80

2. 0 0

1

ilai


10

16

11

5

7

6

8

11

4

6

10

8

13

14

10

8

8

4

3

6

1

1

1

Jml Kasus

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

Jml Kasus

00

2 0

1

2

12

0

00

1 0 00

1

01 80

88

1 2 00

2

0

0 1 200 2

02

2 1

2.

1

ilai



18

Jml Kasus 1

ilai

Ketidakefisienan

1

8

2

2

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

20

Jml Kasus

8

10.

11

0

22

0 2

2 8

2.01

2

.82

.

2

. 21 0

1.8

1

8 0

1. 0

1.

22.8

21

ilai

Ketidakefektifan

8

8

8

0

20

01 8

2

8

11

2

10 11

2. 80 2

1

22

ilai

Kerugian Daerah

2

ilai

00

2

2

2

0

8 2

82

2

ilai




Halaman ampiran 11


11

7 118 Ka .

14 125 Kota andar ampung

23

9

13 124 Ka .

ay Kanan

8

12 123 Ka . Tulang a ang arat

10 121 Ka . Tanggamus

8

19

9 120 Ka . Pringse u

11 122 Ka . Tulang a ang

16

25

8 119 Ka . Pesa aran

esu i

8

15

4 115 Ka . ampung Tengah

6 117 Ka . ampung tara

15

3 114 Ka . ampung Selatan

5 116 Ka . ampung Timur

6

12

2 113 Ka . ampung arat

2

5

1

3

8

7

4

7

7

2

6

4

1

11

8

23

202

1 112 Pro . ampung

8 Pro . ampung

2

7

11 111 Kota engkulu

3

2

10

9 109 Ka . e ang e ong

1

4

5

2

10 110 Ka . Seluma

9

3

8 108 Ka .

ukomuko

9

11

7 107 Ka . e ong

6 106 Ka . Kepahiang

9

5 105 Ka . Kaur

3

5

2

1

Jml Kasus

Jml Kasus

4 104 Ka . engkulu tara

Entitas

o.

10

1

5

4

5

12

6

2

3

4

4

4

2

5

8

3

6

5

2

4

2

4

1

Jml Kasus

11

3

2

1

6

6

6

2

5

2

5

4

3

7

2

2

1

1

4

3

1

Jml Kasus



9

1

20

20

8

8

13

10

11

9

11

10

12

17

7

4

14

12

7

5

12

5

12

Jml Kasus

2

0

2

28 0

1 01

2

8

.10

0

2 .21 1

10.

1

1.108 1

1.20

1.0 8 8

2

2

1.2 2 0

1.1

1.

10.0

. 0

28

110.8 2 8

2.

.0

.8 1 01

. 0

.81 1

.

8.18 11

8

ilai

Total

5

3

4

4

4

2

2

3

2

3

2

5

3

1

6

7

1

1

3

2

3

Jml Kasus

0

0

2 21

2

28

2 8

1 0

2 1 0

8

8 0

10

28

1.18 28

00

282 0

1

2

0

2

20 22

. 0

1.

1.

2.02

10

ilai

Kerugian Daerah

2

1

1

2

1

2

2

11

2

1

1

1

2

2

11

Jml Kasus

0

2.

.

101

1

2 0

0

0

82

8

18 0

10

2. 81

228 0

.81 1

2.08 0

.1

12

ilai


1

2

1

1

2

2

3

1

1

3

3

1

1

1

Jml Kasus

.

.

2

22

0 88

1

8

0

0 2

2

01

2 1

1.08

2

1

ilai


1

10

5

3

3

8

6

3

4

5

2

5

7

4

3

0

4

2

2

3

6

3

5

3

Jml Kasus

1

1

2

1

1

Jml Kasus

2.

1

2

2 8 00

. 0

88 0

1

ilai



1

1

18

Jml Kasus

8

8

1

ilai

Ketidakefisienan

3

6

1

2

2

1

3

2

21

1

2

2

1

1

20

Jml Kasus

1.

8

00

20

2

2

2

0

8 2

. 0

.

1

. 0

2.

2 .821

.

.081 1

1. 8 8

21

ilai

Ketidakefektifan

00

18

08

00

1 11

2 1 0

8

10

1

1.2 8 0

1

22

ilai

Kerugian Daerah

1

0

8 2

2 0 8

2

ilai

2 2

ilai




Halaman ampiran 11


Buku II - Lampiran

35

36

Buku II - Lampiran

etro

2

1

6

8

6

6 132 Ka . elitung

7 133 Ka . elitung Timur

8 134 Kota Pangkal Pinang

3

8 142 Kota Tan ungpinang

1 143 Pro . KI akarta

56

12

7 141 Kota atam

11 Pro . DKI Jakarta

7

23

6 140 Ka . atuna

6

5 139 Ka . ingga

10

1

4 138 Ka . Kep. nam as

4

10

2 136 Ka . intan

3 137 Ka . Karimun

25

2

3

9

4

2

7

1

1

1

5

4

2

6

6

3

1 135 Pro . Kepulauan iau

2

4

5 131 Ka . angka Tengah

10 Pro . Kepulauan Riau

8

4 130 Ka . angka Selatan

6

10

4

12

12

8

9

3

3

2

5

1

1

1

4

2

3

1

4

2

3

20

0

8

Jml Kasus

1

Jml Kasus

4

10

Jml Kasus

3 129 Ka . angka arat

2 128 Ka . angka

1 127 Pro . Kepulauan angka elitung

Pro . Kepulauan Bangka Belitung

15 126 Kota

Entitas

o.

19

1

1

5

1

1

1

1

10

2

1

1

1

3

8

3

Jml Kasus



4

79

12

5

14

10

11

9

6

11

8

15

12

10

2

3

4

10

12

8

Jml Kasus

8

.2

.2 0

0

12. 02 12

. 18 0

1.

.

2 8

1 82

18 2

0. 11 1

88

1

0 2

1

1

2 2

18

2.2

82

8

ilai

Total

1

29

2

1

1

5

1

4

12

1

2

1

1

1

2

3

11

Jml Kasus

0

2

.8 1 0

.8 1 0

0

0

2

1.200 8

11

820

2. 0

1

2 2 0

01

28 0

2 2

0

18 0

10

ilai

Kerugian Daerah

8

8

1

1

1

1

11

Jml Kasus

2. 2

2. 2

. 0 1

0

0

. 0 1

12

ilai


11

11

3

2

2

3

1

2

1

5

1

2

1

3

3

1

1

Jml Kasus

1 82

82

8

8 8

1 0

. 2 18

. 2 18

2 8 0

. 18 0

2

2.0 1 22

12.1

1 2

0

8

1 0 08

1.12 20

1

ilai


1

6

3

10

7

2

6

5

4

8

6

6

2

1

3

4

6

24

2

2

Jml Kasus

2

2

1

1

2

1

1

1

Jml Kasus

1 2

1.

1.

1

2

0

0

2.228 00

2.

1

1

1

ilai



18

Jml Kasus 1

ilai

Ketidakefisienan

5

2

1

1

1

1

1

1

1

1

20

Jml Kasus

1

0

.820

.820

8

0

12.2 8 8

21.

1.

.

0 00

8 01

2 20

8

21

ilai

Ketidakefektifan

2.2

2.2

08

08

28 8

28 8

22

ilai

Kerugian Daerah

80

80

2

ilai

2

ilai

2

2




Halaman ampiran 11


8

10

7

7

5

4

8

4

6

11 154 Ka . Kara ang

12 155 Ka . Kuningan

a alengka

13 156 Ka .

14 157 Ka . Pur akarta

15 158 Ka . Su ang

16 159 Ka . Suka umi

17 160 Ka . Sumedang

18 161 Ka . Tasikmalaya

19 162 Kota andung

15

8

23 166 Kota imahi

5

9 152 Ka . arut

10 153 Ka . Indramayu

4

6

8 151 Ka . ire on

22 165 Kota ogor

7

7 150 Ka . ian ur

7

10

6 149 Ka . iamis

12

6

5 148 Ka . ogor

21 164 Kota ekasi

5

7

20 163 Kota an ar

3

9

4 147 Ka . ekasi

7

2

6

1

2

2

6

2

3

4

2

2

4

5

3

4

5

3

6

3

1

8

3 146 Ka . andung arat

7

Jml Kasus

5

1

Jml Kasus

2 145 Ka . andung

2

Entitas

1 144 Pro . a a arat

12 Pro . Ja a Barat

1

o.

7

1

5

5

3

2

2

1

2

3

1

7

3

3

3

4

3

4

1

4

2

Jml Kasus

1

1

1

1

1

1

4

1

1

3

1

2

2

22

Jml Kasus



25

9

15

7

18

8

21

14

9

15

4

18

17

15

10

17

16

15

7

9

14

14

18

Jml Kasus

1

2

1. 8 0

1

2

28

0

0

. 0 88

1.11

2.0

8

2 .0

1.

. 1 2

202 1.

.

8

88

21 0

2 .0

.01

.12 10

.

0 1

2

.22

.0

1 .

8.

.

.1

8

ilai

Total

11

1

6

1

8

2

6

6

7

8

2

4

4

6

3

7

7

2

2

4

5

5

7

1 1

Jml Kasus

2 8 1

2

8

2. 1

2

1

8

0

88 8 11

.

1.

202

.211 0

121

81

00 8

2. 1 20

1.

80 2

0

08

88

20 0

.00

2.

2.

10

ilai

Kerugian Daerah

1

1

1

4

1

2

2

2

1

1

18

11

Jml Kasus

8

10

2

1 8 0

1. 0

8

11 0

182

2.8

.

.82

2.0

8 .

12

ilai


3

3

3

1

1

1

2

1

1

3

6

4

3

2

3

2

1

1

4

2

4

0

1

Jml Kasus

8

2

1

0

0

12

0

0

8

20

0

2 2

28

0 10

1

1

2 0

1

.202 1

1.

1

1 08

1

.0 1

1 . 1

1

ilai


8

3

5

5

6

4

9

4

2

5

1

6

7

1

3

6

2

6

3

1

5

6

2

10

1

Jml Kasus

2

1

3

1

2

1

1

3

1

1

Jml Kasus

2 2

1

1

21

1

0

8

0

00

2 11

1.

.

1

ilai



18

Jml Kasus

1

ilai

Ketidakefisienan

1

1

3

2

2

1

4

2

2

1

1

20

20

Jml Kasus

1

00

1 2

2 .1 8

8

2.812 00

20.

8

20

0 00

102

2. 2

2.2

21

ilai

Ketidakefektifan

0

8 11

0 00

0

2 2

1

11 8

00

8 2

1

2.2

.0

22

ilai

Kerugian Daerah

2

ilai

8

8

0 8

2

2 8

2 0

2 2

1

1.0 0 2

2

ilai






Buku II - Lampiran

37

38

Buku II - Lampiran

7

5

15

8

10

9

15 185 Ka . Klaten

16 186 Ka . Kudus

19 189 Ka . Pekalongan

18 188 Ka . Pati

10

8

18

14

14 184 Ka . Kendal

agelang

19

13 183 Ka . Ke umen

17 187 Ka .

10

12 182 Ka . Karanganyar

4

3

6

3

2

7

4

5

2

11

9 179 Ka . emak

10 180 Ka . ro ogan

11 181 Ka . epara

3

10

6

13

8 178 Ka . ila ap

5

3

1

3

7 177 Ka . re es

12

5 175 Ka . lora

1

3

7

2

5

5

9

4 174 Ka . atang

Jml Kasus

6 176 Ka . oyolali

3

3 173 Ka . anyumas

11

2 172 Ka . an arnegara

11

1 171 Pro . a a Tengah

1 Pro . Ja a Tengah

8

27 170 Kota Tasikmalaya

5

10

26 169 Kota Suka umi

25 168 Kota epok

7

2

1

Jml Kasus

24 167 Kota ire on

Entitas

o.

4

2

5

6

6

5

5

5

5

3

7

4

4

4

7

2

5

7

12

1

5

3

3

Jml Kasus

2

1

5

4

3

3

1

1

3

3

1

2

2

1

3

4

0

2

Jml Kasus



8

7

19

7

8

11

7

9

4

9

13

17

12

13

15

6

5

12

20

12

10

8

10

Jml Kasus

0

28

0

88

2

8

8

88

1

10.

2.1 1

.

2. 1

22 0

1

.8 1 12

8 0

1. 2 02

2.20

.8

2 1 08

1 .18 0

1.

18. 1

12 .0

2 0

8 2 08

8

ilai

Total

3

4

1

1

3

2

1

2

4

4

7

5

2

3

Jml Kasus

0 1

2 00

21 8

2

1 8

8

18

88

8

88 8

2

2

1

2.1

1 .

28

2

18 80

10

ilai

Kerugian Daerah

1

1

1

2

3

1

1

4

2

1

1

11

Jml Kasus

1 18

0

1.

1.

0

810

.

12.

2

1

1 .281 00

2.81

1

12

ilai


1

1

1

2

5

2

1

1

5

4

3

1

2

2

1

2

2

1

2

3

3

1

Jml Kasus

0

2

10

2

0

21

10 21

1

1 80

0 2

1

.8

2. 1

.

1. 0 18

1.102 18

.08

0

2 8

0

02

201 1

2 . 01 8

12

1

ilai


4

2

2

1

4

5

16

4

1

8

2

6

2

6

6

8

3

9

11

4

2

6

7

182

1

Jml Kasus

1

1

1

1

2

1

Jml Kasus

0

18 2

28

88

8

1

ilai



18

Jml Kasus 1

ilai

Ketidakefisienan

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

3

28

20

Jml Kasus

01

2

8

10. 8 2

18

2

1 00

1

1

1.2

1. 00 1

2 .8

21

ilai

Ketidakefektifan

2

8

2 2

1 8

101

1. 2

28

22

ilai

Kerugian Daerah

18

18

2

ilai

0

2

1

1

10 21

2. 0 08

2

82

2

2. 8 02

2

ilai




Halaman ampiran 11


19

9

23 193 Ka . em ang

24 194 Ka . Semarang

8

8

8

35 205 Kota Surakarta

36 206 Kota Tegal

208 Ka . antul

209 Ka . unung Kidul

210 Ka . Kulon Progo

211 Ka . Sleman

2

3

4

5

1 207 Pro . .I. ogyakarta

14

11

20

9

12

80

10

34 204 Kota Semarang

1 Pro . D.I. Yogyakarta

13

16

10

agelang

31 201 Kota

32 202 Kota Pekalongan

onoso o

30 200 Ka .

9

33 203 Kota Salatiga

onogiri

29 199 Ka .

17

4

27 197 Ka . Tegal

28 198 Ka . Temanggung

7

26 196 Ka . Sukohar o

10

9

22 192 Ka . Pur ore o

25 195 Ka . Sragen

10

21 191 Ka . Pur alingga

6

2

1

Jml Kasus

20 190 Ka . Pemalang

Entitas

o.

3

5

11

4

2

28

4

3

3

6

4

5

3

4

9

2

5

4

4

3

2

3

1

Jml Kasus

10

5

8

3

6

2

2

5

5

3

8

5

5

4

7

2

2

5

3

8

5

5

3

Jml Kasus

1

1

1

2

4

10

2

2

1

1

6

1

1

1

2

8

2

2

2

Jml Kasus



6

6

5

13

4

11

5

12

2

8

9

9

12

6

12

17

8

15

8

12

8

3

17

Jml Kasus

81

12

1

2 0

118 2

1. 80

1. 02

0

0

21 02

. 8

.

.2 8

1.1 8

.

2

218 21

1.11

80

01

82

0 12

1 .11

.

8

ilai

Total

3

3

2

2

4

1

1

1

1

2

3

1

1

1

4

1

3

1

Jml Kasus

1.

2 2

0

02

2

111 1

118 2

1

1

.2

2

20 0

1 0

1

1

8 18

08

11.21 0

1

1 8 10

10

ilai

Kerugian Daerah

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

11

Jml Kasus

1 8

1 8

1

2.00

.0

1

211

8. 01

12

ilai

0

82


7

2

2

11

2

9

1

2

7

6

1

1

4

2

2

1

1

Jml Kasus

12

80 8

18 0

2

88

1.2 8 0

0

1 18

1.1 8

2.

0

0

2 8

2 2

0

01 2

1

ilai


1

4

3

4

2

7

21

2

3

6

3

5

5

5

5

7

7

4

5

1

9

1

2

2

Jml Kasus

1

2

1

1

1

1

1

Jml Kasus

00

1

18 08

1 82

102

20

1

ilai



18

Jml Kasus

1

ilai

Ketidakefisienan

1

1

2

2

2

1

1

1

2

1

20

Jml Kasus

0

0

8

2 8 0

8

10 00

218 21

.20 1

.

12

2 8 8

21

ilai

Ketidakefektifan

08

111 1

82

00

128 88

8

8 2

112

1

1 8 10

22

ilai

Kerugian Daerah

2

ilai

1

2 2

2

8

1

1 18

12

100 8

0 1

2 82

10

2

ilai






Buku II - Lampiran

39

40

Buku II - Lampiran

212 Kota ogyakarta

2

1

229 Ka . gan uk

230 Ka . ga i

231 Ka . Pa itan

232 Ka . Pamekasan

233 Ka . Pasuruan

17

19

20

21

o okerto

alang

agetan

18

227 Ka .

226 Ka .

14

228 Ka .

225 Ka .

13

15

224 Ka . uma ang

12

16

223 Ka . amongan

11

adiun

222 Ka . Kediri

220 Ka . em er

221 Ka . om ang

8

9

10

218 Ka . ondo oso

219 Ka . resik

6

7

216 Ka . litar

217 Ka . o onegoro

4

5

214 Ka . angkalan

215 Ka . anyu angi

2

3

213 Pro . a a Timur

1

1 Pro . Ja a Timur

6

Entitas

o.

8

8

5

5

8

10

11

10

8

7

10

13

10

13

6

4

8

13

13

4

6

2

14

Jml Kasus

2

3

3

2

5

5

4

1

3

4

1

1

8

5

2

7

6

1

12

3

Jml Kasus

1

6

4

2

2

4

3

3

4

3

4

5

6

4

5

4

3

6

5

1

4

10

Jml Kasus

1

3

2

2

3

2

4

1

6

5

1

3

2

2

2

1

Jml Kasus



2

10

2

3

10

6

5

6

2

10

14

11

12

8

2

9

9

10

16

6

7

12

2

Jml Kasus

2

8

0

80

8

1

12

22 8

1

0

2

02

.110 21

1 8

.0

210

.1

82 0

11.0 8 8

1.

1.

2 11

10 0

1

11.08

2 .

1.0

1.02

. 02 1

. 1

218 0

8

ilai

Total

3

2

4

2

1

1

1

3

4

2

2

2

5

3

4

2

4

Jml Kasus

0

18

02

0

82 0

0 18

2

1 8 1

1 2 2

.1

1.

1.

20

22 0

1

21

2 88

1.8 2 0

.0 1 2

180 2

10

ilai

Kerugian Daerah

1

1

1

2

2

1

2

18

11

Jml Kasus

00 2

.

2.01

.12

1.

20

2

1

0 00

1. 1

12 .

12

ilai


2

1

1

2

2

3

1

1

3

1

1

3

3

1

1

1

Jml Kasus

0

2

11

2

1

80

1

180 28

0

1 2 0

1

11

10 0

1

281 8

10 8

10

18

1.0

1.02

1 .

1

ilai


1

1

2

3

4

2

4

3

1

3

7

5

8

6

1

4

4

6

3

1

6

1

Jml Kasus

1

1

2

1

1

8

1

1

Jml Kasus

8

1

1

.011

10 88

0

1 00

2

.08

1

ilai



18

Jml Kasus 1

ilai

Ketidakefisienan

2

1

1

1

1

2

1

1

1

20

Jml Kasus

1

0

00

2

10

200 00

10.0 0 2

2 . 1 2

.

21

ilai

Ketidakefektifan

1

2 01

0

81

1 2 2

0

02

1.1 2

20

22 0

11 82

20

2 88

1.8 2 0

8.

22

ilai

Kerugian Daerah

2

ilai

2

2

1

1

22 1

122 20

1 2 0

1

10 0

8 8

10 8

1

1.02

.80

2

ilai






2

alang

Pro . Banten

1

253 Ka . e ak

254 Ka . Pandeglang

255 Ka . Serang

2

3

4

252 Pro . anten

251 Kota Sura aya

39

1

249 Kota Pasuruan

250 Kota Pro olinggo

37

o okerto

38

247 Kota

248 Kota

246 Kota

34

35

245 Kota Kediri

33

36

244 Kota litar

32

adiun

242 Ka . Tulungagung

243 Kota atu

30

31

240 Ka . Trenggalek

241 Ka . Tu an

28

29

238 Ka . Situ ondo

239 Ka . Sumenep

26

237 Ka . Sidoar o

25

27

235 Ka . Pro olinggo

236 Ka . Sampang

23

24

234 Ka . Ponorogo

1

22

Entitas

o.

7

18

5

12

3

8

6

10

10

7

6

14

13

5

15

8

12

9

8

13

11

10

Jml Kasus

5

4

3

20

3

2

5

5

1

2

3

3

3

3

3

7

4

7

6

4

3

Jml Kasus

5

1

4

3

2

4

3

3

1

5

4

8

8

4

8

3

6

2

4

4

3

5

3

Jml Kasus

8

5

2

1

1

2

4

1

3

2

1

4

2

3

2

2

1

1

Jml Kasus



6

5

5

3

15

17

18

11

11

10

5

6

1

8

2

16

11

5

11

4

14

8

11

Jml Kasus

18

8 2

0

0.0

2

.101 21

8 1 2

2. 20

.12

21.822 8

28

1

80

11. 00

20

2.

1.01 2

0 10

08

1 .20

8

118

8

28 88

0 82

1.1 2

8

ilai

Total

1

1

1

1

3

2

3

1

3

4

1

5

2

1

2

1

5

9

4

5

2

Jml Kasus

0

2

28

8

2

80

.11 2

810

1. 0

.1

21

8

01

8

0

1 20

20

1.0

1

1

1

8

102 8

8

8

2 1

10

ilai

Kerugian Daerah

3

1

1

5

1

2

11

Jml Kasus

21

2 . 2 2

20 2

2 .1

1 .

.1 0

1 .20

12

ilai


4

4

2

1

1

2

3

1

1

1

3

1

2

1

2

1

1

1

Jml Kasus

1

8

8

8

0

2 21

0

0 2

8 2

2.2 0

2

.1

1.

.

1.

28 0

1

2.000 00

1

1 12

20 28

10

1

ilai


1

6

3

9

3

2

3

4

1

1

1

12

5

3

3

1

7

6

5

4

2

2

1

Jml Kasus

1

1

1

1

Jml Kasus

1.1

22

1

1

8 11

1

ilai



18

Jml Kasus

1

ilai

Ketidakefisienan

1

1

1

1

1

2

1

1

20

Jml Kasus

2.

0

2

8

1 8 0

1

2

21

ilai

Ketidakefektifan

1

2

00 00

2

80

21

01

1 81

0

1. 22

28

182

1.0

1

1

2 1

22

ilai

Kerugian Daerah

2

ilai

8

8

8

8

8

110 2

11 00

1.

1

1

1 12

1

2

ilai






Buku II - Lampiran

41

42

Buku II - Lampiran

258 Kota Serang

259 Kota Tangerang

260 Kota Tangerang Selatan

7

8

9

18 Pro . usa Tenggara Barat

273 Ka . om ok arat

274 Ka . om ok Tengah

275 Ka . om ok Timur

3

4

5

272 Ka . ompu

269 Ka . Ta anan

270 Kota enpasar

9

10

2

1

268 Ka . Klungkung

8

271 Pro . usa Tenggara arat

267 Ka . Karangasem

7

1

9

266 Ka . em rana

6

10

9

9

14

10

3

4

14

14

8

20

264 Ka . uleleng

18

265 Ka . ianyar

263 Ka . angli

3

10

9

11

6

3

4

4

262 Ka . adung

2

5

13

Jml Kasus

5

261 Pro . ali

1

Pro . Bali

257 Kota ilegon

6

1

256 Ka . Tangerang

2

1

5

Entitas

o.

6

5

5

6

2

1

2

4

4

2

7

2

3

1

1

2

1

2

5

Jml Kasus

6

5

3

3

8

4

1

6

4

10

9

4

9

8

13

3

2

2

1

3

Jml Kasus

1

1

1

1

1

2

4

2

3

3

1

2

1

7

2

Jml Kasus



9

10

17

13

27

1

18

20

20

17

11

17

10

15

12

14

1

12

9

9

13

11

Jml Kasus

0

2

0

8

0

1

2

11 8

1 .0

1

2. 1 02

1. 22

.

.2

. 0

1. 28

8. 00

2.00 0

.00

2.880

11 1

.

2.818 2

.812 2

8

8

2. 08 2

.

8

ilai

Total

6

6

1

3

3

2

1

5

1

13

7

6

4

3

2

2

1

1

3

2

1

Jml Kasus

81

2

2

1

20 02

2 1

. 2

28

.202

1

5

2

1

1 .00 82

2.08 00

1

0. 0

8

2

1

1

3

4

1

22

2

2

8.0

1

2

2

2

2

1

2

2

3

2

1

Jml Kasus

3 1

00

10

82 01

1

1.1

10. 0

12

ilai

2.

2

82

1 00

0 2

2

10

1

1

2

22 0

8 01

1 2

0

2

102 0

1

1.

.0

1.

8

1

ilai


1

1

3

1

1

3

1

11

11

Jml Kasus


828 01

20 0

1 88

10

1

1.

2

80

0

2 1

.212

2

1.2

28

10

ilai

Kerugian Daerah

1

4

8

8

6

6

4

6

2

7

6

11

8

4

9

6

10

5

1

5

5

5

Jml Kasus

4

3

1

1

1

1

1

1

1

Jml Kasus

2

2

20

00

0

0 02

1

10

1

ilai



18

Jml Kasus 1

ilai

Ketidakefisienan

1

2

1

2

2

2

3

3

1

2

1

1

1

1

1

20

Jml Kasus

0

00

1. 1

1. 8

.8

2

1

0

8

80

00

1 00

0

2. 8 1

.

1

1 .002 80

2 2

2.0

21

ilai

Ketidakefektifan

2

1

1

0

2

8 8

22

2 01

10

1

8 1

22

1

22

ilai

Kerugian Daerah

2

ilai

88

2

8 2

80

1 2

8 2

2

ilai






2

100

20 Pro . Kalimantan Barat

293 Ka Kayong tara

294 Ka . Ketapang

295 Ka . Ku u aya

4

5

6

291 Ka . engkayang

292 Ka . Kapuas Hulu

2

3

290 Pro . Kalimantan arat

289 Kota Kupang

9

1

11

288 Ka . Timor Tengah tara

3

9

5

9

9

9

17

10

14

9

8

285 Ka . agekeo

5

9

286 Ka . Sum a arat aya

284 Ka . lores Timur

4

15

19

14

118

287 Ka . Sum a Tengah

283 Ka . elu

3

4

12

6

282 Ka . lor

2

8

7

15

Jml Kasus

7

281 Pro . usa Tenggara Timur

Pro . usa Tenggara Timur

1

1

ataram

279 Kota ima

280 Kota

9

10

277 Ka . Sum a a

278 Ka . Sum a a arat

7

8

276 Ka . om ok tara

1

6

Entitas

o.

7

3

5

4

7

3

5

0

6

7

2

2

4

5

8

13

6

1

6

3

1

Jml Kasus

2

1

2

4

4

2

2

6

4

9

3

3

5

6

2

0

4

3

6

5

5

Jml Kasus

2

2

1

3

4

4

3

2

1

2

5

2

2

3

1

Jml Kasus



8

4

10

7

4

9

21

15

18

18

13

24

9

19

13

1

16

19

6

9

20

Jml Kasus

1

88

1

2.

2

1 .0

8

0

1.1

8

2 2 21

128 0

2.

1 .

2

0

8

28

1. 20 2

.

1. 0

. 2

.211 2

1.

1. 8

0

8

1 .0 2 0

1 .

.

1. 1

8

ilai

Total

8

1

1

5

1

2

1

2

1

1

4

2

5

1

3

2

3

3

2

Jml Kasus

2

0

80 2

11

2

2

0 8

2

2. 0 00

122 00

2

12

2 0

221 1

2

0

00 00

. 81

1.

0 28 02

10

ilai

Kerugian Daerah

1

1

1

1

1

1

3

3

2

11

3

2

1

1

1

11

Jml Kasus

8

2

0 8

2. 1

.12 22

12 20

80 11

1

221 0

20

0

0

8.110 1

8.

0

1 . 21

1 .

2. 00 0

1

12

ilai


3

1

1

4

1

21

4

3

1

3

1

1

3

1

1

18

4

2

3

4

1

Jml Kasus

2

8

1 2

1.0

0

8 18

2

2.1 2 0

.

1 . 01 0

1

8

2

1

2 2

1. 1

0

8

21

2. 0

88

82 1

1

ilai


1

6

4

5

3

2

9

5

3

10

10

9

7

12

1

11

9

6

4

4

9

Jml Kasus

1

2

1

2

1

1

1

Jml Kasus

1

2 0

1 08

. 80 0

.8 0 0

2 00

2 0

1

ilai



18

Jml Kasus

1

ilai

Ketidakefisienan

1

2

1

3

4

1

4

1

1

1

1

20

Jml Kasus

21

120

1. 8

.2

12.

8

8

0

21 0

02

1 . 0 1

21

ilai

Ketidakefektifan

28

2 0

1

11 2

210

22

ilai

Kerugian Daerah

2

ilai

8 28

0

8

80

10 1

21 08

2

ilai






Buku II - Lampiran

43

4

Buku II - Lampiran

300 Ka . Sanggau

301 Ka . Sekadau

302 Ka . Sintang

303 Kota Pontianak

304 Kota Singka ang

11

12

13

14

15

15

11

311 Ka .

312 Ka . Pulang Pisau

313 Kota Palangka aya

7

8

9

22 Pro . Kalimantan Selatan

314 Pro . Kalimantan Selatan

315 Ka . alangan

1

2

urung aya

310 Ka . amandau

6

9

24

7

11

14

7

15

308 Ka . Kota aringin arat

309 Ka . Kota aringin Timur

17

16

8

110

7

5

4

2

6

4

as

5

5

5

17

Jml Kasus

5

306 Ka . unung

307 Ka . Kapuas

2

3

305 Ka . arito Selatan

1

21 Pro . Kalimantan Tengah

299 Ka . Sam as

10

ela i

297 Ka .

298 Ka . Pontianak

8

9

296 Ka . andak

2

1

7

Entitas

o.

7

2

5

9

3

6

11

6

4

4

7

8

5

3

3

2

4

5

5

3

3

Jml Kasus

2

8

7

4

3

4

4

9

4

9

2

1

1

1

2

4

2

2

Jml Kasus

3

9

2

1

1

3

1

2

1

2

11

1

1

8

Jml Kasus



8

5

9

6

3

3

19

19

11

16

11

23

5

16

5

13

22

11

122

4

3

10

Jml Kasus

0

88

82

8

2

1.

. 10

0

2 .022 0

21.

81

.2 8 1

20

0.0 2

1 .2 1 8

. 80 20

10 .

1.

22

.2 0 2

1.21 22

.288 1

01 0

2.2 8

8

ilai

Total

3

8

6

1

3

1

3

5

4

1

1

2

2

1

1

1

5

4

0

Jml Kasus

1

10 0

1 8

. 0

8

81

0

22

8

81

8

2

1

2 1

8

82

88

11.02

1 .1

1

2

1

1.0 8

0

10

ilai

Kerugian Daerah

1

2

1

2

1

2

1

1

8

1

1

2

11

Jml Kasus

2

00 00

0

8 222 0

.

1 .12 2

20.

1.8

12 1

8. 0 82

2.

8 . 12 0

28 0

2

1.1 0 0

12

ilai


1

6

20

2

4

1

1

1

2

2

1

2

2

2

1

3

1

1

Jml Kasus

2

10

80

1

88

0 2

1

2 1 18

2.0

1.

1.18 2

1 0

.28

8.

1.0 0

0

1.081 0

.0 1 0

28

1

ilai


1

10

7

2

7

3

7

2

6

1

5

14

7

2

1

1

5

4

3

5

3

2

2

Jml Kasus

1

1

3

2

2

8

1

Jml Kasus

0

12 1

2.08

28

.10

1

ilai



18

Jml Kasus 1

ilai

Ketidakefisienan

2

2

1

4

1

20

Jml Kasus

2

00 00

2

2

18

1

2. 2 12

.

21

ilai

Ketidakefektifan

1

21

118

1.11

28 2

2

1 01

10. 2

0 00

10

11. 01 2

1

22

ilai

Kerugian Daerah

2

ilai

20

2

ilai

2

0

1






2

328 Ka . Pena am Paser tara

329 Kota alikpapan

330 Kota ontang

331 Kota Tarakan

5

6

7

8

333 Ka . olaang

334 Ka . olaang

335 Ka . olaang

336 Ka . olaang

2

3

4

5

Buku II - Lampiran

ongondo

tara

ongondo Timur

ongondo Selatan

ongondo

332 Pro . Sula esi tara

1

Pro . Sula esi tara

327 Ka . Paser

4

2

325 Ka . Kutai arat

326 Ka . unukan

2

3

324 Ka . erau

Pro . Kalimantan Timur

1

2

322 Ka . Tapin

9

323 Kota an armasin

321 Ka . Tanah aut

8

10

319 Ka . Hulu Sungai tara

320 Ka . Tanah um u

6

7

317 Ka . Hulu Sungai Selatan

318 Ka . Hulu Sungai Tengah

4

5

316 Ka . arito Kuala

1

3

Entitas

o.

6

9

6

9

7

15

16

15

12

1

11

13

6

10

6

10

19

5

80

17

7

12

15

Jml Kasus

6

6

2

5

2

5

7

4

5

8

3

4

3

0

7

3

8

6

3

2

4

4

Jml Kasus

6

6

8

6

4

0

1

3

2

4

3

2

7

1

2

6

3

3

6

3

3

1

4

Jml Kasus

2

4

2

4

4

4

2

1

1

3

5

20

4

1

1

3

4

1

1

Jml Kasus



7

6

5

30

31

34

21

29

12

5

12

10

13

12

8

14

9

8

11

4

9

23

11

Jml Kasus

0

2

2

20

0

82

22

0

8 2

.

02

.22 2

.

. 2 28

.0

0.2

1.0

.2

8

1 8

8 1

11 2

.1

.

18.1

2

0 8

1.8 1

2.

1.0 1 2

1

11.8

8

ilai

Total

2

1

3

2

7

4

2

12

15

14

9

8

128

4

2

1

3

1

11

Jml Kasus

0

. 8

2.

.8 8 8

2.

8

1. 12 10

1.

1.

8 8

2 8

1 22

11 2

. 2

1

0 8

1

1. 28 00

1 1 8

1

10

ilai

Kerugian Daerah

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

11

Jml Kasus

8

1

1

2

0

2 81

1.110

1. 10 10

8.

2. 1 0

2. 1 0

1.

2

10.

12

ilai


3

2

4

1

5

1

4

3

3

3

2

1

1

1

7

4

1

1

Jml Kasus

1

1

12 0

0

1

88

0

08

8 28

2.008

. 11 8

11.180 1

10 2

82

2. 88 8

1.1

.

1 8

1.010

1

ilai


1

2

8

3

6

7

5

9

7

8

11

13

8

12

10

9

1

5

7

2

5

3

3

Jml Kasus

5

1

2

2

1

20

1

2

1

1

1

Jml Kasus

0

2.

.

2 18

0 80

1

21

20

8

1. 00

.0 8 80

.

1

ilai



1

1

18

Jml Kasus

1

82

82

ilai

Ketidakefisienan

2

1

1

2

1

1

1

1

1

20

Jml Kasus

0 00

8.8

08

8 8

18 0

0

1.118 0

1.118 0

20

1.

21

ilai

Ketidakefektifan

1.

2.

0

2

2

8

8

1 81

2 2

1

1

1

222 00

22

ilai

Kerugian Daerah

2

ilai

88

1 0

2

1 11

1 11

1

2

ilai






45

46

Buku II - Lampiran

11

341 Ka .

349 Ka . onggala

350 Ka .

351 Ka . Parigi

352 Ka . Poso

353 Ka . Sigi

5

6

7

8

9

Pro . Sula esi Selatan

2

357 Pro . Sula esi Selatan

356 Kota Palu

12

1

354 Ka . To o na na

355 Ka . Toli Toli

10

11

outong

oro ali

347 Ka . anggai Kepulauan

348 Ka . uol

3

4

346 Ka . anggai

2

Pro . Sula esi Tengah

2

345 Pro . Sula esi Tengah

344 Kota Tomohon

13

1

342 Kota itung

343 Kota Kotamo agu

11

12

inahasa Selatan

inahasa

340 Ka .

9

10

2

20

8

5

4

8

7

2

5

5

11

5

2

6

8

9

7

3

27

6

11

338 Ka . Kep. Siau Tagulandang iaro

339 Ka . Kep. Talaud

7

8

14

337 Ka . Kep. Sangihe

2

1

Jml Kasus

6

Entitas

o.

1

2

2

3

2

2

3

2

2

3

3

2

1

4

2

7

2

1

11

2

6

1

7

Jml Kasus

1

8

5

1

1

3

2

2

1

4

3

22

2

2

1

9

6

3

5

2

Jml Kasus

1

1

1

3

2

1

1

4

1

2

1

3

1

7

3

2

5

Jml Kasus



14

1

10

10

9

12

8

6

14

10

11

11

12

15

128

26

17

4

33

18

42

12

15

Jml Kasus

1

0

0

8

00

.22

20 .2

.

2.

2. 0

2. 88

1

2

00

2

2

2

18

11

88

2

1

1. 18 8

2. 1

2.8

2.2

.

.1

2.2

.28

8.

2.1

.8 2

1.1

.21

.0

8

ilai

Total

3

4

3

8

2

4

3

7

1

4

7

4

2

3

7

7

1

14

9

1

14

4

21

Jml Kasus

8

8

.1 1

2 . 2

20

11

8

2.8 0

1. 0

8

8

2 0

20 0

8 10

10 00

2.2

1.08

8

2

2

1 2

11. 81

2.

1.

.2

. 1

1 81

1.880

10

ilai

Kerugian Daerah

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

11

Jml Kasus

1 20

.8

2.0

2

82

28

22 1

1 00

1.2 2

1.218

. 8 21

1.

.02

12

ilai


3

5

3

4

2

4

2

5

3

3

6

2

5

2

3

5

9

2

1

1

Jml Kasus

1

00 18

0

8 2

80

1. 02 1

22 81

11

1.

128 28

1 00

1

1. 2 0

20

. 8

1.8 0 2

11.

18 1

21

1.008 1

1.1

1 8 2

1

ilai


1

7

11

3

3

1

1

1

1

5

1

3

2

21

9

3

10

8

9

6

8

Jml Kasus

1

1

1

2

3

2

3

1

1

Jml Kasus

0

22

.

1

0 00

0 00

1.8

1.02

1.8

10 2

1

ilai



18

Jml Kasus 1

ilai

Ketidakefisienan

1

1

1

1

1

2

1

3

2

1

20

Jml Kasus

0

10

10

0

00

1 1.1

1.2 2

81

2 20

8 1

1.21 1

. 8 2

. 2

1.2

2

21

ilai

Ketidakefektifan

1 2

2

0

80

88

2

20 0

.1 1

11.8 2 0

1

8 12 2

20

11 28

2

2

18 0

1.0

8 1

2.1 8 0

1

1

22

ilai

Kerugian Daerah

2

ilai

1

1

1

0

0

2

1

0

8

0 11

. 22

0 81

88 2

2

ilai






370 Ka . Pangka ene dan Kepulauan

371 Ka . Pinrang

14

15

378 Kota

379 Kota Palopo

22

23

akassar

ao

376 Ka . Tora a tara

377 Ka .

375 Ka . Tana Tora a

19

20

374 Ka . Soppeng

18

21

372 Ka . Sidenreng appang

373 Ka . Sin ai

16

17

aros

368 Ka . u u tara

369 Ka .

12

367 Ka . u u Timur

13

366 Ka . u u

365 Ka . Kep. Selayar

9

11

364 Ka . eneponto

8

10

362 Ka . nrekang

363 Ka . o a

6

7

360 Ka . one

361 Ka . ulukum a

4

5

359 Ka . arru

3

2

358 Ka . antaeng

1

2

Entitas

o.

10

9

10

7

8

8

11

7

8

8

12

18

2

12

11

12

6

4

10

8

12

10

Jml Kasus

5

4

3

3

2

4

3

3

3

4

6

2

3

6

7

1

3

2

2

2

3

Jml Kasus

4

4

4

2

3

3

7

2

4

3

4

10

2

7

4

4

4

5

7

2

Jml Kasus

1

1

3

2

3

1

1

2

1

1

2

6

2

1

1

5

1

4

1

3

5

Jml Kasus



9

22

18

13

12

21

9

16

12

10

6

22

13

10

27

14

16

6

8

9

10

16

Jml Kasus

2

1

0

8

.

2

0

2

0

8

20

02

1 82

2

.11 2

.

.

.

1. 0

1.

1.

20.1

8.

. 82

.20 1

22.0

2.

. 0 21

1.1

2. 2

1.

8

ilai

Total

3

6

3

5

1

2

4

3

9

5

4

3

3

1

4

4

5

8

5

2

15

Jml Kasus

0

21

0 28

1.

8

1

8

20

1

80

82

1

0 0

8

8

80

2.2

1.

1.0

2

.20

2

8

1.808 8

1.

10

ilai

Kerugian Daerah

1

1

2

2

1

1

2

1

1

11

Jml Kasus

. 0

2

2 12

1. 18 80

08 2

12

ilai


6

5

1

2

6

3

1

2

2

4

4

1

1

4

2

3

1

2

1

1

2

2

1

Jml Kasus

8

8

81

8

1 00

2.88

1 1

8

201 0

. 21

88

12

0

88 2

2

2. 21 1

1 .120 8

1

.

1

1

20 08

1

8

1

ilai


1

5

7

5

5

9

3

1

1

2

1

2

1 1

3

3

1

2

1

1

Jml Kasus

8

3

2

9

5

4

4

6

2

2

1

6

5

10

2

Jml Kasus

2

1 0

1

2.1

18

2

1 20

2 1 20

8

21

1.812

1.

1

ilai



18

Jml Kasus

1

ilai

Ketidakefisienan

1

1

2

1

2

2

2

1

2

20

Jml Kasus

8

8

00

00

1 .0 0 08

. 8

21. 88 01

21.

1

2. 8 1

21

ilai

Ketidakefektifan

2

21 8 8

1.8

2

0

2 18

12

18 08

80

0

0 18

2 0

2

2

1.

1.2

1 21

11

22

ilai

Kerugian Daerah

2

ilai

1

12

11

80 0

2

0

2

20

81

180 8

22

2.1

0 28

1 00

20 11

2

2

ilai






Buku II - Lampiran

47

48

Buku II - Lampiran

390 Kota au au

391 Kota Kendari

11

12

393 Ka . oalemo

394 Ka . one olango

395 Ka . orontalo

396 Ka . orontalo tara

397 Ka . Pohu ato

398 Kota orontalo

2

3

4

5

6

7

392 Pro . orontalo

1

28 Pro . Gorontalo

akato i

una

386 Ka . Kona e

387 Ka . Kona e Selatan

7

8

389 Ka .

385 Ka . Kolaka tara

6

388 Ka .

384 Ka . Kolaka

5

9

383 Ka . uton tara

4

10

381 Ka . om ana

382 Ka . uton

2

3

380 Pro . Sula esi Tenggara

Pro . Sula esi Tenggara

2

1

1

2

Entitas

o.

10

8

12

9

10

12

10

1

1

10

15

17

7

13

7

7

13

11

9

19

12

Jml Kasus

3

5

6

3

5

5

2

9

4

7

6

6

4

3

3

2

4

4

2

Jml Kasus

2

4

6

5

6

6

6

1

7

7

7

4

4

2

4

3

7

2

12

0

Jml Kasus

2

3

1

2

2

10

3

4

4

1

1

1

1

Jml Kasus



15

7

10

21

23

15

21

112

8

18

22

19

18

23

25

17

21

15

22

30

2 8

Jml Kasus

2 2

2 0 0

2

8

.22

.1 0 0

1.10 08

10.

2.

2.

2.2

2 28

0. 08

2.

10.08

11 .1

2. 2

.8 8 8

.

.2 8 8

.00 8

.8 8 0

. 28 2

2 .0 8 28

0 22

0. 0

.

8

ilai

Total

10

ilai

6

9

4

2

2

3

13

6

4

4

4

3

9

3

4

4

9

11

2

10

8 8

2.1 1 8

2.1 1 1

.

80 80

1.2 0 02

1.1

1 .0

.8 2 18

8 8

1

1. 01

1. 10 8

.8

2

1 . 8

8 .

1 11 .0 2

Jml Kasus

Kerugian Daerah

1

1

6

1

1

2

12

1

1

2

1

2

1

1

1

10

11

Jml Kasus

0

0

8

2.0

.

1

2 21

22

2

18

8

02 0 1.08

8.2

1.

81

02 11

1.02

108.

.0 8 1

1.80

1.

88.

12

ilai


3

1

1

2

1

1

1

3

5

6

2

7

3

2

5

3

4

6

1

Jml Kasus

2

0

0

1

21

2

2

0

1 8 2

20

81

0

2 02

800

2.18

1.1

10 2

2.12

1.

. 8 20

1.

0

1 .1 8 0

1

ilai


1

4

4

5

7

4

6

3

6

8

10

7

7

10

12

11

10

6

8

11

10

Jml Kasus

2

2

4

2

4

1

3

2

1

1

1

1

1

Jml Kasus

2.

00

8

0

2

00

00

80 8

02

11

2

2 80

18

8 01

2

2

.

. 1

1

ilai



18

Jml Kasus 1

ilai

Ketidakefisienan

1

1

1

2

1

1

1

1

1

20

Jml Kasus

8

0

.0 0 8

0 00

1 2 00

8

. 1

.1

1 88 2

881

11.

1 .0

21

ilai

Ketidakefektifan

12 1

0 00

21

201 20

82 08

8 01

1 28

12 0

2 0

22

ilai

Kerugian Daerah

2

ilai

1

1

2

1.021

2

ilai

2

0

8






2

400 Ka .

401 Ka .

402 Ka .

2

3

4

12

406 Ka . Halmahera Selatan

407 Ka . Halmahera Tengah

408 Ka . Halmahera tara

409 Kota Tidore Kepulauan

3

4

5

6

413 Ka . ayapura

414 Ka . aya i aya

415 Ka . Kep. apen

4

5

6

6

6

11

20

4

411 Ka . smat

412 Ka . iak um or

2

3

30

410 Pro . Papua

1 0

15

33

33

19

16

23

1

2 Pro . Papua

405 Ka . Halmahera arat

2

aluku tara

404 Pro .

1

1 Pro . aluku tara

aluku Tenggara arat

2

403 Ka .

25

10

0 Pro . aluku

1

6

16

Jml Kasus

1

amu u tara

amu u

a ene

399 Pro . Sula esi arat

Pro . Sula esi Barat

1

1

2

Entitas

o.

4

3

3

7

3

8

8

8

21

18

8

11

10

9

4

3

8

3

18

Jml Kasus

2

3

5

7

6

3

7

9

3

6

10

12

12

4

8

3

2

1

Jml Kasus

3

6

1

12

1

9

8

2

2

7

2

4

2

1

5

1

Jml Kasus



13

20

23

15

16

25

20

29

17

21

27

16

37

1

30

0

26

24

22

31

10

Jml Kasus

0

8

.

.2

2 .

21.

.0 0

1

08

80

2

.181 8

10.2

.

2 . 8

1 . 21

1.11 0

18.1

.2

. 1 10

. 1 10

.

2.1 1 8

.

11 .1

2

8

12. 00

21.

8

ilai

Total

9

17

5

6

8

4

5

12

8

5

5

3

8

3

15

11

11

11

12

Jml Kasus

1 . 2

2

202

1.

8

1. 2 12

.2 2 0

2 12

2

0

2 1

2 .8 8

.

1.

1 8

1

1

.18

2 .

.

.

2.28 0

1. 08

1.812 22

11.1 2 8

1 . 00 2

10

ilai

Kerugian Daerah

1

3

1

1

2

3

1

3

2

3

3

1

12

11

Jml Kasus

2

0

8

.8

.2 1 10

2.

08

28

.2 1

2.

2 .1

.2

1.

.28

.0

10 00

18.2 2 0

12

ilai


3

2

4

1

3

1

28

5

2

4

8

1

5

2

2

2

4

5

5

3

1

1

Jml Kasus

2

02

8

.

1.10

2

1.88 02

8 0

1.1 2 0

1 .

0

0 1

2.018

.

12. 1 2

20.

28 2

28 2

2 08

2

8

01 2

2. 20

1

ilai


1

4

6

6

8

5

7

0

11

7

10

7

10

15

0

12

12

8

7

6

8

2

Jml Kasus

2

2

1

8

2

1

1

2

2

2

2

2

2

1

Jml Kasus

2

0

0

0 00

1.8

8

.1 1 8

.1 2 2

2

2 22

81

2.22 0

18. 8 2

18. 8 2

1 0

1.0

0

1. 1

1

ilai



18

Jml Kasus

1

ilai

Ketidakefisienan

1

2

1

1

1

1

3

1

1

3

1

1

2

20

Jml Kasus

0

0

8

1

8

2. 18. 2

1 1

0

28. 02 1

.

. 1

.1

1 0 00

10. 0 0

1. 08 00

1. 08 00

1

1

21

ilai

Ketidakefektifan

22

0 8

0 00

0

2

8

1. 10 1

1. 1

10

8

1. 1 2

2.

22

ilai

Kerugian Daerah

2

ilai

0

0

10

10 22

1

8

220 08

2

ilai






Buku II - Lampiran

49

50

Buku II - Lampiran

appi

417 Ka .

418 Ka . Paniai

8

9

421 Kota ayapura

12

425 Ka . Sorong Selatan

426 Kota Sorong

4

5

.

6

8

9

5

12

5

13

16

3

10

10

Jml Kasus

1.

1

4

2

6

1

4

1

6

2

5

4

1

2

Jml Kasus

3

2

4

3

7

1

8

1

3

5

2

3

Jumlah Rupiah

1.

Jml Kasus

8

14

8

11

20

19

2

22

7

16

14

24

11

Jml Kasus

.

2

1

2

1

2

8

2

2

1

3

3

Jml Kasus

8

18

1

0

0

0

8

8

2

. 8 .8 1

SGD .

. 8 .82

.2

2. 1

7

3

6

5

6

1

3

3

2

9

7

2

Jml Kasus

1

0 88

2

.

.10 8

1. 20 1

0

.1 0 01

1.218 2

12.820 00

8

0

. 1 2

.

1.188 2

.2

10

ilai

1

1

2

2

1

1

1 2 00

.008

.2 8

00 82

1.01

.00

8 21

12

ilai

1. 0 . 21 28

2

1

2

2

1

11

Jml Kasus


82

1

11. 8

8

2

21

SGD .

2

1. 0

8

.02 8

0

1.1 0

818 1

2

1.

8

1

ilai

11.

2

3

4

2

4

1

3

1

3

1

3

3

1

Jml Kasus


8

1

5

7

8

2

6

3

5

6

9

5

2. 18

1

Jml Kasus

0

8 2

.02 0

1

ilai

2 1 18 .

2

1

1

Jml Kasus



Kerugian Daerah

2 1. 0 8

1.81 21

.

1.8

1 .12

11.12

1. 2

.2

10. 8

12.20

1 .

8

ilai

Total

Keterangan Terdapat per edaan nilai total antara lampiran menurut entitas dengan lampiran menurut kelompok dan enis temuan karena pem ulatan ilai alas telah dikon ersikan sesuai nilai kurs tengah I per 2 uni 2012

Total

423 Ka . a a mpat

424 Ka . Sorong

2

3

422 Ka . Kaimana

1

Pro . Papua Barat

419 Ka . Pegunungan intang

420 Ka . Pun ak aya

10

11

imika

416 Ka .

2

1

7

Entitas

o.



2

18

Jml Kasus

1

ilai

Ketidakefisienan

1

2

1

3

1

20

Jml Kasus

2 21

18.0

.102 11

0

8.0 1 8

12.

21

ilai

Ketidakefektifan

08

1 20

8.8 2 8

0

0

1.0 2 80

1.

21

22

ilai

Kerugian Daerah

0

2

10 00

10 00

2

ilai

2 .2

10

11

11

10 22

2

ilai







IHPS I Tahun 2012 La m p ir a n 1 2

Da ar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI Pemeriksaan aporan Keuangan B dan Badan ainnya Tahun 2011 o.


Jumlah Kasus

%



9

1 7 ,6 5


6


3

II

Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan nggaran Pendapatan dan Belanja 1

1 4

ekanisme pemungutan penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan egara dan Hi ah tidak sesuai ketentuan

2 7 ,4 5 2

2 Penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan idang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan elan a

4

3 Penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau elum dilakukan eraki at hilangnya potensi penerimaan pendapatan

3

4 Penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau elum dilakukan eraki at peningkatan iaya elan a

5

III 1


2 8


18

2 S P yang ada pada entitas tidak er alan se ara optimal atau tidak ditaati

9

3 Satuan Penga as Intern yang ada tidak memadai atau tidak er alan optimal

1

Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

5 1

Buku IV

0

100

- Lampiran

51

IHPS I Tahun 2012

Badan Pemeriksa Keuangan La m p ir a n 1 3

Da ar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan aporan Keuangan B dan Badan ainnya Tahun 2011 Jumlah ilai % Kasus juta Rp dan ribu alas Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

o. I



8

1 ekanan pengadaan arang asa tidak menyelesaikan peker aan 2 Kekurangan olume peker aan dan atau arang 3 Kele ihan pem ayaran selain kekurangan olume peker aan dan atau arang 4 Spesifikasi arang asa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak 5 elan a tidak sesuai atau mele ihi ketentuan 6 ain lain II 1 III

Potensi Kerugian egara Perusahaan ain lain

1 4 ,2 8

1

10 1 ,8 2

8

1 4 ,2 9

enda keterlam atan peker aan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke Kas egara atau perusahaan milik negara

I

Penerimaan egara lainnya selain denda keterlam atan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke Kas egara atau perusahaan milik negara dministrasi

pertanggung a a an tidak akunta el selain per alanan dinas

ukti tidak lengkap tidak alid lainnya

4

idang pengelolaan perlengkapan atau

6


Ketidakhematan

5 8 2 1 6

Jumlah Rupiah 1 Pem orosan keuangan negara atau kemahalan harga

10 0

6

umlah upiah I Ketidakefektifan 1 Peman aatan arang asa dilakukan tidak sesuai dengan ren ana yang ditetapkan 2 Peman aatan arang asa tidak erdampak terhadap pen apaian tu uan organisasi Pelaksanaan kegiatan terlam at terham at sehingga mempengaruhi pen apaian 3 tu uan organisasi 4 Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang undangan Jumlah Rupiah Keterangan ilai alas telah dikon ersikan sesuai nilai kurs tengah I per 2

- Lampiran

3 1

Penyimpangan terhadap peraturan per arang ilik egara

8

6 2 9 ,9 9 SD 1 .2 2.0 2 2 S 1 .2 2.0 2

1 4 ,2 8

1 ,2 7

0

0 00

2 1 4

12

1 1 5 6

100

.

2

S 282.8 1

uni 2012

1

1

Proses pengadaan arang asa tidak sesuai ketentuan tidak menim ulkan 4 kerugian negara 5

10 . 2 4 4 ,6 3

3 Peker aan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran

Buku IV

80 8

.2 2 2

6 2 5

ukti tidak lengkap tidak

Penyetoran penerimaan negara mele ihi atas aktu yang ditentukan 8 Kepemilikan aset tidak elum didukung ukti yang sah

52

S 128. . 1

Pertanggung a a an per alanan dinas tidak akunta el 1 alid 2

0 01

108. 00 SD 128. 10 . 1

2

umlah upiah 2

1 1 ,6 7 11

1


1 8 ,7 4

2 .2 1 10 22 01 8

Jumlah Rupiah 1

2 .21 8

1 1 3 1 1 1

%

.2 0

100

Buku IV

ank Indonesia

em aga Pen amin Simpanan

2

3

Total

5 1

3

aporan Keuangan oan o. 2 I Pada etropolitan Sanitation anagement 6 nd Health Pro e t irektorat enderal ipta Karya Kementerian Peker aan mum Tahun 2011

21

12

6

5

4

3

Jumlah Kasus

Total

aporan Keuangan oan 2 I Pada ural In rastru ture Support To 5 The P P andiri Pro e t II irektorat enderal ipta Karya Kementerian Peker aan mum Tahun 2011

4 Penyelenggara I adah Ha i

amsostek

1

2

Entitas

4

9

1

1

6

1

5

Jumlah Kasus

Jumlah Rupiah

Jumlah Kasus

1 4

1

3

6

3

1

6

Jumlah Kasus

2 8

1

3

12

5

3

4


7

5 6

6

11

21

5

8

5

Jml Kasus

.

2

.2

00

1

.2 0

SD 282.8

1

S 1

2

S 128.

. 0

2

22 . 08

8

ilai

8 .

Total

9

8

4

2

1

1

Jml Kasus

1

2 .21 8

2 .21 8

22

28 8

2 .2

10

ilai 1 1

1

1

Jml Kasus

1 1 ,6 7

1 1 ,6 7

11

1 2

ilai


1 3

8

1

3

2

1

1

Jml Kasus

2 2

22

108. 00

10 . 1

SD 128.

00

S 128.

. 8 22

8 .011

20.

1 4

ilai


1 5

3

3

2

6

4

2 5

Jml Kasus

1 6

6

1

5

Jml Kasus

2

.2

.2 2.0 2

SD 1

6 2 9 ,9 9

S 1

1 7

ilai

Ketidakhematan

engaki atkan

dministrasi

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang undangan yang



1

o.


Da ar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan aporan Keuangan B dan Badan ainnya Tahun 2011

1 8

8

1

3

4

Jml Kasus

1 9

1 ,2 7

1 ,2 7

12

ilai

Ketidakefektifan

20

8 .128

8 .128

1

1

8 .812 0

ilai


ilai Penyerahan set atau Penyetoran ke Kas egara Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan


La m p ir a n 1 4


- Lampiran

53

IHPS I Tahun 2012

Badan Pemeriksa Keuangan H a l a m a n 1 - La m p ir a n 1 5

Da ar aporan Hasil Pemeriksaan HP Semester I 2012 o.

Entitas

PE ERIKS I

KE

Da ar HP Jm l

bjek Pemeriksaan

G

aporan Keuangan Pemerintah Pusat 1

1

Pemerintah Pusat

1

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011

1 II

aporan Keuangan Kementerian embaga 1

2

Majelis Permusyaw aratan Rakyat

1

LK Majelis Permusyaw aratan Rakyat Tahun 2011

2

3


1

LK Dew an Perw akilan Rakyat Tahun 2011

3

4

Mahkamah Agung

1

LK Mahkamah Agung Tahun 2011

4

5


1

LK Kejaksaan Republik Indonesia 2011

5

6

Kementerian Sekretariat Negara

1

LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2011

6

7


1

LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011

7

8


1

LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2011

8

9


1

LK Kementerian Pertahanan Tahun 2011

9

10 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1

LK Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2011

10 11 Kementerian Keuangan

1

LK Kementerian Keuangan Tahun 2011

11 12 Kementerian Pertanian

1

LK Kementerian Pertanian Tahun 2011

12 13 Kementerian Perindustrian

1

LK Kementerian Perindustrian Tahun 2011

13 14 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

1

LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2011

14 15 Kementerian Perhubungan

1

LK Kementerian Perhubungan Tahun 2011

15 16 Kementerian Pendidikan Nasional

1

LK Kementerian Pendidikan Nasional 2011

16 17 Kementerian Kesehatan

1

LK Kementerian Kesehatan Tahun 2011

17 18 Kementerian Agama

1

LK Kementerian Agama Tahun 2011

18 19 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1

LK Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2011

19 20 Kementerian Sosial

1

LK Kementerian Sosial Tahun 2011

20 21 Kementerian Kehutanan

1

LK Kementerian Kehutanan Tahun 2011

21 22 Kementerian Kelautan dan Perikanan

1

LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2011

22 23 Kementerian Pekerjaan Umum

1

LK Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011

Kementerian Koordinator idang Politik Hukum dan Keamanan

1

K Kementerian Koordinator idang Politik Hukum dan Keamanan Tahun 2011

24 25 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

1

LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2011

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan 25 26 Rakyat

1

LK Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2011

26 27 Kementerian Pari isata dan konomi Kreati

1

K Kementerian Pari isata dan konomi Kreati Tahun 2011

27 28 Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

1

LK Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Tahun 2011

28 29 Kementerian Negara Riset dan Teknologi

1

LK Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun 2011

29 30 Kementerian Lingkungan Hidup

1

LK Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2011

23 24

30 31

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kec il Menengah

1

LK Kementerian Negara Koperasi Usaha Kec il dan Menengah Tahun 2011

31 32

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1

LK Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011

32 33

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur egara dan e ormasi irokrasi

1

LK Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan e ormasi irokrasi Tahun 2011

1

LK Badan Intelijen Negara Tahun 2011

54

33 34 Badan Intelijen Negara

Buku II - Lampiran



o.

Entitas

Da ar HP Jm l

bjek Pemeriksaan

34 35 Lembaga Sandi Negara

1

LK Lembaga Sandi Negara Tahun 2011

35 36 Dew an Ketahanan Nasional

1

LK Dew an Ketahanan Nasional Tahun 2011

36 37

1


1

LK Kementerian Pembangunan dan Perenc anaan Nasional/ Bappenas Tahun 2011

38 39 Badan Pertanahan Nasional

1

LK Badan Pertanahan Nasional Tahun 2011

39 40 Perpustakaan Nasional

1

LK Perpustakaan Nasional Tahun 2011

40 41 Kementerian Komunikasi dan In ormatika

1

41 42 Kepolisian Negara Republik Indonesia

1

LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2011

42 43 Badan Pengaw as Obat dan Makanan

1

LK Badan Pengaw as Obat dan Makanan Tahun 2011

43 44 Lembaga Ketahanan Nasional

1

LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2011

44 45 Badan Koordinasi Penanaman Modal

1

LK Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2011

45 46

1

K adan arkotika asional Tahun 2011

1

K Kementerian Pem angunan aerah Tertinggal Tahun 2011

37 38

Kementerian Pembangunan dan Perenc anaan Nasional/Bappenas

K adan Pusat Statistik Tahun 2011


Kementerian Negara Pembangunan Daerah 46 47 Tertinggal

1

LK Badan Kependudukan dan Keluarga Berenc ana Nasional Tahun 2011

48 49 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

1

LK Komisi Nasional Hak Az asi Manusia Tahun 2011

49 50

1

47 48

Badan Kependudukan dan Keluarga Berenc ana Nasional

K Kementerian Komunikasi dan In ormatika Tahun 2011

adan

eteorologi Klimatologi dan eofisika

50 51 Komisi Pemilihan Umum

1

51 52

1

ahkamah Konstitusi

K adan

eteorologi Klimatologi dan eofisika Tahun 2011

LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2011 K

ahkamah Konstitusi Tahun 2011

52 53 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

1

LK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2011

53 54 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

1

LK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2011

54 55 Badan Tenaga Nuklir Nasional

1

LK Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2011

55 56 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

1

LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2011

56 57 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

1

LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2011

57 58 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

1

LK Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional Tahun 2011

58 59 Badan Standardisasi Nasional

1

LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2011

59 60 Badan Pengaw as Tenaga Nuklir

1

LK Badan Pengaw as Tenaga Nuklir Tahun 2011

60 61 Lembaga Administrasi Negara

1

LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2011

61 62 Arsip Nasional Republik Indonesia

1

LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2011

62 63 Badan Kepegaw aian Negara

1

LK Badan Kepegaw aian Negara Tahun 2011

63 64 Badan Pengaw asan Keuangan dan Pembangunan

1

LK Badan Pengaw asan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2011

64 65 Kementerian Perdagangan

1

LK Kementerian Perdagangan Tahun 2011

65 66 Kementerian Perumahan Rakyat

1

LK Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011

66 67 Kementerian Pemuda dan Olahraga

1

LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2011

67 68 Komisi Pemberantasan Korupsi

1

LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2011

68 69 Dew an Perw akilan Daerah

1

LK Dew an Perw akilan Daerah Tahun 2011

69 70 Komisi Y udisial

1

LK Komisi Y udisial Tahun 2011

70 71 Badan Nasional Penanggulangan Benc ana

1

LK Badan Nasional Penanggulangan Benc ana Tahun 2011

1

LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2011

1

LK Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2011

71 72

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

72 73 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Buku II - Lampiran

5

IHPS I Tahun 2012


o.

Entitas

Da ar HP Jm l

bjek Pemeriksaan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/J asa 73 74 Pemerintah

1

LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/J asa Pemerintah Tahun 2011

74 75 Badan SAR Nasional

1

LK Badan SAR Nasional Tahun 2011

75 76 Komisi Pengaw as Persaingan Usaha

1

LK Komisi Pengaw as Persaingan Usaha Tahun 2011

76 77 Ombudsman Republik Indonesia

1

LK Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2011

1

LK Badan Pelaksana Badan Pengembangan W ilayah Suramadu TA 2011

78 79 Badan Nasional Pengelola Perbatasan

1

LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011

79 80 Bendahara Umum Negara ( BUN)

1

LK Bendahara Umum Negara Tahun 2011

80 81 BA 999.01 - Pengelolaan Utang

1

LK BA 999.01 - Pengelolaan Utang Tahun 2011

81 82 BA 999.02 - Hibah

1

LK BA 999.02 - Hibah Tahun 2011

82 83 BA 999.03 - Investasi Pemerintah

1

LK BA 999.03 - Investasi Pemerintah Tahun 2011

83 84 BA 999.04 - Penerusan Pinjaman

1

LK BA 999.04 - Penerusan Pinjaman Tahun 2011

84 85

1

77 78

Badan Pelaksana Badan Pengembangan W ilayah Suramadu

.0

Trans er ke aerah

K

.0

Trans er ke aerah Tahun 2011

85 86 BA 999.07 - Belanja Subsidi

1

LK BA 999.07 - Belanja Subsidi Tahun 2011

86 87 BA 999.08 - Belanja Lainnya

1

LK BA 999.08 - Belanja Lainnya Tahun 2011

87 88 Kementerian Pertanian

1

LK BA 999.07 Kementerian Pertanian Tahun 2011

1

LK BA 999.08 Kementerian Pertanian Tahun 2011

1

LK BA 999.03 Tahun 2011 Pada Kementerian Pekerjaan Umum Di DKI J akarta, J aw a Barat, J aw a Tengah Dan J aw a Timur

1

LK BA 999.08 Tahun 2011 Pada Kementerian Pekerjaan Umum Di DKI J akarta, J aw a Barat, J aw a Tengah Dan J aw a Timur

89 88 90 Kementerian Pekerjaan Umum 91

90 III

aporan Keuangan Pemerintah Daerah 1

56

2 Pro insi

eh

1

LKPD Kabupaten Ac eh Barat Tahun 2011

93

1

LKPD Kabupaten Ac eh Besar Tahun 2011

94

1

LKPD Kabupaten Ac eh J aya Tahun 2011

95

1

LKPD Kabupaten Ac eh Selatan Tahun 2011

96

1

LKPD Kabupaten Ac eh Tamiang Tahun 2011

97

1

LKPD Kabupaten Ac eh Tengah Tahun 2011

98

1

LKPD Kabupaten Ac eh Tenggara Tahun 2011

99

1

LKPD Kabupaten Ac eh Timur Tahun 2011

100

1

LKPD Kabupaten Ac eh Utara Tahun 2011

101

1

LKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011

102

1

LKPD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011

103

1

LKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011

104

1

LKPD Kabupaten Pidie J aya Tahun 2011

105

1

LKPD Kabupaten Singkil Tahun 2011

106

1

LKPD Kota Banda Ac eh Tahun 2011

107

1

LKPD Kota Langsa Tahun 2011

108

1

LKPD Kota Lhokseumaw e Tahun 2011

109

1

LKPD Kota Sabang Tahun 2011

110

1

LKPD Kota Subulussalam Tahun 2011

Buku II - Lampiran


IHPS I Tahun 2012 H a l a m a n 4 - La m p ir a n 1 5

o.

Entitas

Jm l

bjek Pemeriksaan

1

LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011

112

1

LKPD Kabupaten Asahan Tahun 2011

113

1

LKPD Kabupaten Dairi Tahun 2011

114

1

LKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011

115

1

LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011

116

1

LKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011

117

1

LKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011

118

1

LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011

119

1

LKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011

120

1

LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011

121

1

LKPD Kabupaten Samosir Tahun 2011

122

1

LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011

123

1

LKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2011

124

1

LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011

125

1

LKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011

126

1

LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2011

127

1

LKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011

128

1

LKPD Kota Binjai Tahun 2011

129

1

LKPD Kota Medan Tahun 2011

130

1

LKPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2011

131

1

LKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2011

132

1

LKPD Kota Sibolga Tahun 2011

133

1

LKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2011

134

1

LKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2011

1

LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011

136

1

LKPD Kabupaten Agam Tahun 2011

137

1

LKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

138

1

LKPD Kabupaten Kep. Mentaw ai. Tahun 2011

139

1

LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011

140

1

LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011

141

1

LKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2011

142

1

LKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011

143

1

LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011

144

1

LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2011

145

1

LKPD Kabupaten Solok Tahun 2011

146

1

LKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011

147

1

148

1

LKPD Kota Padang Tahun 2011

149

1

LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2011

150

1

LKPD Kota Pariaman Tahun 2011

2 1 1 1

3

Da ar HP

1 3 5

Pro insi Sumatera tara

Pro insi Sumatera Barat

KP Kota uki nggi Tahun 2011

Buku II - Lampiran

57

IHPS I Tahun 2012


o.

4

Jm l

bjek Pemeriksaan

1

LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2011

152

1

LKPD Kota Saw ahlunto Tahun 2011

153

1

LKPD Kota Solok Tahun 2011

1

LKPD Provinsi Riau Tahun 2011

155

1

LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2011

156

1

LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011

157

1

LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2011

158

1

LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011

159

1

LKPD Kabupaten Pelalaw an Tahun 2011

160

1

LKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011

161

1

LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011

162

1

LKPD Kabupaten Siak Tahun 2011

163

1

LKPD Kota Dumai Tahun 2011

164

1

LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2011

1

LKPD Provinsi J ambi Tahun 2011

166

1

LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2011

167

1

LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2011

168

1

LKPD Kabupaten Kerinc i Tahun 2011

169

1

LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2011

170

1

LKPD Kabupaten Muaro J ambi Tahun 2011

171

1

LKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011

172

1

LKPD Kabupaten Tanjung J abung Timur Tahun 2011

173

1

LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2011

174

1

LKPD Kota J ambi Tahun 2011

175

1

LKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2011

1

LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011

177

1

LKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2011

178

1

LKPD Kabupaten Empat Law ang Tahun 2011

179

1

LKPD Kabupaten Lahat Tahun 2011

180

1

LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2011

181

1

LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011

182

1

LKPD Kabupaten Musi Raw as Tahun 2011

183

1

LKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011

184

1

LKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011

185

1

LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011

186

1

LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2011

187

1

LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011

188

1

LKPD Kota Pagar Alam Tahun 2011

189

1

LKPD Kota Palembang Tahun 2011

190

1

LKPD Kota Prabumulih Tahun 2011

1 6 5

6

Da ar HP

151

1 5 4

5

58

Entitas

1 7 6

Pro insi Riau

Pro insi Jambi

Pro insi Sumatera Selatan

Buku II - Lampiran



o.

7

8

Entitas

Jm l

bjek Pemeriksaan

191

1

LKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2011

1 2 Pro insi Bengkulu

1

LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2011

193

1

LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011

194

1

LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011

195

1

LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011

196

1

LKPD Kabupaten Kaur Tahun 2011

197

1

LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2011

198

1

LKPD Kabupaten Lebong Tahun 2011

199

1

LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2011

200

1

LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011

201

1

LKPD Kabupaten Seluma Tahun 2011

202

1

LKPD Kota Bengkulu Tahun 2011

1

LKPD Provinsi Lampung Tahun 2011

204

1

LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011

205

1

LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011

206

1

LKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011

207

1

LKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011

208

1

LKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011

209

1

LKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2011

210

1

LKPD Kabupaten Pesaw aran Tahun 2011

211

1

LKPD Kabupaten Pringsew u Tahun 2011

212

1

LKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2011

213

1

LKPD Kabupaten Tulang Baw ang Tahun 2011

214

1

LKPD Kabupaten Tulang Baw ang Barat Tahun 2011

215

1

LKPD Kabupaten W ay Kanan Tahun 2011

216

1

LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2011

217

1

LKPD Kota Metro Tahun 2011

218 Pro insi Kepulauan Bangka Belitung

1

LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011

219

1

LKPD Kabupaten Bangka Tahun 2011

220

1

LKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011

221

1

LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011

222

1

LKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011

223

1

LKPD Kabupaten Belitung Tahun 2011

224

1

LKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011

225

1

LKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2011

1

LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011

227

1

LKPD Kabupaten Bintan TA 2011

228

1

LKPD Kabupaten Karimun Tahun 2011

229

1

LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011

230

1

LKPD Kabupaten Lingga Tahun 2011

20

9

Da ar HP

10 22

Pro insi ampung

Pro insi Kepulauan Riau

Buku II - Lampiran

59

IHPS I Tahun 2012


o.

1 1

Da ar HP Jm l

bjek Pemeriksaan

231

1

LKPD Kabupaten Natuna Tahun 2011

232

1

LKPD Kota Batam Tahun 2011

233

1

LKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2011

2

Pro insi DKI Jakarta

1

LKPD Provinsi DKI J akarta Tahun 2011

12 2

Pro insi Ja a Barat

1

LKPD Provinsi J aw a Barat Tahun 2011

236

1

LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2011

237

1

LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011

238

1

LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2011

239

1

LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2011

240

1

LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2011

241

1

LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2011

242

1

LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2011

243

1

LKPD Kabupaten Garut Tahun 2011

244

1

LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2011

245

1

LKPD Kabupaten Karaw ang Tahun 2011

246

1

LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2011

247

1

LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2011

248

1

LKPD Kabupaten Purw akarta Tahun 2011

249

1

LKPD Kabupaten Subang Tahun 2011

250

1

LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2011

251

1

LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2011

252

1

LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011

253

1

LKPD Kota Bandung Tahun 2011

254

1

LKPD Kota Banjar Tahun 2011

255

1

LKPD Kota Bekasi Tahun 2011

256

1

LKPD Kota Bogor Tahun 2011

257

1

LKPD Kota Cimahi Tahun 2011

258

1

LKPD Kota Cirebon Tahun 2011

259

1

LKPD Kota Depok Tahun 2011

260

1

LKPD Kota Sukabumi Tahun 2011

261

1

LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2011

2 2 Pro insi Ja a Tengah

1

LKPD Provinsi J aw a Tengah Tahun 2011

263

1

LKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011

264

1

LKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2011

265

1

LKPD Kabupaten Batang Tahun 2011

266

1

LKPD Kabupaten Blora Tahun 2011

267

1

LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2011

268

1

LKPD Kabupaten Brebes Tahun 2011

269

1

LKPD Kabupaten Cilac ap Tahun 2011

270

1

LKPD Kabupaten Demak Tahun 2011

1 3

60

Entitas

Buku II - Lampiran



o.

Entitas

Jm l

bjek Pemeriksaan

271

1

LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2011

272

1

LKPD Kabupaten J epara Tahun 2011

273

1

LKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2011

274

1

LKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2011

275

1

LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

276

1

LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2011

277

1

LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2011

278

1

LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2011

279

1

280

1

LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

281

1

LKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2011

282

1

LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2011

283

1

LKPD Kabupaten Purw orejo Tahun 2011

284

1

LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2011

285

1

LKPD Kabupaten Semarang Tahun 2011

286

1

LKPD Kabupaten Sragen Tahun 2011

287

1

LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011

288

1

LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2011

289

1

LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2011

290

1

LKPD Kabupaten W onogiri Tahun 2011

291

1

LKPD Kabupaten W onosobo Tahun 2011

292

1

LKPD Kota Magelang Tahun 2011

293

1

KP Kota Salatiga Tahun 2011

294

1

LKPD Kota Semarang Tahun 2011

295

1

LKPD Kota Surakarta Tahun 2011

296

1

LKPD Kota Pekalongan Tahun 2011

297

1

LKPD Kota Tegal Tahun 2011

1

LKPD Provinsi DIY Tahun 2011

299

1

LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2011

300

1

LKPD Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2011

301

1

LKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011

302

1

LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2011

303

1

LKPD Kota Y ogyakarta Tahun 2011

1

LKPD Provinsi J aw a Timur Tahun 2011

305

1

LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2011

306

1

LKPD Kabupaten Banyuw angi Tahun 2011

307

1

LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2011

308

1

LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011

309

1

LKPD Kabupaten Bondow oso Tahun 2011

310

1

LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2011

14 2 8 Pro insi D I Yogyakarta

1 5

Da ar HP

0

Pro insi Ja a Timur

KP Ka upaten Pati Tahun 2011

Buku II - Lampiran

61

IHPS I Tahun 2012


o.

1 6

62

Entitas

Da ar HP Jm l

bjek Pemeriksaan

311

1

LKPD Kabupaten J ember Tahun 2011

312

1

LKPD Kabupaten J ombang Tahun 2011

313

1

LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2011

314

1

LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2011

315

1

LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2011

316

1

LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2011

317

1

LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2011

318

1

LKPD Kabupaten Malang Tahun 2011

319

1

LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011

320

1

LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2011

321

1

LKPD Kabupaten Ngaw i Tahun 2011

322

1

LKPD Kabupaten Pac itan Tahun 2011

323

1

LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2011

324

1

LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2011

325

1

LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2011

326

1

LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2011

327

1

LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2011

328

1

LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011

329

1

LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2011

330

1

LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2011

331

1

LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2011

332

1

LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2011

333

1

LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2011

334

1

LKPD Kota Batu Tahun 2011

335

1

LKPD Kota Blitar Tahun 2011

336

1

LKPD Kota Kediri Tahun 2011

337

1

LKPD Kota Madiun Tahun 2011

338

1

LKPD Kota Malang Tahun 2011

339

1

LKPD Kota Mojokerto Tahun 2011

340

1

LKPD Kota Pasuruan Tahun 2011

341

1

LKPD Kota Probolinggo Tahun 2011

342

1

LKPD Kota Surabaya Tahun 2011

1

LKPD Provinsi Banten Tahun 2011

344

1

LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2011

345

1

LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011

346

1

LKPD Kabupaten Serang Tahun 2011

347

1

LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2011

348

1

LKPD Kota Cilegon Tahun 2011

349

1

LKPD Kota Serang Tahun 2011

350

1

LKPD Kota Tangerang Tahun 2011

3 4 3

Pro insi Banten

Buku II - Lampiran



o.

Entitas 351

1 7

1 8

1 9

Da ar HP Jm l

bjek Pemeriksaan

1

LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2011

1

LKPD Provinsi Bali Tahun 2011

353

1

LKPD Kabupaten Badung Tahun 2011

354

1

LKPD Kabupaten Bangli Tahun 2011

355

1

LKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2011

356

1

LKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2011

357

1

LKPD Kabupaten J embrana Tahun 2011

358

1

LKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2011

359

1

LKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2011

360

1

LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2011

361

1

LKPD Kota Denpasar Tahun 2011

1

LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011

363

1

LKPD Kabupaten Dompu Tahun 2011

364

1

LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011

365

1

LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011

366

1

LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011

367

1

LKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011

368

1

LKPD Kabupaten Sumbaw a Tahun 2011

369

1

LKPD Kabupaten Sumbaw a Barat Tahun 2011

370

1

LKPD Kota Bima Tahun 2011

371

1

LKPD Kota Mataram Tahun 2011

1

LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011

373

1

LKPD Kabupaten Alor Tahun 2011

374

1

LKPD Kabupaten Belu Tahun 2011

375

1

LKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2011

376

1

LKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2011

377

1

LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011

378

1

LKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011

379

1

LKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011

380

1

LKPD Kota Kupang Tahun 2011

1

LKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011

382

1

LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2011

383

1

LKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011

384

1

LKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2011

385

1

LKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011

386

1

LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011

387

1

LKPD Kabupaten Landak Tahun 2011

388

1

LKPD Kabupaten Melaw i Tahun 2011

389

1

390

1

2 Pro insi Bali

2 Pro insi usa Tenggara Barat

2 Pro insi usa Tenggara Timur

20 3 8 1

Pro insi Kalimantan Barat

KP Ka upaten Pontianak Tahun 2011 LKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2011

Buku II - Lampiran

63

IHPS I Tahun 2012

Badan Pemeriksa Keuangan H a l a m a n 1 1 - La m p ir a n 1 5

o.

Entitas

2

2

64

Jm l

bjek Pemeriksaan

391

1

LKPD Kabupaten Sambas Tahun 2011

392

1

LKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2011

393

1

LKPD Kabupaten Sintang Tahun 2011

394

1

KP Kota Pontianak Tahun 2011

395

1

LKPD Kota Singkaw ang Tahun 2011

1

LKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011

397

1

LKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011

398

1

LKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2011

399

1

LKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2011

400

1

LKPD Kabupaten Kotaw aringin Barat Tahun 2011

401

1

LKPD Kabupaten Kotaw aringin Timur Tahun 2011

402

1

LKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2011

403

1

LKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011

404

1

LKPD Kota Palangka Raya Tahun 2011

1

LKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011

406

1

LKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011

407

1

LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2011

408

1

LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011

409

1

LKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011

410

1

LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011

411

1

LKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011

412

1

LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011

413

1

LKPD Kabupaten Tapin Tahun 2011

414

1

LKPD Kota Banjarmasin Tahun 2011

1

LKPD Kabupaten Berau Tahun 2011

416

1

LKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011

417

1

LKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2011

418

1

LKPD Kabupaten Paser Tahun 2011

419

1

LKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011

420

1

LKPD Kota Balikpapan Tahun 2011

421

1

LKPD Kota Bontang Tahun 2011

422

1

LKPD Kota Tarakan Tahun 2011

1

LKPD Provinsi Sulaw esi Utara Tahun 2011

424

1

LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011

425

1

LKPD Kabupaten Boolang Mongondow Utara Tahun 2011

426

1

LKPD Kabupaten Boolang Mongondow Selatan Tahun 2011

427

1

LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2011

428

1

LKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2011

429

1

LKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011

430

1

LKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011

21 3 9 6

22

Da ar HP

0

4 1 5

2

Pro insi Kalimantan Tengah

Pro insi Kalimantan Selatan

Pro insi Kalimantan Timur

Pro insi Sula esi tara

Buku II - Lampiran



o.

2

2

Entitas

Da ar HP Jm l

bjek Pemeriksaan

431

1

LKPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011

432

1

LKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2011

433

1

LKPD Kota Bitung Tahun 2011

434

1

LKPD Kota Kotamobagu Tahun 2011

435

1

LKPD Kota Tomohon Tahun 2011

1

LKPD Provinsi Sulaw esi Tengah Tahun 2011

437

1

LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2011

438

1

LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011

439

1

LKPD Kabupaten Buol Tahun 2011

440

1

LKPD Kabupaten Donggala Tahun 2011

441

1

LKPD Kabupaten Morow ali Tahun 2011

442

1

LKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2011

443

1

LKPD Kabupaten Poso Tahun 2011

444

1

LKPD Kabupaten Sigi Tahun 2011

445

1

LKPD Kabupaten Tojo Una- Una Tahun 2011

446

1

LKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2011

447

1

LKPD Kota Palu Tahun 2011

1

LKPD Provinsi Sulaw esi Selatan Tahun 2011

449

1

LKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2011

450

1

LKPD Kabupaten Barru Tahun 2011

451

1

LKPD Kabupaten Bone Tahun 2011

452

1

LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2011

453

1

LKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2011

454

1

LKPD Kabupaten Gow a Tahun 2011

455

1

LKPD Kabupaten J eneponto Tahun 2011

456

1

LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011

457

1

LKPD Kabupaten Luw u Tahun 2011

458

1

LKPD Kabupaten Luw u Timur Tahun 2011

459

1

LKPD Kabupaten Luw u Utara Tahun 2011

460

1

LKPD Kabupaten Maros Tahun 2011

461

1

LKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2011

462

1

LKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2011

463

1

LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011

464

1

LKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2011

465

1

LKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2011

466

1

LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011

467

1

LKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011

468

1

LKPD Kabupaten W ajo Tahun 2011

469

1

LKPD Kota Makassar Tahun 2011

470

1

LKPD Kota Palopo Tahun 2011

4 3 6

4 4 8

Pro insi Sula esi Tengah

Pro insi Sula esi Selatan

Buku II - Lampiran

65

IHPS I Tahun 2012

Badan Pemeriksa Keuangan H a l a m a n 1 3 - La m p ir a n 1 5

o. 2

Entitas 4 7 1

Pro insi Sula esi Tenggara

472

1

LKPD Kabupaten Bombana Tahun 2011

473

1

LKPD Kabupaten Buton Tahun 2011

474

1

LKPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2011

475

1

LKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2011

476

1

LKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011

477

1

LKPD Kabupaten Konaw e Tahun 2011

478

1

LKPD Kabupaten Konaw e Selatan Tahun 2011

479

1

LKPD Kabupaten Muna Tahun 2011

480

1

LKPD Kabupaten W akatobi Tahun 2011

481

1

LKPD Kota Bau- Bau Tahun 2011

482

1

LKPD Kota Kendari Tahun 2011

1

LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2011

484

1

LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2011

485

1

LKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011

486

1

LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2011

487

1

LKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011

488

1

LKPD Kabupaten Pohuw ato Tahun 2011

489

1

LKPD Kota Gorontalo Tahun 2011

1

LKPD Provinsi Sulaw esi Barat Tahun 2011

491

1

LKPD Kabupaten Majene Tahun 2011

492

1

LKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2011

493

1

LKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011

1

LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011

495

1

LKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010

496

1

LKPD Kabupaten Kepulauan Aru TA 2010

1

LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2011

498

1

LKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011

499

1

LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011

500

1

LKPD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2011

501

1

LKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2011

502

1

LKPD Kota Tidore Tahun 2011

1

LKPD Provinsi Papua Tahun 2011

504

1

LKPD Kabupaten Asmat Tahun 2011

505

1

506

1

LKPD Kabupaten J ayapura Tahun 2011

507

1

LKPD Kabupaten J ayaw ijaya Tahun 2011

508

1

LKPD Kabupaten Mappi Tahun 2011

509

1

LKPD Kabupaten Mimika Tahun 2011

510

1

LKPD Kabupaten Kepulauan Y apen Tahun 2011

Pro insi Gorontalo

0 4 9 4

4 9 7

2

66

bjek Pemeriksaan LKPD Provinsi Sulaw esi Tenggara Tahun 2011

0 Pro insi Sula esi Barat

3 1

Jm l 1

28 4 8 3

2

Da ar HP

0

Pro insi aluku

Pro insi aluku tara

Pro insi Papua

Buku II - Lampiran

KP Ka upaten iak um or Tahun 2011


IHPS I Tahun 2012 H a l a m a n 1 4 - La m p ir a n 1 5

o.

3 3

Entitas

Da ar HP Jm l

bjek Pemeriksaan

511

1

LKPD Kabupaten Paniai Tahun 2011

512

1

LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011

513

1

LKPD Kabupaten Punc ak J aya Tahun 2011

514

1

LKPD Kota J ayapura Tahun 2011

515

1

LKPD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010

516

1

LKPD Kabupaten W aropen Tahun 2010

1

LKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2011

518

1

LKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011

519

1

LKPD Kabupaten Sorong Tahun 2011

520

1

LKPD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2011

521

1

LKPD Kota Sorong Tahun 2011

5 1 7

Pro insi Papua Barat

0 I

aporan Keuangan B

dan Badan ainnya

1 522 Kementerian Agama

1

LK Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1432H/2011

2 523 Lembaga Penjamin Simpanan

1

LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2011

3 524 Bank Indonesia

1

LK Bank Indonesia Tahun 2011


1

LK L oan ADB 2575- INO Pada R ural I nf rastructure S up p ort T o T h e PNPM Mandiri P roj ect II Direktorat J enderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011

526

1

LK L oan ADB No. 2654- INO Pada Metropolitan Sanitation M anagement A nd H ealth P roj ect Direktorat J enderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011

1

LK PT J amsostek TB 2011

4 527 PT J amsostek 6 Jumlah Pemeriksaan Keuangan

2

Buku II - Lampiran

67


IHPS I Tahun 2012

i


i

DAFTAR TABEL

ii

DAFTAR GAMBAR

iii

DAFTAR LAMPIRAN

iv

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Kinerja

1

BAB 2

Resume Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2012

3

BAB 3

Program Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional

9

BAB 4

Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Pertahanan dan TNI

21

BAB 5

Pemeriksaan Kinerja Lainnya

27

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

35

LAM P IRAN

Buku III IHPS

IHPS I Tahun 2012


DAFTAR TABEL

ii

2.1.

Kelompok Temuan Pemeriksaan Kinerja

2.2.

Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Kinerja

2. .

Kelompok Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang undangan atas Pemeriksaan Kinerja

5.1.

Perkembangan Posisi Keuangan dan Hasil Usaha Perusahaan pada PT Pelindo I

5.2.

Perkembangan Posisi Keuangan dan Hasil Usaha Perusahaan pada PT Pelindo III

Buku III IHPS


IHPS I Tahun 2012

DAFTAR GAM BAR 1.1.

Hubungan input, proses, output, dan outc ome

Buku III IHPS

iii

IHPS I Tahun 2012


DAFTAR LAM P IRAN

iv

1.

a ar Kelompok Temuan menurut ntitas Pemeriksaan Kiner a

2.

a ar aporan Hasil Pemeriksaan HP Semester I Tahun 2012

Buku III IHPS


IHPS I Tahun 2012

1


P e m e r ik s a a n Kin e r j a

Pengertian Pemeriksaan Kinerja Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J aw ab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) memiliki kew enangan antara lain untuk melakukan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek e ekti itas. BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada pengelolaan kegiatan entitas yang diperiksa sehingga PK dapat mem erikan rekomendasi yang erguna untuk meningkatkan kiner a entitas. alam melakukan pemeriksaan kiner a selain menilai aspek ekonomi efisiensi dan e ekti itas pemeriksa uga mengu i kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan serta pengendalian intern.

Tu j u a n d a n Ko n s e p P e m e r ik s a a n Kin e r j a Tu uan dari pemeriksaan kiner a adalah menilai aspek ekonomi efisiensi dan atau e ekti itas. Tu uan pemeriksaan yang menilai hasil dan e ekti itas suatu program kegiatan adalah untuk mengukur se auh mana suatu program kegiatan men apai tu uannya. dapun tu uan pemeriksaan yang menilai ekonomi dan efisiensi yaitu erkaitan dengan apakah suatu entitas telah menggunakan sum er dayanya dengan ara yang paling produkti dan hemat di dalam men apai tu uan program kegiatan. Kedua tujuan pemeriksaan ini dapat berhubungan satu sama lain dan dapat dilaksanakan se ara ersamaan dalam suatu pemeriksaan kiner a. spek

dalam pemeriksaan kiner a adalah se agai erikut.

•

Ek o n o m i berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan iaya aktu tempat kualitas dan kuantitas yang enar. konomi erarti meminimalkan iaya perolehan input untuk digunakan dalam proses dengan tetap men aga kualitas se alan dengan prinsip dan praktik administrasi yang sehat dan kebijakan manajemen. Penekanan untuk aspek ekonomi berhubungan dengan perolehan barang atau jasa sebelum digunakan untuk proses.

•

Efisiensi merupakan hu ungan yang optimal antara input dan output. Suatu entitas dikatakan efisien apa ila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanf aatkan input minimal. Buku III IHPS

IHPS I Tahun 2012

•


Efekti itas pada dasarnya adalah pen apaian tu uan. ekti itas erkaitan dengan hu ungan antara output dengan tu uan atau sasaran yang akan di apai out ome . ekti erarti output yang dihasilkan telah memenuhi tu uan yang telah ditetapkan.

Pada prinsipnya konsep yang men adi dasar pemeriksaan kiner a erkaitan erat dengan konsep input output proses dan out ome. Keempat konsep terse ut didefinisikan se agai erikut. •

Input merupakan sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia ( SDM) , peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output.

•

P r o s e s adalah kegiatan- kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output.

•

utput adalah arang arang yang diproduksi asa yang diserahkan di erikan atau hasil- hasil lain dari proses atas input.

•

ut ome adalah tu uan atau sasaran yang akan di apai melalui output. Gambar 1.1. Hubungan input proses output dan out ome

anfaat Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan kiner a dilakukan se ara o ekti dan sistematik terhadap er agai ma am ukti untuk dapat melakukan penilaian se ara independen atas kiner a entitas atau program kegiatan yang diperiksa. Pemeriksaan kiner a dapat menggunakan er agai metodologi er agai tingkat analisis penelitian atau e aluasi dan pada akhirnya akan menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi.

2

Untuk menuju Indonesia ke arah yang lebih baik, perlu dilakukan banyak pembenahan terutama dalam hal perbaikan kinerja pemerintah. Pemeriksaan kinerja merupakan salah satu ara untuk meningkatkan kiner a pemerintah terutama dalam memper aiki kualitas pelayanan publik yang menjadi tuntutan masyarakat.

Buku III IHPS


IHPS I Tahun 2012

3

BAB 2 Resume Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2012 Dalam Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 14 objek pemeriksaan, terdiri atas 9 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 1 o ek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah o ek pemeriksaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) , dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) . Hasil pemeriksaan terse ut dapat dikelompokkan dalam tiga tema se agai erikut Program Penerbitan Nomor Induk Kependudukan ( NIK) Nasional dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk lektronik KTP lektronik er asis IK asional Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Pertahanan ( Kemhan) dan Tentara asional Indonesia T I dan Pemeriksaan kiner a lainnya yang terdiri dari o ek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah objek pemeriksaan BUMN, dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD. Hasil pemeriksaan kinerja dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan ( LHP) dan dinyatakan dalam se umlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan dan di edakan dalam tiga kategori yaitu ketidakekonomisan ketidakefisienan dan ketidake ekti an kelemahan sistem pengendalian intern SPI dan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengaki atkan kerugian negara daerah perusahaan potensi kerugian negara daerah perusahaan kekurangan penerimaan dan penyimpangan administrasi. Setiap permasalahan merupakan agian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester IHPS ini dise ut dengan istilah “ k a s u s ” . amun istilah kasus di sini tidak selalu erimplikasi hukum atau erdampak finansial.

Ketidakekonomisan ketidakefisienan dan ketidakefektifan Hasil pemeriksaan kinerja Semester I Tahun 2012 menunjukkan adanya 80 kasus senilai p12 . uta yang terdiri atas 12 kasus ketidakekonomisan senilai p .0 1 8 uta 2 kasus ketidakefisienan senilai p2 . 2 uta dan kasus ketidake ekti an senilai p1 . 1 2 uta ampiran 1 . umlah kasus dan nilai rupiah tiap tiap kelompok temuan disa ikan dalam Ta el 2.1.

Buku III IHPS

IHPS I Tahun 2012

Badan Pemeriksa Keuangan Ta b e l 2 . 1 . Ke l o m p o k Te m u a n P e m e r ik s a a n Kin e r j a

N o


Jumlah Ka s u s

ilai juta Rp

Ketidakek n misan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan 1

Ketidakekonomisan

2

Ketidakefisienan

12

.0 1 8

2

2 .

Ketidake ekti an

2

1 . 1 2 Jumlah

80

12 .

Hasil pemeriksaan kinerja pada IHPS I Tahun 2012, adalah sebagai berikut. Program Pener itan IK asional dan Penerapan KTP lektronik er asis IK asional Tahun 2011 elum e ekti yaitu masih adanya kelemahan yang mempengaruhi e ekti itas dalam peren anaan pelaksanaan serta monitoring dan e aluasi dalam Program Pener itan IK asional dan Penerapan KTP lektronik er asis IK asional dan pelaksanaan pengadaan KTP lektronik belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, di antaranya yaitu harga perkiraan sendiri ( HPS) yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen ( PPK) bukan berdasarkan data harga pasar setempat yang diperoleh dari hasil sur ei men elang dilaksanakannya pengadaan dan usulan HPS tersebut mengindikasikan hanya bersif at f ormalitas. Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Pertahanan ( Kemhan) dan TNI TA 2008 200 dan 2010 elum sepenuhnya efisien dan e ekti dalam mendukung ter apainya tata kelola pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang le ih aik transparan dan akunta el dalam mendukung pelaksanaan kegiatan se ara tepat w aktu dan tepat sasaran. Dalam hal ini, masih ditemukan kelemahan sistem pada tahap peren anaan pelaksanaan dan pertanggung a a an keuangan Kemhan dan TNI. Pemeriksaan Kiner a ainnya yaitu Kegiatan jasa pelayanan barang pada PT Pelindo I Cabang Pelabuhan Belaw an dan Belawan International Container Terminal ( BICT) di Medan, serta PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak di Surabaya Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 elum sepenuhnya e ekti efisien dan ekonomis yaitu se agai erikut. Kelemahan yang mempengaruhi e ekti itas dalam kegiatan asa pelayanan barang, di antaranya pada PT Pelindo I, pengelolaan jasa penumpukan di lapangan penumpukan I T elum optimal yaitu adanya peti kemas yang telah berada di lapangan penumpukan lebih dari 10 hari (longsta ) dan belum dibayar oleh pihak pemilik barang.

4

Kelemahan yang mempengaruhi efisiensi dalam pengelolaan asa pelayanan barang, di antaranya pada PT Pelindo III, w aktu kerja tenaga kerja bongkar muat TK tidak sesuai standar dan umlah am istirahat mele ihi ketentuan. Buku III IHPS


IHPS I Tahun 2012

Kelemahan- kelemahan yang mempengaruhi keekonomisan dalam pengelolaan jasa pelayanan barang, di antaranya pada PT Pelindo I, pengadaan arbour Mobile Crane ( HMC) untuk pengembangan bisnis di Batu Ampar tidak didukung dengan peren anaan yang memadai dan pengoperasian H oleh pihak ketiga mengaki atkan pem orosan senilai p . uta dan S . ri u serta PT Pelindo III pem erian premi TK tidak didasarkan pada standar produkti itas ongkar muat dan pem ayaran HIK tidak disesuaikan dengan jumlah penggunaan TKBM mengakibatkan pemborosan senilai p1. 0 uta. Kegiatan peren anaan pemeliharaan pesa at Her ules 1 0 T 2010 dan Semester I TA 2011 pada TNI AU di J akarta, Bandung, dan Malang belum sepenuhnya e ekti dalam mendukung pemenuhan ke utuhan suku adang dan pen apaian sasaran kesiapan pesa at. adan asional Penanggulangan en ana P dan adan Penanggulangan en ana aerah P pro insi dan ka upaten kota telah erupaya dalam melakukan kegiatan kesiapsiagaan menghadapi en ana. amun masih terdapat masalah masalah yang mengham at ter apainya e ekti itas pengelolaan kegiatan kesiapsiagaan menghadapi en ana di antaranya elum semua kegiatan kesiapsiagaan didukung Standard perating rocedure S P anggaran elum memadai ren ana penanggulangan en ana ren ana kontin ensi sistem peringatan dini kegiatan geladi dan simulasi peta alur dan lokasi e akuasi elum memadai serta pengelolaan peralatan dan logistik elum sesuai standar yang ada. Penyelenggaraan kesehatan ha i Tahun 1 2 H 2011 di tanah air dan ra Saudi menunjukkan adanya permasalahanpermasalahan antara lain sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ha i elum dikelola se ara optimal penatausahaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan ( Perbekkes) haji di alai Pengo atan Ha i Indonesia PHI ekah tidak terti . Selain itu terdapat persediaan o at dan Per ekkes yang mendekati kedalu arsa dan terdapat pem orosan atas penghapusan pemusnahan o at kedalu arsa di ra Saudi serta hasil pengadaan mobil ambulance sebanyak tujuh unit dan coaster sebanyak dua unit T 2011 tidak diman aatkan pada penyelenggaraan ha i Tahun 1 2 H. Kegiatan monitoring kinerja perkapalan dan kegiatan pengadaan kapal dan jasa pengelolaan kapal TA 2010 dan Semester I TA 2011 pada bidang perkapalan PT Pertamina Persero elum sepenuhnya e ekti dalam mengukur dan melaporkan kinerja bidang perkapalan. Kegiatan pengadaan kapal dan jasa pengelolaan kapal uga masih elum sepenuhnya e ekti dalam menyediakan kapal aru untuk kepentingan operasional dan mendorong peningkatan kiner a kapal kapal milik Pertamina. Kinerja atas Bank Pembangunan Daerah ( BPD) Maluku ( Persero) Tahun 2010 dan 2011 menunjukkan bahw a Bank Maluku belum memiliki prosedur yang mengatur penatausahaan penerimaan negara, serta penggunaan rekening titipan dan pem lokiran dana dari pen airan surat perintah pen airan dana ( SP2D) sebagai f asilitas pengelolaan keuangan daerah menimbulkan risiko Buku III IHPS

5

IHPS I Tahun 2012


operasional bank dan terdapat pembukuan pendapatan operasional lainnya yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu mekanisme erifikasi oleh ank aluku terhadap surat setoran pa ak SSP atas pen airan SP2 yang diter itkan oleh pemerintah daerah kurang memadai serta penya ian rekening titipan setoran pajak belum didukung dengan sistem inf ormasi yang memadai. Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) Tobelo Kabupaten Halmahera tara elum e ekti dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan f armasi Tahun 2011, terutama karena terdapat kelemahan- kelemahan dalam aspek peren anaan pelaksanaan serta monitoring dan e aluasi.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Selain hal tersebut, hasil pemeriksaan kinerja mengungkapkan adanya 104 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas kelompok temuan yaitu kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 59 kasus kelemahan struktur pengendalian intern ampiran 1 . umlah kasus tiap tiap kelompok temuan disa ikan dalam Tabel 2.2. Tabel 2.2. Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Kinerja N o


1


2

Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelemahan Struktur Pengendalian Intern Jumlah

Jumlah Ka s u s

59 10

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang undangan

6

Pemeriksaan kiner a uga mengungkapkan adanya 2 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan senilai p8 . 2 uta yang terdiri atas kasus indikasi kerugian negara daerah perusahaan senilai p . 10 uta kasus potensi kerugian negara daerah perusahaan senilai p2 . 0 2 uta 2 kasus kekurangan penerimaan senilai p20. 1 uta dan 1 kasus penyimpangan administrasi ampiran 1 . umlah kasus tiap tiap kelompok temuan disa ikan dalam Ta el 2. .

Buku III IHPS


IHPS I Tahun 2012

Tabel 2. . Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang undangan atas P e m e r ik s a a n Kin e r j a N o


Jumlah Ka s u s

ilai juta Rp


Indikasi Kerugian egara

aerah Perusahaan

5

2


aerah Perusahaan

4

2 .

02

2

20.

1

Kekurangan Penerimaan 4

Administrasi

. 10

1 Jumlah

2 7

8 .

2

tas temuan temuan terse ut telah ditindaklan uti dengan penyetoran ke kas negara daerah senilai p . 02 0 uta untuk indikasi kerugian negara daerah perusahaan dan senilai p1 . 8 1 uta untuk potensi kerugian negara daerah perusahaan. Penyetoran atas kasus indikasi kerugian negara daerah perusahaan mele ihi nilai temuan yaitu senilai p1.0 1 uta. Kele ihan penyetoran ini ter adi pada kegiatan penyiapan instruktur dan petugas pendampingan teknis, serta kegiatan pendampingan teknis pada ka upaten kota ke amatan dengan nilai temuan p2 .0 uta dan telah disetorkan ke kas negara daerah senilai p2 .1 10 uta.

Buku III IHPS

7

8

IHPS I Tahun 2012

Buku III IHPS



IHPS I Tahun 2012

9

BAB 3 P r o g r a m P e n e r b it a n N IK N a s io n a l d a n P e n e r a p a n KTP El e k t r o n ik Be r b a s is N IK N a s io n a l

3.1

Program Penerbitan Nomor Induk Kependudukan ( NIK) Nasional dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( KTP Elektronik) Berbasis NIK Nasional merupakan implementasi dari amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3.2

Uraian singkat Program Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional yang dilakukan oleh pemerintah dhi. Direktorat J enderal Kependudukan dan Penc atatan Sipil Kementerian Dalam Negeri ( Ditjen Dukc apil Kemendagri) , adalah sebagai berikut.

P ro g ra m

P e n e r b it a n N IK N a s io n a l

3.3

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 101 Huruf a mengamanatkan bahw a pemerintah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lama lima tahun se ak di erlakukannya undang- undang tersebut, sehingga pemerintah berkew ajiban untuk mener itkan IK agi setiap penduduk paling lam at Tahun 2011. ntuk mew ujudkan amanat tersebut, Kemendagri melalui Ditjen Dukc apil melakukan kegiatan pemutakhiran dan konsolidasi database kependudukan di seluruh Indonesia.

3.4

Kegiatan pemutakhiran dan konsolidasi database kependudukan tersebut terdiri atas kegiatan pemutakhiran dan konsolidasi data ase sampai di tingkat ka upaten kota konsolidasi data ase kependudukan tingkat nasional di pusat dan penc etakan blangko surat penerbitan NIK pada kabupaten/kota.

3.5

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) untuk kegiatan penerbitan NIK Nasional pada Ditjen Dukc apil dari Tahun 2003 s.d. Tahun 2010 adalah senilai Rp637.965, 23 juta, dengan rinc ian kegiatan sebagai berikut: pembangunan D ata C enter ( DC) , aplikasi, D ata R ecovery C enter ( DRC) , dan peralatan pendukung Tahun 2003 s.d. 2009 senilai Rp200.829, 12 juta; peralatan utama dan pendukung Sistem Inf ormasi Administrasi Kependudukan ( SIAK) yang dikirim ke daerah Tahun 2006 s.d. 2010 senilai Rp155.222, 15 juta; dana dekonsentrasi dalam rangka pembangunan database kependudukan Tahun 2010 senilai Rp270.574, 96 juta; dan pengadaan Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan ( SP NIK) per keluarga Tahun 2010 senilai Rp11.339, 00 juta.

3.6

Adapun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Tahun 2010 yang terkait langsung dengan Program Penerbitan NIK Nasional pada 6

Buku III IHPS

IHPS I Tahun 2012


pro insi dan 12 ka upaten kota yang diu i petik hanya Pro insi a a Tengah yang menganggarkan bantuan keuangan senilai Rp4.367, 25 juta. 3.7

Target Tahun 2010 adalah pemutakhiran pada database kependudukan pada 497 kabupaten/kota dan pendistribusian SP NIK kepada penduduk di 330 kabupaten/kota, sedangkan untuk 167 kabupaten/kota lainnya dilaksanakan pada Tahun 2011.

P e n e r a p a n KTP El e k t r o n ik Be r b a s is N IK N a s io n a l 3.8

3.9

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 ayat 3 mew ajibkan kepada pemerintah bahw a dalam KTP harus disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan. Untuk mew ujudkan amanat tersebut, pemerintah merenc anakan Program Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional bagi 172 juta penduduk w ajib KTP pada Tahun 2011 dan Instansi yang diperiksa 2012. Direktorat J enderal Kependudukan dan Penc atatan Sipil Kementerian Sistem KTP Elektronik Tahun Dalam Negeri ( Ditjen Dukc apil 2011 akan meliputi Kemendagri) ; Pusat Data Ditjen Dukc apil, DRC, 2.348 kec amatan dan 197 kabupaten/kota, dan pada Tahun 2012 di 3.886 kec amatan dan 300 kabupaten/kota. P e m e r ik s a a n BP K

3.10

Pada Semester I Tahun 2012, BPK menyelesaikan Pemeriksaan Kinerja atas Program Penerbitan NIK Nasional Tahun 2010 dan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional Tahun 2011 pada Kemendagri dan 7 pemerintah provinsi, serta 12 pemerintah kabupaten/kota. Tu j u a n P e m e r ik s a a n

3.11

1 0

Pemeriksaan kinerja atas Program Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP Elektronik berbasis NIK Nasional bertujuan menilai e ekti itas Program

Buku III IHPS

Pemerintah Provinsi DKI J akarta; Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang; Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Pringsew u; Pemerintah Provinsi J aw a Barat, Kota Depok, dan Kabupaten Cirebon; Pemerintah Provinsi J aw a Tengah, Kota Surakarta, dan Kabupaten Batang; Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung; dan Pemerintah Provinsi Sulaw esi Utara, Kota Manado, dan Kabupaten Minahasa.


IHPS I Tahun 2012

Pener itan IK asional dan e ekti itas Penerapan KTP lektronik er asis NIK Nasional, serta kepatuhan pengadaan KTP Elektronik. Sa s a r a n P e m e r ik s a a n 3.12

Sasaran pemeriksaan untuk Program Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP lektronik er asis IK asional meliputi kegiatan peren anaan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi ( monev) termasuk di antaranya • mekanisme pemutakhiran dan konsolidasi database kependudukan dalam rangka penerbitan NIK nasional; dan • pengadaan penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional. M e t o d o l o g i P e m e r ik s a a n

3.13

Pemeriksaan ini menggunakan pendekatan proses untuk memperoleh pemahaman proses dan memudahkan mengidentifikasikan titik kritis serta menggunakan kriteria pengelolaan yang baik ( model of good management) untuk menilai e ekti itas. Teknik pemeriksaan yang dilakukan adalah a an ara re iu dokumen analisis prosedur analisis hasil analisis kualitati o ser asi lapangan dan u i petik. H a s il P e m e r ik s a a n

3.14

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahw a • Program Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP Elektronik Berbasis IK asional Tahun 2011 elum e ekti dan • pelaksanaan pengadaan KTP Elektronik belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

3.15

Hal tersebut terlihat karena masih ditemukannya permasalahanpermasalahan yang mempengaruhi e ekti itas dalam Program Pener itan NIK Nasional dan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional, serta ketidakpatuhan dalam pelaksanaan pengadaan KTP lektronik.

3.16

Permasalahan permasalahan terse ut terdiri atas 1 kasus ketidake ekti an senilai p .0 0 uta kasus ketidakekonomisan senilai p 0 8 uta 2 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi e ekti itas dan 12 kasus ketidakpatuhan yang mengaki atkan indikasi kerugian negara sebanyak 5 kasus senilai Rp36.410, 49 juta, potensi kerugian negara sebanyak 3 kasus senilai Rp28.906, 16 juta, penyimpangan administrasi sebanyak 4 kasus. Permasalahan- permasalahan tersebut di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut.

Buku III IHPS

1 1

IHPS I Tahun 2012

P ro g ra m 3.17


P e n e r b it a n N IK N a s io n a l

Hasil pemeriksaan atas Program Penerbitan NIK Nasional menunjukkan adanya kelemahan yang mempengaruhi e ekti itas dalam peren anaan pelaksanaan dan mone yaitu kasus ketidake ekti an kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi e ekti itas dan 1 kasus ketidakpatuhan yang mengaki atkan penyimpangan administrasi. P e re n c a n a a n

3.18

Hasil pemeriksaan atas perenc anaan Program Penerbitan NIK Nasional menunjukkan adanya 3 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi e ekti itas yaitu peren anaan Program Pener itan IK Nasional belum memadai, di antaranya struktur organisasi dan tata kerja ( SOTK) Program Penerbitan NIK Nasional belum memadai atau tumpang tindih standard operating procedure ( SOP) Pemutakhiran dan Konsolidasi ata ase Kependudukan tidak lengkap dan S P Kegiatan Pener itan SP IK asional tidak disusun.

3.19

Hal tersebut mengakibatkan di antaranya tujuan kegiatan Penerbitan NIK asional tidak ter apai yang ter adi di antaranya karena enteri alam egeri dan ir en uk apil elum optimal dalam menyusun regulasi dan kebijakan terkait administrasi kependudukan.

3.20

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri, di antaranya agar • menyempurnakan dan mengintegrasikan SOTK Program Penerbitan NIK dalam struktur organisasi Kemendagri; dan • memerintahkan Dirjen Dukc apil, di antaranya untuk menyusun dan menetapkan SOP Penerbitan NIK Nasional, serta proses konsolidasi data ase kependudukan tingkat nasional dan di daerah yang di adikan ac uan untuk melakukan pembersihan atas data ganda dan anomali. P e la k s a n a a n

3.21

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Program Penerbitan NIK Nasional menun ukkan adanya kasus ketidake ekti an kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi e ekti itas dan 1 kasus ketidakpatuhan yang mengaki atkan penyimpangan administrasi. Kelemahan tersebut di antaranya sebagai berikut. • Kegiatan pemutakhiran dan konsolidasi database kependudukan dalam rangka Penerbitan NIK Nasional di 12 pemerintah kabupaten/ kota pada 6 pemerintah provinsi yang menjadi sampel pemeriksaan elum memadai di antaranya pen o okan dan penelitian ormulir pemutakhiran dan ormulir per keluarga tidak didukung dasar dokumen resmi dipersamakan aliditasnya seperti KTP kartu keluarga KK akta surat kelahiran surat pindah dan akta surat kematian.

1 2

Buku III IHPS


IHPS I Tahun 2012

Hal tersebut mengakibatkan di antaranya hasil kegiatan pemutakhiran dan konsolidasi data ase kependudukan tidak akurat dan elum menggambarkan kondisi terkini, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut tidak ter apai. Hal tersebut terjadi di antaranya karena Ditjen Dukc apil belum membuat S P tentang konsolidasi data ase kependudukan tingkat nasional serta mekanisme pembersihan data ganda dan data anomali. • Sumber daya manusia pengelola SIAK belum sesuai standar kebutuhan jumlah dan standar kompetensi yang ditetapkan. Hal tersebut mengakibatkan di antaranya pengelolaan pelayanan data kependudukan kurang optimal karena penetapan umlah operator SI K di tiap tiap tenaga pengelola data ase kependudukan TP K tidak sesuai dengan e an ker a dan tidak ada aminan ah a personel yang diangkat memiliki kemampuan sebagai pengelola SIAK. Hal tersebut terjadi di antaranya karena Ditjen Dukc apil menetapkan administrator data ase maupun operator tidak erdasarkan standar kualifikasi yang telah ditetapkan dan tidak mempunyai analisis rasio antara umlah operator dan umlah ADB terhadap jumlah penduduk di suatu TPDK agar pelayanan dapat er alan dengan optimal. • Pengelolaan sarana dan prasarana SIAK dalam rangka konsolidasi database kependudukan Tahun 2010 pada Ditjen Dukc apil belum memadai di antaranya peralatan di tidak diman aatkan dan tidak dapat dipergunakan. Peralatan SIAK yang dialokasikan ke daerah kurang diterima rusak tidak diketahui ke eradaannya dan tidak diman aatkan serta tidak terselenggaranya konsolidasi data ase kependudukan se ara online antara kabupaten ke provinsi serta provinsi ke pusat. Hal tersebut mengakibatkan tidak optimalnya penggunaan h ardw are yang ada dalam rangka pelaksanaan konsolidasi dan pemutakhiran database kependudukan sec ara nasional untuk menuju NIK tunggal Nasional; tidak ter aminnya keamanan peralatan SI K pada pro insi ka upaten kota dan potensi terjadinya kerusakan atau kehilangan, serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan sarana dan prasarana SIAK; dan tidak terpeliharanya sarana dan prasarana utama dan pendukung SI K karena pro insi maupun ka upaten kota tidak isa menga ukan

Buku III IHPS

1 3

IHPS I Tahun 2012


anggaran untuk pemeliharaan atas barang- barang tersebut akibat elum ter atat se agai aset pada tiap tiap pro insi serta ka upaten kota. Hal tersebut terjadi di antaranya karena kurangnya koordinasi antara Ditjen Dukc apil dan pemerintah daerah dalam pengamanan/pengelolaan barang SIAK. 3.22

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri, di antaranya agar • memerintahkan Dirjen Dukc apil di antaranya untuk menetapkan tata c ara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan, dan pengaw asan database kependudukan; dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pengamanan/pengelolaan barang SIAK.

daerah

dalam

• meminta kepada para upati alikota untuk memerintahkan Kepala Dinas Dukc apil di antaranya untuk mengangkat tenaga operator dan administrator SI K sesuai kualifikasi. M o n it o r in g d a n Eva l u a s i 3.23

Hasil pemeriksaan atas monev Program Penerbitan NIK Nasional menun ukkan adanya 1 kasus ketidake ekti an yaitu mone Program Penerbitan NIK Nasional belum memadai, di antaranya • dari tim mone pada tingkat pusat hanya 1 tim mone yang menyampaikan laporan mone serta dari u i petik terhadap pro insi dan 12 ka upaten kota diketahui ah a tidak seluruh pro insi ka upaten kota menyampaikan laporan monev sec ara berjenjang dan periodik; • Ditjen Dukc apil belum menetapkan prosedur pemanf aatan laporan monev dan provinsi/kabupaten/kota belum menetapkan prosedur monev sec ara f ormal; dan • laporan hasil kegiatan monev pada Program Penerbitan NIK Nasional elum ditindaklan uti.

1 4

3.24

Hal terse ut mengaki atkan di antaranya it en uk apil tidak dapat memonitor penc apaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan termasuk masalah- masalah yang menghambat penc apaian sasaran dan target kinerja sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

3.25

Hal terse ut ter adi di antaranya karena tim mone pada tingkat pusat dan provinsi/kabupaten/kota belum menjalankan tugas dan kew ajibannya sec ara optimal dalam melaksanakan mone atas pener itan IK asional di tingkat pusat dan provinsi/kabupaten/kota.

Buku III IHPS


3.26

IHPS I Tahun 2012

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri di antaranya agar menginstruksikan Dirjen Dukc apil untuk melakukan evaluasi atas kiner a tim mone pada tingkat pusat dan pro insi ka upaten kota sehingga menjamin terlaksananya kegiatan monev atas program penerbitan NIK asional se ara e ekti .

P e n e r a p a n KTP El e k t r o n ik Be r b a s is N IK N a s io n a l 3.27

Hasil pemeriksaan atas Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional menun ukkan adanya kelemahan yang mempengaruhi e ekti itas dalam perenc anaan, pelaksanaan, dan monev, yaitu kasus ketidake ekti an 1 kasus ketidakekonomisan senilai p1 1 uta dan 12 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi e ekti itas. P e re n c a n a a n

3.28

Hasil pemeriksaan atas perenc anaan Penerapan KTP Elektronik Berbasis IK asional menun ukkan adanya 1 kasus ketidake ekti an dan kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi e ekti itas yaitu perenc anaan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional belum memadai, di antaranya • kerangka ac uan kerja ( KAK) kegiatan penerapan KTP Elektronik belum memuat hal hal penting yang di utuhkan dalam pelaksanaan kegiatan • renc ana pemanf aatan database SIAK sebagai dasar penerapan KTP lektronik tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. KTP lektronik yang akan di etak kemungkinan tidak sesuai dengan kuota per ke amatan karena KTP Elektronik yang dic etak sesuai dengan data urut yang dikirimkan ke data center. Database SIAK yang di- install ke dalam server KTP Elektronik masih memuat sebanyak 9.813.102 data ganda dan data anomali; dan • belum tersedia regulasi/kebijakan yang mengatur mengenai pengelolaan database KTP Elektronik yang terpadu di kabupaten/kota dan pusat, yang meliputi aminan pemeliharaan kerahasiaan dan keamanan data ase kependudukan dari kerusakan, kehilangan, dan penggunaan data oleh pihak yang tidak erhak.

3.29

Hal tersebut mengakibatkan di antaranya pelaksanaan pekerjaan Penerapan KTP lektronik untuk T 2011 tidak dapat selesai tepat aktu yang ter adi di antaranya karena Ditjen Dukc apil dan pemerintah provinsi/kabupaten/ kota kurang berkoordinasi dalam melaksanakan persiapan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional.

3.30

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri di antaranya agar memerintahkan Dirjen Dukc apil meningkatkan koordinasi dengan gu ernur upati alikota dalam persiapan Penerapan KTP lektronik Berbasis NIK Nasional. Buku III IHPS

1 5

IHPS I Tahun 2012


P e la k s a n a a n 3.31

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik Berbasis IK asional menun ukkan adanya kasus ketidake ekti an 1 kasus ketidakekonomisan senilai p1 1 uta dan 8 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi e ekti itas di antaranya se agai berikut. • Penyediaan jaringan komunikasi data ( J arkomdat) Tahun 2011 belum dilaksanakan dengan optimal sehingga mengaki atkan terham atnya penerimaan hasil perekaman dari e erapa titik pelayanan ke . Hal terse ut ter adi di antaranya karena pihak konsorsium tidak optimal dalam memberikan layanan J arkomdat guna mendukung kelanc aran perekaman data penduduk di setiap titik pelayanan. • Kegiatan pelayanan erifikasi data dan perekaman pas oto tanda tangan sidik jari, dan iris mata penduduk di tempat pelayanan KTP Elektronik belum memadai, sehingga mengakibatkan di antaranya pelaksanaan perekaman KTP lektronik di ke amatan kelurahan elum e ekti . Hal tersebut terjadi di antaranya karena SOP yang ditetapkan oleh Ditjen Dukc apil belum memadai sehingga menimbulkan terjadinya perbedaan perlakukan di tingkat unit pelayanan. • Mekanisme pendistribusian KTP Elektronik kepada penduduk belum memadai, sehingga mengakibatkan di antaranya kegiatan pendistribusian KTP Elektronik kepada penduduk Tahun 2011 terlambat. Hal tersebut terjadi di antaranya karena SOP Pendistribusian KTP Elektronik tidak men elaskan se ara rin i terkait otorisasi dan angka aktu pendistribusian KTP Elektronik. • Peker aan personalisasi tidak men apai target yang ditetapkan dalam kontrak. Target yang telah ditetapkan dalam kontrak Tahun 2011 adalah sebanyak 67.015.400 KTP Elektronik diterbitkan dan didistribusikan ke kec amatan, namun sampai dengan 31 Desember 2011 terealisasi sebanyak 1.453.757 KTP Elektronik atau 2, 17% yang sudah selesai dipersonalisasi dan sebanyak 48.404 KTP Elektronik atau 0, 07% yang sudah dikirimkan ke ke amatan sehingga konsorsium tidak dapat memenuhi umlah penc apaian KTP Elektronik Tahun 2011 yang telah ditetapkan dalam kontrak. Hal tersebut terjadi di antaranya karena Konsorsium Perc etakan Negara Republik Indonesia ( PNRI) kurang berupaya dalam pemenuhan jumlah penerbitan KTP Elektronik Tahun 2011 yang ditetapkan dalam kontrak.

3.32

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memerintahkan Dirjen Dukc apil di antaranya agar • menginstruksikan pejabat pembuat komitmen ( PPK) untuk memberikan teguran sec ara tertulis kepada konsorsium di antaranya agar sec ara

1 6

Buku III IHPS


IHPS I Tahun 2012

proakti menyelesaikan permasalahan perangkat dan masalah yang terkait dengan pekerjaan J arkomdat yang ada di pusat dan daerah; • menetapkan ketentuan yang seragam dan baku terkait perbaikan data penduduk pada saat perekaman; dan • menyempurnakan SOP Pendistribusian KTP Elektronik dan memerintahkan PPK mengevaluasi dan mengambil langkahlangkah penyelesaian atas terhambatnya pendistribusian KTP Elektronik Tahun 2012. M o n it o r in g d a n Eva l u a s i 3.33

Hasil pemeriksaan atas monev Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK asional menun ukkan adanya 1 kasus ketidake ekti an dan 1 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi e ekti itas yaitu monev Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional belum memadai, di antaranya sebagai berikut. •

ekanisme mone di tingkat pusat elum memadai yaitu elum ada prosedur mone tertulis dan pelaksanaan mone yang tumpang tindih.

• Hasil kegiatan mone atas Penerapan KTP lektronik elum ditindaklan uti. •

ekanisme mone di tingkat pro insi ka upaten kota elum memadai yaitu elum ada prosedur ker a mone tertulis pro insi tidak melaksanakan kegiatan monev, dan dari 4 provinsi yang melaksanakan kegiatan monev hanya 1 provinsi yang menyusun dan menyampaikan laporan monev ke gubernur maupun ke Ditjen Dukc apil sec ara resmi.

3.34

Hal tersebut mengakibatkan di antaranya inf ormasi yang dihasilkan dari kegiatan mone tidak terintegrasi dan kurang erman aat untuk pengam ilan keputusan yang terjadi di antaranya karena Ditjen Dukc apil belum men alankan tugas dan ke a i annya se ara optimal dalam menyusun dan menetapkan S P mengenai mone Penerapan KTP lektronik untuk tingkat pusat dan provinsi/kabupaten/kota.

3.35

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri di antaranya agar menginstruksikan Dirjen Dukc apil untuk menyusun/menyempurnakan SOP yang lebih rinc i mengenai bentuk dan tata c ara pemantauan sec ara berjenjang atas kegiatan monev terkait Penerapan KTP Elektronik pada tingkat pusat dan pro insi ka upaten kota.

Ke p a t u h a n Ko n t r a k KTP El e k t r o n ik 3.36

Hasil pemeriksaan atas kepatuhan kontrak KTP Elektronik menunjukkan adanya 11 kasus ketidakpatuhan yang mengaki atkan indikasi kerugian negara sebanyak 5 kasus senilai Rp36.410, 49 juta, potensi kerugian negara sebanyak 3 kasus senilai Rp28.906, 16 juta, penyimpangan administrasi Buku III IHPS

1 7

IHPS I Tahun 2012


se anyak kasus. Selain kasus ketidakpatuhan terse ut terdapat kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi e ekti itas 2 kasus ketidake ekti an dan 2 kasus ketidakekonomisan senilai p 1 1 uta. 3.37

Hasil pemeriksaan atas kepatuhan kontrak KTP Elektronik menunjukkan adanya indikasi kerugian negara sebanyak 5 kasus senilai Rp36.410, 49 juta, di antaranya sebagai berikut. • Kelebihan pembayaran pekerjaan J arkomdat Tahun 2011 senilai Rp4.303, 20 juta. • Kelebihan pembayaran kegiatan penyiapan instruktur dan petugas pendampingan teknis, serta kegiatan pendampingan teknis pada kabupaten/kota/kec amatan senilai Rp25.043, 53 juta ( Rp1.529, 23 juta+ Rp23.514, 30 juta) . • Kekurangan pekerjaan pengadaan blangko KTP Elektronik senilai Rp5.259, 86 juta. •

3.38

aminan sanggahan yang tidak isa di airkan dari ank untuk disetor ke kas negara senilai Rp100, 00 juta.

Hasil pemeriksaan atas kepatuhan kontrak KTP Elektronik menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 3 kasus senilai Rp28.906, 16 juta, yaitu sebagai berikut. • Pekerjaan J arkomdat Tahun 2012 berpotensi merugikan negara senilai Rp14.365, 40 juta. • Pengadaan perating S stem ( OS) W indow s X P pada 300 kabupaten/ kota Tahun 2012 berpotensi merugikan negara senilai Rp885, 00 juta. • Kekurangan pekerjaan utomated ingerprint Identi cation S stem ( IS) ingerprint ecord icenses dan kesalahan penetapan bobot penilaian pada pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak yang dialokasikan ke kabupaten/kota/kec amatan berpotensi merugikan negara senilai Rp13.655, 76 juta ( Rp70, 62 juta+ Rp13.585, 14 juta) .

3.39

Hal tersebut terjadi di antaranya karena • PPK tidak menyusun dokumen kontrak pada item peker aan se ara detail • panitia pengadaan arang asa tidak ermat dalam melakukan e aluasi rinc ian anggaran dan biaya; • panitia penerima arang tidak melakukan pemeriksaan atas penyelesaian pekerjaan; • rekanan selaku pelaksana peker aan tidak mematuhi kontrak yang telah disepakati dan

1 8

Buku III IHPS


IHPS I Tahun 2012

• Dirjen Dukc apil selaku pimpinan unit kerja dan Sesditjen Dukc apil selaku kuasa pengguna anggaran ( KPA) lemah dalam melakukan pengaw asan dan pengendalian atas proses pengadaan. 3.40

Terhadap kasus- kasus indikasi kerugian negara, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar melalui Dirjen Dukc apil memerintahkan PPK untuk • mempertanggungjaw abkan kelebihan pembayaran J arkomdat Tahun 2011 dengan menyetorkan ke kas negara senilai Rp4.303, 20 juta; • melakukan erifikasi ulang atas invoice seluruh kegiatan pekerjaan penyiapan instruktur dan petugas pendamping teknis kegiatan Tahun 2011 untuk memperoleh persetujuan dari Irjen Kemendagri. Apabila terdapat kelebihan pembayaran agar disetorkan ke kas negara; • tidak men airkan aminan pelaksanaan senilai belum diselesaikan oleh konsorsium; dan

p .2

8

uta yang

• memerintahkan a elis Tuntutan anti ugi T pada Kemendagri untuk memproses indikasi kerugian negara sebesar Rp100, 00 juta. 3.41

Dari rekomendasi kasus- kasus indikasi kerugian negara yang merupakan kelebihan pembayaran/kekurangan pekerjaan tersebut di atas senilai p . 10 uta telah ditindaklan uti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp37.402, 06 juta.

3.42

Penyetoran atas kasus indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan melebihi nilai temuan yaitu senilai Rp1.091, 57 juta. Kelebihan penyetoran ini terjadi pada kegiatan penyiapan instruktur dan petugas pendampingan teknis, serta kegiatan pendampingan teknis pada kabupaten/kota/kec amatan dengan nilai temuan Rp25.043, 53 juta dan telah disetorkan ke kas negara/daerah senilai Rp26.135, 10 juta.

3.43

Terhadap kasus- kasus potensi kerugian negara, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar melalui Dirjen Dukc apil memerintahkan PPK untuk • tidak mem ayarkan kepada konsorsium senilai ( Rp14.365, 40 juta+ Rp885, 00 juta) ; dan

p1 .2 0 0 uta

• melakukan erifikasi ulang terhadap ukti pertanggung a a an kekurangan pekerjaan senilai Rp13.655, 76 juta. 3.44

Dari rekomendasi kasus- kasus potensi kerugian negara tersebut di atas senilai p28. 0 1 uta telah ditindaklan uti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp13.585, 13 juta.

3.45

Hasil pemeriksaan atas kepatuhan kontrak KTP Elektronik menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 3 kasus, di antaranya adalah Buku III IHPS

1 9

IHPS I Tahun 2012


proses pengadaan pekerjaan Penerapan KTP Elektronik Tahun 2011 dan 2012 belum sepenuhnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yaitu HPS yang ditetapkan oleh PPK bukan berdasarkan data harga pasar setempat yang diperoleh dari hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan dan usulan HPS tersebut mengindikasikan hanya bersif at f ormalitas. 3.46

Hal terse ut mengaki atkan di antaranya HPS tidak dapat digunakan se ara optimal se agai alat untuk menilai ke a aran pena aran termasuk rinc iannya dari peserta lelang yang terjadi di antaranya karena Dirjen Dukc apil selaku pimpinan unit kerja dan Sesditjen Dukc apil selaku Kuasa Pengguna Anggaran lalai dalam melakukan pengaw asan dan pengendalian atas proses pengadaan.

3.47

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar • mengenakan sanksi sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku kepada Direktur Pengelolaan Inf ormasi Administrasi Kependudukan selaku PPK panitia pengadaan dan tim teknis teknologi in ormasi yang lalai dalam melaksanakan proses pengadaan; dan • mengenakan sanksi kepada Dirjen Dukc apil selaku pimpinan unit kerja dan Sesditjen Dukc apil selaku KPA yang lemah dalam melakukan pengendalian dan pengaw asan atas proses pengadaan.

2 0

3.48

Selain permasalahan tersebut masih terdapat permasalahanpermasalahan lain yang mempengaruhi e ekti itas Program Pener itan IK asional dan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional, serta kepatuhan pengadaan KTP Elektronik. Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kemendagri dhi. Dirjen Dukc apil dan instansi terkait lainnya untuk segera melakukan langkahlangkah perbaikan sesuai rekomendasi yang termuat dalam LHP.

3.49


Buku III IHPS


IHPS I Tahun 2012

2 1

BAB 4 P e n g e l o l a a n Ke u a n g a n p a d a Ke m e n t e r ia n P e r t a h a n a n d a n TN I 4.1

Dalam Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan keuangan pada Kementerian Pertahanan ( Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia ( TNI) TA 2008, 2009, dan 2010.

4.2

Kemhan adalah entitas pengguna nggaran Pendapatan dan elan a egara ( APBN) Bagian Anggaran ( BA) 012 yang terdiri atas 5 Unit Organisasi ( UO) , yaitu UO Kemhan, UO Markas Besar TNI ( Mabes TNI) , UO TNI Angkatan Laut ( TNI AL) , UO TNI Angkatan Darat ( TNI AD) , dan UO TNI Angkatan Udara ( TNI AU) . Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kemhan menyelenggarakan f ungsi • perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan; • pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jaw ab Kemhan; • pengaw asan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemhan; dan • pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

4.3

Sec ara umum pengelolaan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/08/M/ V II/2006 tanggal 1 J uli 2006 tentang Petunjuk Pembinaan Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan ( Dephan) dan TNI, yang merupakan pelaksanaan dari Surat Keputusan Bersama ( SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 630/KMK.06/2004 dan M emorandum of U nderstanding ( MoU) Nomor MoU/04/M/X II/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegaw ai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Lain- lain di Lingkungan Dephan dan TNI.

4.4

SKB dan MoU tersebut merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara yang memberikan kesempatan kepada Kemhan untuk mengatur khusus tata c ara pengeluaran belanja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Ayat ( 2) . SKB dan MoU tersebut mengatur antara lain • penyaluran dana belanja barang, belanja modal, dan belanja lain- lain kepada Kepala Pusat Keuangan Kapusku ephan setiap ulan se esar 1/12 ( seperduabelas) dari pagu otorisasi yang ditetapkan Menhan yang selanjutnya diatur oleh Dephan dan TNI;

Buku III IHPS

IHPS I Tahun 2012


• dana belanja pegaw ai disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN) ke rekening bendahara pengeluaran sesuai dengan surat perintah membayar ( SPM) yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA) , sedangkan dana belanja barang, belanja modal, dan belanja lain- lain disalurkan oleh KPPN sesuai dengan SPM yang diterbitkan oleh KPA Direktur J enderal Perenc anaan Pertahanan ( Dirjen Renhan) ke rekening Menhan c .q . Kapusku Dephan; • anggaran yang disediakan melalui a ar Isian Pelaksanaan nggaran ( DIPA) untuk belanja pegaw ai hanya digunakan untuk pembayaran elan a pega ai dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lainnya sedangkan anggaran yang disediakan melalui DIPA untuk belanja barang, belanja modal dan belanja lain- lain digunakan berdasarkan otorisasi Menteri Pertahanan ( Menhan) , Panglima TNI, Kepala UO, dan Kepala Komando Utama ( Ka. Kotama) ; dan • Menhan, Panglima TNI, dan Kepala UO bertanggung jaw ab atas pelaksanaan anggaran belanja di lingkungan Dephan dan TNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan Direktur J enderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan ( Menkeu) bertanggung jaw ab atas kelanc aran dalam penyediaan dan penyaluran dana kepada Dephan dan TNI sesuai ketentuan yang berlaku.

Al a s a n P e m e r ik s a a n 4.5

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan ( LK) Kemhan menunjukkan bahw a LK Kemhan dan TNI sebagai bentuk pertanggungjaw aban pengelolaan keuangan belum dapat disajikan sec ara memadai untuk memperoleh Opini W ajar Tanpa Pengec ualian ( W TP) disebabkan kelemahan desain sistem pengendalian intern yang belum dapat menyajikan nilai- nilai yang w ajar dalam beberapa akun dalam laporan keuangan dengan jumlah yang material.

4.6

Sistem pengelolaan keuangan dengan mekanisme penyaluran dana berjenjang pada badan- badan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Per/08/M/V II/2006 menyulitkan Kemhan dan TNI untuk dapat menerapkan Sistem Akuntansi Instansi ( SAI) sec ara memadai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007.

4.7

Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan belanja oleh BPK juga menunjukkan adanya kelemahan desain sistem pengelolaan keuangan yang menjadi akar penyebab dari permasalahan yang sec ara berulang terus ditemukan dalam setiap pemeriksaan antara lain • penggunaan dana di luar mekanisme APBN untuk membiayai kegiatan aw al tahun anggaran karena keterlambatan proses otorisasi internal dan pendanaan berjenjang;

2 2

Buku III IHPS


IHPS I Tahun 2012

• penggunaan langsung penerimaan yang diperoleh dari hasil pemanf aatan barang milik negara; • akselerasi pelaksanaan pekerjaan yang dana/anggarannya belum tersedia; • pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa dan pertanggungjaw aban keuangan f ormalitas karena substansi pekerjaan telah dilaksanakan sebelum otorisasi diterbitkan dan pendanaan tersedia; • optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengha iskan pagu anggaran setelah proses pelelangan; dan • penggunaan pertanggungjaw aban keuangan prof orma untuk menc airkan dana pada akhir tahun anggaran dan dana hasil penc airan sec ara o b udgeter pada rekening yang dibuka tanpa iz in Menkeu.

Tu j u a n P e m e r ik s a a n 4.8

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan keuangan di lingkungan Kemhan dan T I telah efisien dan e ekti dalam mendukung terc apainya tata kelola pelaksanaan anggaran yang lebih baik.

Sa s a r a n d a n Lin g k u p P e m e r ik s a a n 4.9

4.10

Sasaran pemeriksaan kinerja ini adalah kegiatan pengelolaan keuangan yang menc akup belanja barang, belanja modal, dan pendidikan di lingkungan Kemhan dan TNI. ingkup pemeriksaan meliputi • perenc anaan kegiatan dan anggaran yang terkait dengan pengelolaan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI; • pelaksanaan atas kegiatan pemeliharaan, f asilitas ( bangf as) , dan pendidikan; dan

belanja pengembangan

• pertanggungjaw aban keuangan ( kegiatan pemeliharaan, belanja bangf as, dan pendidikan) .


Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI menunjukkan bahw a pengelolaan keuangan belum sepenuhnya efisien dan e ekti dalam mendukung ter apainya tata kelola pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sec ara tepat w aktu dan tepat sasaran. Kondisi tersebut sejalan dengan permasalahan yang ditemukan pada pemeriksaan- pemeriksaan BPK sebelumnya. Buku III IHPS

2 3

IHPS I Tahun 2012

4.12


Pada pemeriksaan kiner a ini kelemahan yang mempengaruhi e ekti itas pengelolaan keuangan terse ut terdiri atas kasus e ekti itas 2 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi e ekti itas dan kasus penyimpangan administrasi. Kelemahan- kelemahan tersebut di antaranya sebagai berikut.

P e re n c a n a a n 4.13

Perenc anaan anggaran dan kegiatan di lingkungan Kemhan dan TNI, masih menunjukkan kelemahan- kelemahan di antaranya perenc anaan anggaran tidak sepenuhnya didasarkan pada ren ana ke utuhan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

4.14

Penyebabnya antara lain adalah adanya kebijakan anggaran yang dipusatkan dan peren anaan yang disusun tidak erdasarkan ren ana ke utuhan riil dari satker/subsatker dan dialokasikan dalam program kerja satker/subsatker.

4.15

Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertahanan untuk menginstruksikan Sekretaris J enderal Pertahanan agar • mengurangi porsi anggaran yang dipusatkan di Sekretariat J enderal Kemhan di antaranya anggaran biaya perjalanan dinas dan mendistribusikan renc ana kegiatan dan anggaran tersebut ke dalam program kerja satker/subsatker sesuai renc ana kebutuhan satker; dan • mendorong penyusunan renc ana kegiatan dan anggaran berdasarkan ke utuhan riil pada tingkat satker agar dapat men alankan tugas pokok dan f ungsi satker se ara optimal.

P e la k s a n a a n 4.16

Pelaksanaan anggaran yang meliputi mekanisme otorisasi dan pendanaan di lingkungan Kemhan dan TNI belum mendukung tata kelola pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang lebih baik sesuai prinsip tepat w aktu dan tepat sasaran.

O t o r is a s i 4.17

Prosedur/mekanisme otorisasi internal yang berlaku telah menambah panjang proses pelaksanaan anggaran, sehingga mengakibatkan keterlambatan pada beberapa pelaksanaan kegiatan. P e n d a n a a n

4.18

2 4

Prosedur pendanaan belum mendukung tata kelola pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang lebih baik sesuai prinsip tepat w aktu dan tepat sasaran di antaranya yaitu penyaluran persekot dana tidak e ekti dan mekanisme penyaluran dana melalui Pusku Kemhan sebesar 1/12 ( seperduabelas) setiap ulan yang pada ulan ulan tertentu menim ulkan penumpukan dana yang belum dapat dimanf aatkan ( idle cash ) .

Buku III IHPS


4.19

IHPS I Tahun 2012

Terhadap kelemahan- kelemahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan atas prosedur otorisasi dan pendanaan pada Kemhan dan TNI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menhan dan Panglima TNI berkoordinasi dengan Menkeu untuk melakukan peninjauan kembali atas SKB Menhan dan Menkeu Tahun 2004 dan diselaraskan dengan peraturan perundangundangan di bidang keuangan negara yang berlaku saat ini.

P e r t a n g g u n g ja w a b a n 4.20

Pertanggungjaw aban keuangan atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada Kemhan dan TNI belum sepenuhnya mendukung tata kelola pertanggungjaw aban keuangan yang transparan dan akuntabel, di antaranya terlihat dari masih ditemukannya pertanggungjaw aban keuangan yang disusun tidak sesuai dengan kondisi se enarnya senyatanya dan hanya untuk memenuhi persyaratan kelengkapan f ormal untuk penc airan dana, terutama untuk pelaksanaan kegiatan mele ati atas tahun anggaran dan pertanggungjaw aban keuangan f ormalitas dengan membuat berita ac ara penyelesaian pekerjaan 100% .

4.21

Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menhan untuk memperbaiki sistem dan prosedur pertanggungjaw aban keuangan yang diberlakukan pada satker UO Kemhan dan TNI agar dapat menghasilkan pertanggungjaw aban keuangan yang transparan, akuntabel, sederhana namun dapat memenuhi kebutuhan pengguna ( stak eh older) , dan tidak menyulitkan pelaksana kegiatan.

4.22

Per aikan sistem dan prosedur terse ut di antaranya dengan mere isi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/08/M/V II/2006 yaitu memperjelas sistem dan prosedur pertanggungjaw aban keuangan serta pihak yang bertanggung jaw ab dalam melaksanakan pengujian kebenaran materiil su tansti doelmatig eid) atas keberadaan dan keterjadian suatu kegiatan/transaksi.

4.23


Buku III IHPS

2 5

IHPS I Tahun 2012

2 6

Buku III IHPS



IHPS I Tahun 2012

2 7

BAB 5 P e m e r ik s a a n Kin e r j a La in n y a 5.1

Selain tema pemeriksaan kiner a seperti yang diuraikan pada a a se elumnya dalam Semester I Tahun 2012 PK uga telah melaksanakan pemeriksaan kiner a pada 8 o ek pemeriksaan lainnya. ek pemeriksaan terse ut terdiri atas o ek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat 1 o ek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah o ek pemeriksaan adan usaha milik negara dan 1 o ek pemeriksaan adan usaha milik daerah .

.2

ek pemeriksaan terse ut ter agi atas pemeriksaan terhadap asa pelayanan arang dan pemeriksaan lain lain.

J a s a P e l a y a n a n Ba r a n g .

Pemeriksaan atas asa pelayanan arang dilakukan pada PT Pela uhan Indonesia Pelindo I Persero Kantor Pusat Kantor a ang ela an dan Belawan International Container Terminal I T di edan serta PT Pelindo III Persero Kantor Pusat dan a ang Tan ung Perak di Sura aya Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011.

5.4

PT Pelindo I dan III merupakan sektor perhu ungan laut yang ergerak di idang pengusahaan asa kepela uhan.

5.5

Perkem angan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pada PT Pelindo I Tahun 200 dan 2010 disa ikan dalam Ta el .1. Ta b e l 5 . 1 . P e r k e m b a n g a n P o s is i Ke u a n g a n d a n H a s il U s a h a P e r u s a h a a n p a d a P T P e l in d o I nilai dalam uta rupiah N o 1

U r a ia n

Ta h u n 2 0 0 9

P e rk e m b a n g a n

P e r k e m b a n g a n P o s is i Ke u a n g a n Aset

1.

0.82

Ke a i an kuitas 2

Ta h u n 2 0 1 0

2.00 .1

1 . 22 1 1. 1 .201

01.2

22 8

1. 0 .

8 8 8

P e r k e m b a n g a n H a s il U sa h a P e ru sa h a a n Pendapatan saha

.8

e an saha a a saha

88. 28

. 11 2

.

1

.2 1

2 2.1

11 8 01

12 0

Buku III IHPS

IHPS I Tahun 2012


5.6

umlah aset PT Pelindo I per 1 esem er 2010 naik se esar 22 dari Tahun 200 . Peningkatan terse ut terutama ter adi pada aset tetap dalam konstruksi yang meningkat 2 1 . umlah ke a i an meningkat se esar 8 8 dari Tahun 200 dise a kan oleh kenaikan ke a i an lan ar erupa penam ahan saldo hutang usaha se esar 2 0 . dapun perkem angan la a usaha di anding total aset (return on asset) Tahun 2010 mengalami penurunan karena terdapat peningkatan aset tetap namun statusnya masih dalam penyelesaian erupa penam ahan alat alat asilitas pela uhan alan dan angunan angunan asilitas pela uhan kapal dan peralatan.

.

Perkem angan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pada PT Pelindo III Tahun 200 dan 2010 disa ikan dalam Ta el .2. Ta b e l 5 . 2 . P e r k e m b a n g a n P o s is i Ke u a n g a n d a n H a s il U s a h a P e r u s a h a a n p a d a P T P e l in d o III nilai dalam uta rupiah N o 1

U r a ia n

Ke a i an kuitas


.

.

1.1

.2

18

.8 0. 1.1

. 00.

0

00

.12 21

0 0

. 11.20

1

P e r k e m b a n g a n H a s il U sa h a P e ru sa h a a n Pendapatan saha e an saha a a ersih

2 8

Ta h u n 2 0 1 0

P e r k e m b a n g a n P o s is i Ke u a n g a n Aset

2

Ta h u n 2 0 0 9

2. 01.

0

2.8

1. 28.80 82 2 .

0

.2

2

1.8 1.00 .0

1

0

21 08 2

2

.8

umlah aset PT Pelindo III per 1 esem er 2010 meningkat se esar 0 di andingkan dengan Tahun 200 . Kenaikan terse ut terutama erasal dari peningkatan aset tetap yang meningkat 1 21 . Kenaikan ke a i an se esar 0 terutama dise a kan adanya kenaikan ke a i an lan ar erupa penam ahan saldo hutang usaha kepada pemasok. dapun la a ersih meningkat se esar 2 dise a kan adanya kenaikan pendapatan usaha ersih yaitu pendapatan terminal peti kemas pelayanan kapal pelayanan usaha ongkar muat dan pelayanan arang.

.

Hasil pemeriksaan kiner a menyimpulkan ah a asa pelayanan arang pada PT Pelindo I Kantor Pusat Kantor a ang Pela uhan ela an dan I T di edan serta PT Pelindo III Kantor Pusat dan Kantor a ang Tan ung Perak di Sura aya elum sepenuhnya e ekti efisien dan ekonomis. Hal terse ut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan kelemahan yang mempengaruhi e ekti itas efisiensi dan keekonomisan dalam kegiatan asa pelayanan arang.

.10

Kelemahan kelemahan terse ut terdiri atas 12 kasus yang mempengaruhi e ekti itas 2 kasus yang mempengaruhi efisiensi dan kasus yang mempengaruhi keekonomisan serta 2 kasus lainnya.

Buku III IHPS


5.11

IHPS I Tahun 2012

Kelemahan kelemahan yang mempengaruhi e ekti itas dalam kegiatan asa pelayanan arang di antaranya se agai erikut. •

i PT Pelindo I pengelolaan asa penumpukan di lapangan penumpukan I T elum optimal yaitu adanya peti kemas yang telah erada di lapangan penumpukan le ih dari 10 hari longsta dan elum di ayar oleh pihak pemilik arang mengaki atkan ketersediaan lapangan penumpukan I T erkurang dan I T erpotensi kehilangan pendapatan asa penumpukan.

• Penye a nya adalah ireksi PT Pelindo I elum melakukan e aluasi penerapan tari progresi dan memperpendek masa erlakunya G eneral Manager I T tidak mematuhi Surat Keputusan ireksi PT Pelindo I omor S.11 2 11 P.I 08 tanggal 2 uli 2008 dan elum melaporkan peti kemas yang erada di terminal internasional yang telah le ih dari 0 hari kepada pihak ea dan ukai. •

i PT Pelindo III hasil kegiatan pengadaan sistem aplikasi di a ang Tan ung Perak yaitu e erapa modul dalam aplikasi operasional terminal peti kemas kon ensional ST P elum digunakan dan terdapat pem elian fitur fitur yang elum diperlukan dalam aplikasi peti kemas er asis grafis pada ermaga ultipurpose ilam Timur T S sehingga mengaki atkan ketidake ekti an minimal senilai p 00 uta.

• Hal terse ut ter adi karena panitia pengadaan arang dan asa lalai tidak melakukan proses pengadaan sesuai ketentuan pengadaan arang dan jasa. .12

.1

Terhadap kelemahan kelemahan terse ut kepada

PK telah merekomendasikan

•

ireksi PT Pelindo I agar menge aluasi dan menerapkan tari progresi dengan memperpendek masa I agar tidak ter adi longsta memindahkan peti kemas yang tidak diam il le ih dari 10 hari dari lapangan penumpukan dan erkoordinasi dengan ea dan ukai atas peti kemas erstatus arang yang dinyatakan tidak dikuasai untuk dipindahkan ke tempat penim unan pa ean dan

•

ireksi PT Pelindo III agar mem erikan sanksi kepada Senior anager Su irektorat Sistem In ormasi dan panitia pengadaan arang dan asa atas kelalaiannya tidak mematuhi ketentuan pengadaan arang dan asa.

Kelemahan kelemahan yang mempengaruhi efisiensi dalam pengelolaan asa pelayanan arang di antaranya adalah pada PT Pelindo III aktu ker a tenaga ker a ongkar muat TK tidak sesuai standar dan umlah am istirahat mele ihi ketentuan mengaki atkan PT Pelindo III kehilangan pendapatan selama satu tahun minimal . 88 o senilai p1.2 uta. Penye a nya adalah perhitungan dan pem ayaran upah TK didasarkan pada s i ker a ukan pada produkti itas ongkar muat. Buku III IHPS

2 9

IHPS I Tahun 2012

5.14

Terhadap kelemahan kelemahan terse ut PK telah merekomendasikan kepada ireksi PT Pelindo III agar perhitungan dan pem ayaran upah TK didasarkan pada produkti itas ongkar muat.

5.15

Kelemahan kelemahan yang mempengaruhi keekonomisan pengelolaan asa pelayanan arang di antaranya se agai erikut.

5.16

.1

3 0


dalam

•

i PT Pelindo I pengadaan arbour Mobile Crane H untuk pengem angan isnis di atu mpar tidak didukung dengan peren anaan yang memadai dan pengoperasian H oleh pihak ketiga mengaki atkan pem orosan senilai p . uta dan S . ri u. Hal terse ut dise a kan ireksi PT Pelindo I tidak mem uat ren ana pengadaan dan pengoperasian H erdasarkan ren ana pengem angan isnis yang memadai ke i akan I T untuk tidak meman aatkan operator H organik yang telah tersedia dan le ih memilih meman aatkan tenaga outsourcing serta untuk tetap menggunakan H mitra usaha pada ulan uli dan gustus 2011 alaupun H milik sendiri mampu menggantikan H mitra usaha.

•

i PT Pelindo III pem erian premi TK tidak didasarkan pada standar produkti itas ongkar muat dan pem ayaran HIK tidak disesuaikan dengan umlah penggunaan TK mengaki atkan pem orosan senilai p1. 0 uta. Penye a nya adalah perhitungan dan pem ayaran HIK tidak didasarkan pada realisasi penggunaan TK dan pem erian premi produkti itas yang diatur dalam kesepakatan ersama antara PT Pelindo III dengan Koperasi TK saha Karya tidak didasarkan pada standar produkti itas ongkar muat yang erlaku.

Terhadap kelemahan kelemahan terse ut kepada

PK telah merekomendasikan

•

ireksi PT Pelindo I agar kegiatan in estasi didasarkan pada ren ana pengem angan isnis yang memadai menggunakan karya an organik yang sudah terdidik dan terlatih untuk mengoperasikan H dan menghentikan pemakaian operator H outsourcing serta mem erikan sanksi kepada I T atas penggunaan H mitra usaha pada ulan uli dan gustus 2011 dan

•

ireksi PT Pelindo III agar perhitungan dan pem ayaran HIK didasarkan pada realisasi umlah TK yang melaksanakan ongkar muat dan mengadendum kesepakatan ersama antara PT Pelindo III dengan Koperasi TK saha Karya khususnya klausul tentang pem ayaran premi produkti itas dengan men antumkan atas minimum produkti itas yang dapat di erikan premi.

Selain kelemahan kelemahan yang mempengaruhi e ekti itas efisiensi dan keekonomisan hasil pemeriksaan kiner a atas kegiatan asa pelayanan arang pada PT Pelindo I uga mengungkap adanya temuan ketidakpatuhan

Buku III IHPS


IHPS I Tahun 2012

terhadap ketentuan perundang undangan yang mengaki atkan adanya potensi kerugian senilai p 8 08 uta dan kekurangan penerimaan senilai p1 1 uta.

Kin e r j a La in n y a .18

Selain pemeriksaan atas kegiatan asa pelayanan arang PK telah melaksanakan pemeriksaan kiner a yaitu pemeriksaan kiner a atas peren anaan pemeliharaan pesa at Her ules 1 0 pada T I ngkatan dara T I kesiapsiagaan pra en ana pada adan asional Penanggulangan en ana P penyelenggaraan kesehatan ha i di tanah air dan ra Saudi kegiatan monitoring kiner a perkapalan dan kegiatan pengadaan kapal dan asa pengelolaan kapal pada idang perkapalan PT Pertamina Persero ank Pem angunan aerah P aluku Persero dan pengelolaan pelayanan instalasi armasi pada umah Sakit mum aerah S To elo Ka upaten Halmahera tara.

.1

Hasil pemeriksaan kiner a atas o ek pemeriksaan terse ut menun ukkan adanya kelemahan kelemahan yang terdiri atas 1 kasus yang mempengaruhi e ekti itas dan kasus yang mempengaruhi keekonomisan serta kasus lainnya.

.20

Hasil pemeriksaan kiner a atas enam o ek pemeriksaan terse ut diuraikan se agai erikut.

P e r e n c a n a a n P e m e l ih a r a a n P e s a w a t H e r c u l e s C - 1 3 0 .21

Hasil pemeriksaan kiner a atas peren anaan pemeliharaan pesa at Her ules 1 0 T 2010 dan Semester I T 2011 pada T I di akarta andung dan alang menun ukkan ah a peren anaan pemeliharaan pesa at Her ules 1 0 elum sepenuhnya e ekti dalam mendukung pemenuhan ke utuhan suku adang dan pen apaian sasaran kesiapan pesa at. Hal terse ut antara lain terlihat dari tidak e ekti nya koordinasi antara inas eronautika ngkatan dara isaeroau dan inas Komunikasi dan lektronika ngkatan dara iskomlekau dengan satuan pengguna dalam menyusun usul pesanan dan tidak e ekti nya penyusunan harga dugaan dalam usul pesanan.

Ke s ia p s ia g a a n P r a b e n c a n a .22

Hasil pemeriksaan kiner a atas kesiapsiagaan pra en ana Tahun 200 2010 dan Semester I Tahun 2011 pada P di akarta Sumatera arat dan .I ogyakarta menun ukkan ah a P dan adan Penanggulangan en ana aerah P pro insi dan ka upaten kota telah erupaya dalam melakukan kegiatan kesiapsiagaan menghadapi en ana.

.2

amun masih terdapat masalah masalah yang mengham at ter apainya e ekti itas pengelolaan kegiatan kesiapsiagaan menghadapi en ana. asalah masalah itu adalah elum semua kegiatan kesiapsiagaan didukung standard operating procedure S P anggaran elum memadai ren ana Buku III IHPS

3 1

IHPS I Tahun 2012


penanggulangan en ana ren ana kontin ensi sistem peringatan dini kegiatan geladi dan simulasi peta alur dan lokasi e akuasi elum memadai serta pengelolaan peralatan dan logistik elum sesuai dengan standar yang ada. .2

Selain itu masih terdapat masalah masalah yang erkaitan dengan ketidakhematan tidak ekonomis dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang erlaku khususnya pada mana emen peralatan dan logistik untuk menghadapi en ana terutama penyusunan HPS peker aan antuan logistik kedaruratan pada eputi idang ogistik dan Peralatan P T 2011 elum dilakukan dengan ermat antara lain adanya kesalahan perhitungan aritmatik yang mengaki atkan nilai kontrak le ih tinggi dari HPS yang seharusnya dan pengadaan perlengkapan penanggulangan en ana Tahun 2010 tidak dapat dinilai ke a arannya.

P e n y e l e n g g a r a a n Ke s e h a t a n H a j i .2

Hasil pemeriksaan kiner a atas penyelenggaraan kesehatan ha i Tahun 1 2 H 2011 di tanah air dan ra Saudi menun ukkan adanya permasalahan permasalahan antara lain sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ha i elum dikelola se ara optimal penatausahaan persediaan o at dan per ekalan kesehatan Per ekkes ha i di alai Pengo atan Ha i Indonesia PHI ekah tidak terti terdapat persediaan o at dan Per ekkes yang mendekati kedalu arsa dan terdapat pem orosan atas penghapusan pemusnahan o at kedalu arsa di ra Saudi senilai p . 2 uta terdapat alat kesehatan pada PHI di ekah dan adinah elum diman aatkan rusak dan tidak ditemukan senilai p1.102 uta serta hasil pengadaan mo il ambulance se anyak tu uh unit dan coaster se anyak dua unit T 2011 tidak diman aatkan pada penyelenggaraan ha i Tahun 1 2 H masing masing senilai p .18 0 uta dan p uta.

Ke g ia t a n M o n it o r in g Kin e r j a P e r k a p a l a n .2

Hasil pemeriksaan kiner a atas kegiatan monitoring kiner a perkapalan dan kegiatan pengadaan kapal dan asa pengelolaan kapal T 2010 dan Semester I T 2011 pada idang perkapalan PT Pertamina Persero menun ukkan ah a kegiatan monitoring kiner a elum sepenuhnya e ekti dalam mengukur dan melaporkan kiner a idang perkapalan. Kegiatan pengadaan kapal dan asa pengelolaan kapal uga masih elum sepenuhnya e ekti dalam menyediakan kapal aru untuk kepentingan operasional dan mendorong peningkatan kiner a kapal kapal milik Pertamina.

Ba n k P e m b a n g u n a n Da e r a h M a l u k u ( P e r s e r o ) .2

3 2

Hasil pemeriksaan atas kiner a P aluku Tahun 2010 dan 2011 pada Kantor Pusat Kantor a ang tama K m on Kantor a ang K Piru dan K o o di m on Piru dan o o menun ukkan ah a

Buku III IHPS


•

IHPS I Tahun 2012

ank aluku elum memiliki prosedur yang mengatur penatausahaan penerimaan negara

• penggunaan rekening titipan dan pem lokiran dana dari pen airan surat perintah pen airan dana SP2 se agai asilitas pengelolaan keuangan daerah menim ulkan risiko operasional ank dan terdapat pem ukuan pendapatan operasional lainnya yang tidak sesuai ketentuan • mekanisme erifikasi oleh ank aluku terhadap surat setoran pa ak SSP atas pen airan SP2 yang diter itkan oleh pemerintah daerah kurang memadai dan • penya ian rekening titipan setoran pa ak elum didukung dengan sistem in ormasi yang memadai.

P e n g e l o l a a n p e l a y a n a n In s t a l a s i Fa r m a s i .28

Hasil pemeriksaan kiner a atas pengelolaan pelayanan instalasi armasi pada S To elo Ka upaten Halmahera tara T 2011 di To elo menun ukkan ah a mana emen S To elo elum e ekti dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan armasi Tahun 2011 terutama karena terdapat kelemahan kelemahan dalam aspek peren anaan pelaksanaan serta monitoring dan e aluasi.

.2

Terhadap kelemahan kelemahan pada enam o ek pemeriksaan terse ut PK telah merekomendasikan kepada para pimpinan mana emen entitas agar melakukan langkah langkah per aikan sesuai dengan rekomendasi PK yang termuat dalam HP.

. 0

Selain kelemahan kelemahan yang mempengaruhi e ekti itas dan keekonomisan hasil pemeriksaan atas enam o ek pemeriksaan terse ut uga mengungkap adanya satu kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengaki atkan kekurangan penerimaan negara senilai S 2 1 0.00 ri u yang ter adi pada kegiatan monitoring kiner a perkapalan PT Pertamina Persero .

. 1

Hasil pemeriksaan se ara lengkap dapat dilihat pada so cop akram padat terlampir.

HP dalam

Buku III IHPS

3 3

IHPS I Tahun 2012

3 4

Buku III IHPS



IHPS I Tahun 2012

3 5

DAFTAR SIN GKATAN DAN AKRO N IM A APBD APBN

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

B Bangf as BICT BNPB BPBD BPHI BPK BUMD BUMN

: Pengembangan Fasilitas : Belawan International Container Terminal : Badan Nasional Penanggulangan Benc ana : Badan Penanggulangan Benc ana Daerah : Balai Pengobatan Haji Indonesia : Badan Pemeriksa Keuangan : Badan Usaha Milik Daerah : Badan Usaha Milik Negara

D DBMS DC Dephan Dirjen Dukc apil Ditjen Dukc apil IP DRC

atabase Management S stem ata Center Departemen Pertahanan Direktur J enderal Kependudukan dan Penc atatan Sipil Direktorat J enderal Kependudukan dan Penc atatan Sipil a ar Isian Pelaksanaan nggaran ata eco er Center :

:

:

:

:

:

E konomi fisiensi dan ekti itas G GM H HMC HPS

: G eneral M anager arbour Mobile Crane : Harga Perkiraan Sendiri :

I IHPS Irjen

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester : Inspektur J enderal

J J arkomdat

: J aringan Komunikasi Data

K KAK Kemendagri Kemhan KK KPA KPPN KTP

: Kerangka Ac uan Kerja : Kementerian Dalam Negeri : Kementerian Pertahanan : Kartu Keluarga : Kuasa Pengguna Anggaran : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara : Kartu Tanda Penduduk

L LHP

: Laporan Hasil Pemeriksaan

Buku III IHPS

IHPS I Tahun 2012


M Mabes TNI Menhan Menkeu one MoU

: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia : Menteri Pertahanan : Menteri Keuangan onitoring dan aluasi : Memorandum o nderstanding

N NIK

: Nomor Induk Kependudukan

O OS :

P Perbekkes Permenhan Permenkeu PNRI PPK PT Pelindo

: Perbekalan Kesehatan : Peraturan Menteri Pertahanan : Peraturan Menteri Keuangan : Perc etakan Negara Republik Indonesia : Pejabat Pembuat Komitmen : PT Pelabuhan Indonesia ( Persero)

R RKA- KL RSUD

: Renc ana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga : Rumah Sakit Umum Daerah

S Satker SDM Sesditjen SIAK SKB SOP SOTK SP SPI SPM SP2D SSP

: Satuan Kerja : Sumber Daya Manusia : Sekretaris Direktorat J enderal : Sistem Inf ormasi Administrasi Kependudukan : Surat Keputusan Bersama : Standard perating rocedure : Struktur Organisasi dan Tata Kerja : Surat Pemberitahuan : Sistem Pengendalian Intern : Surat Perintah Membayar : Surat Perintah Penc airan Dana : Surat Setoran Pajak

T TA T TKBM TNI TNI AD TNI AL TNI AU TPDK

: Tahun Anggaran Tuntutan anti ugi : Tenaga Kerja Bongkar Muat : Tentara Nasional Indonesia : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara : Tenaga Pengelola Database Kependudukan

U UO

: Unit Organisasi

perating S stem

W W TP

3 6

Buku I IHPS

: W ajar Tanpa Pengec ualian

LAMPIRAN

2

Entitas

5

2 7

2 7

-

-

-

-

-

22

-

679, 22

-

.

8

8 .

2

SD 2 1 0.00

SD 2 1 0.00

-

USD 2, 160.00

-

-

-

-

65.316, 65

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

-

5

. 10

. 10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.410, 49

6

ilai 7

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

1

-

1

-

-

-

3

Jml Kasus

-

-

2 .

2 .

-

-

-

-

-

02

02

-

8 08

-

484, 08

-

-

-

28.906, 16

8

ilai

Potensi Kerugian egara Daerah Perusahaan

Keterangan Nilai ekuivalen valas menggunakan data nilai tengah kurs transaksi Bank Indonesia per tanggal 29 J uni 2012

Total ilai Rupiah

Total

Sub Total

-

3

13 PT BPD Maluku

14 RSUD Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ( Pengelolaan Pelayanan Instalasi Farmasi)

-

1

12 PT Pertamina ( Persero) ( Kegiatan Monitoring Kinerja Perkapalan)

-

10 Badan Nasional Penanggulangan Benc ana ( Kesiapsiagaan Prabenc ana)

11 Kementerian Kesehatan ( Penyelenggaraan Kesehatan Haji)

1

9 TNI Angkatan Udara ( Perenc anaan Pemeliharaan Pesaw at Herc ules C- 130)

ain ain

-

8 PT Pelindo III ( Persero)

Sub Total

5

7 PT Pelindo I ( Persero)

Jasa Pelayanan Barang

Kinerja ainnya

-

5

1

5 TNI AL

6 TNI AU

Sub Total

2

1

1

2 Kementerian Pertahanan

3 Markas Besar TNI

5

12

5

Jml Kasus

4

ilai

Jml Kasus

3

Indikasi Kerugian egara Daerah Perusahaan

Total Ketidakpatuhan

4 TNI AD

Pengelolaan Keuangan

1 Kementerian Dalam Negeri

Program Penerbitan IK asional dan Penerapan KTP Elektronik berbasis IK asional

1

o

9

-

-

2

2

1

1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

Jml Kasus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

20.

1

SD 2 1 0.00

1

SD 2.1 0 00

-

USD 2, 160.00

1

-

195, 14

10

ilai



Da ar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Kinerja

11

1 6

1 6

Jml Kasus

4

3

-

-

1

3

-

3

5

-

1

1

1

2

4

dministrasi

12

8

5

5

1

7

4

1 8

10

8

3 2

7

6

3

3

13

24

10

10

0

Jml Kasus

Total Kelemahan Pengendalian Intern

13

Jml Kasus

6

6

3

2

-

-

-

-

-

3

-

1

1

1

-

-

1

-

14

Jml Kasus

3 9

3 9

6

-

1

2

1

-

2

1 1

6

5

1 6

2

2

2

2

8

6

15

Jml Kasus

5 9

5 9

2 1

8

1

3

-

7

2

5

3

2

1 5

5

4

1

1

4

18

Kelemahan Kelemahan Sistem Kelemahan Sistem Pengendalian Struktur Pengendalian Pelaksanaan nggaran Pengendalian kuntansi dan Pendapatan dan Intern Pelaporan Belanja


-

-

80

80

3 5

6

-

8

7

14

1 9

7

12

7

1

3

3

-

19

16

Jml Kasus

-

-

-

12. 8

. 80 11

. 2

-

12 .

SD 12 .18

SD 0

-

USD 6, 056.62

-

12.194, 89

194, 86

-

SD

.

02

8.

2.768, 23

USD 67.56

45.578, 79

-

-

6.643, 34

17

ilai

Total Ketidakekonomisan Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan

18

-

-

-

1 2

1 2

4

5

-

-

2

1

1

-

2

3

-

-

3

Jml Kasus

-

-

-

. -

-

. 2

.0 1 8

SD 12 .18

1 .

SD 0

.1 1 18

-

USD 6, 056.62

-

4.966, 32

194, 86

SD

12.22

1.450, 46

USD 67.56

10.777, 11

-

-

605, 84

19

ilai

ketidakekonomisan

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

1

1

-

-

-

Jml Kasus

-

-

-

-

-

-

2 .

2 .

2 .

-

-

-

2

2

-

-

-

2

1.264, 77

28.501, 50

21

ilai

Ketidakefisienan

-

-

6 6

6 6

3 1

6

-

6

6

13

1 2

4

8

7

1

3

3

-

16

22

Jml Kasus

-

-

-

-

-

18

-

1 . 1 2

1 . 1 2

.228

-

-

7.228, 57

.

53, 00

6.300, 18

-

-

6.037, 50

23

ilai

Ketidakefektifan

Ketidakekonomisan Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan

-

-

-

-

-

-

-

. 02 0

. 02 0

-

-

-

-

-

37.402, 06

24

ilai

Indikasi Kerugian egara Daerah Perusahaan

-

-

-

-

-

-

-

1 . 8 1

1 . 8 1

-

-

-

-

-

13.585, 13

25

ilai


26

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan


La m p ir a n 1


Buku III - Lampiran

1

IHPS I Tahun 2012

Badan Pemeriksa Keuangan La m p ir a n 2

Da ar aporan Hasil Pemeriksaan HP Semester I Tahun 2012

o

Entitas

Jml

Da ar HP bjek Pemeriksaan

Pemeriksaan Kinerja I

Program Penerbitan IK asional dan Penerapan KTP Elektronik berbasis IK asional 1

1

Kementerian Dalam egeri

1

Program Penerbitan Nomor Induk Kependudukan ( NIK) Nasional dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( KTP Elektronik) Berbasis NIK Nasional pada Direktorat J enderal Kependudukan dan Penc atatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di J akarta

1 lI

Pengelolaan Keuangan 2

1 3

2 4

3 5

6


1

Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Pertahanan TA 2008, 2009, 2010 di J akarta

1

Pengelolaan Keuangan pada Markas Besar TNI di J akarta dan Bandung

T I

1

Pengelolaan Keuangan pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di J akarta dan Surabaya

4

T I D

1

Pengelolaan Keuangan pada Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TA 2008, 2009, dan 2010 di J akarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan J ayapura

5

T I

1

Pengelolaan Keuangan pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di J akarta, Bandung, Makassar, dan J ayapura

abes T I

5

III

Kinerja ainnya 7

1

PT Pelindo I Persero

1

J asa Pelayanan Barang pada PT Pelabuhan Indonesia I ( Persero) Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 di Medan

8

2

PT Pelindo III Persero

1

J asa Pelayanan Barang pada PT Pelabuhan Indonesia III ( Persero) Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 di Surabaya

9

3

T I

1

Perenc anaan Pemeliharaan Pesaw at Herc ules C- 130 TA 2010 dan Semester I TA 2011 pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di J akarta

10

4

Badan asional Penanggulangan Ben ana

1

Kesiapsiagaan Prabenc ana Tahun 2009, 2010, dan Semester I Tahun 2011 pada Badan Nasional Penanggulangan Benc ana di J akarta, Sumatera Barat, dan D.I. Y ogyakarta.

1 1

5


1

Penyelenggaraan Kesehatan Haji Tahun 1432 H/2011 M di Tanah Air dan Arab Saudi

1 2

6

PT Pertamina

1

Kegiatan Monitoring Kinerja Perkapalan dan Kegiatan Pengadaan Kapal dan J asa Pengelolaan Kapal TA 2010 dan Semester I TA 2011 pada Bidang Perkapalan PT Pertamina ( Persero)

1 3

7

Pro insi aluku

1

Kinerja BPD Maluku Tahun 2010 dan 2011 pada Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama Ambon, Kantor Cabang Piru, dan Kantor Cabang Dobo di Ambon, Piru, dan Dobo

1 4

8

Pro insi aluku tara

1

8 Jumlah Pemeriksaan Kinerja

2

Buku III - Lampiran

1 4

Pengelolaan Pelayanan Instalasi Farmasi pada RSUD Tobelo Kabupaten Halmahera Utara TA 2011 di Tobelo


IHPS I Tahun 2012


i

DAFTAR TABEL

ii

DAFTAR GRAFIK

iii

DAFTAR LAMPIRAN

iv

BAB 1 Gambaran Umum Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

1

BAB 2 Resume Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester I Tahun 2012

3

BAB 3 Pengelolaan Pendapatan

9

BAB 4 Pelaksanaan Belanja

21

BAB 5 Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

49

BAB 6 Pelaksanaan Subsidi Pemerintah/Kew ajiban Pelayanan Umum

53

BAB 7 Operasional Badan Usaha Milik Negara

69

BAB 8 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

83

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

93

LAM P IRAN

Buku IV IHPS

i

IHPS I Tahun 2012


DAFTAR TABEL

ii

2.1

Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

2.2

Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan engan Tu uan Tertentu

3.1

Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pendapatan

4.1

Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Pemerintah Pusat

4.2

Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Pemerintah Daerah

5.1

Koreksi C ost R ecovery Kontraktor Kontrak Kerja Sama ( KKKS)

6.1

Perhitungan Subsidi

6.2

Anggaran dan Realisasi Subsidi Kementerian Pertanian Tahun 2011

6.3

Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Subsidi/Kew ajiban Pelayanan Umum

7.1

Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional BUMN

8.1

Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu lainnya

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

DAFTAR GRAFIK 2.1

Persentase Kasus Kerugian

2.2

Persentase Kasus Potensi Kerugian

2.3

Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan

Buku IV IHPS

iii

IHPS I Tahun 2012


DAFTAR LAM P IRAN

iv

1.

a ar Kelompok dan enis Temuan Kelemahan SPI Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan

engan

2.

a ar Kelompok dan enis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan

engan

3.

a ar Kelompok Temuan menurut ntitas Pemeriksaan engan Tu uan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan

4.

a ar Kelompok dan enis Temuan Kelemahan SPI Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat

engan

5.

a ar Kelompok dan enis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat

engan

6.

a ar Kelompok Temuan menurut ntitas Pemeriksaan engan Tu uan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat

7.

a ar Kelompok dan enis Temuan Kelemahan SPI Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Daerah

engan

8.

a ar Kelompok dan enis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Daerah

engan

9.

a ar Kelompok Temuan menurut ntitas Pemeriksaan engan Tu uan Tertentu atas Belanja Pemerintah Daerah

10.

a ar Kelompok dan enis Temuan Kelemahan SPI Pemeriksaan engan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

11.

a ar Kelompok dan enis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan engan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

12.

a ar Kelompok Temuan menurut ntitas Pemeriksaan engan Tu uan Tertentu atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

13.

a ar Kelompok dan enis Temuan Kelemahan SPI Pemeriksaan engan Tu uan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah/Kew ajiban Pelayanan Umum

14.

a ar Kelompok dan enis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan engan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah/Kew ajiban Pelayanan Umum

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

15.

a ar Kelompok Temuan menurut ntitas Pemeriksaan engan Tu uan Tertentu atas Pelaksanaan Pelaksanaan Subsidi Pemerintah/Kew ajiban Pelayanan Umum

16.

a ar Kelompok dan enis Temuan Kelemahan SPI Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN

engan

17.

a ar Kelompok dan enis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN

engan

18.

a ar Kelompok Temuan menurut ntitas Pemeriksaan engan Tu uan Tertentu atas Operasional BUMN

19.

a ar Kelompok dan enis Temuan Tujuan Tertentu Lainnya

Kelemahan SPI Pemeriksaan

engan

20.

a ar Kelompok dan enis Temuan Tujuan Tertentu Lainnya

Ketidakpatuhan Pemeriksaan

engan

21.

a ar Kelompok Temuan menurut ntitas Pemeriksaan engan Tu uan Tertentu Lainnya

22.

a ar ekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian P TT Semester I Tahun 2012

23.

a ar ekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian P TT Semester I Tahun 2012

24.

a ar ekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan P TT Semester I Tahun 2012

25.

a ar aporan Hasil Pemeriksaan HP P TT Semester I Tahun 2012

Buku IV IHPS

v

IHPS I Tahun 2012

vi

Buku IV IHPS



IHPS I Tahun 2012


P e m e r ik s a a n De n g a n Tu j u a n Te r t e n t u

Pengertian PDTT Sesuai Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 1 dinyatakan pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu ( PDTT) . Penjelasan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan pengertian P TT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tu uan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal- hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan in estigati .

Tu j u a n d a n Sif a t P DTT Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ( SPKN) , PDTT bertujuan untuk mem erikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. P TT isa ersi at eksaminasi pengu ian re iu atau prosedur yang disepakati agreed up on p rocedures) . Eksaminasi ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positi ah a suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disa ikan se ara a ar dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria. e iu ialah pengu ian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negati ah a tidak ada in ormasi yang diperoleh pemeriksa dari peker aan yang dilaksanakan menun ukkan ah a pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material. Prosedur yang disepakati agreed up on p rocedures) ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pem eri tugas terhadap pokok masalah.

C a r a P e n e n t u a n Sif a t P DTT Penentuan si at P TT yang akan dilakukan pemeriksa harus mempertim angkan prosedur yang akan di alankan dan tingkat keyakinan yang diinginkan pengguna. ika prosedur yang akan dilakukan disepakati dengan pemakai tertentu pemeriksa harus melakukan P TT yang ersi at agreed up on p rocedures. ika tidak pemeriksa dapat melakukan reviu atau eksaminasi. Penentuan pemilihan P TT re iu atau eksaminasi ditentukan oleh tingkat keyakinan yang diinginkan pemakai tertentu. ika pengguna menginginkan tingkat keyakinan yang tinggi pemeriksa harus melakukan P TT yang ersi at eksaminasi. Se aliknya ika pengguna menginginkan tingkat keyakinan menengah pemeriksa harus melakukan P TT yang ersi at re iu. Se agian esar pemeriksaan yang dilaksanakan PK ersi at eksaminasi. Buku IV IHPS

1

2

IHPS I Tahun 2012

Buku IV IHPS



IHPS I Tahun 2012

BAB 2 Re s u m e P DTT Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 Dalam Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan PDTT atas 81 objek pemeriksaan pada 2 entitas. P TT terse ut meliputi o ek pemeriksaan pada 2 entitas di lingkungan pemerintah pusat 2 o ek pemeriksaan pada 20 entitas di lingkungan pemerintah daerah 18 o ek pemeriksaan pada 1 entitas di lingkungan adan saha ilik egara dan 2 o ek pemeriksaan pada 2 entitas di lingkungan adan saha ilik aerah . akupan pemeriksaan atas 2 entitas terse ut adalah senilai Rp405, 48 triliun. Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam enam tema sebagai berikut pengelolaan pendapatan; pelaksanaan belanja; pelaksanaan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi; pelaksanaan su sidi pemerintah ke a i an pelayanan umum operasional BUMN; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya. Hasil PDTT dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan ( LHP) dan dinyatakan dalam se umlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau le ih kasus dan dibedakan dalam dua kategori yaitu kelemahan sistem pengendalian intern ( SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan.

Ke l e m a h a n Sis t e m


Hasil PDTT Semester I Tahun 2012 menunjukkan adanya 252 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan elan a serta kelemahan struktur pengendalian intern. umlah kasus tiap tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.1. Ta b e l 2 . 1 . Ke l o m p o k Te m u a n SP I a t a s P e m e r ik s a a n De n g a n Tu j u a n Te r t e n t u N o


1


2


J u m l a h Ka s u s 55 119

Kelemahan Struktur Pengendalian Intern J u m la h

8 2 5 2

Buku IV IHPS

3

IHPS I Tahun 2012


Ke p a t u h a n t e r h a d a p Ke t e n t u a n P e r u n d a n g - u n d a n g a n Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan mengaki atkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan penyimpangan administrasi ketidakhematan ketidakefisienan dan ketidake ekti an. Hasil P TT Semester I Tahun 2012 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan se anyak 02 kasus senilai p .2 . 8 1 uta. umlah dan nilai tiap tiap kelompok temuan disa ikan dalam Ta el 2.2. Tabel 2.2. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu N o




Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang- ndangan yang Mengakibatkan 1

Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

2

Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan Kekurangan Penerimaan Su b To t a l 1

210 55

821. 2 1. 2 .

1

1.2

. 8 8

4 2 2

3 .6 2 7 .8 8 7 ,6 0

4

Administrasi

201

5

Ketidakhematan

0 .

6

Ketidakefisienan

2 .2 1 0

Ketidake ekti an

42

Su b To t a l 2 J u m la h

-

0 .

1 8 00

2 8 0

1 .6 3 8 .6 5 0 ,5 4

7 0 2

5 .2 6 6 .5 3 8 ,1 4

Berdasarkan Tabel 2.2., hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester ( IHPS) I Tahun 2012 menemukan sebanyak 02 kasus senilai Rp .2 . 8 1 juta. Sub total 1 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 22 kasus senilai p . 2 .88 0 juta. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut antara lain adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan atau penyerahan aset. Sub total 2 menunjukkan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan ketidakefisienan dan ketidake ekti an se anyak 280 kasus senilai Rp1. 8. 0 juta. ekomendasi PK atas kasus terse ut adalah tindakan administrati dan atau per aikan SPI.

4

Rinc ian kasus kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 210 kasus senilai Rp821. 2 uta disajikan pada Lampiran 22. Kerugian negara/daerah/perusahaan antara lain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan olume elan a tidak sesuai atau mele ihi ketentuan pemahalan harga ( mark up elan a pengadaan fikti pem ayaran honorarium dan atau iaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar, dan penggunaan uang untuk kepentingan pri adi. Persentase kasus kerugian yang anyak ter adi disa ikan dalam rafik 2.1.

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

Grafik 2.1. Persentase Kasus Kerugian

Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h / P e r u s a h a a n Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang 19%

35%

9% 10% 27%

Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan Pemahalan harga ( mark up)

Lain- lain

rafik 2.1. menyajikan kasus- kasus kerugian yang banyak terjadi, yaitu kasus kekurangan olume peker aan dan atau arang se anyak kasus dari seluruh kasus kerugian senilai p 08.128 uta ditemukan pada pemeriksaan operasional BUMN, PDTT lainnya, dan pelaksanaan belanja; kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau arang se anyak kasus 2 dari seluruh kasus kerugian senilai p .1 1 21 juta ditemukan pada pemeriksaan pelaksanaan subsidi pemerintah, pelaksanaan belanja, operasional BUMN, dan PDTT lainnya; kasus elan a tidak sesuai atau mele ihi ketentuan se anyak 20 kasus 10 dari seluruh kasus kerugian senilai p . 8 uta ditemukan pada pemeriksaan pengelolaan pendapatan, pelaksanaan belanja, dan PDTT lainnya; dan kasus pemahalan harga se anyak 1 kasus dari seluruh kasus kerugian senilai p2 2. 2 1 uta ditemukan pada pemeriksaan pelaksanaan elan a dan PDTT lainnya. Rinc ian kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 55 kasus senilai p1. 2 . uta disajikan dalam Lampiran 2 . Potensi kerugian negara daerah perusahaan di antaranya ter adi karena rekanan elum melaksanakan ke a i an pemeliharaan arang hasil pengadaan aset dikuasai pihak lain aset tidak diketahui keberadaannya dan piutang pin aman atau dana ergulir yang erpotensi tidak tertagih. Persentase kasus potensi kerugian yang banyak terjadi disajikan dalam rafik 2.2.

Buku IV IHPS

5

IHPS I Tahun 2012

Badan Pemeriksa Keuangan Grafik 2.2. Persentase Kasus Potensi Kerugian P o t e n s i Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h / P e r u s a h a a n Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya

31%

39%

5%

5%

20%

Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih Pihak ketiga belum melaksanakan kew ajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah Rekanan belum melaksanakan kew ajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan Lain- lain

rafik 2.2. menya ikan kasus kasus potensi kerugian yang anyak ter adi yaitu kasus ketidaksesuaian peker aan dengan kontrak tetapi pem ayaran peker aan elum dilakukan se agian atau seluruhnya se anyak 1 kasus 1 dari seluruh kasus potensi kerugian senilai p1 0. 00 uta ditemukan pada pemeriksaan pengelolaan pendapatan, pelaksanaan belanja, dan PDTT lainnya; kasus piutang pin aman atau dana ergulir yang erpotensi tidak tertagih se anyak 11 kasus 20 dari seluruh kasus potensi kerugian senilai p 0. 1 juta ditemukan pada pemeriksaan pengelolaan pendapatan, operasional BUMN, dan PDTT lainnya; kasus pihak ketiga elum melaksanakan ke a i an untuk menyerahkan aset kepada negara daerah se anyak kasus dari seluruh kasus potensi kerugian senilai p . 2 uta ditemukan pada pemeriksaan elan a dan pelaksanaan subsidi pemerintah; dan kasus rekanan elum melaksanakan ke a i an pemeliharaan arang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan se anyak kasus dari seluruh kasus potensi kerugian senilai p1 uta ditemukan pada pemeriksaan belanja.

6

Rinc ian kasus kekurangan penerimaan sebanyak 1 kasus senilai p1.2 . 8 8 juta disajikan dalam Lampiran 24. Kekurangan penerimaan di antaranya terjadi karena penerimaan negara daerah elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan negara daerah dan pengenaan tari pa ak le ih rendah dari ketentuan. Persentase kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi disajikan dalam rafik 2. . Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

Grafik 2. . Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan Ke k u r a n g a n P e n e r im a a n Penerimaan negara/daerah lainnya ( selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan

7%

4% 40%

15%

Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS

34% Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan

Lain- lain

rafik 2. . menya ikan kasus kasus kekurangan penerimaan yang anyak ter adi yaitu kasus penerimaan negara/daerah lainnya ( selain denda keterlambatan) elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara daerah perusahaan se anyak kasus 0 dari seluruh kasus kekurangan penerimaan senilai p2 1.022 8 uta ditemukan pada pemeriksaan operasional BUMN, PDTT lainnya, pengelolaan pendapatan, pelaksanaan belanja, dan subsidi pemerintah; kasus denda keterlam atan peker aan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara daerah perusahaan se anyak kasus dari seluruh kasus kekurangan penerimaan senilai p10 .8 8 uta ditemukan pada pemeriksaan subsidi pemerintah, pengelolaan pendapatan, pelaksanaan belanja, operasional BUMN, dan PDTT lainnya; dan kasus koreksi perhitungan bagi hasil dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS se anyak 2 kasus 1 dari seluruh kasus kekurangan penerimaan senilai p 8 . 8 uta ditemukan pada pemeriksaan pelaksanaan KKS.

P e n g e m b a l ia n k e Ka s N e g a r a / Da e r a h Se l a m a P r o s e s P e m e r ik s a a n Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp . 2 .88 0 uta selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklan uti dengan penyetoran ke kas negara daerah senilai p .1 0 80 uta dengan rin ian temuan kerugian senilai p . 2 uta dan kekurangan penerimaan senilai Rp2.804, 48 juta.

Buku IV IHPS

7

8

IHPS I Tahun 2012

Buku IV IHPS



IHPS I Tahun 2012

BAB 3 P e n g e lo la a n P e n d a p a t a n .1

Pendapatan meliputi pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara meliputi penerimaan perpa akan dan penerimaan negara ukan pa ak P P sedangkan pendapatan daerah meliputi pendapatan pa ak asli daerah pendapatan trans er dan lain lain pendapatan yang sah.

.2

Dalam Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan PDTT atas pengelolaan pendapatan Tahun Anggaran ( TA) 2009 s.d. 2011 atas 18 objek pemeriksaan pada 5 kementerian/lembaga ( KL) dan 4 pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

.

Pemeriksaan pengelolaan pendapatan negara merupakan pemeriksaan PNBP pada 14 objek di 5 KL yaitu Kejaksaan RI, Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI, TNI AD, dan Kepolisian Negara RI. Adapun pemeriksaan pengelolaan pendapatan di lingkungan pemerintah daerah meliputi empat o ek pemeriksaan yaitu pemeriksaan pendapatan pajak reklame pada Dinas Pelayanan Pa ak Pro insi KI akarta serta pemungutan dan penyetoran pa ak oleh Bendahara Pemerintah pada Provinsi Maluku, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kota Ambon.

.

akupan pemeriksaan pengelolaan pendapatan adalah senilai p2 triliun dari realisasi anggaran pendapatan senilai p2 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai p101 miliar merupakan temuan kerugian potensi kerugian dan kekurangan penerimaan yang erdampak finansial.

Tu j u a n P e m e r ik s a a n .

Sec ara umum tujuan pemeriksaan atas pendapatan adalah untuk menilai apakah •

sistem pengendalian intern ( SPI) yang terkait pengelolaan pendapatan telah diranc ang dan dilaksanakan sec ara memadai untuk menc apai tujuan pengendalian; dan

•

pemungutan, penatausahaan, dan penyetoran pendapatan telah mematuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku.

H a s il P e m e r ik s a a n .

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam se umlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau le ih permasalahan kelemahan SPI dan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan

Buku IV IHPS

9

IHPS I Tahun 2012


administrasi ketidakhematan ketidakefisienan dan ketidake ekti an. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “ k a s u s ” . amun istilah kasus disini tidak selalu erimplikasi hukum atau erdampak finansial. .

Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan.

Sis t e m .8


Hasil evaluasi atas SPI pendapatan menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perenc anaan, pembukuan dan penc atatan, serta pelaporan dan pertanggung a a an yang menim ulkan kasus kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut: • kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; • kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan • kelemahan atas struktur pengendalian intern.

.

Hasil evaluasi SPI terhadap pendapatan menunjukkan terdapat 51 kasus kelemahan SPI. in ian kelemahan SPI terse ut meliputi 12 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 28 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 11 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rinc ian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 1.

.10

Sebanyak 12 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas • se anyak kasus pen atatan tidak elum dilakukan atau tidak akurat • se anyak 2 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan dan • se anyak kasus sistem in ormasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.

.11

Kasus kasus terse ut ter adi di enam entitas seperti disa ikan pada ampiran .

.12

Sebanyak 28 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas • se anyak 1 kasus peren anaan kegiatan tidak memadai • sebanyak 9 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara daerah dan hi ah tidak sesuai ketentuan;

1 0

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

• se anyak 1 kasus penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan • se anyak 1 kasus penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja. .1

Kasus kasus terse ut ter adi di tu uh entitas seperti disa ikan pada ampiran .

.1

Sebanyak 11 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas • se anyak kasus entitas tidak memiliki standard operating procedure S P yang ormal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur • se anyak kasus S P yang ada pada entitas tidak er alan se ara optimal atau tidak ditaati dan • se anyak 2 kasus satuan penga as intern yang ada tidak memadai atau tidak er alan optimal.

.1

Kasus kasus terse ut ter adi di lima entitas seperti disa ikan pada ampiran .

.1

Kasus- kasus SPI tersebut di antaranya sebagai berikut. •

i Pro insi KI akarta pada inas Pelayanan Pa ak Tahun 2011 terdapat reklame yang sudah terpasang/tayang tetapi belum ditetapkan pajak reklame sehingga mengakibatkan tertundanya penagihan atas potensi pendapatan pa ak reklame senilai p . uta.

•

i Ke aksaan I pada Ke aksaan Tinggi Ke ati dan Ke aksaan egeri Ke ari di Bengkulu selama Tahun 2010 dan 2011 terdapat penyimpanan uang arang ukti perkara pidana khusus tidak dititipkan ke ank pemerintah dan penyimpanan arang ukti di umah Penyimpanan enda Sitaan egara up asan elum ter atat pada laporan arang ukti yang masih dalam proses hukum sehingga bisa menimbulkan peluang penyalahgunaan arang ukti.

• Di Kepolisian Negara RI, pada Kepolisian Daerah ( Polda) Kepulauan Bangka elitung penerimaan hi ah Tahun 200 s.d. uni 2011 elum dilaporkan kepada Kementerian Keuangan minimal senilai Rp4.654, 15 juta dan elum di atat dalam sistem in ormasi mana emen akuntansi arang milik negara ( SIMAK BMN) minimal senilai Rp4.501, 81 juta mengakibatkan akunta ilitas pendapatan hi ah tidak dapat dipertanggung a a kan dan risiko penyalahgunaan dan hilangnya aset tetap perolehan dari hibah. • Di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, terdapat penatausahaan pa ak T 2010 dan 2011 pada ank aluku a ang Piru tidak memadai antara lain tidak memadai dan tidak lengkapnya pen atatan uku kontrol

Buku IV IHPS

1 1

IHPS I Tahun 2012


dan pen atatan atas PP dan PPh yang tidak dapat disetor serta tidak dilakukan erifikasi surat perintah pen airan dana SP2 dan surat setoran pajak ( SSP) . • Di Kota Ambon, Provinsi Maluku, mekanisme pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pa ak tidak diatur se ara ormal dalam sistem dan prosedur pengelolaan kas. Hal ini mengaki atkan ra annya penyimpangan pa ak atas pajak yang dipungut, dipotong, dan disetor bukan oleh bendahara pengeluaran. P e n y e b a b .1

Kasus- kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung a a nya dan pe a at yang ertanggung a a elum optimal dalam penga asan maupun pengendalian kegiatan serta berkoordinasi dengan pihak lain yang terkait. Selain itu, kasus tersebut juga disebabkan mekanisme pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pa ak tidak diatur se ara ormal dan tegas. Re k o m e n d a s i

.18

Terhadap kasus- kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar mem erikan sanksi kepada pengelola yang lalai dalam melaksanakan tugas meningkatkan penga asan dan pengendalian serta meningkatkan koordinasi dengan pihak yang terkait. Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan agar menyusun mekanisme pemungutan, pemotongan dan penyetoran pa ak se ara ormal dalam sistem dan prosedur pengelolaan kas serta melaporkan dan menc atat aset hibah.

Ke p a t u h a n t e r h a d a p Ke t e n t u a n P e r u n d a n g - u n d a n g a n .1

1 2

Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, dan penyimpangan administrasi yang dapat dilihat pada Ta el .1. in ian enis temuan pada tiap tiap kelompok dapat dilihat pada ampiran 2 dan rin ian temuan menurut entitas disa ikan pada ampiran .

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

Ta b e l 3 . 1 . Ke l o m p o k Te m u a n P e m e r ik s a a n a t a s P e n d a p a t a n N o


J u m la h

N il a i

Ka s u s

( j u t a Rp )


Kerugian Negara/Daerah

2

Potensi Kerugian Negara/Daerah

4

8

2

55.546, 51


51

Administrasi

22 J u m la h

.20

4

8 4

. 1 1 0 1 .9 3 3 ,4 0

erdasarkan Ta el .1. hasil pemeriksaan mengungkapkan 8 kasus senilai p101. 0 uta se agai aki at adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan pendapatan atas 18 objek pemeriksaan pada 5 KL dan 4 pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h ( 4 k a s u s s e n il a i Rp 8 6 7 , 3 2 j u t a ) .21

Kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang surat erharga dan arang yang nyata dan pasti umlahnya se agai aki at per uatan mela an hukum aik senga a maupun lalai.

.22

Pada umumnya kasus kasus kerugian negara daerah meliputi elan a atau pengadaan fikti lainnya selain per alanan dinas penggunaan uang arang untuk kepentingan pri adi dan elan a tidak sesuai atau mele ihi ketentuan.

.2

Hasil pemeriksaan atas pendapatan menunjukkan adanya kerugian negara/ daerah se anyak kasus senilai p8 2 uta yang terdiri atas • se anyak 1 kasus elan a atau pengadaan fikti lainnya selain per alanan dinas senilai p 1 uta • se anyak 1 kasus penggunaan uang arang untuk kepentingan pri adi senilai Rp205, 50 juta; dan • se anyak 2 kasus elan a tidak sesuai atau mele ihi ketentuan senilai p2 1 uta.

.2

Kasus kasus terse ut ter adi di dua entitas seperti disa ikan pada ampiran .

.2

Kasus- kasus tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di Kepolisian Negara RI ( Polri) , pada Polda Kepulauan Bangka Belitung, terdapat pendapatan pelatihan satpam T 200 dan 2010 yang digunakan langsung untuk iaya penginapan dan pelatihan yang erindikasi fikti

Buku IV IHPS

1 3

IHPS I Tahun 2012


senilai p 1 uta dan kele ihan pem ayaran atas iaya penginapan iaya makan dan honor instruktur pelatihan senilai p1 2 10 uta mengakibatkan kerugian negara keseluruhan senilai Rp590, 01 juta. • Di Kota Ambon, Provinsi Maluku, terdapat SSP TA 2010 dan 2011 senilai Rp205, 50 juta yang disetorkan melalui Bank BNI c abang Ambon namun senyatanya dana terse ut tidak disetorkan ke ank I melainkan digunakan untuk kepentingan pri adi. • Di Kota Ambon, Provinsi Maluku, terdapat belanja makanan dan minuman asa katering asa oga Tahun 2010 yang seharusnya tidak dikenakan PPN namun dikenakan PPN sehingga nilai kontrak pengadaan lebih besar dari seharusnya dan mengaki atkan kerugian daerah senilai p 1 81 uta. P e n y e b a b .2

Kasus- kasus kerugian negara/daerah pada umumnya terjadi karena penga asan dan pengendalian dari atasan langsung kurang optimal senga a menggunakan uang untuk kepentingan pri adinya serta tidak ermat dalam melakukan perhitungan dan pemotongan pajak. Re k o m e n d a s i

.2

Terhadap kasus- kasus kerugian negara/daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar mem erikan sanksi kepada pe a at yang ertanggung a a dan mempertanggung a a kan kerugian negara/daerah dengan menyetorkan ke kas negara/daerah atau melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

P o t e n s i Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h ( 7 k a s u s s e n il a i Rp 5 5 . 5 4 6 , 5 1 j u t a ) .28

Potensi kerugian negara daerah adalah adanya suatu per uatan mela an hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan arang yang nyata dan pasti umlahnya.

.2

Pada umumnya kasus kasus potensi kerugian negara daerah meliputi ketidaksesuaian peker aan dengan kontrak tetapi pem ayaran peker aan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya dan piutang/pinjaman atau dana ergulir yang erpotensi tidak tertagih.

. 0

Hasil pemeriksaan atas pendapatan menun ukkan terdapat kasus yang berpotensi merugikan negara/daerah senilai Rp55.546, 51 juta, terdiri atas • se anyak 1 kasus ketidaksesuaian peker aan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai p122 uta dan

1 4

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

• sebanyak 6 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai p . 2 18 uta. . 1

Kasus kasus terse ut ter adi di dua entitas seperti disa ikan pada ampiran .

. 2

Kasus- kasus tersebut di antaranya sebagai berikut. •

i Ke aksaan egara I pada Ke ati dan Ke ari di Kalimantan Selatan T 2010 dan 2011 terdapat uang pengganti yang erasal dari perkara korupsi pada lima kejari belum tertagih mengakibatkan potensi kerugian negara senilai p2 . 8 uta. Selain itu terdapat denda tilang yang diputus verstek pada tu uh ke ari elum di ayar oleh pelanggar senilai p juta.

•

i Ke aksaan egara I pada Ke ati dan Ke ari di am i T 2010 dan 2011 terdapat uang pengganti yang erasal dari perkara korupsi pada delapan kejari belum tertagih mengakibatkan potensi kerugian negara senilai Rp18.496, 09 juta.

•

i Ke aksaan I pada Ke ati dan Ke ari di engkulu T 2010 dan 2011 terdapat piutang uang pengganti pada delapan ke ari senilai p .8 2 juta belum tertagih. Hal tersebut mengakibatkan tujuan utama dari pengenaan hukuman mem ayar uang pengganti untuk mengoptimalkan pengem alian uang negara yang hilang aki at perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Ke ari tidak ter apai.

P e n y e b a b .

Kasus- kasus potensi kerugian negara/daerah pada umumnya terjadi karena para pelaksana kurang optimal dalam mengintensi an penagihan piutang serta penga asan atasan langsung terkait pengelolaan uang penerimaan masih lemah. Re k o m e n d a s i

.

Terhadap kasus- kasus potensi kerugian negara/daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar le ih optimal dalam melaksanakan eksekusi atas uang pengganti dan penga asan atasan langsung terkait dengan pengelolaan uang/penyelesaiannya dan atau dalam rangka terti administrasi le ih ditingkatkan serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian uang titipan.

Ke k u r a n g a n P e n e r im a a n ( 5 1 k a s u s s e n il a i Rp 4 5 . 5 1 9 , 5 7 j u t a ) .

Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara daerah tetapi tidak atau elum masuk ke kas negara daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan.

Buku IV IHPS

1 5

IHPS I Tahun 2012


.

Pada umumnya kasus kasus kekurangan penerimaan meliputi denda keterlam atan peker aan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara/daerah, penerimaan negara/daerah lainnya ( selain denda keterlam atan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan negara/ daerah dan pengenaan tari pa ak P P le ih rendah dari ketentuan.

.

Hasil pemeriksaan atas pendapatan menunjukkan adanya kekurangan penerimaan se anyak 1 kasus senilai p . 1 uta yang terdiri atas • se anyak 2 kasus denda keterlam atan peker aan elum tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp120, 55 juta; • sebanyak 40 kasus penerimaan negara/daerah lainnya ( selain denda keterlam atan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara daerah senilai p . 8 8 uta • sebanyak 4 kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah senilai p . uta dan • se anyak kasus pengenaan tari pa ak P senilai p 8 uta.


. 8

Kasus kasus terse ut ter adi di sem ilan entitas seperti disa ikan pada ampiran .

.


i Pro insi KI akarta pada inas Pelayanan Pa ak terdapat kekurangan penerimaan pajak Tahun 2011 atas 1.804 reklame yang sudah habis masa erlakunya dan elum da ar ulang namun masih tayang senilai p8. 0 juta.

• Di Provinsi Maluku, terdapat PPN dan PPh TA 2010 dan 2011 belum disetor oleh bendahara umum daerah ( BUD) pada PT BPD Maluku yang mengakibatkan terjadinya kekurangan penerimaan negara atas penyetoran PP dan PPh senilai p . 10 2 uta. • Di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, terdapat PPh pasal 21 atas ga i dan tun angan P S upati dan akil upati T 2010 dan 2011 yang belum disetor ke kas negara mengakibatkan kekurangan penerimaan negara senilai p . 0 8 uta. •

1 6

iT I pada Kodam I ukit arisan Kodam I peman aatan aset barang milik negara di lingkungan Kodam I/BB belum ada iz in dan hasilnya digunakan langsung mengakibatkan PNBP kurang diterima minimal senilai p2.8 8 uta dan S 2 . 0 ri u ekui alen p .10 uta atau seluruhnya senilai Rp6.001, 48 juta.

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

• Di Kementerian Luar Negeri, pada Kedutaan Besar Republik Indonesia ( KBRI) arsa a terdapat P P atas kegiatan pelayanan pu lik yang dilaksanakan KBRI antara lain pelayanan jasa konsuler dan jasa keimigrasian TA 2010 dan 2011 yang belum disetor ke kas negara. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara senilai S 21 . 2 ri u ekui alen p1.82 1 uta . Selain itu terdapat restitusi pa ak atas pengadaan arang dan asa elum mendapat penggantian dari Pemerintah Polandia minimal senilai P . 2 ri u ekui alen p1 0 uta . •

i Ke aksaan egara I pada Ke ati dan Ke ari di Kalimantan Tengah T 2010 dan 2011 terdapat penerimaan dari denda tilang dan ongkos perkara tilang pada empat ke ari masih tersimpan di rekening giro per tanggal 11 Oktober 2011 dan belum disetorkan ke kas negara. Hal tersebut mengaki atkan kekurangan penerimaan negara senilai p1.8 8 uta.

• Di Kota Ambon, Provinsi Maluku, terdapat PPN dan PPh TA 2010 dan 2011 atas empat SKPD belum disetor ke kas negara yang mengakibatkan terjadinya kekurangan penerimaan negara senilai Rp1.552, 05 juta. . 0

Dari kasus- kasus kekurangan penerimaan senilai Rp . 1 uta telah ditindaklan uti dengan penyetoran uang ke kas negara daerah atau penyerahan aset senilai p 0 uta diantaranya adalah a es T I senilai S .1 ri u ekui alen p 2 82 uta Kementerian uar egeri senilai S . 8 ri u ekui alen p 2 0 uta Ke aksaan I senilai p11 2 uta Kepolisian egara RI senilai Rp6, 09 juta, dan Pemerintah Kota Ambon, Provinsi Maluku senilai Rp466, 60 ribu. P e n y e b a b

. 1

Kasus- kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena para pelaksana tidak erpedoman dengan ketentuan yang erlaku serta lemahnya penga asan dan pengendalian dari atasan langsung. Selain itu, kasus kekurangan penerimaan terjadi karena kurangnya koordinasi dengan pihak terkait. Re k o m e n d a s i

. 2

Terhadap kasus- kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar mempertanggung a a kan hasil penerimaan atas peman aatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Selain itu BPK telah merekomendasikan untuk meningkatkan penga asan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilakukan.

Buku IV IHPS

1 7

IHPS I Tahun 2012


Ad m in is t r a s i ( 2 2 k a s u s ) .

Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan tetapi penyimpangan terse ut tidak mengaki atkan kerugian negara tidak mengurangi hak negara kekurangan penerimaan tidak mengham at program entitas dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

.

Pada umumnya kasus kasus penyimpangan yang ersi at administrati meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah serta penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan idang tertentu lainnya seperti kehutanan pertambangan, perpajakan, dan lain- lain.

.

Penyimpangan administrasi uga meliputi penyetoran penerimaan negara daerah mele ihi atas aktu yang ditentukan dan pertanggung a a an penyetoran uang persediaan mele ihi atas aktu yang ditentukan.

.

Hasil pemeriksaan atas pendapatan menun ukkan adanya ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi sebanyak 22 kasus yang terdiri atas • se anyak kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah; • sebanyak 6 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan idang tertentu lainnya seperti kehutanan pertam angan perpa akan dan lain- lain; • sebanyak 12 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas aktu yang ditentukan dan • se anyak 1 kasus pertanggung a a an penyetoran uang persediaan mele ihi atas aktu yang ditentukan.

.

Kasus kasus terse ut ter adi di enam entitas seperti disa ikan pada ampiran .

. 8


1 8

i Pro insi KI akarta pada inas Pelayanan Pa ak T 2011 terdapat tu uh permohonan iz in reklame yang masih dalam proses Dinas Tata Ruang dan 2 reklame yang masih dalam proses inas Penga asan dan Penerti an Bangunan ( P2B) , namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah SKP nya oleh Suku inas Pelayanan Pa ak II Kota dministrasi akarta arat senilai p .0 uta.

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

• Di Kota Ambon, Provinsi Maluku, terdapat keterlambatan dalam melakukan penyetoran pajak yang telah dipotong/dipungut TA 2010 dan 2011 pada Bagian Umum dan Perlengkapan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, Dinas Kelautan, dan Perikanan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota m on dengan aktu keterlam atan erkisar antara 1 s.d. 10 bulan, yang mengakibatkan keterlambatan penerimaan negara senilai p2.1 uta. •

i Ke aksaan I Ke ati dan Ke ari Kalimantan Tengah pada Tahun 2010 dan 2011 terdapat keterlam atan penyetoran penerimaan denda tilang senilai p1. 00 uta yang dise a kan pelaksanaan tata ara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tilang tidak sesuai ketentuan.

•

i Ke aksaan I Ke ati dan Ke ari am i pada Tahun 2010 dan 2011 terdapat uang rampasan terlam at diserahkan oleh aksa Penuntut mum ke Bendahara Khusus Penerima sehingga terlambat disetorkan ke kas negara senilai p 81 0 uta.

P e n y e b a b .

Kasus- kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pimpinan entitas kurang optimal dalam melakukan penga asan dan pengendalian, para pelaksana lalai dalam pelaksanaan tugas dan kurang mematuhi ketentuan dalam melakukan penyetoran pendapatan negara/ daerah. Re k o m e n d a s i

. 0

Terhadap kasus- kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada pejabat pelaksana yang lalai dalam menaati ketentuan perundang undangan serta meningkatkan penga asan dan pengendalian.

. 1

Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada so cop LHP dalam c akram padat terlampir.

Buku IV IHPS

1 9

IHPS I Tahun 2012

2 0

Buku IV IHPS



IHPS I Tahun 2012

BAB 4 P e l a k s a n a a n Be l a n j a 4.1

Pelaksanaan elan a meliputi elan a pemerintah pusat dan elan a pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat/daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat/daerah dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut enisnya elan a pemerintah pusat daerah terdiri atas elan a pega ai belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain- lain.

4.2

Dalam Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan PDTT atas pelaksanaan elan a T 200 s.d. 2011 atas entitas pada 20 kementerian lem aga K dan 1 pemerintah pro insi ka upaten kota. Pemeriksaan meliputi elan a pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah.

.

Pemeriksaan terhadap pelaksanaan belanja terdiri atas 2 subtema, yaitu sebagai berikut: • Belanja pemerintah pusat; dan • Belanja pemerintah daerah.

4.4

Penjelasan lebih lanjut terhadap subtema pemeriksaan pelaksanaan belanja dapat dilihat pada uraian berikut.

P e l a k s a n a a n Be l a n j a P e m e r in t a h P u s a t 4.5

Dalam Semester I Tahun 2012, BPK telah memeriksa belanja pemerintah pusat T 200 s.d. 2011. Pemeriksaan dilakukan pada 20 K yang meliputi o ek pemeriksaan.

4.6

Cakupan pemeriksaan belanja pemerintah pusat pada 20 KL adalah senilai p12 8 triliun dari realisasi anggaran elan a senilai p1 2 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai p2 0 miliar merupakan temuan kerugian potensi kerugian kekurangan penerimaan ketidakhematan ketidakefisienan dan ketidake ekti an.


Sec ara umum, tujuan pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat adalah untuk menilai apakah • sistem pengendalian intern ( SPI) atas pelaksanaan belanja sudah diranc ang dan dilaksanakan sec ara memadai untuk menc apai tujuan pengendalian;

Buku IV IHPS

2 1

IHPS I Tahun 2012


• penguasaan pengurusan dan pertanggung a a an anggaran elan a telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; • pelaksanaan kegiatan yang terkait pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur/ketentuan yang erlaku dengan memenuhi prinsip ekonomis efisien dan e ekti dan • in ormasi keuangan telah disa ikan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.


Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau le ih permasalahan kelemahan SPI dan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan penyimpangan administrasi ketidakhematan ketidakefisienan dan ketidake ekti an. Setiap permasalahan merupakan agian dari temuan dan di dalam IHPS ini dise ut dengan istilah “ k a s u s ” . amun istilah kasus disini tidak selalu erimplikasi hukum atau erdampak finansial.

4.9


Sis t e m


4.10

Salah satu tujuan pemeriksaan atas belanja adalah untuk menilai apakah SPI atas pelaksanaan anggaran belanja sudah diranc ang dan dilaksanakan sec ara memadai untuk menc apai tujuan pengendalian.

4.11

Hasil evaluasi atas SPI belanja menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perenc anaan, pembukuan dan penc atatan, pelaporan dan pertanggung a a an serta S P yang menim ulkan kasus kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut: • kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; • kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan • kelemahan atas struktur pengendalian intern.

4.12

2 2

Hasil evaluasi SPI terhadap pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan terdapat kasus kelemahan SPI. in ian kelemahan SPI terse ut meliputi 1 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan 2 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 10 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rinc ian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 4.

Buku IV IHPS


.1

IHPS I Tahun 2012

Sebanyak 19 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas • se anyak 1 kasus pen atatan tidak elum dilakukan atau tidak akurat • se anyak kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan • se anyak 1 kasus sistem in ormasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai dan • se anyak 2 kasus sistem in ormasi akuntansi dan pelaporan didukung SDM yang memadai.

elum

4.14


4.15

Se anyak 2 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas • se anyak kasus peren anaan kegiatan tidak memadai • sebanyak 18 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja; • sebanyak 2 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN; • se anyak 1 kasus penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan • se anyak 1 kasus penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.

4.16 .1

Kasus kasus terse ut ter adi di delapan entitas seperti disa ikan pada ampiran 6. Sebanyak 10 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas • se anyak kasus entitas tidak memiliki S P yang ormal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; • se anyak kasus S P yang ada pada entitas tidak er alan se ara optimal atau tidak ditaati dan • se anyak 1 kasus entitas tidak memiliki satuan penga as intern.

4.18

Kasus kasus terse ut ter adi di empat entitas seperti disa ikan pada Lampiran 6.

Buku IV IHPS

2 3

IHPS I Tahun 2012

4.19


Kasus- kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Negeri Kalimantan Tengah terdapat penitipan arang ukti erupa uang yang disimpan dalam rekening penitipan arang ukti pada Ke aksaan egeri Kasongan dan Sampit serta dalam rankas endahara an pengeluaran pada Ke aksaan egeri Palangkaraya senilai p2. 00 uta tidak sesuai ketentuan. Hal terse ut mengaki atkan enteri Keuangan tidak dapat memonitor atas penyimpanan uang arang ukti sitaan dan pengamanan atas uang arang ukti men adi kurang ter amin serta dapat menim ulkan peluang penyalahgunaan atas arang ukti terse ut. • Di Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia ( KBRI) Roma, terdapat pengadaan barang yang dilaksanakan Tahun 2010 belum di atat dan elum diinput dalam SI K senilai p1. 2 uta. Hal tersebut mengakibatkan laporan barang milik negara ( BMN) pada KBRI Roma belum menyajikan nilai BMN yang sebenarnya. • Di Kementerian Luar Negeri, pada KBRI W ashington DC terdapat beban pusat persekot resmi minus senilai S 11 . ri u ekui alen p1.0 2 2 uta elum mendapat penggantian dari iro Keuangan Kementerian uar egeri sehingga mengaki atkan anggaran rutin K I ashington terbebani. •

i Kementerian uar egeri pada K I Takhta Su i atikan terdapat pengeluaran TA 2010 untuk promosi budaya dan kerjasama pendidikan yang kegiatannya erada di ilayah ker a K I oma mengaki atkan pelaksanaan kegiatan K I atikan er enturan tugas dan ungsi dengan KBRI Roma sehingga berpotensi menimbulkan pembebanan keuangan negara yang berlebihan.


Kasus kasus kelemahan SPI pada umumnya ter adi karena peren anaan tidak memadai, pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung a a nya pe a at yang ertanggung a a elum optimal dalam penga asan dan pengendalian kegiatan, serta SOP termasuk kesepakatan pembagian tugas dan ungsi elum memadai. Re k o m e n d a s i

4.21

2 4

Terhadap kasus- kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melakukan peren anaan dengan le ih ermat meningkatkan penga asan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP, serta memberi sanksi sesuai ketentuan yang erlaku kepada pe a at yang ertanggung a a .

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012


Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara kekurangan penerimaan penyimpangan administrasi ketidakhematan ketidakefisienan dan ketidake ekti an yang dapat dilihat pada Ta el .1. in ian enis temuan pada tiap tiap kelompok dapat dilihat pada ampiran dan rin ian temuan menurut entitas disa ikan pada ampiran . Ta b e l 4 . 1 . Ke l o m p o k Te m u a n P e m e r ik s a a n a t a s Be l a n j a P e m e r in t a h P u s a t N o


J u m la h Ka s u s

N il a i ( J u t a Rp )

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan 1

Kerugian Negara

1

46.909, 41

2

Potensi Kerugian Negara

2

21


1

4

Administrasi

58

5

Ketidakhematan

19

2 .

0 0

6

Ketidakefisienan

1

.

18

Ketidake ekti an

16

.2

2

J u m la h

.2

10.18

1 8 4

8 -

1

2 7 0 .5 9 4 ,3 8

Berdasarkan Tabel 4.1., hasil pemeriksaan mengungkapkan 184 kasus senilai p2 0. 8 uta se agai aki at adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan yang ditemukan pada 20 KL.

Ke r u g ia n N e g a r a ( 7 1 k a s u s s e n il a i Rp 4 6 . 9 0 9 , 4 1 j u t a ) 4.24

Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat erharga dan arang yang nyata dan pasti umlahnya se agai aki at per uatan mela an hukum aik senga a maupun lalai.

4.25

Pada umumnya kasus kasus kerugian negara meliputi elan a atau pengadaan arang asa fikti rekanan pengadaan arang asa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, dan pemahalan harga ( mark up . Kerugian negara uga meliputi pem ayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan spesifikasi arang asa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak dan elan a tidak sesuai atau mele ihi ketentuan.

4.26

Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya kerugian negara se anyak 1 kasus senilai p . 0 1 uta yang terdiri atas

Buku IV IHPS

2 5

IHPS I Tahun 2012

• se anyak kasus p . 0 uta


elan a atau pengadaan

arang asa fikti senilai

• se anyak 2 kasus rekanan pengadaan arang asa tidak menyelesaikan peker aan senilai p1.20 1 uta • sebanyak 19 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai p11.10 uta • sebanyak 20 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume peker aan dan atau arang senilai p .18 uta • se anyak kasus pemahalan harga mark up ) senilai Rp20.859, 86 juta; • se anyak kasus iaya per alanan dinas ganda dan atau mele ihi standar yang ditetapkan senilai Rp248, 65 juta; • sebanyak 4 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau mele ihi standar yang ditetapkan senilai p1 juta; • se anyak kasus spesifikasi arang asa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai p28 0 uta dan • se anyak 11 kasus elan a tidak sesuai atau mele ihi ketentuan senilai p1. uta. .2 4.28

Kasus kasus terse ut ter adi di 1 entitas seperti disa ikan pada ampiran . Kasus- kasus tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di Kementerian Pemuda dan Olahraga, terdapat kelebihan pembayaran peker aan pem angunan isma atlet dan gedung ser aguna di Sumatera Selatan sehingga mengaki atkan kerugian negara senilai p .81 uta. • Di Kepolisian Negara RI, pada Polda Kepulauan Bangka Belitung Tahun 200 s.d. 2011 terdapat kele ihan pem ayaran atas kegiatan yang ersi at rutin seperti kegiatan lidik selidik kegiatan magang dan pem ulatan bintara, piket jaga, dan kegiatan pengadaan barang jasa mengakibatkan kerugian negara senilai p1.0 uta. tas kerugian negara terse ut telah ditindaklan uti dengan penyetoran ke kas negara senilai p 22 juta. • Di TNI AD, pada Kodam I Bukit Barisan di Medan terdapat pengadaan alat tulis kantor untuk kegiatan pendidikan kademi Pera atan kper Paramedis Kesdam I Tahun 2010 dan 2011 erindikasi tidak dilaksanakan mengaki atkan kerugian negara senilai p 2 2 uta. tas kerugian negara terse ut telah ditindaklan uti dengan penyetoran ke kas

2 6

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

negara senilai p21 uta. Selain itu di idam I terdapat peker aan pemeliharaan mesin stasioner TA 2011 senilai Rp48, 00 juta dan kegiatan pemanasan materiil eni T 2010 dan 2011 senilai p 81 uta tidak dilaksanakan sehingga mengaki atkan kerugian negara senilai p 2 juta. •

4.29

i Kementerian Perhu ungan pelaksanaan peker aan Spesifik Sinyal dan Telekomunikasi Pem angunan alan Kereta pi alur anda ire on Kroya T 2010 dan 2011 tidak sesuai kontrak mengaki atkan kele ihan pem ayaran pengadaan ka el senilai p 10 uta dan kele ihan pem ayaran peker aan instalasi dan non instalasi senilai p2 2 uta.

ari kasus kasus kerugian negara senilai p . 0 1 uta telah ditindaklan uti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset senilai p2.80 2 uta di antaranya adalah Kementerian Perhu ungan senilai p1. 8 uta Kepolisian egara I senilai p 20 uta dan T I senilai p22 1 uta. P e n y e b a b

. 0

Kasus kasus kerugian negara pada umumnya ter adi karena rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak dan penerima arang tidak ermat dalam melaksanakan pemeriksaan arang yang diterima. Selain itu pelaksana kegiatan mem uat pertanggung a a an keuangan tidak sesuai kondisi senyatanya lalai dalam pelaksanaan tugas dan tidak ermat dalam peren anaan penga asan dan pengendalian. Re k o m e n d a s i

. 1

Terhadap kasus- kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar mem erikan sanksi kepada pe a at yang ertanggung a a dan mempertanggung a a kan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

P o t e n s i Ke r u g ia n N e g a r a ( 2 k a s u s s e n il a i Rp 2 1 , 7 4 j u t a ) . 2

Potensi kerugian negara adalah adanya suatu per uatan mela an hukum aik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan arang yang nyata dan pasti umlahnya.

.

Pada umumnya kasus kasus potensi kerugian negara meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, peman aatan arang dan pem erian asilitas tidak sesuai ketentuan.

.

Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya potensi kerugian negara se anyak 2 kasus senilai p21 uta yang terdiri atas Buku IV IHPS

2 7

IHPS I Tahun 2012


• se anyak 1 kasus ketidaksesuaian peker aan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai p21 uta dan • sebanyak 1 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, peman aatan arang dan pem erian asilitas tidak sesuai ketentuan. .

Kasus kasus terse ut ter adi di satu entitas seperti disa ikan pada ampiran .

.


i Ke aksaan I pada Ke ati dan Ke ari Kalimantan Selatan terdapat analisa harga satuan peker aan atas lima enis peker aan tidak sesuai standar S I dan kele ihan perhitungan penggunaan ekisting senilai p1 2 uta serta terdapat kelebihan perhitungan penugasan operator komputer dan administrasi senilai Rp2, 50 juta, namun atas dua pekerjaan tersebut pem ayarannya elum 100 sehingga mengaki atkan potensi kerugian negara seluruhnya senilai p21 uta.

P e n y e b a b .

Kasus potensi kerugian negara tersebut terjadi karena konsultan perenc ana, penga as dan kontraktor pelaksana tidak ermat dalam melaksanakan tugas serta PPK lemah dalam melaksanakan penga asan dan pengendalian. Re k o m e n d a s i

. 8

Terhadap kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar mem erikan sanksi kepada pejabat pembuat komitmen ( PPK) yang kurang c ermat dalam melaksanakan tugas dan mempertanggung a a kan potensi kerugian yang ter adi dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara atau melengkapi pekerjaan sesuai ketentuan.

Ke k u r a n g a n P e n e r im a a n ( 1 7 k a s u s s e n il a i Rp 1 0 . 1 8 3 , 4 8 j u t a )

2 8

.

Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau elum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan.

4.40

Kasus kasus kekurangan penerimaan negara meliputi penerimaan atau denda keterlam atan peker aan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara dan pengenaan tari pa ak P P le ih rendah dari ketentuan.

4.41

Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya kekurangan penerimaan se anyak 1 kasus senilai p10.18 8 uta yang terdiri atas

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

• se anyak kasus denda keterlam atan peker aan yang elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara senilai p . 1 28 juta; • sebanyak 5 kasus penerimaan negara ( selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara senilai p . 10 1 uta dan • se anyak kasus pengenaan tari pa ak P senilai Rp111, 29 juta. 4.42 .


Kasus kasus terse ut ter adi di enam entitas seperti disa ikan pada ampiran 6. Kasus- kasus tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di Kementerian Pemuda dan Olahraga, PT DGI belum menyelesaikan pem ayaran atas penggunaan tiang pan ang milik Pemerintah Pro insi Sumatera Selatan mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai p2. 2 8 uta. • Di Kementerian Pemuda dan Olahraga, terdapat pendapatan bunga jasa giro yang belum disetorkan ke kas negara mengakibatkan terbukanya peluang penyalahgunaan keuangan negara dan kekurangan penerimaan jasa giro dari dana bantuan minimal senilai Rp2.481, 01 juta. • Di TNI AD, terdapat pelaksanaan kegiatan pengadaan di lingkungan Direktorat Peralatan TA 2010 dan 2011 terlambat tetapi belum dikenakan denda keterlambatan mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp1.955, 20 juta. • Di TNI AL, Pangkalan Utama TNI AL IV Tanjung Pinang, terdapat pembayaran tunjangan kinerja Tahun 2011 dengan menggunakan dana potongan PPh Pasal 21 karena jumlah kebutuhan tunjangan kinerja yang lebih besar dari pendanaan yang diterima mengakibatkan penerimaan negara dari PPh Pasal 21 kurang diterima senilai p 20 1 uta.

4.44

ari kasus kasus kekurangan penerimaan senilai p10.18 8 uta telah ditindaklan uti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset senilai p1. 0 uta di antaranya oleh T I senilai p1. 0 8 uta dan Mabes TNI Rp125, 11 juta. P e n y e b a b

4.45

Kasus- kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena peman aatan aset oleh entitas elum menga u pada ketentuan dan rekanan tidak mematuhi ketentuan dalam per an ian yang telah disepakati

Buku IV IHPS

2 9

IHPS I Tahun 2012


penanggung a a kurang memperhitungkan se ara akurat ke utuhan yang riil atas tun angan kiner a yang harus di ayarkan serta penanggung a a kegiatan lemah dalam melaksanakan penga asan dan pengendalian. Re k o m e n d a s i 4.46

Terhadap kasus- kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar mem erikan sanksi kepada pe a at yang ertanggung a a dan melakukan upaya penarikan atas kekurangan penerimaan yang terjadi dan menyetorkannya ke kas negara sesuai ketentuan.

Ad m in is t r a s i ( 5 8 k a s u s ) .

Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan tetapi penyimpangan terse ut tidak mengaki atkan kerugian negara tidak mengurangi hak negara kekurangan penerimaan negara tidak mengham at program entitas dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

4.48

Pada umumnya kasus kasus penyimpangan yang ersi at administrati meliputi pertanggung a a an tidak akunta el ukti tidak lengkap tidak alid pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan arang asa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menim ulkan kerugian negara, pemec ahan kontrak untuk menghindari pelelangan, pelaksanaan lelang se ara pro orma dan penyimpangan terhadap ketentuan perundangundangan bidang pengelolaan barang milik negara.

4.49

Penyimpangan administrasi uga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan idang tertentu lainnya seperti kehutanan pertambangan, perpajakan dan lain- lain, penyetoran penerimaan negara/ daerah mele ihi atas aktu yang ditentukan dan sisa kas di endahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara.

4.50

Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 58 kasus yang terdiri atas • se anyak kasus pertanggung a a an per alanan dinas tidak akunta el ukti tidak lengkap tidak alid • se anyak 12 kasus pertanggung a a an tidak akunta el lengkap tidak alid lainnya selain per alanan dinas

ukti tidak

• sebanyak 5 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;

3 0

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

• se anyak 1 kasus proses pengadaan arang asa tidak sesuai ketentuan tidak menim ulkan kerugian negara • sebanyak 1 kasus pemec ahan kontrak untuk menghindari pelelangan; • se anyak kasus pelaksanaan lelang se ara pro orma • sebanyak 11 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara; • sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan idang tertentu lainnya seperti kehutanan pertam angan perpa akan dan lain- lain; • sebanyak 1 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas aktu yang ditentukan dan • sebanyak 2 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas negara. 4.51

Kasus kasus terse ut ter adi di 12 entitas seperti disa ikan pada ampiran .

4.52


i T I Sta Personel T I Spersau terdapat elan a arang rutin pada dinas dinas di a aran Spersau T 2010 dan 2011 yang dipertanggung a a kan melalui kontrak dengan pihak mitra pelaksana namun realisasi pelaksanaannya tidak sesuai dengan pertanggung a a annya sehingga atas kegiatan elan a arang terse ut elum dapat dipertanggung a a kan se ara riil senilai p .0 2 0 uta.

• Di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ( BPPT) , pada BA 999.08 terdapat aset yang dihasilkan dari realisasi belanja TA 2011 senilai p .2 8 0 uta elum diserahkan oleh Kementerian Keuangan kepada BPPT. • Di Kementerian Pemuda dan Olahraga, terdapat penggunaan biaya personel pada pengadaan peralatan dan sistem pengelolaan TI dan telekomunikasi T 2010 kurang dilengkapi ukti pertanggung a a an senilai p2. 00 0 juta mengakibatkan biaya personel yang telah dibayarkan kepada rekanan tidak dapat diyakini ke a arannya. •

i Kementerian uar egeri Konsulat enderal epu lik Indonesia K I Perth, terdapat kendaraan dinas dan barang rusak berat belum dihapuskan mengaki atkan aset aset yang sudah tidak dapat diman aatkan dalam mendukung kegiatan operasional masih terc atat dalam laporan BMN sehingga laporan tidak menun ukkan kondisi yang se enarnya.

Buku IV IHPS

3 1

IHPS I Tahun 2012


P e n y e b a b .

Kasus- kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas, kurang c ermat dalam melaksanakan ketentuan pelaksanaan anggaran dan lemahnya penga asan dan pengendalian serta penanggung a a terkait penghapusan aset kurang akti menanggapi usulan penghapusan dari K I Perth. Re k o m e n d a s i

4.54

Terhadap kasus- kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melengkapi ukti pertanggung a a an mem erikan teguran dan atau sanksi kepada pe a at pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang undangan serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait atas perkembangan pengajuan usulan penghapusan aset.

Ketidakhematan 1 kasus senilai Rp2 .

0 0 juta

4.55

Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas kualitas yang le ih tinggi dari standar kuantitas kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada aktu yang sama.

4.56

Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya ketidakhematan se anyak 1 kasus pem orosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai p2 . 0 0 uta.

.


4.58

Kasus- kasus tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di TNI AD, Direktorat Peralatan TNI AD, terdapat harga pengadaan senjata dan peralatannya T 2010 le ih tinggi dari p rice list yang dikeluarkan oleh supplier luar negeri mengakibatkan kemahalan harga pengadaan senilai p . 1 0 uta. • Di Kementerian Perhubungan, terdapat pengadaan bahan/material untuk peker aan Satuan Ker a Peningkatan alan Kereta pi intas Selatan a a T 2010 dan 2011 yang tidak meman aatkan persediaan ahan di gudang hasil pengadaan T 2010 mengaki atkan pem orosan senilai p . 8 1 juta. •

3 2

iT I Sta Personel T I terdapat harga pengadaan arang elum sesuai dengan satuan indeks harga yang berlaku di lingkungan TNI AU mengaki atkan harga arang yang ditetapkan dalam kontrak le ih tinggi dari yang seharusnya senilai p2. 21 1 uta.

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

• Di Kementerian Perhubungan, terdapat pekerjaan studi standardisasi jembatan ( I - G irder, U - G irder, dan V oided S lab ) Tahun 2011 yang sudah pernah dilakukan se elumnya di T 200 dan 2008 dengan ka ian I - G irder dan V oided S lab dan ahkan sampai dengan T 2010 telah diman aatkan sebagai ac uan pekerjaan jembatan di sebagian lokasi Cirebon- Kroya mengaki atkan pem orosan keuangan negara senilai p1. 80 uta. P e n y e b a b 4.59

Kasus kasus ketidakhematan pada umumnya ter adi karena adanya ke enderungan meman aatkan anggaran tanpa memperhatikan prinsip ekonomis entitas kurang ermat meren anakan kegiatan serta lemahnya penga asan dan pengendalian. Re k o m e n d a s i

4.60

Terhadap kasus kasus ketidakhematan terse ut PK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar mem erikan sanksi kepada pe a at yang ertanggung a a dan meningkatkan penga asan dan pengendalian.

Ketidakefisienan 1 kasus senilai Rp .

18 juta

4.61


4.62

Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya satu kasus ketidakefisienan yaitu penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output le ih esar tinggi dari yang seharusnya senilai p . 18 uta.

.

Kasus tersebut terjadi di Kementerian Perhubungan, terdapat realisasi peker aan tim unan sub b allast berupa lapisan pasir batu ( sirtu) dan pekerjaan penim unan tanah elum sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan sehingga untuk menyelesaikan peker aan agar sesuai dengan spesifikasi teknis diperlukan tam ahan olume urugan sirtu maupun tanah tim unan meskipun dengan risiko pekerjaan yang sama diulang kembali yang mengakibatkan pengeluaran iaya untuk peker aan terse ut men adi tidak efisien senilai p . 18 uta. P e n y e b a b

4.64

Kasus ketidakefisienan ter adi karena anggaran yang tersedia relati ter atas sehingga anggarannya tidak dapat dipenuhi se ara utuh sesuai dengan gam ar yang diusulkan.

Buku IV IHPS

3 3

IHPS I Tahun 2012



Terhadap kasus ketidakefisienan terse ut PK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar pe a at terkait mem erikan sanksi kepada KPA sesuai ketentuan berlaku.

Ketidakefektifan 1 kasus senilai Rp1

.2

2 juta

4.66

Temuan mengenai ketidake ekti an erorientasi pada pen apaian hasil ( outcome yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak mem erikan man aat atau hasil yang diren anakan serta ungsi instansi yang tidak optimal sehingga tu uan organisasi tidak ter apai.

.

Pada umumnya kasus kasus ketidake ekti an meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran tidak sesuai peruntukan peman aatan arang asa dilakukan tidak sesuai dengan ren ana yang ditetapkan arang yang di eli elum tidak dapat diman aatkan peman aatan arang asa tidak erdampak pada penc apaian tujuan organisasi, dan pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi penc apaian tujuan organisasi.

4.68

Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya ketidake ekti an se anyak 1 kasus senilai p1 .2 2 uta yang terdiri atas • se anyak kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran tidak sesuai peruntukan senilai p10 . uta • se anyak 1 kasus peman aatan arang asa dilakukan tidak sesuai dengan ren ana yang ditetapkan senilai p 88 8 uta • se anyak senilai p

kasus arang yang di eli elum tidak dapat diman aatkan .2 uta

• se anyak 1 kasus peman aatan arang asa tidak erdampak terhadap penc apaian tujuan organisasi; dan • se anyak kasus pelaksanaan kegiatan terlam at terham at sehingga mempengaruhi pen apaian tu uan organisasi senilai p2 uta. 4.69 . 0

Kasus kasus terse ut ter adi di sepuluh entitas seperti disa ikan pada ampiran 6. Kasus- kasus tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di Mabes TNI, penggunaan dana reimb ursement sebagai bentuk kompensasi erupa penggantian dana atas iaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah RI untuk mendukung kegiatan operasional pengerahan pasukan pen aga perdamaian yang ertugas di a ah endera P Tahun 2010 dan 2011 tidak sesuai dengan tu uannya antara lain digunakan untuk perjalanan dinas luar negeri pejabat di lingkungan TNI dan dipinjamkan kepada e erapa satker untuk er agai kegiatan senilai p88. 22 1 uta.

3 4

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

• Di Kementerian Perhubungan, terdapat hasil pengadaan pekerjaan Satuan Ker a Peningkatan alan Kereta pi intas Selatan a a T 2010 dan 2011 senilai p 8. 2 8 uta erpotensi rusak dan tidak terpelihara karena tidak segera diman aatkan. P e n y e b a b . 1

Kasus kasus ketidake ekti an pada umumnya ter adi karena entitas membuat perenc anaan yang kurang memadai, menetapkan kebijakan yang menyalahi ketentuan anggaran PPK dan penanggung a a kegiatan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung a a nya serta penga asan dan pengendalian elum optimal. Re k o m e n d a s i

. 2

Terhadap kasus kasus ketidake ekti an terse ut PK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar meren anakan kegiatan se ara ermat mem erikan sanksi kepada PPK dan penanggung a a kegiatan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung a a nya segera meman aatkan arang hasil pengadaan dan meningkatkan ungsi penga asan dan pengendalian.

P e l a k s a n a a n Be l a n j a P e m e r in t a h Da e r a h .

Dalam Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan atas belanja atau pengadaan barang/jasa pemerintah daerah TA 2009, 2010, dan 2011 atas 18 o ek pemeriksaan pada 1 entitas pemerintah pro insi ka upaten kota.

.

akupan pemeriksaan elan a daerah pada 1 entitas terse ut adalah senilai p 1 triliun dari realisasi anggaran elan a senilai p 1 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai p2 2 miliar merupakan temuan kerugian potensi kerugian kekurangan penerimaan ketidakhematan dan ketidake ekti an.


Sec ara umum, tujuan pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah adalah untuk menilai apakah • SPI yang terkait dengan program/kegiatan yang diperiksa telah diranc ang dan dilaksanakan sec ara memadai; dan • pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah mematuhi peraturan perundangundangan yang terkait termasuk penerapan prinsip ekonomis, efisien dan e ekti .

Buku IV IHPS

3 5

IHPS I Tahun 2012



Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau le ih permasalahan kelemahan SPI dan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan penyimpangan administrasi ketidakhematan ketidakefisienan dan ketidake ekti an. Setiap permasalahan merupakan agian dari temuan dan di dalam IHPS ini dise ut dengan istilah “ k a s u s ” . amun istilah kasus disini tidak selalu erimplikasi hukum atau erdampak finansial.

.


Sis t e m


. 8

Pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah bertujuan antara lain menilai apakah SPI entitas terhadap elan a daerah maupun terhadap pengamanan atas kekayaan daerah telah diranc ang dan dilaksanakan sec ara memadai untuk menc apai tujuan pengendalian.

.

Hasil evaluasi SPI atas pemeriksaan belanja pemerintah daerah menunjukkan adanya kelemahan atas aspek perenc anaan, pembukuan dan penc atatan, serta pelaporan dan pertanggung a a an yang menim ulkan kasus kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut: • kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; • kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan • kelemahan atas struktur pengendalian intern.

4.80

Hasil pemeriksaan atas elan a daerah pada 1 entitas menun ukkan adanya 18 kasus kelemahan SPI, yaitu 1 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 9 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 8 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rinc ian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada ampiran .

4.81

Sebanyak satu kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu sistem in ormasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.

4.82

Sebanyak 9 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas • se anyak kasus peren anaan kegiatan tidak memadai

3 6

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

• sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja; dan • se anyak 1 kasus penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan. .8 4.84

Kasus kasus terse ut ter adi di enam entitas seperti disa ikan pada ampiran 9. Sebanyak 8 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas • se anyak kasus entitas tidak memiliki S P yang ormal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; • se anyak kasus S P yang ada pada entitas tidak er alan se ara optimal atau tidak ditaati dan • se anyak 1 kasus satuan penga as intern yang ada tidak memadai atau tidak er alan optimal.

4.85

Kasus kasus terse ut ter adi di lima entitas seperti disa ikan pada ampiran .

4.86

Kasus- kasus SPI tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di Provinsi Banten, pada pemeriksaan belanja hibah dan bantuan sosial ( bansos) , proses penganggaran terkait dana hibah dan bansos belum memiliki tolok ukur yang jelas serta belum memadai. Permasalahan ini mengakibatkan akuntabilitas besaran anggaran hibah dan bansos sangat lemah karena tidak erdasarkan pertim angan dokumen peren anaan yang berbasis kinerja dan proses pelibatan dengan stak eh older yang ada. • Di Provinsi Banten, pada pemeriksaan belanja hibah dan bansos, sistem pengendalian internal terhadap aspek monitoring pertanggung a a an pemberian hibah dan bansos belum memadai antara lain yaitu untuk pemberian hibah dan bansos selama Tahun 2010 dan 2011 belum memiliki tata ara pem erian dan pertanggung a a an su sidi hi ah bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang ditetapkan dengan peraturan gubernur, aturan terkait hibah sangat longgar terutama terkait dengan mekanisme pertanggung a a an serta tidak pernah ada akti itas e aluasi dan monitoring pertanggung a a an atas pem erian ansos. •

i Kota ilegon Pro insi anten penga asan dan pengendalian internal Dinas Pendidikan atas pelaksanaan kegiatan di SMP/SMA/SMK kurang optimal antara lain yaitu erita a ara atas pelaporan dan rekonsiliasi keuangan belum dibuat dan belum didokumentasikan dengan baik, tidak melakukan pemeriksaan fisik pemeriksaan terhadap hasil pengadaan barang hanya dilaksanakan pada saat penyerahan barang dari

Buku IV IHPS

3 7

IHPS I Tahun 2012


penyedia barang/jasa. Permasalahan ini mengakibatkan adanya resiko penyimpangan yang tidak dapat dideteksi diantisipasi se ara dini oleh satuan kerja perangkat daerah ( SKPD) . P e n y e b a b .8

Kasus- kasus kelemahan SPI pada umumnya disebabkan pejabat yang ertanggung a a elum sepenuhnya memahami ketentuan yang erlaku kurang ermat dalam peren anaan dan pelaksanaan tugas serta penga asan maupun pengendalian kegiatan lemah. Re k o m e n d a s i

4.88

Terhadap kasus- kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar kepala daerah memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung a a dalam peren anaan dan pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan penga asan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.


Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan dapat mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan penyimpangan administrasi ketidakhematan dan ketidake ekti an yang dapat dilihat pada Ta el .2. in ian enis temuan pada tiap tiap kelompok dapat dilihat pada ampiran 8 dan rin ian temuan menurut entitas disa ikan pada ampiran . Ta b e l 4 . 2 . Ke l o m p o k Te m u a n P e m e r ik s a a n a t a s Be l a n j a P e m e r in t a h Da e r a h N o


N il a i


( j u t a Rp )


Kerugian Daerah

10

2


. 10 0

16


3 8

21

2.

22

4

Administrasi

0

5

Ketidakhematan

6

1. 0 2

6

Ketidake ekti an

9

152.920, 25

J u m la h

4.90

22.

2 0 0

-

2 3 9 .3 2 1 ,2 4

Berdasarkan Tabel 4.2., hasil pemeriksaan mengungkapkan 200 kasus senilai p2 . 21 2 uta se agai aki at adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan yang ditemukan pada 16 pemerintah provinsi/ kabupaten/kota.

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

Ke r u g ia n Da e r a h ( 1 0 3 k a s u s s e n il a i Rp 5 9 . 4 1 0 , 3 0 j u t a ) 4.91

Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat erharga dan arang yang nyata dan pasti umlahnya se agai aki at per uatan mela an hukum aik senga a maupun lalai.

4.92

Pada umumnya kasus- kasus kerugian daerah yaitu belanja atau pengadaan fikti lainnya kekurangan olume peker aan dan atau arang kele ihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, pemahalan harga ( mark up ) , dan biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan.

.

Kerugian daerah uga meliputi pem ayaran honorarium ganda dan atau mele ihi standar yang ditetapkan spesifikasi arang asa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak dan elan a tidak sesuai atau mele ihi ketentuan.

4.94

Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan adanya kerugian daerah se anyak 10 kasus senilai p . 10 0 uta terdiri atas • se anyak 2 kasus elan a atau pengadaan fikti selain per alanan dinas senilai Rp424, 89 juta; • sebanyak 52 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai p 2. 2 uta • sebanyak 25 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume peker aan dan atau arang senilai p1 .8 8 uta • sebanyak 12 kasus pemahalan harga ( mark up ) senilai Rp6.006, 69 juta; • sebanyak 2 kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp484, 89 juta; • sebanyak 1 kasus pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai p 0 uta • se anyak kasus spesifikasi arang asa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp905, 56 juta; dan • se anyak p1.111

kasus elan a tidak sesuai atau mele ihi ketentuan senilai uta.

4.95


4.96

Kasus- kasus tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat pembayaran 18 paket peker aan pem angunan sarana dan prasarana in rastruktur TA 2010 s.d. 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum ( PU) , Dinas Pendidikan

Buku IV IHPS

3 9

IHPS I Tahun 2012


Pemuda dan lahraga inas Perhu ungan Komunikasi dan In ormatika inas Kesehatan serta inas Pertanian tidak sesuai dengan prestasi peker aan mengaki atkan kerugian daerah senilai p . 20 uta. •

i Ka upaten Tana Tidung Pro insi Kalimantan Timur terdapat 1 paket pekerjaan pembangunan jalan dan drainase TA 2010 pada Dinas PU dan Perhu ungan tidak sesuai dengan kontrak mengaki atkan kele ihan pem ayaran atas kekurangan olume peker aan senilai p . 21 2 uta.

•

i Pro insi KI akarta pada inas Pendidikan terdapat elan a dana pendidikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) dan nggaran Pendapatan dan elan a aerah P di S akarta Timur Tahun Pela aran 2010 2011 tidak didukung ukti pengeluaran riil. Hal terse ut mengaki atkan surat pertanggung a a an SP penggunaan dana terse ut men adi tidak sah dan erindikasi kerugian daerah senilai p 22 uta. tas kerugian daerah terse ut telah ditindaklan uti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp250, 00 juta.

• Di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pada Dinas PU TA 2011 terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sepuluh pekerjaan peningkatan jalan mengakibatkan kerugian keuangan daerah senilai p1. 2 8 uta. .

ari kasus kasus kerugian daerah senilai p . 10 0 uta telah ditindaklan uti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp1.409, 05 juta, di antaranya adalah Kota Cilegon Provinsi Banten senilai p 0 0 uta inas Pendidikan Pro insi KI akarta senilai p 2 00 uta dan Kota Tangerang Selatan Pro insi anten senilai p 0 1 uta. P e n y e b a b

4.98

Kasus- kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam men alankan tugasnya dan kurangnya penga asan dan pengendalian penanggung a a kegiatan. Re k o m e n d a s i

4.99

4 0

Terhadap kasus- kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar mem erikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggung a a kan kerugian daerah yang ter adi dengan ara menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang erlaku.

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

P o t e n s i Ke r u g ia n Da e r a h ( 1 6 k a s u s s e n il a i Rp 2 2 . 7 3 7 , 2 1 j u t a ) 4.100

Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu per uatan mela an hukum aik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan arang yang nyata dan pasti umlahnya.

4.101

Pada umumnya kasus kasus potensi kerugian daerah meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan se agian atau seluruhnya dan pihak ketiga elum melaksanakan ke a i an untuk menyerahkan aset kepada daerah serta lain- lain kasus potensi kerugian daerah.

4.102

Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan adanya potensi kerugian daerah se anyak 1 kasus senilai p22. 21 uta terdiri atas • se anyak kasus ketidaksesuaian peker aan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp20.689, 18 juta; • se anyak kasus rekanan elum melaksanakan ke a i an pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai p1 uta • se anyak 2 kasus pihak ketiga elum melaksanakan ke a i an untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah; dan • sebanyak 2 kasus potensi kerugian daerah lainnya senilai Rp1.908, 10 juta.

.10 4.104

Kasus kasus terse ut ter adi di tu uh entitas seperti disa ikan pada ampiran . Kasus- kasus tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, pada Dinas PU bidang Bina Marga TA 2010 terdapat pekerjaan peningkatan jalan Simpang Batu Redi – Batu Redi dan ruas Sei. Beno Harapan – Simpang Libas realisasi keuangannya mele ihi realisasi fisik riil lapangan. amun kekurangan volume bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengakibatkan potensi kerugian daerah senilai Rp12.924, 42 juta. • Di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, pada Dinas PU TA 2010 terdapat kekurangan volume pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Masjid Agung Sangata tahap II, tetapi kekurangan volume bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengaki atkan potensi kerugian daerah senilai p .2 2 uta.

Buku IV IHPS

4 1

IHPS I Tahun 2012


• Di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, pada Dinas PU T 2010 terdapat kekurangan olume dan ketidaksesuaian spesifikasi serta kelebihan pembayaran atas beberapa pekerjaan yang merupakan ke a i an tanggungan kontraktor pada kegiatan pem angunan sarana dan prasarana air bersih Sangata namun bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengakibatkan potensi kerugian daerah senilai p2.01 8 uta. P e n y e b a b 4.105

Kasus- kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena kontraktor tidak menyelesaikan peker aan sesuai kontrak yang telah disepakati para pelaksana lalai dalam men alankan tugasnya serta lemahnya penga asan dan pengendalian penanggung a a proyek. Re k o m e n d a s i

4.106

Terhadap kasus- kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar mem erikan sanksi kepada kontraktor sesuai ketentuan dan mempertanggung a a kan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak mem eri sanksi kepada pelaksana serta memperhitungkan kekurangan olume dan ketidaksesuaian spesifikasi peker aan pada realisasi keuangan berikutnya.

Ke k u r a n g a n P e n e r im a a n ( 3 6 k a s u s s e n il a i Rp 2 . 7 4 6 , 2 2 j u t a ) .10

Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara daerah tetapi tidak atau elum masuk ke kas negara daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan.

4.108

Pada umumnya kasus- kasus kekurangan penerimaan tersebut yaitu denda keterlam atan peker aan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas daerah dan penerimaan daerah lainnya ( selain denda keterlam atan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara/daerah.

4.109

Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah menunjukkan adanya kekurangan penerimaan se anyak kasus senilai p2. 22 uta terdiri atas • se anyak kasus denda keterlam atan peker aan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas daerah senilai p2. 1 uta dan • se anyak kasus penerimaan daerah lainnya selain denda keterlam atan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara daerah senilai p 0 uta.

4.110

4 2


Buku IV IHPS


4.111

IHPS I Tahun 2012

Kasus- kasus tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan unit pemukiman Transmigrasi II – III pada inas P T 200 elum selesai dan tidak dilan utkan tetapi elum dikenakan denda keterlambatan sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai p 0 1 uta. • Di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan 14 paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana gedung dan jalan oleh Dinas PU dan Dinas Pemuda dan Olahraga TA 2011 mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan, tetapi denda keterlambatan belum dipungut sehingga mengaki atkan kekurangan penerimaan daerah senilai p juta. • Di Provinsi Banten, pelaksanaan kegiatan pembangunan beberapa puskesmas dengan tempat pera atan pada inas Kesehatan T 2011 mengalami keterlambatan tetapi denda keterlambatan belum dipungut sehingga mengaki atkan kekurangan penerimaan daerah senilai p201 2 juta. • Di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan TA 2011 mengalami keterlambatan tetapi belum dikenakan denda keterlambatan sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp194, 24 juta.

4.112

ari kasus kasus kekurangan penerimaan senilai p2. 22 uta telah ditindaklan uti dengan penyetoran uang ke kas negara daerah atau penyerahan aset senilai Rp92, 96 juta, di antaranya adalah Kota Tangerang, Provinsi Banten senilai Rp46, 14 juta, Kota Serang, Provinsi Banten senilai Rp28, 08 juta dan Kota Tangerang Selatan Pro insi anten senilai p1 uta. P e n y e b a b

.11

Kasus- kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena kontraktor tidak menyelesaikan peker aan sesuai aktu yang diren anakan pelaksana kegiatan dan endahara an kurang ermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung a a nya serta lemahnya penga asan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah ( SKPD) . Re k o m e n d a s i

4.114

Terhadap kasus- kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas daerah, mengenakan sanksi kepada pejabat yang ertanggung a a serta memasukkan kontraktor ke da ar hitam b lack list) .

Buku IV IHPS

4 3

IHPS I Tahun 2012


Ad m in is t r a s i ( 3 0 k a s u s ) 4.115

Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan terse ut tidak mengaki atkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah tidak mengurangi hak daerah kekurangan penerimaan tidak mengham at program entitas dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

4.116

Pada umumnya kasus kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggung a a an per alanan dinas tidak akunta el ukti tidak lengkap tidak alid pertanggung a a an tidak akunta el ukti tidak lengkap tidak alid lainnya selain per alanan dinas proses pengadaan arang asa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menim ulkan kerugian daerah dan peme ahan kontrak untuk menghindari pelelangan.

.11

Penyimpangan administrasi uga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah dan penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan pertam angan perpa akan dan lain lain.

4.118

Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan adanya penyimpangan administrasi se anyak 0 kasus terdiri atas • se anyak 1 kasus pertanggung a a an per alanan dinas tidak akunta el ukti tidak lengkap tidak alid • se anyak 1 kasus pertanggung a a an tidak akunta el lengkap tidak alid lainnya selain per alanan dinas

ukti tidak

• se anyak kasus proses pengadaan arang asa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menim ulkan kerugian daerah • sebanyak 1 kasus pemec ahan kontrak untuk menghindari pelelangan; • sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah; dan • sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan idang tertentu lainnya seperti kehutanan pertam angan perpa akan dan lain- lain. 4.119

Kasus kasus terse ut ter adi di sepuluh entitas seperti disa ikan pada Lampiran 9.

4.120

Kasus- kasus tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di Provinsi Banten, pada pemeriksaan belanja hibah dan bansos, sebanyak 92 organisasi penerima hibah uang TA 2010 dan 2011 dari Provinsi Banten

4 4

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

elum menyampaikan laporan pertanggung a a an mengaki atkan P yang dikeluarkan pemerintah untuk belanja hibah senilai Rp68.298, 59 juta tidak dapat dipastikan su tansi penggunaannya dan erisiko digunakan tidak sesuai dengan tu uan pem erian hi ahnya. •

i Kota ayapura Pro insi Papua terdapat pengeluaran untuk antuan kepada partai politik antuan sosial dan elan a hi ah ke Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dan organisasi kemasyarakatan senilai Rp41.006, 48 juta TA 2011 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah belum dipertanggung a a kan mengaki atkan elan a terse ut tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya.

• Di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat perubahan metode pelaksanaan pekerjaan dan penambahan item pekerjaan baru pada inas P T 2010 tidak dituangkan dalam ustifikasi teknis sehingga mengaki atkan nilai peker aan senilai p . 2 2 uta tidak dapat diyakini ke a arannya. P e n y e b a b 4.121

Kasus- kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam mem uat pertanggung a a an kegiatan dan tidak berpedoman pada ketentuan perundangundangan yang berlaku, serta lemahnya penga asan dan pengendalian. Re k o m e n d a s i

4.122

Terhadap kasus- kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melengkapi ukti pertanggung a a an mem eri teguran sanksi kepada pelaksana yang lalai serta meningkatkan penga asan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di unit kerjanya masing- masing.

Ketidakhematan kasus senilai Rp1. 0 2 juta .12

Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas kualitas yang le ih tinggi dari standar kuantitas kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada aktu yang sama.

4.124

Pada umumnya kasus kasus ketidakhematan meliputi penetapan kualitas dan kuantitas arang asa yang digunakan tidak sesuai standar dan pem orosan keuangan daerah atau kemahalan harga.

4.125

Hasil pemeriksaan atas elan a daerah menun ukkan adanya ketidakhematan se anyak kasus senilai p1. 0 2 uta yang terdiri atas • se anyak 1 kasus penetapan kualitas dan kuantitas digunakan tidak sesuai standar dan

arang asa yang

Buku IV IHPS

4 5

IHPS I Tahun 2012


• sebanyak 5 kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai p1. 0 2 uta. 4.126 .12

Kasus kasus terse ut ter adi di lima entitas seperti disa ikan pada ampiran . Kasus- kasus tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat perhitungan koefisien analisis harga satuan pada peker aan penghampar lapis pondasi atas aspal eton tidak sesuai dengan standar mengaki atkan pem orosan keuangan daerah senilai p 0 uta. •

i Kota ayapura Pro insi Papua terdapat kemahalan harga pada peker aan pembangunan gedung olahraga ( GOR) ( Tahap V III) pada Dinas PU TA 2011 senilai p 11 uta kemahalan harga aki at selisih harga dalam renc ana anggaran biaya ( RAB) dengan standardisasi harga satuan yang telah ditetapkan kepala daerah pada pekerjaan pengadaan pakaian pada inas Pendidikan T 2011 senilai p 11 1 uta serta kemahalan harga pada pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pada Sekretariat e an Per akilan akyat aerah P T 2011 senilai p120 uta sehingga memboroskan keuangan daerah keseluruhan senilai Rp529, 15 juta.

• Di Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat perhitungan analisis harga satuan pada pekerjaan pembangunan jalan Trans Kalimantan Timur - Bebakung pada Dinas PU dan Perhubungan dhi. Bidang Bina Marga T 2010 yang tidak sesuai Keputusan Presiden omor 80 Tahun 200 mengaki atkan pem orosan keuangan daerah senilai p 1 uta. P e n y e b a b 4.128

Kasus kasus ketidakhematan pada umumnya ter adi karena para pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas panitia pengadaan kurang ermat dalam meren anakan kegiatan dan menyusun HPS serta lemahnya penga asan dan pengendalian penanggung a a kegiatan. Re k o m e n d a s i

4.129

Terhadap kasus kasus ketidakhematan terse ut PK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar mem erikan sanksi kepada pe a at yang ertanggung a a serta meningkatkan penga asan dan pengendalian.

Ketidakefektifan kasus senilai Rp1 2. 20 2 juta .1 0

4 6

Temuan mengenai ketidake ekti an erorientasi pada pen apaian hasil ( outcome yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak mem erikan man aat atau hasil yang diren anakan serta ungsi instansi yang tidak optimal sehingga tu uan organisasi tidak ter apai.

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

.1 1

Pada umumnya kasus kasus ketidake ekti an meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran tidak sesuai peruntukan arang yang di eli elum tidak dapat diman aatkan dan pelaksanaan kegiatan terlam at terham at sehingga mempengaruhi penc apaian tujuan organisasi.

.1 2

Hasil pemeriksaan atas elan a daerah menun ukkan adanya ketidake ekti an sebanyak 9 kasus senilai Rp152.920, 25 juta yang terdiri atas • se anyak kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran tidak sesuai peruntukan senilai p 2 2 uta • se anyak kasus arang yang di eli elum tidak dapat diman aatkan senilai p1 2.88 uta dan • se anyak kasus pelaksanaan kegiatan terlam at terham at sehingga mempengaruhi penc apaian tujuan organisasi.

.1

Kasus kasus terse ut ter adi di sem ilan entitas seperti disa ikan pada Lampiran 9.

.1

Kasus- kasus tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat aset hasil pengadaan Tahun 2006 hingga 2011 berupa pasar Kec amatan Long Ikis dan hasil pengadaan Tahun 2009 berupa jembatan Tanah Grogot- Sungai Tuak dengan total aset senilai p . 2 uta elum digunakan sehingga elum mem erikan man aat sesuai tu uan pengadaannya dan erpotensi rusak. • Di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat aset hasil pengadaan T 2008 s.d 2011 erupa gedung hristian enter dan raha Kutim po enter senilai p .011 1 uta elum dapat digunakan sehingga elum mem erikan man aat sesuai tu uan pengadaannya. • Di Kota Serang, Provinsi Banten, terdapat alat laboratorium bahasa hasil pengadaan TA 2011 senilai Rp2.882, 85 juta pada 20 sekolah menengah pertama S P elum diman aatkan mengaki atkan pengadaan terse ut tidak e ekti karena tidak digunakan dalam kegiatan ela ar menga ar. P e n y e b a b

.1

Kasus kasus ketidake ekti an pada umumnya ter adi karena entitas yang diperiksa kurang ermat dalam peren anaan dan penganggaran kegiatan tidak segera meman aatkan dana yang sudah tersedia serta lemahnya penga asan dan pengendalian atasan.

Buku IV IHPS

4 7

IHPS I Tahun 2012



4 8

.1

Terhadap kasus kasus ketidake ekti an terse ut PK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar meren anakan kegiatan se ara ermat mem erikan sanksi kepada PPK dan penanggung a a kegiatan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung a a nya segera meman aatkan arang hasil pengadaan dan meningkatkan ungsi penga asan dan pengendalian.

.1

Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada so cop LHP dalam c akram padat terlampir.

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

BAB 5 P e l a k s a n a a n Ko n t r a k Ke r j a Sa m a M in y a k d a n Ga s Bu m i 5.1

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan oleh para kontraktor berdasarkan suatu kontrak kerja sama dengan pemerintah. Kontrak kerja sama ( KKS) adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

5.2

Dalam Semester I Tahun 2012, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan KKS Minyak dan Gas Bumi ( cost reco er pada entitas Kontraktor Kontrak Ker a Sama KKKS untuk ilayah ker a K .

.

ntitas KKKS pada tiap tiap K terse ut meliputi KKKS ono o Phillips Indonesia td. K South atuna Sea KKKS PT he ron Pa ifi Indonesia K Rokan, dan Total E& P Indonesie W K Mahakam ( TEPI) .

5.4

Anggaran dan realisasi cost recoverab le tiga KKKS yang diperiksa masing masing senilai S 21. 2 miliar ekui alen p20 8 triliun dan senilai S 2 . 8 miliar ekui alen p2 1 1 triliun. Sementara itu akupan pemeriksaan adalah senilai 100 dari realisasi cost recoverab le atau senilai S 2 . 8 miliar ekui alen p2 1 1 triliun . ilai temuan pemeriksaan atas tiga KKKS terse ut senilai S 1 0. ri u ekui alen p 8 . 8 uta.

Tu j u a n P e m e r ik s a a n 5.5

Pemeriksaan atas pelaksanaan kontrak bagi hasil dan KKS Minyak dan Gas umi ertu uan untuk mem eri keyakinan yang memadai atas ke a aran perhitungan bagi hasil dari pelaksanaan KKS, menilai kepatuhan KKKS terhadap ketentuan perundangundangan, dan SPI dalam kegiatan produksi dan li ing migas.


Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau le ih permasalahan kelemahan SPI dan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengakibatkan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan ketidakefisienan dan ketidake ekti an. Setiap permasalahan merupakan agian dari temuan dan di dalam IHPS ini dise ut dengan istilah “ k a s u s ” . amun istilah kasus disini tidak selalu erimplikasi hukum atau erdampak finansial.

.

Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan. Buku IV IHPS

4 9

IHPS I Tahun 2012

Sis t e m 5.8

5.9



Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan KKS minyak dan gas mengungkapkan adanya 2 kasus kelemahan sistem pengendalian intern pada tiga KKKS terdiri atas •

se anyak 1 kasus pen atatan tidak elum dilakukan atau tidak akurat dan

•

se anyak 1 kasus S P yang ada pada entitas tidak er alan se ara optimal atau tidak ditaati.

Kasus kasus terse ut ter adi di satu entitas seperti disa ikan pada ampiran 12. P e n y e b a b

5.10

Kasus- kasus kelemahan SPI pada umumnya disebabkan KKKS memiliki pemahaman yang er eda terkait dengan ke a i an pelaporan dan tidak c ermat dalam menggolongkan biaya- biaya sesuai dengan subtansi biaya sesungguhnya. Re k o m e n d a s i

5.11

Terhadap kasus- kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar KKKS antara lain menyempurnakan b usiness p rocess and p rocedures dan menyampaikan koreksi laporan kepada BPMIGAS.


Selain kelemahan SPI, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan KKS juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan dan penyimpangan administrasi.

.1

Hasil pemeriksaan erdasarkan kelompok temuan ketidakpatuhan atas pelaksanaan KKS pada tiga KKKS mengungkapkan adanya 2 kasus terdiri atas kekurangan penerimaan se anyak 2 kasus senilai S 1 0. ri u ekui alen p 8 . 8 uta dan 1 kasus administrasi. in ian enis temuan pada masing- masing kelompok dapat dilihat pada Lampiran 11 dan rinc ian temuan erdasarkan entitas disa ikan dalam ampiran 12.

Ke k u r a n g a n P e n e r im a a n ( 2 4 k a s u s s e n il a i U SD5 1 , 4 7 0 . 4 5 r ib u e k u iva l e n Rp 4 8 7 . 9 3 9 , 8 7 j u t a ) 5.14

5 0

Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara perusahaan tetapi tidak atau elum masuk ke kas negara perusahaan karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan.

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

5.15

Pada umumnya temuan kekurangan penerimaan atas pelaksanaan KKS tersebut merupakan koreksi perhitungan bagi hasil migas ( koreksi cost reco er yang tidak dapat diperhitungkan non cost reco er ) .

5.16

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan KKS minyak dan gas menunjukkan adanya kekurangan penerimaan se anyak 2 kasus senilai S 1 0. ri u ekui alen p 8 . 8 uta untuk koreksi perhitungan agi hasil dengan KKKS.

.1

Kasus kasus terse ut ter adi di tiga entitas seperti disa ikan pada ampiran 12.

5.18

Pemeriksaan pada tiga KKKS mengungkapkan adanya koreksi cost reco er dalam perhitungan agi hasil senilai S 1 0. ri u disa ikan dalam Ta el 5.1. Ta b e l 5 . 1 . Ko r e k s i N o

st e

ery ( KKKS) Ko r e k s i st e ( r ib u U SD)

Entitas

1

Conoc o Phillips Indonesia Ltd. W K South Natuna Sea- B

2

PT he ron Pa ifi Indonesia

ery 8 1 2.

K okan

8.2

Total E& P Indonesia W K Mahakam

12

J u m la h

5 1 ,4 7 0 .4 5

J u m l a h j u t a r u p ia h

alas dirupiahkan menggunakan kurs tengah ank Indonesia per 2

.

Rp 4 8 7 . 9 3 9 , 8 7

uni 2012


Kasus- kasus kekurangan penerimaan pada umumnya disebabkan adanya ketidak ermatan perhitungan klaim cost reco er oleh KKKS dan adanya ketidakpatuhan terhadap klausul KKS pedoman pedoman tata ker a serta ketentuan yang berlaku. Re k o m e n d a s i

5.20

Terhadap kasus- kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar BPMIGAS dan KKKS melakukan koreksi perhitungan bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku.

Ad m in is t r a s i ( 1 k a s u s ) 5.21

Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan terse ut tidak mengaki atkan kerugian negara perusahaan atau potensi kerugian negara perusahaan tidak mengurangi hak negara perusahaan kekurangan penerimaan tidak mengham at program entitas dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

Buku IV IHPS

5 1

IHPS I Tahun 2012

5.22


Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan KKS minyak bumi dan gas menunjukkan adanya satu kasus penyimpangan administrasi, yaitu penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan idang tertentu lainnya seperti kehutanan pertambangan, perpajakan, dan lain- lain. Kasus tersebut yaitu TEPI belum melaksanakan komitmen untuk menempatkan dana c adangan kegiatan abandonment and site restoration ( ASR) . P e n y e b a b

.2

Kasus penyimpangan administrasi disebabkan BPMIGAS dan TEPI masih melakukan pembahasan mengenai mekanisme penc adangan, alokasi biaya, dan erifikasi esarnya iaya S . Re k o m e n d a s i

5 2

5.24

Terhadap kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan BPMIGAS dan TEPI segera menetapkan mekanisme pen adangan alokasi iaya dan erifikasi esarnya iaya S dan merealisasikan penc adangan dana ASR.

5.25

Hasil pemeriksaan sec ara lengkap dapat dilihat pada so cop c akram padat terlampir.

Buku IV IHPS

LHP dalam


IHPS I Tahun 2012

BAB 6 P e l a k s a n a a n Su b s id i P e m e r in t a h / Ke w a j ib a n P e l a y a n a n U m u m 6.1

alam Semester I Tahun 2012 PK telah menyelesaikan HP su sidi ke a i an pelayanan umum pada sem ilan entitas di lingkungan yaitu su sidi enis tertentu su sidi T dan su sidi P ta ung gas kg pada PT Pertamina ( Persero) ( PT Pertamina) , subsidi listrik pada PT Perusahaan Listrik Negara ( Persero) ( PT PLN) , perhitungan KPU/PSO pada PT Pelayaran Nasional Indonesia ( Persero) ( PT Pelni) , subsidi beras pada Perum Bulog, dan subsidi pupuk pada PT Pupuk Sri id a a Palem ang PT PSP PT Pupuk Kalimantan Timur ( PT PKT) , PT Pupuk Kujang ( PT PK) , PT Petrokimia Gresik ( PT PG) , dan PT Pupuk Iskandar Muda ( PT PIM) . Selain itu BPK juga memeriksa c adangan benih nasional ( CBN) , bantuan langsung benih unggul ( BLBU) , pupuk bersubsidi, benih bersubsidi, dan bantuan langsung pupuk ( BLP) pada Kementerian Pertanian ( Kementan) dan instansi terkait.

6.2

akupan pemeriksaan atas pelaksanaan su sidi pemerintah ke a i an pelayanan umum pada sembilan BUMN dan Kementerian Pertanian adalah senilai p1 1 1 triliun atau 1 dari realisasi anggaran senilai p 18 1 triliun. Pemeriksaan pelaksanaan subsidi pemerintah menemukan koreksi su sidi negati senilai p2 triliun dan koreksi su sidi positi senilai p 8 miliar. Selain itu pemeriksaan pelaksanaan su sidi uga menemukan temuan senilai Rp1, 58 triliun yang merupakan temuan kerugian negara/ perusahaan kekurangan penerimaan ketidakhematan ketidakefisienan dan ketidake ekti an. Selain temuan terse ut terdapat temuan kelemahan sistem pengendalian intern SPI dan penyimpangan administrasi yang tidak erdampak finansial tetapi memerlukan per aikan SPI dan atau tindakan administrati .


Pemeriksaan atas su sidi T dan su sidi ta ung kg pada PT Pertamina ( Persero) , badan usaha lainnya yang mendapat penugasan untuk mendistri usikan T yaitu PT Petronas iaga Indonesia Petronas dan PT Aneka Kimia Raya Corporindo ( PT AKR) , bertujuan untuk • menilai ke a aran olume pen ualan T dan P ta ung kg yang didistri usikan kepada konsumen di seluruh ilayah Indonesia selama Tahun 2011; • menilai ke a aran nilai su sidi T dan su sidi P ta ung kg yang layak dibayar oleh pemerintah Tahun 2011; dan • menilai umlah pem ayaran su sidi

T dan P ta ung kg T 2011.

Buku IV IHPS

5 3

IHPS I Tahun 2012


6.4

Pemeriksaan atas su sidi listrik ertu uan untuk mengu i dan menilai ke a aran nilai subsidi listrik TA 2011 yang layak dibayarkan pemerintah kepada PT PLN ( Persero) .

6.5

Pemeriksaan atas ke a i an pelayanan umum KP idang angkutan laut penumpang kelas ekonomi angkutan dalam negeri TA 2011 pada PT Pelni, ertu uan menilai ke a aran iaya KP T 2011 yang layak di ayar pemerintah dan menilai pelaksanaan KPU bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi angkutan dalam negeri telah sesuai dengan perjanjian dan ketentuan/ peraturan yang berlaku.

6.6

Pemeriksaan atas subsidi beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah TA 2011 ertu uan menilai ke a aran realisasi penyaluran eras miskin raskin sampai titik distri usi menilai realisasi perhitungan harga pem elian eras ( HPB) , dan menilai perhitungan subsidi raskin TA 2011.

.

Pemeriksaan atas subsidi pupuk pada PT PKT, PT PSP, PT PK, PT PG, dan PT PI ertu uan untuk menilai ke a aran perhitungan umlah su sidi pupuk T 2011 dan menilai penyaluran pupuk ersu sidi sampai dengan tingkat pengec er resmi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.8

Pemeriksaan atas subsidi benih, subsidi pupuk, BLBU, CBN Tahun 2011 pada Kementerian Pertanian ( Kementan) , PT Sang Hyang Seri ( Persero) ( PT SHS) , PT Pertani ( Persero) ( PT Pertani) , PT Berdikari ( Persero) ( PT Berdikari) , serta instansi terkait lainnya bertujuan untuk • menilai harga pokok penjualan/harga pokok penyerahan ( HPP) atas benih pada program subsidi benih, CBN, BLBU, dan pupuk pada program BLP serta perhitungan iaya lain telah ditetapkan se ara a ar • menilai penyaluran pupuk bersubsidi, benih bersubsidi, bantuan benih unggul dan bantuan pupuk kepada kelompok tani telah tepat sasaran, tepat aktu tepat umlah maupun persyaratan teknis dan • menilai pen airan dan pertanggung a a an pem ayaran su sidi enih CBN, BLBU, dan BLP telah dilakukan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.


5 4

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan ( LHP) dan dinyatakan dalam se umlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau le ih permasalahan kelemahan SPI dan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan yang mengakibatkan kerugian negara/ perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi ketidakhematan ketidakefisienan dan ketidake ekti an. Setiap permasalahan merupakan agian dari temuan dan di dalam IHPS ini dise ut dengan istilah “ k a s u s ” . amun istilah kasus disini tidak selalu erimplikasi hukum atau erdampak finansial.

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

Ko r e k s i Su b s id i 6.10

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan su sidi menun ukkan ah a pemerintah masih mempunyai ke a i an mem ayar su sidi kepada tu uh penerima su sidi senilai p1 1 triliun dari nilai yang telah ditetapkan dan pemerintah le ih ayar kepada dua senilai p 2 miliar se ara rin i diuraikan dalam Tabel 6.1. Ta b e l 6 . 1 . P e r h it u n g a n Su b s id i ( dalam juta rupiah) P e r h it u n g a n s u b s id i

N o .

1

N a m a P e ru sa h a a n

P a g u s u b s id i

T

1

b. Subsidi LPG Ta ung kg PT Pertamina) PT PLN TA 2011 PT Pelni 4

Positif

. 1 .1

8

.8 2 22

21.164.528, 51 8. 2 .

00

8 2.

2 0

Perum Bulog

1

94.601.510, 19 1 .

2 1

1. 2 . . 8 2

BP K ( a u d it e d )

Te l a h d ib a y a r P e m e r in t a h

1

12 .18 . 10

PT PKT

2. 28.0 2 1

PT PSP

2.

.

1 2

PT PG

.

.

0

PT PK

9

PT PIM BLBU, CBN pada Kementan

0. 2

To t a l

9 .4 9 7 .2 2 6 ,5 0

.1

.

Ku r a n g ( Le b ih ) Ba y a r

2 8 3 .7 7 9 .0 8 2 ,2 5

8

.

7 .3 8 6 ,2 6

.

85.582.869, 94

2

2.88 . 2

1

2.1 2

-

20.

0

.

1

.8

.8

1

2 .5 7 8 .9 2 6 ,4 2

.8 0 .1

2 81

1 00

.

22.

1

.11

00

. 0

811.8 2 18.1 2 1 18.

1

( 4.509, 00) 1

2 8 1 .2 0 7 .5 4 2 ,0 8

.

8

1 . 18.

.1

8

606.964, 19

2.125.444, 86

2.

-

.

2

8 0.

2.0 2.

2.1

8.

.

.

. 2

1 .88 .

1 1.800 8 0

1.

916.590, 98

0.

1.020.

10

8

.11

5

. 21.1

10.

1 . 18.

6 8

egatif

PT Pertamina, PT Petronas, PT AKR a. Su sidi

2

Ko r e k s i

P e ru sa h a a n ( u n a u d it e d )

1

.

2 6 5 .3 2 9 .5 5 3 ,5 1

1 5 .8 7 7 .9 8 8 ,5 7

6.11

Hasil pemeriksaan atas su sidi T pada PT Pertamina PT Petronas dan PT K menun ukkan ah a umlah su sidi T yang telah di erifikasi oleh PH igas senilai p1 1 triliun dan dikoreksi kurang senilai p 8 miliar sehingga umlah su sidi T men adi senilai p1 triliun. Pemerintah sudah membayar kepada PT Pertamina, PT Petronas, dan PT AKR senilai Rp129, 18 triliun. Dengan demikian, subsidi kurang diterima PT Pertamina, PT Petronas dan PT K senilai p triliun.

6.12

Hasil pemeriksaan atas su sidi P ta ung kg pada PT Pertamina menun ukkan ah a umlah su sidi yang dihitung oleh PT Pertamina telah di erifikasi Kementrian S senilai p21 1 triliun dan dikoreksi kurang senilai p1 uta sehingga umlah su sidi P kg men adi senilai p21 1 triliun. Pemerintah sudah membayar kepada PT Pertamina senilai Rp20, 55 triliun. Dengan demikian, subsidi kurang diterima PT Pertamina senilai Rp606, 96 miliar.

.1

Hasil pemeriksaan atas su sidi listrik pada PT P menun ukkan ah a semula PT PLN menghitung subsidi listrik senilai Rp94, 60 triliun dan dikoreksi kurang senilai p1 2 triliun sehingga umlah su sidi listrik men adi senilai p 1 triliun. Pemerintah sudah membayar kepada PT PLN senilai Rp85, 58 triliun. engan demikian su sidi kurang diterima PT P senilai p triliun.

Buku IV IHPS

5 5

IHPS I Tahun 2012

5 6


6.14

Hasil pemeriksaan atas KP PS pada PT Pelni menun ukkan ah a semula PT Pelni menghitung su sidi KP senilai p 1 miliar dikoreksi positi senilai p 8 miliar dikoreksi kurang senilai p10 miliar sehingga umlah ke a i an KP PS men adi senilai p 1 miliar. Pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran kepada PT Pelni senilai Rp860, 45 miliar. Dengan demikian su sidi kurang diterima PT Pelni senilai p 1 miliar.

6.15

Hasil pemeriksaan atas su sidi eras pada Perum ulog menun ukkan ah a semula Perum ulog menghitung su sidi eras senilai p1 1 triliun dan dikoreksi negati senilai p 11 miliar sehingga umlah su sidi eras men adi senilai Rp15, 88 triliun. Perhitungan subsidi tersebut belum memperhitungkan margin f ee yang seharusnya diterima oleh Perum Bulog dan belum ditetapkan pemerintah. Pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran kepada Perum ulog senilai p1 1 triliun. engan demikian su sidi le ih diterima Perum ulog senilai p 11 miliar.

6.16

Hasil pemeriksaan atas su sidi pupuk pada PT PKT menun ukkan ah a semula PT PKT menghitung subsidi pupuk senilai Rp2, 92 triliun dan dikoreksi kurang senilai p miliar sehingga umlah su sidi pupuk men adi senilai Rp2, 88 triliun. Pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran kepada PT PKT senilai p2 0 triliun. engan demikian su sidi kurang diterima PT PKT senilai p811 8 miliar.

.1

Hasil pemeriksaan atas su sidi pupuk pada PT PSP menun ukkan ah a semula PT PSP menghitung su sidi pupuk senilai p2 triliun dikoreksi kurang senilai p 0 miliar sehingga umlah su sidi pupuk men adi senilai Rp2, 14 triliun. Pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran kepada PT PSP senilai Rp2, 12 triliun. Dengan demikian, subsidi kurang diterima PT PSP senilai p18 1 miliar.

6.18

Hasil pemeriksaan atas su sidi pupuk pada PT P menun ukkan ah a semula PT P menghitung su sidi pupuk senilai p triliun dan dikoreksi kurang senilai p1 1 80 miliar sehingga umlah su sidi pupuk men adi senilai p 8 triliun. Pemerintah sudah menyelesaikan pem ayaran kepada PT P senilai p 1 triliun. engan demikian su sidi kurang diterima PT P senilai p 18 miliar.

6.19

Hasil pemeriksaan atas su sidi pupuk pada PT PK menun ukkan ah a semula PT PK menghitung subsidi pupuk senilai Rp1, 02 triliun dan dikoreksi kurang senilai p miliar sehingga umlah su sidi pupuk men adi senilai p 2 miliar. Pemerintah sudah menyelesaikan pem ayaran kepada PT PK senilai p 0 miliar. engan demikian su sidi le ih diterima PT PK senilai Rp4, 50 miliar.

6.20

Hasil pemeriksaan atas su sidi pupuk pada PT PI menun ukkan ah a semula PT PI menghitung su sidi pupuk senilai p 0 2 miliar dan dikoreksi kurang senilai p 2 1 miliar sehingga umlah su sidi pupuk men adi senilai

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

p 8 miliar. Pemerintah sudah menyelesaikan pem ayaran kepada PT PIM senilai Rp522, 95 miliar. Dengan demikian, subsidi kurang diterima PT PIM senilai p1 miliar. 6.21

Hasil pemeriksaan atas subsidi benih, subsidi pupuk, BLBU, CBN Tahun 2011, PT SHS, PT Pertani, PT Berdikari, bantuan langsung benih unggul ( BLBU) pada Kementan, PT SHS, PT Pertani ( Persero) , dan instansi/satuan kerja perangkat daerah SKP di Pro insi a a Tengah a a Timur a a arat Sumatera Selatan dan Sula esi Selatan menun ukkan ah a Kementan memperoleh alokasi anggaran dan realisasi sebagai berikut. Ta b e l 6 . 2 . An g g a r a n d a n Re a l is a s i Su b s id i Ke m e n t e r ia n P e r t a n ia n Ta h u n 2 0 1 1


N o

Ke g ia t a n

1

BLBU

2

CBN

BA

M AK 018

999.08

Subsidi Benih

.0

4

BLP

018

5

Subsidi Pupuk

.0

Sis t e m

An g g a r a n 1.

1. 21 0

58 55

18.

1. 11.1

8

.88 18.

0

Re a l is a s i 0

1. 11.1

518.164, 16

120. 22 8 1.0

55

N il a i Ko n t r a k P SO

0

2. 0 0

120. 22 8

.

1.096.589, 51

1.096.589, 51

1 .

2.

00

8

1 .02 . 22 20


6.22

Hasil pemeriksaan SPI pada 10 entitas mengungkapkan adanya kasus kelemahan SPI. in ian kelemahan SPI terse ut meliputi 1 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 11 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan, serta 29 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rinc ian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disa ikan pada ampiran 1 .

.2

Sebanyak 15 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas • se anyak kasus pen atatan tidak elum dilakukan atau tidak akurat • se anyak 2 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan • se anyak 1 kasus entitas terlam at menyampaikan laporan • se anyak 2 kasus sistem in ormasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai dan • se anyak 1 kasus sistem in ormasi akuntansi dan pelaporan didukung SDM yang memadai.

elum

6.24

Kasus kasus terse ut ter adi di empat entitas seperti disa ikan pada ampiran 15.

6.25

Sebanyak 11 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan, terdiri atas Buku IV IHPS

5 7

IHPS I Tahun 2012


• se anyak kasus peren anaan kegiatan tidak memadai • se anyak 1 kasus penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau elum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/ pendapatan; • se anyak kasus penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau elum dilakukan berakibat peningkatan biaya atau belanja; dan • sebanyak 1 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan lainnya. 6.26 .2

Kasus kasus terse ut ter adi di empat entitas seperti disa ikan pada ampiran 15. Sebanyak 29 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas • se anyak kasus entitas tidak memiliki S P yang ormal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; • se anyak 18 kasus S P yang ada pada entitas tidak er alan se ara optimal atau tidak ditaati • se anyak 1 kasus tidak ada pemisahan tugas dan ungsi yang memadai dan • sebanyak 1 kasus kelemahan struktur pengendalian intern lain- lain .

6.28


6.29

Kasus- kasus tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di PT PLN, hasil inventarisasi aset tetap PLN Kantor Pusat berbeda dengan nilai aset tetap menurut Standar kuntansi Pemerintah S P per 1 Desember 2011, mengakibatkan aset tetap yang terc atat dalam Laporan Keuangan PT P Persero Kantor Pusat per 1 esem er 2011 elum sesuai dengan keadaan yang se enarnya dan aset tetap yang tidak ada fisiknya erpotensi hilang. •

i PT Pelni pemotongan denda dan pengurangan pem ayaran tidak di perhitungkan dari nilai realisasi KPU mengakibatkan PT Pelni menanggung kekurangan pendapatan atas pemotongan denda dan pengurangan pembayaran yang diperhitungkan dari nilai pagu/kontrak senilai Rp12.294, 65 juta.

P e n y e b a b . 0

5 8

Kasus- kasus kelemahan SPI pada pada umumnya disebabkan pengendalian atau pengamanan aset tetap kurang optimal pen atatan aset tetap dalam laporan keuangan elum memperhatikan ke eradaan dan kondisi aset

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

o age

terse ut serta tidak mempertim angkan kele ihan pelaksanaan tertentu dalam pengurangan dana KPU. Re k o m e n d a s i . 1

Terhadap kasus- kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar entitas menge aluasi hasil in entarisasi aset dan mengam il langkah langkah tindak lan ut sesuai ketentuan yang erlaku serta mengatur klausul dalam kontrak KPU mengenai denda KPU dipotong dari nilai realisasi kerugian KPU.

Ke p a t u h a n t e r h a d a p Ke t e n t u a n P e r u n d a n g - u n d a n g a n . 2

Selain koreksi perhitungan subsidi dan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengakibatkan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan ketidakefisienan dan ketidake ekti an yang dapat dilihat pada Ta el . . in ian enis temuan pada tiap tiap kelompok dapat dilihat pada ampiran 1 dan rin ian temuan menurut entitas disa ikan pada ampiran 1 . Ta b e l 6 . 3 . Ke l o m p o k Te m u a n P e m e r ik s a a n a t a s P e l a k s a n a a n Su b s id i/ Ke w a j ib a n P e l a y a n a n U m u m N o






2

Potensi kerugian Perusahaan Kekurangan Penerimaan

4

Administrasi

5

Ketidakhematan

6

2 . 8 . 81

11

504.985, 09 1.

Ketidakefisienan

2

Ketidake ekti an

4

J u m la h

.

6

8 2

2

20. 8 8 .

2

1 .5 8 6 .6 4 0 ,8 6

erdasarkan Ta el . . hasil pemeriksaan mengungkapkan 82 kasus senilai p1. 8 . 0 8 uta se agai aki at adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan yang ditemukan pada 9 BUMN dan 1 KL.

Ke r u g ia n N e g a r a / P e r u s a h a a n ( 6 k a s u s s e n il a i Rp 2 5 . 5 8 6 , 7 5 j u t a ) .

Kerugian negara perusahaan adalah kerugian nyata dan pasti umlahnya berupa berkurangnya kekayaan negara atau perusahaan berupa uang, surat erharga dan arang yang nyata dan pasti umlahnya se agai aki at per uatan mela an hukum aik senga a maupun lalai.

.

Pada umumnya kasus kasus kerugian negara meliputi elan a per alanan dinas fikti dan kele ihan pem ayaran selain kekurangan olume peker aan. Buku IV IHPS

5 9

IHPS I Tahun 2012


.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan su sidi ke a i an pelayanan umum menun ukkan adanya kerugian negara se anyak kasus senilai p2 . 8 uta terdiri atas 1 kasus elan a per alanan dinas fikti senilai p1 uta dan 5 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp25.420, 41 juta.

.

Kasus kasus terse ut ter adi di dua entitas seperti disa ikan pada ampiran 1 .

. 8

Kasus- kasus tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di Kementerian Pertanian, terdapat pembebanan dan perhitungan komponen biaya pada harga pokok penjualan ( HPP) pupuk BLP dan HPP subsidi benih Tahun 2011 yang masih mengac u pada Keputusan Menteri Pertanian yang ersi at sementara mengaki atkan kerugian negara atas kele ihan pem ayaran senilai p20. 0 uta. • Di Perum Bulog, terdapat pembayaran tambahan harga atas pengadaan ga ah dan eras Tahun 2011 di i isi egional i re KI akarta dan i re a a Timur tidak didukung adendum kontrak sehingga ter adi kele ihan bayar senilai Rp551, 15 juta. P e n y e b a b

.

Kasus- kasus kerugian negara pada umumnya terjadi karena pembayaran dilaksanakan berdasarkan HPP yang mengac u pada keputusan menteri yang masih ersi at sementara dan pe a at terkait tidak men alankan prinsip kehati hatian serta lalai dalam melakukan penga asan atas pem ayaran pengadaan gabah. Re k o m e n d a s i

6.40

Terhadap kasus- kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar mem erikan sanksi sesuai ketentuan erlaku dan mempertanggung a a kan pengeluaran dengan melakukan penyetoran atas kerugian negara ke kas negara dan ukti setor disampaikan ke BPK.

P o t e n s i Ke r u g ia n N e g a r a / P e r u s a h a a n ( 3 k a s u s s e n il a i Rp 9 . 3 8 1 , 5 5 j u t a )

6 0

6.41

Potensi kerugian negara perusahaan adalah suatu per uatan mela an hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan arang yang nyata dan pasti umlahnya.

6.42

Pada umumnya kasus kasus potensi kerugian negara perusahaan meliputi aset tidak diketahui ke eradaannya pihak ketiga elum melaksanakan ke a i an untuk menyerahkan aset kepada perusahaan dan lain lain kasus potensi kerugian negara/perusahaan.

Buku IV IHPS


.

IHPS I Tahun 2012

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi pemerintah menunjukkan adanya potensi kerugian negara perusahaan se anyak kasus senilai p . 81 juta, yang terdiri atas • se anyak 1 kasus aset tidak diketahui ke eradaannya senilai p2. juta;

8

• se anyak 1 kasus pihak ketiga elum melaksanakan ke a i an untuk menyerahkan aset kepada perusahaan senilai p . 2 uta dan • sebanyak 1 kasus potensi kerugian negara/perusahaan lainnya senilai Rp2.151, 60 juta. 6.44

Kasus kasus terse ut ter adi di dua entitas seperti disa ikan pada ampiran 1 .

6.45


i Kementerian Pertanian erdasarkan pemeriksaan fisik terdapat persediaan di gudang PT SHS a ang Pati senilai p2. 8 uta tidak diketahui ke eradaannya sehingga menim ulkan peluang ter adi kerugian negara.

• Di PT PLN, terdapat batubara milik PLN pembangkit Sumatera Bagian tara P Kit S se anyak .8 0 88 T hilang dalam ke elakaan tongkang saat pengangkutan dan tidak diasuransikan mengaki atkan PT P erpotensi menanggung kerugian senilai p . 2 uta. P e n y e b a b 6.46

Kasus- kasus potensi kerugian negara/perusahaan pada umumnya terjadi karena tidak optimalnya pengendalian dan penga asan terhadap persediaan serta ana emen P Kit S tidak erusaha untuk memitigasi risiko yang mungkin tim ul atas peker aan pengangkutan terse ut. Re k o m e n d a s i

.

Terhadap kasus- kasus potensi kerugian negara/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar mem erikan sanksi sesuai ketentuan erlaku le ih optimal dalam melakukan pen atatan dan pelaporan persediaan enih serta meneliti dan meminta pertanggung a a an kepada pihak terkait atas kehilangan atu ara terse ut sesuai kuantitas dan kualitas saat pengiriman.

Ke k u r a n g a n P e n e r im a a n ( 1 1 k a s u s s e n il a i Rp 5 0 4 . 9 8 5 , 0 9 j u t a ) 6.48

Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara perusahaan tetapi tidak atau elum masuk ke kas negara perusahaan karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan. Buku IV IHPS

6 1

IHPS I Tahun 2012


6.49

Pada umumnya kasus kasus kekurangan penerimaan meliputi denda keterlam atan peker aan elum atau tidak ditetapkan dipungut diterima disetor ke kas negara/perusahaan, penerimaan negara/perusahaan lainnya selain denda keterlam atan elum atau tidak ditetapkan dipungut diterima disetor ke kas negara perusahaan pengenaan tari pa ak P P le ih rendah dari ketentuan, dan kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah.

6.50

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi pemerintah menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 11 kasus senilai Rp504.985, 09 juta, yang terdiri atas • se anyak kasus denda keterlam atan peker aan elum tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan senilai p . 0 uta • sebanyak 5 kasus penerimaan negara lainnya ( selain denda keterlambatan) elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara perusahaan senilai p10. 1 8 uta • se anyak 1 kasus pengenaan tari pa ak P senilai p uta dan


• sebanyak 2 kasus kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah senilai p . 2 uta. 6.51

Kasus kasus terse ut terdapat pada lima entitas seperti disa ikan pada Lampiran 15.

6.52

Kasus- kasus tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di Perum Bulog, terdapat kelebihan pembayaran subsidi raskin TA 2011 oleh pemerintah kepada Perum ulog senilai p .11 uta. • Di PT PLN, terdapat pelaksanaan pekerjaan pada anak perusahaan dan beberapa unit PLN Tahun 2011 yang terlambat diselesaikan tetapi belum dikenakan denda keterlambatan sehingga PLN belum memperoleh pendapatan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan denda daya mampu senilai p . 0 uta. • Di PT PK, terdapat kelebihan pembayaran subsidi pupuk Tahun 2011 oleh pemerintah kepada PT PK senilai Rp4.509, 00 juta. P e n y e b a b

.

6 2

Kasus- kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena Perum Bulog dan PT PK kurang c ermat dalam menghitung jumlah subsidi yang ditagihkan kepada pemerintah dan manajemen anak perusahaan dan unit PT PLN kurang tegas dalam mengenakan denda keterlambatan dan denda daya mampu kepada kontraktor pekerjaan. Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012


Terhadap kasus- kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi Perum Bulog membic arakan penyelesaian kelebihan penerimaan dana subsidi raskin TA 2011 dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN dan PT PK menyetor kelebihan pembayaran subsidi tersebut ke kas negara dan mengenakan sanksi kepada kontraktor pekerjaan yang terlambat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ad m in is t r a s i ( 5 3 k a s u s ) 6.55

Temuan administrasi mengungkapkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional tetapi penyimpangan terse ut tidak mengaki atkan kerugian atau potensi kerugian negara perusahaan tidak mengurangi hak negara perusahaan kekurangan penerimaan tidak mengham at program entitas dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

6.56

Kasus kasus penyimpangan yang ersi at administrati meliputi pertanggung a a an tidak akunta el ukti tidak lengkap tidak alid lainnya selain per alanan dinas proses pengadaan arang asa tidak sesuai ketentuan tidak menim ulkan kerugian negara penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan idang tertentu lainnya seperti kehutanan pertambangan, perpajakan dan lain- lain. Selain itu terdapat kasus- kasus koreksi perhitungan su sidi ke a i an pelayanan umum dan kepemilikan aset tidak elum didukung ukti yang sah.

.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi pemerintah menunjukkan adanya kasus penyimpangan administrasi yang terdiri atas • se anyak 2 kasus pertanggung a a an tidak akunta el lengkap tidak alid lainnya selain per alanan dinas

ukti tidak

• se anyak 1 kasus proses pengadaan arang asa tidak sesuai ketentuan tidak menim ulkan kerugian negara • sebanyak 12 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan idang tertentu lainnya seperti kehutanan pertam angan perpajakan, dan lain- lain; • se anyak umum; dan

kasus koreksi perhitungan su sidi ke a i an pelayanan

• se anyak 1 kasus kepemilikan aset tidak elum didukung ukti yang sah. 6.58

Kasus kasus terse ut ter adi di sepuluh entitas seperti disa ikan pada Lampiran 15.

Buku IV IHPS

6 3

IHPS I Tahun 2012

6.59



i PT PSP terdapat surat per an ian ual eli SP antara distri utor Tani aya Perkasa dengan penge ernya Tahun 2011 tidak men antumkan alokasi penyaluran per bulan dan beberapa pelaksanaan jual beli pupuk ersu sidi tidak sesuai dengan SP pelaksanaan mengaki atkan pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi antara distributor dan pengec er terse ut elum sepenuhnya dapat dipertanggung a a kan dan erpotensi tidak ter apainya prinsip penyaluran pupuk ersu sidi yaitu tepat umlah.

• Di PT PIM, terdapat penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2011 pada beberapa pengec er belum didukung pengadministrasian yang memadai sehingga erpotensi tidak tepat umlah dan atau sasaran serta kemungkinan menimbulkan terjadinya penyimpangan. • Di PT PG, terdapat penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2011 di beberapa provinsi melebihi alokasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/ Permentan S .1 0 12 2011 mengaki atkan potensi kekurangan pupuk ersu sidi dalam suatu ilayah dan kele ihan alokasi pupuk ersu sidi pada ilayah lainnya. P e n y e b a b 6.60

Kasus- kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena distri utor lalai dan tidak ermat dalam mem uat dan mengadendum SP pupuk ersu sidi dengan penge ernya direksi tidak menerapkan sanksi yang tegas terhadap distri utor dan penge er yang tidak menyelenggarakan administrasi yang memadai dalam pelaksanaan penebusan dan penyaluran pupuk ersu sidi serta elum sepenuhnya memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Re k o m e n d a s i

6.61

Terhadap kasus- kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas terkait agar mem erikan sanksi kepada distri utor yang lalai dan tidak menyelenggarakan administrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu agar kelebihan penyaluran pupuk ersu sidi dapat di uktikan dengan dukungan data ren ana definiti ke utuhan kelompok tani KK atau surat rekomendasi dari dinas pertanian setempat.

Ketidakhematan kasus senilai Rp 6.62

6 4

1.

2 juta

Temuan ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas yang le ih tinggi dari standar kuantitas kualitas yang mele ihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada aktu yang sama.

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi pemerintah menunjukkan adanya ketidakhematan se anyak tiga kasus senilai p 1. 2 uta yang merupakan kasus pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga.

6.64

Kasus kasus terse ut ter adi di satu entitas seperti disa ikan pada ampiran 1 .

6.65

Kasus- kasus tersebut antara lain di Kementerian Pertanian, terdapat kebijakan subsidi pupuk Tahun 2011 yang kurang tepat yaitu pengalihan pasokan pupuk bersubsidi dari PT PSP kepada PT PIM dan PT PKT sedangkan HPP PT PIM dan PT PKT le ih tinggi dari HPP PT PSP sehingga menim ulkan pem orosan keuangan negara senilai p . 2 0 uta. P e n y e b a b

6.66

Kasus kasus ketidakhematan pada umumnya ter adi karena ir en Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai kuasa pengguna anggaran ( KPA) tidak optimal dalam pelaksanaan ke i akan pengendalian dan e aluasi pelaksanaan anggaran pupuk bersubsidi untuk memperoleh harga yang paling menguntungkan negara, serta kebijakan Direksi PT PSP yang lebih mengutamakan penjualan pupuk non subsidi daripada pupuk bersubsidi. Re k o m e n d a s i

.

Terhadap kasus kasus ketidakhematan terse ut PK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan supaya menegur PT PSP dalam mengatur pengadaan pupuk bersubsidi didasarkan analisis dan mempertim angkan prinsip ekonomis efisiensi dan e ekti .

Ketidakefisienan 2 kasus senilai Rp 20. 8 8 juta 6.68


6.69

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi pemerintah menunjukkan adanya ketidakefisienan se anyak 2 kasus senilai p 20. 8 8 uta merupakan kasus penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output le ih esar tinggi dari seharusnya.

. 0

Kasus kasus terse ut ter adi di satu entitas seperti disa ikan pada ampiran 1 .

. 1

Kasus kasus ketidakefisienan terse ut di antaranya ter adi di PT Pelni yaitu terdapat realisasi load f actor tingkat isian ka in kelas non ekonomi Tahun 2011 yang rendah sedangkan kapasitas untuk penumpang kelas ekonomi yang tersedia lebih kec il dibandingkan dengan kebutuhan/realisasi yang seharusnya dapat meman aatkan ka in kelas non ekonomi yang load actor kec il sehingga penggunaan dana KP senilai p 20. 8 8 uta tidak tepat sasaran. Buku IV IHPS

6 5

IHPS I Tahun 2012


P e n y e b a b . 2

Kasus kasus ketidakefisienan pada umumnya ter adi karena ka in kelas non ekonomi tidak diminati penumpang. Re k o m e n d a s i

.

Terhadap kasus kasus ketidakefisienan terse ut PK telah merekomendasikan agar ireksi PT Pelni melakukan modifikasi ka in kelas non ekonomi men adi kabin kelas ekonomi dan/atau muatan sec ara bertahap.

Ketidakefektifan kasus senilai Rp

.

2

juta

.

Temuan ketidake ekti an erorientasi pada pen apaian hasil outcome) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak mem erikan man aat atau hasil yang diren anakan serta ungsi instansi tidak optimal sehingga tu uan organisasi tidak ter apai.

.

Pada umumnya kasus kasus ketidake ekti an meliputi arang yang di eli elum tidak dapat diman aatkan peman aatan arang asa tidak erdampak terhadap penc apaian tujuan organisasi, dan pelayanan kepada masyarakat tidak optimal.

.

Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan subsidi pemerintah menunjukkan adanya kasus ketidake ekti an yang ter adi se anyak kasus senilai p . 2 juta yang terdiri atas • se anyak 1 kasus arang yang di eli elum tidak dapat diman aatkan senilai p . 2 uta • se anyak 1 kasus peman aatan arang asa tidak erdampak terhadap penc apaian tujuan organisasi; dan • se anyak 2 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal.

.

Kasus kasus terse ut ter adi di tiga entitas seperti disa ikan pada ampiran 1 .

. 8


i PT P terdapat pengeluaran PT Indonesia Po er PT IP terkait Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap ( PLTGU) P emaron A dd O n C omb ined C cle se ak Tahun 200 s.d. 2010 senilai p . 2 uta elum dapat diman aatkan sehingga pengeluaran PT IP elum mem erikan man aat dan kondisi kelistrikan di sistem Bali dalam keadaan krisis pasokan yang berkepanjangan.

• Di PT Pelni, terdapat peralatan eparture Control S stem/DCS ( sistem/ peralatan yang digunakan saat keberangkatan penumpang di pelabuhan agar jumlah penumpang di atas kapal dapat diketahui sec ara real time) yang 6 6

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

tidak eroperasi karena tidak terdapat koneksi internet dan tidak tersedia operator sehingga mengaki atkan in ormasi penumpang em arkasi tidak dapat diketahui sec ara real time. P e n y e b a b .

Kasus kasus ketidake ekti an terse ut pada umumnya ter adi karena ireksi P dan PT IP elum melakukan ka ian se ara komprehensi dari sisi operasi pembangkit dan perenc anaan sistem kelistrikan saat memulai Proyek PLTGU P emaron A dd O n pada Tahun 2002. Selain itu, pembuatan DCS belum disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat dan didukung dengan sumber daya manusia dan in rastruktur yang memadai. Re k o m e n d a s i

6.80

Terhadap kasus kasus ketidake ekti an terse ut PK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar meman aatkan aset eks Proyek PLTGU P emaron A dd O n serta memperbaiki kelemahan sistem aplikasi tic eting.

6.81


Buku IV IHPS

6 7

IHPS I Tahun 2012

6 8

Buku IV IHPS



IHPS I Tahun 2012

BAB 7 O p e r a s io n a l Ba d a n U s a h a M il ik N e g a r a .1

PK telah melakukan P TT atas operasional pada enam entitas yaitu PT Hotel Indonesia Natour ( Persero) ( PT HIN) , PT PAL Indonesia ( Persero) ( PT PAL) , PT Semen Gresik ( Persero) Tbk ( PT SG) , PT Industri Kereta Api ( Persero) ( PT INKA) , PT Surabaya Industrial Estate Rungkut ( Persero) ( PT SIER) , dan PT Pertamina ( Persero) .

.2

akupan pemeriksaan operasional atas enam adalah senilai p20 triliun dari realisasi anggaran senilai p 1 12 triliun. Total temuan pemeriksaan operasional senilai p1 triliun yang merupakan temuan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan ketidakhematan dan ketidakefisienan. Selain temuan terse ut terdapat temuan kelemahan SPI dan penyimpangan administrasi yang tidak erdampak finansial tetapi memerlukan per aikan SPI dan atau tindakan administrati .

.

Sec ara umum tujuan pemeriksaan pada enam BUMN tersebut untuk mem erikan keyakinan yang memadai ah a pelaksanaan pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi serta kegiatan pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau le ih permasalahan kelemahan SPI dan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan ketidakefisienan dan ketidake ekti an. Setiap permasalahan merupakan agian dari temuan dan di dalam IHPS ini dise ut dengan istilah “ k a s u s ” . amun istilah kasus disini tidak selalu erimplikasi hukum atau erdampak finansial.

.

Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan.

Sis t e m .


Hasil pemeriksaan SPI pada enam entitas mengungkapkan adanya kasus kelemahan SPI. in ian kelemahan SPI terse ut meliputi kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan 2 kasus kelemahan sistem

Buku IV IHPS

6 9

IHPS I Tahun 2012


pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan, serta 14 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rinc ian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 16. .

Sebanyak 5 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas • se anyak kasus pen atatan tidak elum dilakukan atau tidak akurat dan • se anyak 2 kasus sistem in ormasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.

.8


.

Se anyak 2 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan, terdiri atas • se anyak kasus peren anaan kegiatan tidak memadai • sebanyak 1 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara perusahaan dan hi ah tidak sesuai ketentuan; • sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja; • se anyak kasus penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/ pendapatan; • se anyak 1 kasus penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan • sebanyak 1 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan lainnya.

.10

Kasus kasus terse ut ter adi di lima entitas seperti disa ikan pada ampiran 18.

.11

Sebanyak 14 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas • se anyak kasus entitas tidak memiliki S P yang ormal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; dan • se anyak 10 kasus S P yang ada pada entitas tidak er alan se ara optimal atau tidak ditaati.

.12

7 0

Kasus kasus terse ut ter adi di empat entitas seperti disa ikan pada Lampiran 18.

Buku IV IHPS


.1

IHPS I Tahun 2012

Kasus- kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di PT HIN, pembayaran termin Tahun 2011 untuk renovasi Hotel Inna Kuta Beac h kepada kontraktor terlambat dilakukan PT HIN sehingga PT HIN erpotensi terkena denda senilai p .8 uta. • Di PT PAL, terdapat hutang kepada Pemerintah eks perjanjian subsidiar loan agreement S senilai p .2 1 0 uta tidak di ukukan disa ikan dalam laporan keuangan sejak Tahun 1996 mengakibatkan Laporan Keuangan PT PAL Tahun Buku 1996 sampai dengan 2010 kurang menyajikan ( understated pin aman kepada Pemerintah senilai p .2 1 0 uta. • Di PT INKA, terdapat pengeluaran kas untuk membiayai perjalanan dinas pega ai dan atau eksternal pihak ketiga yang tidak diatur dalam ketentuan internal perusahaan mengakibatkan peningkatan biaya PT INKA. P e n y e b a b

.1

Kasus- kasus kelemahan SPI pada umumnya disebabkan dana yang memadai untuk pem angunan hotel elum tersedia tidak mengungkap pin aman tersebut dalam laporan keuangan dan belum menetapkan kebijakan mengenai atasan pem ayaran penggantian iaya per alanan dinas pega ai pe a at eksternal pihak ketiga. Re k o m e n d a s i

.1

Terhadap kasus- kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar menyelesaikan permasalahan potensi denda keterlambatan pembayaran dan ketersediaan dana pembangunan hotel melalui upaya- upaya yang dapat dipertanggung a a kan mengungkapkan hutang kepada pemerintah dalam c atatan atas laporan keuangan termasuk dampaknya terhadap laporanlaporan keuangan sejak Tahun 1996 sampai 2010, serta segera menetapkan ke i akan mengenai atasan pem ayaran penggantian iaya per alanan dinas pega ai pe a at eksternal pihak ketiga.

Ke p a t u h a n t e r h a d a p Ke t e n t u a n P e r u n d a n g - u n d a n g a n .1

Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan dapat mengakibatkan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi ketidakhematan dan ketidake ekti an yang dapat dilihat pada Ta el .1. in ian enis temuan pada tiap tiap kelompok dapat dilihat pada ampiran 1 dan rin ian temuan menurut entitas disa ikan pada ampiran 18.

Buku IV IHPS

7 1

IHPS I Tahun 2012

Badan Pemeriksa Keuangan Ta b e l 7 . 1 . Ke l o m p o k Te m u a n P e m e r ik s a a n a t a s O p e r a s io n a l BU M N

N o


J u m la h

N il a i

Ka s u s

( j u t a Rp )



2

Potensi Kerugian Negara/Perusahaan Kekurangan Penerimaan

15 4

2

. 2

1.068.526, 01 1

. 2

4

Administrasi

1

5

Ketidakhematan

5

. 10 1

6

Ketidake ekti an

12

180. 1 1

J u m la h

.1

9

-

6 2

1 .7 3 5 .0 0 6 ,5 7

erdasarkan Ta el .1. hasil pemeriksaan mengungkapkan 2 kasus senilai p1. .00 uta se agai aki at adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan yang ditemukan pada enam BUMN.

Ke r u g ia n N e g a r a / P e r u s a h a a n ( 9 k a s u s s e n il a i Rp 2 9 5 . 5 2 7 , 7 3 j u t a ) .18

Kerugian negara perusahaan adalah kerugian nyata dan pasti umlahnya berupa berkurangnya kekayaan negara atau perusahaan berupa uang, surat erharga dan arang yang nyata dan pasti umlahnya se agai aki at per uatan mela an hukum aik senga a maupun lalai.

.1

Pada umumnya kasus- kasus kerugian negara/perusahaan yaitu pekerjaan adanya elan a per alanan dinas fikti kekurangan olume peker aan kele ihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, penggunaan uang/barang untuk kepentingan pri adi dan pengem alian pin aman piutang atau dana bergulir mac et.

.20

Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan terdapat 9 kasus mengenai kerugian negara perusahaan senilai p2 . 2 uta terdiri atas • se anyak 1 kasus elan a per alanan dinas fikti senilai p1

0 uta

• se anyak 1 kasus kekurangan olume peker aan senilai p12 . • se anyak kasus kele ihan pem ayaran selain kekurangan peker aan senilai p . 1 1 uta

80 uta olume

• se anyak kasus penggunaan uang arang untuk kepentingan pri adi senilai p21.8 uta dan • sebanyak 1 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir mac et senilai Rp144.405, 96 juta.

7 2

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

.21


.22

Kasus- kasus tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di PT HIN, terdapat kelebihan penerimaan atas pembayaran kegiatan pertemuan rapat, seminar dan pameran yang diselenggarakan instansi pemerintah Tahun 2010 dan 2011 s.d. tri ulan III yang elum dikem alikan ke instansi terkait/kas negara mengakibatkan kelebihan penerimaan terse ut erindikasi merugikan keuangan negara senilai p2. 81 uta. • Di PT PAL, terdapat pembayaran uang muka ke pemasok yang pertanggung a a annya telah mele ihi atas aktu yang ditentukan maksimal 0 hari ker a tetapi arang elum diterima mengaki atkan PT P mengalami kerugian minimal senilai p12 . 80 uta. • Di PT PAL, terdapat sisa pinjaman PT PAL kepada pemerintah antara lain berupa bunga, administrasi, denda atas perjanjian SLA dan rekening dana investasi ( RDI) senilai Rp144.405, 96 juta yang belum jelas penyelesaiannya karena tidak termasuk dalam program restrukturisasi men adi penanaman modal negara dalam APBN perubahan Tahun 2011. P e n y e b a b

.2

Kasus- kasus kerugian negara/perusahaan pada umumnya terjadi karena kebijakan general manager hotel menandatangani berita ac ara serah terima ST dan mem uat kuitansi tagihan yang tidak sesuai dengan invoice atau realisasi kegiatan yang sebenarnya, pejabat terkait di PT PAL menyetujui syarat pem ayaran dengan uang muka namun tidak menga asi dan melakukan klaim atas pem ayaran uang muka yang arangnya tidak elum diterima serta Direksi PT PAL membiarkan penghapusbukuan pinjaman kepada pemerintah tanpa menyelesaikan dokumen legal seperti persetu uan apat mum Pemegang Saham ( RUPS) . Re k o m e n d a s i

.2

Terhadap kasus- kasus kerugian negara/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk mempertanggung a a kan dan/atau menyetorkan ke kas negara/perusahaan atas kelebihan penerimaan pembayaran kontrak, memberikan sanksi kepada pejabat terkait dan meminta pejabat terkait untuk menyetorkan ke kas negara/perusahaan atas kerugian yang terjadi, serta mengajukan permohonan penyelesaian piutang negara pada PT PAL kepada Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara terkait sisa ke a i an yang elum ditentukan statusnya se agaimana peru ahan P Tahun 2011.

Buku IV IHPS

7 3

IHPS I Tahun 2012


P o t e n s i Ke r u g ia n N e g a r a / P e r u s a h a a n ( 1 5 k a s u s s e n il a i Rp 1 . 0 6 8 . 5 2 6 , 0 1 ju t a ) .2

Potensi kerugian negara perusahaan adalah adanya suatu per uatan mela an hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan arang yang nyata dan pasti umlahnya.

.2

Pada umumnya kasus kasus potensi kerugian negara perusahaan meliputi adanya aset dikuasai oleh pihak lain piutang pin aman yang erpotensi tidak tertagih, dan lain- lain kasus potensi kerugian negara/perusahaan.

.2

Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan adanya 15 kasus mengenai potensi kerugian perusahaan senilai Rp1.068.526, 01 juta terdiri atas • sebanyak 2 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp85.645, 68 juta; • sebanyak 2 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai p1. 0 uta dan • sebanyak 11 kasus potensi kerugian negara/perusahaan lainnya senilai p 81.1 uta.

.28


.2

Kasus- kasus tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di PT PAL, terdapat barang impor untuk pembangunan kapal yang tertahan di KPP Bea Cukai Tj Perak tersimpan di tempat penimbunan sementara ( TPS) telah melebihi 60 hari sehingga sesuai ketentuan menjadi milik negara yang mengakibatkan PT PAL telah kehilangan hak atas barang impor minimal senilai p .1 uta. •

i PT SI terdapat piutang iaya asilitas asilitas umum pemeliharaan operasi, sampah dan analisa air) yang telah berumur lebih dari 1 tahun senilai p8 uta elum dilakukan penagihan se ara optimal mengaki atkan PT SI elum dapat meman aatkan piutang terse ut dan erpotensi tidak tertagih.

P e n y e b a b . 0

7 4

Kasus- kasus potensi kerugian negara/perusahaan pada umumnya terjadi karena entitas elum memiliki dana untuk melunasi ke a i an PP Impor PPn dan iaya lainnya serta elum optimal melakukan penagihan piutang dan tidak melaksanakan per an ian se a menye a.

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

Re k o m e n d a s i . 1

Terhadap kasus kasus kerugian negara/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain mengupayakan dana talangan dari PT PP untuk melunasi ke a i an PP PPn dan iaya lainnya serta erupaya se ara optimal supaya piutang dapat tertagih.

Ke k u r a n g a n P e n e r im a a n ( 4 k a s u s s e n il a i Rp 1 4 6 . 9 2 3 , 5 4 j u t a ) . 2

Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara dhi. perusahaan tetapi tidak atau elum masuk ke kas perusahaan karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap peraturan.

.

Pada umumnya kasus kasus kekurangan penerimaan meliputi denda keterlam atan peker aan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara/perusahaan dan penerimaan perusahaan ( selain denda keterlam atan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara/perusahaan milik negara.

.

Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan terdapat 4 kasus kekurangan penerimaan senilai p1 . 2 uta terdiri atas • se anyak 1 kasus denda keterlam atan peker aan elum tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan senilai p10.0 1 uta dan • se anyak kasus penerimaan perusahaan lainnya selain denda keterlam atan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara daerah perusahaan senilai p1 .8 uta.

.


.

Kasus- kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di PT HIN, terdapat kekurangan pembayaran kompensasi dari mitra b uilt, op erate, and transf er ( BOT) sejak bulan Mei 2009 s.d. Desember 2010 senilai S .1 ri u. Selain itu terhadap keterlam atan pem ayaran tersebut dikenakan denda senilai USD41.08 ribu yang belum diterima PT HIN. Hal tersebut mengakibatkan PT HIN belum memperoleh kompensasi dan denda keterlambatan senilai USD120.24 ribu. •

i PT P terdapat ke a i an pa ean minimal senilai p1 . 1 28 uta atas arang impor dengan asilitas kemudahan impor tu uan ekspor KIT yang jatuh tempo dan/atau hasil produksinya telah diekspor yang belum diselesaikan oleh PT PAL. Hal tersebut mengakibatkan negara belum menerima pendapatan negara dari BM dan PPN barang impor senilai p1 . 1 28 uta.

Buku IV IHPS

7 5

IHPS I Tahun 2012


• Di PT SG ( Persero) Tbk, terdapat biaya retribusi atas pemberian iz in eksploitasi lahan untuk lahan dengan luas di atas 50 hektar belum dibayar PT S kepada pemda senilai p . 0 uta dan elum dapat menun ukan ukti pem ayaran retri usi hasil produksi dari mulut tam ang untuk atu kapur dan tanah liat pada Tahun 2010 dan 2011 senilai p .1 1 juta. Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Tuban belum memperoleh pendapatan daerah yang seharusnya disetor PT SG senilai p10.0 1 uta. P e n y e b a b .

Kasus- kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pimpinan entitas tidak melakukan pengendalian atas pemenuhan ke a i an T yang diatur dalam per an ian kurang memperhatikan ketentuan peraturan daerah serta Kepala i isi Pengadaan dan Pergudangan tidak mem erikan in ormasi yang elas kepada ireksi PT P terkait ke a i an dan PP arang impor. Re k o m e n d a s i

. 8

Terhadap kasus- kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada direksi terkait untuk mengin entarisasi ke a i an mitra T sesuai ke a i an dan segera meminta untuk melaksanakan ke a i an terse ut melakukan klarifikasi dengan Pemerintah Ka upaten Tuban untuk meminta penegasan dan penjelasan mengenai penyesuaian ke a i an pemegang Surat I in Pertam angan aerah SIP aik retri usi tetap maupun retribusi hasil produksi dari mulut tambang) sesuai dengan peraturan daerah. Selain itu BPK telah merekomendasikan agar memberikan sanksi kepada Kepala Divisi Pengadaan dan Pergudangan serta Kepala i isi Per endaharaan karena tidak menyelesaikan dokumentasi impor dan perpan angan pem eritahuan impor arang PI terkait ke a i an pa ean berupa BM, PPN, dan PPnBM atas barang/bahan impor yang masih dalam persediaan dan/atau telah dijual.

Ad m in is t r a s i ( 1 7 k a s u s )

7 6

.

Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan terse ut tidak mengaki atkan adanya suatu kerugian atau potensi kerugian tidak mengurangi hak negara perusahaan kekurangan penerimaan tidak mengham at operasional program entitas dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

. 0

Pada umumnya kasus kasus penyimpangan yang ersi at administrati meliputi pertanggung a a an tidak akunta el ukti tidak lengkap tidak valid) , pemec ahan kontrak penyimpangan terhadap peraturan per UU bidang pengelolaan barang milik negara/perusahaan, penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan idang tertentu lainnya seperti kehutanan

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

pertam angan perpa akan dll. pengeluaran in estasi pemerintah tidak didukung ukti yang sah dan kepemilikan aset tidak elum didukung ukti yang sah. . 1

Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan adanya penyimpangan administrasi se anyak 1 kasus terdiri atas • se anyak 1 kasus pertanggung a a an per alanan dinas tidak akunta el ukti tidak lengkap tidak alid • se anyak kasus pertanggung a a an tidak akunta el lengkap tidak alid selain per alanan dinas

ukti tidak

• sebanyak 1 kasus pemec ahan kontrak untuk menghindari pelelangan; • sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan per- UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/perusahaan; • sebanyak 8 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan idang tertentu lainnya seperti kehutanan pertam angan perpa akan dan lain- lain; • se anyak 1 kasus pengeluaran in estasi pemerintah tidak didukung yang sah; dan

ukti

• se anyak 1 kasus kepemilikan aset tidak elum didukung ukti yang sah. . 2

Kasus kasus penyimpangan administrasi terse ut ter adi di enam entitas seperti disa ikan pada ampiran 18.

.

Kasus- kasus tersebut di antaranya sebagai berikut. • Di PT SG Tbk, terdapat pengeluaran dana Bina Lingkungan ( BL) BUMN Peduli Tahun 2010 pada PT SP untuk bantuan biaya pasar murah senilai p1 2 uta tidak didukung persetu uan enteri mengaki atkan penyaluran dana Peduli Tahun 2010 senilai p1 2 uta diragukan keabsahannya. • Di PT HIN, terdapat pembangunan tambahan gedung perkantoran dan apartemen di atas o ek T tidak se ara elas terdefinisi dalam per an ian T mengaki atkan potensi adanya permasalahan pada saat trans er aset di akhir perjanjian. •

i PT I K terdapat 8 transaksi pengam ilan uang muka pega ai Tahun 2011 elum dipertanggung a a kan senilai p . 1 uta mengaki atkan ke i akan keuangan pengelolaan kas untuk terti administrasi dan pengendalian intern men adi tidak ter apai.

Buku IV IHPS

7 7

IHPS I Tahun 2012


P e n y e b a b .

Kasus- kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat terkait tidak segera melakukan klarifikasi dan meminta penetapannya kepada Menteri BUMN atas penyaluran dana BUMN Peduli, lemahnya pengendalian PT HIN dalam pembuatan kontrak dan pelaksanaan pembangunan gedung, serta pem erian kelonggaran kepada pega ai yang terlam at dan atau elum mempertanggung a a kan uang muka. Re k o m e n d a s i

.

Terhadap kasus- kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah mem erikan rekomendasi antara lain kepada pimpinan entitas terkait agar mempertanggung a a kan penyaluran dana Peduli senilai yang elum ada penetapannya dari Kementerian BUMN kepada RUPS, mengadendum per an ian T terkait penegasan angunan dan asilitas penun ang lainnya adalah termasuk gedung perkantoran dan apartemen yang akan dialihkan pada aktu erakhirnya per an ian T kepada PT HI serta mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada pejabat terkait yang memberikan kelonggaran penarikan uang muka.

Ketidakhematan kasus senilai Rp

. 10 1 juta

.

Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan inp ut dengan harga atau kuantitas kualitas yang le ih tinggi dari standar kuantitas kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada aktu yang sama.

.

Pada umumnya kasus kasus ketidakhematan meliputi pengadaan arang asa melebihi ketentuan dan pemborosan keuangan perusahaan atau kemahalan harga.

. 8

Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan terdapat 5 kasus ketidakhematan senilai p . 10 1 uta terdiri atas • sebanyak 1 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan senilai p18. uta dan • sebanyak 4 kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai p2 . 1 uta.

.

Kasus kasus terse ut ter adi di empat entitas seperti di sa ikan pada ampiran 18.

. 0

Kasus kasus ketidakhematan terse ut di antaranya se agai erikut • Di PT HIN, terdapat perubahan desain dan renc ana pembongkaran bangunan yang telah dibangun di Hotel Inna Kuta Beac h berpotensi menim ulkan pem orosan senilai p .0 8 uta atas ren ana pembongkaran bangunan yang sudah dibangun.

7 8

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

• Di PT SG, terdapat keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan pem angkit listrik 2 yang diren anakan untuk menyalurkan listrik ke Pabrik Semen Tonasa V sehingga PT SG harus mengeluarkan biaya tam ahan untuk iaya penyam ungan daya ke P senilai p1 . 0 00 uta. Hal terse ut mengaki atkan PT S mengalami ketidakhematan minimal senilai biaya penyambungan. • Di PT PAL, terdapat pengadaan steel p late melebihi kebutuhan yang diperlukan untuk pembuatan kapal yang telah selesai mengakibatkan ketidakhematan senilai p18. uta. P e n y e b a b . 1

Kasus kasus ketidakhematan pada umumnya ter adi karena adanya peru ahan peru ahan desain sesuai arahan pemegang saham dan de an komisaris, pekerjaan kurang terenc ana dengan baik, dan pemesanan barang dilaksanakan sebelum mendapat persetujuan. Re k o m e n d a s i

. 2

Terhadap kasus kasus ketidakhematan terse ut PK telah merekomendasikan antara lain mengka i kem ali dan memfinalisasi desain angunan Hotel Inna Kuta ea h dengan mempertim angkan potensi kerugian dan in estasi tambahan akibat renc ana pembongkaran dan pekerjaan tambah yang akan dilakukan meningkatkan penga asan dan pengendalian serta mem erikan sanksi sesuai ketentuan kepada pega ai pe a at terkait.

Ketidakefektifan 12 kasus senilai Rp180. 1 1 juta .

Temuan ketidake ekti an erorientasi pada pen apaian hasil outcome) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak mem erikan man aat atau hasil pengadaan arang asa tidak mem erikan man aat atau hasil yang diren anakan tidak ter apai serta ungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi terhambat.

.

Pada umumnya kasus kasus ketidake ekti an meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran tidak sesuai peruntukan peman aatan arang asa dilakukan tidak sesuai dengan ren ana yang ditetapkan arang yang di eli elum tidak dapat diman aatkan peman aatan arang asa tidak erdampak terhadap penc apaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/ terham at sehingga mempengaruhi pen apaian tu uan organisasi dan ungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan aik termasuk target penerimaan tidak ter apai.

.

Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan adanya ketidake ekti an se anyak 12 kasus senilai p180. 1 1 uta yang terdiri atas • se anyak 1 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran tidak sesuai peruntukan senilai p1. 2 uta Buku IV IHPS

7 9

IHPS I Tahun 2012


• se anyak 1 kasus peman aatan arang asa dilakukan tidak sesuai dengan ren ana yang ditetapkan senilai p1 0 00 uta • se anyak 2 kasus arang yang di eli elum tidak dapat diman aatkan senilai p .0 2 uta • se anyak 1 kasus peman aatan arang asa tidak erdampak terhadap penc apaian tujuan organisasi; • sebanyak 5 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pen apaian tu uan organisasi senilai p120. 1 2 uta dan • se anyak 2 kasus ungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan aik termasuk target penerimaan tidak ter apai senilai p1. 8 1 uta. .


.

Kasus kasus ketidake ekti an terse ut di antaranya se agai erikut •

i PT P PT P tidak mampu menyelesaikan ke a i an atas arang impor tertahan di KPP ea ukai sehingga di lokir dan tidak dapat melakukan importasi arang serta asilitas kemudahan impor tu uan ekspor PT P kedalu arsa. Hal terse ut mengaki atkan PT P menanggung ke a i an minimal senilai p8 .11 uta atas ea masuk PP dan PPn arang bahan impor yang belum diselesaikan.

• Di PT SG Tbk, Semen Padang ( SP) telah mengeluarkan biaya- biaya terkait pem e asan dan penyiapan lahan pertam angan senilai p . 2 uta namun lahan elum dapat diman aatkan. Hal terse ut mengaki atkan iaya yang telah dikeluarkan SP se ak Tahun 200 minimal senilai p . 2 uta elum mem erikan man aat. • Di PT SG Tbk, pengeluaran dana corporate social responsibit ( CSR) non Program Kemitraan ina ingkungan PK senilai p1. 2 uta tidak sesuai peruntukannya. Hal tersebut mengakibatkan penyaluran biaya S non PK Tahun 2010 dan 2011 senilai p1. 2 uta tidak dapat dipertanggung a a kan. P e n y e b a b . 8

8 0

Kasus kasus ketidake ekti an pada umumnya ter adi karena entitas terkait belum menetapkan SOP tentang kriteria, lingkup, dan batasan nilai yang patut dan a ar untuk pengeluaran dana S non PK kurangnya koordinasi antara ireksi SP dengan instansi terkait untuk memastikan luas lahan tam ang yang dii inkan serta PT P tidak dapat menyelesaikan administrasi dokumen impor dan menyusun kerangka ac uan kerja ( KAK) sebagai dasar bagi pejabat dan pelaksana untuk mengurus barang impor.

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

Re k o m e n d a s i .

Terhadap kasus kasus ketidake ekti an terse ut PK telah mem erikan rekomendasi kepada pimpinan entitas untuk menyusun dan menetapkan SOP penyaluran dana CSR non PKBL dan KAK pengurusan barang impor, erkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan luas lahan tam ang yang diiz inkan, serta menyelesaikan dokumen impor.

. 0


Buku IV IHPS

8 1

IHPS I Tahun 2012

8 2

Buku IV IHPS



IHPS I Tahun 2012

BAB 8 P e m e r ik s a a n De n g a n Tu j u a n Te r t e n t u La in n y a 8.1

Selain tema tema P TT seperti yang diuraikan pada a a se elumnya dalam Semester I Tahun 2012 BPK juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya pada entitas yaitu entitas di lingkungan pemerintah pusat 2 entitas di lingkungan pemerintah daerah dan 2 entitas .

P e m e r in t a h P u s a t 8.2

Tiga entitas P TT lainnya di lingkungan pemerintah pusat se agai erikut. •

i Kementerian Keuangan serta adan Penga asan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP) , Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi ( P2D2) .

• Di Kementerian Pertanian, Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional. • Di Kementerian Kesehatan, pengadaan sarana dan prasarana pembuatan aksin u urung untuk manusia pada irektorat enderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan.

P e m e r in t a h Da e r a h 8.

ua entitas P TT lainnya di lingkungan pemerintah daerah se agai erikut. •

i Ka upaten erau penyertaan modal pemerintah daerah peman aatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

•

i Ka upaten Paser penyertaan modal pemerintah daerah peman aatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

BU M D 8.4

ua entitas P TT lainnya di lingkungan •

se agai erikut.

i Pro insi KI akarta pendapatan dan iaya pada P

harma aya.

• Di Kota Makassar, pengelolaan PDAM Kota Makassar.

Buku IV IHPS

8 3

IHPS I Tahun 2012

8.5


akupan pemeriksaan atas tu uh entitas terse ut disa ikan pada Ta el 8.1. Ta b e l 8 . 1 . C a k u p a n P e m e r ik s a a n De n g a n Tu j u a n Te r t e n t u La in n y a Entitas Yang DIperiksa

C a k u p a n P e m e r ik s a a n ( j u t a Rp )

( 1)

( 2)

Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah BUMD

% Te m u a n (4 )= 3 / 2 x 1 0 0 %

1.588.258, 56

.1 8 00

22 .2 1 2.1 8

J u m la h

To t a l Te m u a n ( j u t a Rp )

2 .5 5 7 .6 6 8 ,3 1

.

8

12

01

2 0

10 18

8 4 5 .1 0 1 ,8 9

3 3 ,0 4 %


Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau le ih permasalahan kelemahan SPI dan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi ketidakhematan ketidakefisienan dan ketidake ekti an. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “ k a s u s ” . amun istilah kasus disini tidak selalu erimplikasi hukum atau erdampak finansial.

8.

Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan.

P e m e r in t a h P u s a t 8.8

Hasil pemeriksaan atas tiga entitas di lingkungan pemerintah pusat menun ukkan adanya kasus kelemahan SPI dan 2 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan senilai p .1 8 uta yang meliputi ketidakpatuhan yang mengaki atkan kerugian negara potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, dan ketidake ekti an.

P r o y e k P e m e r in t a h Da e r a h d a n De s e n t r a l is a s i ( P 2 D2 ) 8.9

8 4

Pemeriksaan atas P2D2 pada Kementerian Keuangan serta BPKP bertujuan untuk memberikan simpulan atas kepatuhan pemerintah terhadap perjanjian yang disepakati pemerintah dan ank unia dalam menyalurkan dana alokasi khusus K idang in rastruktur menagih dana pin aman reimb ursement) , serta melaksanakan kegiatan erifikasi penguatan kelem agaan serta monitoring dan evaluasi P2D2.

Buku IV IHPS


8.10

IHPS I Tahun 2012

Hasil pemeriksaan PK mengungkapkan penyaluran K in rastruktur penagihan dana pinjaman ( reimb ursement) , serta pelaksanaan kegiatan erifikasi penguatan kelem agaan monitoring dan e aluasi P2 2 t e l a h s e s u a i dengan L oan A greement N umb er 1 I serta dokumen dokumen per an ian terkait lainnya. Namun BPK masih menemukan tujuh kasus kelemahan SPI, diantaranya adalah sebagai berikut. • Unit Implementasi Proyek ( UIP) P2D2 belum memiliki target yang terukur aik mengenai aktu pelaksanaan maupun indikator kiner a yang akan dic apai. Hal tersebut mengakibatkan penc apaian sasaran program P2D2 tidak dapat terukur se ara elas. • Terdapat pelaksanaan asa konsultan idang in rastruktur oleh PT odya Karya ( Persero) mengalami perubahan lingkup kegiatan bimbingan teknis dan re iu. Hal terse ut ter adi karena keter atasan aktu pelaksanaan sehingga kegiatan pem erian asistensi intensi agi pemda di setiap tahapan peren anaan pelaksanaan dan pelaporan tidak dilakukan. Hal tersebut mengakibatkan penguatan kemampuan pemda dalam memenuhi persyaratan perenc anaan, pelaksanaan, dan pelaporan DAK tidak dilaksanakan se ara optimal. P e n y e b a b

8.11

Kasus- kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena UIP belum mengatur renc ana kerja dan target tahunan atas penc apaian keluaran P2D2 Tahun 2012 s.d. 201 dan e aluasi atas e ekti itas pen apaian su komponen dukungan teknis belum dilakukan. Re k o m e n d a s i

8.12

Terhadap kasus- kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Perimbangan Keuangan sebagai UIP untuk menyusun renc ana kerja dan target tahunan atas penc apaian keluaran P2 2 Tahun 2012 s.d. 201 serta menge aluasi e ekti itas dukungan teknis yang dilaksanakan oleh konsultan serta menetapkan dan melaksanakan langkah perbaikan agar penguatan kemampuan pemda dalam memenuhi persyaratan perenc anaan, pelaksanaan, dan pelaporan DAK dapat dic apai.

Ge r a k a n P e n in g k a t a n P r o d u k s i d a n M u t u Ka k a o N a s io n a l 8.1

PDTT atas Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional ( Gernas Kakao) Tahun 2011 di Kementerian Pertanian bertujuan untuk menilai apakah: ( 1) perenc anaan kegiatan telah dilaksanakan sec ara memadai; ( 2) pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya pengadaan barang/jasa dan penyaluran antuan sosial ke masyarakat telah dilaksanakan dengan tepat aktu tepat jumlah dan tepat sasaran serta sesuai dengan aturan dan persyaratan yang ditetapkan pertanggung a a an fisik dan keuangan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Buku IV IHPS

8 5

IHPS I Tahun 2012

8.14


Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan se anyak kasus senilai p . 1 1 uta. Temuan temuan signifikan di antaranya adalah se agai erikut. • Terdapat tiga paket peker aan sam ung samping entres) di Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng Tahun 2011 yang memasukkan PPN atas barang bebas PPN serta menaikkan volume entres per hektar sehingga mengaki atkan kele ihan pem ayaran senilai p8 0 uta. • Pengadaan rehabilitasi sambung samping di Kabupaten Mamuju Utara, Ka upaten a ene Ka upaten Pole ali andar dan Ka upaten amasa belum dipungut PPN senilai Rp1.052, 91 juta. • Pekerjaan Pengadaan Bibit Somatic mbr ogenesis ( SE) di Provinsi Sula esi Selatan dan Sula esi arat serta pengadaan entres di Kabupaten Pole ali andar terlam at diselesaikan tetapi elum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp916, 66 juta.

8.15

ari kasus kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan senilai p . 1 1 uta telah ditindaklan uti dengan penyetoran uang ke kas negara daerah atau penyerahan aset senilai p 21 1 uta. P e n y e b a b

8.16

Kasus kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan pada umumnya dise a kan pe a at pem uat komitmen PPK tidak ermat dalam menyusun HPS dan menyetu ui adendum kontrak serta kurang optimalnya Kepala inas Perke unan Pro insi dalam melakukan penga asan dan pengendalian. Re k o m e n d a s i

8.1

Terhadap kasus kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar erkoordinasi dengan gu ernur upati terkait untuk memerintahkan menegur PPK dan bendahara pengeluaran atas kelalaiannya serta menyetorkan kelebihan pembayaran maupun kekurangan penerimaan yang terjadi ke kas negara.

P e n g a d a a n Sa r a n a d a n P r a s a r a n a P e m b u a t a n V a k s in Fl u Bu r u n g u n t u k M a n u s ia 8.18

8 6

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengadaan sarana dan prasarana pem uatan aksin u urung untuk manusia pada irektorat enderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk: ( 1) menilai apakah pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pem uatan aksin u urung untuk manusia di lingkungan Kementerian Kesehatan telah didukung dengan penerapan SPI yang memadai; ( 2) menguji apakah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pembuatan

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

aksin u urung untuk manusia telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan memenuhi asas kehematan efisiensi dan e ekti itas mengu i apakah hasil pengadaan telah diman aatkan sesuai dengan peruntukannya. 8.19

Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 2 kasus kelemahan SPI dan 1 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang erlaku senilai p .20 uta yang meliputi ketidakpatuhan yang mengaki atkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi dan ketidake ekti an.

8.20

Kasus- kasus tersebut di antaranya sebagai berikut. • Terdapat pengadaan peralatan pem angunan asilitas produksi riset dan alih teknologi aksin u urung T 2008 s.d. 2010 senilai p 18.800 uta tidak diren anakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. • Terdapat ker a sama yang tidak sehat antara para pihak dalam pengadaan peralatan pem angunan asilitas produksi riset dan alih teknologi aksin u urung T 2008 s.d. 2010 sehingga mengaki atkan indikasi kerugian keuangan negara sekurang kurangnya senilai p . uta potensi kerugian negara senilai Rp224.440, 84 juta dan kekurangan penerimaan dari denda keterlam atan yang elum dipungut senilai p . 0 02 uta dan aminan pelaksanaan yang elum ditarik senilai p . 0 02 uta. • Terdapat ker a sama tidak sehat antara para pihak dalam peker aan pembangunan sarana prasarana s stem connecting asilitas produksi dan ch ick en b reeding riset dan teknologi produksi aksin u urung untuk manusia TA 2010 s.d. 2011 berpotensi merugikan keuangan negara sekurang kurangnya senilai p10 .1 0 1 uta. P e n y e b a b

8.21

Kasus kasus kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan pada umumnya disebabkan pelaksanaan dana APBN- P TA 2008 senilai Rp200, 00 miliar diserahkan pelaksanaannya kepada satker yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakannya peren anaan pengadaan yang kurang baik; lemahnya lingkungan pengendalian di Kementerian Kesehatan yang memberi ruang kepada pihak luar untuk terlibat dalam proses penganggaran dan perenc anaan pengadaan. Re k o m e n d a s i

8.22

Terhadap kasus kasus kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar memberikan sanksi kepada pejabat terkait atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas, menarik kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan kepada rekanan dan menyetorkan ke kas negara, serta mengenakan sanksi kepada rekanan. Buku IV IHPS

8 7

IHPS I Tahun 2012


P e m e r in t a h Da e r a h 8.2

Hasil pemeriksaan atas dua entitas di lingkungan pemerintah daerah menun ukkan adanya kasus kelemahan SPI dan 1 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan senilai p 1 2 uta yang meliputi ketidakpatuhan yang mengaki atkan kekurangan penerimaan dan penyimpangan administrasi.

P e n y e rta a n M o d a l P e m e r in t a h Da e r a h , P e m a n fa a ta n d a n P e m in d a h t a n g a n a n Ba r a n g M il ik Da e r a h p a d a P e m e r in t a h Ka b u p a t e n Be r a u d a n P a s e r 8.24

P TT atas penyertaan modal pemerintah daerah peman aatan dan pemindahtanganan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Berau dan Kabupaten Paser bertujuan untuk menilai apakah: ( 1) SPI atas penyertaan modal pemerintah daerah peman aatan dan pemindahtanganan barang milik daerah telah diranc ang dan dilaksanakan sec ara memadai; ( 2) penyertaan modal pemerintah daerah telah memperoleh man aat ekonomis pengamanan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan dan arang milik daerah yang diman aatkan diker asamakan dipindahtangankan telah memadai.

8.25

Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya kasus kelemahan SPI dan 1 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan senilai p 1 2 juta. Kasus- kasus tersebut di antaranya adalah penyerahan dana dividen PT Hutansanggam Labanan Lestari ( PT HLL) kepada Pemerintah Kabupaten erau tidak sesuai ketentuan. Hal terse ut mengaki atkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Buku 2010 belum dapat diman aatkan senilai p 1 2 uta.

8.26

ari kasus kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan senilai p 1 2 uta telah ditindaklan uti dengan penyetoran uang ke kas negara daerah atau penyerahan aset senilai p 1 2 uta. P e n y e b a b

8.2

Kasus kasus kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan pada umumnya disebabkan Kepala Bagian Perekonomian belum melakukan koordinasi penyetoran dividen dengan PT HLL. Re k o m e n d a s i

8.28

8 8

Terhadap kasus kasus kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan tersebut, BPK RI telah merekomendasikan kepada upati erau agar Kepala agian Perekonomian meningkatkan koordinasi dengan PT HLL dalam hal penyetoran dividen.

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

BU M D 8.29

Hasil P TT atas dua entitas di lingkungan menun ukkan adanya 8 kasus kelemahan SPI dan 28 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang erlaku senilai p . 2 uta yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah/perusahaan, potensi kerugian daerah/ perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, dan ketidakhematan.

P e n d a p a t a n d a n Bia y a p a d a P D Dh a r m a J a y a Ta h u n Bu k u 2 0 1 0 d a n 2 0 1 1 8. 0

P TT atas pendapatan dan iaya pada P harma aya Tahun uku 2010 dan 2011 ertu uan untuk mengu i dan menilai apakah SPI dari entitas dan pengamanan atas kekayaan khususnya terkait pengelolaan pendapatan, biaya, ker asama dengan pihak ketiga perolehan aset serta in estasi telah diran ang dan dilaksanakan sec ara memadai untuk menc apai tujuan pengendalian; dan telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan tertentu.

8. 1

Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya tujuh kasus kelemahan SPI dan 2 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan senilai p10. uta. Kasus kasus terse ut di antaranya adalah se agai erikut. • Pengeluaran kas iro ireksi dipertanggung a a kan dengan kegiatan kegiatan yang terindikasi fikti senilai p1. 2 uta di erikan kepada adan Penga as tidak sesuai ketentuan senilai p20 0 uta dan dipergunakan untuk pem uatan modul yang tidak dapat diman aatkan senilai p 12 80 uta serta tidak diketahui penggunaannya senilai p1.2 0 uta sehingga erindikasi merugikan kas perusahaan keseluruhan senilai p .1 uta. • Terdapat pengeluaran kas perusahaan senilai Rp1.119, 11 juta yang dipertanggung a a kan dengan kegiatan kegiatan yang erindikasi fikti sehingga mengakibatkan indikasi kerugian perusahaan. P e n y e b a b

8. 2

Kasus- kasus kelemahan SPI dan penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan pada umumnya disebabkan direksi telah menyalahgunakan e enang pengeluaran uang perusahaan dengan tidak erpedoman pada ketentuan yang berlaku; kepala bidang keuangan dan kepala SPI lalai dalam men alankan tugas yang men adi tanggung a a nya serta sta khusus direksi lalai dalam mengadministrasikan ukti ukti pertanggung a a an direktur utama, Plt. direktur administrasi dan keuangan, dan Plt. direktur usaha telah membuat surat tugas dan memerintahkan untuk membuat surat perintah ker a untuk semua kegiatan yang terindikasi fikti serta kepala di isi umum dan kepala idang keuangan se agai pem uat pertanggung a a an se ara senga a merekayasa dokumen pertanggung a a an administrasi. Buku IV IHPS

8 9

IHPS I Tahun 2012


Re k o m e n d a s i 8.

Terhadap kasus- kasus kelemahan SPI dan penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Sekretaris aerah Pro insi KI akarta untuk mem erikan sanksi sesuai ketentuan kepada ireksi P harma aya Kepala idang Keuangan Kepala SPI Kepala i isi mum dan Sta Khusus ireksi yang telah melakukan penyalahgunaan e enang dan lalai dalam melaksanakan tugas yang men adi tanggung a a nya dan

8.

PK telah merekomendasikan ireksi P harma aya untuk mempertanggung a a kan indikasi kerugian P harma aya dengan menyetorkan ke kas perusahaan dan menyerahkan ukti setornya kepada PK RI.

P e n g e l o l a a n P DAM

Ko t a M a k a s s a r

8.

Pemeriksaan atas Pengelolaan PDAM Kota Makassar bertujuan untuk menilai dan menentukan 1 apakah SPI dalam ker asama P dengan pihak ketiga sudah memadai 2 apakah ker asama P dengan pihak ketiga sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang erlaku apakah ker asama P dengan pihak ketiga menguntungkan P .

8.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 1 kasus kelemahan SPI dan 4 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan senilai p .22 80 juta. Kasus- kasus tersebut antara lain sebagai berikut. • Kerjasama PDAM Kota Makassar dengan PT Traya dalam pengadaan ker asama eha ilitasi perasi Trans er Instalasi Pengolahan ir T IP Panaikang Tahun 200 diketahui P Kota akassar mem eli air kepada PT Traya lebih mahal dari yang seharusnya dapat dibeli ( dengan memperhitungkan iaya operasional iaya modal dan keuntungan a ar sehingga merugikan keuangan P senilai p 8.1 8 uta. Selain itu terdapat pembayaran uang muka dilakukan dengan mekanisme yang tidak sesuai dengan prosedur P Kota akassar yaitu antara lain pem ayaran uang muka tidak dianggarkan dalam en ana Ker a dan nggaran Perusahaan K P dan pem ayaran tidak disetu ui oleh semua pihak sesuai ketentuan. • Kerjasama pengusahaan pengembangan sistem penyediaan air minum atas pengoperasian Instalasi Pengolahan Air ( IPA) Mac c ini Sombala Tahun 2012 s.d. 20 antara P Kota akassar dan PT ulti ngka tama ermasalah di antaranya harga air urah dalam kontrak di uat le ih tinggi di andingkan harga pada dokumen pena aran teknis sehingga erpotensi merugikan perusahaan senilai p2 . 21 uta. • P mem erikan tari khusus le ih rendah daripada tari penuh kepada PT Baruga Asrinusa Development sehingga mengurangi potensi pendapatan P senilai p2. uta.

9 0

Buku IV IHPS


IHPS I Tahun 2012

P e n y e b a b 8.

Kasus- kasus kelemahan SPI dan penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan pada umumnya disebabkan kebijakan W alikota Makassar memberikan ijin prinsip persetujuan kerjasama ROT IPA Panaikang, ke i akan alikota adan penga as dan direksi P periode 200 2010 yang mem erikan persetu uan atas pem ayaran uang muka alaupun atas kegiatan terse ut tidak terdapat dalam K P dan K P peru ahannya direksi P elum sepenuhnya mentaati peraturan yang erlaku dan menyepakati tari khusus kepada PT yang di a ah tari penuh Tim Ka ian Peningkatan dan Pelayanan dan Panitia Pengadaan adan saha tidak melaksanakan tugasnya dengan ermat dan optimal. Re k o m e n d a s i

8. 8

Terhadap kasus- kasus kelemahan SPI dan penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan tersebut, BPK telah merekomendasikan Direktur Utama PDAM Kota Makassar agar menunjuk konsultan untuk menghitung nilai in estasi dan nilai ual air yang a ar dan PKP untuk melakukan re iu terhadap perhitungan tersebut serta menarik kembali dana atau kekurangan tari yang ter adi.

8.

LHP atas PDTT lainnya sec ara lengkap dapat dilihat pada so cop LHP dalam c akram padat terlampir.

Buku IV IHPS

9 1

IHPS I Tahun 2012

9 2

Buku IV IHPS



IHPS I Tahun 2012

DAFTAR SIN GKATAN DAN AKRO N IM A

kper APBD APBN APBN- P ASR :

:

:

:

kademi Pera atan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan bandonment and Site estoration

B Bansos

: Bantuan Sosial

BAST BL BLBU BLP BM BMN BNI BOT BPD BPH Migas PKP BPMIGAS BPK BPPT BUD BUMD BUMN

: Berita Ac ara Serah Terima : Bina Lingkungan : Bantuan Langsung Benih Unggul : Bantuan Langsung Pupuk : Bea Masuk : Barang Milik Negara : Bank Negara Indonesia : B uilt, O p erate, and T ransf er : Bank Pembangunan Daerah : Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi adan Penga asan Keuangan dan Pem angunan : Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi : Badan Pemeriksa Keuangan : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi : Bendahara Umum Daerah : Badan Usaha Milik Daerah : Badan Usaha Milik Negara

C

CBN CSR

D

DAK DCS ir en PSP Divre DKI P

E

ESDM

G

GOR

H

HPB HPP HPP HPS

: Cadangan Benih Nasional : Corporate Social esponsibit : Dana Alokasi Khusus : eparture Control S stem irektorat enderal Prasarana dan Sarana Pertanian : Divisi Regional : Daerah Khusus Ibukota e an Per akilan akyat aerah : Energi dan Sumber Daya Mineral : Gedung Olahraga : Harga Pembelian Beras : Harga Pokok Penjualan : Harga Pokok Penyerahan : Harga Perkiraan Sendiri

Buku IV IHPS

9 3

IHPS I Tahun 2012

I

IHPS IPA

J

T

K

KAK Kasubbag KBRI Ke ati Kejari Kementan Kesdam I/BB KITE K I KKS KKKS KL Kodam Kodam I/BB KPA KPP KPU KP

L

LHP LPG

M

Mabes TNI

P

PDTT P2 PBB P2D2 PDAM PIB PKBL PLN Kit SBU Plt PLTGU PNBP P S PPh PPK PPN PPn Polda

9 4

Buku IV IHPS

Badan Pemeriksa Keuangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester : Instalasi Pengolahan Air enis

Tertentu

: Kerangka Ac uan Kerja : Kepala Sub Bagian : Kedutaan Besar Republik Indonesia Ke aksaan Tinggi : Kejaksaan Negeri : Kementerian Pertanian : Kesehatan Daerah Militer : Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Konsulat enderal epu lik Indonesia : Kontrak Kerja Sama : Kontraktor Kontrak Kerja Sama : Kementerian/Lembaga : Komando Daerah Militer : Komando Daerah Militer I Bukit Barisan : Kuasa Pengguna Anggaran : Kantor Pelayanan Pajak : Komisi Pemilihan Umum Ke a i an Pelayanan mum : Laporan Hasil Pemeriksaan : L iq uied P etroleum G as : Markas Besar Tentara Nasional Indonesia : Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Penga asan dan Penerti an angunan : Perserikatan Bangsa- Bangsa : Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi : Perusahaan Daerah Air Minum : Pemberitahuan Impor Barang : Program Kemitraan Bina Lingkungan : PLN pembangkit Sumatera Bagian Utara : Pelaksana Tugas : Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap : Pendapatan Negara Bukan Pajak Pega ai egeri Sipil : Pajak Penghasilan : Pejabat Pembuat Komitmen : Pajak Pertambahan Nilai Pa ak Pertam ahan ilai arang e ah : Kepolisian Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan Polri PSO PT AKR PT HIN PT HLL PT INKA PT IP PT PAL PT Pelni PT PG PT PIM PT PK PT PKT PT PLN PT PPA PT Pusri PT SG PT SHS PT SIER PU

R

RAB Raskin RDI KK RKAP T IP Rupbasan RUPS

S

SAP SDM SE SI K SIPD SKPD SKPD SLA SMA SMAN SMK SMP SOP SP Spersau SPI SP SP SPKN

IHPS I Tahun 2012

: Kepolisian Republik Indonesia : ublic Ser ice bligation : PT Aneka Kimia Raya Corporindo : PT Hotel Indonesia Natour ( Persero) : PT Hutansanggam Labanan Lestari : PT Industri Kereta Api ( Persero) PT Indonesia Po er : PT PAL Indonesia ( Persero) : PT Pelayaran Nasional Indonesia ( Persero) : PT Petrokimia Gresik ( Persero) : PT Pupuk Iskandar Muda ( Persero) : PT Pupuk Kujang ( Persero) : PT Pupuk Kalimantan Timur ( Persero) : PT Perusahaan Listrik Negara ( Persero) : PT Perusahaan Pengelola Aset ( Persero) PT Pupuk Sri i aya Palem ang Persero : PT Semen Gresik ( Persero) Tbk : PT Sang Hyang Seri ( Persero) : PT Surabaya Industrial Estate Rungkut ( Persero) : Pekerjaan Umum : Ranc angan Anggaran Biaya : Beras Miskin : Rekening Dana Investasi en ana efiniti Ke utuhan Kelompok Tani : Renc ana Kerja dan Anggaran Perusahaan eha ilitasi perasi Trans er Instalasi Pengolahan ir : Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara : Rapat Umum Pemegang Saham : Standar Akuntansi Pemerintah : Sumber Daya Manusia : Somatic mbr ogenesis Sistem In ormasi ana emen kuntansi arang ilik egara : Surat Iz in Pertambangan Daerah : Surat Ketetapan Pajak Daerah : Satuan Kerja Perangkat Daerah : Subsidiar oan greement : Sekolah Menengah Atas : Sekolah Menengah Atas Negeri : Sekolah Menengah Kejuruan : Sekolah Menengah Pertama : Standard perating rocedure : Semen Padang Sta Personel Tentara asional Indonesia ngkatan dara : Sistem Pengendalian Intern Surat Pertanggung a a an Surat Per an ian ual eli : Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Buku IV IHPS

9 5

IHPS I Tahun 2012 SP2D SSP Su sidi

T

T

TA TEPI TNI AD TNI AL TNI AU TPS

U

UIP

W

W K

Z

9 6

idam

Buku IV IHPS

Badan Pemeriksa Keuangan : Surat Perintah Penc airan Dana : Surat Setoran Pajak Su sidi enis Tertentu : Tahun Anggaran : Total E& P Indonesie : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara : Tempat Penimbunan Sementara : Unit Implementasi Proyek : W ilayah Kerja eni aerah

iliter

LAMPIRAN



Da ar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan o.


Jumlah Kasus

%



1 2

2 3 ,5 3


6


2

3 Sistem in ormasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai

4

II

Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan nggaran Pendapatan dan Belanja 1 Peren anaan kegiatan tidak memadai

2 8

5 4 ,9 0 1

ekanisme pemungutan penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara daerah dan hi ah tidak sesuai ketentuan

9


17


1

2

III

Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 1


1 1

2 1 ,5 7 6


3

3 Satuan penga as intern yang ada tidak memadai atau tidak er alan optimal

2


5 1

Buku IV

1 0 0

- Lampiran

1

IHPS I Tahun 2012


Da ar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan o.


Jumlah Kasus


%


Kerugian egara Daerah 1

4

elan a atau pengadaan fikti lainnya selain per alanan dinas

4 ,7 6 %

8 6 7 ,3 2

1

0 ,9 0 %

1


1

20

0

3

2

2

1

II

elan a tidak sesuai atau mele ihi ketentuan Potensi Kerugian egara Daerah

7

8 ,3 3 %

.

1

1 Ketidaksesuaian peker aan dengan kontrak tetapi pem ayaran peker aan elum dilakukan se agian atau seluruhnya

1

122

2 Piutang pin aman atau dana ergulir yang erpotensi tidak tertagih

6

. 2 18

III


5 1

6 0 ,7 1 %

.

8 2

SD Jumlah rupiah 1

enda keterlam atan peker aan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara daerah

2 Penerimaan negara daerah lainnya selain denda keterlam atan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara daerah

.

D 28.

P

. 1

5 7 ,9 5 %

4 1 ,1 5 %

. 2

2

120

0

.8 2 0

S 2

.2

28. P umlah rupiah

. 2 . 8 8

3 Penggunaan langsung penerimaan negara daerah

4

.

12

S umlah upiah 4 Pengenaan tari pa ak P

2 . 0 .


812 22 S 1 .10

umlah rupiah I

8

dministrasi

2 2

2 6 ,1 9 %

1 Penyimpangan terhadap peraturan per idang pengelolaan perlengkapan atau arang milik negara daerah

3

2 Penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan idang tertentu lainnya seperti kehutanan pertam angan perpa akan dll.

6

3 Penyetoran penerimaan negara daerah mele ihi atas aktu yang ditentukan

12

4 Pertanggung a a an penyetoran uang persediaan mele ihi atas aktu yang ditentukan

1


8 4

1 0 0 %

.8 2

SD

.

D 28.

P Jumlah rupiah

2

Keterangan ilai alas telah dikon ersikan sesuai nilai kurs tengah I per 2

Buku IV

- Lampiran

101.

uni 2012

. 2 0

0 %

1 0 0 %

1

3

2

1

Buku IV

12

I an erra

I oma

I

arsa a

P T 2010 dan 2011 pada K I Perth

P T 2010 dan 2011 pada K

ork

Pengelolaan nggaran dan kegiatan Kantor tase Pertahanan Penasehat militer epu lik Indonesia T 2010 dan 2011 pada a es T I

abes T I

elan a dan P

11


elan a dan P

elan a dan P

9


elan a dan P

8

10


elan a dan P atikan

ashington

I Takhta Su i

P T 2010 dan 2011 pada K I e

elan a dan P

I

7


6

elan a dan P . . 1

3

Pelaksanaan nggaran Kegiatan elan a arang dan elan a odal serta Intensifikasi P P T . 2010 dan 2011 pada Ke aksaan Tinggi Kalimantan Tengah

4 1

4

Pelaksanaan nggaran Kegiatan elan a arang dan elan a odal serta Intensifikasi P P T . 2010 dan 2011 pada Ke aksaan Tinggi Kalimantan Selatan

3

Kementerian uar egeri

1

3

Pelaksaan nggaran Kegiatan Serta Intensifikasi P P T 2010 dan 2011 pada Ke aksaan Tinggi dan Ke aksaan egeri di ingkungan Ke aksaan Tinggi am i Serta Instansi Terkait

2

2 1

1 5

Jml Kasus 4

Jml Kasus

Total

3

Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan

1

2

Entitas

Pelaksaan nggaran Kegiatan Serta Intensifikasi P P T 2010 dan 2011 pada Ke aksaan Tinggi engkulu Serta Instansi Terkait

Kejaksaan RI

Pendapatan egara

o.

5

Jml Kasus

3

1

1

2

3

2

1 0



Da ar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan

6

Jml Kasus

1

1

1

3


7

1

2

2

1

1

6

6

6

3

2 0

Jml Kasus

.

2 .

18. 0

. 2

D 28.

. 8 . 2

28.

S

.1

S 21 . 2

S

S 1 .10

P

P

.20

21

8 02

.88 2

. 21 2

SD 2

8

ilai

Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang undangan

9

Jml kasus

1 0

ilai

Kerugian egara Daerah

1 1

Jml kasus

2

2

1

1

6

.8

82

. 1 00

2 .

0

2

. 2 1

18.

1 2

ilai

Potensi Kerugian egara Daerah

1 3

Jml kasus

2

1

2

1

1

1

5

2

2

1

7

. 8 . 2

28.

S

.1

S 21 . 2

S

. 2

D 28.

.20

1

S 1 .10

P

P

SD 2

2 20

10 2

1.8

1.8

1 4

ilai



1 5

Jml kasus

dministrasi

1

1

2

2

1

2

7

1 6

ilai

S

S

.1

. 8

SD . 8

11 2

1 1 ,3 2




Halaman 1 ampiran


- Lampiran

3

4

Buku IV

- Lampiran

14

13

Sub Jumlah Pendapatan egara

Pelaksanaan nggaran elan a dan P P T 200 s.d. 2011 pada Kepolisian Kepulauan angka elitung

Kepolisian egara RI

7

5 1

5 1

Total

Jumlah rupiah

8

18 3 0

8

Pemungutan dan penyetoran pa ak oleh endahara Kota m on T 2010 dan 2011

17

Sub Jumlah Pendapatan Daerah

6

Pemungutan dan penyetoran pa ak oleh endahara Ka . Seram agian arat T 2010 dan 2011

8

Pemungutan dan penyetoran pa ak oleh endahara Pro . aluku T 2010 dan 2011

Pro . aluku

Pa ak eklame T 2011 pada inas Pelayanan Pa ak Pro insi KI akarta dan Instansi Terkait ainnya

Pro . DKI Jakarta

16

1

21

4

1

2

1

5

2

1

7

4

1 2

1 2

Jml Kasus 4

Jml Kasus

Total

3


5

Jml Kasus

4

2

6

2 8

2 8

1 5

3

1 3

2


6

Jml Kasus

2

3

2

1 1

1 1

8

1

3



6

2

Entitas

Pelaksanaan nggaran dan Kegiatan T 2010 dan 2011 pada Kodam I ukit arisan di edan dan Kodam Iskandar uda

T I D

Pendapatan Daerah

5

4

1

o.


7

9

6

8 4

8 4

4 2

14

18

4 2

Jml Kasus

2.

2.

11.

8.

P

8

2

.

0

8

0

. 2

D 28. 101.

. 2

.8 2 0

2.

1

10.2 1 2

P

.

D 28.

SD

SD

1

2 . 0

.200

2.8

S

8

ilai

Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang undangan

9

Jml kasus

2 4

4

2

2

2

0 01

1

8 6 7 ,3 2

8 6 7 ,3 2

2 7 7 ,3 1

2

5 9 0 ,0 1

1 0

ilai

Kerugian egara Daerah

1 1

Jml kasus

7

7

7

1

1 2

.

.

.

122

ilai

Potensi Kerugian egara Daerah

0

0

0

1 3

4

6

3

5 1

5 1

2 9

10

10

2 2

Jml kasus

1.

. 2

2

0

8

.

P

. 2

. 1 2

D 28.

.

8 88

2. 81 08

2. 1

11.

8.

10.2 1 2

P

80 . D 28.

SD

SD

2

2 . 0

.200

.

S

1 4

ilai



1 5

Jml kasus

8

1

3

2 2

2 2

1 1

2

1 1

dministrasi

1 6

ilai

0

4 0 3 ,9 9

1 7 ,8 7 SD 0.

0 ,4 6

0

SD 0.

1 7 ,4 1




Halaman 2 ampiran




Da ar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat o.


Jumlah Kasus

%



1 9

3 3 ,9 3


13


3


1

4 Sistem in ormasi akuntansi dan pelaporan elum didukung S II

yang memadai


2 2 7

4 8 ,2 1

1 Peren anaan kegiatan tidak memadai 2 Penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan idang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan elan a 3 Pelaksanaan elan a di luar mekanisme P

18

P

2


1

Penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau elum dilakukan eraki at peningkatan iaya elan a

1

III


1 0


1 7 ,8 6 6


3

3

1

ntitas tidak memiliki satuan penga as intern Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

5 6

Buku IV

1 0 0

- Lampiran

5

IHPS I Tahun 2012


Da ar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat o.


Jumlah Kasus


%


Kerugian egara

7 1

3 8 ,5 9

. 2 1

1 7 ,2 8

SD 1 . 2 Jumlah rupiah

1


6

2


. 0

2

0

1.20 1

3 Kekurangan olume peker aan dan atau arang

19

11.10

4 Kele ihan pem ayaran selain kekurangan olume peker aan dan atau arang

20

.18

Pemahalan harga mark up 6

3

20.8

3

1

iaya per alanan dinas ganda dan atau mele ihi standar yang ditetapkan

S umlah rupiah 4

8 Spesifikasi arang asa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak 9

. 2


1

3

28 0

11

1. S

umlah rupiah II


2

1 ,0 9 1

2 Pem erian aminan dalam pelaksanaan peker aan peman aatan arang dan pem erian asilitas tidak sesuai ketentuan

1

Kekurangan Penerimaan 1

1 7

enda keterlam atan peker aan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara

9 ,2 4

9

2 pertanggung a a an tidak akunta el lainnya selain per alanan dinas

10.18 .

3

dministrasi

5 8 ukti tidak

ukti tidak lengkap tidak alid

8

Peme ahan kontrak untuk menghindari pelelangan

111 2 3 1 ,5 2

6

12

1

4


2

9 Penyetoran penerimaan negara daerah mele ihi atas aktu yang ditentukan

1

2

7 Penyimpangan terhadap peraturan per perlengkapan atau arang milik negara

idang pengelolaan

10 Sisa kas di endahara pengeluaran akhir tahun anggaran elum disetor ke kas negara Ketidakhematan

1 9

1 0 ,3 3

2 .

1

SD 0. Jumlah rupiah 1 Pem orosan keuangan negara atau kemahalan harga

19

2 .

0 0

2 .

1

S 0.

6

umlah rupiah

Buku IV

- Lampiran

0 ,0 0

14

11

6 Pelaksanaan lelang se ara pro orma

3 ,7 7

1 28

3 Peker aan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran 4 Proses pengadaan arang asa tidak sesuai ketentuan tidak menim ulkan kerugian negara

0 ,0 1

. 10 1


1 Pertanggung a a an per alanan dinas tidak akunta el lengkap tidak alid

2 1 ,7 4 21

2 Penerimaan negara lainnya selain denda keterlam atan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara 3 Pengenaan tari pa ak P

. 0

1.


III

8

2 8

7 Pem ayaran honorarium ganda dan atau mele ihi standar yang ditetapkan

I

1

.

2 .

0 0

1 0 ,8 9


IHPS I Tahun 2012 Halaman 2 ampiran

o. I


Jumlah Kasus

Ketidakefisienan

1

1 Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output le ih esar tinggi dari yang seharusnya II

Ketidakefektifan

0 ,5 4

1

1 6

8 ,7 0

1 Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran tidak sesuai peruntukan

6

2 Peman aatan arang asa dilakukan tidak sesuai dengan ren ana yang ditetapkan

1

3


1

.

18

.

18

.2

2

% 1 ,7 6

6 6 ,3 0

10 . 88 8


.2

4 Peman aatan arang asa tidak erdampak terhadap pen apaian tu uan organisasi

1


3


1 8 4

2

1 0 0

2 0. 0

1 0 0

SD 1 . 8

Jumlah rupiah Keterangan ilai alas telah dikon ersikan sesuai nilai kurs tengah I per 2

2 0.

8

uni 2012

Buku IV

- Lampiran

7

8

Buku IV

- Lampiran

3

2

1

1

Pelaksanaan nggaran Kegiatan elan a arang dan elan a odal serta Intensifikasi P P T . 2010 dan 2011 pada Ke aksaan Tinggi Kalimantan Selatan

Pelaksanaan nggaran Kegiatan elan a arang dan elan a odal serta Intensifikasi P P T . 2010 dan 2011 pada Ke aksaan Tinggi Kalimantan Tengah

3

4

elan a dan P

11


ork

I

I an erra

I oma

I Takhta

arsa a

Pelaksanaan nggaran Satker Pem angunan alur anda ire on Kroya di Pro insi a a Tengah T 2010 dan 2011 pada irektorat enderal Perkeretaapian Kementerian Perhu ungan

I

P T 2010 dan 2011 pada K I Perth




P T 2010 dan 2011 pada K I e

P T


elan a dan P

10

12

elan a dan P

elan a dan P

8

elan a dan P

elan a dan P Su i atikan

6

7

elan a dan P ashington . .

2010 dan 2011 pada K

Pelaksaan nggaran Kegiatan Serta Intensifikasi P P T 2010 dan 2011 pada Ke aksaan Tinggi dan Ke aksaan egeri di ingkungan Ke aksaan Tinggi am i Serta Instansi Terkait

2


Pelaksaan nggaran Kegiatan Serta Intensifikasi P P T 2010 dan 2011 pada Ke aksaan Tinggi engkulu Serta Instansi Terkait

Kejaksaan RI

2

Entitas

1

9

o.

3

1

2

3

3

4

2

1

1

2

1

1

2

8

1

1

1

3

1

1

5

4

Jml Kasus

2 7

Jml Kasus

Kelemahan sistem Total SPI Pengendalian akuntansi dan Pelaporan

5

Jml Kasus

2

3

2

3

2

3

2

1 5

2


6

Jml Kasus

1

1

1

1

4

7

1

9

1 7

1

2

3

3

3

3

2 0

4

3

4

1 2

Jml Kasus

5 7 4 ,7 0

10

1 00

102 0

18 2

3 2 2 ,0 5

18 1

.81

8

28

.222

82.

S 1.0

S

28

2 1

SD . 0

8

ilai

Kelemahan Total Ketidakpatuhan Struktur Terhadap Ketentuan Pengendalian Perundang undangan Intern


Da ar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat

9

1

9

1

1

1

1

4

3

2

1

7

Jml kasus

2 3 ,5 1

10

12

102 0

1 1

2 9 3 ,7 0

.81

1.

8

2.0 0 1

S 1.0

S

18 01

0

SD . 0

1 0

ilai

Kerugian egara

1 1

1

1

2

Jml kasus

21

2 1 ,7 4

1 2

ilai


1 3

1

1

2

Jml kasus 1 4 2

8

6 ,6 1

ilai


1 5

Jml kasus

1

2

3

3

1

2

1 2

1

1

dministrasi

1 6

2

5

1

1

2

Jml Kasus

18 1

1

2. 21 88

.

1 6 7 ,6 0

1 7

ilai

Ketidahematan


1 8

1

1

Jml Kasus

.

.

1 9

ilai

Ketidakefisienan

18

18

2 0

1

2

1

1

2

Jml Kasus

2

11 82

3 8 3 ,5 9

88 8

.081 82

2 1

ilai

Ketidakefektifan

1 8 ,0 1

1 81

8

80

1 1

1 4 4 ,4 6

1.

1.

8

8

S 0.2

S 2.8

18 01

SD .12

2 2

ilai

Kerugian egara

2 3

ilai

1 10

1 ,1 0




Halaman 1 ampiran


Buku IV

8

7

10

9

6

5

4

1

Pengelolaan ana eim ursement T 2010 dan 2011 di lingkungan a es T I

1

Pelaksanaan nggaran dan Kegiatan T 2010 dan 2011 pada irektorat Peralatan ngkatan arat

17

23

22

21

.0 dan B

.0 serta Perumahan akyat

B

.0 pada Kementerian

.0

Pengelolaan dan pertanggung a a an keuangan negara dalam rangka sea games I T 2010 dan 2011 pada Kementerian Pemuda dan lahraga

Kementerian Pemuda dan lahraga

Pelaksanaan nggaran elan a dan P P T 200 s.d. 2011 pada Kepolisian Kepulauan angka elitung

Kepolisian egara RI

Pelaksanaa nggaran dan kegiatan T 2010 dan 2011 pada Sta Personel T I ngkatan dara Spersau serta dinas terkait

T I

Pemeriksaan atas Pelaksanaan nggaran dan Kegiatan antamal II dan antamal III

19

20

Pelaksanaan nggaran dan kegiataan pada antamal I dan a aran terkait T 2010 dan 2011

18

T I

Pelaksanaan nggaran dan Kegiatan T 2010 dan 2011 pada Kodam I ukit arisan dan Kodam Iskandar uda

16

T I D

Pengelolaan nggaran dan kegiatan Kantor tase Pertahanan Penasehat militer epu lik Indonesia T 2010 dan 2011 pada a es T I

abes T I

Pelaksanaan nggaran Kegiatan pada Satker Peningkatan alan Kereta pi intas Selatan a a irektorat enderal Perkeretaapian Kementerian Perhu ungan di Pro insi aerah Istime a ogyakarta I

2

Entitas

14

13

o.

3

Jml Kasus

3

1

1

3

1

2

2

4

2

5

1

5

4

Jml Kasus

2

1

1

2

2


5

Jml Kasus

1

2

3

2

2

1


6

Jml Kasus

3

1

1

1

1

4

7

8

6

1

36

8

6

17

2 3

16

12

2 8

1 3

8

Jml Kasus

1

8

82

1

2.

1.

2.

8 0

0

02

1

1.012 1

2.0

.0

1 .

1.

1 .002 0

88.

S 1 .88

SD 1 .88

1

.2 0 2

88.

8

ilai



9

7

1

8

1

4

3

1

14

7

2

9

2

3

4

Jml kasus

1 4 1 ,3 3

11 1

1

02

1 00

22 1

22 02

8 0

8.12 00

1.

0 82

7 4 9 ,2 1

2.0

1.

. 20

1 1

S 1 . 2

SD 1 . 2

1 0

ilai

Kerugian egara

1 1

Jml kasus 1 2

ilai


1 3

2

3

7

2

1

1

3

1

Jml kasus

20

. 08 12

21

8 11

1.2 8 2

1.

10

2.0 8

12 01

1 2 5 ,0 1

1 4

ilai


1 5

Jml kasus

6

13

3

6

10

3

1 3

3

2

5

dministrasi

1 6

4

1

3

3

1

1

2

3

Jml Kasus 8

8

8

1.82 0

2. 21 1

10. 2

10. 2

S 0.

SD 0.

4 4 ,6 6

.1

1 7

ilai

Ketidahematan


1 8

Jml Kasus

1 9

ilai

Ketidakefisienan

2 0

2

1

2

1

3

2

2

1

Jml Kasus

2 8

.

2

8

00

1.02 10

88. 22 1

88. 22 1

8.

2 1

ilai

Ketidakefektifan

2 2

120

20

22 1

2 2 7 ,1 9

1 8 00

1 3 8 ,0 0

1 2 0 ,6 7

ilai

Kerugian egara

1.

2 3

00 01

0

0 8

80 0

8 0 ,3 0

12 11

1 2 5 ,1 1

ilai




Halaman 2 ampiran


- Lampiran

9

1 0

Buku IV

- Lampiran

S

.08 BSB

.08

pada adan Kepega aian egara

.0 dan B

.08

2

1

5 6

Jumlah Rupiah

1

1

1

5 6

.08 pada Kementerian Komunikasi

3

Jml Kasus 4

Jml Kasus

1 9

1 9

1

1

2


Jumlah

.0 dan dan in ormatika

B

.08 pada adan Pengka ian dan Penerapan Teknologi

.08 pada adan Tenaga uklir asional

.08 pada adan asional Penanggulangan en ana

.08 pada Kementerian Sosial

.08 pada Kementerian Koordinator idang Kese ahteraan akyat

.08 pada Sekretariat egara

.08 pada Kementerian Pem erdayaan paratur egara dan e ormasi irokrasi

.08 pada adan Penga as Keuangan dan Pem angunan

B

2

Entitas

5

Jml Kasus

2 7

2 7

1

1


6

Jml Kasus

1 0

1 0

7

1 8 4

1 8 4

6

1

1

2

1

1

1

2

Jml Kasus

.

1

2 1 1

2 0.

08

SD 1 . 8

2 0. 0

8

1 . 28 18

8

ilai



33

16

17

20

29

1

31

28

14

32

27

13

18

26

0

2

12

19

24

11

1

o.


9

7 1

7 1

4

1

1

1

1

Jml kasus

. 2 0

1 12

2

2 1 1

. 0 22

SD 1 . 2

1 0

ilai

Kerugian egara

1 1

2 2

Jml kasus

2 1 ,7 4

2 1 ,7 4

1 2

ilai


1 3

1 7

1 7

1

Jml kasus

10.18

10.18

1 4

ilai


1 5

Jml kasus

5 8

5 8

1

1

1

1

1

dministrasi

1 6

1 9

1 9

2

Jml Kasus

2 .

88 02

SD 0.

2 .

. 0 02

1 7

ilai

Ketidahematan


1 8

1 1

Jml Kasus

.

.

1 9

ilai

Ketidakefisienan

18

18

2 0

1 6

1 6

1

1

1

1

Jml Kasus

1

1

.2

.2

2

2

1 . 28 18

2 1

ilai

Ketidakefektifan

1

2.80 2

SD .12

2.

2 2

ilai

Kerugian egara

1.

1.

2 3

ilai

0

0




Halaman ampiran




Da ar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Daerah o.


Jumlah Kasus

%



1


5 ,5 6 1


II

9


6

2 Penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan idang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan elan a

2


1

III



8

4 4 ,4 4

4


3

3 Satuan penga as intern yang ada tidak memadai atau tidak er alan optimal

1


5 0 ,0 0

1 8

Buku IV

1 0 0

- Lampiran

1 1

IHPS I Tahun 2012


Da ar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Daerah o.


Jumlah Kasus

ilai juta Rp %

%


Kerugian Daerah 1

1 0 3


5 1 ,5 0

2

4 Pemahalan harga mark up

12

iaya per alanan dinas ganda dan atau mele ihi standar yang ditetapkan

1

7 Spesifikasi arang asa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak

4

1 6

8 8 0 0

8 ,0 0

9

2

3

ekanan elum melaksanakan ke a i an pemeliharaan arang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan

3 Pihak ketiga elum melaksanakan ke a i an untuk menyerahkan aset kepada negara daerah

2

4

2


3 6

enda keterlam atan peker aan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara daerah

33

dministrasi

2 pertanggung a a an tidak akunta el selain per alanan dinas

ukti tidak lengkap

ukti tidak lengkap tidak alid lainnya

1. 08 10

1

6

0 ,0 0

3 ,0 0

1. 0 2

1 2

1. 0 2 9

4 ,5 0 3

2

3


Buku IV

- Lampiran

0 ,6 3

1

1 Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran tidak sesuai peruntukan arang yang di eli elum tidak dapat diman aatkan

1 ,1 5

0

2 Pem orosan keuangan daerah atau kemahalan harga

3 Pelaksanaan kegiatan terlam at terham at sehingga mempengaruhi pen apaian tu uan organisasi

1

2

1 Penetapan kualitas dan kuantitas arang asa yang digunakan tidak sesuai standar

Ketidakefektifan

22

2.

2

Ketidakhematan

I

2.

1

4 Peme ahan kontrak untuk menghindari pelelangan


1

1 5 ,0 0

9

idang pengelolaan perlengkapan

9 ,5 0

1

3 Proses pengadaan arang asa tidak sesuai ketentuan tidak menim ulkan kerugian daerah Penyimpangan terhadap peraturan per atau arang milik daerah

21

20. 8 18

3

3 0

1 Pertanggung a a an per alanan dinas tidak akunta el tidak alid

22.

1 8 ,0 0

2 Penerimaan negara daerah lainnya selain denda keterlam atan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara daerah

I

8

1.111


1

2

1 .8 .00



III

2.

2

6 Pem ayaran honorarium ganda dan atau mele ihi standar yang ditetapkan

2 4 ,8 2

2 8

2

3 Kele ihan pem ayaran selain kekurangan olume peker aan dan atau arang

II

. 10 0

2


8

1 2. 20 2

6 3 ,9 0

2 2 1 2.88

3

2 0 0

1 0 0

2

. 21 2

1 0 0

2

1

3

1

o.

Buku IV

13

12

elan a daerah in rastruktur pemerintah ka upaten Tana Tidung T 2010 dan 2011

elan a daerah in rastruktur pemerintah ka upaten ulungan T 2010 dan 2011

Pro . Kalimantan Timur

11

1

4

1

1

3

1 2

2

9

elan a Hi ah dan antuan Sosial Pro insi anten T 2010 dan 2011 P TT i Serang

elan a aerah T 2011 pada Pemerintah Kota Tangerang di Tangerang

8

10

elan a aerah T 2011 pada Pemerintah Kota Serang di Serang

7

elan a aerah T 2011 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Pamulang

12

elan a aerah T 2011 pada Pemerintah Kota ilegon di ilegon

6

13

10

3

12

7

19

8

8

elan a aerah T 2011 Pada Pemerintah aerah Ka upaten Tangerang di Tigaraksa

1

elan a aerah T 2011 pada Pemerintah aerah Ka upaten Pandeglang di Pandeglang

4

elan a aerah T 2011 pada Pemerintah aerah Ka upaten Serang di Serang

13

elan a aerah T 2011 pada Pemerintah aerah Ka upaten e ak di angkas itung

2

3

2

7

Jml Kasus

11

2

1

6

Jml Kasus

1

8

.

.

8

1

2

1

8

2

. 11 11

1.0

1. 81 0

1.

00

8 22

8

2.11

8

ilai


elan a aerah T 2011 pada Pemerintah Pro insi anten di Serang

Pro . Banten

1

5

Jml Kasus


2

1

Pengelolaan ana Pendidikan di S Tahun Pela aran 2010 2011 dan 2011 2012 serta Tindak an ut P dan S di S am u pus 0 Pagi T 2010 dan 2011 pada inas Pendidikan Pro insi KI akarta

Jml Kasus 4

Jml Kasus

Total SPI

3


Pro . DKI Jakarta

2

Entitas


Da ar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Daerah

9

4

4

9

8

6

3

11

6

8

2

Jml kasus

2

1 12

0

1

.0

.

0 1

1

8

8

12 18

1.

1.0

1.1

1.

2.0 8 18

1 0

ilai

Kerugian Daerah

1 1

2

1

3

Jml kasus

1

1 2

0

ilai


1 3

2

2

4

1

7

3

2

3

4

3

Jml kasus

8

88

18

12

1

0 88

28 2

21 1

22 0

1 4

ilai


1 5

Jml kasus

3

3

3

1

2

1

1

dministrasi

1 6

1

1

2

1

Jml Kasus

1 7

0

1

1

ilai

Ketidahematan


1

1 8

1

1

1

1

1

1

Jml Kasus

2

2

0

2.882 8

1 9

ilai

Ketidakefektifan

2 0

0

8

2

0 0

2

8

1

1

2 00

ilai

Kerugian Daerah

2 1

ilai

1

1

28 08

12

0 08


ilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan


Halaman 1 ampiran


- Lampiran

1 3

1 4

Buku IV

- Lampiran

18

Jumlah

elan a Kota ayapura T 2011

Pro . Papua

1 8

1

9

2

8

2 0 0

13

13

2

elan a in rastruktur daerah T 200 s.d. 2011 pada pemerintah ka upaten Kutai Timur

17

14

12

1

1

1

7

Jml Kasus

elan a daerah in rastruktur daerah T 200 2010 dan 2011 pada pemerintah ka upaten Paser

1

6

Jml Kasus

2

1

0

. 21 0

.0 8 10

2.10

.128

.

12.2

8

ilai


16

1

2

5

Jml Kasus


elan a daerah in rastruktur pemerintah ka upaten Paser T 2010 dan 2011

elan a daerah in rastruktur pemerintah ka upaten alinau T 2010 dan 2011

Jml Kasus 4

Jml Kasus

Total SPI

3


1

14

2

Entitas

Keterangan Terdapat per edaan nilai total antara lampiran menurut entitas dengan lampiran menurut kelompok dan enis temuan karena pem ulatan

4

1

o.


9

1 0 3

7

7

10

3

Jml kasus

21

. 10 2

2. 1

20

18. 18 08

.22

11.

1 0

ilai

Kerugian Daerah

1 1

1 6

1

2

1

1

Jml kasus

22.

18.

8

00

2

1

1 0 00

.1

1

1 2

ilai


1 3

3 6

1

2

1

1

Jml kasus

2.

1

1 4

2

1

12

ilai


1 5

3

2

6

3 0

Jml kasus

dministrasi

1 6

6

1

Jml Kasus

2 1 1. 0 2

1 7

ilai

Ketidahematan


1 8

9

1

1

1

Jml Kasus

2

1 2. 20 2

.011 1

.

1 9

ilai

Ketidakefektifan

1. 0 0

2 0

ilai

Kerugian Daerah

2 1

ilai

9 2 ,9 6




Halaman 2 ampiran




Da ar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama inyak dan Gas Bumi o.


Jumlah Kasus

%



1

5 0 ,0 0

1 Pen atatan tidak elum dilakukan atau tidak akurat II

1


1


5 0 ,0 0 1


1 0 0 2

La m p ir a n 1 1 Da ar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama inyak dan Gas Bumi o.

Jumlah Kasus



%



2 4

1 Koreksi perhitungan agi hasil dengan KKKS

9 6 ,0 0

24

Jumlah Rupiah II

SD 1

0.

S

0.

1 8 .

dministrasi

1

1 Penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan idang tertentu lainnya seperti kehutanan pertam angan perpa akan dll. Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang undangan


8

4 ,0 0 1

2 5

1 0 0

SD 1

0.

8 .

ilai dalam Rupiah

1 0 0

1 0 0

8

uni 2012

Buku IV

- Lampiran

1 5

1 6

Buku IV

- Lampiran

ahakam

3

2

2

Jml Kasus

Total SPI

4

1

1

Jml Kasus 5

Jml Kasus 6

1

1

Jml Kasus



7

2 5

8

6

11

Jml Kasus

S

8 .

SD 1

8

0.

.

8.2

8 1 2.

S 12

S

8

ilai


9

2 4

7

6

11

Jml Kasus

S

8 .

SD 1

8

0.

.

8.2

8 1 2. S 12

S

1 0

ilai


1 1

1

1

Jml Kasus

dministrasi



Jumlah dalam rupiah

Jumlah

K

KKKS PT he ron Pasifi Indonesia

KKKS Total

2

3

P Indonesie

KKKS ono o Phillips Indonesia In . td.

2

Entitas

1

1

o.

Kelemahan Kelemahan Sistem Sistem Pengendalian Pengendalian Pelaksanaan kuntansi dan nggaran Pelaporan Perusahaan


Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama inyak dan Gas Bumi

Da ar Kelompok Temuan menurut Entitas

La m p ir a n 1 2




Da ar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah Ke ajiban Pelayanan mum o.


Jumlah Kasus

%



1 5

2 7 ,2 7


9


2

3

1


4 Sistem In ormasi kuntansi dan Pelaporan tidak memadai Sistem In ormasi kuntansi dan Pelaporan elum didukung S II

2 yang memadai

Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan nggaran Perusahaan

1 1 1

2 0 ,0 0


3


1


6

4

1

III

ain lain Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

1



2 9

5 2 ,7 3 9

18

3 Tidak ada pemisahan tugas dan ungsi yang memadai

1

4

1

ain lain Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

5 5

Buku IV

1 0 0

- Lampiran

1 7

IHPS I Tahun 2012


La m p ir a n 1 4 Da ar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah Ke ajiban Pelayanan mum o.


Jumlah Kasus

%

ilai juta Rp

%

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan I 1


6


1

7 ,3 2

2 . 8

2 Kele ihan pem ayaran selain kekurangan olume peker aan II

3


1

2.

2 Pihak ketiga elum melaksanakan ke a i an untuk menyerahkan aset kepada negara perusahaan

1

.

3

1

III

3 ,6 6


1

1 1

enda keterlam atan peker aan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara atau perusahaan

. 81

1 3 ,4 1

.

10.


1 8

5 3

2 %

. 2

6 4 ,6 3

2

2 Proses pengadaan arang asa tidak sesuai ketentuan tidak menim ulkan kerugian negara

1


12

4 Koreksi perhitungan sus sidi ke a i an pelayanan umum

37

Kepemilikan aset tidak elum didukung ukti yang sah

1

Ketidakhematan

3

I

3 ,6 6

Ketidakefisienan

2

Ketidakefektifan 1

2 ,4 4

4 ,8 8 1

3 Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal

2



Buku IV

- Lampiran

uni 2012

8 2

2

1.

2

3 9 ,8 1

2 0 ,2 0

20. 8 8

1

2 Peman aatan arang asa tidak erdampak terhadap pen apaian tu uan organisasi

1.

20. 8 8

2

4


3

1 Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output le ih esar tinggi dari yang seharusnya II

3 1 ,8 3

0

1 Pertanggung a a an tidak akunta el ukti tidak lengkap tidak alid lainnya selain per alanan dinas

1 Pem orosan keuangan negara perusahaan atau kemahalan harga

1 8

2

1 2

dministrasi

0 ,5 9

0 . 8 0

3

4 Kele ihan pem ayaran su sidi oleh pemerintah I

8

2.1 1 0

2 Penerimaan egara lainnya selain denda keterlam atan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara perusahaan 3 Pengenaan tari pa ak P

1 ,6 1

2 . 20 1

Potensi Kerugian egara Perusahaan 1

1

1 0 0

.

2

.

2

1. 8 .

5 ,9 6

08

1 0 0

Su sidi PT Pupuk Iskandar

4

Su sidi askin Perum ulog

Su sidi enih Su sidi Pupuk P Tahun 2011 pada Kementerian Pertanian

PS PT Pelayaran Indonesia Pelni Persero

8

9

10

3

2

5 5

8

2

14

29

Jml Kasus 4

Jml Kasus

1 5

2

7

1

5

Jml Kasus

1 1

4

1

1

6

2 9

2

1

4

22

Jml Kasus 7

7 8 2

1

8

3

2

2

3

31

6

Jml Kasus

08

21. 81 02

8 01

. 8

. 0 00

.28 0

1.

8

1. 8 .

1

ilai

Total ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan


H

Su sidi PT Pupuk Kalimantan Timur

7

J

Su sidi PT Petrokimia resik

6

Su sidi PT Pupuk Ku ang

uda

Su sidi PT Pupuk Sri id aya Palem ang

3

T Pertamina

Su sidi

2

2

Su sidi istrik PT P

1

Entitas

1

o.

Total SPI

Kelemahan Kelemahan Sistem Kelemahan Sistem Pengendalian Struktur Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian kuntansi dan nggaran Intern Pelaporan Perusahaan


9

6

1

Jml Kasus

2 . 8

2 .0

1 0

0

11

ilai


1 1

3

2

1

Jml Kasus 1 2

2

. 81

. 18

.

ilai


1 3

1 1

2

2

4

1

2

Jml Kasus

0 . 8 0

1

1

2.8 8 2

. 0 00

.2 8 1

1 4

ilai


1 5

2

5 3

1

2

3

3

2

4

2

3

31

Jml Kasus

dministrasi

1 6

3

3

Jml Kasus

1.

1.

1 7

ilai

2

2

Ketidakhematan


Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah Ke ajiban Pelayanan mum


1 8

2

2

Jml Kasus

20. 8 8

20. 88

1 9

ilai

Ketidak efisienan

2 0

4

2

1

1

Jml Kasus

.

.

2 1

ilai

2

2

Ketidakefektifan

nilai dalam uta rupiah

La m p ir a n 1 5


Buku IV

- Lampiran

1 9

IHPS I Tahun 2012


Da ar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas perasional B o.


Jumlah Kasus

%



5

1 0 ,8 7


3

2 Sistem In ormasi kuntansi dan Pelaporan tidak memadai

2

II


2 7

5 8 ,7 0

1 Peren anaan kegiatan tidak memadai 2

ekanisme pemungutan penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan egara aerah Perusahaan dan Hi ah tidak sesuai ketentuan

3

Penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan idang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan elan a

4

Penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau elum dilakukan eraki at hilangnya potensi penerimaan pendapatan Penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau elum dilakukan eraki at peningkatan iaya elan a

6 III

ain lain


Buku IV

13

1 4

3 0 ,4 3



2 0

2

1


1

- Lampiran

4 10 4 6

1 0 0



Da ar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas perasional B o.


Jumlah Kasus


%


Kerugian egara Perusahaan 1

9

1 4 ,5 2


2

. 2

2 2 ,9 6

22.0 1 0

4 8 ,3 2

1

1

0

2 Kekurangan olume peker aan

1

12 .

80

3 Kele ihan pem ayaran selain kekurangan olume peker aan

3

.

1 1


3

21.8

Pengem alian pin aman piutang atau dana ergulir ma et II


1 1 5

1 2 4 ,1 9

. 0

SD Jumlah rupiah 1

2

ain lain

8 .

2

8

1. 0

11

. 21 8 S

0

umlah rupiah III

. 1

1.0 8. 2 01

set dikuasai pihak lain

Piutang pin aman atau dana ergulir yang erpotensi tidak 2 tertagih 3

0

. 1

81.1


4

6 ,4 5

1

. 8

0

1 1 ,3 2

SD 120.2 Jumlah rupiah 1

1

enda keterlam atan peker aan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara perusahaan

Penerimaan negara daerah lainnya selain denda 2 keterlam atan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke Kas negara perusahaan

1

. 2 10.0

3

1

1

.

S 120.2 umlah rupiah I

1

dministrasi

1 7

1

Pertanggung a a an per alanan dinas tidak akunta el tidak lengkap tidak alid

ukti

2

Pertanggung a a an tidak akunta el ukti tidak lengkap tidak alid lainnya selain per alanan dinas

3 1

Penyimpangan terhadap peraturan per idang 4 pengelolaan perlengkapan atau arang milik negara perusahaan

2


8

Pengeluaran in estasi pemerintah tidak didukung ukti yang sah

1


1

3 Peme ahan kontrak untuk menghindari pelelangan

6

2 7 ,4 2

.8

1

Buku IV

- Lampiran

2 1

IHPS I Tahun 2012


o.


Jumlah Kasus

Ketidakhematan

5

ilai juta Rp dan ribu alas % 8 ,0 6

1 Pengadaan arang asa mele ihi ke utuhan

1

18.

2 Pem orosan keuangan daerah atau kemahalan harga

4

2 . 1

I

Ketidakefektifan

1 2

1 9 ,3 5

180. 1 1

1

Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran tidak sesuai peruntukan

1

2

Peman aatan arang asa dilakukan tidak sesuai dengan ren ana yang ditetapkan

1

1 0 00

2

.0 2

3


Peman aatan arang asa tidak erdampak terhadap 4 pen apaian tu uan organisasi

1.

ungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak 6 diselenggarakan dengan aik termasuk target penerimaan tidak ter apai

Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang undangan Jumlah dalam Rupiah


Buku IV

- Lampiran

3 ,3 6

1 4 ,0 4

2

1


2 2

. 10 1

%

uni 2012

120. 1

2

1.

2

81

1.28 . 12 2 6 2

1 0 0

SD

21 .

1.

.00

1 0 0

Indonesia Persero

Persero

Jumlah rupiah

Jumlah

6 PT Pertamina Persero

PT SI

4 PT Industri Kereta pi

3 PT Semen resik Persero T k

2 PT P

1 PT Hotel Indonesia atour

2

Entitas

3

4 6

4 6

13

6

11

6

10

Jml Kasus

Total SPI

4

Jml Kasus

5

5

1

2

2

5 8

6

3

8

2

2 7

2 7

Jml Kasus 6

7

2

3

2

1 4

1 4

Jml Kasus 7

1

4

6

6 2

6 2

1

23

1

12

Jml Kasus 28

0

12

.00

21 .

SD 1.

1

0

. 1

1.28 . 12

2. 1

20.

120.

.0

1.1 S

S 120.2

8.

8

ilai 9

9

9

2

2

Jml Kasus

2

2

8

8

. 2

. 2

1 .22 02

2 1.

.

1 0

ilai 1 1

1 5

1 5

1

12

2

Jml Kasus

8

0

20.8 . 1

2 11

1.0 8. 2

0

. 1

22.0 1 0 SD

S

1 2

ilai


1 3

4

4

1

1

1

1

Jml Kasus 21 1

. 8

10.0

0

1

. 1 28

1

. 2

8

SD 120.2

1

1

S 120.2

1 4

ilai


1 5

Jml Kasus

2

1

1

2

8

3

1 7

1 7

dministrasi

1 6

5

5

2

1

1

1

Jml Kasus

8

0 00

. 10 1

. 10 1

1. 0

1 .

18.

.0 8

1 7

ilai

Ketidakhematan

1 8

1 2

1 2

2

1

4

Jml Kasus

81

22

0 00

180. 1 1

180. 1 1

1.

1.1

8 .11

1 9

ilai

Ketidakefektifan

nilai dalam uta rupiah dan ri u alas Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang undangan yang engakibatkan



1

o.

Kelemahan Kelemahan Sistem Sistem Kelemahan Total Ketidakpatuhan Pengendalian Pengendalian Struktur terhadap Ketentuan kuntansi Pelaksanaan Pengendalian Perundang undangan dan nggaran Intern Pelaporan Perusahaan


Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas perasional B


La m p ir a n 1 8


Buku IV

- Lampiran

2 3

IHPS I Tahun 2012


Da ar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu ainnya o.


Jumlah Kasus

%



2

8 ,3 3


1


1

II


1 7


7 0 ,8 4

2

Penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan idang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan elan a

3 Pelaksanaan elan a di luar mekanisme P 4

4 3

P

1

Penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau elum dilakukan eraki at hilangnya potensi penerimaan pendapatan

4

Penetapan pelaksanaan ke i akan tidak tepat atau elum dilakukan eraki at peningkatan iaya elan a III 1


5


3


2 0 ,8 3


2 4

Buku IV

- Lampiran

2

2 4

1 0 0



Da ar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu ainnya o.


Jumlah Kasus %

ilai juta Rp

%


Kerugian egara Daerah Perusahaan

1 7

2 6 ,1 5

. 21

1

elan a per alanan dinas fikti

2

2


2

1.8 8


1

1 0. 01

4 Kele ihan pem ayaran selain kekurangan olume peker aan

4

Pemahalan harga mark up

1

7

2


8 Pengem alian pin aman piutang atau dana ergulir ma et II

Potensi Kerugian egara Daerah Perusahaan 1

Ketidaksesuaian peker aan dengan kontrak tetapi pem ayaran peker aan elum dilakukan se agian atau seluruhnya

1 3

4

2

ain lain 1 4

1

enda keterlam atan peker aan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke kas negara daerah perusahaan

2

Penerimaan egara aerah lainnya selain denda keterlam atan elum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke Kas negara daerah atau perusahaan

3 Pengenaan tari pa ak P I

Penyimpangan terhadap peraturan per idang pengelolaan perlengkapan atau arang milik negara daerah perusahaan

2 8.8 2 2

.

00

2.

2 0

9 ,4 3

3 0 ,7 7

4 13

1

ain lain

1

Ketidakhematan

1

Pem orosan keuangan negara perusahaan atau kemahalan harga

1

Ketidakefektifan

1 ,5 4

1



4 3 ,9 9

. 8 2

2


1

1

0.110 8

1

I

1.

7

Penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan idang 3 tertentu lainnya seperti kehutanan pertam angan perpa akan dll.

1

11 . 1

2 1 ,5 4

1 Pelaksanaan lelang se ara pro orma 2

8 8 20

. 21 8


dministrasi

1.

6

Piutang pin aman atau dana ergulir yang erpotensi tidak 3 tertagih


. 8 1 20 0

1 8 ,4 6

2 Pem elian aset yang erstatus sengketa

III

2

1 1 2

4 6 ,5 8

2.18 11

4


2 6 ,5 2 2

1 ,5 4

2

1 6 5

1 0 0

8

.101 82

Buku IV

1 0 0

- Lampiran

2 5

2 6

Buku IV

- Lampiran

2

2 4

7

1

4

1

4

7

2 4

17

7

Jml Kasus

B

D

Jumlah B

D

2 Pengelolaan P

harma aya

akassar

Jumlah

Kota

1 Pendapatan dan iaya pada P

Jumlah Daerah

8

7

1

2

1

1

1 7

1

6

6

5

1

6 5

2 8

4

24

1 3

8

12

3 9 1 ,2 9

.1

8

1 1

.20

.

2

.101 82

.

.22 80

10.

8

ilai


6

4

2

2

6

Jml Kasus


Penyertaan odal Pemerintah aerah Peman aatan 2 dan Pemindahtanganan arang ilik aerah pada Pemerintah Ka upaten Paser

7

1

1

5

Jml Kasus


7

2

9

Jumlah Pusat

D ER H

2

7

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pem uatan aksin lu urung untuk anusia pada irektorat enderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan ingkungan Kementerian Kesehatan T 2008 s.d. 2011

erakan Peningkatan Produksi dan utu Kakao asional pada Kementerian Pertanian

Jml Kasus 4

Jml Kasus

Total SPI

3


Penyertaan odal Pemerintah aerah Peman aatan 1 dan Pemindahtanganan arang ilik aerah pada Pemerintah Ka upaten erau

3

2

1 Proyek Pemerintah aerah dan esentralisasi P2 2

P S T

Entitas


1

o.


Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu ainnya

Da ar Kelompok dan Jenis Temuan menurut Entitas

9

1 7

9

1

8

8

3

Jml Kasus

. 21

.11

8.1 8

.

0. 0

.

1.00

1 0

ilai

1

0


1 1

1 2

6

1

6

6

Jml Kasus

1.

2 .

2 . 21

.

.

.

1 2

ilai


1

88

88

1 3

1 4

7

1

6

1

6

1

2

4

Jml Kasus

12

0 02

1

.

00

. 2 0

2.

1. 8

3 9 1 ,2 9

.8

1.

2.

1 4

ilai


1 5

2 0

5

6

3

1

4

6

3

1 2

Jml Kasus

dministrasi

1 6

1

1

1

Jml Kasus

2 6 ,5 2

2

2 6 ,5 2

2

1 7

ilai

Ketidakhematan


1 8

1

1

1

Jml Kasus

1 9

ilai

Ketidakefektifan

2 1

2 0

1 4 2 ,0 0

1 4 2 ,0 0

1 2 00

ilai

1

5 7 0 ,4 4

3 9 1 ,2 9

12

1 7 9 ,1 5

1


ilai




La m p ir a n 2 1


2

1

4

2 1 0

17

821. 2

. 21

. 2

2 . 8

2

2

1

1

. 10 0

. 0

10 . 1

8

4

ilai


Total

P TT ainnya

9

perasional adan saha egara

6

6

Pelaksanaan Su sidi Pemerintah

4

ilik

Pelaksanaan Kontrak Ker a Sama inyak dan as umi

10

71

174

3

Jml Kasus

3

Pemerintah aerah

Pemerintah Pusat

Pengelolaan Pendapatan

Pelaksanaan elan a

1

2

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Tema Pemeriksaan

o.

Total kerugian negara daerah atau kerugian negara daerah yang terjadi di perusahaan

6

ilai

8 5 8 ,0 9

1

uni 2012

3

2

1

Jml Kasus

Belanja Perj alanan D inas Fiktif

0

7

1 2

2

1

2

6

8

1

Jml Kasus

1

8.

0

1

2 8

2 20

1.8 8

.

.0 8 8

8

ilai

Belanja atau pengadaan fiktif lainnya

Belanja atau pengadaan barang jasa fiktif

9

2

2

2

Jml Kasus

1.20 1

1.20 1

1.20 1

10

ilai

7 3

1

1

2

19

71

11

Jml Kasus

08.128

1 0. 01

12 .

2.

11.10

.

12

ilai

80

2

08

5 7

2

4

3

20

13

Jml Kasus

8

1 1

.1 1 21

2.18 11

.

2 . 20 1

1 .8

.18

2 .0 2 8

14

ilai

Rekanan Kelebihan pengadaan Kekurangan olume pembayaran barang jasa tidak pekerjaan dan atau selain kekurangan menyelesaikan barang olume pekerjaan pekerjaan dan atau barang

1

3

1 9

4

12

1

Jml Kasus

8

2 1

. 8 1

2 2.

2

.00

20.8

2 .8

16

ilai

Pemahalan harga ark up

17

5

1

3

1

Jml Kasus

0

22.28

20 0

21.8

20

18

ilai

penggunaan uang barang untuk kepentingan pribadi


19

5

2

3

Jml Kasus

7 3 3 ,5 4

8 8

2 8

20

ilai

Biaya Perj alanan D inas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan

21

5

1

4

Jml Kasus

0

2 6 1 ,4 6

1

2 1

22

ilai

pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan

pembayaran honorarium dan atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan


Da ar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian PDTT Semester I Tahun 2012

23

7

4

3

7

Jml Kasus

9 3 3 ,5 9

0

28 0

24

ilai

spesifikasi barang jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak

2

2 0

2

11

16

2

Jml Kasus

2

.

1.

8

1.111

1.

2.

26 1

8

00

ilai

Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan

27

2

1

1

Jml Kasus

1

1

.0

1

8 20

. 0

28

ilai

Pengembalian pinjaman piutang atau dana bergulir ma et

81

1 5 7 ,8 1

1 12

1 8

1

29

ilai

8

1

.1 8 1

1 2 00

1. 8

2.

.0

0

ilai

penyetoran ke penyetoran ke kas negara kas negara daerah atas daerah atas temuan temuan yang telah yang telah ditindak lanjuti ditindak lanjuti dalam proses dalam proses pemeriksaan pemeriksaan untuk temuan untuk temuan lainnya selain perjalanan perjalanan dinas dinas



La m p ir a n 2 2


Buku IV

- Lampiran

2 7

2 8

Buku IV

- Lampiran

2

1

Pelaksanaan elan a

2

12

5 5

Total

1

3

7 18 2 16

P TT ainnya

3

Jml Kasus


6

ilik


4

perasional adan saha egara

Pelaksanaan Kontrak Ker a Sama inyak dan as umi

3

Pemerintah aerah

Pemerintah Pusat


1


Tema Pemeriksaan

o

.

21

8

21

1

uni 2012

1. 2 .

1.

1

1.0 8. 2 01

. 81

22.

22.

4

ilai

Total Potensi kerugian negara daerah perusahaan

1 7

6

1 10 1 9

Jml Kasus

122

1 0.

11 . 1 00

20. 8 18

21

20. 10 2

6

ilai

Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya

7

Jml Kasus

3

3

3

8

1 3 9 ,9 3

1

1

ilai

Rekanan belum melaksanakan ke ajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan

9

Jml Kasus

2

2

8 .

8 .

10

ilai

8

8

11

Jml Kasus

1

1

12

ilai

Pembelian aset yang berstatus sengketa

13

Jml Kasus

1

1

2.

2.

14

ilai

8

8

set tidak diketahui keberadaannya

1

1

1 1

Jml Kasus 16

ilai

Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan


17

3

1

2

2

Jml Kasus

.

.

18

2

2

ilai

Pihak ketiga belum melaksanakan ke ajiban untuk menyerahkan aset kepada negara daerah


set dikuasai pihak lain

Da ar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian PDTT Semester I Tahun 2012

19

1 1

3

2

6

Jml Kasus

0. 1

. 8 2

1. 0

. 2 18

20

ilai

Piutang pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih

21

1

2

2

1 6

2

11

Jml Kasus

.

.0

81

2 8.8 2 2

81.1

2.1 1 0

1. 08 10

1. 08 10

ilai 22

1.12

ain lain


La m p ir a n 2 3


2

Tema Pemeriksaan

1.2

uni 2012

14

8

22

8

0

00

. 8 8

.

. 2

0 . 8 0

8 .

1

1 5 7

Total

P TT ainnya

4

11


6

ilik egara


4

perasional adan saha

24

Pelaksanaan Kontrak Ker a Sama dan as umi

3

inyak

36

Pemerintah aerah

2.

10.18

17

Pemerintah Pusat

. 1

12. 2

Pelaksanaan elan a

1


4

ilai

2

3

Jml Kasus

1


1

o.

Total Kekurangan Penerimaan

5

5 3

1

3

33

9

42

2

Jml Kasus

120

.

2.

.

1

10 .8 8

. 21 8

0

1

1 28

.1 8

10.0

6

ilai

7

6 3

7

3

3

8

0

Jml Kasus

1 8

0.110 8

.8

10.

0

. 10 1

.

. 8 8

2 1.022 8

1

8

ilai

Penerimaan egara Daerah Denda keterlambatan lainnya selain denda pekerjaan belum tidak keterlambatan belum tidak ditetapkan atau dipungut ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke Kas diterima disetor ke Kas egara Daerah Perusahaan egara Daerah Perusahaan

Penerimaan egara Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum tidak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke Kas egara Daerah perusahaan

9

Jml Kasus

4

4

.

.

1 0

ilai

Penggunaan langsung Penerimaan egara Daerah

1 1

1 1

2

1

3

3

Jml Kasus

.

8 111 2

111 2

2.

1 2

ilai

Pengenaan tarif pajak P BP lebih rendah dari ketentuan


1 3

2 4

24

Jml Kasus

8 .

8 .

1 4

ilai

8

8

Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS


Da ar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan PDTT Semester I Tahun 2012

1 5

Jml Kasus

2

2

1 6

. 2

. 2

ilai

Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah

1 7

ilai

1 7 6 ,1 5

88

81 0

1 00

0

Penyetoran ke kas negara daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan untuk temuan denda keterlambatan pekerjaan

1 8

1.

1.

0 2. 28

ilai

0

0

penyetoran ke kas negara daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan untuk temuan lainnya selain denda keterlambatan

ilai penyetoran ke kas negara daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan


La m p ir a n 2 4


Buku IV

- Lampiran

2 9

IHPS I Tahun 2012


Da ar aporan Hasil Pemeriksaan HP PDTT Semester I Tahun 2012

o.

Entitas

Da ar HP Jml

bjek Pemeriksaan

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu I

Pelaksanaan Belanja dan Pengelolaan Pendapatan 1

1

1

Pelaksanaan nggaran Kegiatan elan a arang dan elan a odal serta Intensifikasi Penerimaan egara ukan Pa ak P P T . 2010 dan 2011 pada Ke aksaan Tinggi am i di am i

2

1

Pelaksanaan nggaran Kegiatan elan a arang dan elan a odal serta Intensifikasi Penerimaan egara ukan Pa ak P P T 2010 dan 2011 pada Ke aksaan Tinggi engkulu di engkulu

3

1

Pelaksanaan nggaran Kegiatan elan a arang dan elan a odal serta Intensifikasi Penerimaan egara ukan Pa ak P P T 2010 dan 2011 pada Ke aksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangkaraya

4

1

Pelaksanaan nggaran Kegiatan elan a arang dan elan a odal serta Intensifikasi Penerimaan egara ukan Pa ak P P T 2010 dan 2011 pada Ke aksaan Tinggi Kalimantan Selatan di an armasin

Kementerian Sekretariat egara

1

Pengelolaan dan Pertanggung a a an nggaran elan a ainnya Kementerian Sekretariat egara Tahun 2011


1

elan a dan Penerimaan egara ukan Pa ak T 2010 dan 2011 pada Kedutaan esar epu lik Indonesia ashington . . di merika Serikat

7

1

elan a dan Penerimaan egara ukan Pa ak T 2010 dan 2011 pada Kedutaan esar epu lik Indonesia Takhta Su i atikan di Italia

8

1

elan a dan Penerimaan egara ukan Pa ak T 2010 dan 2011 pada Kedutaan esar epu lik Indonesia oma di Italia

9

1

elan a dan Penerimaan egara ukan Pa ak T 2010 dan 2011 pada Kedutaan esar epu lik Indonesia an erra di ustralia

10

1

elan a dan Penerimaan egara ukan Pa ak T 2010 dan 2011 pada Kedutaan esar epu lik Indonesia arsa a di Polandia

11

1

elan a dan Penerimaan egara ukan Pa ak T 2010 dan 2011 pada Konsulat enderal epu lik Indonesia e ork di merika Serikat

12

1

elan a dan Penerimaan egara ukan Pa ak T 2010 dan 2011 pada Konsulat enderal epu lik Indonesia Perth di ustralia

1

Pengelolaan nggaran dan Kegiatan Kantor tase Pertahanan Penasehat iliter epu lik Indonesia Tahun 2010 dan 2011 pada arkas esar Tentara asional Indonesia

1

Pengelolaan ana eim urstment Tahun nggaran 2010 dan 2011 pada esar Tentara asional Indonesia a es T I di akarta dan e anon

1

Pelaksanaan nggaran dan Kegiatan T 2010 dan 2011 pada Kodam I ukit arisan dan Kodam Iskandar uda di edan dan anda eh

1

Pelaksanaan nggaran dan Kegiatan T 2010 dan 2011 pada irektorat Peralatan ngkatan arat di akarta andung dan Sura aya

1

Pelaksanaan nggaran dan Kegiatan pada antamal I dan a aran Terkait T 2010 dan 2011 di Tan ung Pinang

1

Pelaksanaan nggaran dan Kegiatan pada antamal II dan III serta a aran Terkait T 2010 dan 2011 di Tan ung Pinang

2 3

4


6

13

abes T I

14 5

T I D

1 16

6

17

T I

18

arkas

7

19

T I

1

Pelaksanaan nggaran dan kegiatan T 2010 dan 2011 pada Sta Personel T I ngkatan dara Spersau serta dinas terkait di akarta

8

20


1

Pelaksanaan nggaran Kegiatan T 2010 dan 2011 pada Satker Peningkatan alan Kereta pi intas Selatan a a irektorat enderal Perkeretaapian Kementerian Perhu ungan di Pro insi aerah Istime a ogyakarta

1

Pelaksanaan nggaran Kegiatan T 2010 dan 2011 pada Satker Pem angunan alur anda ire on Kroya irektorat enderal Perkeretaapian Kementerian Perhu ungan di Pro insi a a Tengah

21

3 0

.08

9

22

Kementerian Sosial

1

Pengelolaan dan Pertanggung a a an Keuangan agian nggaran pada Kementerian Sosial

.08 T 2011

1 0

23

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat

1

Pengelolaan dan Pertanggung a a an Keuangan elan a ainnya 2011 pada Kementerian Koordinator Kese ahteraan akyat

.08 T

1 1

24

Kementerian Pendayagunaan paratur egara dan Reformasi Birokrasi

1

Pengelolaan dan Pertanggung a a an nggaran elan a ainnya .08 Kementerian Pendayagunaan paratur egara dan e ormasi irokrasi Tahun 2011

1 2

2

Kementerian Komunikasi dan Informasi

1

Pengelolaan dan Pertanggung a a an Keuangan agian nggaran Kementerian Komunikasi dan In ormasi Tahun 2011

1 3

26

Kepolisian Republik Indonesia

1

Pelaksanaan nggaran elan a dan Penerimaan egara ukan Pa ak T 200 s.d T 2011 pada Kepolisian aerah Kepulauan angka elitung di Pangkal Pinang

1 4

27

Badan Penga asan Keuangan dan Pembangunan

1

Pengelolaan dan Pertanggung a a an nggaran elan a ainnya Penga asan Keuangan dan Pem angunan Tahun 2011

.08 adan

1 5

28

Badan Kepega aian egara

1

Pengelolaan dan Pertanggung a a an nggaran elan a ainnya a Kepega aian egara Tahun 2011

.08 adan

Buku IV

- Lampiran

.08 pada



o.

Entitas

1 6

29

1 7

0

1 8

Da ar HP Jml

bjek Pemeriksaan

Kementerian Pemuda dan lah Raga

1

Kementerian Perumahan Rakyat

1

31

Badan Tenaga uklir asional

1

Pengelolaan dan Pertanggung a a an Keuangan agian nggaran adan Tenaga uklir asional Tahun 2011

.08 pada

1 9

32

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

1

Pengelolaan dan Pertanggung a a an Keuangan agian nggaran adan Pengka ian dan Penerapan Teknologi Tahun 2011

.08 pada

2 0

33

Badan asional Penanggulangan Ben ana

1

Pengelolaan dan Pertanggung a a an Keuangan elan a ainnya 2011 pada adan asional Penanggulangan en ana

2 1

34


1

Pengelolaan ana Pendidikan di S Tahun Pela aran 2010 2011 dan 2011 2012 Serta Tindak an ut Hasil Pemeriksaan P dan S di S am u pus 0 Pagi T 2010 dan 2011 pada inas Pendidikan Pro insi KI akarta

1

Pendapatan Pa ak eklame Tahun nggaran 2011 pada inas Pelayanan Pa ak Pro insi KI akarta

2 2

36

Pro insi Banten

37

1 1

8

1

39

1

0

1

K In estasi Pemerintah elan a Su sidi .0

.0 Serta Pengelolaan dan Pertanggung a a an Tahun 2011 Pada Kementerian Perumahan akyat

.08 T

elan a aerah T 2011 pada Pemerintah Pro insi anten di Serang elan a Hi ah dan antuan Sosial Pro insi anten T 2010 dan 2011 P TT Serang

i

elan a aerah T 2011 pada Pemerintah aerah Ka upaten e ak di angkas itung elan a aerah T 2011 pada Pemerintah aerah Ka upaten Pandeglang di Pandeglang elan a aerah T 2011 pada Pemerintah aerah Ka upaten Serang di Serang

41

1

elan a aerah T 2011 Pada Pemerintah aerah Ka upaten Tangerang di Tigaraksa

42

1

elan a aerah T 2011 pada Pemerintah Kota ilegon di ilegon

43

1

elan a aerah T 2011 pada Pemerintah Kota Serang di Serang

44

1

elan a aerah T 2011 pada Pemerintah Kota Tangerang di Tangerang

1 2 3

46

2 4

2 5

Pengelolaan dan Pertanggung a a an Keuangan egara alam angka Sea ames I T 2010 dan 2011 pada Kementerian Pemuda dan lah aga


elan a aerah T 2011 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Pamulang

1

elan a aerah In rastruktur Pemerintah Ka upaten ulungan T 2010 dan 2011 di Tan ung Selor

47

1

elan a In rastruktur aerah T 200 s.d. 2011 pada Pemerintah Ka upaten Kutai Timur di Sangata

8

1

49

1

elan a In rastruktur aerah T 200 2010 dan 2011 pada Pemerintah Ka upaten Passer di Tanah rogot

0

1

elan a aerah In rastruktur Pemerintah Ka upaten Paser T 2010 dan 2011 di Tanah rogot

1

1

elan a aerah In rastruktur Pemerintah Ka upaten Tana Tidung T 2010 dan 2011 di Tideng Pale

1

Pemungutan dan Penyetoran Pa ak leh endahara Pemerintah Pro insi 2010 dan 2011 di m on

1

Pemungutan dan Penyetoran Pa ak leh endahara Pemerintah Ka upaten Seram agian arat T 2010 dan 2011 di Piru

1

Pemungutan dan Penyetoran Pa ak leh endahara Pemerintah Kota m on T 2010 dan 2011 di m on

2

2 6

Pro insi aluku

Pro insi Papua

1

elan a aerah In rastruktur Pemerintah Ka upaten alinau

alinau T 2010 dan 2011 di

aluku T

elan a Kota ayapura T 2011 s.d. kto er

5 5

II

Pelaksanaan Kontrak Kerjasama inyak dan Gas Bumi BP igas PT he ron Pa ifi Indonesia

1

Perhitungan agi Hasil inyak dan as umi Tahun 2011 ilayah Ker a oka pada P igas dan KKKS PT he ron Pa ifi Indonesia di karta Pekan aru dan San amon S

2

BP igas Total E P Indonesie

1

Perhitungan agi Hasil igas Tahun 2011 ilayah Ker a ahakam pada P dan KKKS Total P Indonesia serta Instansi ain yang Terkait

BP igas ono ophillips Indonesia In td

1

Perhitngan agi Hasil igas Tahun 2011 ilayah Ker a South atuna Sea pada P igas dan Kontraktor Kontrak Ker a Sama KKKS ono ophilips Indonesia In td serta Instansi ain yang Terkait di akarta dan Kepulauan iau

3

1

8

igas

3

III

Subsidi 1


1

Su sidi enih Su sidi Pupuk P Tahun 2011 pada Kementarian Pertanian PT Sang Hyang Seri Persero PT Pertani Persero PT erdikari Persero Serta Instansi Terkait ainnya di liayah Pro insi KI akarta a a arat a a Tengah a a Ti

Buku IV

- Lampiran

3 1

IHPS I Tahun 2012


o.

Entitas

2

0 3

Da ar HP Jml

bjek Pemeriksaan

PT Pupuk Sri idjaja Palembang

1

Perhitungan Su sidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk ersu sidi T 2011 pada PT Pupuk Sri id a a Palem ang di Palem ang Semarang dan akarta

61

PT Pupuk Kalimantan Timur

1

Perhitungan Su sidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk ersu sidi T 2011 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di ontang Sura aya dan akarta

4

62

PT Pupuk Iskandar uda

1

Perhitungan Su sidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk ersu sidi T 2011 pada PT Pupuk Iskandar uda di hokseuma e edan dan akarta

5

63

PT Pupuk Kujang

1

Perhitungan Su sidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk ersu sidi T 2011 pada PT Pupuk Ku ang di ikampek

6

64

PT Petrokimia Gresik

1

Perhitungan Su sidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk ersu sidi T 2011 pada PT Petrokimia resik di resik

Perum Bulog

1

Su sidi eras untuk asyarakat erpendapatan endah T 2011 pada Perum ulog di akarta dan aerah

7 8

66

PT Perusahaan istrik egara Persero

1

Su sidi istrik T 2011 pada PT Perusahaan istrik egara Persero

9

67

PT Pertamina Persero PT KR orp TBK PT Petronas iaga Ind BPH igas Ditjen igas Kementrian ESD

1

Su sidi enis Tertentu dan P Ta ung kg Tahun 2011 pada PT Pertamina Persero PT K orp T K PT Petronas iaga Indonesia PH igas it en igas Kementrian S dan Instansi Terkait ainnya di edan akarta Semarang Sura aya alikpapan da

1 0

8

PT Pelayaran asional Indonesia Persero

1

Ke a i an Pelayanan mum idang ngkutan aut Penumpang Kelas konomi ngkutan alam egeri T 2011 pada PT Pelayaran asional Indonesia Persero

1 0

I

perasional B 1

69

PT Surabaya Industrial Estate Rungkut

1

Pengelolaan Pendapatan Pengendalian iaya dan Kegiatan In estasi T 2010 dan 2011 Semester 1 pada PT Sura aya Industrial state ungkut di Sura aya

2

0

PT Hotel Indonesia atour Persero

1

Pendapatan iaya dan In estasi pada PT Hotel Indonesia atour Persero Tahun 2010 dan 2011 sd. Tri ulan III di akarta ali dan Padang

3

71

PT P Indonesia Persero

1

Kegiatan Pen ualan Pengadaan Produksi dan In estasi pada PT P Persero T 200 2010 dan 2011 Semseter I di Sura aya

4

72

PT Semen Gresik Persero TBK

1

Pengadaan iaya dan In estasi pada PT Semen resik Persero T K dan nak Perusahaan T 2010 dan 2011 s.d Tri ulan III di resik Tu an Pangkep dan Indarung

5

73

PT Industri Kereta pi Persero

1

Pengelolaan dan Pertanggung a a an iaya Pemasaran dan Pen ualan pada PT Industri Kere a pi Persero T 2010 dan 2011

6

74

PT Pertamina Persero

1

Kegiatan In estasi PT Pertamina Persero Tahun 2010 dan 2011 Semester 1 di akarta edan alongan dan Tu an

Indonesia

6

PDTT ainnya 1


1

Pengadaan Sarana dan Prasaran Pengadaan aksin lu urung ntuk anusia Pada irektorat enderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan ingkunganKemenerian Kesehatan T 2008 s.d. 2011

2

76

Kementerian Keuangan Badan Penga asan Keuangan dan Pembangunan

1

Proyek Pemerintah aerah dan esentralisasi P2 2 Tahun 2011 pada Kementerian Keuangan dan adan Penga asan Keuangan dan Pem angunan di akarta

3

77


1

erakan asional Peningkatan Produksi dan utu Kakao asional ernas Kakao T 2011 pada Kementerian Pertanian dan inas Pro insi Ka upaten Kota yang em idangi Perke unan di ilayah Pro insi Sula esi Selatan dan Sula esi arat serta Instansi Terkait a

4

8


1

Pendapatan dan iaya pada P

5

79


1

Penyertaan odal Pemerintah aerah Peman aatan dan Pemindahtanganan arang ilik aerah pada Pemerintah Ka upaten erau di Tan ung edep

1

Penyertaan odal Pemerintah aerah Peman aatan dan Pemindahtanganan arang ilik aerah pada Pemerintah Ka upaten Paser di Tanah rorot

1

Pengelolaan P Kota akassar guna endalami Hasil Pemeriksaan PK dan Kontrak Kontrak dengan Pihak Ketiga di akassar

80 6

81

Pro insi Sula esi Selatan 7

Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

3 2

Buku IV

- Lampiran

8 1

harma aya Tahun uku 2010 dan 2011


IHPS I Tahun 2012


i

DAFTAR TABEL

ii

DAFTAR GRAFIK

iv

DAFTAR LAMPIRAN

v

BAB 1

Gambaran Umum

1

BAB 2

Resume Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara

3

BAB 3

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

5

BAB 4

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

15

Buku V IHPS

i

IHPS I Tahun 2012


DAFTAR TABEL

ii

3.1

Data Pemantauan TLRHP Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012

3.2

Perkembangan Data Pemantauan TLRHP Selama Semester I Tahun 2012 atas Data TLRHP sejak Tahun 2008

3.3

Data Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012

3.4

Data Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012

3.5

Data Pemantauan TLRHP pada BUMN ( Termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012

3.6

Data Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012

4.1

Data Laporan Kerugian Negara/Daerah Periode Akhir Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2012

4.2

Data Laporan Kerugian Negara/Daerah Periode Tahun 2003

4.3

Data Kerugian Negara/Daerah Periode Semester I Tahun 2004 s.d. Semester I Tahun 2009

4.4

Data Kerugian Negara/Daerah Periode Semester II Tahun 2009 s.d. Semester II Tahun 2011

4.5

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Periode Semester I Tahun 2012

4.6

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara pada Instansi Pusat Periode Semester I Tahun 2012

4.7

Data Kerugian Negara Periode Semester I Tahun 2012 pada Instansi Pusat dengan Status Telah Ditetapkan

4.8

Data Kerugian Negara Periode Semester I Tahun 2012 pada Instansi Pusat dengan Status Dalam Proses Penetapan

4.9

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah Periode Semester I Tahun 2012

Buku V IHPS


IHPS I Tahun 2012

4.10

Data Kerugian Periode Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Daerah dengan Status Telah Ditetapkan

4.11

Data Kerugian Periode Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Daerah dengan Status Dalam Proses Penetapan

4.12

Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan Kepada Instansi yang Berw enang

4.13

Data Tindak Lanjut LHP BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan Instansi yang Berw enang Periode Tahun 2003

4.14

Data Tindak Lanjut LHP BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan Kepada Instansi yang Berw enang Periode Tahun 2004 s.d. Semester I Tahun 2009

4.15

Data Tindak Lanjut LHP BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berw enang Periode Semester II Tahun 2009 s.d. Semester II Tahun 2011

4.16

Data Tindak Lanjut LHP BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berw enang Periode Semester I Tahun 2012

Buku V IHPS

iii

IHPS I Tahun 2012


DAFTAR GRAFIK

iv

3.1

Status Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 ( dalam % J umlah Rekomendasi) 3.2

Status Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 ( dalam % J umlah Rekomendasi)

3.3

Status Pemantauan TLRHP pada BUMN ( termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 ( dalam % J umlah Rekomendasi)

3.4

Status Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 ( dalam % J umlah Rekomendasi)

Buku V IHPS


IHPS I Tahun 2012

DAFTAR LAM P IRAN 1.

a ar ekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak an ut ekomendasi Hasil Pemeriksaan Kementerian/Lembaga Tahun 2008 s.d. 2012 ( Semester I)

2.

a ar ekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak an ut ekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Tahun 2008 s.d. 2012 ( Semester I)

.

a ar ekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak an ut ekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN, BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50% , dan Otorita Tahun 2008 s.d. 2012 ( Semester I)

Buku V IHPS

v

IHPS I Tahun 2012

vi

Buku V IHPS



IHPS I Tahun 2012

BAB 1 Ga m b a r a n U m u m A. P e m a n t a u a n Tin d a k La n j u t Re k o m e n d a s i H a s il P e m e r ik s a a n Pengertian rekomendasi adalah saran dari pemeriksa erdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditu ukan kepada orang dan atau adan yang er enang untuk melakukan tindakan dan atau per aikan. ndang ndang omor 1 Tahun 200 menyatakan se ara tegas ah a pe a at a i menindaklan uti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan HP dan a i mem erikan a a an atau pen elasan kepada adan Pemeriksa Keuangan PK tentang tindak lan ut atas rekomendasi terse ut. a a an atau pen elasan disampaikan kepada PK selam at lam atnya 0 enam puluh hari setelah HP diterima. PK memantau pelaksanaan tindak lan ut rekomendasi hasil pemeriksaan dan mem eritahukan hasil pemantauan tindak lan ut kepada lem aga per akilan dalam hasil pemeriksaan semester.

B. P e m a n t a u a n P e n y e l e s a ia n Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h ntuk men amin pem ayaran kerugian negara daerah PK er enang memantau penyelesaian kerugian negara daerah oleh pemerintah pelaksanaan pengenaan kerugian negara daerah yang telah ditetapkan oleh PK dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara daerah yang ditetapkan erdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap se agaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat ndang ndang omor 1 Tahun 200 tentang adan Pemeriksa Keuangan. Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara daerah disampaikan kepada e an Per akilan akyat P e an Per akilan aerah P dan e an Per akilan akyat aerah P sesuai ke enangannya sesuai ketentuan Pasal 10 ayat ndang ndang omor 1 Tahun 200 tentang adan Pemeriksa Keuangan.

Buku V IHPS

1

2

IHPS I Tahun 2012

Buku V IHPS



IHPS I Tahun 2012

BAB 2 Re s u m e P e m a n t a u a n Tin d a k La n j u t P e m e r ik s a a n d a n Ke r u g ia n N e g a r a

Re k o m e n d a s i H a s il

A. P e m a n t a u a n Tin d a k La n j u t Re k o m e n d a s i H a s il P e m e r ik s a a n ( TLRH P ) Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lan ut rekomendasi hasil pemeriksaan mengungkapkan ah a dalam periode Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 se ara keseluruhan dari pemerintah pusat pemerintah daerah adan saha ilik egara adan Hukum ilik egara H Kontraktor Kontrak Ker a Sama KKKS dan adan usaha lainnya terdapat 18 .8 2 rekomendasi senilai p80 triliun. Tindak lan ut yang telah sesuai dengan rekomendasi se anyak . 8 rekomendasi senilai p 1 2 triliun status elum sesuai dan dalam proses tindak lan ut se anyak .2 rekomendasi senilai p2 2 triliun status elum ditindaklan uti se anyak . 1 rekomendasi senilai p22 80 triliun dan status tidak dapat ditindaklan uti se anyak 1 1 rekomendasi senilai 8 miliar. Selain itu terdapat pula tindak lan ut rekomendasi hasil pemeriksaan PK Tahun 200 s.d. Tahun 200 yang elum sesuai dan atau dalam proses tindak lan ut se anyak 10.0 rekomendasi serta elum ditindaklan uti se anyak . rekomendasi. ekomendasi ini meliputi 2 dari seluruh rekomendasi PK Tahun 200 s.d. 200 . Se ara kumulati rekomendasi PK yang erhasil ditindaklan uti dengan penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara daerah perusahaan se ak Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 adalah senilai p1 0 triliun.

B. P e m a n t a u a n Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara daerah terhadap data kerugian negara daerah mulai akhir Tahun 200 s.d. Semester I Tahun 2012 menun ukkan umlah kasus kerugian negara daerah se anyak 1 .88 kasus senilai p . 0 8 miliar dengan penyelesaian erupa angsuran se anyak . 1 kasus senilai p 80 miliar pelunasan se anyak .812 kasus senilai p 0 miliar serta penghapusan se anyak 12 kasus senilai p12 miliar. Sisa kasus kerugian negara daerah pada akhir Semester I Tahun 2012 se anyak . kasus senilai p . 2 8 miliar. Selain itu PK uga erke a i an untuk menyampaikan HP PK yang mengandung unsur pidana kepada instansi er enang Kepolisian egara I Ke aksaan I atau Komisi Pem erantasan Korupsi KPK . HP PK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang er enang se ak Tahun 200 s.d. Semester I Tahun 2012 se anyak 1 temuan senilai p .0 8 miliar. Hasil pemantauan terhadap HP PK yang mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang er enang menun ukkan ah a dari 1

Buku V IHPS

3

IHPS I Tahun 2012


4

temuan dimaksud se anyak 18 temuan atau 8 1 telah ditindaklan uti aik erupa pelimpahan proses penyelidikan proses penyidikan proses penuntutan dan persidangan telah diputus oleh peradilan maupun dihentikan penyidikannya. dapun se anyak 1 temuan atau 1 elum ditindaklan uti atau elum ada in ormasi mengenai tindak lan utnya dari instansi yang er enang.

Buku V IHPS

IHPS I Tahun 2012


BAB 3 H a s il P e m a n t a u a n P e m e r ik s a a n

Tin d a k

La n j u t


H a s il

emenuhi amanat ndang ndang omor 1 Tahun 200 Pasal 20 PK memantau pelaksanaan tindak lan ut rekomendasi hasil pemeriksaan T HP dan mem eritahukan hasil pemantauan tindak lan ut kepada lem aga per akilan dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester IHPS yang memuat data pemantauan pelaksanaan T HP atas pengelolaan dan tanggung a a keuangan negara yang dilakukan oleh pe a at pemerintah pusat pemerintah daerah dan adan lainnya. IHPS I Tahun 2012 memuat hasil pemantauan pelaksanaan T HP Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 Semester I yang disa ikan menurut entitas kementerian lem aga pemerintah pro insi ka upaten kota H dan adan lainnya. Pemantauan T HP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan se ara sistematis oleh PK untuk menentukan ah a pe a at telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang aktu yang telah ditentukan. T HP adalah kegiatan dan atau keputusan yang dilakukan oleh pe a at yang diperiksa dan atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan PK. T HP PK a i dilakukan oleh pe a at yang diperiksa. Pe a at yang diperiksa a i mem erikan a a an atau pen elasan kepada PK tentang T HP selam at lam atnya 0 hari setelah HP diterima. pa ila se agian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam angka aktu yang ditentukan maka pe a at a i mem erikan alasan yang sah. Selan utnya PK menelaah a a an atau pen elasan yang diterima dari pe a at yang diperiksa dan atau pe a at yang ertanggung a a untuk menentukan apakah tindak lan ut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi PK. enurut Peraturan PK omor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tindak an ut ekomendasi Hasil Pemeriksaan hasil penelaahan diklasifikasikan dalam empat status yaitu • tindak lan ut telah sesuai dengan rekomendasi • tindak lan ut elum sesuai dengan rekomendasi • rekomendasi elum ditindaklan uti dan • rekomendasi tidak dapat ditindaklan uti. Suatu rekomendasi dinyatakan telah ditindaklan uti sesuai dengan rekomendasi apa ila rekomendasi PK telah ditindaklan uti se ara nyata dan tuntas oleh pe a at yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi PK. ekomendasi PK diharapkan dapat memper aiki pengelolaan dan tanggung a a keuangan negara daerah perusahaan pada entitas yang ersangkutan.

Buku V IHPS

5

IHPS I Tahun 2012


alam rangka pemantauan tindak lan ut rekomendasi hasil pemeriksaan ini PK menatausahakan HP dan mengin entarisasi temuan rekomendasi dan status tindak lan ut atas rekomendasi dalam HP serta nilai penyerahan aset atau penyetoran se umlah uang ke kas negara daerah perusahaan. Se ara umum rekomendasi PK dapat ditindaklan uti dengan ara penyelamatan uang aset ke negara daerah perusahaan dan atau tindakan administrati . Penyelamatan uang aset ke negara daerah perusahaan dilakukan antara lain dengan ara menyetorkan se umlah uang ke kas negara daerah perusahaan dan atau mengem alikan menyerahkan se umlah aset ke negara daerah perusahaan atau dengan ara melengkapi peker aan arang. dapun tindakan administrati iasanya erupa pem erian peringatan teguran dan atau sanksi kepada para penanggung a a dan atau pelaksana kegiatan. Tindakan administrati uga dapat erupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara daerah perusahaan melengkapi ukti pertanggung a a an dan per aikan atas se agian atau seluruh sistem pengendalian intern. Hasil pemantauan T HP mengungkapkan ah a dalam periode Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 se ara keseluruhan dari pemerintah pusat pemerintah daerah H KKKS dan adan usaha lainnya terdapat 18 .8 2 rekomendasi senilai p80 triliun. Status pemantauan T HP dari Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 disa ikan dalam Ta el .1. Ta b e l 3 . 1 . Da t a P e m a n t a u a n TLRH P Ta h u n 2 0 0 8 s . d . Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2

nilai dalam uta rupiah Re k o m e n d a s i y a n g telah ditindaklanjuti d e n g a n p e n y e to ra n / p e n y e ra h a n a se t k e n e g a ra / d a e ra h / p e ru sa h a a n n e g a ra / d a e ra h

St a t u s P e m a n t a u a n Tin d a k La n j u t Re k o m e n d a s i

Entitas

Jm l Pemerintah Pusat Pemerintah aerah termasuk nak Perusahaan

8.

.1

80. 1

.

0

11. 8 . 0 28

2.0

.1 8.

0

1 .2

1

8. 21.

.

1 8 3 .8 6 2

. 8

2

0

8 0 .9 7 0 .2 2 3 ,9 8

9 4 .6 8 9


N il a i .

1 .

2.

Jm l 11.8 0

.

H KKKS adan saha ainnya dan Saham Pemerintah 0 TO TAL

N il a i

22.1 1


Jm l

0. 2 10 .2

0

08

3 1 .5 2 7 .3 6 8 ,7 2


N il a i

. 8 . 8

8

11.8

2

4 3 .2 9 7

. 2

. 8 .

1.

.

Jm l

1

2 6 .2 9 5 .3 3 7 ,3 2

Jm l

N il a i

1 . 2 . 2

.1 0

. 00.

0

88

8

88 .

8

0

. 1 8

.

N il a i

.

1 8


1 1

4 5 .7 1 5

1

.

1

.

.8

N il a i 11

82

1

.

0.

8 0

. 81.

2

.2

.

8

. 28

2 2 .8 0 9 .6 6 5 ,4 2

1 6 1

3 3 7 .8 5 2 ,5 2

1 6 .9 0 1 .4 5 9 ,2 1

6

Selain itu masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan PK Tahun 200 s.d. Tahun 200 yang elum sesuai dan atau dalam proses tindak lan ut se anyak 10.0 rekomendasi senilai p triliun serta elum ditindaklan uti se anyak . rekomendasi senilai p1 0 triliun. ekomendasi ini meliputi 2 dari seluruh rekomendasi PK Tahun 200 s.d. 200 .

Buku V IHPS


IHPS I Tahun 2012

Se ara kumulati rekomendasi PK yang telah ditindaklan uti dengan penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara daerah perusahaan se ak Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 adalah senilai p1 0 triliun. ntuk mengetahui perkem angan data T HP selama Semester I Tahun 2012 di a ah ini disa ikan data T HP Semester I Tahun 2012 di andingkan data T HP Semester II Tahun 2011 atas data se ak Tahun 2008. Ta b e l 3 . 2 . P e r k e m b a n g a n Da t a P e m a n t a u a n TLRH P Se l a m a Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 a t a s Da t a TLRH P s e j a k Ta h u n 2 0 0 8 nilai dalam uta rupiah St a t u s P e m a n t a u a n Tin d a k La n j u t


Entitas

Jm l Semester I Tahun 2012

18 .8 2

Semester II Tahun 2011

1 2. 8


2 1 .4 7 5

N il a i 80. .

0.22



Jm l 8

.1

5 .4 2 3 .0 8 9 ,3 3

N il a i

. 8 1.

1. 2 .

3 .2 3 9

0

1.

1.

Jm l 8 2 1

1 5 5 .9 2 3 ,3 1

N il a i

.2

2 .2

.

.820

2 .2

.0 0

3 .4 7 7



Jm l 2

2 .0 1 9 .2 8 6 ,7 9

. 1 0. 1 4 .7 5 2

N il a i

Jm l

22.80 . 1 .

2

1. 8 1

3 .2 4 7 .8 7 9 ,2 3

Re k o m e n d a s i y a n g telah ditindaklanjuti d e n g a n p e n y e to ra n / p e n y e ra h a n a se t k e n e g a ra / d a e ra h / p e ru sa h a a n

N il a i

1 1

.8 2 2

1 . 01.

1

.8 2 2

1 .

7

0 ,0 0

21

2.81

2 3 8 .6 4 2 ,6 5

Selama Semester I Tahun 2012 entitas yang diperiksa telah menindaklan uti rekomendasi PK Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 dengan penyetoran se umlah uang ke kas negara daerah perusahaan dan atau penyerahan aset senilai p2 8 miliar. Persentase umlah rekomendasi yang telah ditindaklan uti sesuai dengan rekomendasi pada periode 2008 s.d. 2012 Semester I yaitu . 8 dari 18 .8 2 1 0 terlihat le ih esar di andingkan status lainnya. Hal ini menun ukkan ah a entitas yang telah diperiksa PK telah memperhatikan pelaksanaan T HP PK.

H a s il P e m a n t a u a n TLRH P p a d a P e m e r in t a h P u s a t Hasil pemantauan T HP di lingkungan pemerintah pusat mengungkapkan ah a dalam periode Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 se ara keseluruhan dari kementerian lem aga terdapat 22.1 rekomendasi senilai p 8 triliun. Status pemantauan hasil pelaksanaan T HP dari Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 disa ikan dalam Ta el . . in ian hasil pemantauan T HP menurut entitas kementerian lem aga disa ikan pada ampiran 1.

Buku V IHPS

7

IHPS I Tahun 2012

Badan Pemeriksa Keuangan Ta b e l 3 . 3 . Da t a P e m a n t a u a n TLRH P p a d a P e m e r in t a h P u s a t Ta h u n 2 0 0 8 s . d . Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 nilai dalam uta rupiah dan ri u alas St a t u s P e m a n t a u a n Tin d a k La n j u t

Te m u a n

Jm l


N il a i

11.8

.12 . S

Jm l 2

N il a i

22.1

0 2 .

. S

S

Jm l

. 1 1

N il a i

11.8 0 . 2

. P 2


.2 S

. 2

.

11. 8

81.2

P 1 08

. 0

0



Jm l

Jm l

. 8

N il a i 11.1

.2 2 88

S

8 180.11

S

Jm l

S 2

8

N il a i 1

.

N il a i 11

2. 8

.8 0.880 S 8 1

11. 8 P 1 08

12.18

TH 2 .00

0.1

S

0.1

0

.01

K

5 7 .8 1 1 .8 8 7 ,1 8

0

TH 2 .00 S

21 .

S

0.2

3 8 .3 3 2 .7 5 2 ,5 3

S

1 2.1

S

21 .

2.

.01

Ket Kon ersi alas menggunakan kurs tengah 2

K 9 .6 9 0 .7 2 3 ,1 0

0

.01

1 1 .8 7 6 .4 2 7 ,3 5

1 6 .6 2 9 .6 2 4 ,9 7

1 3 5 .9 7 7 ,1 1

7 .6 5 0 .5 6 8 ,4 0

uni 2012 hanya mata uang umania yang menggunakan kurs tengah 28 gustus 2012

alam entuk yang le ih ringkas status pemantauan T HP Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 disa ikan dalam rafik .1. adalah se agai erikut. Grafik .1. Status Pemantauan T RHP pada Pemerintah Pusat Ta h u n 2 0 0 8 s . d . Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 ( d a l a m % J u m l a h Re k o m e n d a s i)

21, 58% 24, 62%

Sesuai dengan Rekomendasi Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut Belum Ditindaklanjuti

53, 65%

0, 15%

Tidak Dapat Ditindaklanjuti

ari Ta el . . dan rafik .1. data pemantauan T HP di atas terlihat ah a umlah rekomendasi yang telah ditindaklan uti sesuai dengan rekomendasi se anyak 11.8 0 atau sedangkan se anyak . 8 rekomendasi atau 21 8 elum sesuai rekomendasi dan atau dalam proses tindak lan ut dan se anyak .

8

. 0

. 0

2.

To t a l ( Rp )

N il a i 1 .828.

1 02. 0 TH 2 .00

K

.


Re k o m e n d a s i y a n g t e la h ditindaklanjuti d e n g a n p e n y e to ra n / p e n y e ra h a n a se t k e n e g a ra / d a e ra h / p e ru sa h a a n n e g a ra / d a e ra h

Buku V IHPS


IHPS I Tahun 2012

rekomendasi atau 2 2 elum ditindaklan uti serta se anyak rekomendasi atau 0 1 tidak dapat ditindaklan uti. ari 11.8 0 rekomendasi senilai p triliun yang ditindaklan uti sesuai rekomendasi di antaranya telah ditindaklan uti dengan penyetoran ke kas negara penyerahan aset ke negara senilai p triliun. Persentase umlah rekomendasi yang telah ditindaklan uti sesuai dengan rekomendasi terlihat le ih esar di andingkan status lainnya. Hal ini menun ukkan pemerintah pusat telah memperhatikan pelaksanaan T HP PK. Selain itu masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan PK Tahun 200 s.d. Tahun 200 pada pemerintah pusat yang elum sesuai dan atau dalam proses tindak lan ut se anyak 1. rekomendasi senilai p2 triliun serta elum ditindaklan uti se anyak rekomendasi senilai p128 22 miliar. ekomendasi ini meliputi 1 dari seluruh rekomendasi PK Tahun 200 s.d. 200 pada Pemerintah Pusat.

H a s il P e m a n t a u a n TLRH P p a d a P e m e r in t a h Da e r a h Hasil pemantauan T HP di lingkungan pemerintah daerah mengungkapkan ah a dari Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 se ara keseluruhan dari 2 pemerintah daerah terdapat 1 . rekomendasi senilai p1 triliun. Status pemantauan tindak lan ut rekomendasi Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 disa ikan dalam Ta el . . in ian hasil pemantauan T HP menurut entitas pemerintah daerah disa ikan pada ampiran 2. Ta b e l 3 . 4 . Da t a P e m a n t a u a n TLRH P p a d a P e m e r in t a h Da e r a h Ta h u n 2 0 0 8 s . d . Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2

( n il a i d a l a m

j u t a r u p ia h d a n r ib u va l a s )


Te m u a n

Jm l 8.


N il a i 8

Jm l

. 28. 80 80 S 12 01. S

To t a l ( Rp )

.

4 7 .0 5 0 .9 1 1 ,8 8

1

.


N il a i 1 .

Jm l

.

1

S 12

2.

S

.

80. 1

1 6 .6 5 9 .1 7 4 ,7 7


N il a i .

1.10

S 1 02.2


Jm l . 8

N il a i .88 . 21 0 S 10 212.10


Jm l .1 0

N il a i .

2. S S

3 .9 7 6 .2 9 9 ,0 5

7 .9 8 6 .5 3 1 ,7 8


Jm l

82 8. 8

88


N il a i 1

.

82

S 0.00

N il a i .

.

0

S 1 02.2

.

4 .5 0 0 .3 6 5 ,7 0

1 9 5 .9 7 8 ,2 4

3 .9 8 1 .5 4 3 ,9 2

uni 2012.

alam entuk yang le ih ringkas status pemantauan T HP Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 disa ikan dalam rafik .2. adalah se agai erikut.

Buku V IHPS

9

IHPS I Tahun 2012


Grafik .2. Status Pemantauan T RHP pada Pemerintah Daerah Ta h u n 2 0 0 8 s . d . Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 ( d a l a m % J u m l a h Re k o m e n d a s i)

24, 87%

0, 06% Sesuai dengan Rekomendasi Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut Belum Ditindaklanjuti

23, 87%

Tidak Dapat ditindaklanjuti

51, 20%

ari Ta el . . dan rafik .2. terlihat ah a umlah rekomendasi yang telah ditindaklan uti sesuai dengan rekomendasi se anyak 80. 1 atau 1 20 sedangkan se anyak . 8 rekomendasi atau 2 8 elum sesuai rekomendasi dan atau dalam proses tindak lan ut dan se anyak .1 0 rekomendasi atau 2 8 elum ditindaklan uti serta se anyak 88 rekomendasi atau 0 0 tidak dapat ditindaklan uti. ari 80. 1 rekomendasi senilai p triliun yang ditindaklan uti sesuai rekomendasi di antaranya telah ditindaklan uti dengan penyetoran ke kas negara daerah senilai p 8 triliun. Persentase umlah rekomendasi yang telah ditindaklan uti sesuai dengan rekomendasi terlihat le ih esar 1 20 di andingkan status lainnya. Hal ini menun ukkan pemerintah daerah telah memperhatikan pelaksanaan T HP PK. Selain itu masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan PK Tahun 200 s.d. Tahun 200 pada pemerintah daerah yang elum sesuai dan dalam proses tindak lan ut se anyak 8.08 rekomendasi senilai p triliun serta elum ditindaklan uti se anyak . 0 rekomendasi senilai p80 1 miliar. ekomendasi ini meliputi 2 80 dari seluruh rekomendasi PK pada pemerintah daerah Tahun 200 s.d. 200 .

H a s il P e m a n t a u a n TLRH P p a d a BU M N ( t e r m a s u k An a k P e r u s a h a a n ) Hasil pemantauan T HP di lingkungan termasuk nak Perusahaan mengungkapkan ah a dalam periode Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 se ara keseluruhan dari 1 termasuk nak Perusahaan terdapat . 0 rekomendasi senilai p11 8 triliun. Status pemantauan pelaksanaan tindak lan ut rekomendasi Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 disa ikan dalam Ta el . . in ian hasil pemantauan pelaksanaan T HP menurut entitas termasuk nak Perusahaan disa ikan pada ampiran .

1 0

Buku V IHPS


IHPS I Tahun 2012

Ta b e l 3 . 5 . Da t a P e m a n t a u a n TLRH P p a d a BU M N ( t e r m a s u k An a k P e r u s a h a a n ) Ta h u n 2 0 0 8 s . d . Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 nilai dalam uta rupiah dan ri u alas Re k o m e n d a s i y a n g Te l a h Ditindaklanjuti d e n g a n p e n y e to ra n / p e n y e ra h a n a se t k e n e g a ra / d a e ra h a ta u p e ru sa h a a n n e g a ra / d a e ra h


Te m u a n

Entitas

Jm l Induk perusahaan

2.020


N il a i 8 . S 1

Jm l

0.1

N il a i

. 8

2 0 8.

.0 0. S

1

8 2

N il a i

1.8 8

.1 S

10

2 .20

.22




Jm l

Jm l

Jm l

8

N il a i 1.12 . 1

. 0

S

N il a i

2

82 .10

N il a i

. 10 02 S 1

.8

1

11.

.

. 0 80

S

012.8

2 .20

2 .20

1 .81 8

anak perusahaan

Jm l

008.0

.8 P 10


.8

28. 8 .2 S

P 0.00 0.00

2

01.0

1

.0 1 1

S

1

1.1

1 S

.010

0

11.0 0 21

1

1

1

1.1

.028 10

S

1.1

11 . 8

TO TAL

2 .1 8 6

1 1 2 .0 3 9 .4 4 8 ,1 0

3 .9 3 0

6 .1 8 6 .7 9 9 ,8 9

2 .0 4 5

U SD 1 , 4 1 5 , 7 6 9 . 8 1

U SD 5 7 9 , 9 3 9 . 2 2

U SD 5 1 1 , 5 0 0 . 6 9

EU R 5 8 7 . 3 1

EU R 2 4 . 2 0

EU R 2 4 . 2 0

JP Y 1 0 4 ,9 1 6 .8 1

2 .1 8 6

1 2 5 .4 8 1 .7 7 2 ,2 6

8 7 7

1 1 .6 8 4 .9 0 9 ,2 8


9 6 8

2 .0 4 5

9 .1 3 8 .5 5 0 ,8 5

7 5 5 .7 1 0 ,0 2

1 .6 5 5 .7 1 4 ,8 9

5 .8 9 7 ,1 7

4 .6 3 4 .4 3 1 ,9 0

U SD 1 3 , 6 1 1 . 4 3

-

U SD 6 6 , 9 4 4 . 0 3

-

-

EU R 2 4 . 2 0

-

-

-

8 7 7

4 0

-

3 .9 3 0

1 .1 3 5 .9 5 3 ,9 8 U SD 5 4 , 8 2 7 . 1 0

-

C N Y 8 9 6 .8 9 To t a l ( Rp )

4 .2 8 9 .2 3 8 ,7 2

9 6 8

8 8 4 .7 4 6 ,3 8

-

4 0

5 .8 9 7 ,1 7

5 .2 6 9 .3 4 6 ,8 9

uni 2012.

alam entuk le ih ringkas status pemantauan T HP Tahun 2008 sampai dengan Semester I Tahun 2012 disa ikan dalam rafik . . adalah se agai erikut. Grafik . . Status Pemantauan T RHP pada B termasuk nak Perusahaan Ta h u n 2 0 0 8 s . d . Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 ( d a l a m % J u m l a h Re k o m e n d a s i)

1, 02% 24, 63%

Sesuai dengan Rekomendasi Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut Belum Ditindaklanjuti

22, 31%


52, 04%

Buku V IHPS

1 1

IHPS I Tahun 2012


ari Ta el . . dan rafik . . terlihat ah a umlah rekomendasi yang telah ditindaklan uti sesuai dengan rekomendasi se anyak 2.0 atau 2 0 sedangkan se anyak 8 rekomendasi atau 22 1 elum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lan ut dan se anyak 8 rekomendasi atau 2 elum ditindaklan uti serta se anyak 0 rekomendasi atau 1 02 tidak dapat ditindaklan uti. ari 2.0 rekomendasi senilai p 1 triliun yang ditindaklan uti sesuai rekomendasi di antaranya telah ditindaklan uti dengan penyerahan aset penyetoran ke perusahaan termasuk nak Perusahaan senilai p 2 triliun. Persentase umlah rekomendasi yang telah ditindaklan uti sesuai dengan rekomendasi terlihat le ih esar 2 0 di andingkan status lainnya. Hal ini menun ukkan termasuk nak Perusahaan telah memperhatikan pelaksanaan T HP PK. Selain itu masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan PK Tahun 200 s.d. Tahun 200 pada yang elum sesuai dan dalam proses tindak lan ut se anyak 0 rekomendasi senilai p2 triliun serta elum ditindaklan uti se anyak 1 rekomendasi senilai p111 1 miliar. ekomendasi ini meliputi 18 1 dari seluruh rekomendasi PK pada tahun 200 s.d. 200 .

H a s il P e m a n t a u a n TLRH P p a d a BH M N , KKKS, Ba d a n U s a h a La in n y a , d a n Sa h a m P e m e r in t a h 5 0 % Hasil pemantauan T HP atas H KKKS adan usaha lainnya dan Saham Pemerintah 0 mengungkapkan ah a dari Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 terdapat 0 rekomendasi senilai p1 2 triliun. Status pemantauan pelaksanaan T HP Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 disa ikan dalam Ta el . . in ian hasil pemantauan pelaksanaan T HP menurut entitas H KKKS dan adan usaha lainnya dan saham pemerintah 0 disa ikan pada ampiran .

1 2

Buku V IHPS


IHPS I Tahun 2012

Ta b e l 3 . 6 . Da t a P e m a n t a u a n TLRH P p a d a BH M N , KKKS, d a n Ba d a n U s a h a La in n y a Ta h u n 2 0 0 8 s . d . Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2



Te m u a n

Entitas

Jm l H


N il a i

Jm l

N il a i

Jm l

20 .112 8 S 1

KKKS

20

1

adan saha ainnya em aga

.

TO TAL

1.

2

. S 1

. 0

1

102

1. S

. 0

2 6 1 .3 9 0 ,5 8

2. 1

3 3 0

1 8 .7 2 4 .9 1 3 ,1 7

8

0

N il a i

S

82

102

2 2 . 2

Jm l

N il a i

288 1 S 8

.

. 0

8

2. 1

1 3 7

1 .7 3 9 ,6 8

5 2

U SD 9 1 9 , 8 3 2 . 9 9

SGD 5 . 3 0

2 .7 4 8 ,2 3

1 3 7

8 .7 2 1 .7 9 5 ,7 3

1 4 1

U SD 5 0 3 , 5 7 7 . 5 4

SGD 5 . 3 0

1 4 .2 9 3 .3 8 7 ,4 0


2.

1 8 2. S

U SD 1 , 5 0 6 , 9 6 8 . 0 9

3 3 0

Jm l

1

7 .2 9 0 ,6 1

SGD 5 . 3 0 2 6 7

N il a i


S 11 2 0.02

18.0 S

U SD 1 , 9 4 7 , 6 2 4 . 8 2

To t a l ( Rp )

10

Be l u m Ditindaklanjuti

1

2

2. 1

2 6 7

Jm l

S 11 2 0.02

1

Saham Pemerintah 0

N il a i 8

S 1 810 81.08 S



Re k o m e n d a s i y a n g Te l a h Ditindaklanjuti d e n g a n p e n y e to ra n / p e n y e ra h a n a se t k e n e g a ra / d a e ra h a ta u p e ru sa h a a n n e g a ra / d a e ra h

1

2 .8 0 2 ,7 0

4 .7 7 6 .6 6 3 ,3 1

-

U SD 8 3 , 5 5 7 . 5 6 -

5 2

-

1 4 1

-

7 9 4 .9 2 8 ,3 7

-

-

-

-

uni 2012.

alam entuk le ih ringkas status pemantauan T HP Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 disa ikan dalam rafik . . adalah se agai erikut. Grafik . . Status Pemantauan T RHP pada BH KKKS dan Badan saha ainnya dan Saham P e m e r in t a h 5 0 % Ta h u n 2 0 0 8 s . d . Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 ( d a l a m % J u m l a h Re k o m e n d a s i)

41, 51% Sesuai dengan Rekomendasi

42, 73%

Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut Belum Ditindaklanjuti

15, 76%

Buku V IHPS

1 3

IHPS I Tahun 2012


ari Ta el . . dan rafik . . terlihat ah a umlah rekomendasi yang telah ditindaklan uti sesuai dengan rekomendasi se anyak 1 rekomendasi atau 1 1 sedangkan se anyak 2 rekomendasi atau 1 elum sesuai rekomendasi dan atau dalam proses tindak lan ut dan se anyak 1 1 rekomendasi atau 2 elum ditindaklan uti. Selain itu masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan PK Tahun 200 s.d. Tahun 200 pada H KKKS adan usaha lainnya dan Saham Pemerintah 0 yang elum sesuai dan dalam proses tindak lan ut se anyak rekomendasi senilai p100 2 miliar serta elum ditindaklan uti se anyak rekomendasi. ekomendasi ini meliputi 2 dari seluruh rekomendasi PK pada H KKKS adan lainnya dan saham pemerintah 0 Tahun 200 s.d. 200 .

1 4

Buku V IHPS


IHPS I Tahun 2012

BAB 4 H a s il P e m a n t a u a n P e n y e l e s a ia n Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h P e n d a h u lu a n ntuk men amin pem ayaran kerugian negara daerah PK er enang memantau penyelesaian kerugian negara daerah oleh pemerintah pelaksanaan pengenaan kerugian negara daerah yang telah ditetapkan oleh PK dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara daerah yang ditetapkan erdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap se agaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat ndang ndang omor 1 Tahun 200 tentang adan Pemeriksa Keuangan. Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara daerah disampaikan kepada P P dan P sesuai ke enangannya erdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat ndang ndang omor 1 Tahun 200 tentang adan Pemeriksa Keuangan melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester IHPS .

Ga m b a r a n U m u m Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara daerah Semester I Tahun 2012 memuat data kerugian negara daerah periode akhir Tahun 200 s.d. Semester I Tahun 2012 dengan status penyelesaian kerugian negara daerah telah ditetapkan dan dalam proses penetapan . ata kerugian negara daerah periode akhir Tahun 200 s.d. Semester I Tahun 2012 merupakan data kerugian yang dimuat dalam IHPS Semester I Tahun 2012. Pada Semester I Tahun 2012 PK telah melakukan pemantauan atas penyelesaian kerugian negara daerah pada instansi pusat pemerintah daerah dan dengan akupan se esar 28 atau se umlah entitas dari 2.01 total entitas yang seharusnya dipantau. ata kerugian negara daerah mulai akhir Tahun 200 s.d. Semester I Tahun 2012 se anyak 1 .88 kasus senilai p . 0 8 miliar dengan penyelesaian erupa angsuran se anyak . 1 kasus senilai p 80 miliar pelunasan se anyak .812 kasus senilai p 0 miliar serta penghapusan se anyak 12 kasus senilai p12 miliar. Sisa kasus kerugian negara daerah pada akhir Semester I Tahun 2012 se anyak . kasus senilai p . 2 8 miliar.

Buku V IHPS

1 5

IHPS I Tahun 2012


in ian data kerugian negara daerah periode akhir Tahun 200 s.d. Semester I Tahun 2012 disa ikan pada Ta el .1. Ta b e l 4 . 1 . Da t a La p o r a n Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h P e r io d e Ak h ir Ta h u n 2 0 0 3 s . d . Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 nilai dalam miliar I Su b y e k P e n a n g g u n g J a w a b Ke r u g ia n N e g a ra

M a ta U a n g

1

TGR Benda ha ra

2

Ke r u g ia n Jm l Ka s u s 3

3.128

441, 19

-

60, 00

9.788

USD

-

942

2.111, 93

GBP

-

CAD -

-

DEM

-

IDR

3.909

USD 58 1 6 .8 8 3

7

8

21, 75

1.178

36, 30

-

-

-

2.550

177, 67

3.673

100, 02

-

-

-

-

6, 97 -

39, 60

-

523.747, 20

-

-

78

33

-

1.872

380, 16

-

-

-

-

6.082

541, 69

1, 52

-

-

-

-

3.016, 77

-

-

-

1 2 1 2 = 4 -(6 + 8 + 1 0 )

2, 98

-

-

-

1 1

60, 00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

227, 14

1.949

98, 34

14.319, 83

2 .7 9 3 ,5 4

39 4 .4 1 9

52.835, 80

4 2 8 ,9 9

73.899, 13

1 1 ,6 6

9 .9 4 6

2 .1 1 8 ,1 2

-

7 6 .9 1 5 ,9 0

6 0 ,0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

GBP

-

1 9 9 ,1 5

-

-

-

-

-

-

JP Y

-

EU R DEM KSH S To t a l V a l a s Ek u iva l e n

IDR


IDR

-

5 2 3 .7 4 7 ,2 0

-

3 3 .2 3 1 ,1 7

-

3 7 3 ,8 7 -

2 .0 0 0 ,0 0

-

4 .6 4 0 ,6 8

-

-

5 6 4 ,8 0

-

-

-

-

7 3 5 ,6 0

-

5 2 3 .7 4 7 ,2 0 -

-

5 0 0 ,8 3 6 .8 1 2

3 9 ,6 0

-

-

1 9 9 ,1 5

-

-

-

2 .1 1 1 ,9 3 -

-

-

1 3 5 ,8 1 4 .4 1 9

-

-

-

-

1 .8 4 7 ,1 4 1 6 .8 8 3

-

-

35, 69

1 2 5

2 .1 1 1 ,9 3

-

373, 87 1.160, 58

36

1 4 4 .1 3 8 ,5 0

-

33.231, 17

-

-

-

5 2 .8 3 5 ,8 0

5, 91

523.747, 20

1.956

-

3 9 ,6 0

-

2 3 4 ,7 7

10

-

0, 11

6 .8 1 2

1, 25

AU D

-

1 4 .3 2 6 ,8 0

12

4

U SD

C AD

-

-

2, 43

199, 15

-

-

44, 14

2.111, 93 -

39, 60

-

373, 87

888

-

-

33.231, 17

1.487, 31

N il a i

1 1 = 3 -(7 + 9 )

2.000, 00

-

-

-

J m l Ka s u s

1 0

-

-

-

N il a i

9

-

141.054, 76

IDR

Jm l Ka s u s

N il a i

dan ri u alas Sis a

P e n g h a p u s a n

-

199, 15

-

Jm l Ka s u s

N il a i

-

3.023, 74 -

EUR

To t a l

820, 90

Lu n a s

6

2.000, 00

IDR

IDR

Jm l Ka s u s 5

IDR

J PY

Pengel ol a Keua nga n

N il a i

USD

AUD

Pi ha k Keti ga

An g s u r a n

4

KSHS

TGR Non Benda ha ra

P e m b a y a ra n

2 .0 0 0 ,0 0

3 7 3 ,8 7 -

0 ,7 8 1 2 5

1 2 ,4 4

3 3 .2 3 1 ,1 7

-

1 .2 0 9 ,7 2

9 .9 4 6

3 .3 2 7 ,8 4

Total alas ekui alen yaitu total nilai kerugian negara daerah dalam aluta asing yang telah dikon ersi ke dalam nilai mata uang rupiah erdasarkan nilai kurs tengah ank Indonesia per 2 uni 2012.

H a s il P e m a n t a u a n P e n y e l e s a ia n Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h P e r io d e Ta h u n 2 0 0 3 s . d . Se m e s t e r II Ta h u n 2 0 1 1 Da t a Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h P e r io d e Ta h u n 2 0 0 3 ata kerugian negara daerah periode Tahun 200 yaitu se anyak 2.102 kasus senilai p1 00 miliar dengan penyelesaian erupa angsuran se anyak kasus senilai p11 8 miliar pelunasan se anyak 22 kasus senilai p8 80 miliar dan penghapusan se anyak 2 kasus senilai p 12 miliar. Sisa kerugian negara daerah akhir Tahun 200 yaitu se anyak 1.8 0 kasus senilai p1 0 28 miliar. in ian data kerugian negara daerah periode Tahun 200 disa ikan dalam Ta el .2.

1 6

Buku V IHPS


IHPS I Tahun 2012

Ta b e l 4 . 2 . Da t a La p o r a n Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h P e r io d e Ta h u n 2 0 0 3 nilai dalam miliar I Su b y e k P e n a n g g u n g J a w a b Ke r u g ia n N e g a ra 1 TGR Benda ha ra

TGR Non Benda ha ra

Pi ha k Keti ga Pengel ol a Keua nga n

M a ta U a n g 2

Ke r u g ia n

An g s u r a n

Lu n a s

dan ri u alas Sis a

P e n g h a p u s a n

J m l Ka s u s

N il a i

Jm l Ka s u s

N il a i

Jm l Ka s u s

N il a i

Jm l Ka s u s

N il a i

3

4

5

6

7

8

9

1 0

J m l Ka s u s

N il a i

1 1

1 2

1 1 = 3 -(7 + 9 )

1 2 = 4 -(6 + 8 + 1 0 )

IDR

151

18, 19

68

1, 62

31

0, 56

1

0, 71

119

15, 29

IDR

1.470

63, 79

353

2, 51

170

3, 20

22

1, 03

1.278

57, 03

USD

-

DEM

524, 53

-

-

373, 87

-

-

GBP

-

59, 77

-

442

55, 89

126

IDR

39 2 .1 0 2

U SD

-

DEM

-

GBP

-

To t a l V a l a s Ek u iva l e n

IDR

-


IDR

2 .1 0 2

8, 03 1 4 5 ,9 2

26

5 2 4 ,5 3

-

8 ,0 8 1 5 4 ,0 0

-

-

5 9 ,7 7

5 7 3

1 1 ,7 8

-

2 2 6

8 ,8 0

-

59, 77 42, 92

28 1 .8 5 0

-

-

-

-

-

-

-

2 6

373, 87

425

0, 18 3 ,1 2

-

-

-

1 2 6

1, 18

524, 53

-

2

0, 11

-

-

-

8 ,8 0

-

-

4, 92

-

-

-

10 2 2 6

-

-

15

0, 79

-

-

-

6, 84 1 1 ,7 8

-

-

-

5 7 3

3 7 3 ,8 7

-

-

IDR IDR To t a l

P e m b a y a ra n

6, 94 1 2 2 ,2 0 5 2 4 ,5 3 3 7 3 ,8 7

-

5 9 ,7 7

-

-

3 ,1 2

1 .8 5 0

1 3 0 ,2 8

8 ,0 8


Da t a Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h P e r io d e Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 0 4 s . d . Se m e s t e r I Ta h u n

2 0 0 9

ata kerugian negara daerah periode Semester I Tahun 200 s.d. Semester I Tahun 200 yaitu se anyak 11.8 2 kasus senilai p2. 2 miliar dengan penyelesaian erupa angsuran se anyak .2 kasus senilai p 02 1 miliar pelunasan se anyak .08 kasus senilai p 2 miliar dan penghapusan se anyak 8 kasus senilai p 1 miliar. Sisa kerugian negara daerah pada akhir Semester I Tahun 200 yaitu se anyak . kasus senilai p1. 8 miliar. in ian data kerugian negara daerah periode Semester I Tahun 200 s.d. Semester I Tahun 200 disa ikan dalam Ta el . .

Buku V IHPS

1 7

IHPS I Tahun 2012

Badan Pemeriksa Keuangan Ta b e l 4 . 3 . Da t a Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h P e r io d e Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 0 4 s . d . Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 0 9 nilai dalam miliar I

Su b y e k P e n a n g g u n g Ja w a b Ke r u g ia n N e g a r a

Ke r u g ia n

1

TGR Bendahara

2

4 2.465

363, 72

USD

-

60, 00 -

6.465

USD

-

523.747, 20

2.910

32.592, 55 647, 34

USD

3

IDR

19

U SD Ks H S To t a l Ke r u g ia n

AU D GBP C AD JP Y EU R

To t a l V a l a s Ek u iva l e n

IDR


IDR

1 1 .8 5 9 3 -

1 1 .8 6 2

-

-

-

-

1.842

161, 80

2.647

75, 01

-

-

-

6, 97 -

-

-

-

-

86, 35

60.040, 42

1

2.479, 03

36, 10

13

1, 64

1 .6 7 2 ,3 9

3 .2 9 5

6 2 .5 9 9 ,6 3 2 .0 0 0 ,0 0 -

3 7 8 ,7 4 1

-

-

-

-

1

3 .2 9 6

-

9

5, 72

-

-

3 7 8 ,8 3

4 0 2 ,3 1

5 .0 8 5

5 6 5 ,6 2

-

523.747, 20

1.356

32.592, 55 364, 86

3

17.621, 34

9 8

-

8 ,3 7 6 0 ,0 0 2 .0 0 0 ,0 0

-

-

9 8

3

2 0 .1 1 3 ,5 8 -

-

2 .1 1 1 ,9 3 1 3 9 ,3 8 3 9 ,6 0 -

-

28, 73 1 .0 9 8 ,4 7

-

-

6 .6 7 6

-

-

8

-

-

2 3 ,5 7

139, 38 39, 60 -

2

-

2.111, 93 -

0, 67

-

2.492, 23 -

-

-

388, 09

-

-

1 8 6 ,7 9

-

-

3.808

-

0, 00 3 9 .9 4 0 ,0 4 -

-

-

-

-

1 .0 6 0 ,3 8 2 .7 3 2 ,7 7

2 .4 8 6 ,0 1 -

0, 30

-

-

39.940, 04

5 .0 8 5

-

-

2

316, 78

-

-

-

1.504

-

-

-

2, 27

-

-

1 2 12= 4- ( 6+ 8+ 10)

-

-

-

1 1 11= 3- ( 7+ 9)

2.000, 00 10

N il a i

60, 00

-

-

-

77

-

-

J m l Ka s u s

1 0

25, 42

-

1.552

3 2 .5 9 2 ,5 5 3

884

N il a i

9

-

5 2 3 .7 4 7 ,2 0 -

8

196, 05

3 9 ,6 0 -

19, 24

J m l Ka s u s

-

1 3 9 ,3 8 -

N il a i

7

Sis a


707

2 .1 1 1 ,9 3 -

J m l Ka s u s

-

139, 38 39, 60 -

N il a i

-

2.111, 93

GBP CAD

IDR

733

2.499, 20 -

J PY

Pengelola Keuangan

625, 22

Lu n a s

6

2.000, 00

IDR

EUR IDR

J m l Ka s u s 5

IDR

AUD

Pihak Ketiga

N il a i

3

KsHS

TGR Non Bendahara

An g s u r a n

M a ta U a n g J m l Ka s u s

dan ri u alas

P e m b a y a ra n

5 2 3 .7 4 7 ,2 0 -

3 2 .5 9 2 ,5 5

0 ,7 8

3

6 6 0 ,4 8

9 ,1 5

6 .6 7 9

1 .7 5 8 ,9 5


Da t a Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h P e r io d e Se m e s t e r II Ta h u n 2 0 0 9 s . d . Se m e s t e r II Ta h u n 2 0 1 1 ata kerugian negara daerah periode Semester II Tahun 200 s.d. Semester II Tahun 2011 yaitu se anyak 2.81 kasus senilai p1. miliar dengan penyelesaian erupa angsuran se anyak 2 kasus senilai p1 1 81 miliar pelunasan se anyak 1. 8 kasus senilai p1 0 miliar dan penghapusan se anyak 1 kasus senilai p0 18 miliar. Sisa kerugian negara daerah pada akhir Semester II Tahun 2011 yaitu se anyak 1. kasus senilai p1.1 1 miliar.

0

in ian data kerugian negara daerah periode Semester II Tahun 200 s.d. Semester II Tahun 2011 disa ikan dalam Ta el . .

1 8

Buku V IHPS


IHPS I Tahun 2012

Ta b e l 4 . 4 . Da t a Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h P e r io d e Se m e s t e r II Ta h u n 2 0 0 9 s . d . Se m e s t e r II Ta h u n 2 0 1 1 nilai dalam miliar I Su b y e k

Ke r u g ia n M a ta U a n g

P e n a n g g u n g Ja w a b Ke r u g ia n N e g a r a 1

Jm l Ka s u s

2

TGR Bendahara TGR Non Bendahara

Pihak Ketiga Pengelola Keuangan

To t a l Ke r u g ia n

An g s u r a n Jm l Ka s u s

N il a i

3

4

Lu n a s

N il a i

5

J m l Ka s u s

6

Jm l Ka s u s

N il a i

7

8

509

58, 96

141

0, 88

261

10, 31

1.772

125, 38

341

11, 57

851

21, 14

EUR

-

638, 61

-

IDR

533

USD

-

IDR

2 .8 1 4

IDR


IDR

50 -

-

U SD

7 2 1 ,9 4

-

EU R To t a l V a l a s Ek u iva l e n

537, 60 81.014, 33

8 1 .0 1 4 ,3 3

-

-

-

1 .4 8 3

3 8 ,1 2

-

-

5 3 2

1 1 2 ,2 5

0

1 2 2 ,2 5

1 4 1 ,8 1

1 .4 8 3

1 6 0 ,3 7

0 1

638, 61

162

513, 84

-

56.277, 79

-

-

0 ,1 8

1 .3 3 0

-

-

-

-

92, 49

-

-

1

47, 77

920

-

-

1 2 1 2 = 4 -(6 + 8 + 1 0 )

248

-

1 2 .8 9 5 ,7 5 -

1 1

0, 18

-

N il a i

1 1 = 3 -(7 + 9 )

-

6, 66

-

J m l Ka s u s

1

12.895, 75

2 9 ,5 6

0

1 .4 9 7 ,4 9

371

1 1 .8 4 0 ,7 9

-

-

-

-

7 7 5 ,5 5 2 .8 1 4

17, 10

1 0

-

5 3 2 -

6 3 8 ,6 1

-

11.840, 79

N il a i

9

IDR

-

Sis a


IDR

IDR

dan ri u alas

P e m b a y a ra n

6 5 4 ,0 8 5 6 .2 7 7 ,7 9 6 3 8 ,6 1

-

-

0 ,1 8

1 .3 3 0

5 4 1 ,0 5 1 .1 9 5 ,1 3


H a s il P e m a n t a u a n P e n y e l e s a ia n Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 Pemantauan penyelesaian kerugian negara daerah pada Semester I Tahun 2012 menun ukkan ah a pada periode Semester I Tahun 2012 terdapat 10 kasus kerugian negara daerah senilai p2 28 miliar dengan penyelesaian erupa angsuran se anyak 18 kasus senilai p8 0 miliar dan pelunasan se anyak 18 kasus senilai p1 0 miliar. Sisa kasus kerugian negara daerah akhir Semester I Tahun 2012 yaitu se anyak 8 kasus senilai p2 miliar. in ian data kerugian negara daerah periode Semester I Tahun 2012 disa ikan dalam Ta el . . Ta b e l 4 . 5 . H a s il P e m a n t a u a n P e n y e l e s a ia n Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h P e r io d e Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 nilai dalam miliar I Su b y e k P e n a n g g u n g Ja w a b Ke r u g ia n N e g a r a 1

M a ta U a n g

2

P e m b a y a ra n


An g s u r a n

N il a i

3

4

Jm l Ka s u s

Lu n a s

N il a i

5

6

N il a i

7

8

Jm l Ka s u s 9

N il a i 1 0

N il a i

1 1

1 2

1 1 = 3 -(7 + 9 )

1 2 = 4 -(6 + 8 + 1 0 )

IDR

3

0, 31

2

0, 00

IDR

81

6, 50

14

1, 77

5

0, 65

-

-

76

4, 08

Pihak III

IDR

21

246, 47

4

7, 13

11

0, 40

-

-

10

238, 94

Pengelola Keuangan

IDR

-

-

-

TO TAL

IDR

1 0 5

1 8

1 ,0 5

-

8 7

2 4 3 ,3 3

-

1 8

8 ,9 0

-

-

J m l Ka s u s

TGR Bendahara

-

-

Sis a


TGR Non Bendahara

2 5 3 ,2 8

-

Jm l Ka s u s

dan ri u alas

-

1

-

-

0, 31

-


Buku V IHPS

1 9

IHPS I Tahun 2012


Selan utnya hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara daerah periode Semester I Tahun 2012 dirin i le ih lan ut dalam pemantauan pada instansi pusat pemerintah daerah dan se agai erikut. P e m a n t a u a n P e n y e l e s a ia n Ke r u g ia n N e g a r a p a d a In s t a n s i P u s a t umlah kasus kerugian negara pada instansi pusat periode Semester I Tahun 2012 yaitu se anyak 0 kasus senilai p2 0 1 miliar dengan penyelesaian erupa angsuran yang telah dilakukan se anyak 10 kasus senilai p8 8 miliar dan pelunasan se anyak 1 kasus senilai p0 88 miliar dengan sisa kerugian negara yaitu se anyak kasus senilai p2 0 8 miliar. in ian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara di instansi pusat periode Semester I Tahun 2012 disa ikan dalam Ta el . . Ta b e l 4 . 6 . H a s il P e m a n t a u a n P e n y e l e s a ia n Ke r u g ia n N e g a r a p a d a In s t a n s i P u s a t P e r io d e Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 nilai dalam miliar I Su b y e k P e n a n g g u n g Ja w a b Ke r u g ia n N e g a r a 1 TGR Bendahara

M a ta U a n g 2


N il a i 4

An g s u r a n Jm l N il a i Ka s u s 5 6

P e m b a y a ra n Lu n a s J m l Ka s u s

N il a i

7

8

P e n g h a p u sa n Jm l N il a i Ka s u s 9 1 0

dan ri u alas

Sis a J m l Ka s u s

N il a i

1 1 1 1 = 3 -(7 + 9 )

1 2 1 2 = 4 -(6 + 8 + 1 0 )

IDR

TGR Non Bendahara

IDR

31

4, 19

6

1, 74

2

0, 48

29

1, 97

Pihak Ketiga

IDR

19

246, 42

4

7, 13

11

0, 40

8

238, 89

To t a l

IDR

5 0

2 5 0 ,6 1

8 ,8 7

1 3

0 ,8 8

1 0

-

-

3 7

2 4 0 ,8 6

ata kerugian negara pada instansi pusat selan utnya dirin i erdasarkan proses penyelesaian kerugian negara pada status telah ditetapkan dan dalam proses penetapan se agai erikut. 1 . Da t a k e r u g ia n n e g a r a d e n g a n s t a t u s t e l a h d it e t a p k a n Ta b e l 4 . 7 . Da t a Ke r u g ia n N e g a r a P e r io d e Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 p a d a In s t a n s i P u s a t d e n g a n St a t u s Te l a h Dit e t a p k a n nilai dalam miliar I Su b y e k P e n a n g g u n g Ja w a b Ke r u g ia n N e g a r a 1

TGR Bendahara

2 0

M a t a U a n g 2

P e m b a y a r a n


An g s u r a n

N il a i

3

4

N il a i

5

6

J m l Ka s u s 7

Sis a

P e n g h a p u s a n N il a i 8

Jm l Ka s u s

N il a i

9

1 0

J m l Ka s u s

N il a i

1 1

1 2

1 1 = 3 -(7 + 9 )

1 2 = 4 -(6 + 8 + 1 0 )

IDR

TGR Non Bendahara

IDR

2

0, 01

Pihak Ketiga To t a l

IDR IDR

18 2 0

0, 64 0 ,6 5

Buku V IHPS

Jm l Ka s u s

Lu n a s

dan ri u alas

3

3

0, 02 0 ,0 2

11 1 1

0, 40 0 ,4 0 -

-

9

2

0, 01

7

0, 22 0 ,2 3


IHPS I Tahun 2012

2 . Da t a k e r u g ia n n e g a r a d e n g a n s t a t u s d a l a m

p ro se s p e n e ta p a n

Ta b e l 4 . 8 . Da t a Ke r u g ia n N e g a r a P e r io d e Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 p a d a In s t a n s i P u s a t d e n g a n St a t u s Da l a m P r o s e s P e n e t a p a n nilai dalam miliar I Su b y e k

M a ta U a n g

P e n a n g g u n g Ja w a b Ke r u g ia n N e g a r a 1


2

TGR Bendahara

P e m b a y a ra n An g s u r a n Jm l Ka s u s

N il a i

3

4

Lu n a s

N il a i

5

J m l Ka s u s

6

Sis a

P e n g h a p u sa n N il a i

7

8

dan ri u alas

Jm l Ka s u s

N il a i

9

1 0

J m l Ka s u s

N il a i

1 1

1 2

1 1 = 3 -(7 + 9 )

1 2 = 4 -(6 + 8 + 1 0 )

IDR

TGR Non Bendahara

IDR

29

4, 18

6

1, 75

Pihak Ketiga

IDR

1

245, 78

1

7, 11

To t a l

IDR

2 4 9 ,9 6

7

8 ,8 6

3 0

2

0, 48

2

0 ,4 8

-

-

27

1, 95

1

238, 67

2 8

2 4 0 ,6 2

P e m a n t a u a n P e n y e l e s a ia n Ke r u g ia n N e g a r a p a d a BU M N Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara menun ukkan ah a pada periode Semester I Tahun 2012 tidak terdapat penam ahan data kasus kerugian negara maupun penyelesaiannya pada . P e m a n t a u a n P e n y e l e s a ia n Ke r u g ia n Da e r a h p a d a P e m e r in t a h Da e r a h Kasus p2 miliar yang

kerugian daerah periode Semester I Tahun 2012 se anyak kasus senilai miliar dengan penyelesaian erupa angsuran se anyak 8 kasus senilai p0 02 dan pelunasan se anyak kasus senilai p0 1 miliar. Sisa kerugian daerah elum diselesaikan se anyak 0 kasus senilai p2 8 miliar.

ata hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah periode Semester I Tahun 2012 disa ikan dalam Ta el . . Ta b e l 4 . 9 . H a s il P e m a n t a u a n P e n y e l e s a ia n Ke r u g ia n Da e r a h p a d a P e m e r in t a h Da e r a h P e r io d e Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 nilai dalam miliar I Su b y e k P e n a n g g u n g Ja w a b Ke r u g ia n N e g a r a 1

M a t a U a n g 2

P e m b a y a r a n


An g s u r a n

N il a i

3

4

TGR Bendahara

IDR

3

0, 31

TGR Non Bendahara

IDR

50

2, 30

Pihak Ketiga

IDR

2

0, 05

To t a l

IDR

5 5

2 ,6 6

Jm l Ka s u s

Lu n a s

N il a i

5

6

J m l Ka s u s 7

8

2 8

0, 02

3

J m l Ka s u s

N il a i

9

1 0

-

0 ,0 2

J m l Ka s u s 1 1

1 2 1 2 = 4 -(6 + 8 + 1 0 )

1

-

0 ,1 6

-

-

0, 31

47

2, 12

2

0, 05

5

N il a i

1 1 = 3 -(7 + 9 )

-

0, 16

8

Sis a

P e n g h a p u s a n N il a i

dan ri u alas

5 0

2 ,4 8

Buku V IHPS

2 1

IHPS I Tahun 2012


ata kerugian daerah pada instansi daerah selan utnya dirin i erdasarkan proses penyelesaian kerugian daerah pada tahap telah ditetapkan dan dalam proses penetapan se agai erikut. 1 . Da t a k e r u g ia n d a e r a h d e n g a n s t a t u s t e l a h d it e t a p k a n Ta b e l 4 . 1 0 . Da t a Ke r u g ia n P e r io d e Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 p a d a P e m e r in t a h Da e r a h d e n g a n St a t u s Te l a h Dit e t a p k a n nilai dalam miliar I

Su b y e k P e n a n g g u n g Ja w a b Ke r u g ia n N e g a r a

M a ta U a n g

1


2

An g s u r a n

N il a i

3

IDR

3

0, 31

TGR Non Bendahara

IDR

18

1, 44

Pihak Ketiga

IDR IDR

Jm l Ka s u s

4

TGR Bendahara

To t a l

2

Lu n a s

N il a i

5

J m l Ka s u s

6

6 -

1 ,8 0

N il a i

0 ,0 1

2

0, 00

3

0, 16

J m l Ka s u s

1 0

-

1 1

1 2 1 2 = 4 -(6 + 8 + 1 0 )

-

0 ,1 6

1

0, 31

15

1, 27

-

-

N il a i

1 1 = 3 -(7 + 9 )

-

-

-

5

2 . Da t a k e r u g ia n d a e r a h d e n g a n s t a t u s d a l a m

N il a i

9

6

J m l Ka s u s

8

0, 01

Sis a


7

-

0, 05

2 3

dan ri u alas

P e m b a y a ra n

2

-

0, 05

1 8

1 ,6 3

p ro se s p e n e ta p a n

Ta b e l 4 . 1 1 . Da t a Ke r u g ia n P e r io d e Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 p a d a P e m e r in t a h Da e r a h d e n g a n St a t u s Da l a m P r o s e s P e n e t a p a n nilai dalam miliar I Su b y e k P e n a n g g u n g Ja w a b Ke r u g ia n N e g a r a 1

M a ta U a n g 2

TGR Bendahara

IDR

TGR Non Bendahara

IDR

Pihak Ketiga

IDR

To t a l

IDR

P e m b a y a ra n


An g s u r a n

N il a i 4

Jm l Ka s u s

Lu n a s

N il a i

5

6

J m l Ka s u s 7

Sis a

P e n g h a p u sa n N il a i

J m l Ka s u s

8

9

dan ri u alas

N il a i 1 0

J m l Ka s u s

N il a i

1 1

1 2

1 1 = 3 -(7 + 9 )

1 2 = 4 -(6 + 8 + 1 0 )

32

0, 85

3 2

0 ,8 5

2

0, 01

32

0, 84

3 2

0 ,8 4

2

0 ,0 1

-

-

-

-

-

P e m a n t a u a n P e n y e l e s a ia n Ke r u g ia n Da e r a h p a d a Ba d a n U s a h a M il ik Da e r a h ( BU M D) Pemantauan penyelesaian kerugian negara daerah pada Semester I Tahun 2012 menun ukkan ah a pada periode Semester I Tahun 2012 tidak terdapat penam ahan maupun penyelesaiannya data kasus kerugian daerah pada . P e m a n t a u a n P e n y e l e s a ia n Ke u a n g a n La in n y a

Ke r u g ia n

Pemantauan penyelesaian kerugian menun ukkan ah a pada periode mengenai kerugian negara daerah keuangan lainnya seperti H dan

2 2

Buku V IHPS

N e g a r a / Da e r a h

p a d a

Ba d a n

P e n g e lo la

negara daerah pada Semester I Tahun 2012 Semester I Tahun 2012 tidak terdapat data dan penyelesaiannya pada adan pengelola adan layanan umum .


P e r m a s a la h a n d a la m

IHPS I Tahun 2012

P e n y e l e s a ia n Ke r u g ia n N e g a r a / Da e r a h

Permasalahan permasalahan erkaitan dengan penyelesaian kerugian negara daerah adalah se agai erikut. 1.

Peraturan Pemerintah tentang Tata ara Penyelesaian Kerugian egara aerah yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal ayat 1 ndang ndang omor 1 Tahun 200 tentang Per endaharaan egara elum diter itkan.

2.

Kepatuhan instansi dalam pem entukan penetapan struktur organisasi Tim Penyelesaian Kerugian egara aerah TPK dan pelaksanaan koordinasi dengan inspektorat elum dilaksanakan se ara optimal.

.

Kiner a Tim TPK dalam proses penyelesaian kerugian negara daerah dan penatausahaan data kerugian negara daerah elum terti dan elum di uat data ase atau da ar in entaris kerugian negara daerah pada instansi elum dilaksanakan se ara optimal.

.

Proses penyelesaian kerugian negara daerah elum dilaksanakan sesuai ketentuan yang erlaku antara lain penyelesaian dengan Surat Keterangan Tanggung a a utlak SKT namun tidak disertai aminan.

.

Terdapat kendala kendala dalam penyelesaian kerugian negara daerah terkait penanggung a a meninggal dunia ahli aris tidak diketahui ke eradaannya dan penanggung a a kerugian negara daerah tidak memiliki kemampuan untuk mengganti kerugian negara daerah serta pelaksanaan penagihan pada saat penanggung a a men alani proses hukum.

.

elum optimalnya pelaksanaan sosialisasi mekanisme penyelesaian kerugian negara daerah kepala pelaksana penyelesaian kerugian negara daerah.

Re k o m e n d a s i Terhadap permasalahan permasalahan di atas PK telah merekomendasikan se agai erikut. 1. Pemerintah segera mener itkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Tata ara Penyelesaian anti Kerugian egara terhadap Pega ai egeri ukan endahara dan Pe a at ain se agaimana diamanatkan ketentuan Pasal ayat 2 ndang ndang omor 1 Tahun 200 . 2.

ntuk mengisi kekosongan hukum atas pelaksanaan penyelesaian kerugian negara daerah se elum diter itkannya peraturan pemerintah dimaksud instansi dapat menyusun petun uk teknis atau standard operating procedure S P tentang tata ara penyelesaian kerugian negara daerah di lingkungannya.

.

Pimpinan instansi mem entuk TPK dan atau meningkatkan kiner a TPK yang sudah ter entuk serta meningkatkan koordinasi dengan inspektorat dalam mendorong penyelesaian kerugian negara daerah. Buku V IHPS

2 3

IHPS I Tahun 2012


.

Pimpinan instansi mendorong penyelesaian kerugian negara daerah sesuai tata ara yang termuat dalam peraturan perundangan yaitu ndang ndang omor 1 Tahun 200 tentang Keuangan egara ndang ndang omor 1 Tahun 200 tentang Per endaharaan egara ndang ndang omor 1 Tahun 200 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung a a Keuangan egara Peraturan PK omor Tahun 200 tentang Tata ara Penyelesaian anti Kerugian egara Terhadap endahara dan peraturan lain tentang penyelesaian kerugian negara daerah.

.

Pimpinan instansi meningkatkan koordinasi dalam menangani kendala kendala penyelesaian kerugian negara daerah antara lain dengan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan pelimpahan atau penghapusan piutang negara daerah maupun PK dalam pertim angan penyelesaian kerugian negara daerah sesuai ke enangannya.

H a s il P e m a n t a u a n Tin d a k La n j u t t e r h a d a p La p o r a n H a s il P e m e r ik s a a n BP K M e n g a n d u n g U n s u r P id a n a y a n g Dis a m p a ik a n k e p a d a In s t a n s i y a n g Be r w e n a n g Ketentuan Pasal 1 ayat 1 ndang ndang omor 1 Tahun 200 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung a a Keuangan egara menyatakan apa ila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana PK segera melaporkan hal terse ut kepada instansi yang er enang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. emenuhi amanat undang undang dimaksud se ak Tahun 200 PK telah melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi unsur pidana kepada instansi yang er enang yaitu Kepolisian egara I Ke aksaan I dan Komisi Pem erantasan Korupsi KPK . HP PK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang er enang se ak Tahun 200 s.d. semester I Tahun 2012 se anyak 1 temuan senilai p .0 8 miliar. Hasil pemantauan tindak lan ut terhadap HP PK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang er enang menun ukkan ah a dari 1 temuan dimaksud se anyak 18 temuan atau 8 1 telah ditindaklan uti aik erupa pelimpahan proses penyelidikan proses penyidikan proses penuntutan dan persidangan telah diputus oleh peradilan maupun dihentikan penyidikannya. dapun se anyak 1 temuan atau 1 elum ditindaklan uti atau elum ada in ormasi mengenai tindak lan utnya dari instansi yang er enang.

2 4

Buku V IHPS


IHPS I Tahun 2012

in ian hasil pemantauan tindak lan ut HP PK periode Tahun 200 s.d. Semester 1 Tahun 2012 yang mengandung unsur pidana dan telah dilaporkan kepada instansi yang er enang disa ikan dalam Ta el .12. Ta b e l 4 . 1 2 . P e m a n t a u a n Tin d a k La n j u t LH P BP K y a n g M e n g a n d u n g U n s u r P id a n a y a n g Dis a m p a ik a n Ke p a d a In s t a n s i y a n g Be r w e n a n g nilai dalam miliar I In s t a n s i P e n e g a k H u k u m

N o

Ka s u s Sk e l Ke t u a Su r a t Ke l u a r

Te m u a n

2 0 0 4

1

10

2 0 0 5

1

1

Ta h u n 2 0 0 3

1

2

2 0 1 1 2 0 1 2 SU B TO TAL

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

18. 10

1 1

20

11

3 7

2 0 0 7

120 8 8

1

10

18

1

28

1. 81 8 8

10

1

82 1

2 0 1 1

2

2

12

7 6

1 7 4

0

0

20

0

0

0

1 0

2 0

0

0

2

0

0

0

0 0

3

0

2

0

0

.2 0 00

2

0

0

0

.0

0

0

0

1

8

1

0

1

8.8

8 5 .9 3 6 ,2 7

0 0

0

21

2

0 0

2

2

2 0 1 0

0 0

0

.8 8 0

20

0 0

11

112.0

1

2 1 7 .3 7 1 ,7 4

0

0

0

0

1

11

0

0

0

0

0

2

0

2

0

1

1

2

2

1

1 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

3 6

2 2

2 0 0 3

0

0

0

0

0

0

0

0

2 0 0 4

0

0

0

0

0

0

0

0

2 0 0 5

0

0

0

0

0

0

0

0

2 0 0 6

8

0

0

0

0

120

2 0 0 7 1

2

2 0 0 9

1

22

2 0 1 0

1

TO TAL

2

8

.21 22 2 .

02

1. 8

2 0 1 1

SU B TO TAL

2.

5

0

18

2 0 0 8

2 0 1 2

TO TAL KERU GIAN

12

2 0 0 9

SU B TO TAL

TO TAL V ALAS EKU IV ALEN

2.

2 0 0 8

2 0 1 2

KP K

-

1 9 .7 7 7 ,2 5

1

2 0 0 4

KEJ AKSAAN

1

2

1 4

2 0 0 6

Be l u m Ditindaklanjuti / Tid a k Ad a Ke t

0

0

2 0 0 5

SP 3

0

2

2 0 0 3

V o n is / Ba n d in g / Ka s a s i

0

28 2

Tu n t u t a n / P ro se s P e r a d il a n

0

0

2 0 0 9 2 0 1 0

N ILAI ( U SD)

P e n y e l id ik a n P e n y id ik a n

dan ri u alas

0

2 0 0 7 2 0 0 8

2

N ILAI ( IDR)

Lim p a h

0

2 0 0 6 P O LRI

Sudah Ditindaklanjuti

5 0

0

2

0

0

1

12

0

1

0 00

7

0

0 0

0

1

1

2

5 3

0

0

0

0

2

0

10

0

0

8 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

5 5

1 0 8

3 .7 9 4 ,6 2

1 4 5

3 1 9

2 9 .5 0 8 ,1 4

2 6 3 .5 0 6 ,8 4 4 8 0 .8 7 8 ,5 8

1

2 3

3 7

4 7

0 8

1

6

1 8

0

6 0

1 3

7 0

1 1

1 3 3

4 .5 5 8 ,7 2 ID R

3 1 9

1 8 6

1 3 3

3 4 .0 6 6 ,8 6


Buku V IHPS

2 5

IHPS I Tahun 2012


in ian tindak lan ut HP PK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang er enang adalah se agai erikut.

1 . Da t a Tin d a k La n j u t LH P BP K M e n g a n d u n g U n s u r P id a n a y a n g Dis a m p a ik a n k e p a d a In s t a n s i y a n g Be r w e n a n g P e r io d e Ta h u n 2 0 0 3 HP PK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang er enang periode Tahun 200 yaitu se anyak 1 temuan senilai p120 miliar dengan tindak lan ut erupa pelimpahan se anyak 11 temuan dan telah diputus oleh peradilan se anyak temuan. in ian data tindak lan ut HP PK mengandung unsur pidana yang disampaikan instansi yang er enang periode Tahun 200 disa ikan dalam Ta el .1 . Ta b e l 4 . 1 3 . Da t a Tin d a k La n j u t LH P BP K m e n g a n d u n g U n s u r P id a n a y a n g Dis a m p a ik a n k e p a d a In s t a n s i y a n g Be r w e n a n g P e r io d e Ta h u n 2 0 0 3 nilai dalam miliar I Ka s u s In s t a n s i P e n e g a k H u k u m

Sk e l Ke t u a Te m u a n

N ILAI ( IDR)

P O LRI

0

-

KEJ AKSAAN

17

120, 57

KP K

0

TO TAL

1 7

N ILAI ( U SD)

-

1 2 0 ,5 7

dan ri u alas

Su d a h Dit in d a k l a n j u t i

0

Lim p a h

P e n y e l id ik a n

P e n y id ik a n

Tu n t u t a n / P ro s e s P e r a d il a n


SP 3

Be l u m Dit in d a k l a n j u t i / Tid a k Ad a Ke t

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

6

0

0

0 1 1

0 0

0 0

0 0

0 6

0 0

0 0

2 . Da t a Tin d a k La n j u t LH P BP K M e n g a n d u n g U n s u r P id a n a y a n g Dis a m p a ik a n k e p a d a In s t a n s i y a n g Be r w e n a n g P e r io d e Ta h u n 2 0 0 4 s a m p a i d e n g a n Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 0 9 HP PK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang er enang periode Tahun 200 s.d. Semester I Tahun 200 se anyak 181 temuan senilai p 2. 1 miliar triliun dengan tindak lan ut erupa pelimpahan se anyak 2 temuan proses penyelidikan se anyak temuan proses penyidikan se anyak temuan proses penuntutan dan persidangan se anyak 10 temuan dan telah diputus oleh peradilan se anyak temuan SP se anyak 11 temuan. dapun laporan hasil pemeriksaan yang elum ditindaklan uti atau elum diketahui data tindak lan utnya se anyak 21 temuan. in ian data tindak lan ut HP PK mengandung unsur pidana yang disampaikan instansi yang er enang periode Tahun 200 s.d. Semester I Tahun 200 disa ikan dalam Ta el .1 .

2 6

Buku V IHPS

Ke t e r a n g a n


IHPS I Tahun 2012

Ta b e l 4 . 1 4 . Da t a Tin d a k La n j u t LH P BP K m e n g a n d u n g U n s u r P id a n a y a n g Dis a m p a ik a n k e p a d a In s t a n s i y a n g Be r w e n a n g P e r io d e Ta h u n 2 0 0 4 s . d . Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 0 9 nilai dalam miliar I

In s t a n s i P e n e g a k H u k u m

Ka s u s



N il a i ( IDR)

P O LRI

1

KEJ AKSAAN

12

. 01 2

1 . .111

1 8 1

2 8 .4 6 2 ,6 2

KP K TO TAL V ALAS EKU IV ALEN TO TAL KERU GIAN

Lim p a h

N il a i ( U SD)

P e n y e l id ik a n

P e n y id ik a n


1

0

0

2

2

22

2 1. 8 8

1

20

0

4 6 9 .8 1 1 ,5 6

2 6

4 4

6

208.221 0

1 0

dan ri u alas

Be l u m Ditindaklanjuti / Tid a k Ad a Ke t


SP 3

2

10

0

1

21

1

0

0

6 3

1 1

2 1

4 .4 5 3 ,8 1 1 8 1

1 6 0

2 1

3 2 .9 1 6 ,4 3


3 . Da t a Tin d a k La n j u t LH P BP K M e n g a n d u n g U n s u r P id a n a y a n g Dis a m p a ik a n k e p a d a In s t a n s i y a n g Be r w e n a n g P e r io d e Se m e s t e r II Ta h u n 2 0 0 9 s a m p a i d e n g a n Se m e s t e r II Ta h u n 2 0 1 1 HP PK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang er enang periode Semester II Tahun 200 s.d. Semester II Tahun 2011 yaitu se anyak 118 temuan senilai p miliar dengan tindak lan ut erupa proses penyelidikan se anyak temuan proses penyidikan se anyak 2 temuan proses penuntutan dan persidangan se anyak temuan dan telah diputus oleh pengadilan se anyak 1 temuan. dapun HP yang elum ditindaklan uti yaitu se anyak 10 temuan. in ian data tindak lan ut HP PK mengandung unsur pidana yang disampaikan instansi yang er enang periode Semester II Tahun 200 s.d. Semester II Tahun 2011 disa ikan dalam Ta el .1 . Ta b e l 4 . 1 5 . Da t a Tin d a k La n j u t LH P BP K m e n g a n d u n g U n s u r P id a n a y a n g Dis a m p a ik a n k e p a d a In s t a n s i y a n g Be r w e n a n g P e r io d e Se m e s t e r II Ta h u n 2 0 0 9 s . d Se m e s t e r II Ta h u n 2 0 1 1 nilai dalam miliar I In s t a n s i P e n e g a k H u k u m P O LRI KEJ AKSAAN

Ka s u s Sk e l Ke t u a Te m u a n 22 2

KP K TO TAL V ALAS EKU IV ALEN TO TAL KERU GIAN


118

1 1 8

N il a i ( IDR)

N il a i ( U SD)

2

Lim p a h

P e n y e l id ik a n P e n y id ik a n

dan ri u alas



SP 3

Be l u m Ditindaklanjuti Tid a k Ad a Ke t

0

0

2

0

0

0

20

20 82

.1 0 0

0

0

0

2

0

0

0

22

1. 1 00

0

0

1

1

0

11.0

0

2

1

0

88 8 1 0 4 ,9 1

0

10

9

1 0 9

9 9 4 ,7 6


Buku V IHPS

2 7

IHPS I Tahun 2012


4 . Da t a Tin d a k La n j u t LH P BP K M e n g a n d u n g U n s u r P id a n a y a n g Dis a m p a ik a n k e p a d a In s t a n s i y a n g Be r w e n a n g P e r io d e Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 HP PK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang er enang periode Semester I Tahun 2012 yaitu se anyak temuan senilai 12 miliar elum diperoleh data tentang tindak lan ut oleh instansi yang er enang. in ian data tindak lan ut HP PK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang er enang periode Semester I Tahun 2012 disa ikan dalam Ta el .1 . Ta b e l 4 . 1 6 Da t a Tin d a k La n j u t LH P BP K M e n g a n d u n g U n s u r P id a n a y a n g Dis a m p a ik a n k e p a d a In s t a n s i y a n g Be r w e n a n g P e r io d e Se m e s t e r I Ta h u n 2 0 1 2 I In s t a n s i P e n e g a k H u k u m

2 8

Ka s u s

Su d a h Dit in d a k l a n j u t i


dalam miliar dan alas dalam ri u

N il a i ( IDR)

-


SP 3

Be l u m Dit in d a k l a n j u t i / Tid a k Ad a Ke t

P O LRI

0

0

0

0

0

0

0

0

KEJ AKSAAN

2

4, 38

-

0

0

0

0

0

0

2

KP K

1

30, 74

-

0

0

0

0

0

0

1

TO TAL

3

3 5 ,1 2

-

Buku V IHPS

-

Lim p a h

N il a i ( U SD)

Tu n t u t a n P e n y e l i P e n y id i / P ro s e s d ik a n k a n P e r a d il a n

0

0

0

0

0

0

3

LAM P IRAN

TNI AD

TNI AL

3

4

TNI AU

Mabes TNI

2

5

2


1

1

Entitas

o

Buku V

20

2009

159

J umlah

54

19

2008

57

2012

22

2010

2011

10

267

J umlah

51

30

2012

2009

61

2011

2008

27

107

J umlah

2010

14

2012

95

27

2011

54

10

2010

2008

22

2009

34

19

100

2012

J umlah

2009

5.955, 64

28

2011

2008

22.997, 73

17

2010

34 -

USD 971.83

-

8.285, 34

132

161.377, 79

251

30

71

49

18

83

489

52

84

45

97

211

196

32

52

14

35

63

499

38

59

130

117

155

6

Jml

USD 151.96

73.282, 34

6.226, 51

5.796, 37

18.834, 30

964, 23

41.460, 93

168.165, 62

78.538, 28

8.588, 91

5.643, 49

2.338, 18

73.056, 76

USD 13.42

15.433, 09

USD 13.42

412, 29

878, 32

95, 94

475, 51

13.571, 03

355.975, 01

3.539, 38

17.381, 31

17

2009

306.100, 95

5

ilai

19

4

Jml

2008

3

Periode

Temuan

19.237, 82

8.521, 05

5.643, 49

2.338, 18

73.056, 75

USD 13.42

1.806, 64

USD 13.42

412, 29

828, 48

95, 94

138, 91

331, 02

39.459, 46

5.955, 64

22.263, 72

3.539, 38

4.990, 07

2.710, 65

-

1.515, 66

USD 151.96

132.491, 71

49.441, 65

2.424, 27

2.509, 96

2.351, 12

649, 84

41.506, 46

108.797, 29

7

ilai

Rekomendasi

1

34

27

72

84

34

122

214

14

51

49

17

83

401

12

72

42

96

179

165

12

44

14

35

60

218

8

Jml

59.774, 45

45.852, 79

1.088, 65

820, 47

2.351, 12

86, 09

41.506, 46

14.548, 08

385, 46

2.392, 36

5.643, 49

2.338, 18

3.788, 59

-

1.693, 55

-

412, 29

715, 39

95, 94

138, 91

331, 02

17.284, 04

155, 58

16.749, 55

-

48, 55

330, 36

-

1.515, 66

USD 151.96

9

ilai

Sesuai dengan Rekomendasi

Da ar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak anjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pada Kementerian embaga Tahun 2008 s.d. 2012 Semester I

-

10

19

1

17

-

1

-

30

2

12

3

1

12

17

8

6

-

-

3

104

-

14

38

12

40

10

Jml

-

-

-

113, 09

-

-

113, 09

-

7.894, 46

-

5.514, 17

-

-

2.380, 29

-

72.717, 26

1.136, 51

-

572, 76

-

563, 75

-

62.435, 68

383, 08

6.128, 69

-

-

55.923, 91

11

ilai

Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak anjut

-

-

-

-

-

-

12

11

1

-

58

38

-

-

20

14

12

2

-

174

37

11

65

33

28

12

Jml

-

-

-

-

-

14.280, 96

5.800, 06

-

3.539, 38

4.941, 52

-

-

-

-

2.145, 62

1.335, 62

810, 00

-

-

-

31.813, 53

18.469, 28

-

-

13.344, 25

USD 13, 42

-

USD 13, 42

13

ilai


Status Pemantauan Tindak anjut

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

4

2

-

-

-

-

3

-

-

-

3

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.382, 72

-

18.913, 25

44.467, 27

820, 47

2.054, 25

86, 09

41.506, 46

8.008, 06

46, 15

2.353, 24

2.386, 60

661, 08

2.560, 99

-

1.693, 55

-

412, 29

715, 39

95, 94

138, 91

331, 02

17.284, 04

155, 58

16.749, 55

-

48, 55

330, 36

306, 73

16

Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran penyerahan aset ke negara daerah perusahaan negara daerah

-

306, 73

15

ilai



Halaman 1 ampiran 1


- Lampiran

1

2

Buku V

- Lampiran


Kementerian Komunikasi dan In ormatika

7

2

1

6

Entitas

o

541

-

-

2012

J umlah

-

28

27

37

2009

2010

-

65.425, 66

4.131, 32

5.200, 91

-

-

EUR 11.58

-

-

-

-

89

39

39

-

-

-

-

-

717

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73

USD 86.43 3.477, 31

228

37.747, 43

-

2008

-

47

2011

-

1.188.903, 06

USD 1, 809.11

160

-

-

USD 1, 599.93 EUR 0.40

187

650.000, 84

-

-

EUR 11.18

229

497.677, 48

2010

16

55

56

293

6

Jml

USD 122.75

USD 1, 123.79

203.011, 18

146

167

J umlah

8.205, 51

2009

28

2012

10.040, 18

15.102, 36

188

28

2011

5

ilai

2008

37

4

Jml

2010

3

Periode

Temuan

-

120, 57

2.066, 05

64.987, 88

1.435, 64

3.152, 91

-

-

RON 2.94

EUR 11.58

USD 1, 817.76

1.188.637, 85

-

-

-

-

RON 2.94

-

USD 10.92

3.477, 31

USD 86.43

37.747, 42

EUR 0.40

USD 1, 597.42

649.749, 58

EUR 11.18

USD 122.99

497.663, 54

USD 151.96

136.193, 99

7

ilai

Rekomendasi

-

51

56

-

-

15

12

32

-

-

-

485

-

35

105

156

189

263

8

Jml

63.396, 88

-

40, 72

2.066, 05

-

1.037, 35

1.435, 64

3.152, 61

-

-

-

EUR 11.58

USD 1.740, 84

1.176.022, 88

-

-

-

-

-

USD 7.18

705, 04

USD 13.25

33.726, 30

EUR 0.40

USD 1, 597.42

646.306, 79

EUR 11.18

USD 122.99

495.284, 75

USD 151.96

9

ilai


-

4

-

-

44

4

7

-

-

-

-

103

-

7

39

26

31

14

10

Jml

-

79, 85

-

-

-

-

-

9.472, 46

-

0, 30

-

-

-

USD 3.74

8.205, 25

-

-

-

-

-

USD 3.74

-

2.552, 20

-

3.410, 64

-

-

2.242, 41

-

72.797, 11

11

ilai


-

-

-

-

30

23

-

-

-

-

128

-

31

84

5

8

16

16

12

Jml

-

-

1.468, 92

-

32, 15

-

-

54, 12

-

-

-

-

54.478, 07

-

-

RON 2.94

-

USD 73.18

4.327, 46

-

-

-

-

RON 2.94

-

-

2.772, 27

USD 73.18

13

ilai



14 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82, 26

-

-

82, 26

15

ilai


-

21.800, 39

-

40, 72

1.463, 70

-

-

1.048, 65

1.435, 64

3.152, 61

-

-

EUR 12.18

USD 1, 643.54

1.175.608, 13

-

-

-

-

-

USD 2.94

674, 14

-

33.488, 93

EUR 0.40

USD 1, 549.22

646.225, 09

EUR 11.78

USD 91.38

495.219, 97

16



Halaman 2 ampiran 1


Lemsaneg

10

Lemhannas

BIN

9

11

W antannas

2

1

8

Entitas

o

Buku V

8

5

6

7

39

2010

2011

2012

J umlah

45

J umlah

13

9

2012

2009

8

2011

2008

8

2010

38

J umlah

3

4

2012

17

4

2011

2009

11

2010

2008

5

14

8

35

2012

J umlah

2009

5, 18

5

2011

2008

3, 52

5

2010

512, 23

165, 69

60, 50

24, 12

94, 98

166, 94

46.792, 23

2.673, 16

777, 75

395, 24

42.946, 08

-

50, 46

-

-

-

11, 26

39, 20

25, 50

-

-

16, 80

7

SGD 0.24

3, 075.01

USD 13.72

10

KRW

245.069, 95

2009

157

2008

J umlah

SGD 0.24

3, 075.01

-

-

USD 13.72

-

KRW

123.076, 06

30

47.236, 00

2012

5

ilai

35

4

Jml

2011

3

Periode

Temuan

-

-

-

87

66

56

10

6

11

11

18

92

13

18

13

44

4

55

6

8

15

21

5

69

17

5

10

12

25

320

6

Jml

KRW

KRW

44.858, 55

432, 13

165, 69

60, 50

24, 12

94, 98

86, 84

1.824, 95

-

777, 75

-

1.047, 20

-

50, 46

-

-

-

11, 26

39, 20

8, 70

5, 18

3, 52

-

-

-

SGD 0.24

3, 075.01

USD 13.72

237.511, 03

SGD 0.24

3, 075.01

USD 13.72

123.076, 05

7

ilai

Rekomendasi

8

46

-

6

11

11

18

49

-

11

9

25

4

49

-

8

15

21

5

53

1

5

10

12

25

73

-

-

-

-

14

Jml 9

-

-

-

-

-

266, 44

-

60, 50

24, 12

94, 98

86, 84

870, 44

-

870, 44

-

50, 46

-

-

-

11, 26

39, 20

8, 70

5, 18

3, 52

-

13.454, 52

-

-

-

943, 46

6.885, 46

ilai


-

-

-

-

17

-

2

4

11

-

-

-

-

-

-

-

-

88

-

-

-

5

28

10

Jml

KRW

KRW

-

-

-

-

-

-

-

-

-

176, 76

-

-

176, 76

-

-

-

-

-

-

-

-

SGD 0.24

3, 075.01

USD 13.72

46.370, 35

SGD 0.24

3, 075.01

USD 13.72

8.760, 42

28.137, 17

11

ilai


-

-

10

10

-

-

26

13

5

-

8

-

6

6

-

-

-

-

16

16

-

-

-

-

159

-

-

-

82

24

12

Jml

9.835, 92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

165, 69

165, 69

-

-

777, 75

-

777, 75

-

177.686, 16

-

-

-

113.372, 17

13

ilai



14

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

266, 44

-

60, 50

24, 12

94, 98

86, 84

3.897, 34

2.673, 16

-

331, 74

892, 44

-

50, 46

-

-

-

11, 26

39, 20

8, 70

5, 18

3, 52

-

13.466, 15

-

-

-

943, 79

6.885, 46



Halaman ampiran 1


- Lampiran

3

4

Buku V

- Lampiran


Kementerian PAN dan Ref ormasi Birokrasi

Kementerian Sekretariat Negara

TMII

13

14

15

16

11

45

2012

J umlah

USD 309.79

-

4

12

9

-

-

25

2009

2010

2011

2012

J umlah

1.670, 15

18

280

2012

J umlah

2008

16.993, 44

21

154

2010

10.876, 67

-

-

9.988, 17

138, 60

749, 90

76.433, 33

-

23.283, 05

2011

34.486, 69

2.342, 04

63

30

J umlah

1.036, 03

24

9

2012

399, 50

2009

4

2011

158, 40

699, 84

48, 27

2008

6

7

2009

2010

4

165.664, 26

1.263.042, 79

45

263

2012

J umlah

2008

117.410, 17

65

41

-

-

13

21

7

393

18

219

25

38

93

49

15

5

10

13

6

-

600

122

147

-

2011

192

95

44

78

16

12

7

34

9

684.873, 70

6

Jml

USD 309.79

87

2010

34.710, 53

38

260.384, 13

1.721, 81

94, 65

2009

28

930, 70

6

2008

418, 54

6

2011

243, 71

2010

34, 21

15

5

2009

4

ilai

7

3

Jml

2008

2

Menko Polhukam

Periode

Entitas

12

1

o

Temuan

35.561, 13

-

14.407, 16

10.449, 13

5.130, 18

1.627, 14

930, 69

418, 53

-

243, 71

34, 21

10.876, 65

-

-

9.988, 16

138, 60

749, 89

76.423, 72

1.660, 55

16.993, 44

-

23.283, 05

34.486, 68

1.391, 93

85, 93

399, 50

158, 40

699, 83

48, 27

-

210.069, 04

144.521, 44

7

ilai

Rekomendasi

90

34

69

9

10

7

34

9

23

-

-

1

18

4

126

-

22

17

23

64

29

2

5

9

7

6

-

351

3

75

149

8

Jml

51.023, 90

28.467, 33

-

9.934, 27

9.449, 26

5.130, 18

1.204, 89

894, 75

32, 22

-

243, 71

34, 21

3.949, 22

-

-

3.183, 91

126, 00

639, 31

38.148, 84

-

960, 66

-

4.353, 87

32.834, 31

824, 99

85, 93

399, 50

158, 40

132, 89

48, 27

-

104.004, 94

9

ilai


-

-

-

-

5

9

-

-

-

14

-

-

8

3

3

246

-

194

8

15

29

7

-

-

1

6

-

118

5

58

41

10

Jml

-

1.001, 63

6.568, 02

-

3.783, 55

999, 87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.927, 43

-

-

6.804, 25

12, 60

110, 58

36.577, 58

-

16.032, 78

-

18.892, 43

1.652, 37

566, 94

-

566, 94

-

12.353, 07

11

ilai


1

-

1

9

7

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

4

-

21

18

3

-

13

13

-

-

130

114

14

12

Jml

-

525, 78

-

-

-

422, 25

35, 94

386, 31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.697, 30

1.660, 55

-

36, 75

-

-

93.021, 69

92.495, 91

13

ilai



14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

689, 34

-

689, 34

15

ilai


16

3.949, 22

-

-

3.183, 91

126, 00

639, 31

14.107, 99

-

960, 66

-

4.353, 87

8.793, 46

824, 99

85, 93

399, 50

158, 40

132, 89

48, 27

-

87.420, 40

52.115, 47

8.289, 42

-

12.436, 07

9.449, 26

5.130, 18

1.204, 89

894, 75

32, 22

-

243, 71

34, 21



Halaman ampiran 1


LAN

Arsip Nasional

19

20

KPU

BPN

18

21

BKN

2

1

17

Entitas

o

USD 0.52

-

8

32

2012

J umlah

Buku V

9

13

-

299

2010

2011

2012

J umlah

21

8

2011

256

7

2010

2008

4

2009

5

966.649, 44

-

5.422, 16

24.242, 50

863.608, 81

73.375, 97

11.378, 19

86, 86

4.416, 22

1.005, 47

-

5.869, 64

-

2009

2.492, 33 USD 0.52

34

2008

J umlah

1.817, 54

8

2012

132, 27

315, 75

7

16

226, 77

-

9.766, 47

2.176, 01

816, 39

2.168, 82

1.988, 46

2.616, 79

1.344, 93

479, 67

400, 94

150, 92

313, 40

-

2011

5

ilai

2010

2

168

J umlah

1

13

2012

2009

53

2011

2008

42

38

J umlah

2010

11

2012

38

6

2011

22

12

2010

2009

3

2009

2008

6

4

Jml

2008

3

Periode

Temuan

15

65

62

75

52

70

13

11

36

3

7

623

-

30

22

530

41

44

11

12

9

5

7

-

70

-

20

31

16

2

1

269

6

Jml

-

55.915, 17

1.568, 20

86, 86

475, 87

1.005, 47

-

USD 0.52

2.492, 32

USD 0.52

1.817, 53

132, 27

315, 75

226, 77

-

9.766, 46

2.176, 00

816, 39

2.168, 82

1.988, 46

2.616, 79

1.344, 92

479, 66

400, 94

150, 92

313, 40

-

332.067, 37

-

5.422, 15

4.592, 24

266.137, 81

7

ilai

Rekomendasi

-

24

56

57

46

32

4

7

13

2

6

389

-

10

11

341

27

34

7

9

9

5

4

-

34

-

10

9

13

1

1

183

8

Jml

-

3.036, 35

1.561, 40

80, 06

475, 87

1.005, 47

-

USD 0.52

927, 41

USD 0.52

258, 62

132, 27

315, 75

220, 77

-

7.925, 01

334, 55

816, 39

2.168, 82

1.988, 46

2.616, 79

560, 01

55, 07

346, 57

150, 92

7, 45

-

125.270, 26

-

347, 34

1.325, 39

120.561, 18

9

ilai


1

1

209

-

20

11

169

9

8

2

3

-

-

3

-

33

-

9

20

3

1

-

63

4

39

6

9

5

32

3

4

23

10

Jml

-

-

-

-

-

6, 80

6, 80

-

1.556, 31

-

1.550, 31

-

-

6, 00

-

166, 01

166, 01

-

-

-

707, 87

347, 55

54, 37

-

305, 95

-

205.852, 22

-

5.074, 81

3.266, 85

144.631, 74

52.878, 82

11

ilai


-

-

2

-

9

1

6

6

-

-

-

-

-

-

-

24

-

-

19

5

2

2

-

3

-

1

2

-

23

11

12

Jml 13

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

944, 89

-

-

-

944, 89

-

-

8, 60

-

8, 60

-

1.675, 44

1.675, 44

-

-

-

77, 04

77, 04



14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

Jml

15

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

51.953, 29

-

295, 06

1.325, 39

47.296, 43

3.036, 41

1.303, 80

87, 83

475, 87

740, 10

-

-

USD 0.52

904, 91

USD 0.52

258, 62

132, 27

293, 25

220, 77

-

7.175, 17

334, 55

810, 79

2.169, 13

1.988, 46

1.872, 24

979, 70

545, 33

276, 00

150, 92

7, 45

-



Halaman ampiran 1


- Lampiran

5

6

Buku V

- Lampiran

Kementerian Hukum dan HAM

Kejaksaan RI

POLRI

Komnas HAM

23

24

25

2

Entitas

22

1

o

53

424

-

2012

J umlah

150.892, 61 USD 7.83

87

52

38

328

-

2010

2011

2012

J umlah

73, 52 -

5

6

4

38

2010

2011

2012

J umlah

27, 39

1.223, 62

78, 46

1.044, 25

5

18

2008

2009

-

USD 7.83

67

6

11

11

30

9

-

534

79

111

128

171

45

-

-

959

143

91.005, 91

31.748, 39

17.039, 35

4.686, 75

6.412, 21

33

118

2009

THB 25.00

60.204, 26

-

-

THB 25.00

USD 14.63

150

USD 5.00 39.069, 54

2008

-

6.488.099, 56

USD 293, 656.38

53

2011

158

USD 293, 631.75 47.023, 35

306

-

5.383.958, 82

202

USD 5.00

608

39

83

136

166

184

6

Jml

957.843, 59

411.419, 65

77

288

J umlah

262.551, 98

2010

21

2012

2.320, 96

7.916, 47

144

28

2011

2009

62

2010

4.432, 38

97

77

2009

134.197, 86

5

ilai

2008

100

4

Jml

2008

3

Periode

Temuan

785, 88

-

-

78, 46

680, 03

27, 39

-

70.966, 02

-

14.983, 99

31.269, 43

13.613, 65

4.686, 74

6.412, 21

THB 25.00

USD 293, 656.38

6.466.718, 34

963, 67

THB 25.00

USD 14.63

38.089, 81

USD 5.00

43.450, 38

USD 293, 631.75

5.432.778, 74

USD 5.00

951.435, 74

131.574, 19

3.216, 43

2.320, 95

3.239, 60

4.100, 45

118.696, 76

7

ilai

Rekomendasi

50

-

8

11

22

9

-

342

-

26

111

164

41

-

-

136

3

20

27

54

32

528

-

56

126

166

180

8

Jml 9

-

-

110, 84

-

78, 46

4, 99

27, 39

-

27.471, 87

-

7.672, 61

11.295, 18

3.901, 28

4.602, 80

-

-

32.297, 54

85, 23

-

0, 63

-

836, 93

-

14.830, 77

-

16.543, 98

15.509, 27

-

1.586, 47

2.715, 74

4.100, 45

7.106, 61

ilai


-

3

-

10

-

3

-

7

-

36

-

12

13

7

4

-

-

84

9

9

15

23

28

19

-

6

10

10

Jml

1.445, 85

-

734, 48

523, 86

-

187, 51

-

-

-

648, 20

-

-

648, 20

-

10.536, 67

-

5.623, 33

2.318, 47

785, 46

1.809, 41

-

USD 39, 95

194.910, 25

-

USD 5.00

4.697, 45

USD 34.95

57.758, 43

-

132.454, 37

11

ilai


-

-

-

-

-

7

6

-

-

1

-

156

79

73

4

-

-

739

131

121

116

229

142

60

39

21

12

Jml

3.216, 43

3.216, 43

-

-

-

-

-

26, 84

-

-

-

26, 84

-

32.957, 48

-

14.983, 99

17.973, 49

-

-

THB 25.00

USD 293, 616.43

6.239.510, 55

878, 44

THB 25.00

USD 14.63

38.089, 18

-

37.916, 00

USD 293, 596.80

5.360.189, 54

USD 5.00

802.437, 39

13

ilai



14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

111.402, 64

-

-

-

-

111.402, 64

15

ilai


16

-

108, 64

-

73, 52

2, 74

4, 99

27, 39

USD 7.83

33.930, 19

USD 7.83

10.959, 01

6.738, 70

10.039, 65

3.767, 53

2.425, 30

-

17.293, 37

242, 14

-

-

242, 04

-

836, 93

-

11.994, 21

-

3.978, 05

28.641, 58

12.203, 68

1.586, 47

2.644, 62

3.926, 05

8.280, 76



Halaman ampiran 1


Buku V

Mahkamah Agung

30

Komisi Y udisial

DPD

29

31

DPR

28

ahkamah Konstitusi

26

MPR

2

1

27

Entitas

o

3

8

2010

165

J umlah

2

19

2012

2009

56

2011

2008

44

26

J umlah

2010

5

2012

25

7

2011

21

4

2010

2008

8

2009

2

73

2009

4.273, 28

20

2012

J umlah

2008

28.237, 26

7

21

- Lampiran 1.165, 95

-

3, 47

10.583, 20

1.949, 53

3.691, 17

3.664, 69

98, 73

1.179, 08

2.024, 03

126, 41

1.564, 54

230, 01

33, 19

69, 88

72.842, 17

376, 67

36.912, 30

3.042, 66

867, 88

2011

21

J umlah

29, 02

2010

3

2012

519, 65

8

3

2011

17

5

2010

43, 50 275, 71

2008

6

815, 56

106, 60

2009

4

6

22

2012

J umlah

2008

230, 66

3

2011

2009

196, 79

6

2010

121, 85

5

159, 66

2009

5

ilai

2

4

Jml

2008

3

Periode

Temuan

37

30

13

28

18

27

5

3

5

9

5

43

13

7

13

8

2

10

3

2

301

39

100

79

40

43

35

10

11

4

8

2

126

6

Jml 7

-

59, 07

226, 29

29, 02

-

153, 77

43, 50

654, 25

173, 68

196, 79

86, 98

121, 85

74, 95

26, 81

-

3, 47

5.316, 12

1.232, 10

2.418, 52

795, 86

98, 73

770, 91

1.518, 40

126, 41

1.358, 80

-

33, 19

-

60.762, 77

3.347, 39

24.415, 00

326, 45

32.614, 86

ilai

Rekomendasi

-

35

42

19

32

34

10

10

4

8

2

76

3

17

13

25

18

26

5

3

5

8

5

41

11

7

13

8

2

10

3

2

128

8

Jml 9

-

59, 07

226, 29

29, 02

-

153, 77

43, 50

654, 25

173, 68

196, 79

86, 98

121, 85

74, 95

26, 81

-

3, 47

2.942, 47

65, 35

1.257, 95

751, 51

96, 75

770, 91

162, 62

126, 41

3, 02

-

33, 19

-

37.173, 80

221, 71

4.014, 47

326, 45

32.552, 10

ilai


-

-

3

-

1

-

1

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

171

39

63

37

21

11

1

-

1

-

-

18

2

13

10

Jml

-

-

-

-

-

-

-

62, 76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.373, 65

1.166, 75

1.160, 57

44, 35

1, 98

-

1.355, 78

-

1.355, 78

-

-

-

20.515, 78

52, 49

20.400, 53

11

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

32

32

12

Jml 13

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.073, 19

3.073, 19



14

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

16, 10

-

3, 47

3.258, 57

65, 61

1.316, 91

993, 48

96, 75

785, 82

666, 21

126, 41

206, 72

230, 01

33, 19

69, 88

8.375, 39

221, 71

4.014, 47

326, 45

3.753, 69

59, 07

226, 29

29, 02

-

-

153, 77

43, 50

654, 25

173, 68

196, 79

86, 98

121, 85

74, 95



Halaman ampiran 1


7

8

Buku V

- Lampiran

KPK

PPATK

BNN


Kementerian Kehutanan

33

34

35

36

2

1

32

Entitas

o

118

216

J umlah

2009

54

2012

101

65

2011

2008

55

2010

-

9

63

J umlah

33

13

2012

2009

USD 0.95

14

2008

8.219, 12

14

2011

210 -

577.867, 56

-

USD 12, 850.92

165

270.417, 54

357

97

100

90

54

16

-

USD 25, 906.17

724.011, 06

639.244, 08

19.358, 07

56.371, 86

5.668, 97

3.368, 08

110

19

26

32

17

16

32

-

10

15

3

4

43

1

11

8

10

13

28

8

5

3.514, 79

6

Jml

USD 0.95

1.723, 88

397, 54

1.866, 57

716, 34

8.534, 25

2010

34

J umlah

-

12

4

2012

305, 10

2.032, 96

6.196, 19

-

47, 15

-

-

10

8

2011

47, 15

-

1.243, 98

55, 28

19, 28

2008

15

2010

5

ilai

2009

4

3

2009

27

J umlah

2008

6

1

7

2010

2011

8

2012

5

21

J umlah

2009

4

2012

2008

4

4

Jml

2011

3

Periode

Temuan

-

-

18.098, 21

USD 12, 813.81

491.162, 86

USD 25, 697.74

268.550, 88

675.157, 72

109

63

141

8

59

50

50.180, 89

5

-

58

-

-

26

17

15

28

-

6

15

3

4

35

-

9

5

8

13

25

5

5

19

8

Jml

-

-

2.904, 94

72.318, 74

1.213, 16

16.982, 76

49.746, 80

1.970, 41

2.405, 61

-

3.853, 41

-

1.028, 96

355, 34

1.866, 57

602, 54

8.534, 25

-

305, 10

2.032, 96

6.196, 19

-

47, 15

-

-

47, 15

-

85, 56

55, 28

-

USD 32.85

36.377, 44

USD 31.27

9

ilai


2.064, 47

3.368, 07

-

4.704, 31

-

1.723, 87

397, 54

1.866, 57

716, 33

8.534, 25

-

305, 10

2.032, 96

6.196, 19

-

47, 15

-

-

47, 15

-

85, 56

55, 28

-

601.446, 08

7

ilai

Rekomendasi

2

5

-

1

4

-

4

-

-

-

7

-

2

3

2

-

3

3

-

86

78

125

22

38

20

35

10

-

27

19

10

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.115, 45

434, 09

94, 06

962, 46

-

850, 90

-

694, 91

42, 20

-

113, 79

-

-

-

USD 12, 780.96

446.917, 95

USD 25, 570.05

263.758, 91

579.124, 74

576.518, 68

11

ilai


-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

15

24

90

67

3

20

-

25

-

24

12

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.867, 47

USD 96.42

1.887, 03

23.714, 24

23.714, 24

13

ilai



14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

Jml 15

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3, 65

-

-

2.904, 94

72.318, 74

1.213, 16

16.982, 76

49.746, 80

1.970, 41

2.405, 61

-

7.376, 82

-

3.523, 41

1.028, 96

355, 34

1.866, 57

602, 54

-

-

-

4, 00

-

-

4, 00

-

-

78, 50

55, 28

USD 33.33

36.377, 44

USD 31.27

16



Halaman 8 ampiran 1


Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Pekerjaan Umum

37

38


2

1

39

Entitas

o

7.995.606, 19

USD 40, 370.89

374

-

J umlah

1.225.032, 77 J PY 1, 299.04

36

42

14

164

-

2010

2011

2012

J umlah

33.540, 20

84

16

-

166

2010

2011

2012

J umlah

-

33

398

J umlah

33

46

2012

2009

EUR 35.79

62

2008

1.815.801, 64

102

2010

2011

Buku V 878.589, 48

-

249.627, 87

530.235, 21

84.586, 26

14.140, 14

767.367, 81

762.420, 93

60.362, 53

172.650, 35

156

282

-

27

147

48

60

-

902

96

152

239

362

-

2009

53

53.000, 02

-

261

18

54

55

EUR 35.79

32

2008

441.398, 05

425.917, 49

66

-

32.609, 46

J PY 1, 299.04

35

2009

68

291.567, 57

37

2008

-

610

44

-

30.009, 28

USD 1, 088.02

25

2012

80

7.042.072, 41

52

-

USD 525.78

2011

111

6

Jml

75.239, 40

5

ilai

78

4

Jml

2010

3

Periode

Temuan

74.779, 06

62.624, 80

-

31.129, 24

24.986, 29

658, 98

5.850, 29

-

977.813, 72

764.383, 38

50.427, 83

26.644, 08

83.686, 20

-

52.672, 23

-

63.490, 36

6.619, 95

6.229, 73

3.024, 59

1.990, 34

-

45.625, 75

USD 40, 125.34

7.321.033, 17

2.679, 75

USD 1, 088.01

6.483.860, 62

USD 525.78

7

ilai

Rekomendasi

-

27

42

188

-

13

105

40

30

-

526

6

50

142

282

46

-

108

-

2

29

26

51

-

241

8

Jml

51.735, 70

924, 94

-

8.714, 56

-

2.813, 82

51.405, 67

-

31.129, 24

14.358, 07

658, 98

5.259, 38

-

185.954, 31

1.443, 67

31.470, 32

20.938, 29

79.711, 28

-

52.390, 75

-

51.157, 59

-

3.718, 85

2.400, 27

1.188, 93

-

43.849, 54

USD 64.12

9

ilai


87

-

12

38

8

29

-

171

16

53

55

40

7

-

131

-

49

25

40

17

-

248

1

37

46

10

Jml

11.194, 02

-

10.603, 11

-

590, 91

-

774.540, 07

752.264, 29

15.163, 30

3.408, 47

3.422, 53

-

281, 48

-

5.712, 82

-

2.510, 88

624, 32

801, 41

-

1.776, 21

USD 38, 952.54

1.241.954, 06

1.347, 92

USD 75.75

459.111, 26

USD 525.78

70.818, 02

11

ilai


-

7

-

2

4

-

1

-

204

74

49

41

40

-

22

18

3

1

-

-

-

121

43

16

23

12

Jml

-

1.147, 22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.501, 48

10.675, 42

3.794, 21

479, 46

552, 39

-

-

6.619, 95

6.619, 95

-

-

USD 1, 108.68

6.027.343, 41

406, 89

USD 1, 012.26

6.016.034, 80

13

ilai



14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25, 11

-

-

25, 11

-

1.817, 86

-

-

1.817, 86

15

ilai


51.448, 23

924, 94

-

8.714, 56

-

2.526, 35

10.541, 73

-

4.623, 37

658, 98

5.259, 38

-

187.114, 70

3.657, 86

27.432, 69

21.013, 35

82.620, 05

-

52.390, 75

-

52.193, 05

2.058, 33

2.695, 98

2.400, 27

1.188, 93

-

43.849, 54

USD 64.60

16



Halaman ampiran 1


- Lampiran

9

10

Buku V

- Lampiran

Bapertarum

Kementerian PDT

BMKG

Kementerian Perindustrian

41

42

43

44

62

J umlah

12

13

11

64

2010

2011

2012

J umlah

66

J umlah

12

8

2012

16

9

2011

2008

19

2010

2009

18

12

2009

66

J umlah

2008

16

18

2011

2012

14

2010

J umlah

8

2012

10

7

2011

2009

-

2010

2008

7

-

-

2009

-

13

2012

2008

23

21

2011

3

2009

2010

2

4

Jml

2008

3

2

Kemenpera

1

Periode

Entitas

40

o

Temuan

-

1.336, 99

15, 93

945, 54

41.145, 88

-

-

41.145, 88

-

11.882, 12

10.052, 65

403, 25

1.197, 85

228, 37

-

2.408, 45

63, 64

417, 60

222, 81

1.704, 40

-

12.960, 43

490, 43

8.140, 42

3.143, 81

621, 27

564, 50

116.561, 19

9.791, 94

104.470, 79

5

ilai

-

39

31

22

25

26

7

-

7

-

-

75

17

27

26

3

2

85

15

13

17

20

20

112

12

16

39

21

24

143

6

Jml 7

403, 25

1.197, 85

228, 37

-

-

-

2.403, 22

63, 64

417, 60

222, 81

1.699, 17

-

4.409, 61

490, 43

19, 80

3.143, 81

191, 07

564, 50

5.355, 63

1.973, 69

2.044, 95

1.336, 99

-

41.145, 88

-

41.145, 88

-

-

11.882, 11

10.052, 64

ilai

Rekomendasi

-

-

9

16

37

21

24

95

-

25

21

23

26

2

-

2

-

29

4

6

16

1

2

73

7

10

17

20

19

107

8

Jml 9 139, 27

-

-

-

-

2.350, 58

11, 00

417, 60

222, 81

1.699, 17

-

1.756, 58

190, 43

19, 80

790, 78

191, 07

564, 50

2.597, 96

-

1.260, 97

1.336, 99

-

109, 54

-

109, 54

-

3.918, 64

2.178, 27

403, 25

1.197, 85

ilai


1

3

9

2

-

-

-

8

4

3

-

1

5

3

-

2

-

-

9

-

6

1

2

-

5

-

5

-

-

15

10

Jml

-

-

-

174, 09

84, 99

-

89, 10

-

-

-

-

52, 64

52, 64

-

-

2.653, 03

300, 00

-

2.353, 03

-

-

783, 98

-

783, 98

-

41.036, 34

-

-

41.036, 34

11

ilai


1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

39

39

-

-

-

31

12

18

12

Jml 13

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.973, 69

1.973, 69

-

-

7.789, 38

7.789, 38



14

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

2.207, 16

455, 34

417, 60

222, 81

1.111, 41

-

1.756, 59

190, 43

19, 80

790, 78

191, 07

564, 51

9.934, 36

7.338, 09

1.259, 28

1.336, 99

-

109, 54

-

-

109, 54

-

-

3.918, 64

2.178, 27

403, 25

1.197, 85

139, 27

-





Kementerian Perdagangan

Kementerian Kop. & UKM

BSN

BKPM

45

46

47

48

Kementerian ESDM

2

1

49

Entitas

o

9

77

2012

J umlah

Buku V

57

2010

26

J umlah

34

3

2012

2009

3

2011

45

15

2010

2008

2

J umlah

3

33

2012

2008

5

2011

2009

7

14

2010

4

18

2011

3

16

2010

2008

24

2009

10

2009

118

J umlah

2008

13

2012

21

48

-

71

15

35

95 -

278.268, 79

-

USD 29, 261.54

42

384, 46

-

USD 8.51

60

251.959, 93

35

3

3

24

2

3

55

10

27

10

5

3

121

13

20

32

38

18

190

6

Jml

USD 46, 877.81

88, 22

79, 62

-

-

8, 60

-

1.105, 52

216, 23

59, 23

11, 55

300, 78

517, 73

33.777, 56

869, 60

5.208, 84

19.471, 60

6.084, 76

2.142, 76

USD 6.60

8.617, 05

1.476, 22

3.475, 17

USD 6.60

-

26

2011

3.665, 66

41

2010

-

8

-

30

5

ilai

2009

4

Jml

2008

3

Periode

Temuan

-

- Lampiran

USD 17, 731.87

251.503, 29

USD 8.51

384, 46

USD 18, 200.43

72

37

52

25

88, 22

3

16

2

3

42

1

23

10

5

3

90

4

14

31

27

14

1

-

2

18

-

57

13

29

119

8

Jml

-

-

97.306, 01

8, 60

-

8, 60

-

901, 64

41, 14

30, 44

11, 55

300, 78

517, 73

19.533, 30

-

1.149, 73

17.468, 98

500, 00

414, 59

USD 6.60

6.298, 07

393, 40

3.475, 17

USD 6.60

2.429, 50

-

USD 10, 391.39

85.288, 57

USD 8.51

83, 12

USD 14, 441.56

9

ilai


79, 62

-

8, 60

-

1.076, 72

216, 22

30, 44

11, 55

300, 78

517, 73

28.805, 95

-

1.614, 46

19.471, 60

6.084, 75

1.635, 14

USD 6.60

7.895, 03

753, 73

3.475, 17

USD 6.60

3.666, 13

-

250.758, 10

7

ilai

Rekomendasi

2

6

-

-

23

5

7

8

2

-

6

-

-

12

8

4

-

22

3

6

1

10

2

26

1

3

-

14

10

Jml

-

-

-

79, 62

79, 62

-

-

-

175, 08

175, 08

-

-

-

-

5.925, 85

-

464, 73

2.002, 62

2.237, 95

1.220, 55

-

1.236, 16

-

1.236, 16

-

USD 7, 340.48

166.214, 72

-

301, 34

USD 3, 758.87

153.452, 09

11

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

1

1

-

-

-

-

6

6

-

45

18

27

12

Jml 13

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360, 33

360, 33



14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

1

2

Jml

-

-

-

0, 47

-

0, 47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.346, 80

-

-

-

3.346, 80

15

ilai


-

97.668, 35

8, 60

-

-

8, 60

-

930, 43

41, 14

59, 23

11, 55

300, 78

517, 73

18.667, 58

833, 15

10, 79

17.468, 98

-

354, 66

USD 6.60

3.820, 37

391, 05

2.300, 02

USD 6.60

1.129, 30

-

-

USD 21, 921.06

86.693, 01

USD 8.51

83, 12

USD 43, 118.94

16





1 1

12

Buku V

- Lampiran

Kementerian LH

Kementerian BUMN

Kementerian Ristek

BPPT

51

52

53

2

1

50

Entitas

o

11

14

21

62

2010

2011

2012

J umlah

90, 77

95.991, 95 USD 506.73

12

15

83

-

2011

2012

J umlah

3.414, 68

13.107, 01

3.994, 11

26.374, 98

9

23

-

135

38

23

34

10

-

2010

30

49.101, 17

103

41

32

14

7

9

54

13

5

9

8

19

-

237

15

33

USD 506.73

470.614, 20

103.935, 75

74.045, 96

955, 86

121.728, 67

169.947, 96

1.581, 00

96, 57

-

1.227, 87

165, 79

2009

24

7

2008

9

45

J umlah

2009

11

2012

2008

9

4

2010

8

2011

13

2008

USD 651.40

-

2009

69.015, 18

131

J umlah

4.267, 81

10.428, 02

20

10

29

-

20.109, 49

USD 651.40

2012

16

2010

35 125

-

-

260

34.209, 86

2011

25

60

2009

-

2008

640.426, 63

USD 120, 480.30

175

-

J umlah

12

3.414, 58

USD 1, 000.00

8

-

USD 43, 332.44

2012

51

6

Jml

106.398, 87

5

ilai

31

4

Jml

2011

3

Periode

Temuan

97.927, 01 -

USD 476.73

48.865, 03

4.260, 90

3.881, 91

26.156, 71

315, 65

USD 476.73

14.249, 86

247.931, 85

10.606, 06

70.493, 51

116, 23

-

166.716, 05

317, 76

-

-

61, 20

165, 79

90, 77

-

24.869, 63

211, 53

2.867, 82

20.109, 49

-

1.680, 79

-

USD 78, 952.91

600.572, 86

-

USD 43, 012.10

7

ilai

Rekomendasi

4

23

-

86

-

22

32

10

22

44

1

18

12

5

8

40

-

4

9

8

19

-

181

2

28

28

89

34

-

188

8

Jml

17.684, 45

USD 476.73

35.559, 48

61, 60

3.881, 91

26.156, 71

315, 65

USD 476.73

5.143, 61

193.685, 95

30, 24

26.823, 43

116, 23

-

166.716, 05

317, 76

-

-

61, 20

165, 79

90, 77

-

8.190, 67

37, 60

2.867, 82

5.004, 45

-

280, 80

-

USD 39, 933.28

200.362, 15

-

-

USD 15, 091.82

9

ilai


-

-

-

14

3

1

2

-

8

17

2

10

2

2

1

1

-

1

-

55

13

5

-

36

1

-

71

8

28

10

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.844, 83

738, 58

-

-

9.106, 25

43.696, 52

26, 44

43.670, 08

-

-

-

1.573, 92

173, 93

-

1.399, 99

-

USD 39, 019.63

400.210, 71

-

-

USD 27, 920.28

80.242, 56

11

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

35

-

42

38

4

-

13

13

12

Jml 13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.460, 72

3.460, 72

-

-

-

10.549, 38

10.549, 38

ilai



14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.105, 04

-

-

15.105, 04

15

ilai


22.037, 74

USD 476.73

30.767, 86

61, 60

288, 16

25.113, 74

160, 75

USD 476.73

5.143, 61

193.686, 42

30, 71

26.823, 43

116, 23

-

166.716, 05

317, 76

-

-

61, 20

165, 79

90, 77

-

9.447, 04

184, 88

3.831, 05

5.002, 93

-

428, 18

-

USD 81, 460.67

209.896, 80

USD 1, 000.00

3.414, 58

USD 15, 412.16

16





BAPETEN

Badan Inf ormasi Geospasial

56

57

LAPAN

BATAN

55

58

LIPI

2

1

54

Entitas

o

2.513, 25 2.588, 01 14.327, 82 USD 36, 72

15

13

58

-

2012

J umlah

Buku V

9

6

23

2009

2010

56

J umlah

2008

16

10

2011

2012

13

2010

-

4

USD 222.15

41

13

330, 62

11

2012

J umlah

2009

104, 04

9

2011

2008

73, 25

9

2010

58.281, 44

29

7

-

3.038, 21

11

45, 70

83

27

24

13

6

13

-

69

25

USD 145.46

70.343, 49

56.478, 90

7.120, 41

595, 66

4.536, 69

1.611, 83

14

15

73, 22

7

8

-

101

33

25

12

USD 222.15

17, 90

6

2009

62, 21

6

2008

6.046, 62

24

-

3.179, 94

7

-

2011

24

59

17

8

9

117

6

Jml

USD 36.72

110.387, 29

9

70

J umlah

10.587, 59

80.564, 60

14

10

2012

2010

28

2011

8.233, 65

2009

17

2010

246, 69

10.754, 76

7

8

2009

5

ilai

2008

7

4

Jml

2008

3

Periode

Temuan

73, 22

17, 90

62, 20

USD 36.72

1.553, 15

1.034, 24

202, 03

82, 06

234, 82

USD 36.72

-

90.630, 60

449, 89

72.185, 57

7.204, 58

35, 80

10.754, 76

409, 43

289, 69

-

45, 70

9.900, 32

3.382, 30

4.485, 98

350, 56

69, 65

1.611, 83

USD 222.15

330, 60

104, 04

73, 24

USD 222.15

7

ilai

Rekomendasi

8 6

8

17

4

11

38

-

7

12

6

13

-

34

-

11

10

6

7

-

67

-

25

12

24

6

73

-

47

12

Jml

-

12.803, 62

120, 80

860, 87

1.035, 89

31, 30

10.754, 76

243, 37

6, 61

-

45, 70

3.897, 36

19, 22

1.909, 73

286, 93

69, 65

1.611, 83

-

137, 38

-

70, 45

-

25, 00

17, 90

24, 03

USD 36.72

522, 85

3, 94

202, 03

82, 06

234, 82

USD 36.72

9

ilai


1

9

5

2

1

-

-

-

-

4

3

-

9

2

6

1

-

8

-

2

4

1

1

-

2

1

-

1

18

10

Jml

6.168, 69

4, 50

-

-

-

41, 17

283, 08

-

-

5.335, 52

2.706, 17

2.565, 72

63, 63

-

89, 18

-

2, 79

-

48, 22

-

38, 17

-

30, 01

30, 01

-

-

-

-

-

77.545, 14

47, 25

71.324, 70

11

ilai


3

-

-

-

-

-

-

8

-

-

36

25

11

-

27

25

1

1

-

32

32

-

-

-

-

26

23

12

Jml

-

-

-

-

1.000, 29

1.000, 29

-

-

-

-

-

281, 84

281, 84

-

-

124, 89

-

667, 44

656, 91

10, 53

-

-

-

USD 222.15

104, 04

104, 04

-

USD 222.15

13

ilai



14

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.620, 10

120, 80

677, 27

1.035, 97

31, 30

10.754, 76

243, 37

6, 61

-

45, 70

4.029, 75

-

1.906, 91

307, 13

74, 31

1.741, 40

-

137, 38

-

70, 45

-

25, 00

17, 90

24, 03

USD 36.72

489, 97

3, 94

169, 15

82, 06

234, 82

USD 36.72

16



Halaman 1 ampiran 1


- Lampiran

1 3

1 4

Buku V

- Lampiran

Kementerian Agama

Kementerian Sosial

BN Penanggulangan Benc ana

60

61

2

1

59

Entitas

o

75.752, 07 USD 145.46

64

-

J umlah

USD 400.16

SAR 1, 381.40

59

553

-

-

2012

J umlah

253.035, 57

USD 2, 385.73

59

27

119

-

2012

J umlah

161.021, 00 -

197

38

98

-

USD 2, 385.73 81.829, 39

27

19

15

195

46

31

49

45

24

-

902, 10

7.749, 04

2011

1.534, 04

364.564, 57

15

133

J umlah

36.394, 32

11

29

2012

4.889, 18

146.627, 20

2010

20

2009

42

2010

2011

17.010, 79 159.643, 08

7

28

2009

J PY 266, 082.19

-

-

1.163

-

USD 128.57

139

USD 1.05 43.460, 32

248

235.339, 76

2008

14

2008

-

698.228, 41

119

2011

-

-

USD 270.54

J PY 266, 082.19

340

228.474, 57

SAR 1, 097.00

154

2010

183

86.978, 47

-

86

253

-

103.975, 29

2009

21

36 104

6

Jml

SAR 284.40

135

2008

3.012, 59

9

11.374, 13

2012

5

ilai

17

4

Jml

2011

3

Periode

Temuan

40.902, 90

-

65.226, 04

-

19.992, 20

-

12.409, 17

1.932, 07

9.732, 28

USD 0.06

34.585, 52

471, 82

24.406, 38

USD 0.06

424, 25

7.749, 04

1.534, 03

23.054, 75

3.047, 29

2.127, 44

10.850, 30

7.029, 72

-

J PY 150, 835.50

-

USD 400.14

162.756, 75

USD 128.57

14.312, 61

USD 1.05

22.323, 00

J PY 150, 835.50

USD 270.52

7

ilai

Rekomendasi

-

48

2

14

-

-

67

-

15

22

16

14

109

5

18

26

37

23

-

-

522

5

102

184

90

141

8

Jml

28.326, 97

-

23.006, 69

-

17.564, 24

-

365, 13

8, 82

60, 63

USD 0.06

10.391, 91

-

2.175, 22

USD 0.06

306, 47

7.749, 04

161, 18

5.366, 34

61, 24

1.945, 05

747, 63

2.612, 42

-

J PY 150, 835.50

-

USD 250.53

81.824, 68

-

3.673, 42

USD 1.05

9.253, 36

J PY 150, 835.50

USD 249.48

9

ilai


2

8

-

-

73

-

65

5

2

1

70

27

13

22

7

1

-

-

268

24

99

37

72

36

-

17

10

Jml

-

2.125, 03

-

454, 33

83, 28

46, 80

-

-

23.694, 14

-

22.203, 51

-

117, 78

-

1.372, 85

15.223, 48

1.355, 62

182, 39

9.268, 17

4.417, 30

-

-

USD 14.09

69.246, 13

-

5.012, 97

-

12.771, 94

-

USD 14.09

7.192, 33

-

42.143, 86

11

ilai


-

-

-

57

38

18

-

1

-

16

14

-

1

1

-

-

369

110

47

119

17

76

-

39

17

14

12

Jml

-

5.626, 22

-

297, 70

-

USD 6.95

5.383, 60

-

-

302, 93

-

11.589, 71

1.839, 97

9.624, 85

-

-

-

499, 47

471, 82

27, 65

-

-

-

2.464, 93

1.630, 43

-

834, 50

-

-

USD 135.52

11.610, 45

USD 128.57

13

ilai



14 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

4

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75, 49

-

75, 49

15

ilai


16.426, 73

-

22.377, 92

-

12.817, 47

-

365, 13

8, 82

60, 63

-

-

USD 0.06

33.612, 26

-

22.865, 31

USD 0.06

306, 47

9.235, 36

1.205, 12

4.653, 66

61, 24

-

1.980, 00

2.612, 42

-

USD 250.53

160.639, 74

-

3.673, 42

USD 1.05

105.344, 20

-

USD 249.48

16



Halaman 1 ampiran 1


Kemenko Kesra

KPP & PA


Kementerian Nakertrans

63

64

65

2

1

62

Entitas

o

2.800.787, 38 USD 125.88 SAR 121.50

43

327

-

-

2012

J umlah

322.752, 43 USD 203.60

38

63

33

194

-

2011

2012

Buku V

J umlah

23.463, 55

30.242, 42

23.759, 82

-

369

60

164

56

-

USD 203.60

2010

43

46

-

-

659

148

7.746, 69

29

237.539, 95

31

2008

2009

1.005.167, 81

-

SAR 121.50

93 235

25.139, 24

1.097.901, 80

53

116

2011

103

-

454.031, 97

80

218.546, 56

61

24

16

14

2

5

USD 125.88

18.315, 99

1.666, 29

11.075, 47

5.242, 71

199, 06

132, 46

-

101

-

USD 0.05

7

17

31

23

23

6

Jml

8.435, 30

870, 56

15.972, 29

2010

72

38

J umlah

2009

10

2012

43

10

2011

2008

12

2010

-

2

72

J umlah

4

19

2012

2009

USD 0.05

5

2011

2008

298.024, 74

16

2010

65.103, 71

15

2009

207.642, 88

5

ilai

17

4

Jml

2008

3

Periode

Temuan

USD 203.60

108.121, 08

19.796, 81

7.475, 19

10.005, 42

USD 203.60

113, 90

70.729, 76

-

USD 125.88

1.358.741, 65

948.900, 22

-

267.652, 29

22.107, 13

78.730, 09

USD 125.88

41.351, 92

12.106, 37

182, 60

6.775, 37

5.002, 28

54, 54

91, 58

USD 0.05

274.389, 27

USD 0.05

707, 97

870, 56

234, 48

65.103, 70

207.472, 56

7

ilai

Rekomendasi

9

66

53

57

71

58

22

15

14

2

5

-

25

-

1

7

7

10

-

79

3

22

23

10

21

-

-

256

8

Jml

19.755, 15

2.111, 12

-

1.302, 21

12.106, 37

182, 60

6.775, 37

5.002, 28

54, 54

91, 58

USD 0.05

5.483, 01

USD 0.05

58, 94

147, 98

188, 35

2.942, 77

2.144, 97

-

-

75.322, 60

804, 57

3.723, 05

1.646, 62

-

37, 26

69.111, 10

-

-

151.375, 94

-

128.207, 46

9

ilai


8

-

-

-

-

77

8

24

27

9

9

-

-

344

103

160

35

37

9

3

2

1

-

27

2

3

2

12

10

Jml

-

-

-

-

-

-

-

14.754, 81

1.857, 35

3.740, 89

8.358, 80

-

76, 64

721, 13

-

USD 125.88

704.830, 72

446.557, 55

-

139.252, 51

2.351, 98

76.618, 97

USD 125.88

40.049, 71

-

107.868, 83

-

57, 80

722, 58

46, 13

14.306, 02

92.736, 30

11

ilai


5

-

-

-

-

-

-

-

-

213

49

118

6

24

16

-

-

59

36

9

5

9

-

49

21

3

8

12

12

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

USD 203.60

18.043, 67

17.134, 89

11, 25

-

USD 203.60

-

897, 53

-

-

502.534, 99

502.342, 67

-

192, 32

-

161.037, 43

-

591, 23

-

-

47.854, 91

112.591, 29

13

ilai



14

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

88.166, 48

788, 00

16.576, 14

1.653, 98

-

37, 26

69.111, 10

-

-

39.245, 28

2.096, 91

-

13.801, 51

19.930, 05

2.114, 60

-

1.302, 21

752, 30

182, 60

259, 34

164, 24

54, 54

91, 58

USD 0.05

5.555, 85

USD 0.05

82, 50

147, 98

188, 35

2.992, 05

2.144, 97



Halaman 1 ampiran 1


- Lampiran

1 5

1 6

Buku V

- Lampiran

BPOM

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pariw isata dan konomi Kreati

Kemenpora

67

68

69

70

1.667, 49

18

64

2012

J umlah

8.192.811, 92 USD 112.75

284

46

673

-

2011

2012

J umlah

5

11

2010

2012

J umlah

18

47

133

2011

2009

17.729, 53

32

2010

2008

5.876, 42

27

2009

2.002, 70

1.221, 43

291, 00

36.065, 14

5.907, 58

6.461, 64

8

19

2008

89, 97

-

11

22

5

267

98

77

47

37

8

-

1.519

89

USD 32.76

-

USD 61.74

1.514.113, 58

662

1.550.866, 22

2.002, 69

1.221, 42

291, 00

21.392, 67

17.697, 23

2.674, 16

585, 09

421, 19

15, 00

USD 79.99

930.072, 27

-

26.882, 59

USD 61.74

416.796, 50

USD 9.56 237.155, 76

-

4.825.709, 10

274

USD 8.69 247.322, 17

USD 9.56

132

2010

-

1.915, 25

7.418, 15

1.260, 76

1.679, 06

1, 04

4.363, 17

114, 12

37.506, 51

585, 45

6.319, 42

30.022, 89

392, 37

186, 38

417

USD 8.69

7

ilai

Rekomendasi

300.207, 76

166

120

35

27

18

21

19

227

62

77

2009

22

17

10

116

6

Jml

1.915, 26

45

2008

10.373, 10

1, 04 4.227, 28

10

13

2010

2011

114, 12

127.907, 43

4.363, 17

134

J umlah

74.920, 67

22.385, 11

12

27

2012

11

64

2011

30.022, 90

392, 37

186, 38

2008

22

2010

5

ilai

2009

11

2009

4

10

3

Jml

2008

2

BKKBN

Periode

Entitas

66

1

o

Temuan

67

78

5

23

15

18

17

90

2

45

18

16

9

5

17

3

76

-

23

24

25

4

-

789

-

313

155

254

8

Jml

USD 8.69

1.411, 23

5.678, 85

9, 18

1.191, 34

1, 04

4.363, 17

114, 12

19.743, 05

252, 68

414, 97

18.776, 28

112, 74

186, 38

-

424, 34

828, 09

291, 00

1.983, 37

-

1.031, 67

515, 51

421, 19

15, 00

USD 70.43

524.872, 10

-

USD 61.74

213.683, 86

115.675, 18

-

194.101, 83

9

ilai


3

1

1

4

5

2

39

-

22

10

5

2

-

375

-

199

74

93

9

14

2

4

3

3

2

69

28

36

10

Jml

159, 40

5.904, 45

5.359, 70

279, 63

-

-

1.578, 35

393, 33

-

1.712, 07

-

1.642, 49

69, 58

-

-

USD 9.56

356.373, 47

-

-

-

190.566, 13

119.078, 10

USD 9.56

46.225, 22

-

504, 02

1.065, 84

578, 12

487, 72

-

-

11.703, 18

11

ilai


1

-

-

-

2

-

152

98

32

13

7

2

-

355

89

150

45

70

1

28

28

-

-

-

68

32

35

12

Jml

-

-

2.402, 48

-

6.995, 12

-

673, 46

673, 46

-

-

-

-

6.060, 28

173, 37

-

5.886, 91

-

-

-

-

-

-

17.697, 23

17.697, 23

-

-

48.826, 70

-

26.882, 59

-

12.546, 51

13

ilai



14

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90.851, 89

91.078, 82

-

45.282, 45

-

1.411, 23

6.087, 23

417, 56

1.191, 34

1, 04

4.363, 17

114, 12

19.520, 20

117, 93

326, 87

18.776, 28

112, 74

186, 38

581, 51

828, 09

291, 00

1.983, 85

-

1.031, 67

515, 99

421, 19

15, 00

USD 19.65

228.624, 39

-

-

USD 19.65

16



Halaman 1 ampiran 1


Perpustakaan Nasional

Kementerian Keuangan

Kementerian Perenc anaan dan Pembangunan Nasional

71

72

73

BPKP

2

1

74

Entitas

o

1.493

J umlah

6

17

16

11

59

2010

2011

2012

J umlah

J umlah

9

46

2012

2008

11

2011

2009

8

14

2010

9

1

2012

4

516

2011

2009

553

2010

2008

137

286

2008

37

J umlah

2009

5

6

11

2010

2011

5

2012

10

105

J umlah

2008

58

2012

2009

13

4

Jml

2011

3

Periode

2.236, 06

112, 84

47, 61

1.535, 53

458, 08

82, 00

91.777, 30

70.330, 24

17.931, 93 77

17

Buku V 1.465, 86

37, 76

356, 34

953, 57

72, 19

46, 00

1.904, 69

385, 22

293, 59

492, 20

733, 68

84

18

19

29

12

6

65

13

22

11

15

4

-

-

3.087

12.323.599, 73

USD 25, 212.59

1

-

265, 12

USD 12.59

1.261

-

6.141.951, 21

1.064

5.383.591, 20

-

USD 25, 200.00

271

65

8

8

21

7

21

132

6

Jml

490

136.835, 33

5

ilai

660.956, 87

Temuan

18.253, 55

2.206, 03

82, 81

47, 61

1.535, 53

458, 08

82, 00

79.826, 78

58.499, 59

17.812, 08

1.129, 67

37, 76

356, 34

617, 38

72, 19

46, 00

1.520, 97

5, 80

289, 29

492, 20

733, 68

-

USD 12.59

10.666.323, 58

265, 12

USD 12.59

4.711.848, 87

-

5.340.809, 34

-

595.146, 70

7

ilai

Rekomendasi

54

2

8

20

3

21

28

-

3

49

-

10

22

11

6

45

8

11

10

12

4

-

1.528

-

232

718

372

206

8

Jml

18.172, 30

1.747, 95

82, 81

47, 61

1.535, 53

-

82, 00

8.437, 75

-

6.894, 32

1.023, 12

37, 76

251, 91

615, 26

72, 19

46, 00

1.060, 27

5, 80

3, 59

492, 20

558, 68

-

USD 12.59

5.394.574, 46

131, 93

USD 12.59

2.590.628, 27

-

2.396.556, 24

-

389.085, 72

9

ilai


-

4

-

-

18

2

9

6

1

-

10

5

2

1

2

-

522

1

108

251

102

60

2

-

1

1

-

15

10

Jml

-

-

81, 25

-

-

-

-

9.789, 49

-

7.817, 81

-

-

-

-

-

-

-

106, 55

-

104, 43

2, 12

-

-

5.093.936, 68

133, 19

-

2.083.941, 73

-

2.806.094, 73

-

203.685, 78

11

ilai


-

-

-

17

16

-

1

-

10

-

9

-

1

-

1.034

-

921

95

14

4

9

6

-

3

-

89

77

10

12

Jml

3.099, 95

-

-

-

-

-

-

-

460, 70

-

285, 70

-

175, 00

-

175.431, 97

-

-

37.273, 60

-

138.158, 37

-

-

-

458, 08

-

-

-

458, 08

-

61.599, 54

58.499, 59

13

ilai



14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

2

1

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.023, 12

37, 76

251, 91

615, 26

72, 19

46, 00

808, 45

12, 86

3, 59

456, 70

335, 30

-

3.523.995, 32

131, 93

1.667.320, 54 2.380, 47

-

-

1.503, 27

2.501, 73

1.747, 95

82, 81

47, 61

1.535, 53

-

82, 00

8.594, 92

-

6.894, 32

1.852.537, 85

16


-

5, 27

-

-

-

2.375, 20

15

ilai



Halaman 1 ampiran 1


- Lampiran

1 7

18

Buku V

- Lampiran

Kemenko Perekonomian

BPK

Bank Indonesia

LPS

BNP2TKI

76

77

78

79

80

2009

-

-

199, 50

199, 50

-

721.202, 75

21

8.053, 98

-

36

J umlah

1.676, 71 24.256, 13

USD 2, 325.24

11

2012

2.847, 94

94.020, 70

-

6

2011

84, 41

-

71, 30

-

13, 11

82, 16

-

40, 91

-

41, 25

-

11.674, 89

1.624, 11

6.382, 62

103, 47

552, 14

3.012, 55

598.401, 27

5

ilai

11

4

2010

2008

4

59

J umlah

11

10

2012

2008

13

2011

2009

13

2010

70

J umlah

12

-

11

12

2011

2012

2009

20

2010

2008

14

11

J umlah

24

-

2012

2008

4

2011

2009

2

2010

75

J umlah

2

12

2012

3

31

2011

2008

9

2010

2009

16

2009

4

7

3

Jml

2008

2

BPS

Periode

Entitas

75

1

o

Temuan

23

60

15

22

13

32

-

20

39

14

6

4

11

4

109

20

29

21

21

18

85

-

17

28

25

15

11

-

4

2

2

3

133

6

Jml

-

-

2.847, 94

94.020, 70

84, 41

-

71, 30

-

13, 11

41, 25

-

41, 25

-

4.062, 65

1.624, 11

917, 79

103, 47

552, 13

865, 15

-

-

-

-

199, 50

199, 50

-

721.202, 75

24.256, 13

1.676, 71

598.401, 27

7

ilai

Rekomendasi

8

8

-

9

28

4

5

4

11

4

47

-

16

8

13

10

82

-

17

26

24

15

10

-

3

2

2

3

67

-

25

14

16

12

Jml 9

-

-

103, 47

180, 39

865, 15

-

-

-

-

-

70.613, 89

-

459, 58

69.220, 60

14, 00

919, 71

84, 41

-

-

71, 30

-

13, 11

41, 25

-

41, 25

-

1.149, 01

ilai


1

9

1

6

1

-

-

-

-

-

12

-

7

11

10

1

-

42

-

13

13

8

8

3

-

2

1

-

1

-

1

-

18

10

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

805, 91

35, 95

399, 52

-

370, 44

-

-

-

-

-

-

199, 50

199, 50

-

626.332, 73

-

1.217, 13

529.180, 67

2.833, 94

93.100, 99

11

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

-

4

-

20

20

-

48

22

26

12

Jml 13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.106, 43

1.588, 16

518, 27

-

-

-

-

-

24.256, 13

24.256, 13

ilai



14

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1, 30

-

-

1, 30

ilai


16

-

-

-

-

-

-

-

97.238, 77

-

459, 58

95.845, 48

14, 00

919, 71

80, 81

-

-

71, 32

-

9, 49

41, 25

-

41, 25

-

1.086, 93

7, 08

63, 70

103, 47

47, 53

865, 15





BPLS

LPP TV RI

LPP RRI

Badan Pengusahaan Kaw asan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ( Otorita Batam)

82

83

84

2

1

81

Entitas

o

-

46

2012

J umlah

28

2011

2012

J umlah

13

37

49

-

135

2009

2010

2011

2012

J umlah

36

14

2010

2008

14

-

-

2009

-

-

21

2008

66.197, 07

15

2011

-

38

13

17

-

Buku V

-

66.197, 05

326, 02

53.598, 29

-

286, 94

17, 99

-

2, 06

-

-

-

173.902, 71

799, 64

-

752, 69

46, 95

-

19.117, 52

-

1.333, 06

74, 05

17.710, 41

-

268, 95

-

2, 06

USD 203.20 SGD 349.95

335.673, 68

-

USD 17.75

57.965, 94

3.917, 36

205

-

77

60

- Lampiran

SGD 217.79

USD 202.20

190.632, 65

-

USD 17.75

4.068, 13

3.052, 54

9.609, 27

SGD 217.79

17.670, 17

15

266, 89

-

642, 57

67, 98

237, 75

336, 84

SGD 349.95

53

23

-

6

17

-

-

16

-

7

6

3

-

33

-

6

8

19

-

35

2

6

10

9

ilai

USD 184.45

8

Jml


USD 185.45

256.120, 21

10.657, 39

-

10.099, 55

557, 84

-

-

SGD 349.95

232

266, 89

-

1.989, 56

1.077, 70

575, 02

336, 84

120.121, 36

7

ilai

Rekomendasi

USD 203.20

403.493, 83

-

-

USD 17.75 -

88

67

18

130.841, 10

4.220, 15

10.534, 34

-

-

SGD 349.95

59

257.898, 24

83

-

51

32

-

-

74

-

42

20

12

-

44

10

6

9

19

-

120

6

Jml

USD 185.45

15.762, 17

-

15.082, 43

679, 74

-

123.093, 49

326, 04

56.570, 38

-

413, 56

2010

27

J umlah

17, 99

-

7

2012

-

128, 68

10

4

2011

2009

5

2010

266, 89

-

1.539, 29

2008

-

11

-

2009

USD 2, 325.24

67

J umlah

2008

10.863, 59

14

2012

676, 88

10

593, 44

2011

5

ilai

11

4

Jml

2010

3

Periode

Temuan

5

-

-

-

21

-

10

4

3

4

25

-

12

13

-

-

42

-

22

11

9

-

1

-

1

-

-

58

34

10

Jml

-

-

-

-

-

-

-

1.346, 99

1.009, 72

337, 27

-

-

-

USD 1.00

144.238, 38

-

53.897, 81

864, 82

8.060, 90

-

USD 1.00

81.414, 85

2.924, 28

-

2.413, 39

510, 89

-

-

38.286, 35

-

2.275, 04

123, 43

35.887, 88

11

ilai


2

2

7

-

-

-

1

-

1

-

-

35

-

33

2

-

-

16

-

13

3

-

10

10

-

-

-

27

12

Jml

-

-

-

-

-

59, 05

6.933, 47

-

6.933, 47

-

-

62.717, 49

-

62.588, 95

128, 54

-

17, 99

17, 99

-

-

-

-

-

-

SGD 132.16

-

59, 05

-

-

-

-

-

SGD 132.16

13

ilai



14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

1

2

-

2

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

743, 60

-

-

-

-

-

-

743, 60

15

ilai


-

-

140, 56

-

93, 61

46, 95

-

-

19.117, 52

-

1.333, 06

74, 05

17.710, 41

-

395, 57

-

128, 68

266, 89

-

600, 35

25, 76

237, 75

336, 84

SGD 217.79

USD 202.20

167.090, 85

-

USD 17.75

4.068, 13

3.027, 41

4.638, 82

SGD 217.79

USD 184.45

155.356, 49

16



Halaman 1 ampiran 1


1 9

20

Buku V

- Lampiran

Ombudsman RI

BNPP

88

89

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah Pusat ( LKPP)

BAW ASLU

87

90

KPPU

86

3

2010

-

-

-

20

J umlah

2009

20

2012

2008

-

2011

2010

2009

-

J umlah

-

3

2012

-

3

2011

2008

-

-

2010

-

-

2009

2008

-

7

2012

2011

J umlah

-

-

2010

19

J umlah

-

8

2012

7

4

2011

2009

5

2010

2008

-

2

2009

14.797, 92

8

19

2012

J umlah

2008

30.518, 36

11

-

-

-

-

-

-

16.140, 99

16.140, 99

-

-

-

-

-

-

-

12.432, 43

-

12.432, 43

-

1.293, 76

1.073, 19

45, 39

163, 48

11, 70

-

45.316, 28

-

2011

-

-

-

5

2010

-

ilai

-

4

Jml

2009

2008

2

BASARNAS

Periode

Entitas

85

1

o

Temuan

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59

59

-

3

3

-

-

-

-

26

-

26

-

26

11

6

7

2

-

42

22

20

Jml 7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.234, 47

14.234, 47

-

-

-

-

-

4.943, 02

-

4.943, 02

-

1.019, 22

844, 04

-

163, 48

11, 70

-

21.902, 10

1.175, 38

20.726, 72

ilai

Rekomendasi

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

-

17

-

16

4

5

5

2

-

29

11

18

Jml 9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.638, 59

3.638, 59

-

-

-

-

-

857, 54

-

857, 54

-

23, 14

11, 44

-

11, 70

-

21.902, 10

1.175, 38

20.726, 72

ilai


2

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

8

-

-

8

-

7

4

1

2

-

13

11

10

Jml 11

-

-

996, 08

832, 60

-

163, 48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.656, 85

5.656, 85

-

-

-

-

-

-

4.085, 48

-

-

4.085, 48

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

56

12

Jml 13

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.939, 03

4.939, 03



14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Jml 15

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

3.638, 59

3.638, 59

-

-

-

-

-

-

857, 54

-

-

857, 54

-

26, 53

11, 44

-

3, 39

11, 70

-

1.215, 02

56, 45

1.158, 57

-

-

-



Halaman20 ampiran 1


ETESP

STAR SDP

Badan Pengembangan W ilayah Suramadu

92

93

2

1

91

Entitas

o

16

J umlah

13

2010

2011

2012

J umlah

10

2011

2012

J umlah

11.8

10

2010

T T

-

-

-

2009

-

8

2009

2008

5

-

-

-

2008

-

1

2011

2012

1

2010

J umlah

-

-

2009

-

7

2012

2008

9

4

Jml

2011

3

Periode

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

-

8

5

-

1

-

1

-

-

-

36

12

24

31

31

.

-

-

-

-

-

-

. 1

. 2

1.589, 52

1.589, 52

-

-

-

108, 57

-

104, 18

4, 39

-

-

-

Buku V

KR 0

SGD .01

0.1

KR 0

R

SGD

.01

2.

0.1

THB 2 .00

. 0

THB 2 .00

JPY 1 0 8

E R 11. 8

SD 1

7

ilai

22.1

6

Jml

Rekomendasi

S R 1. 02. 0

81.2

.

0 2 .

2

2.180, 46

108, 58

-

104, 19

E R

JPY 2

-

-

-

-

4, 39

-

-

-

2.180, 46

.12 .

5

ilai

SD

Temuan

-

-

21

21

-

-

-

-

11

-

6

5

-

-

-

19

-

19

11.8 0

8

Jml

.

-

-

-

-

-

.

0

194, 59

194, 59

-

-

-

-

51, 13

-

46, 74

4, 39

-

-

-

. 0

SGD 21 .

JPY 1 0 8

E R 11. 8

SD 2

.2

9

ilai


-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

5

-

5

9

9

. 8

10

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

.2 2 88

114, 32

114, 32

-

-

-

-

57, 44

-

57, 44

-

-

-

-

KR 0

.01

SGD 0.2

SD 8 180.11

11.1

11

ilai


.

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

12

12

12

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. 8

8

1.280, 61

R

2.

SGD 1 2.1

THB 2 .00

SD 2

-

-

-

1.280, 61

1 .828.

13

ilai



3 3

14

Jml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

.

15

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

194, 59

194, 59

-

-

-

-

. 0

SGD 21 .

E R 12.18

SD 8 1

51, 13

-

46, 74

4, 39

-

-

-

-

377, 30

-

377, 30

.8 0.880

16





- Lampiran

21

IHPS I Tahun 2012

22

Buku V

- Lampiran


Prov. Ac eh

Kab. Ac eh Barat

Kab. Ac eh Barat Daya

Kab. Ac eh Besar

2

3

4

2

1

1

Entitas

o

21

24

15

104

2010

2011

2012

J umlah

67

J umlah

26

-

2012

18

18

2011

2008

23

2010

2009

12

82

J umlah

14

17

2012

2008

19

2011

2009

10

281

J umlah

2010

-

21

70

2011

2012

15

94

2010

2008

74

2009

2009

43

4

Jm l

2008

3

Periode

Buku V 67.639, 77

33.976, 99

2.911, 74

4.011, 86

22.680, 49

4.058, 69

35.852, 58

-

11.729, 81

9.374, 16

10.857, 30

3.891, 31

76.884, 60

4.187, 15

22.293, 08

6.721, 14

35.878, 14

7.805, 09

5.750.730, 92

-

77.059, 87

4.796.948, 13

850.306, 75

26.416, 17

5

N il a i

Temuan

97

243

44

56

43

45

55

215

-

48

103

42

22

217

50

57

30

35

45

788

-

254

237

200

6

Jm l

13.052, 99

2.247, 64

2.864, 83

4.011, 85

501, 15

3.427, 52

25.896, 27

-

9.027, 26

7.810, 52

5.167, 19

3.891, 30

35.376, 19

4.187, 15

6.937, 69

6.721, 14

10.901, 46

6.628, 75

288.810, 44

-

26.952, 53

191.443, 67

44.100, 07

26.314, 17

7

N il a i

Rekomendasi

73

-

-

142

-

23

30

41

48

24

-

4

-

20

31

-

-

4

27

295

-

64

44

114

8

Jm l

-

-

-

-

2.136, 41

-

1.468, 20

523, 01

145, 20

-

3.307, 18

-

62, 31

-

3.244, 87

-

-

-

-

12.305, 25

-

3.054, 40

1.964, 39

7.286, 46

9

N il a i


Da ar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak anjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Tahun 2008 s.d. 2012 Semester I

-

30

-

8

13

2

7

18

-

15

1

2

64

-

34

12

4

14

238

-

132

31

51

24

10

Jm l

-

6.454, 56

-

136, 51

3.488, 84

256, 50

2.572, 71

2.099, 57

-

1.441, 94

11, 20

646, 43

27.552, 95

-

4.558, 52

6.721, 14

9.918, 79

6.354, 50

59.499, 62

-

239, 53

36, 24

40.196, 14

19.027, 71

11

N il a i


-

71

44

25

-

2

-

173

-

48

84

41

-

122

50

23

18

27

4

255

-

58

162

35

12

Jm l

-

4.462, 02

2.247, 64

1.260, 12

-

99, 45

854, 81

20.489, 52

-

9.027, 26

6.306, 27

5.155, 99

-

7.823, 24

4.187, 15

2.379, 17

-

982, 67

274, 25

217.005, 57

-

26.713, 00

188.353, 03

1.939, 54

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.096, 07

-

523, 01

626, 81

946, 25

3.307, 18

-

62, 31

-

3.244, 87

-

-

-

-

10.814, 96

-

239, 53

2.627, 15

668, 10

7.280, 18

16

Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran penyerahan aset ke negara daerah perusahaan


H a l a m a n 1 - La m p ir a n 2


- Lampiran

2 3

2 4

Buku V

Entitas

2

Kab. Ac eh J aya

Kab. Ac eh Selatan

Kab. Ac eh Singkil

Kab. Ac eh Tamiang

Kab. Ac eh Tengah

o

1

- Lampiran

5

6

7

8

9

11

22

2010

101

J umlah

14

16

2012

2008

24

2011

2009

14

2010

79

J umlah

25

15

2012

22

23

2011

2009

17

2010

2008

13

91

J umlah

11

11

2012

2009

20

2011

2008

20

87

J umlah

2010

13

2012

19

19

2011

21

24

2010

2009

21

2009

2008

10

4

Jm l

2008

3

Periode

835, 78

28.863, 21

2.120, 92

128, 39

66.707, 68

2.200, 02

24.250, 03

1.485, 31

21.956, 82

16.815, 50

69.496, 09

23.976, 00

21.580, 77

20.447, 79

1.898, 16

1.593, 37

90.138, 90

1.709, 52

17.124, 96

4.988, 92

42.354, 47

23.961, 03

51.050, 18

4.579, 63

13.891, 83

9.254, 50

22.488, 44

5

N il a i

Temuan

26

50

48

48

20

53

34

18

278

47

67

52

71

41

240

41

68

63

34

34

243

24

59

54

44

62

192

6

Jm l 835, 77

1.766, 26

1.666, 66

64, 18

30.147, 43

2.200, 02

2.457, 69

394, 96

8.279, 27

16.815, 49

12.066, 91

564, 28

7.690, 84

1.033, 10

1.282, 61

1.496, 08

60.787, 49

1.709, 52

966, 41

4.042, 38

30.108, 16

23.961, 02

10.433, 29

1.273, 49

2.353, 42

1.708, 44

4.262, 17

7

N il a i

Rekomendasi

-

-

39

23

50

62

-

-

19

30

13

12

30

17

156

-

25

40

56

35

99

-

-

48

22

29

112

8

Jm l

-

50, 13

448, 62

50, 73

19.286, 89

-

-

186, 36

4.798, 78

14.301, 75

2.632, 97

-

893, 86

1.078, 88

660, 23

30.992, 94

-

255, 36

1.230, 92

12.574, 50

16.932, 16

2.246, 38

-

23, 77

716, 68

744, 22

761, 71

9

N il a i


4

-

-

17

4

1

26

-

2

9

11

4

16

-

9

5

2

40

-

14

14

12

23

-

2

4

13

10

Jm l 74, 06

-

938, 68

1.218, 04

13, 45

5.686, 00

-

1.994, 23

14, 50

3.265, 08

412, 19

482, 17

-

139, 24

179, 95

162, 98

27.260, 13

-

-

2.811, 46

17.419, 81

7.028, 86

5.352, 47

-

1.017, 29

743, 17

3.517, 95

11

N il a i


5

3

24

-

96

47

40

3

4

2

125

41

68

6

7

3

91

24

59

1

7

-

107

26

48

25

12

Jm l

-

-

777, 45

-

-

5.174, 54

2.200, 02

463, 46

194, 10

215, 41

2.101, 55

8.951, 77

564, 28

7.690, 84

-

23, 78

672, 87

2.534, 42

1.709, 52

711, 05

-

113, 85

-

2.834, 44

1.273, 49

1.312, 36

248, 59

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

107, 61

-

-

50, 14

57, 47

-

127, 85

448, 62

50, 73

8.395, 93

-

-

96, 36

284, 57

8.015, 00

1.049, 84

-

209, 22

180, 39

660, 23

30.737, 06

-

255, 36

1.230, 92

12.539, 74

16.711, 04

16





Kab. Ac eh Utara

12

Kab. Bener Meriah

Kab. Ac eh Timur

11

13

Kab. Ac eh Tenggara

2

1

10

Entitas

o

Buku V

31

12

88

2011

J umlah

15

2010

2012

20

10

2009

2008

130

12

2012

J umlah

59

21

2010

2011

23

96

15

12

2012

J umlah

2009

632, 99

19

2011

2008

40.065, 09

25

2010

9.788, 19

- Lampiran 81.035, 62

10.346, 10

4.240, 81

23.142, 05

43.106, 89

199, 77

1.538.604, 32

16.721, 03

312.942, 45

543.962, 50

664.878, 34

100, 00

142.307, 49

14.693, 96

77.127, 26

14

132.586, 30

26

103

J umlah

9.608, 64

2008

24

2012

30.051, 75

25.502, 92

47.358, 61

20.064, 38

73.654, 77

2.333, 82

40.208, 43

5

N il a i

2009

15

12

2010

15

2011

37

80

J umlah

2009

17

2012

2008

16

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

46

38

203

24

74

36

54

15

274

23

49

117

56

29

220

23

44

59

72

22

227

66

36

33

32

60

189

6

Jm l

7.643, 51

552, 04

4.240, 81

321, 43

2.329, 46

199, 77

250.623, 99

11.153, 42

571, 50

13.143, 01

225.656, 06

100, 00

24.022, 73

632, 99

6.579, 46

1.482, 27

6.374, 23

8.953, 78

76.710, 52

7.906, 56

7.547, 02

14.327, 88

33.643, 01

13.286, 05

16.079, 70

2.333, 82

10.248, 78

7

N il a i

Rekomendasi

-

-

27

27

48

86

-

27

-

-

66

-

27

27

12

150

-

82

41

27

80

-

26

35

19

102

8

Jm l

-

-

-

142, 94

-

142, 94

-

7.413, 03

-

1.840, 97

5.572, 06

-

8.200, 46

-

37, 50

871, 56

7.291, 40

37.740, 36

-

-

9.432, 67

17.544, 23

10.763, 46

1.086, 50

-

537, 02

9

N il a i


-

-

29

-

1

5

20

3

30

-

19

9

2

33

-

11

21

1

19

-

-

4

5

10

32

-

10

10

Jm l

-

256, 97

-

-

1.083, 55

-

568, 12

141, 35

174, 31

199, 77

227.065, 27

-

6.983, 53

219.981, 74

100, 00

6.248, 90

-

864, 95

3.721, 57

1.662, 38

23.441, 88

-

-

4.895, 21

16.098, 78

2.447, 89

2.427, 14

11

N il a i


1

108

24

73

4

7

-

94

23

49

16

6

-

107

23

44

22

16

2

106

66

36

2

-

2

71

46

12

Jm l

-

6.417, 02

552, 04

3.672, 69

37, 14

2.155, 15

-

16.145, 69

11.153, 42

571, 50

4.318, 51

102, 26

-

9.573, 37

632, 99

6.579, 46

579, 82

1.781, 10

-

15.528, 28

7.906, 56

7.547, 02

-

74, 70

12.566, 06

2.333, 82

9.454, 79

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

537, 02

-

-

-

142, 94

-

-

142, 94

-

101, 80

-

101, 80

-

7.720, 98

-

869, 47

6.851, 51

9.785, 73

-

-

454, 47

9.039, 20

292, 06

1.164, 22

16





2 5

2 6

Buku V

Entitas

2

Kab. Bireuen

Kab. Gayo Lues

Kab. Nagan Raya

Kab. Pidie

Kab. Pidie J aya

o

1

- Lampiran

14

15

16

17

18

-

14

2010

83

J umlah

27

-

2012

2008

38

2011

2009

11

75

J umlah

2010

9

2012

15

24

2011

19

13

2010

2009

11

2008

18

2009

90

J umlah

2008

25

13

2011

2012

21

73

J umlah

2010

-

2012

13

27

2011

18

11

2010

2008

21

2009

2009

14

4

Jm l

2008

3

Periode

817, 55

1.771, 93

-

46.340, 39

-

41.980, 16

1.634, 17

1.728, 17

997, 89

30.250, 88

101, 04

4.562, 05

6.298, 69

18.391, 67

897, 43

25.914, 22

2.925, 40

4.030, 46

2.992, 13

11.210, 52

4.755, 71

137.715, 52

-

72.867, 86

11.399, 67

42.645, 53

10.802, 46

5

N il a i

Temuan

-

74

28

53

36

44

59

-

194

-

95

30

31

38

194

30

69

34

25

36

195

25

58

42

48

22

191

6

Jm l

648, 59

1.771, 93

-

4.401, 49

-

41, 28

1.634, 17

1.728, 16

997, 88

5.308, 78

101, 04

3.350, 16

518, 66

441, 49

897, 43

12.278, 10

1.541, 80

2.922, 48

2.545, 95

512, 16

4.755, 71

61.267, 55

-

5.374, 19

2.912, 88

42.178, 02

10.802, 46

7

N il a i

Rekomendasi

-

-

27

26

42

17

46

-

-

23

23

-

3

37

-

43

-

17

15

11

116

-

31

29

24

32

112

8

Jm l

92, 93

-

-

-

36, 07

310, 17

-

39, 81

-

-

0, 66

39, 15

1.898, 48

-

229, 58

462, 02

309, 45

897, 43

3.677, 16

-

253, 88

260, 13

33, 28

3.129, 87

560, 04

-

467, 11

9

N il a i


8

-

-

24

17

-

47

-

13

11

23

9

-

3

3

1

2

26

-

10

7

4

5

22

-

1

13

10

Jm l

-

-

592, 12

1.461, 76

-

2.862, 45

-

1.634, 17

269, 55

958, 73

469, 58

-

299, 89

37, 65

132, 04

-

4.587, 68

-

2.403, 48

79, 48

478, 88

1.625, 84

52.876, 64

-

64, 45

42.009, 73

10.802, 46

11

N il a i


5

17

5

-

104

-

95

-

5

4

69

30

35

2

-

2

57

25

21

9

2

-

123

-

74

27

17

12

Jm l

75, 36

-

-

-

20, 40

-

1.499, 23

-

41, 28

-

1.457, 95

-

2.940, 72

101, 04

2.820, 69

18, 99

-

4.013, 26

1.541, 80

265, 12

2.206, 34

-

7.830, 87

-

5.374, 19

2.381, 32

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

560, 04

-

467, 11

92, 93

-

-

-

39, 81

-

0, 66

39, 15

1.746, 53

-

77, 63

462, 02

309, 45

897, 43

2.776, 55

-

253, 88

260, 13

33, 28

2.229, 26

16





Kab. Simeulue

Kota Banda Ac eh

Kota Langsa

19

20

21

Kota Lhokseumaw e

2

1

22

Entitas

o

13

15

2011

2012

Buku V

23.382, 66

3.314, 53

13

88

2012

J umlah


4.145, 66

12

27

2010

2011

2.392, 02

143, 61

47.504, 29

93, 99

35.717, 23

6.634, 04

3.860, 76

1.198, 27

28.011, 98

9.028, 21

7.257, 04

1.254, 58

5.169, 90

5.302, 25

138.366, 20

-

70.352, 02

22.963, 50

21.668, 02

23

13

7.086, 28

4.342, 41 14.018, 17

5

N il a i

2009

2008

62

11

2010

J umlah

11

90

J umlah

12

12

2012

2009

19

2011

2008

10

2010

84

J umlah

13

-

2012

36

36

2011

2008

12

2010

2009

15

21

82

J umlah

2008

15

2012

2009

26

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

46

83

227

29

84

29

55

30

160

43

36

33

19

29

202

29

51

22

73

27

234

-

116

19

63

36

232

6

Jm l

8.308, 07

3.689, 26

3.545, 10

-

930, 10

143, 61

12.963, 11

93, 99

8.590, 91

569, 25

2.510, 69

1.198, 27

12.190, 60

681, 73

5, 33

1.031, 42

5.169, 89

5.302, 23

14.872, 79

-

4.189, 29

3.636, 57

2.018, 07

5.028, 86

7.868, 27

1.105, 34

4.342, 41

7

N il a i

Rekomendasi

-

-

45

18

61

22

90

-

12

45

33

45

-

5

44

-

5

6

23

10

65

1

-

29

13

22

146

8

Jm l

-

-

-

-

-

272, 69

-

272, 69

-

1.539, 04

22, 01

-

-

381, 26

1.135, 77

5.821, 23

-

5, 33

86, 66

430, 27

5.298, 97

7.239, 51

-

2.200, 45

10, 20

5.028, 86

346, 24

9

N il a i


-

-

75

-

25

9

21

20

6

-

-

4

2

22

-

5

3

11

3

26

-

7

17

2

72

-

31

10

Jm l

-

147, 40

-

-

-

3.474, 56

-

3.057, 18

-

273, 77

143, 61

2.159, 89

-

-

2.097, 39

62, 50

5.647, 04

-

944, 76

4.700, 65

1, 63

3.443, 99

-

1.436, 12

2.007, 87

-

2.201, 28

11

N il a i


108

29

54

14

11

-

89

42

36

4

2

5

34

29

1

1

1

2

118

-

116

-

1

1

115

46

47

12

Jm l

-

4.560, 82

3.689, 26

487, 92

-

383, 64

-

9.264, 18

71, 98

8.590, 91

569, 25

32, 04

-

722, 33

681, 73

-

-

38, 97

1, 63

4.189, 29

-

4.189, 29

-

-

5.320, 75

1.105, 34

4.195, 01

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

155, 99

-

155, 99

-

1.539, 04

22, 01

-

381, 26

1.135, 77

781, 47

-

5, 33

86, 66

390, 51

298, 97

7.239, 51

-

2.200, 45

10, 20

5.028, 86

16





2 7

28

Buku V

- Lampiran

Kota Subulussalam

Prov. Sumatera Utara

Kab. Asahan

24

25

26

16

17

138

2011

2012

J umlah

32

2010

187

J umlah

35

19

2012

38

52

2011

2008

28

2010

2009

46

86

J umlah

42

16

2012

2009

29

2011

2008

17

2010

86

J umlah

-

15

2012

24

13

2011

2009

21

2010

2008

10

2009

4

27

3

Jm l

2008

2

Kota Sabang

Periode

Entitas

23

1

o

1.581, 40

3.708, 65

29.200, 23

4.974, 01

2.109, 55

11.041, 48

487, 86

10.587, 33

544.350, 08

77.754, 60

44.149, 12

348.956, 69

61.052, 49

12.437, 18

56.333, 22

1.622, 81

35.573, 85

5.297, 81

13.838, 75

-

SGD 3, 57

34.526, 10

SGD 3, 57

366, 23

66, 24

28.803, 58

5

N il a i

Temuan

44

28

42

21

52

338

43

36

74

91

94

459

52

122

76

113

96

244

49

71

50

74

-

187

6

Jm l

24.046, 22

5.070, 63

2.109, 55

5.806, 37

487, 86

10.571, 81

447.689, 47

29.141, 71

40.697, 11

319.355, 33

47.246, 87

11.248, 45

12.990, 85

1.090, 54

491, 84

1.030, 54

10.377, 93

-

SGD 3, 57

4.492, 15

SGD 3, 57

366, 23

66, 24

200, 49

1.354, 40

2.504, 79

7

N il a i

Rekomendasi

-

26

32

47

38

30

-

-

5

25

-

93

-

11

18

18

46

212

28

1

33

80

70

143

8

Jm l 26, 46

-

3.980, 46

31, 50

5, 00

539, 16

377, 75

3.027, 05

12.183, 59

-

3.709, 47

5.294, 16

2.960, 94

219, 02

21, 39

-

-

21, 39

-

1.436, 41

-

15, 01

40, 54

1.354, 40

9

N il a i


5

2

6

58

9

1

17

9

22

133

-

23

29

54

27

21

-

-

6

15

-

25

-

12

10

Jm l

16.584, 78

4.677, 24

191, 25

4.061, 42

110, 11

7.544, 76

205.399, 94

-

9.160, 46

148.035, 62

37.296, 18

10.907, 68

8.875, 04

-

-

48, 75

8.826, 29

-

2.665, 34

-

46, 23

140, 78

-

2.478, 33

11

N il a i


1

-

68

6

34

24

2

2

183

52

73

15

12

31

193

49

71

39

34

-

69

44

5

19

12

Jm l

5, 00

19, 17

-

-

-

3.480, 98

361, 89

1.913, 30

1.205, 79

-

230.105, 94

29.141, 71

27.827, 18

166.025, 55

6.989, 75

121, 75

4.094, 42

1.090, 54

491, 84

960, 40

1.551, 64

-

SGD 3, 57

390, 40

SGD 3, 57

366, 23

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11, 90

-

3.980, 46

31, 50

5, 00

539, 16

377, 75

3.027, 05

12.183, 59

-

3.709, 47

5.294, 16

2.960, 94

219, 02

21, 39

-

-

21, 39

-

1.652, 84

230, 99

15, 01

40, 54

1.354, 40

16





Kab. Humbang Hasundutan

30

Kab. Karo

Kab. Deli Serdang

29

31

Kab. Dairi

28

124

J umlah

Buku V

10

2012

11

12

16

2008

2009

2010

78

19

2011

J umlah

15

2010

19

11

2012

15

22

2011

2009

25

2010

2008

25

89

41

12

2012

J umlah

2009

638, 42

16

2008

3.464, 24

25


1.083, 23

658, 60

26.953, 82

3.453, 03

1.284, 24

11.754, 53

9.691, 50

770, 52

116.116, 42

58, 18

3.841, 83

81.159, 86

13.334, 79

17.721, 76

18.479, 92

936, 26

3.056, 11

10.384, 89

150.806, 25

2011

69

J umlah

-

2010

-

2012

84.823, 55

24.028, 77

22

25

2011

14

17

2010

41.857, 71

96, 22

2009

20

2009

5

N il a i

2008

7

4

Jm l

2008

3

2

Kab. Batubara

1

Periode

Entitas

27

o

Temuan

-

57

52

55

16

29

32

24

181

18

54

31

43

35

270

19

44

62

61

84

230

29

36

68

40

57

180

6

Jm l 96, 21

3.218, 84

318, 16

249, 67

18.651, 29

685, 63

1.284, 23

8.576, 10

7.334, 82

770, 51

17.199, 75

47, 78

3.841, 83

2.731, 15

6.723, 92

3.855, 07

8.581, 07

621, 96

2.391, 27

606, 61

3.056, 10

1.905, 13

149.147, 08

-

83.164, 39

24.028, 77

41.857, 71

7

N il a i

Rekomendasi

-

-

-

39

25

56

76

-

14

2

27

33

66

-

25

34

7

6

4

16

60

-

2

3

31

24

120

8

Jm l 58, 74

-

-

228, 30

314, 42

124, 67

584, 09

-

39, 16

26, 29

263, 13

255, 51

1.121, 33

-

460, 60

616, 08

44, 65

1.065, 73

-

145, 69

337, 18

475, 45

107, 41

1.139, 84

-

423, 47

657, 63

9

N il a i


3

-

-

16

25

6

30

6

5

3

5

11

46

-

19

14

13

60

-

16

23

12

9

49

-

25

21

10

Jm l 14, 09

-

-

2.990, 54

3, 74

125, 00

4.244, 87

685, 63

68, 95

117, 14

2.858, 15

515, 00

8.019, 36

-

1.963, 65

2.852, 51

3.203, 20

5.530, 15

-

1.384, 08

269, 43

2.185, 65

1.690, 99

64.819, 47

-

23.605, 30

41.200, 08

11

N il a i


2

-

6

7

3

2

91

12

47

25

7

-

104

19

44

4

22

15

94

29

6

43

1

15

65

-

57

12

Jm l

-

23, 38

-

-

-

13.822, 33

-

1.176, 12

8.432, 67

4.213, 54

-

8.059, 06

47, 78

3.841, 83

306, 90

3.255, 33

607, 22

1.985, 19

621, 96

861, 50

-

395, 00

106, 73

83.187, 77

-

83.164, 39

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58, 74

-

423, 47

657, 63

-

228, 30

314, 42

124, 67

599, 06

-

54, 13

26, 29

263, 13

255, 51

1.121, 33

-

460, 60

616, 08

44, 65

1.065, 73

-

145, 69

337, 18

475, 45

107, 41

1.139, 84

16





2 9

0

Buku V

- Lampiran

Kab. Labuhanbatu

Kab. Labuhanbatu Selatan

Kab. Labuhanbatu Utara

Kab. Langkat

33

34

35

2

1

32

Entitas

o

23

10

94

2011

2012

J umlah

6.492, 99

584, 15

5.066, 96

4.130, 61

9.959, 38

-

2.610, 55

23

33

-

89

2010

2011

2012

J umlah

13

20

2008

29

2009

1.878, 64

16

2012

J umlah

251.408, 30

-

8.256, 02

12.764, 17

113.794, 59

116.593, 52

4.549, 49

2.670, 85

13

-

-

2011

-

-

-

2010

2009

-

26

2008

5.041, 15

11

2012

J umlah

8.316, 60

3.275, 45

15

-

2011

-

-

-

84.890, 55

68.615, 84

5

N il a i

2010

2009

-

11

2010

-

25

2008

25

65

J umlah

2009

-

2012

2008

26

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

-

76

-

-

-

224

-

78

56

54

36

91

42

49

-

62

25

37

-

229

22

58

26

66

57

161

6

Jm l

-

-

-

127.218, 43

-

6.847, 50

6.221, 89

109.569, 33

4.579, 71

4.549, 39

1.878, 55

2.670, 84

-

7.655, 59

4.380, 15

3.275, 44

-

16.874, 87

600, 20

6.492, 98

584, 14

5.066, 95

4.130, 60

6.116, 79

-

2.330, 12

7

N il a i

Rekomendasi

-

40

18

53

51

64

-

38

-

-

-

67

-

3

18

33

13

5

-

5

-

4

-

4

-

162

8

Jm l

-

-

49.672, 66

-

784, 75

2.938, 96

43.613, 12

2.335, 83

596, 83

-

596, 83

-

30, 32

-

30, 32

-

1.554, 05

-

-

242, 67

477, 52

833, 86

1.906, 43

-

1.239, 04

9

N il a i


-

-

98

-

22

36

21

19

20

-

20

-

9

-

9

-

43

-

16

8

13

6

71

-

24

10

Jm l

-

748, 47

-

-

73.621, 08

-

2.138, 06

3.282, 93

65.956, 21

2.243, 88

1.965, 65

-

1.965, 65

-

211, 95

-

211, 95

-

14.611, 29

-

6.383, 65

341, 47

4.589, 43

3.296, 74

3.867, 75

11

N il a i


-

-

-

59

-

53

2

-

4

66

42

24

-

49

25

24

-

24

22

2

-

26

-

14

12

Jm l

-

-

-

-

-

3.924, 69

-

3.924, 69

-

1.986, 91

1.878, 55

108, 36

-

7.413, 32

4.380, 15

3.033, 17

-

709, 53

600, 20

109, 33

-

342, 61

-

342, 61

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49.672, 66

-

784, 75

2.938, 96

43.613, 12

2.335, 83

596, 83

-

596, 83

-

30, 32

-

30, 32

-

1.554, 05

-

-

242, 67

477, 52

833, 86

1.906, 43

-

1.239, 04

16



Halaman 8 ampiran 2


Kab. Nias Selatan

39

Kab. Nias Utara

Kab. Nias Barat

38

40

Kab. Nias

37

63

J umlah

1.659, 20

1.280, 09

2.104, 67

2.876, 99

Buku V

-

2012

2008

- Lampiran

2010

2009

-

-

-

65

17

2011

J umlah

15

17

2009

2010

16

2008

-

-

15

2012

J umlah

-

-

27.204, 01

-

2.658, 15

685, 34

3.242, 83

20.617, 69

880, 42

880, 42

15

-

2011

-

-

-

31.213, 83

-

768, 32

3.078, 86

19.983, 85

7.382, 80

22.634, 72

14.713, 77

5

N il a i

2010

2009

-

-

2012

-

14

2011

2008

13

2010

110

J umlah

16

11

2012

20

19

2011

2008

32

2010

2009

22

2009

4

26

3

Jm l

2008

2

Kab. Mandailing Natal

Periode

Entitas

36

1

o

Temuan

23

40

96

52

53

-

-

-

186

-

55

45

48

38

43

-

43

-

178

-

31

34

67

46

264

6

Jm l

-

-

-

27.203, 97

-

2.658, 14

685, 33

3.242, 83

20.617, 67

776, 02

-

776, 02

-

22.848, 15

-

768, 32

141, 42

14.452, 32

7.486, 09

8.347, 07

426, 14

1.659, 19

1.280, 09

2.104, 66

2.876, 99

7

N il a i

Rekomendasi

-

15

23

39

25

65

-

3

26

18

18

-

-

-

26

-

22

2

1

1

17

-

17

-

102

8

Jm l

-

-

-

-

-

4.170, 48

-

191, 31

199, 64

104, 18

3.675, 35

-

-

3.672, 57

-

76, 92

3.297, 08

298, 57

2.294, 89

-

761, 26

391, 49

293, 44

848, 70

9

N il a i


-

-

-

27

-

24

1

-

2

9

-

9

-

62

-

15

9

21

17

94

-

25

37

7

25

10

Jm l

-

-

-

13.067, 60

-

2.360, 16

7, 71

-

10.699, 73

166, 94

-

166, 94

-

14.903, 71

-

768, 32

64, 50

6.883, 37

7.187, 52

4.366, 83

-

541, 59

851, 04

1.094, 81

1.879, 39

11

N il a i


-

-

-

133

-

9

42

47

35

17

-

17

-

14

-

1

2

7

4

105

23

12

33

27

10

12

Jm l

-

-

-

9.965, 89

-

106, 67

477, 98

3.138, 65

6.242, 59

609, 08

-

609, 08

-

4.271, 87

-

4.271, 87

-

1.685, 35

426, 14

356, 34

37, 56

716, 41

148, 90

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

848, 70

-

761, 26

391, 49

293, 44

-

-

-

-

4.170, 48

-

191, 31

199, 64

104, 18

3.675, 35

-

-

3.672, 57

-

76, 92

3.297, 08

298, 57

2.294, 89

16





3 1

3 2

Buku V

- Lampiran

Kab. Padang Law as

Kab. Padang Law as Utara

Kab. Pakpak Bharat

Kab. Samosir

42

43

44

2

1

41

Entitas

o

23

14

28

11

9

85

2010

2011

2012

J umlah

7

75

2012

J umlah

2008

281, 80

22

2011

2009

4.907, 48

17

2010

3.946, 69

14.785, 99

380, 25

1.416, 54

5.297, 82

3.084, 02

4.607, 36

587.519, 37

571.189, 61

7.193, 79

17

17.809, 68

12

50

J umlah

-

2008

-

2012

6.178, 96

4.763, 11

6.867, 61

-

240.117, 64

6.231, 29

2009

20

19

2010

2011

-

11

2009

-

-

44

2012

J umlah

2008

233.543, 26

20

15

2010

2011

343, 09

-

10.835, 07

9

19

J umlah

-

2009

-

2012

10.835, 07

5

N il a i

2008

19

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

-

33

53

20

-

60

-

60

225

27

47

67

35

49

202

26

59

47

26

44

124

-

54

52

18

-

106

6

Jm l

9.253, 12

380, 25

674, 33

4.238, 24

649, 75

3.310, 55

5.868, 52

10, 42

2.140, 06

1.225, 63

844, 02

1.648, 39

17.809, 67

-

6.178, 96

4.763, 10

6.867, 61

-

4.514, 61

-

2.339, 99

1.831, 53

343, 09

-

10.835, 07

-

10.835, 07

7

N il a i

Rekomendasi

8

Jm l

-

-

-

17

1

1

1

-

14

87

-

32

3

19

33

67

-

25

32

10

-

12

-

12

-

-

-

-

84, 72

-

84, 72

-

-

1.025, 69

-

61, 15

456, 23

63, 65

444, 66

1.800, 56

-

183, 07

135, 46

171, 50

1.310, 53

268, 02

-

80, 14

187, 88

9

N il a i


-

-

4

-

9

-

2

7

-

74

1

1

28

19

25

50

-

17

20

4

9

45

-

27

14

10

Jm l

-

-

-

-

258, 37

-

258, 37

-

6.466, 90

-

3.645, 39

586, 10

2.235, 41

2.459, 85

-

1.951, 03

170, 96

-

337, 86

16.243, 06

-

6.178, 96

3.442, 72

6.621, 38

11

N il a i


134

25

45

38

16

10

65

26

10

24

3

2

12

-

2

6

4

-

85

-

33

51

1

-

60

-

60

12

Jm l

-

-

1.760, 53

380, 25

613, 18

136, 62

-

630, 48

1.608, 11

10, 42

5, 96

919, 21

672, 52

-

1.298, 59

-

1.240, 24

58, 35

-

4.171, 52

-

2.339, 99

1.831, 53

-

10.835, 07

-

10.835, 07

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

268, 02

-

80, 14

187, 88

-

84, 72

-

84, 72

-

1.025, 69

-

61, 15

456, 23

63, 65

444, 66

1.793, 26

-

183, 07

135, 46

164, 20

1.310, 53

16





Kab. Tapanuli Tengah

Kab. Tapanuli Selatan

47

48

Kab. Simalungun

46

Buku V

11

13

95

2011

2012

J umlah

20

2010

97

J umlah

35

16

2012

16

11

2011

2008

34

2010

2009

17

131

J umlah

19

14

2012

2008

25

2011

2009

28

2010

102

J umlah

47

12

2012

17

25

2011

2009

17

2010

2008

29

2009

4

19

3

Jm l

2008

2

Kab. Serdang Bedagai

Periode

Entitas

45

1

o

3.901, 29

40.220, 72

5.126, 94

26.694, 28

1.194, 90

2.663, 19

4.541, 41

59.349, 27

4.881, 99

1.030, 23

48.829, 30

928, 07

3.679, 68

133.540, 24

2.532, 22

29.857, 14

58.606, 70

5.144, 43

37.399, 75

USD 144.00

57.923, 37

478, 42

26.645, 15

USD 144.00

11.984, 37

14.914, 14

5

N il a i

Temuan

24

67

38

74

53

231

35

34

54

37

71

270

49

34

95

56

36

319

29

66

66

53

105

256

6

Jm l

9.527, 38

2.665, 48

1.422, 34

1.194, 90

355, 79

3.888, 87

11.993, 66

704, 16

1.030, 23

6.328, 53

854, 67

3.076, 07

37.478, 55

2.235, 20

27.588, 01

2.476, 40

3.009, 69

2.169, 25

8.520, 64

74, 32

2.972, 59

2.046, 74

693, 51

2.733, 48

7

N il a i

Rekomendasi

-

32

78

41

27

29

1

6

11

3

8

90

-

5

19

32

34

105

-

1

27

27

50

178

8

Jm l

2.262, 21

-

174, 47

198, 82

1.888, 92

4.387, 68

-

494, 54

3.250, 40

258, 40

384, 34

896, 64

102, 59

132, 64

56, 11

18, 79

586, 51

707, 60

-

42, 30

169, 27

13, 37

482, 66

9

N il a i


41

-

24

6

11

30

-

2

11

9

8

128

5

50

29

20

24

126

-

46

19

42

19

10

Jm l

2.168, 56

-

-

1.020, 43

156, 97

991, 16

6.901, 82

-

535, 69

3.078, 13

596, 27

2.691, 73

31.068, 88

535, 07

27.455, 37

2.047, 97

39, 26

991, 21

7.059, 78

-

2.251, 35

1.877, 47

680, 14

2.250, 82

11

N il a i


-

85

35

33

3

4

10

62

49

-

6

6

1

162

23

10

26

30

73

40

24

16

12

Jm l -

-

-

5.096, 61

2.665, 48

1.422, 34

-

-

1.008, 79

704, 16

704, 16

-

5.513, 03

1.597, 54

-

372, 32

2.951, 64

591, 53

753, 26

74, 32

678, 94

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

258, 40

384, 34

896, 64

102, 59

132, 64

56, 11

18, 79

586, 51

707, 60

-

42, 30

169, 27

13, 37

482, 66

2.262, 21

-

-

174, 47

198, 82

1.888, 92

4.387, 68

-

494, 54

3.250, 40

16



H a l a m a n 1 1 - La m p ir a n 2


- Lampiran

3 3

3 4

Buku V

- Lampiran

Kab. Tapanuli Utara

Kab. Toba Samosir

Kota Binjai

Kota Gunung Sitoli

Kota Medan

50

51

52

53

2

1

49

Entitas

o

84.406, 58 -

10

21

16

77

-

2012

J umlah

54

2009

13

J umlah

72

-

2012

2008

13

2011

-

-

-

2010

2009

2008

93

J umlah

14.769, 59

22

14

2011

2012

15

2010

-

49.580, 15

USD 41.78

56.701, 13

206, 06

-

206, 06

-

56.304, 78

11.568, 58

8.130, 80 14.590, 81

18

2009

7.245, 00

24

2008

1.794, 15

5.104, 98

14.172, 81

3.613, 25

59.721, 39

13.252, 34

2011

109

J umlah

1.525, 85

2010

13

2012

860, 24

4.289, 40

17

17

2011

13

16

2010

5.766, 26

810, 59

2008

42

2009

5

N il a i

2009

21

4

Jm l

2008

3

Periode

Temuan

23

40

39

65

57

-

109

224

34

-

34

-

233

34

55

40

34

70

-

197

38

54

30

34

41

224

6

Jm l 711, 86

-

42.637, 73

USD 41.77

30.434, 74

206, 06

-

206, 06

-

23.460, 73

3.325, 18

6.531, 48

4.207, 20

3.436, 18

5.960, 69

-

21.683, 12

820, 25

5.104, 98

14.172, 80

449, 39

1.135, 70

9.162, 23

1.100, 33

628, 28

1.033, 48

5.688, 28

7

N il a i

Rekomendasi

-

8

-

8

-

97

-

15

14

19

49

-

50

1

-

15

23

11

62

-

17

10

34

1

61

131

8

Jm l

-

-

18.814, 72

USD 35.71

20.970, 59

-

1.619, 35

-

358, 69

317, 91

942, 75

-

6.285, 28

-

-

5.858, 67

426, 61

-

1.218, 94

368, 20

-

17, 49

160, 28

672, 97

9

N il a i


7

-

42

87

26

-

26

-

58

1

-

23

15

19

-

22

-

-

6

5

11

62

1

18

11

25

10

Jm l 10, 50

-

23.823, 01

USD 6.06

9.464, 15

206, 06

-

206, 06

-

11.986, 13

1, 41

-

3.848, 51

3.118, 27

5.017, 94

-

1.854, 06

-

-

1.354, 06

-

500, 00

6.729, 19

-

613, 28

577, 41

5.528, 00

11

N il a i


-

6

6

-

78

33

40

3

-

2

-

125

37

54

9

6

19

100

22

5

18

6

49

12

Jm l

-

28, 39

-

-

-

-

-

9.855, 25

3.323, 77

6.531, 48

-

-

13.543, 78

820, 25

5.104, 98

6.960, 07

22, 78

635, 70

1.214, 10

732, 13

15, 00

438, 58

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

672, 97

368, 20

-

17, 49

160, 28

-

-

18.814, 72

USD 35.71

20.970, 59

-

-

1.619, 35

-

358, 69

317, 91

942, 75

-

6.285, 28

-

-

5.858, 67

426, 61

-

1.218, 94

16





Kota Sibolga

56

Kota Tanjungbalai

Kota Pematangsiantar

55

57

Kota Padangsidimpuan

2

1

54

Entitas

o

Buku V

19

16

18

2010

106

J umlah

2009

5

2012

2008

23

10

2010

2011

51

17

11

140

2012

J umlah

2008

1.549, 81

22

2011

2009

3.945, 16

26

4.999, 13

2.276, 74

2.612, 02

8.076, 16

936, 13

1.049, 09

458, 93

2.634, 23

2.997, 78

106.059, 77

21.841, 39

41.024, 27

37.699, 14

40.993, 24

2010

97

J umlah

2.195, 80

25

16

2012

4.699, 03

56

19

2011

3.125, 05

2009

20

2010

9.487, 14

21.486, 22

USD 41.78

166.704, 68

4.760, 63

11.586, 93

44.075, 84

5

N il a i

2008

17

224

J umlah

25

12

2012

2009

37

2011

2008

49

4

Jm l

2010

3

Periode

Temuan

47

39

53

234

10

63

23

42

96

392

25

67

94

61

145

266

54

53

55

41

63

583

24

98

128

6

Jm l

4.299, 52

2.144, 81

535, 98

4.799, 50

936, 12

1.049, 08

458, 93

226, 33

2.129, 04

31.215, 00

832, 87

2.790, 16

15.547, 17

1.511, 01

10.533, 79

16.131, 02

2.195, 80

877, 30

2.959, 60

8.015, 62

2.082, 70

USD 41.77

112.931, 45

6.472, 44

5.684, 73

27.701, 81

7

N il a i

Rekomendasi

4

23

21

22

26

39

146

2

26

8

35

75

183

-

45

53

20

65

166

-

40

50

34

42

240

8

Jm l

-

9 8

136, 89

9

37

-

8

11

4

14

163

-

12

40

39

72

43

-

10

5

7

21

226

-

19

78

10

Jm l

1.286, 86

1.463, 31

440, 27

2.522, 61

-

669, 98

432, 36

213, 13

1.207, 14

26.534, 82

-

-

15.547, 17

589, 27

10.398, 38

13.508, 95

-

875, 86

2.825, 45

7.854, 36

1.953, 28

USD 6.06

57.945, 49

-

2.396, 20

22.262, 13

11

N il a i


681, 50

95, 71

777, 47

20, 31

86, 40

26, 57

13, 20

630, 99

284, 18

-

-

148, 77

135, 41

426, 27

-

1, 44

134, 15

161, 26

129, 42

USD 35.71

48.388, 63

4.599, 77

347, 49

3.656, 06

9

N il a i


-

17

4

5

51

8

29

4

3

7

46

25

10

1

2

8

57

54

3

-

117

20

56

29

12

Jm l

-

-

-

2.875, 77

-

1.499, 42

915, 81

292, 70

-

290, 91

4.396, 00

832, 87

2.790, 16

-

772, 97

-

2.195, 80

2.195, 80

-

6.597, 33

1.872, 67

2.941, 04

1.783, 62

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

136, 89

681, 50

95, 71

777, 47

20, 31

86, 40

26, 57

13, 20

630, 99

284, 18

-

-

148, 77

135, 41

426, 27

-

1, 44

134, 15

161, 26

129, 42

USD 35.71

48.388, 63

4.599, 77

347, 49

3.656, 06

16





- Lampiran

3 5

3 6

Buku V

- Lampiran

Kota Tebing Tinggi

Prov. Sumatera Barat

Kab. Agam

Kab. Dharmasraya

59

60

61

2

1

58

Entitas

o

27

43

38

19

18

145

2010

2011

2012

J umlah

15

138

2012

J umlah

2008

9.137, 19

25

2009

10.558, 17

34

2011

23.933, 58

2.481, 64

4.047, 88

805, 97

12.811, 15

3.786, 94

34.586, 19

2.041, 09

9.216, 73

3.633, 01

437.004, 65

2010

290

J umlah

37.357, 13

28

39

2012

7.618, 91 22.353, 66

36

46

32.249, 16

337.425, 79

42.224, 26

4.430, 69

2.360, 54

4.150, 87

8.576, 77

22.705, 39

2009

109

2010

2011

4.130, 98

5.460, 68 19.479, 55

5

N il a i

2008

74

22

2008

79

J umlah

2009

5

17

16

2010

2012

17

2011

24

86

J umlah

2009

15

2012

2008

18

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

30

35

411

58

44

110

129

70

318

36

62

71

62

87

746

105

136

266

73

166

209

38

16

48

38

69

204

6

Jm l

380, 08

224, 60

14.438, 68

2.481, 63

3.118, 84

785, 99

4.686, 76

3.365, 46

19.529, 66

6.314, 69

8.176, 56

640, 11

3.735, 66

662, 64

75.822, 75

12.305, 54

7.511, 24

5.128, 43

31.452, 49

19.425, 05

5.981, 36

1.041, 99

886, 74

2.721, 39

260, 20

1.071, 04

7.584, 99

7

N il a i

Rekomendasi

34

-

18

10

6

99

-

12

61

-

5

15

32

9

114

-

8

14

45

47

458

-

62

219

54

123

8

Jm l

-

-

4.274, 74

1.139, 36

52, 16

329, 93

2.022, 89

730, 40

3.063, 33

-

3, 95

2, 45

2.906, 41

150, 52

37.675, 21

461, 65

419, 90

3.068, 39

31.440, 77

2.284, 50

72, 39

-

-

10, 00

10, 27

52, 12

914, 10

9

N il a i


1

6

227

1

28

68

76

54

117

-

31

45

15

26

136

5

31

45

18

37

47

-

-

13

17

17

33

10

Jm l

-

224, 60

8.059, 98

346, 11

3.066, 68

447, 48

2.019, 97

2.179, 74

2.122, 60

-

143, 57

637, 66

829, 25

512, 12

25.746, 30

135, 47

7.091, 34

2.060, 04

11, 72

16.447, 73

3.594, 24

-

-

2.711, 39

159, 93

722, 92

3.415, 04

11

N il a i


123

57

11

27

21

7

87

36

23

12

2

14

152

100

43

2

1

6

128

38

16

17

11

46

72

29

17

12

Jm l -

-

-

2.103, 96

996, 16

-

8, 58

643, 90

455, 32

14.343, 73

6.314, 69

8.029, 04

-

-

12.401, 24

11.708, 42

-

-

692, 82

2.314, 73

1.041, 99

886, 74

-

90, 00

296, 00

3.255, 85

380, 08

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72, 39

-

-

10, 00

10, 27

52, 12

914, 10

-

4.274, 74

1.139, 36

52, 16

329, 93

2.022, 89

730, 40

3.063, 33

-

3, 95

2, 45

2.906, 41

150, 52

37.675, 21

461, 65

419, 90

3.068, 39

31.440, 77

2.284, 50

16





Kab. Pasaman

65

Kab. Pasaman Barat

Kab. Padang Pariaman

64

66

Kab. Lima Puluh Kota

63

Buku V

19

2012

48

32

34

2008

2009

2010

142

15

2011

J umlah

52

2010

28

149

J umlah

28

21

2012

2008

47

2011

2009

20

163

J umlah

2010

22

2012

35

28

2011

26

43

2010

2009

18

2008

52

135

J umlah

2009

19

2012

2008

27

34

2010

27

2009

2011

28

4

Jm l

2008

3

2

Kab. Kepulauan Mentaw ai

1

Periode

Entitas

62

o

4.896, 93

4.636, 79

3.264, 17

7.739, 03

1.717, 24


9.029, 56

12.356, 76

31.300, 82

5.070, 54

1.541, 04

10.828, 11

4.364, 81

9.496, 32

113.393, 22

2.815, 75

35.616, 83

2.601, 68

29.471, 24

42.887, 72

88.457, 01

2.564, 30

1.511, 22

10.888, 02

11.689, 17

61.804, 30

22.254, 16

5

N il a i

Temuan

38

93

64

81

76

118

86

143

358

49

41

130

86

52

383

56

139

60

74

54

425

50

67

136

48

124

352

6

Jm l 248, 86

5.535, 26

667, 65

3.894, 03

15.717, 34

3.675, 57

683, 28

6.452, 96

1.357, 14

3.548, 39

32.592, 55

1.525, 04

5.236, 30

508, 92

4.033, 55

21.288, 74

31.062, 09

1.384, 97

1.038, 77

3.811, 73

2.807, 86

22.018, 76

11.840, 67

4.855, 63

1.481, 83

2.825, 76

2.428, 59

7

N il a i

Rekomendasi

-

7

2

49

44

45

61

94

109

-

15

24

38

32

116

-

13

20

47

36

212

-

34

76

32

70

102

8

Jm l -

1.252, 12

54, 79

672, 73

866, 35

94, 37

633, 43

-

-

138, 55

18.773, 85

15, 16

4, 19

243, 91

93, 59

18.417, 00

4.983, 20

18, 23

320, 33

1.435, 93

2.185, 92

1.022, 79

846, 78

-

49, 13

586, 02

211, 63

9

N il a i


59

12

42

190

-

25

99

47

19

118

1

46

34

23

14

144

2

32

56

11

43

132

-

46

58

16

12

10

Jm l -

4.023, 73

506, 36

2.832, 80

11.250, 53

-

49, 85

6.433, 70

1.357, 14

3.409, 84

11.527, 62

-

4.450, 91

265, 01

3.939, 96

2.871, 74

16.424, 94

7, 52

718, 44

2.375, 80

614, 24

12.708, 94

3.976, 69

-

429, 31

2.239, 74

1.307, 64

11

N il a i


14

13

7

59

49

1

7

1

1

149

55

80

6

4

4

69

48

1

4

5

11

118

38

40

4

16

20

12

Jm l

-

-

-

-

259, 41

106, 50

388, 50

3.600, 46

3.581, 20

-

19, 26

-

2.291, 08

1.509, 88

781, 20

-

9.653, 95

1.359, 22

-

7, 70

8.287, 03

7.017, 20

4.855, 63

1.003, 39

-

909, 32

248, 86

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

846, 78

-

49, 13

586, 02

211, 63

-

1.252, 12

54, 79

672, 73

866, 35

94, 37

633, 43

-

138, 55

18.773, 85

15, 16

4, 19

243, 91

93, 59

18.417, 00

4.983, 20

18, 23

320, 33

1.435, 93

2.185, 92

1.022, 79

16





3 7

8

Buku V

- Lampiran

Kab. Pesisir Selatan

Kab. Sijunjung

Kab. Solok

Kab. Solok Selatan

68

69

70

2

1

67

Entitas

o

53

2010

126

J umlah

25

19

2012

25

34

2011

2009

32

2010

2008

14

129

J umlah

27

22

2012

2008

22

2011

2009

41

2010

137

J umlah

20

20

2012

24

32

2011

2009

25

2010

2008

40

20

161

J umlah

2008

23

2012

2009

24

4

Jm l

2011

3

Periode

38.741, 04

12.197, 54

1.737, 98

32.782, 11

636, 06

4.517, 19

10.399, 52

14.994, 51

2.234, 83

USD 924.18

6.519, 24

2.604, 37

5, 94

USD 924.18

1.643, 63

290, 74

1.974, 56

27.686, 42

9.562, 31

1.469, 38

2.914, 63

3.360, 82

10.379, 28

51.026, 95

11.299, 79

11.470, 66

5

N il a i

Temuan

66

66

168

75

67

330

42

75

102

74

37

325

66

60

97

52

50

373

52

100

72

51

98

479

6

Jm l

34.088, 51

11.464, 07

915, 74

14.203, 17

600, 84

1.531, 81

4.615, 11

5.220, 59

2.234, 82

USD 924.18

1.893, 55

706, 26

5, 94

USD 924.18

524, 87

68, 94

587, 54

19.991, 08

7.311, 40

564, 92

2.852, 42

779, 79

8.482, 55

17.421, 78

6.142, 27

1.182, 57

7

N il a i

Rekomendasi

1

33

4

42

43

176

-

20

73

54

29

103

-

10

63

9

21

209

-

53

33

43

80

234

8

Jm l

-

-

175, 10

2.249, 75

-

13, 60

673, 58

427, 58

1.134, 99

387, 70

62, 72

5, 94

151, 94

-

167, 10

8.481, 42

20, 52

377, 97

1.752, 42

687, 99

5.642, 52

2.190, 62

62, 41

148, 57

9

N il a i


157

31

21

110

-

54

28

20

8

137

1

47

27

37

25

78

2

15

38

7

16

143

2

28

10

Jm l

34.088, 51

11.464, 07

740, 64

11.352, 58

-

1.518, 21

3.941, 53

4.793, 01

1.099, 83

USD 924.18

637, 22

19, 77

-

USD 924.18

260, 37

44, 64

312, 44

4.152, 84

75, 11

45, 90

1.100, 00

91, 80

2.840, 03

9.081, 35

684, 46

1.034, 00

11

N il a i


5

-

7

2

3

44

42

1

1

-

85

65

3

7

6

4

86

50

32

1

1

2

102

63

12

Jm l -

-

-

-

-

-

600, 84

600, 84

-

-

868, 63

623, 77

-

112, 56

24, 30

108, 00

7.356, 82

7.215, 77

141, 05

-

-

6.149, 81

5.395, 40

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62, 41

148, 57

-

-

175, 10

2.249, 75

-

13, 60

673, 58

427, 58

1.134, 99

387, 70

62, 72

5, 94

151, 94

-

167, 10

8.481, 42

20, 52

377, 97

1.752, 42

687, 99

5.642, 52

2.190, 62

16





Kota Padang

73

Kota Padang Panjang

Kota uki nggi

72

74

Kab. Tanah Datar

2

1

71

Entitas

o

39

59

26

2010

2011

2012

Buku V

20

44

21

25

131

2010

2011

2012

J umlah

21

2009

2008

236

47

J umlah

65

155

J umlah

2009

19

2012

2008

60

24

2010

24

2011

28

33

160

2012

J umlah

2009

5.310, 14

36

2011

2008

19.946, 25

24

2010

3.311, 70

- Lampiran 14.634, 13

2.649, 24

360, 10

5.008, 89

5.414, 89

1.201, 01

67.477, 16

11.129, 39

13.850, 61

392, 09

29.671, 81

12.433, 26

26.099, 53

3.048, 58

1.311, 62

8.539, 96

814, 28

12.385, 09

45.856, 06

970, 92

16.317, 05

39

80.594, 23

28

130

J umlah

-

2009

-

2012

27.917, 67

5

N il a i

2008

27

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

-

77

352

77

58

112

46

59

702

75

188

123

123

193

403

51

58

164

66

64

463

122

97

65

94

85

387

6

Jm l

3.541, 78

669, 74

282, 52

1.567, 73

287, 03

734, 76

25.200, 98

4.933, 11

6.848, 92

392, 09

6.288, 11

6.738, 75

9.466, 32

1.090, 72

331, 18

7.527, 64

97, 00

419, 78

6.119, 17

2.070, 41

2.445, 25

259, 83

971, 05

372, 63

47.813, 67

-

1.345, 35

7

N il a i

Rekomendasi

-

69

53

88

81

90

-

1

257

-

52

101

45

59

447

-

59

106

107

175

195

-

13

99

42

41

291

8

Jm l -

2.247, 03

603, 25

248, 29

373, 70

287, 03

734, 76

9.833, 69

51, 92

650, 91

262, 17

6.149, 58

2.719, 11

2.301, 62

-

-

2.299, 12

2, 50

-

519, 31

-

25, 33

73, 50

114, 35

306, 13

175, 10

9

N il a i


19

2

6

10

1

-

52

1

1

16

16

18

116

-

14

63

20

19

44

-

23

12

5

4

265

-

56

10

Jm l

-

1.228, 26

-

34, 23

1.194, 03

-

6.300, 29

1.925, 71

86, 49

129, 92

138, 53

4.019, 64

5.742, 80

-

-

5.228, 52

94, 50

419, 78

3.529, 45

-

2.419, 92

186, 33

856, 70

66, 50

47.638, 57

-

1.345, 35

11

N il a i


-

-

76

75

-

1

-

203

74

128

1

-

92

51

31

2

4

4

128

122

5

-

1

-

32

-

20

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66, 49

66, 49

-

9.067, 00

2.955, 48

6.111, 52

-

1.421, 90

1.090, 72

331, 18

-

2.070, 41

2.070, 41

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2, 50

-

519, 31

-

25, 33

73, 50

114, 35

306, 13

175, 10

-

-

2.203, 30

603, 25

248, 29

373, 70

243, 30

734, 76

9.833, 69

51, 92

650, 91

262, 17

6.149, 58

2.719, 11

2.301, 62

-

2.299, 12

16





3 9

0

Buku V

Entitas

2

Kota Pariaman

Kota Payakumbuh

Kota Saw ahlunto

Kota Solok

Prov. Riau

o

1

- Lampiran

75

76

77

78

79

22.243, 09 533, 84

21

29

13

119

2010

2011

2012

J umlah

63

74

80

2010

20

154

2012

J umlah

2009

2.489, 41

29

2008

6.375, 98

45

2011

147.016, 05

46.050, 89

10.298, 00

34.524, 36

5.142, 78

15.507, 31

5.008, 88

63.792, 58

2010

142

J umlah

3.490, 71

34

22

2012

4.647, 22

26

32

2011

30.358, 50

2008

29

2010

21.865, 86

3.430, 29

35.487, 34

1.708, 35

2009

22

37

20

186

2012

J umlah

2008

1.010, 26

49

2011

2009

7.196, 39

36

2010

7.508, 99

35

2009

18.063, 35

46

2008

39.340, 27

3.985, 41

8.427, 43

33

4.150, 50

2009

5

N il a i

23

4

Jm l

2008

3

Periode

Temuan

34

75

55

81

51

184

323

121

356

49

60

106

61

80

410

79

95

87

103

46

439

49

114

92

98

86

296

6

Jm l

49.963, 88

45.829, 30

8.497, 99

14.239, 96

407, 07

1.768, 60

1.245, 70

7.322, 54

3.496, 05

52.887, 57

3.129, 19

4.093, 30

27.970, 10

15.332, 94

2.362, 04

11.416, 16

1.010, 25

5.134, 41

-

1.272, 89

3.998, 61

8.345, 51

304, 43

1.404, 10

835, 48

3.907, 39

1.894, 11

7

N il a i

Rekomendasi

-

10

43

44

34

124

222

79

234

-

43

78

49

64

163

-

35

48

56

24

266

-

32

79

82

73

131

8

Jm l

9, 02

-

9, 02

-

6.779, 65

13.672, 20

982, 45

10.109, 33

-

1.768, 60

911, 02

6.092, 69

1.337, 02

12.597, 64

739, 18

3.549, 98

4.179, 29

2.413, 49

1.715, 70

4.649, 70

43, 46

4.055, 82

-

358, 86

191, 56

9

N il a i


60

99

41

69

-

17

28

9

15

84

1

11

32

27

13

83

1

43

13

14

12

83

-

27

6

34

16

10

Jm l

-

43.184, 23

32.157, 10

7.515, 54

3.723, 56

-

334, 68

1.229, 85

2.159, 03

37.345, 82

-

-

23.790, 81

12.908, 67

646, 34

4.568, 98

-

17, 63

-

823, 17

3.728, 18

7.399, 65

-

819, 24

787, 93

3.898, 37

1.894, 11

11

N il a i


6

3

1

-

-

2

1

53

49

-

3

1

163

78

49

7

20

9

90

48

39

-

2

1

82

34

38

12

Jm l

47, 55

-

-

-

-

-

-

-

407, 07

407, 07

-

-

2.944, 11

2.390, 01

543, 32

-

10, 78

-

2.197, 48

966, 79

1.060, 96

-

90, 86

78, 87

936, 84

304, 43

584, 86

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

358, 86

191, 56

9, 02

-

9, 02

6.779, 65

13.672, 20

982, 45

8.560, 64

-

219, 91

911, 02

6.092, 69

1.337, 02

12.597, 64

739, 18

3.549, 98

4.179, 29

2.413, 49

1.715, 70

4.649, 70

43, 46

4.055, 82

16





Kab. Bengkalis

Kab. Indragiri Hilir

Kab. Indragiri Hulu

80

81

82

Kab. Kampar

2

1

83

Entitas

o

31

49

28

2010

2011

2012

Buku V 4.357, 77

27

179

2012

J umlah

- Lampiran 51.952, 00

7.713, 82 3.390, 49

21

58

2010

2011

9.838, 95

26.650, 97

46

27

300.077, 36

18.198, 71

69.656, 50

183.144, 95

6.624, 53

22.452, 67

44.493, 41

8.127, 90

2009

2008

185

41

J umlah

36

-

120

2012

J umlah

2009

-

19

2008

8.662, 31

25

13.731, 70

13.971, 50

174.436, 34

2011

213

J umlah

16.983, 79

2010

17

2012

33.037, 46

32.877, 64

30

30

2011

46

52

2010

51.962, 28

39.575, 17

2008

77

483.879, 83

225.526, 77

54.988, 12

5

N il a i

2009

37

360

J umlah

2009

52

2012

2008

91

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

474

64

144

57

140

69

498

71

128

82

116

101

319

-

64

61

111

83

578

45

76

136

214

107

963

108

227

6

Jm l

26.517, 65

832, 25

3.390, 48

6.509, 72

9.455, 10

6.330, 10

256.236, 47

13.193, 66

39.457, 36

182.687, 95

6.011, 42

14.886, 08

57.977, 08

-

7.692, 36

19.971, 45

19.709, 90

10.603, 37

166.367, 61

15.454, 03

33.037, 44

26.338, 74

51.962, 27

39.575, 13

358.726, 71

219.549, 04

34.886, 50

7

N il a i

Rekomendasi

185

-

22

2

99

62

308

-

82

56

91

79

217

-

35

50

77

55

192

-

23

44

75

50

534

1

108

8

Jm l

9.978, 82

-

1.408, 98

715, 83

4.209, 48

3.644, 53

43.213, 99

-

280, 24

32.160, 58

2.359, 72

8.413, 45

21.939, 46

-

1.708, 17

4.352, 79

9.782, 63

6.095, 87

16.177, 45

-

3.895, 51

1.550, 99

6.312, 43

4.418, 52

35.427, 61

-

13.993, 31

9

N il a i


81

-

35

4

37

5

84

-

37

21

16

10

100

-

28

10

34

28

274

-

52

46

131

45

279

1

78

10

Jm l

9.962, 42

-

1.118, 86

1.266, 38

4.891, 61

2.685, 57

197.134, 22

-

39.177, 12

150.527, 37

3.651, 70

3.778, 03

36.037, 62

-

5.984, 19

15.618, 66

9.927, 27

4.507, 50

79.350, 79

-

8.280, 86

13.957, 02

45.649, 84

11.463, 07

103.538, 81

-

20.681, 94

11

N il a i


-

208

64

87

51

4

2

106

71

9

5

9

12

2

-

1

1

-

112

45

1

46

8

12

150

106

41

12

Jm l

-

-

-

-

6.576, 41

832, 25

862, 64

4.527, 51

354, 01

-

15.888, 26

13.193, 66

-

2.694, 60

-

-

70.839, 37

15.454, 03

20.861, 07

10.830, 73

-

23.693, 54

219.760, 29

219.549, 04

211, 25

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.978, 82

-

1.408, 98

715, 83

4.209, 48

3.644, 53

43.142, 49

-

280, 24

32.160, 58

2.359, 72

8.341, 95

21.939, 46

-

1.708, 17

4.352, 79

9.782, 63

6.095, 87

15.630, 69

19, 81

3.328, 94

1.550, 99

6.312, 43

4.418, 52

35.893, 23

465, 62

13.993, 31

16





4 1

4 2

Buku V

- Lampiran

Ka . Kepulauan

Kab. Pelalaw an

Kab. Rokan Hilir

Kab. Rokan Hulu

85

86

87

88

eranti

Kab. Kuantan Singingi

2

1

84

Entitas

o

16

2010

154

J umlah

35

24

2012

29

34

2011

2009

24

2010

2008

32

40

133

J umlah

2008

16

2012

2009

23

27

2010

2011

20

J umlah

47

36

2011

2012

2008

23

2010

2009

13

-

-

2009

-

180

J umlah

2008

43

26

32

2010

2011

32

2009

2012

47

4

Jm l

2008

3

Periode

8.690, 36

-

8.930, 46

9.687, 10

3.216, 86

70.905, 24

5.849, 70

18.969, 09

5.664, 68

32.411, 48

8.010, 29

52.567, 00

9.487, 32

2.536, 58

5.322, 02

31.893, 83

3.327, 25

8.242, 16

-

4.600, 84

3.641, 32

-

89.361, 39

8.741, 47

54.754, 25

4.167, 55

13.007, 76

5

N il a i

Temuan

-

43

103

47

434

74

92

63

127

78

431

54

61

69

193

54

89

-

57

32

-

454

66

113

83

90

102

6

Jm l

-

8.930, 45

8.985, 99

2.848, 13

43.040, 40

4.038, 20

11.653, 34

4.105, 38

20.346, 13

2.897, 35

46.739, 98

5.387, 31

3.786, 56

3.676, 08

30.562, 78

3.327, 25

4.849, 34

-

4.606, 42

242, 92

-

29.894, 40

1.078, 19

6.158, 45

3.787, 64

11.497, 04

7.373, 08

7

N il a i

Rekomendasi

41

77

67

75

84

-

26

88

39

142

-

29

22

59

32

165

-

20

31

75

39

59

-

33

26

-

344

8

Jm l

-

464, 42

945, 32

2.848, 13

8.301, 42

-

2.750, 10

1.991, 52

1.993, 56

1.566, 24

5.488, 91

-

540, 57

1.042, 14

2.093, 46

1.812, 74

1.384, 21

-

1.185, 20

199, 01

-

19.187, 00

217, 78

2.454, 42

2.453, 05

9.169, 48

4.892, 27

9

N il a i


-

17

13

8

106

-

29

19

43

15

178

-

38

18

108

14

16

-

13

3

-

101

23

34

14

15

15

10

Jm l

-

8.466, 03

7.855, 33

-

2.631, 27

-

787, 56

237, 38

285, 42

1.320, 91

34.816, 37

-

2.961, 08

2.633, 94

27.706, 84

1.514, 51

1.823, 78

-

1.779, 87

43, 91

-

9.417, 93

860, 41

3.704, 03

1.334, 59

2.327, 56

1.191, 34

11

N il a i


3

-

9

2

2

2

-

3

-

2

-

186

74

34

22

25

31

88

54

3

20

10

1

14

-

11

12

Jm l

-

-

-

185, 34

-

32.107, 71

4.038, 20

8.115, 68

1.876, 48

18.067, 15

10, 20

6.434, 70

5.387, 31

284, 91

-

762, 48

-

1.641, 35

-

1.641, 35

-

1.289, 47

-

-

-

1.289, 47

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

464, 42

945, 32

2.848, 13

8.301, 42

-

2.750, 10

1.991, 52

1.993, 56

1.566, 24

4.804, 03

587, 62

515, 45

1.042, 14

2.093, 46

565, 36

1.423, 96

-

1.226, 14

197, 82

-

17.088, 28

217, 78

355, 70

2.453, 05

9.169, 48

4.892, 27

16





Kota Pekanbaru

91

Prov. J ambi

Kota Dumai

90

92

Kab. Siak

2

1

89

Entitas

o

Buku V

88

41

2008

162

J umlah

2009

19

2012

27

34

2010

2011

31

51

2009

2008

16

153

2012

28

2011

J umlah

36

2010

216

J umlah

35

29

2012

38

49

2011

2008

59

2010

2009

17

62

125

J umlah

2008

19

2012

2009

26

4

Jm l

2011

3

Periode

4.141, 22


27.216, 18

58.220, 49

4.120, 79

12.846, 31

15.413, 94

22.483, 88

3.355, 55

USD 258.03

133.593, 49

89.896, 36

USD 258.03

4.193, 83

4.094, 83

30.312, 84

5.095, 63

USD 164.36

151.573, 13

3.689, 97

18.267, 45

60.545, 37

USD 164.36

58.467, 68

10.602, 66

37.549, 96

11.574, 32

5

N il a i

Temuan

32

58

101

224

376

44

76

61

109

86

378

41

61

96

98

82

580

75

126

199

140

40

283

6

Jm l

7.627, 40

16.882, 99

24.129, 33

2.790, 67

3.172, 48

5.958, 29

8.852, 29

3.355, 54

USD 258.03

40.761, 78

-

USD 258.03

2.447, 96

4.634, 60

28.611, 41

5.067, 81

77.759, 24

1.187, 10

14.722, 84

31.380, 71

24.369, 23

6.099, 36

32.151, 35

8.738, 38

2.648, 40

7

N il a i

Rekomendasi

-

39

98

201

202

-

33

34

75

60

224

-

41

55

55

73

383

-

71

158

117

37

192

8

Jm l

6.285, 72

14.615, 21

7.632, 28

-

401, 74

4.082, 43

1.123, 09

2.025, 00

USD 177.99

11.059, 02

-

USD 177.99

892, 19

1.225, 07

6.969, 81

1.971, 95

48.254, 23

-

728, 59

20.377, 99

21.276, 77

5.870, 88

4.737, 67

-

479, 80

9

N il a i


3

23

109

-

32

25

30

22

77

-

13

27

30

7

90

-

26

41

20

3

56

-

18

10

Jm l

1.341, 68

2.267, 78

12.264, 84

-

2.601, 38

1.875, 86

6.672, 96

1.114, 62

USD 80.04

13.966, 20

-

USD 80.04

780, 71

2.414, 22

7.790, 42

2.980, 85

27.006, 68

-

12.683, 02

11.002, 72

3.092, 46

228, 48

18.329, 08

-

2.007, 72

11

N il a i


1

-

-

65

44

11

2

4

4

77

41

7

14

13

2

107

75

29

-

3

-

35

32

12

Jm l

-

-

-

-

4.232, 21

2.790, 67

169, 36

-

1.056, 24

215, 92

15.736, 56

-

775, 06

995, 31

13.851, 18

115, 01

2.498, 33

1.187, 10

1.311, 23

-

9.084, 60

8.738, 38

160, 88

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80, 04

479, 80

7.129, 10

14.615, 21

7.632, 28

-

401, 74

4.082, 43

1.123, 09

2.025, 00

USD 177.99

11.059, 02

-

USD 177.99

892, 19

1.225, 07

6.969, 81

1.971, 95

49.036, 85

782, 62

728, 59

20.377, 99

21.276, 77

5.870, 88

4.817, 71

16





4 3

4 4

Buku V

- Lampiran

Kab. Batang Hari

Kab. Bungo

Kab. Kerinc i

Kab. Merangin

94

95

96

2

1

93

Entitas

o

30

33

21

22

16

122

2010

2011

2012

J umlah

160

J umlah

2008

22

2012

2009

44

23

2010

2011

26

190

J umlah

45

18

2012

2008

27

2011

2009

48

2010

169

J umlah

39

16

2012

58

49

2011

2008

31

2010

2009

43

252

J umlah

30

21

2012

2008

47

2011

2009

55

4

Jm l

2010

3

Periode

52.534, 70

2.200, 50

2.515, 25

5.122, 11

9.659, 45

33.037, 39

46.460, 59

1.403, 07

1.544, 91

12.134, 95

21.344, 23

10.033, 43

75.663, 30

3.379, 61

332, 26

19.570, 03

33.374, 30

19.007, 10

20.632, 20

2.260, 52

119, 53

7.756, 53

4.364, 78

6.130, 84

102.238, 10

26.782, 84

12.287, 43

27.480, 87

5

N il a i

Temuan

325

46

59

45

97

78

371

64

58

85

102

62

452

51

55

102

139

105

386

43

86

78

96

83

607

41

114

127

6

Jm l

24.366, 83

1.819, 56

1.666, 07

3.585, 14

7.947, 74

9.348, 32

30.824, 48

1.124, 13

1.503, 99

6.241, 96

11.933, 20

10.021, 20

42.001, 65

3.379, 61

286, 24

19.532, 50

4.859, 48

13.943, 82

18.161, 36

2.033, 02

119, 52

6.847, 45

3.377, 72

5.783, 65

65.610, 13

25.715, 21

11.529, 89

3.854, 64

7

N il a i

Rekomendasi

-

21

81

134

-

8

25

57

44

142

-

5

26

67

44

271

-

25

51

110

85

172

-

6

41

65

60

401

8

Jm l

7.678, 02

-

237, 05

1.610, 11

1.775, 69

4.055, 17

9.534, 96

-

379, 59

1.062, 78

1.925, 92

6.166, 67

13.344, 78

-

53, 34

5.937, 93

507, 37

6.846, 14

4.683, 38

-

60, 82

1.623, 95

841, 82

2.156, 79

24.780, 05

-

499, 24

3.379, 88

9

N il a i


124

-

32

20

39

33

137

-

51

37

35

14

130

-

30

51

29

20

151

-

66

33

31

21

164

-

92

46

10

Jm l 474, 76

14.861, 04

-

1.429, 02

1.975, 03

6.163, 84

5.293, 15

20.165, 39

-

1.124, 40

5.179, 18

10.007, 28

3.854, 53

25.277, 26

-

232, 90

13.594, 57

4.352, 11

7.097, 68

11.444, 96

-

58, 70

5.223, 50

2.535, 90

3.626, 86

15.114, 87

-

11.030, 65

11

N il a i


1

-

-

-

67

46

19

-

1

1

92

64

2

22

-

4

51

51

-

-

63

43

14

4

-

2

42

41

12

Jm l -

-

-

-

-

-

1.827, 77

1.819, 56

-

8, 21

-

1.124, 13

1.124, 13

-

-

3.379, 61

3.379, 61

-

-

2.033, 02

2.033, 02

-

-

-

25.715, 21

25.715, 21

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.743, 24

65, 22

237, 05

1.610, 11

1.775, 69

4.055, 17

10.461, 14

278, 93

379, 59

1.073, 89

2.562, 06

6.166, 67

13.444, 70

-

53, 34

6.037, 85

507, 37

6.846, 14

5.095, 96

-

-

1.780, 22

851, 40

2.464, 34

26.111, 09

487, 66

499, 24

3.379, 88

16





Buku V

101

Kab. Tebo

Kab. Tanjung J abung Barat

Kab. Tanjung J abung Timur

99

100

Kab. Sarolangun

98

688, 57

6.465, 03

3.962, 63

5.500, 26

9.888, 71

- Lampiran

27

43

2008

2009

-

-

150

2012

J umlah

143.065, 43

20.629, 69

1.630.390, 73

10.835, 05

1.040, 59

1.600.195, 25

18.319, 84

46.531, 96

8.245, 66

1.653, 12

1.779, 22

19.985, 75

14.868, 21

USD 466.91

78.316, 33

47.178, 95

2.177, 56

USD 466.91

9.093, 99

9.442, 51

10.423, 32

26.505, 20

5

N il a i

23

2011

33

135

J umlah

2010

16

2012

52

32

2011

42

21

2010

2009

32

2008

34

2009

153

J umlah

2008

27

19

39

2010

2011

38

2012

30

179

J umlah

2009

15

2012

2008

25

29

2010

2011

42

2009

4

68

3

Jm l

2008

2

Kab. Muaro J ambi

Periode

Entitas

97

1

o

Temuan

108

96

354

-

43

60

129

122

350

42

63

48

106

91

358

62

59

67

99

71

419

36

60

60

113

150

6

Jm l

52 67

8.740, 39 16.739, 34

255

-

13

35

111

96

165

-

11

32

65

57

114

-

1

9

65

39

250

-

18

32

88

112

8

Jm l

8.047, 27

3.968, 86

6.898, 10

-

1.143, 68

590, 61

1.723, 20

3.440, 61

15.174, 28

-

934, 94

863, 92

5.228, 56

8.146, 86

4.588, 92

-

28, 04

1.561, 99

1.307, 94

1.690, 95

5.936, 02

-

866, 56

1.578, 67

1.509, 69

1.981, 10

9

N il a i


31.797, 05

-

9.495, 49

949, 72

5.866, 56

15.485, 28

38.764, 90

8.245, 66

1.593, 47

1.772, 46

16.618, 22

10.535, 09

USD 466.91

68.717, 05

47.151, 03

1.843, 87

USD 466.91

7.767, 17

8.175, 47

3.779, 51

21.529, 03

361, 39

6.385, 68

3.160, 87

4.395, 16

7.225, 93

7

N il a i

Rekomendasi

40

41

95

-

26

25

18

26

130

-

46

14

38

32

133

-

26

44

31

32

119

-

38

18

25

38

10

Jm l

8.692, 07

4.771, 53

24.876, 54

-

8.329, 40

359, 11

4.143, 36

12.044, 67

15.151, 21

-

464, 78

908, 54

11.389, 66

2.388, 23

10.785, 35

-

1.317, 70

4.102, 55

3.276, 54

2.088, 56

15.231, 62

-

5.519, 12

1.582, 20

2.885, 47

5.244, 83

11

N il a i


-

-

-

-

1

3

4

-

4

-

55

42

6

2

3

2

111

62

32

14

3

-

50

36

4

10

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22, 41

-

22, 41

-

8.439, 41

8.245, 66

193, 75

-

USD 466.91

53.342, 78

47.151, 03

498, 13

USD 466.91

2.102, 63

3.590, 99

-

361, 39

361, 39

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.417, 82

3.968, 86

7.072, 02

-

1.146, 27

590, 61

1.723, 20

3.611, 94

15.128, 86

-

889, 52

863, 92

5.228, 56

8.146, 86

4.616, 84

27, 92

28, 04

1.561, 99

1.307, 94

1.690, 95

5.959, 13

-

866, 56

1.596, 29

1.515, 18

1.981, 10

16





4 5

4 6

Buku V

- Lampiran

Kota J ambi

Kota Sungai Penuh

Prov. Sumatera Selatan

Kab. Banyuasin

103

104

105

2

1

102

Entitas

o

180

J umlah

2.038, 22

32

29

23

17

25

126

2010

2011

2012

J umlah

30

233

2012

J umlah

2008

6.770, 75

68

2011

2009

11.580, 94

35

2010

48.553, 64

16.186, 92

1.185, 11

1.178, 73

4.294, 47

5.883, 71

3.644, 90

102.783, 18

10.306, 01

25.571, 84

60

40

5.438, 29

2.840, 90

2008

52

J umlah

559, 17

-

27.806, 28

9.710, 08

132, 95

2.909, 62

13.206, 65

1.846, 98

336.801, 14

766, 69

3.106, 07

169.233, 26

5

N il a i

2009

21

16

2011

15

2010

2012

-

2009

-

14

2012

2008

26

20

2010

2011

87

152

J umlah

33

13

2012

2009

29

2011

2008

40

4

Jm l

2010

3

Periode

Temuan

34

71

80

-

319

58

46

60

74

81

548

95

169

81

92

111

134

37

70

27

-

404

33

54

59

191

67

389

6

Jm l

-

9.045, 85

481, 00

1.033, 39

752, 43

5.365, 21

1.413, 82

37.011, 58

4.811, 90

5.770, 34

10.203, 01

9.406, 59

6.819, 74

4.544, 57

2.825, 11

1.599, 21

120, 25

-

26.279, 01

9.710, 08

132, 94

2.693, 40

13.206, 64

535, 95

36.643, 46

766, 69

2.555, 01

7.842, 03

7

N il a i

Rekomendasi

-

2

23

-

261

24

40

58

64

75

330

16

113

54

64

83

34

-

14

20

-

254

-

5

33

156

60

144

8

Jm l

-

3.620, 21

108, 92

260, 14

677, 13

1.337, 17

1.236, 85

10.653, 31

-

3.097, 98

935, 53

268, 98

6.350, 82

1.132, 68

4, 47

1.028, 82

99, 39

-

5.580, 22

-

13, 94

1.212, 59

4.137, 34

216, 35

13.402, 62

-

117, 07

1.269, 42

9

N il a i


-

53

29

6

2

10

6

138

11

48

27

27

25

59

1

51

7

-

108

-

40

26

35

7

184

-

58

45

10

Jm l

-

5.425, 64

372, 08

773, 25

75, 30

4.028, 04

176, 97

20.677, 69

-

1.803, 68

9.267, 48

9.137, 61

468, 92

673, 13

81, 88

570, 39

20, 86

-

10.905, 65

-

35, 94

1.480, 81

9.069, 30

319, 60

21.973, 53

-

2.334, 46

6.175, 47

11

N il a i


-

-

-

5

5

-

80

68

8

-

1

3

41

36

5

-

42

33

9

-

61

34

11

12

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.680, 58

4.811, 90

868, 68

-

2.738, 76

2.738, 76

-

9.793, 14

9.710, 08

83, 06

-

1.267, 31

766, 69

103, 48

397, 14

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.175, 62

108, 92

260, 14

3.224, 73

1.337, 17

3.244, 66

11.771, 39

-

3.097, 98

965, 22

1.624, 14

6.084, 05

1.580, 93

20, 25

1.022, 38

538, 30

-

5.734, 04

-

14, 75

1.365, 60

4.137, 34

216, 35

16.197, 59

-

553, 71

1.257, 20

16





Kab. Musi Banyuasin

109

Kab. Musi Raw as

Kab. Muara Enim

108

110

Kab. Lahat

107

Buku V

31

2012

34

33

24

2008

2009

2010

168

23

J umlah

35

2011

43

2010

36

2009

149

J umlah

2008

23

19

2011

38

2010

2012

48

145

J umlah

21

26

2012

2009

23

2011

2008

34

2010

107

J umlah

41

32

2012

21

22

2011

2009

25

2010

2008

28

2009

4

-

3

Jm l

2008

2

Kab. Empat Law ang

Periode

Entitas

106

1

o

4.841, 62

6.479, 56

4.475, 60

2.371, 16

-

- Lampiran 29, 04

1.671, 45

2.308, 05

271.999, 53

10.005, 19

2.659, 24

433, 97

255.012, 09

3.889, 04

7.222, 28

2.466, 84

1.188, 79

1.990, 08

1.023, 95

552, 62

10.829, 44

4.597, 54

531, 28

3.515, 18

1.809, 35

376, 09

18.167, 94

5

N il a i

Temuan

83

63

69

76

-

44

69

80

374

72

61

60

99

82

305

38

54

91

83

39

341

65

54

90

93

39

291

6

Jm l -

-

1.659, 14

113, 35

31.918, 25

3.283, 66

1.300, 67

433, 96

26.151, 62

748, 34

2.430, 81

120, 89

1, 50

986, 30

1.021, 62

300, 50

7.560, 37

2.188, 91

406, 73

3.353, 61

1.472, 57

138, 55

12.159, 69

4.626, 35

4.416, 86

858, 96

2.257, 52

7

N il a i

Rekomendasi

21

34

56

65

-

44

67

80

258

13

51

37

86

71

267

32

50

83

67

35

227

-

43

72

80

32

176

8

Jm l -

-

1.540, 65

113, 35

10.771, 38

-

232, 91

163, 03

10.236, 60

138, 84

1.361, 94

58, 63

0, 10

714, 17

425, 65

163, 39

1.292, 56

-

282, 92

256, 12

641, 02

112, 50

1.054, 43

-

47, 92

138, 52

867, 99

9

N il a i


-

-

2

-

48

10

10

4

13

11

37

5

4

8

16

4

46

-

11

18

11

6

109

57

29

12

11

10

Jm l -

-

118, 49

-

17.863, 21

-

1.067, 76

270, 93

15.915, 02

609, 50

1.068, 87

62, 26

1, 40

272, 13

595, 97

137, 11

4.078, 90

-

123, 81

3.097, 49

831, 55

26, 05

11.105, 26

4.626, 35

4.368, 94

720, 44

1.389, 53

11

N il a i


-

2

1

6

5

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

68

49

-

19

-

1

1

-

68

65

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.283, 66

3.283, 66

-

-

-

2.188, 91

2.188, 91

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

128, 30

138, 52

926, 68

18, 02

1.526, 38

113, 35

11.701, 17

114, 65

561, 47

163, 03

10.723, 18

138, 84

2.901, 65

554, 46

34, 30

1.723, 85

425, 65

163, 39

2.114, 05

803, 11

288, 72

268, 70

641, 02

112, 50

1.193, 50

16





4 7

8

Buku V

- Lampiran

Kab. Ogan Ilir

Kab. Ogan Komering Ilir

Kab. Ogan Komering Ulu

Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

112

113

114

2

1

111

Entitas

o

23

108

2012

J umlah

43

30

18

24

22

137

2010

2011

2012

J umlah

173

J umlah

2008

22

2012

2009

40

29

2010

2011

22

17

2011

60

28

2010

2008

29

2009

11

20

109

2012

J umlah

2009

1.763, 68

38

2011

2008

3.843, 54

14

2010

19.256, 16

4.476, 78

2.217, 99

496, 04

5.662, 15

6.403, 20

42.067, 07

7.612, 78

4.391, 88

17.712, 52

7.751, 49

4.598, 40

10.487, 16

1.424, 31

876, 71

3.788, 95

3.808, 50

588, 69

24.751, 42

1.633, 93

3.867, 61

13.642, 66

24

7.628, 83

13

134

J umlah

563, 55

3.056, 74

2009

22

2012

5

N il a i

2008

21

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

56

52

351

53

65

53

72

108

385

58

58

92

137

40

262

50

44

76

65

27

243

45

83

36

54

25

301

6

Jm l

126, 82

868, 16

12.765, 50

3.787, 97

1.552, 19

496, 03

3.432, 13

3.497, 18

11.692, 33

2.702, 14

470, 17

5.378, 43

2.423, 98

717, 61

3.477, 32

1.077, 89

37, 44

1.624, 34

159, 75

577, 90

9.261, 04

1.157, 81

3.400, 57

1.159, 00

2.762, 26

781, 40

2.767, 47

7

N il a i

Rekomendasi

52

48

205

18

24

44

50

69

256

-

40

73

109

34

249

46

37

76

65

25

172

25

53

33

39

22

291

8

Jm l

5.529, 52

464, 79

82, 82

135, 74

2.928, 14

1.918, 03

4.059, 66

-

-

2.442, 84

1.296, 82

320, 00

2.758, 66

920, 51

37, 09

1.624, 34

159, 75

16, 97

2.804, 47

165, 10

518, 20

166, 75

1.664, 69

289, 73

2.462, 69

11, 09

797, 60

9

N il a i


4

4

-

108

24

16

8

21

39

64

-

13

18

27

6

13

4

7

-

2

57

18

18

3

15

3

10

10

Jm l

491, 67

304, 78

115, 73

70, 56

-

6.702, 65

3.114, 96

1.144, 26

360, 29

503, 99

1.579, 15

4.922, 15

-

461, 79

2.935, 59

1.127, 16

397, 61

718, 66

157, 38

0, 35

-

560, 93

6.368, 18

904, 32

2.882, 37

992, 25

1.097, 57

11

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

11

25

1

1

-

65

58

5

1

1

-

14

2

12

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8, 38

-

-

88, 39

88, 39

-

-

-

533, 33

208, 22

325, 11

-

2.710, 52

2.702, 14

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

447, 81

819, 80

11.337, 12

3.351, 39

248, 82

135, 74

2.928, 14

4.673, 03

6.418, 53

13, 38

2.345, 49

2.442, 84

1.296, 82

320, 00

3.093, 68

920, 51

37, 09

1.948, 57

159, 75

27, 76

2.806, 90

165, 10

518, 40

168, 98

1.664, 69

289, 73

2.925, 36

16





Kota Palembang

118

Kota Prabumulih

Kota Pagar Alam

117

119

Kota Lubuklinggau

116

3.952, 83

Buku V

26

35

202

2012

J umlah

20

34

2011

2009

26

2010

2008

50

57

25

146

2012

J umlah

2008

7.249, 59

50

2011

2009

5.287, 23

17

2010

10.420, 35

6.980, 10

30.127, 89

5.021, 11

5.197, 88

3.452, 66

8.028, 06

8.428, 18

18.781, 44

3.312, 81

1.364, 90

18

1.566, 91

36

23.397, 88

604, 32

5.595, 06

322, 40

12.923, 27

2009

127

J umlah

6.553, 50

1.647, 64

2.361, 09

468, 06

2.229, 72

13.260, 01

5

N il a i

2008

41

18

2011

2012

18

109

J umlah

2010

20

2012

21

19

2011

29

26

2010

2008

15

2009

2009

29

4

Jm l

2008

3

2

Kab. Ogan Komering Ulu Timur

1

Periode

Entitas

115

o

Temuan

50

47

70

40

65

73

46

439

72

86

51

112

118

330

59

127

40

38

66

277

40

85

49

58

45

272

6

Jm l

1.860, 70

1.130, 77

12.911, 15

1.400, 68

1.609, 90

26, 97

7.837, 66

2.035, 94

11.632, 32

6.265, 94

2.632, 09

2.027, 40

243, 66

463, 23

4.918, 34

315, 41

2.763, 95

296, 73

139, 92

1.402, 33

7.978, 58

2.569, 74

593, 15

2.361, 09

468, 06

1.986, 54

7

N il a i

Rekomendasi

39

46

70

40

65

64

41

268

-

72

35

66

95

208

-

89

28

36

55

238

21

72

49

56

40

260

8

Jm l

480, 83

359, 10

1.982, 08

-

335, 47

5, 61

129, 39

1.511, 61

810, 36

-

288, 56

7, 85

118, 47

395, 48

3.268, 51

28, 15

1.634, 53

296, 73

69, 65

1.239, 45

5.867, 66

469, 49

582, 48

2.361, 09

468, 06

1.986, 54

9

N il a i


-

1

-

9

5

83

-

9

16

36

22

47

-

23

11

2

11

33

19

7

-

2

5

12

11

10

Jm l

-

10, 67

-

-

-

-

-

-

1

-

6

-

6

-

-

-

-

771, 67 1.379, 87

88

72

5

-

10

1

75

59

15

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.728, 72

1.400, 68

328, 04

-

-

7.984, 09

6.265, 94

1.718, 15

13

N il a i


9.200, 35

-

946, 39

21, 36

7.708, 27

524, 33

2.837, 87

-

625, 38

2.019, 55

125, 19

67, 75

1.649, 83

287, 26

1.129, 42

-

70, 27

162, 88

2.110, 92

2.100, 25

11

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.007, 64

1.926, 49

3.873, 63

1.604, 75

335, 47

5, 61

129, 39

1.798, 41

3.832, 03

90, 97

2.549, 20

8, 91

230, 43

952, 52

3.951, 23

28, 15

2.265, 25

319, 45

69, 65

1.268, 73

5.773, 79

469, 49

582, 48

2.255, 16

468, 06

1.998, 60

16





- Lampiran

4 9

0

Buku V

- Lampiran

Prov. Bengkulu

Kab. Bengkulu Selatan

Kab. Bengkulu Tengah

Kab. Bengkulu Utara

121

122

123

2

1

120

Entitas

o

20

21

12

116

2010

2011

2012

J umlah

39

24

12

140

2010

2012

J umlah

27

2011

38

2009

34

J umlah

2008

9

13

2012

12

2010

2011

-

2009

-

45

2008

18

15

236

2012

J umlah

2009

13.714, 98

48

2011

2008

5.785, 43

51

2010

-

181.157, 76

8.185, 12

7.605, 85

7.110, 16

146.621, 89

11.634, 74

645, 65

413, 11

196, 44

36, 10

-

9.527, 29

1.007, 84

205, 82

4.301, 27

2.353, 18

1.659, 18

106.838, 94

25.343, 63

28.053, 66

33.941, 24

24.905, 17

73

105

J umlah

2.530, 41

49

20

2012

242, 80

4.731, 51

2009

16

2011

5

N il a i

2008

23

4

Jm l

2010

3

Periode

Temuan

54

38

55

-

277

18

37

90

50

82

63

29

13

21

-

228

28

41

36

77

46

462

32

112

87

139

92

266

6

Jm l

-

15.523, 89

7.323, 29

1.815, 99

1.995, 65

3.413, 76

975, 20

619, 92

413, 10

170, 72

36, 10

-

6.276, 82

1.007, 84

205, 81

2.162, 43

1.826, 88

1.073, 86

58.730, 11

289, 27

4.934, 23

5.712, 67

18.809, 01

28.984, 93

9.679, 07

2.476, 13

-

4.211, 47

7

N il a i

Rekomendasi

33

34

46

-

140

2

21

12

32

73

16

1

4

11

-

111

-

1

15

51

44

258

18

35

40

86

79

218

8

Jm l

-

2.887, 57

146, 84

453, 16

182, 40

1.304, 67

800, 50

552, 37

392, 88

123, 39

36, 10

-

3.056, 85

-

-

1.626, 08

745, 69

685, 08

26.655, 83

12, 76

3.013, 38

4.085, 00

13.107, 17

6.437, 52

4.308, 74

-

-

3.468, 81

9

N il a i


4

9

-

120

1

16

77

17

9

13

1

4

8

-

53

-

21

12

18

2

198

14

75

44

52

13

48

21

10

Jm l

-

742, 66

-

-

5.459, 87

-

1.362, 83

1.813, 25

2.109, 09

174, 70

67, 55

20, 22

47, 33

-

2.057, 76

-

66, 65

521, 14

1.081, 19

388, 78

31.972, 68

276, 51

1.920, 85

1.627, 67

5.600, 24

22.547, 41

5.370, 33

2.476, 13

11

N il a i


-

9

8

-

6

-

2

3

1

-

-

-

-

-

17

15

-

1

1

-

34

27

5

2

-

64

28

19

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.176, 45

7.176, 45

-

-

1.162, 21

1.007, 84

139, 16

15, 21

-

101, 60

-

101, 60

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.887, 57

146, 84

453, 16

182, 40

1.304, 67

800, 50

552, 37

392, 88

123, 39

36, 10

-

2.238, 55

-

-

807, 78

745, 69

685, 08

21.545, 23

212, 76

2.741, 17

3.984, 23

8.169, 55

6.437, 52

6.484, 61

26, 98

54, 69

3.468, 81

16





Kab. Mukomuko

127

Kab. Rejang Lebong

Kab. Lebong

126

128

Kab. Kepahiang

125

98

J umlah

Buku V

6

2012

16

38

29

2008

2009

2010

82

17

2011

J umlah

13

2010

15

17

2012

31

21

2011

2008

21

2010

2009

18

95

J umlah

21

10

2012

2009

13

2011

2008

21

2010

62

J umlah

23

13

2012

28

10

2011

2009

8

2010

2008

13

2009

4

18

3

Jm l

2008

2

Kab. Kaur

Periode

Entitas

124

1

o

4.472, 61

1.993, 68

1.122, 97

879, 51

2.009, 24


2.077, 05

3.502, 39

72.962, 52

63.861, 01

1.050, 88

702, 35

2.039, 50

5.308, 78

14.099, 45

4.405, 30

2.863, 98

1.868, 93

3.366, 42

1.594, 82

31.133, 30

6.819, 17

4.191, 03

3.253, 04

13.832, 84

3.037, 22

10.478, 01

5

N il a i

Temuan

28

17

18

25

37

56

70

37

172

16

36

25

61

34

209

30

49

36

38

56

199

22

27

38

49

63

125

6

Jm l

879, 51

751, 36

1.339, 67

1.711, 63

169, 00

8.674, 18

1.479, 37

993, 57

702, 34

710, 12

4.788, 78

9.818, 89

303, 19

2.863, 97

1.868, 93

3.296, 42

1.486, 38

11.402, 36

-

4.191, 03

3.122, 07

3.443, 82

645, 44

5.161, 64

463, 48

1.944, 33

1.122, 96

7

N il a i

Rekomendasi

-

3

23

37

58

65

-

3

7

20

35

39

27

35

73

9

10

11

12

31

73

5

-

9

12

47

121

8

Jm l

374, 10

359, 96

169, 00

2.977, 02

-

240, 85

379, 73

367, 71

1.988, 73

1.501, 68

54, 00

280, 73

289, 60

220, 85

656, 50

4.749, 23

-

233, 58

852, 40

3.133, 40

529, 85

1.927, 40

34, 47

417, 13

507, 35

501, 15

467, 30

9

N il a i


4

2

16

39

2

46

2

23

14

4

3

100

23

23

27

18

9

53

-

24

15

11

3

35

4

14

11

10

Jm l

615, 61

378, 36

284, 06

965, 57

568, 32

-

4.217, 79

-

752, 72

322, 61

342, 41

2.800, 05

7.417, 19

249, 19

1.683, 22

1.579, 33

3.075, 57

829, 88

6.653, 13

-

3.957, 45

2.269, 67

310, 42

115, 59

2.848, 40

43, 17

1.527, 20

11

N il a i


-

-

1

4

-

53

5

3

-

45

-

36

2

26

-

8

-

24

22

-

-

1

1

24

24

12

Jm l -

-

-

-

-

-

-

-

783, 35

-

1.479, 37

1.479, 37

-

900, 02

-

900, 02

-

-

-

-

-

-

-

385, 84

385, 84

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34, 47

417, 13

507, 35

501, 15

467, 30

358, 61

359, 96

169, 00

899, 62

-

240, 85

379, 73

49, 26

229, 78

1.501, 68

54, 00

280, 73

289, 60

220, 85

656, 50

4.731, 56

-

233, 58

834, 73

3.133, 40

529, 85

1.927, 40

16





5 1

5 2

Buku V

- Lampiran

Kab. Seluma

Kota Bengkulu

Prov. Lampung

Kab. Lampung Barat

130

131

132

2

1

129

Entitas

o

10.843, 07 2.631, 02

13

20

13

91

2010

2011

2012

J umlah

7.891, 79 264, 52

16

19

8

77

2010

2011

2012

J umlah

5.003, 87

30.878, 15

8.498, 44

9.219, 53

17

181.881, 85

17

222

J umlah

9, 28

2008

19

2012

113.825, 53

10.086, 80

54.759, 69

3.200, 55

11.874, 45

1.881, 06

2009

43

90

2010

44

2011

26

2009

728, 07

11

172

2012

J umlah

2008

1.755, 28

15

27

2010

2011

3.367, 90 4.142, 14

16

103

2008

2009

33.896, 99

172, 13

3.010, 63

17.240, 14

20

25.476, 19

25

115

J umlah

9.034, 28

8.285, 26

2009

12

2012

5

N il a i

2008

20

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

16

32

181

18

48

38

35

42

552

52

231

114

103

52

326

21

58

31

185

31

202

41

44

23

35

59

211

6

Jm l

20, 22

588, 70

5.417, 56

264, 52

176, 13

261, 76

2.996, 59

1.718, 56

129.036, 87

9, 28

107.731, 05

6.033, 32

12.575, 17

2.688, 05

9.276, 23

631, 07

1.256, 23

1.239, 85

2.931, 13

3.217, 95

20.767, 90

2.050, 57

3.093, 98

172, 12

2.017, 16

13.434, 07

3.829, 22

7

N il a i

Rekomendasi

12

20

114

-

27

30

23

34

199

-

29

89

69

12

126

-

10

14

75

27

98

-

19

6

19

54

133

8

Jm l

962, 66

-

142, 53

-

173, 37

646, 76

2.555, 49

-

39, 87

858, 12

1.485, 60

171, 90

7.306, 22

-

292, 24

939, 85

2.856, 18

3.217, 95

8.259, 75

-

1.348, 56

32, 00

621, 53

6.257, 66

1.103, 26

-

200, 20

9

N il a i


30

-

8

8

9

5

76

-

14

24

28

10

116

21

44

15

32

4

49

-

20

11

14

4

73

4

12

10

Jm l

20, 22

388, 50

3.437, 57

-

160, 10

2.205, 67

1.071, 80

19.866, 82

-

4.468, 09

5.175, 20

10.223, 53

-

1.608, 79

631, 07

963, 99

-

13, 73

-

7.474, 52

-

1.745, 42

140, 12

1.395, 63

4.193, 35

1.942, 61

11

N il a i


-

5

6

-

1

5

-

37

18

13

-

3

3

276

52

188

1

5

30

84

-

4

2

78

-

53

41

12

Jm l -

-

-

1.017, 33

264, 52

33, 60

101, 66

617, 55

-

106.532, 33

9, 28

103.223, 09

-

783, 81

2.516, 15

361, 22

-

300, 00

61, 22

-

5.033, 63

2.050, 57

-

-

2.983, 06

783, 35

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

2

-

-

-

2

-

-

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82, 23

-

82, 23

15

N il a i


-

200, 20

1.048, 51

-

142, 53

-

259, 22

646, 76

2.555, 49

-

39, 87

858, 12

1.485, 60

171, 90

6.366, 56

-

292, 43

-

2.856, 18

3.217, 95

8.175, 09

-

1.348, 56

32, 00

536, 87

6.257, 66

1.087, 77

16



Halaman 0 ampiran 2


Kab. Lampung Utara

136

Kab. Mesuji

Kab. Lampung Timur

135

137

Kab. Lampung Tengah

134

114

J umlah

Buku V

- Lampiran

2010

2009

2008

-

-

-

146

16

2012

J umlah

38

52

2010

2011

16

14

2012

24

38

2011

2008

22

2010

2009

17

23

117

J umlah

2008

17

2012

2009

20

27

2010

21

2011

32

2009

109

J umlah

2008

38

15

2011

24

2010

2012

18

2009

4

14

3

Jm l

2008

2

Kab. Lampung Selatan

Periode

Entitas

133

1

o

2.969, 75

3.181, 44

4.225, 81

-

36.911, 18

5.650, 02

7.958, 15

6.740, 65

10.381, 12

6.181, 24

307.615, 32

1.363, 77

285.297, 69

3.207, 71

5.241, 40

12.504, 75

82.920, 79

10.073, 93

34.497, 68

9.322, 83

9.642, 90

19.383, 45

106.220, 82

7.641, 83

88.201, 99

5

N il a i

Temuan

56

45

42

-

362

44

131

101

51

35

295

35

109

60

53

38

312

44

74

69

60

65

299

53

103

6

Jm l

-

19.291, 54

626, 10

5.883, 34

4.468, 05

5.204, 09

3.109, 96

126.041, 58

377, 77

114.875, 10

2.058, 47

5.241, 40

3.488, 84

49.616, 36

366, 15

31.350, 24

7.559, 78

8.637, 01

1.703, 18

15.478, 25

5.129, 68

2.823, 64

2.633, 75

697, 42

4.193, 76

7

N il a i

Rekomendasi

-

35

48

39

32

-

43

-

-

13

18

12

116

-

30

17

37

32

185

-

41

49

52

43

154

8

Jm l

-

-

7.328, 29

-

-

987, 14

3.493, 70

2.847, 45

1.783, 24

-

145, 09

69, 47

1.568, 68

13.257, 71

-

646, 55

6.979, 68

4.916, 18

715, 30

4.254, 30

-

559, 30

2.422, 67

276, 06

996, 27

9

N il a i


8

5

5

-

66

-

40

1

2

23

57

-

22

14

16

5

29

-

3

7

8

11

29

-

11

10

Jm l

-

2.064, 51

-

211, 76

-

1.590, 24

262, 51

121.294, 30

-

112.418, 73

1.783, 48

5.171, 93

1.920, 16

32.814, 69

-

28.156, 84

570, 99

3.720, 83

366, 03

3.731, 03

-

1.868, 68

211, 08

421, 36

1.229, 91

11

N il a i


-

1

4

-

253

44

91

87

31

-

122

35

57

29

-

1

98

44

30

13

-

11

115

53

57

12

Jm l

-

-

9.898, 74

626, 10

5.671, 58

3.480, 91

120, 15

-

2.964, 04

377, 77

2.456, 37

129, 90

-

3.543, 96

366, 15

2.546, 85

9, 11

-

621, 85

6.033, 75

5.129, 68

395, 66

-

-

508, 41

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.459, 17

-

-

-

-

1.459, 17

15

N il a i


276, 06

996, 27

-

7.328, 29

-

-

987, 14

3.493, 70

2.847, 45

1.783, 24

-

-

145, 09

69, 47

1.568, 68

13.257, 71

-

646, 55

6.979, 68

4.916, 18

715, 30

4.291, 47

37, 17

559, 30

2.422, 67

16





5 3

5 4

Buku V

- Lampiran

Kab. Pesaw aran

Kab. Pringsew u

Kab. Tanggamus

Kab. Tulang Baw ang

139

140

141

2

1

138

Entitas

o

17

57

2012

J umlah

1.707, 86

623, 96

-

3.616, 77

2.261, 94

1.354, 83

31

17

13

102

2010

2011

2012

J umlah

15

26

90

J umlah

2008

17

2012

2009

21

15

2010

2011

14

23

2008

36

2009

1.038, 87

22

2012

J umlah

64.117, 98

1.108, 13

799, 46

5.974, 91

47.628, 49

8.606, 99

113.831, 83

1.960, 41

90.184, 83

6.695, 06

9.831, 90

5.159, 63

2.200, 89

1.162, 02

14

-

2011

-

-

-

17.794, 99

4.106, 52

11.356, 65

5

N il a i

2010

2009

-

16

2011

-

20

2010

2008

-

4

28

J umlah

2009

12

2012

2008

16

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

41

42

58

12

-

84

42

42

-

266

34

43

95

56

38

250

43

43

69

60

35

106

57

49

-

153

6

Jm l 578, 96

-

12.479, 97

185, 55

799, 45

5.902, 79

2.819, 45

2.772, 73

15.318, 51

1.960, 41

238, 63

3.832, 31

7.687, 62

1.599, 54

1.401, 31

1.012, 34

388, 97

-

2.573, 76

794, 67

467, 12

688, 02

623, 95

-

2.609, 08

2.030, 12

7

N il a i

Rekomendasi

-

-

28

52

47

29

31

-

31

-

84

-

32

43

9

-

14

-

14

73

-

21

12

26

14

156

8

Jm l

-

-

-

-

-

5.204, 32

-

3.516, 58

1.071, 62

616, 12

8.283, 63

-

164, 81

424, 49

6.829, 18

865, 15

263, 76

-

263, 76

-

372, 35

-

1, 00

28, 99

342, 36

9

N il a i


-

52

-

1

26

20

5

26

-

1

7

13

5

8

-

8

-

24

-

10

12

2

-

15

-

15

10

Jm l

-

466, 12

542, 61

170, 33

-

578, 96

-

578, 96

-

-

4.585, 02

-

14, 93

1.819, 79

1.676, 64

1.073, 66

5.000, 65

-

3.407, 82

858, 44

734, 39

125, 21

-

125, 21

-

1.179, 06

11

N il a i


-

141

34

21

57

10

19

68

43

14

10

-

1

67

57

10

-

45

41

-

3

1

-

55

42

13

12

Jm l -

-

-

-

2.690, 63

185, 55

784, 52

566, 42

71, 19

1.082, 95

2.034, 23

1.960, 41

73, 82

-

1.012, 34

1.012, 34

-

1.022, 35

794, 67

-

116, 42

111, 26

-

2.030, 12

2.030, 12

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

865, 15

263, 76

-

263, 76

-

372, 35

-

1, 00

28, 99

342, 36

-

-

6.126, 89

922, 57

-

3.516, 58

1.071, 62

616, 12

8.283, 63

-

164, 81

424, 49

6.829, 18

16





Kota Metro

145

Prov. Kepulauan Bangka Belitung

Kota Bandar Lampung

144

146

Kab. W ay Kanan

143

26

Buku V

5

2012

29

26

2008

2009

110

29

2011

J umlah

22

2010

21

33

180

J umlah

2009

28

2012

2008

45

36

2010

2011

40

96

31

19

2012

J umlah

2008

10.935, 32

16

2011

2009

9.447, 09

21

2010

18.966, 23

3.371, 90

26.459, 99

827, 71

15.733, 07

2.666, 94

3.054, 93

4.177, 34

97.956, 95

3.267, 02

43.129, 60

33.210, 68

6.332, 11

12.017, 54

35.949, 50

1.276, 65

4.244, 32

22

2009

10.046, 12

18

2008

649, 56

414, 69

13

2012

-

J umlah

234, 87

-

13

-

5

2011

-

N il a i

-

4

Jm l

2010

2009

2008

3

2

Kab. Tulang Baw ang Barat

1

Periode

Entitas

142

o

Temuan

-

59

44

57

68

44

78

36

42

-

56

50

255

10

77

62

63

43

466

95

87

116

91

77

272

6

Jm l

-

234, 86

-

234, 86

-

4.152, 81

2.462, 63

4.353, 41

49, 70

387, 55

966, 16

311, 55

2.638, 45

26.141, 61

778, 64

9.522, 43

4.053, 80

1.387, 40

10.399, 34

10.822, 67

1.142, 86

3.178, 61

1.276, 64

2.939, 88

2.284, 68

7

N il a i

Rekomendasi

-

-

34

65

39

52

55

-

18

29

3

5

31

-

31

-

44

45

109

-

22

36

16

35

190

8

Jm l -

-

-

3.634, 43

2.352, 95

650, 38

-

416, 53

39, 19

194, 66

10.896, 16

-

20, 93

1.223, 68

1.180, 73

8.470, 82

904, 43

-

-

184, 48

719, 95

169, 31

-

169, 31

9

N il a i


-

2

2

8

-

8

-

12

5

27

-

1

16

2

8

52

-

6

21

3

22

50

-

26

20

10

Jm l

-

924, 11

87, 61

673, 98

65, 55

-

65, 55

-

-

-

518, 38

109, 68

3.239, 76

-

549, 63

246, 34

2.443, 79

2.500, 14

-

2.281, 02

206, 67

12, 45

4.864, 31

-

3.178, 61

11

N il a i


3

-

-

-

119

10

54

10

45

-

222

95

47

30

49

1

167

59

-

8

63

37

39

36

12

Jm l -

-

-

-

463, 27

49, 70

387, 55

-

26, 02

-

10.829, 24

778, 64

9.501, 50

549, 10

-

5.053, 93

1.142, 86

-

352, 53

2.667, 79

890, 75

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.916, 07

-

-

1.916, 07

15

N il a i


-

-

-

904, 43

-

184, 48

719, 95

323, 59

154, 28

169, 31

-

-

3.634, 43

2.352, 95

650, 38

-

416, 53

39, 19

194, 66

10.962, 15

65, 99

20, 93

1.223, 68

1.180, 73

8.470, 82

16





- Lampiran

5 5

5 6

Buku V

- Lampiran

Kab. Bangka

Kab. Bangka Barat

Kab. Bangka Selatan

Kab. Bangka Tengah

148

149

150

2

1

147

Entitas

o

22

20

15

15

6

78

2010

2011

2012

J umlah

106

J umlah

2008

9

2012

2009

32

19

2010

2011

35

94

11

11

2012

J umlah

2009

24, 24

28

2011

2008

180.858, 13

10

2010

680, 58

17.647, 91

-

181, 47

907, 02

13.025, 29

3.534, 13

27.880, 37

60, 53

1.926, 87

5.830, 08

19.093, 94

968, 95

183.897, 25

1.185, 33

1.148, 97

32

28.083, 06

13

170

J umlah

186, 41

2.986, 32

12.342, 86

2.360, 43

10.207, 04

2009

12

2012

497, 47

549, 99

1.156, 98

24.542, 57

5

N il a i

2008

33

38

2010

2011

61

129

J umlah

26

20

2012

2009

28

2011

2008

26

4

Jm l

2010

3

Periode

Temuan

27

43

43

149

8

21

30

42

48

215

10

29

68

85

23

151

12

39

19

59

22

286

16

59

57

106

48

219

6

Jm l

497, 47

473, 61

972, 96

2.821, 91

-

103, 38

513, 23

197, 41

2.007, 89

5.267, 82

60, 53

603, 76

1.702, 64

2.618, 84

282, 05

1.485, 20

-

273, 17

7, 89

523, 56

680, 58

13.866, 34

96, 41

552, 69

11.338, 92

1.684, 88

193, 44

8.559, 48

7

N il a i

Rekomendasi

-

11

35

92

-

4

12

34

42

150

-

11

40

76

23

113

-

17

16

58

22

215

-

31

37

99

48

135

8

Jm l

1.701, 68

-

10, 00

197, 41

1.494, 27

4.036, 38

-

396, 50

776, 06

2.581, 77

282, 05

1.356, 80

-

144, 77

7, 89

523, 56

680, 58

3.765, 47

-

13, 75

2.398, 04

1.160, 24

193, 44

6.854, 62

-

30, 60

836, 64

9

N il a i


8

29

-

9

8

8

4

26

-

14

4

8

-

15

-

11

3

1

-

26

-

18

3

5

-

38

-

13

10

Jm l

-

538, 94

26, 73

524, 64

-

804, 55

-

40, 17

136, 32

-

1.036, 92

-

43, 21

480, 09

-

513, 62

47, 48

-

10, 41

-

37, 07

-

69, 28

-

69, 28

-

-

1.090, 31

11

N il a i


-

-

28

8

8

10

-

2

39

10

4

24

1

-

23

12

11

-

-

42

16

10

14

2

-

46

27

19

12

Jm l -

-

-

-

83, 31

-

60, 17

23, 14

-

1.183, 96

60, 53

196, 85

926, 58

-

-

59, 12

-

59, 12

-

-

307, 36

96, 41

-

210, 95

-

900, 31

497, 47

402, 84

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

3

-

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.703, 20

-

8.703, 20

15

N il a i


-

30, 60

836, 64

1.701, 68

-

-

10, 00

197, 41

1.494, 27

4.036, 38

-

396, 50

776, 06

2.581, 77

282, 05

1.356, 80

-

144, 77

7, 89

523, 56

680, 58

3.765, 47

-

13, 75

2.398, 04

1.160, 24

193, 44

6.854, 62

16





Prov. Kepulauan Riau

154

Kab. Bintan

Kota Pangkalpinang

153

155

Kab. Belitung Timur

152

Buku V

11

2012

24

30

33

2008

2009

2010

224

98

J umlah

53

2011

45

2010

17

2009

204

J umlah

2008

42

12

2011

63

2010

2012

9

93

J umlah

78

15

2012

2009

15

2011

2008

21

2010

118

J umlah

21

13

2012

21

33

2011

2009

27

2010

2008

27

2009

4

18

3

Jm l

2008

2

Kab. Belitung

Periode

Entitas

151

1

o

473, 72

5.680, 13

738, 64

6.441, 34

2.090, 70


15.921, 11

2.028, 17

816.563, 61

914, 32

758.570, 87

5.845, 32

50.173, 18

1.059, 92

14.506, 58

448, 89

1.448, 03

3.848, 98

8.608, 25

152, 43

11.866, 95

563, 46

834, 53

1.046, 60

1.394, 00

8.028, 36

15.424, 53

5

N il a i

Temuan

19

44

72

59

42

60

45

44

392

16

156

101

90

29

368

12

76

136

126

18

164

19

20

41

39

45

236

6

Jm l

8.930, 26

15.866, 50

191, 88

16.990, 41

914, 32

6.075, 63

2.892, 20

6.048, 34

1.059, 92

7.042, 63

368, 46

1.023, 86

3.142, 25

1.278, 05

1.230, 01

3.466, 11

293, 70

744, 86

1.026, 59

921, 38

479, 58

4.672, 82

473, 72

720, 51

375, 64

2.030, 26

1.072, 69

7

N il a i

Rekomendasi

-

22

34

31

37

48

33

42

268

3

82

85

69

29

220

-

18

102

82

18

113

-

11

27

34

41

124

8

Jm l

8.840, 34

153, 65

174, 61

9.272, 22

3, 43

1.779, 98

981, 42

5.447, 47

1.059, 92

2.612, 93

-

417, 84

355, 89

609, 19

1.230, 01

2.051, 25

-

496, 03

677, 10

483, 25

394, 87

2.802, 00

-

440, 15

100, 09

1.208, 09

1.053, 67

9

N il a i


5

12

12

2

90

13

43

16

18

-

80

-

25

30

25

-

30

-

9

12

5

4

80

-

18

36

21

10

Jm l

-

280, 36

275, 55

822, 17

19, 02

89, 92

15.712, 85

17, 27

7.646, 75

910, 89

4.295, 65

1.910, 78

529, 43

-

3.802, 25

-

347, 03

2.786, 36

668, 86

-

1.121, 16

-

248, 83

349, 49

438, 13

84, 71

1.397, 10

11

N il a i


4

2

7

-

-

-

-

34

-

31

-

3

-

68

12

33

4

19

-

21

19

-

2

-

32

19

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

71, 44

-

71, 44

-

627, 45

368, 46

258, 99

-

-

293, 70

293, 70

-

473, 72

473, 72

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.840, 34

153, 65

174, 61

6.839, 78

914, 32

550, 12

799, 17

4.235, 32

340, 85

2.612, 93

-

417, 84

355, 89

609, 19

1.230, 01

2.051, 25

-

496, 03

677, 10

483, 25

394, 87

2.802, 00

-

440, 15

100, 09

1.208, 09

1.053, 67

16





5 7

8

Buku V

- Lampiran

Kab. Karimun

Kab. Kepulauan Anambas

Kab. Lingga

Kab. Natuna

157

158

159

2

1

156

Entitas

o

209

J umlah

-

8.255, 37 8.006, 78

50

57

20

198

2010

2011

2012

J umlah

39.803, 79

12.804, 46

652, 41

10.084, 77

754.307, 30

681.126, 17

193, 33

41.668, 36

25.301, 38

6.018, 06

36.548, 92

2.052, 47

18.562, 28

15.934, 17

-

1.790.687, 05

1.701.844, 66

28

169

J umlah

15.922, 98 50.600, 83

43

14

2012

4.041, 32 18.277, 26

2008

58

2011

6.605, 89

485, 56 33.971, 00

5

N il a i

2009

37

2010

86

J umlah

24

18

2012

36

43

2011

2008

25

2010

2009

-

2009

-

10

2012

2008

62

58

2010

60

2011

19

143

J umlah

2009

14

2012

2008

42

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

-

345

30

110

101

61

43

360

32

139

88

64

37

199

34

104

61

-

425

27

150

127

91

30

277

23

105

6

Jm l 487, 85

-

24.895, 98

97, 62

7.035, 14

12.804, 45

652, 40

4.306, 37

21.202, 86

80, 74

181, 81

13.558, 27

2.991, 46

4.390, 58

2.702, 12

1.007, 17

596, 24

1.098, 71

-

63.169, 99

115, 42

12.044, 23

27.381, 01

23.008, 74

620, 59

30.996, 76

5.520, 27

7

N il a i

Rekomendasi

3

84

-

195

20

47

45

48

35

184

-

58

48

45

33

116

4

58

54

-

350

22

112

104

82

30

210

8

Jm l

-

11.427, 45

97, 62

6.956, 31

757, 46

591, 05

3.025, 01

15.058, 35

-

142, 35

11.570, 43

1.341, 33

2.004, 24

1.216, 71

2, 50

271, 06

943, 15

-

46.900, 54

-

11.777, 43

25.286, 61

9.215, 91

620, 59

9.272, 15

-

103, 55

9

N il a i


-

63

6

19

18

12

8

120

-

68

36

12

4

76

24

45

7

-

38

5

16

11

6

-

67

20

21

10

Jm l 384, 30

-

11.452, 29

-

78, 83

10.030, 75

61, 35

1.281, 36

6.054, 62

-

39, 46

1.978, 69

1.650, 13

2.386, 34

1.299, 20

860, 79

282, 85

155, 56

-

14.166, 59

115, 42

255, 25

42, 15

13.753, 77

-

21.724, 61

5.520, 27

11

N il a i


3

-

-

-

-

-

87

4

44

38

1

-

56

32

13

4

7

-

7

6

1

-

37

-

22

12

12

Jm l

39, 06

-

-

-

-

-

-

-

2.016, 24

-

2.016, 24

-

89, 89

80, 74

-

9, 15

-

186, 21

143, 88

42, 33

-

2.102, 86

-

11, 55

2.052, 25

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87, 89

-

4.057, 61

97, 62

294, 23

49, 70

591, 05

3.025, 01

15.026, 10

-

110, 10

11.570, 43

1.341, 33

2.004, 24

1.216, 71

2, 50

271, 06

943, 15

-

33.291, 86

-

333, 69

25.255, 74

7.081, 84

620, 59

9.256, 49

16





Prov. J aw a Barat

163

Kab. Bandung

Prov. DKI J akarta

162

164

Kota Tanjungpinang

161

Buku V

20

24

42

44

2008

2009

2010

437

100

2011

2012

J umlah

73

2010

140

104

1.490

J umlah

2008

132

2012

2009

215

411

2010

2011

395

337

2008

226

J umlah

2009

61

20

54

2010

2011

50

2012

41

2009

213

J umlah

2008

60

18

2011

54

2010

2012

54

2009

4

27

3

Jm l

2008

2

Kota Batam

Periode

Entitas

160

1

o


5.310, 54

3.554, 07

272.787, 81

5.453, 00

128.725, 58

16.480, 40

7.212, 28

114.916, 55

1.259.796, 64

97.568, 41

250.022, 01

79.695, 21

493.220, 78

339.290, 23

101.063, 17

73.183, 36

1.551, 82

6.695, 66

8.429, 87

11.202, 46

59.076, 63

1.209, 22

16.012, 07

7.343, 83

13.687, 45

20.824, 06

5

N il a i

Temuan

98

33

92

88

47

824

46

226

183

159

210

3.279

281

965

449

735

849

406

31

140

106

61

68

400

30

137

102

6

Jm l

1.850, 87

944, 54

3.287, 21

119.422, 16

2.786, 31

3.367, 57

9.192, 87

4.422, 82

99.652, 59

605.155, 20

35.290, 33

85.184, 02

24.634, 36

202.627, 34

257.419, 15

14.802, 31

120, 49

1.551, 81

425, 27

107, 44

12.597, 30

53.195, 53

1.209, 22

13.725, 60

7.320, 54

10.444, 24

20.495, 93

7

N il a i

Rekomendasi

-

90

62

75

21

47

77

42

594

22

170

165

123

114

2.291

44

569

372

592

714

301

6

92

93

49

61

248

8

Jm l

839, 75

571, 35

1.034, 57

109.216, 51

49, 78

3.101, 26

8.141, 44

1.487, 84

96.436, 19

249.848, 34

1.214, 53

40.800, 80

24.392, 29

120.131, 70

63.309, 02

865, 27

-

1, 51

332, 06

87, 12

444, 58

28.477, 34

-

1.174, 56

6.600, 57

849, 73

19.852, 48

9

N il a i


30

9

4

144

24

53

17

34

16

523

40

191

77

122

93

76

17

38

9

5

7

90

-

30

35

13

12

10

Jm l 643, 45

834, 10

172, 35

2.092, 64

7.799, 02

2.736, 53

266, 31

669, 98

2.926, 53

1.199, 67

116.002, 41

3.229, 42

22.324, 27

242, 07

78.571, 56

11.635, 09

12.834, 50

120, 49

447, 76

93, 21

20, 32

12.152, 72

22.985, 32

-

12.054, 94

700, 52

9.586, 41

11

N il a i


-

15

2

1

86

-

3

1

2

80

451

197

205

-

18

31

29

8

10

4

7

-

62

30

17

5

10

12

Jm l

19, 45

8, 10

-

-

-

177, 02

200, 84

160, 00

2.406, 63

-

381, 45

8, 45

2.016, 73

60.703, 78

30.846, 38

22.058, 95

-

3.924, 08

3.874, 37

1.102, 54

-

1.102, 54

-

1.732, 87

1.209, 22

496, 10

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

3

11

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

178.600, 67

-

-

178.600, 67

15

N il a i


708, 46

815, 80

1.034, 57

112.100, 24

49, 78

2.988, 32

9.847, 80

2.775, 14

96.439, 20

270.674, 86

4.134, 80

43.376, 33

31.091, 31

126.705, 42

65.367, 00

865, 27

-

1, 51

332, 06

87, 12

444, 58

27.030, 67

-

5, 61

6.600, 57

849, 73

19.574, 76

16





5 9

0

Buku V

- Lampiran

Kab. Bandung Barat

Kab. Bekasi

Kab. Bogor

Kab. Ciamis

166

167

168

2

1

165

Entitas

o

11

15

18

26

22

92

2010

2011

2012

J umlah

9

93

2012

J umlah

2008

3.064, 29

15

2011

2009

5.764, 40

27

2010

3.370, 78

53.053, 03

2.024, 19

44.556, 90

1.520, 79

1.227, 76

3.723, 39

46.300, 05

9.097, 39

25.003, 19

20

40.662, 65

22

100

J umlah

14.336, 06

2008

13

2012

1.705, 31

6.969, 66

16.648, 38

1.003, 24

8.058, 38

1.680, 72

2009

23

25

2010

2011

8

31

2009

274, 42

18

115

2012

J umlah

2008

2.042, 35

31

28

2010

2011

4.060, 89

-

23.650, 58

38

144

J umlah

8.740, 93

2.415, 56

2009

18

2012

5

N il a i

2008

16

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

42

34

186

60

49

34

24

19

212

23

41

58

52

38

201

31

53

41

61

15

283

51

75

84

73

-

303

6

Jm l

3.665, 23

1.800, 60

26, 02

956, 11

882, 50

-

41.999, 87

3.030, 12

4.641, 60

9.097, 38

22.526, 05

2.704, 72

36.229, 80

14.238, 06

1.685, 24

4.702, 65

15.023, 30

580, 55

7.594, 65

274, 40

1.668, 97

1.590, 40

4.060, 88

-

15.854, 32

7.613, 82

2.157, 88

7

N il a i

Rekomendasi

1

22

110

-

41

30

23

16

117

-

28

21

34

34

89

-

33

7

36

13

215

2

64

78

71

-

189

8

Jm l

1.864, 63

-

26, 02

956, 11

882, 50

-

5.835, 15

11, 87

-

660, 56

3.359, 58

1.803, 14

11.183, 62

-

366, 51

407, 44

9.829, 12

580, 55

3.052, 56

84, 25

1.038, 22

1.590, 40

339, 69

-

5.050, 90

1.107, 29

1.497, 94

9

N il a i


15

-

7

4

1

3

56

1

13

25

13

4

41

-

15

5

20

1

13

1

4

6

2

-

56

1

12

10

Jm l

19, 15

659, 94

-

-

-

-

-

29.943, 02

-

4.641, 60

5.307, 06

19.092, 78

901, 58

10.135, 31

-

1.233, 24

3.707, 89

5.194, 18

-

3.882, 93

93, 14

68, 60

-

3.721, 19

-

3.778, 18

11

N il a i


-

-

-

-

61

60

1

-

39

22

-

12

5

-

71

31

5

29

5

1

55

48

7

-

58

40

12

Jm l -

-

-

-

1.800, 60

1.800, 60

-

-

6.221, 70

3.018, 25

-

3.129, 76

73, 69

-

14.910, 87

14.238, 06

85, 49

587, 32

-

659, 16

97, 01

562, 15

-

-

7.025, 24

6.487, 38

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.534, 10

-

104, 18

1.311, 51

1.118, 41

-

6.647, 90

11, 87

253, 60

660, 56

3.350, 52

2.371, 35

13.621, 79

-

1.965, 26

11.075, 98

580, 55

3.620, 57

84, 25

1.606, 23

1.590, 40

339, 69

-

7.881, 27

2.234, 40

3.088, 04

16



Halaman 8 ampiran 2


Kab. Indramayu

172

Kab. Karaw ang

Kab. Garut

171

173

Kab. Cirebon

170

4.924, 68 3.531, 36

17

21

15

103

2010

2011

2012

J umlah

1.971, 90

Buku V

18

2012

18

48

2008

2009

84

23

2011

J umlah

12

2010

8

23

2009

355, 78

12

145

2012

J umlah

2008

10.277, 17

44

57

2010

2011

- Lampiran USD 4.00

10.480, 15

1.888, 37

17.202, 16

8.771, 52

5.136, 82

201, 88

1.629, 92

1.462, 02

38.974, 42

7.481, 74

2.112, 66

2009

18.747, 07

8

24

2008

18.811, 53

3.399, 26

4.984, 33

12

38

35.833, 04

1.489, 43

2008

170

J umlah

7.750, 02

5.875, 61

4.763, 10

15.954, 88

5

N il a i

2009

24

21

2011

39

2010

2012

37

2009

4

49

3

Jm l

2008

2

Kab. Cianjur

Periode

Entitas

169

1

o

Temuan

42

65

76

73

88

109

35

181

38

53

22

50

18

306

34

123

71

57

21

210

46

55

32

53

24

344

6

Jm l

USD 4.00

2.433, 84

702, 20

15.330, 22

8.771, 52

3.832, 96

-

1.284, 37

1.441, 37

30.340, 89

353, 35

4.995, 52

7.066, 91

2.112, 65

15.812, 46

9.960, 65

3.491, 36

1.256, 68

2.243, 56

1.679, 75

1.289, 30

14.729, 76

1.386, 69

1.614, 23

3.095, 72

5.875, 61

2.757, 51

7

N il a i

Rekomendasi

-

38

19

40

23

96

6

19

27

5

39

80

32

103

1

27

16

44

15

114

-

67

10

27

10

120

8

Jm l

USD 4.00

542, 81

702, 20

2.597, 48

-

1.111, 90

-

1.198, 58

287, 00

2.357, 24

10, 07

1.186, 60

-

1.038, 40

122, 17

3.762, 57

-

831, 48

239, 52

1.402, 27

1.289, 30

1.433, 58

71, 56

312, 86

570, 44

171, 86

306, 86

9

N il a i


26

2

35

3

19

6

4

3

57

1

39

10

3

4

40

-

16

12

11

1

99

-

23

33

11

32

10

Jm l

1.336, 03

-

3.873, 59

462, 30

2.171, 13

-

85, 79

1.154, 37

16.397, 57

0, 14

3.798, 75

3.805, 50

131, 50

8.661, 68

2.577, 56

-

425, 20

1.874, 88

277, 48

-

7.053, 06

-

819, 45

2.525, 28

2.441, 12

1.267, 21

11

N il a i


3

1

43

34

7

-

2

-

135

33

17

51

27

7

50

46

1

1

2

-

149

36

23

16

57

17

12

Jm l

-

-

-

555, 00

-

8.859, 15

8.309, 22

549, 93

-

11.586, 08

343, 14

10, 17

3.261, 41

942, 75

7.028, 61

3.620, 52

3.491, 36

-

129, 16

-

6.243, 12

1.315, 13

481, 92

-

3.262, 63

1.183, 44

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

USD 4.00

729, 92

702, 20

1.834, 18

-

201, 88

1.324, 66

307, 64

2.292, 91

12, 49

1.111, 71

8, 14

1.038, 40

122, 17

3.645, 53

-

831, 48

-

1.524, 75

1.289, 30

4.049, 84

71, 56

381, 98

1.465, 50

171, 86

1.958, 94

16





6 1

6 2

Buku V

- Lampiran

Kab. Kuningan

Kab. Majalengka

Kab. Purw akarta

Kab. Subang

175

176

177

2

1

174

Entitas

o

4.019, 75

19

142

2012

J umlah

10

21

13

2009

2010

117

J umlah

2008

14

19

2011

2012

24

2010

75

J umlah

22

10

2012

38

15

2011

2008

21

2010

2009

8

83

21

19

2012

J umlah

2009

23.077, 90

21

2011

2008

1.040, 36

16

2010

210, 37

2009

1.051, 29

7.997, 44

2.294, 99

29.129, 90

4.857, 60

3.970, 31

7.705, 30

8.383, 50

4.213, 19

5.475, 72

219, 07

1.816, 15

772, 52

2.540, 23

127, 75

26.432, 93

380, 57

1.723, 73

9

18

2008

USD 4.00

24.059, 47

7.041, 92

43

629, 28

2011

5

N il a i

14

4

Jm l

2010

3

Periode

Temuan

28

22

44

21

261

41

24

61

81

54

160

24

31

38

49

18

176

43

48

29

39

17

317

40

105

6

Jm l 438, 18

1.051, 28

2.938, 92

170, 38

24.496, 55

4.841, 21

2.640, 79

7.705, 29

6.592, 24

2.717, 02

3.365, 45

219, 07

1.754, 15

119, 69

1.144, 79

127, 75

4.468, 82

2.704, 48

1.040, 35

327, 67

185, 95

210, 37

USD 4.00

13.788, 20

4.019, 75

6.194, 23

7

N il a i

Rekomendasi

-

12

11

14

34

20

68

-

4

12

21

31

92

2

16

16

40

18

121

15

29

23

38

16

135

8

Jm l

-

-

6, 96

146, 35

1.669, 85

94, 10

1.562, 21

174, 43

53, 63

-

183, 80

1.150, 35

1.885, 22

153, 15

642, 45

119, 69

842, 18

127, 75

2.050, 32

388, 04

953, 45

314, 13

185, 95

208, 75

USD 4.00

1.251, 97

9

N il a i


5

8

1

64

1

17

14

20

12

46

-

15

22

9

-

52

28

16

6

1

1

57

-

15

14

10

Jm l 120, 52

3

-

-

-

2 3

904, 93

-

129

40

3

35

40

11

22

22

-

3

-

3

-

125

40

78

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

39, 88

-

8.656, 84

4.350, 01

124, 24

1.413, 83

2.768, 76

-

65, 92

65, 92

-

-

-

7.694, 79

4.019, 75

2.809, 34

310, 70

13

N il a i


1.229, 19

76, 28

14.277, 50

316, 77

2.462, 92

6.291, 46

3.639, 68

1.566, 67

1.414, 31

-

1.111, 70

-

302, 61

-

2.418, 50

2.316, 44

86, 90

13, 54

-

1, 62

4.841, 44

-

3.384, 89

11

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

210, 45 -

177, 27

146, 36

1.693, 38

94, 10

2.336, 32

174, 43

582, 74

133, 66

194, 76

1.250, 73

1.958, 43

153, 15

704, 45

119, 69

853, 39

127, 75

1.948, 82

388, 89

736, 87

366, 13

274, 89

182, 04

USD 4.00

1.819, 84

16



Halaman 0 ampiran 2


Kab. Tasikmalaya

180

Kota Bandung

Kab. Sumedang

179

181

Kab. Sukabumi

2

1

178

Entitas

o

4.033, 50 1.699, 04

14

32

15

138

2010

2011

2012

J umlah

7

62

10

2010

2011

2012

Buku V 971, 43

25.857, 57 29.073, 35

39

19

187

2011

2012

J umlah

- Lampiran 84.524, 33

22.538, 26

43

2010

6.083, 72

74

12

17.449, 33

1.471, 72

14.092, 85

771, 80

37, 02

1.075, 94

14.305, 51

1.644, 88

2009

2008

114

8

J umlah

27

19

109

2012

J umlah

2009

3.966, 70

31

2011

2008

4.661, 26

11

2010

2.614, 23 1.418, 44

13

35

2008

2009

14.693, 34

563, 41

7.180, 33

1.217, 06

39

27.612, 10

38

86

J umlah

202, 55

2009

11

2012

16.065, 83

5

N il a i

2008

31

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

22

53

441

47

102

110

165

17

250

22

158

17

13

40

255

52

99

18

64

22

284

31

89

19

84

61

162

6

Jm l

51.087, 52

3.367, 88

20.786, 18

22.100, 28

3.861, 75

971, 43

7.920, 91

596, 72

5.857, 81

771, 79

37, 02

657, 57

8.762, 65

388, 20

4.034, 60

717, 37

1.038, 94

2.583, 54

10.692, 41

1.699, 04

3.136, 58

203, 49

5.035, 36

617, 94

9.062, 83

202, 55

4.699, 70

7

N il a i

Rekomendasi

1

64

13

51

49

85

-

17

226

-

73

67

82

4

88

-

40

4

12

32

98

3

49

1

34

11

178

8

Jm l

14.294, 62

-

9.424, 82

682, 32

3.645, 43

542, 05

841, 37

-

255, 52

26, 91

37, 02

521, 92

2.180, 23

21, 51

1.547, 99

-

186, 07

424, 66

6.155, 58

30, 00

1.203, 54

153, 42

4.400, 69

367, 93

2.306, 57

-

396, 27

9

N il a i


-

6

96

-

14

27

42

13

55

-

35

11

1

8

87

1

39

12

25

10

66

-

25

4

26

11

20

10

Jm l

14.685, 40

-

9.004, 80

5.078, 51

172, 71

429, 38

4.141, 18

-

3.260, 65

744, 88

-

135, 65

6.051, 44

-

2.486, 61

553, 08

852, 87

2.158, 88

2.688, 79

-

1.933, 04

50, 07

487, 55

218, 13

6.286, 35

-

4.075, 95

11

N il a i


-

119

47

15

16

41

-

107

22

83

2

-

70

48

11

5

5

1

40

30

-

2

7

1

57

22

30

12

Jm l

-

-

22.107, 50

3.367, 88

2.356, 56

16.339, 45

43, 61

-

2.938, 36

596, 72

2.341, 64

-

530, 98

366, 69

-

164, 29

-

-

1.848, 04

1.669, 04

-

147, 12

31, 88

469, 91

202, 55

227, 48

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

416, 51

15.217, 48

-

10.330, 42

684, 10

3.660, 91

542, 05

823, 18

-

254, 53

-

37, 02

531, 63

725, 06

21, 51

92, 82

-

186, 07

424, 66

6.707, 53

30, 00

1.841, 20

153, 42

4.314, 98

367, 93

2.350, 35

16





6 3

6 4

Buku V

- Lampiran

Kota Banjar

Kota Bekasi

Kota Bogor

Kota Cimahi

Kota Cirebon

183

184

185

186

2

1

182

Entitas

o

24

15

2010

127

J umlah

35

27

2012

2009

24

2008

24

2011

91

J umlah

2010

11

2012

40

22

2011

12

33

2010

2009

9

2008

16

2008

144

J umlah

2009

32

24

2011

2012

20

77

J umlah

2010

13

2012

22

12

2011

46

21

2010

2008

21

2009

2009

10

4

Jm l

2008

3

Periode

272, 27

1.099, 18

16.915, 42

13.268, 82

3.305, 90

527, 39

3.961, 26

4.080, 76

1.393, 51

27.002, 61

1.117, 66

19.300, 60

4.023, 55

933, 56

1.627, 24

15.345, 30

2.096, 37

3.901, 61

6.317, 54

1.410, 34

1.619, 44

13.827, 60

893, 81

492, 92

595, 37

1.026, 98

10.818, 52

5

N il a i

Temuan

32

28

38

33

11

39

51

54

274

76

47

49

87

15

195

21

65

58

22

29

281

64

71

34

70

42

142

6

Jm l

893, 81

492, 92

251, 92

411, 91

695, 92

272, 27

228, 27

3.145, 98

8.273, 57

2.981, 91

507, 38

885, 44

2.758, 66

1.140, 18

5.603, 07

704, 40

1.661, 75

1.137, 34

842, 78

1.256, 80

11.875, 55

602, 87

3.291, 90

6.317, 54

171, 75

1.491, 49

2.746, 48

7

N il a i

Rekomendasi

12

24

37

29

11

36

40

50

79

-

21

29

25

4

103

-

10

51

21

21

105

1

25

5

40

34

113

8

Jm l

272, 27

191, 54

1.939, 31

1.133, 86

-

90, 36

433, 75

518, 30

91, 45

1.780, 86

-

269, 15

557, 93

842, 78

111, 00

5.951, 56

37, 29

26, 26

4.668, 38

78, 13

1.141, 50

2.746, 48

893, 81

492, 92

251, 92

411, 91

695, 92

9

N il a i


2

1

2

-

3

11

4

44

-

10

14

11

9

20

-

12

7

1

-

71

-

28

19

17

7

25

20

10

Jm l

-

-

-

833, 46

93, 62

349, 99

-

-

-

36, 73

1.206, 67

3.122, 13

-

417, 02

451, 69

1.219, 69

1.033, 73

579, 41

-

-

579, 41

-

4.032, 74

-

2.755, 67

11

N il a i


1

4

-

2

-

2

-

-

151

76

16

6

51

2

72

21

43

-

-

8

105

63

18

10

13

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

4.017, 58

2.981, 91

-

1.020, 67

15, 00

3.242, 80

704, 40

1.392, 60

-

1.145, 80

1.891, 25

565, 58

509, 97

815, 70

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

893, 81

492, 92

251, 92

396, 89

440, 07

221, 59

191, 54

1.575, 63

1.174, 34

40, 48

90, 36

433, 75

518, 30

91, 45

1.876, 01

-

269, 20

570, 89

842, 78

193, 14

3.586, 14

37, 29

26, 26

1.649, 16

262, 39

1.611, 04

2.475, 61

16





Kota Tasikmalaya

189

Prov. J aw a Tengah

Kota Sukabumi

188

190

Kota Depok

2

1

187

Entitas

o

22

19

2011

2012

Buku V

45

18

210

2011

J umlah

52

2010

2012

24

71

2009

2008

110

7

2010

J umlah

39

23

15

147

2012

J umlah

2008

729, 09

67

2009

5.089, 66

25

- Lampiran 55.952, 54

18.516, 31

1.533, 95

11.896, 45

1.160, 24

22.845, 59

11.056, 77

559, 52

521, 82

940, 91

3.924, 36

5.110, 16

18.016, 58

1.014, 73

3.300, 22

7.882, 88

21.103, 53

2011

79

J umlah

775, 95

2010

11

2012

24, 12

3.385, 69

22

7

2011

18

12

2010

2.309, 48 14.608, 29

2009

37

852, 10

6.633, 94 25.772, 91

5

N il a i

2008

12

110

J umlah

2009

16

2012

2008

20

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

40

46

448

40

131

92

48

137

251

39

56

14

47

95

347

40

163

57

51

36

159

25

11

23

74

26

230

6

Jm l

36.041, 26

2.119, 47

1.662, 82

8.944, 25

1.160, 23

22.154, 49

7.333, 42

559, 52

521, 81

940, 91

1.555, 18

3.756, 00

6.240, 12

630, 24

2.403, 63

950, 40

1.555, 10

700, 75

12.942, 89

775, 94

24, 12

419, 92

10.980, 89

742, 02

6.214, 05

353, 66

2.213, 87

7

N il a i

Rekomendasi

12

35

252

8

58

55

37

94

127

14

4

-

29

80

228

22

106

33

34

33

121

1

6

17

71

26

173

8

Jm l

-

26.158, 49

1.952, 57

1.662, 82

1.523, 07

174, 80

20.845, 23

2.957, 46

559, 52

-

681, 61

1.716, 33

3.220, 54

158, 04

1.764, 01

166, 45

477, 77

654, 27

12.118, 80

114, 92

24, 12

419, 92

10.817, 82

742, 02

3.976, 85

68, 00

1.505, 73

9

N il a i


109

32

51

12

10

4

42

22

2

-

15

3

118

18

57

24

16

3

13

-

5

5

3

-

43

15

10

10

Jm l

31, 28

684, 03

-

-

3.324, 23

166, 90

-

976, 17

933, 23

1.247, 93

1.088, 17

-

221, 07

-

850, 02

17, 08

3.019, 58

472, 20

639, 62

783, 95

1.077, 33

46, 48

163, 07

-

163, 07

-

1.958, 71

11

N il a i


1

-

-

84

-

21

23

1

39

82

3

50

14

3

12

1

-

1

-

25

24

-

1

-

14

13

12

Jm l 24, 11

-

-

-

-

-

6.558, 54

-

6.445, 01

52, 20

61, 33

3.287, 79

-

300, 74

940, 91

23, 55

2.022, 59

-

-

661, 02

661, 02

-

-

278, 49

254, 38

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

1

2

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.258, 47

1.952, 57

1.662, 82

1.523, 07

274, 78

20.845, 23

2.971, 95

559, 52

-

686, 58

1.725, 85

2.704, 97

158, 04

1.428, 97

166, 56

297, 13

654, 27

2.731, 64

-

24, 12

352, 47

1.650, 51

704, 54

3.561, 70

14, 27

1.558, 67

16





6 5

6 6

Buku V

- Lampiran

Kab. Banjarnegara

Kab. Banyumas

Kab. Batang

Kab. Blora

Kab. Boyolali

192

193

194

195

2

1

191

Entitas

o

5.672, 01 1.453, 68

27

29

17

130

2010

2011

2012

J umlah

12

10

2010

118

J umlah

17

18

2012

2009

33

2011

2008

29

95

J umlah

2010

12

2012

14

9

2011

24

27

2010

2009

15

2008

32

6

86

2012

J umlah

2009

287, 77

29

2011

2008

3.266, 10

20

2010

5.303, 77

4.918, 88

18.540, 13

1.328, 20

17.171, 13

13.183, 03

35, 77

987, 88

368, 86

2.595, 59

1.690, 23

90, 63

208, 99

505, 27

241, 57

643, 77

10.637, 96

263, 68

1.516, 64

15

16

2008

2009

16.891, 87

7.028, 12

1.931, 96

13

806, 10

2009

5

N il a i

44

4

Jm l

2008

3

Periode

Temuan

25

19

31

273

49

64

66

35

59

176

20

18

44

29

65

190

15

58

36

38

43

278

47

53

40

23

115

6

Jm l 806, 10

-

40, 13

10, 47

2.295, 92

647, 96

-

306, 48

333, 22

1.008, 26

1.016, 36

83, 71

-

106, 25

241, 57

584, 83

8.332, 40

-

2.185, 58

184, 81

658, 25

5.303, 76

8.973, 86

73, 72

5.664, 01

498, 07

1.931, 96

7

N il a i

Rekomendasi

24

15

29

159

19

14

45

23

58

129

6

14

26

28

55

169

7

47

36

38

41

265

44

47

36

23

115

8

Jm l

-

-

32, 21

10, 47

1.330, 24

-

166, 19

272, 74

891, 31

567, 55

-

-

99, 24

184, 07

284, 24

6.951, 82

-

2.169, 57

184, 81

658, 25

3.939, 19

8.448, 21

73, 72

5.175, 19

461, 24

1.931, 96

806, 10

9

N il a i


3

6

4

-

-

-

1

4

1

112

29

49

21

12

1

41

14

4

18

1

4

21

8

11

-

2

13

10

Jm l

525, 65

-

488, 82

36, 83

-

-

-

-

-

7, 92

-

317, 72

-

140, 29

60, 48

116, 95

448, 81

83, 71

-

7, 01

57, 50

300, 59

1.380, 58

-

16, 01

-

1.364, 57

11

N il a i


12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

647, 96

647, 96

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

806, 10

-

32, 21

10, 47

1.710, 74

-

22, 33

524, 36

272, 74

891, 31

681, 38

-

-

213, 07

184, 07

284, 24

5.475, 71

-

614, 59

263, 68

658, 25

3.939, 19

6.751, 46

175, 68

3.376, 48

461, 24

1.931, 96

16





Kab. Demak

198

Kab. Grobogan

Kab. Cilac ap

197

199

Kab. Brebes

2

1

196

Entitas

o

46, 38 9.869, 96

15

9

20

92

2010

2011

2012

J umlah

24

21

15

2010

2011

2012

Buku V

18

21

16

15

89

2010

2011

2012

J umlah

19

2009

2008

95

14

J umlah

21

22

157

2012

J umlah

2009

2.206, 65

51

2011

2008

2.415, 83

20

2010

- Lampiran 17.833, 72

348, 70

1.070, 19

6.527, 30

5.384, 80

4.502, 73

5.760, 82

1.729, 03

315, 39

933, 73

320, 21

2.462, 46

27.105, 43

7.731, 65

854, 06

44

2009

13.897, 24

20

2008

12.710, 25

153, 50

344, 65

2.295, 76

36

35.807, 15

12

86

J umlah

261, 10

2008

14

2012

10.758, 84

5

N il a i

2009

33

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

29

61

197

31

34

59

39

34

216

33

61

37

42

43

324

46

104

36

99

39

222

42

26

35

32

87

165

6

Jm l

161, 74

-

111, 14

9.296, 57

115, 37

537, 88

1.604, 82

2.881, 56

4.156, 94

3.867, 96

1.671, 47

315, 38

933, 73

320, 20

627, 18

26.496, 34

1.596, 82

2.416, 58

7.731, 64

854, 06

13.897, 24

3.085, 02

244, 75

46, 38

153, 50

344, 64

2.295, 75

7

N il a i

Rekomendasi

10

9

12

26

72

88

4

16

102

8

16

22

31

25

156

12

42

29

32

41

275

18

88

34

97

38

129

8

Jm l

76, 37

-

33, 69

5.064, 66

-

455, 60

1.287, 54

1.769, 13

1.552, 39

1.560, 31

27, 61

245, 81

645, 50

14, 21

627, 18

18.061, 09

1.302, 51

2.382, 44

170, 34

745, 56

13.460, 24

2.102, 28

40, 49

46, 38

-

147, 16

1.868, 25

9

N il a i


73

11

17

31

6

8

48

19

13

5

9

2

36

17

14

2

2

1

65

11

17

19

6

12

51

25

20

10

Jm l

108, 50

437, 00

966, 85

188, 37

-

153, 50

197, 48

427, 50

48, 48

-

40, 56

4.116, 54

-

82, 28

317, 28

1.112, 43

2.604, 55

663, 79

-

69, 57

288, 23

305, 99

-

8.231, 14

90, 20

34, 14

7.561, 30

11

N il a i


-

22

12

1

6

2

1

12

2

6

3

1

-

13

11

2

-

28

21

-

4

-

3

26

-

25

12

Jm l

-

-

-

15, 89

15, 89

-

-

36, 89

-

36, 89

-

-

115, 37

115, 37

-

-

-

1.643, 86

1.643, 86

-

204, 11

204, 11

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76, 37

-

33, 69

5.064, 66

-

455, 60

1.287, 54

1.769, 13

1.552, 39

1.532, 70

-

245, 81

645, 50

14, 21

627, 18

15.031, 70

213, 76

441, 80

170, 34

745, 56

13.460, 24

2.066, 68

40, 49

46, 38

-

110, 37

1.869, 44

16





6 7

8

Buku V

- Lampiran

Kab. J epara

Kab. Karanganyar

Kab. Kebumen

Kab. Kendal

Kab. Klaten

201

202

203

204

2

1

200

Entitas

o

32

2010

99

J umlah

8

16

2012

12

9

2011

2009

16

2010

2008

35

23

20

107

2012

J umlah

2008

722, 06

28

2011

2009

1.579, 35

26

2010

8.513, 99

1.314, 96

1.327, 39

204.165, 87

2.415, 33

1.574, 29

6.569, 37

186.975, 84

6.631, 04

14.699, 68

146, 17

11.554, 62

697, 48

13.575, 19

10

99

J umlah

3.831, 12

23

14

2012

3.887, 80

3.990, 17

1.724, 12

141, 98

1.765, 73

-

-

361, 20

1.347, 70

56, 83

2009

26

5

N il a i

2008

31

2011

54

J umlah

2010

9

2012

9

6

2011

19

12

2010

2009

11

2009

2008

16

4

Jm l

2008

3

Periode

Temuan

16

16

25

22

23

64

22

35

211

32

19

41

45

74

205

39

65

43

14

44

190

32

49

65

18

26

102

6

Jm l 56, 83

2.974, 53

-

289, 41

15.672, 13

-

1.540, 79

4.176, 43

3.329, 01

6.625, 90

14.666, 46

688, 84

1.579, 35

146, 17

11.554, 62

697, 48

5.517, 42

-

56, 16

3.595, 16

1.724, 12

141, 98

1.765, 73

-

-

361, 20

1.347, 70

7

N il a i

Rekomendasi

-

40

61

16

26

87

1

16

25

22

23

28

11

32

73

1

5

11

32

24

182

32

62

39

12

37

143

8

Jm l 56, 83

7, 05

-

238, 05

93, 21

-

-

28, 66

59, 43

5, 12

14.486, 44

688, 84

1.579, 35

146, 17

11.554, 62

517, 46

1.035, 35

-

56, 16

358, 68

478, 53

141, 98

1.765, 73

-

-

361, 20

1.347, 70

9

N il a i


-

-

-

-

34

11

3

81

12

13

25

13

18

23

7

3

4

2

7

15

-

9

4

2

-

15

15

10

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.967, 48

-

51, 36

7.164, 16

-

1.540, 79

749, 07

3.269, 58

1.604, 72

180, 02

-

-

180, 02

4.482, 07

-

3.236, 48

1.245, 59

11

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

57

19

1

5

-

32

-

-

32

32

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.414, 76

-

-

3.398, 70

-

5.016, 06

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56, 83

-

-

7, 05

-

470, 35

93, 21

-

28, 66

59, 43

5, 12

14.486, 44

688, 84

1.579, 35

146, 17

11.554, 62

517, 46

955, 39

-

56, 16

333, 09

478, 53

87, 61

1.765, 73

-

361, 20

1.347, 70

16





Ka . Pati

207

Kab. Pekalongan

Kab. Magelang

206

208

Kab. Kudus

2

1

205

Entitas

o

14

9

2011

2012

Buku V

28

16

77

2011

J umlah

12

2010

2012

10

11

2009

2008

88

12

2010

J umlah

29

24

28

122

2012

J umlah

2008

10.938, 37

19

2011

2009

9.891, 29

21

2010


388, 77

593, 61

3.931, 60

191, 60

173, 01

10.521, 60

133, 91

836, 67

1.137, 31

2.965, 37

5.448, 34

22.278, 40

991, 87

166, 61

12

290, 26

42

25.477, 73

2.142, 14

20.665, 95

1.219, 74

480, 63

969, 27

2009

100

J umlah

6.598, 60

2.306, 34 20.061, 28

5

N il a i

2008

20

10

25

2010

2011

15

2012

30

93

J umlah

2009

15

2012

2008

26

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

34

49

168

27

51

26

28

36

215

24

34

28

51

78

266

72

36

41

32

85

193

23

51

39

27

53

204

6

Jm l 115, 00

4.311, 18

-

70, 49

3.931, 59

136, 09

173, 01

3.373, 72

133, 91

791, 72

1.137, 31

241, 77

1.069, 01

4.383, 44

91, 80

2.842, 92

991, 86

166, 61

290, 25

2.505, 83

505, 47

521, 62

1.219, 73

5, 64

253, 37

9.959, 01

6.580, 07

7

N il a i

Rekomendasi

6

44

33

27

53

88

6

11

100

16

19

15

24

26

163

1

22

20

47

73

118

7

15

35

26

35

163

8

Jm l

2.206, 66

-

2.009, 79

89, 01

107, 86

2.836, 21

-

388, 12

1.137, 31

241, 77

1.069, 01

3.514, 60

-

2.621, 68

704, 57

139, 59

48, 76

1.395, 92

-

521, 62

615, 29

5, 64

253, 37

4.904, 08

4.543, 98

115, 00

9

N il a i


-

66

9

32

11

4

10

49

23

10

8

4

4

141

59

21

5

6

50

29

16

7

6

-

114

28

38

10

Jm l

-

-

-

2.104, 52

-

70, 49

1.921, 80

47, 08

65, 15

537, 51

133, 91

403, 60

-

-

-

868, 84

91, 80

221, 24

287, 29

27, 02

241, 49

1.109, 91

505, 47

-

604, 44

-

3.018, 84

11

N il a i


12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

3

-

2

-

-

1

7

6

-

1

-

1

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.036, 09

2.036, 09

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

115, 00

2.679, 19

-

427, 13

2.009, 79

134, 41

107, 86

2.819, 84

-

388, 12

1.137, 31

241, 77

1.052, 64

3.524, 52

-

2.621, 68

704, 57

149, 51

48, 76

1.395, 92

-

521, 62

615, 29

5, 64

253, 37

5.136, 38

4.543, 98

16





6 9

0

Buku V

- Lampiran

Kab. Pemalang

Kab. Purbalingga

Kab. Purw orejo

Kab. Rembang

Kab. Semarang

210

211

212

213

2

1

209

Entitas

o

31

11

33

2009

2010

82

J umlah

2008

7

17

24

2010

2011

12

2012

22

15

102

2012

J umlah

2009

754, 02

26

2011

2008

993, 24

24

-

722, 28

5.499, 73

8.209, 94

353, 81

-

511, 33

1.963, 34

5.381, 46

6.041, 87

837, 40

-

3.457, 21

14.115, 97

2010

89

J umlah

9.743, 83

25

11

2012

587, 50

480, 86

12

16

2011

2008

44

2010

1.476, 07

1.827, 71

3.355, 54

1.936, 31

2009

8

10

2009

678, 63

11

123

2012

J umlah

2008

561, 12

52

22

2010

2011

75, 88

14

103, 60

2009

5

N il a i

24

4

Jm l

2008

3

Periode

Temuan

20

43

84

26

48

70

24

61

198

52

14

60

31

41

192

25

54

44

20

49

178

31

35

75

16

21

221

6

Jm l

532, 27

828, 87

401, 23

342, 91

8, 86

75, 87

-

-

474, 28

5.499, 73

7.240, 50

5.073, 38

-

274, 23

661, 33

1.231, 56

4.566, 66

594, 53

77, 71

437, 21

-

3.457, 21

3.151, 24

45, 00

587, 50

510, 40

1.476, 07

7

N il a i

Rekomendasi

3

25

34

17

45

31

16

61

90

11

4

28

18

29

124

9

37

34

20

24

124

2

28

68

8

18

124

8

Jm l

8, 86

35, 36

-

-

-

109, 78

4.670, 96

1.991, 16

1.540, 89

-

137, 86

77, 24

235, 17

1.581, 71

-

37, 55

-

1.544, 16

2.287, 89

-

587, 50

214, 96

1.077, 08

408, 35

387, 13

-

342, 91

9

N il a i


8

3

18

7

-

108

41

10

32

13

12

56

16

17

10

-

13

49

29

7

7

4

2

92

17

16

48

10

Jm l

-

863, 35

45, 00

-

295, 44

398, 99

123, 92

441, 74

401, 23

-

40, 51

-

-

364, 50

828, 77

5.249, 34

3.532, 49

-

136, 37

584, 09

996, 39

2.879, 95

594, 53

77, 71

399, 66

-

1.808, 05

11

N il a i


-

5

-

4

1

5

-

2

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

1

-

12

-

-

12

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105, 00

-

-

105, 00

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

408, 35

387, 13

-

342, 91

8, 86

35, 36

-

109, 78

2.166, 87

1.991, 16

1.540, 89

-

137, 86

77, 24

235, 17

2.706, 68

159, 48

535, 15

206, 20

261, 69

1.544, 16

2.332, 89

45, 00

587, 50

214, 96

1.077, 08

16



Halaman 8 ampiran 2


Kab. Tegal

216

Kab. Temanggung

Kab. Sukoharjo

215

217

Kab. Sragen

2

1

214

Entitas

o

23

10

2011

2012

Buku V

20

28

94

2011

J umlah

25

2010

2012

11

10

2009

2008

92

12

2010

J umlah

21

26

74

J umlah

2008

14

2012

2009

5

16

2011

12

2010

27

2012

J umlah

2009

11.555, 08

6

88

2011

2008

1.568, 28

19

25

2010

- Lampiran 11.430, 43

396, 91

105, 69

10.188, 59

626, 54

112, 70

22.149, 14

218, 21

3.919, 54

1.236, 16

12.915, 11

3.860, 12

7.346, 23

1.115, 33

1.834, 56

103, 68

816, 85

3.475, 81

16.340, 37

428, 14

1.471, 24

1.317, 63

24

6.222, 01

14

113

J umlah

-

-

2009

9

2012

5

N il a i

2008

29

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

28

52

176

60

30

43

22

21

210

19

42

30

76

43

181

38

37

12

31

63

175

6

58

38

45

28

235

6

Jm l

-

-

10.705, 86

419, 12

-

10.174, 04

-

112, 70

20.088, 82

-

3.619, 84

1.236, 16

12.891, 08

2.341, 74

2.438, 59

1.130, 81

653, 95

103, 68

518, 10

32, 05

1.344, 22

-

240, 40

-

1.041, 33

62, 49

5.974, 01

7

N il a i

Rekomendasi

15

31

146

40

26

38

22

20

42

-

7

3

14

18

120

10

23

12

27

48

169

6

54

37

44

28

154

8

Jm l

-

-

7.527, 09

205, 26

-

7.266, 83

-

55, 00

1.521, 07

-

457, 36

696, 73

143, 16

223, 82

932, 07

34, 74

336, 95

103, 68

439, 34

17, 36

1.344, 22

-

240, 40

-

1.041, 33

62, 49

4.780, 74

9

N il a i


30

20

4

5

-

1

93

19

17

4

36

17

61

28

14

-

4

15

4

-

3

-

1

-

57

12

20

10

Jm l

-

-

-

-

-

-

3.178, 77

213, 86

-

2.907, 21

-

57, 70

16.256, 11

-

3.097, 38

539, 43

12.124, 15

495, 15

1.506, 52

1.096, 07

317, 00

-

78, 76

14, 69

-

1.193, 27

11

N il a i


1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75

-

18

23

26

8

-

1

-

1

-

24

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.311, 64

-

65, 10

-

623, 77

1.622, 77

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.542, 15

205, 77

-

7.281, 38

-

55, 00

823, 29

-

435, 25

80, 47

175, 31

132, 26

932, 07

34, 74

336, 95

103, 68

439, 34

17, 36

1.343, 62

-

239, 80

-

1.041, 33

62, 49

2.276, 65

16





7 1

7 2

Buku V

- Lampiran

Kab. W onogiri

Kab. W onosobo

Kota Magelang

Kota Pekalongan

Kota Salatiga

219

220

221

222

2

1

218

Entitas

o

18

11

30

2010

86

J umlah

2009

15

2012

2008

23

10

2010

9

2011

29

2008

152

J umlah

2009

30

21

2011

2012

54

135

J umlah

2010

19

2012

22

41

2011

25

31

2010

2008

19

2009

25

2009

70

2008

10

13

10

2010

2011

2012

14

2009

J umlah

23

4

Jm l

2008

3

Periode

551, 05

-

15.291, 92

316, 21

205, 75

22.310, 46

1, 29

1.686, 46

17.695, 33

2.927, 38

-

23.285, 00

614, 35

7.274, 91

11.166, 83

696, 20

3.532, 71

22.112, 33

5.758, 15

862, 96

8.822, 20

5.476, 28

1.192, 74

11.138, 93

-

211, 44

10.376, 44

5

N il a i

Temuan

20

17

22

36

46

55

25

26

179

25

25

46

20

63

263

3

70

101

31

58

279

52

75

71

30

51

141

6

Jm l

-

-

15, 98

907, 65

94, 96

-

94, 96

-

15.291, 92

354, 68

205, 75

17.263, 05

1, 29

112, 56

14.221, 83

2.927, 37

-

19.851, 34

40, 58

6.509, 90

9.071, 96

696, 20

3.532, 70

9.886, 77

654, 69

63, 20

8.245, 25

7

N il a i

Rekomendasi

24

48

32

6

35

97

2

8

17

27

43

39

24

23

109

5

11

22

17

54

169

-

50

72

6

41

145

8

Jm l

-

-

87, 10

-

87, 10

-

14.880, 23

316, 21

205, 75

7.021, 99

1, 29

112, 56

4.542, 39

2.365, 75

-

8.916, 16

-

1.509, 90

3.917, 06

95, 50

3.393, 70

1.080, 08

120, 62

63, 20

184, 71

0, 66

710, 89

9

N il a i


9

5

8

3

15

1

2

68

20

13

23

3

9

56

-

15

25

5

11

125

28

27

32

24

14

43

18

10

Jm l

-

-

15, 32

196, 76

7, 86

-

7, 86

-

411, 69

38, 47

-

10.241, 06

-

-

9.679, 44

561, 62

-

10.894, 60

-

5.000, 00

5.154, 90

600, 70

139, 00

8.805, 67

534, 07

-

8.059, 52

11

N il a i


-

-

-

6

9

-

7

-

2

-

-

-

-

-

-

1

2

-

1

1

-

37

3

4

4

20

12

Jm l 13

-

-

-

-

-

-

-

1, 02

-

1, 02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40, 58

40, 58

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

247, 91

-

63, 20

184, 71

-

87, 10

-

87, 10

14.880, 23

316, 21

205, 75

7.022, 99

1, 29

112, 56

4.543, 39

2.365, 75

-

8.916, 16

-

1.509, 90

3.917, 06

95, 50

3.393, 70

16



Halaman 0 ampiran 2


Kota Tegal

225

Prov. D.I. Y ogyakarta

Kota Surakarta

224

226

Kota Semarang

2

1

223

Entitas

o

12

2012

Buku V

34

40

22

167

2010

2011

2012

J umlah

39

32

2009

2008

102

27

J umlah

21

2011

84

J umlah

2010

13

2012

20

10

2011

22

23

2010

2008

13

2009

25

139

J umlah

2009

13

2012

2008

24

40

2010

2011

23

39

87

J umlah

2008

16

2012

2009

12

4

Jm l

2011

3

Periode

1.158, 93

1.962, 75

- Lampiran 25.054, 56

903, 55

2.166, 89

3.360, 24

18.576, 10

47, 78

12.488, 98

5.695, 50

3.032, 93

540, 42

2.685, 16

534, 97

3.191, 40

217, 04

1.058, 53

911, 19

526, 80

477, 84

19.374, 85

5.278, 65

1.501, 81

6.074, 37

1.920, 55

4.599, 47

18.935, 56

5

N il a i

Temuan

47

37

290

38

72

69

52

59

215

24

55

33

48

55

151

27

17

43

24

40

351

24

143

46

66

72

190

6

Jm l

24.290, 43

139, 43

2.166, 89

3.360, 23

18.576, 10

47, 78

5.546, 75

75, 46

3.032, 92

218, 26

1.685, 15

534, 96

1.513, 21

20, 13

-

847, 06

168, 19

477, 83

16.589, 91

3.160, 72

1.512, 91

5.396, 28

1.920, 54

4.599, 46

27.678, 09

9.862, 99

1.962, 75

7

N il a i

Rekomendasi

7

26

232

19

39

65

52

57

155

11

33

24

41

46

118

10

17

34

23

34

206

6

71

33

33

63

119

8

Jm l

22.263, 59

-

1.260, 91

2.378, 80

18.576, 10

47, 78

2.823, 26

75, 46

821, 29

137, 72

1.289, 17

499, 62

1.102, 60

18, 93

-

494, 47

168, 19

421, 01

4.780, 09

23, 43

1.137, 73

2.020, 57

1.157, 65

440, 71

20.786, 79

3.637, 80

1.746, 80

9

N il a i


56

19

33

4

-

-

56

13

18

9

7

9

33

17

-

9

1

6

104

18

50

12

16

8

69

40

11

10

Jm l 215, 95

-

2.026, 84

139, 43

905, 98

981, 43

-

2.522, 20

-

2.010, 34

80, 54

395, 98

35, 34

410, 61

1, 20

-

352, 59

-

56, 82

11.786, 40

3.137, 29

375, 18

3.375, 71

739, 47

4.158, 75

6.891, 30

6.225, 19

11

N il a i


-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

4

-

4

-

40

-

21

1

17

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23, 42

-

23, 42

-

-

-

-

-

-

201, 29

-

201, 29

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.787, 78

-

128, 05

2.059, 98

18.551, 97

47, 78

2.683, 57

-

748, 11

141, 24

1.294, 60

499, 62

1.426, 63

204, 84

143, 00

489, 59

168, 19

421, 01

4.804, 89

23, 43

1.137, 73

2.045, 37

1.157, 65

440, 71

20.786, 79

3.637, 80

1.746, 80

16





7 3

7 4

Buku V

- Lampiran

Kab. Bantul

Kab. Gunung Kidul

Kab. Kulon Progo

Kab. Sleman

Kota Y ogyakarta

228

229

230

231

2

1

227

Entitas

o

40

161

J umlah

2010

25

2012

12

31

2011

33

41

2010

2008

36

2009

28

2009

118, 25

14

103

2012

J umlah

2008

307, 38

57

2011

1.081, 10

41.460, 43

1.212, 46

27.424, 81

962, 41

178, 80

172, 92

22.602, 85

3.507, 83

886.132, 24

816, 49

884.817, 96

72, 16

4.820, 68

10

119

J umlah

1.580, 73

1.084, 61

2010

26

2012

6

19

2011

587, 16

16

22

2010

49, 78

1.518, 40

2009

10

1.902, 35

1.879, 88

3.213, 74

3.612, 00

638, 58

11.246, 55

5

N il a i

2008

42

159

J umlah

2009

12

2012

2008

53

32

2010

20

2009

2011

42

4

Jm l

2008

3

Periode

Temuan

20

66

75

23

76

85

45

21

295

47

56

72

53

67

168

20

91

21

16

20

258

66

35

44

19

94

260

6

Jm l 638, 58

1.048, 67

41.460, 43

1.212, 46

26.474, 29

176, 12

14, 58

172, 92

22.602, 84

3.507, 83

1.798, 66

118, 24

93, 60

802, 63

712, 03

72, 16

2.625, 96

10, 38

1.084, 60

587, 15

49, 78

894, 05

9.541, 43

633, 74

1.879, 87

2.777, 25

3.611, 99

7

N il a i

Rekomendasi

2

43

60

16

72

76

39

20

240

-

52

70

51

67

123

2

67

18

16

20

151

-

10

33

16

92

193

8

Jm l

29, 17

14.889, 34

1.200, 16

26.041, 91

-

14, 58

40, 57

22.478, 93

3.507, 83

1.723, 75

43, 33

93, 60

802, 63

712, 03

72, 16

2.030, 76

-

757, 74

329, 19

49, 78

894, 05

5.081, 93

72, 37

390, 40

1.962, 25

2.018, 33

638, 58

9

N il a i


7

4

2

-

9

6

1

8

-

4

2

2

-

34

8

23

3

-

91

55

21

11

2

2

54

18

23

10

Jm l -

-

-

-

1.019, 50

26.571, 09

12, 30

256, 26

-

132, 35

123, 91

-

74, 91

74, 91

-

-

417, 81

10, 38

149, 47

257, 96

-

3.644, 50

561, 37

1.489, 47

-

1.593, 66

11

N il a i


-

6

3

2

-

-

-

-

47

47

-

11

10

1

-

16

11

4

-

1

-

11

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

176, 12

176, 12

-

-

-

-

177, 39

-

177, 39

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

815, 00

-

815, 00

15

N il a i


638, 58

29, 17

-

1.200, 16

26.289, 63

262, 09

0, 21

40, 57

22.478, 93

3.507, 83

1.893, 70

43, 33

215, 99

802, 63

712, 03

119, 72

1.826, 15

-

553, 13

329, 19

49, 78

894, 05

5.334, 26

324, 70

390, 40

1.962, 25

2.018, 33

16





Kab. Banyuw angi

234

Kab. Blitar

Kab. Bangkalan

233

235

Prov. J aw a Timur

2

1

232

Entitas

o

16

2012

Buku V 5.213, 26 948, 58

36

19

181

2011

2012

J umlah

- Lampiran 14.862, 77

1.890, 82

41

2010

4.609, 49

2.200, 62

35

50

23.056, 32

1.056, 11

10.576, 31

921, 36

4.719, 64

5.782, 90

1.870, 00

-

-

734, 18

112, 50

1.023, 32

115.882, 56

73.701, 70

6.592, 59

24.917, 84

3.295, 77

7.374, 66

54.372, 23

218, 30

10.399, 94

5

N il a i

2009

2008

215

30

2011

J umlah

50

101

J umlah

2010

4

2012

22

10

2011

97

23

2010

2009

23

2008

41

2009

299

J umlah

2008

88

13

47

2010

2011

47

2012

104

132

J umlah

2008

19

2012

2009

28

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

31

45

352

51

80

89

52

80

468

32

105

111

28

192

193

10

21

39

49

74

521

31

180

77

76

157

227

6

Jm l

7.480, 09

498, 57

3.990, 10

584, 07

2.275, 54

131, 81

7.547, 59

846, 04

1.079, 93

910, 55

17, 59

4.693, 48

843, 34

-

-

66, 42

112, 50

664, 42

24.943, 16

1.916, 87

4.231, 06

17.287, 79

651, 50

855, 94

50.033, 82

173, 72

6.138, 54

7

N il a i

Rekomendasi

-

27

277

35

68

56

44

74

397

17

75

109

27

169

191

8

21

39

49

74

366

23

108

66

71

98

162

8

Jm l

-

79, 38

5.774, 38

474, 45

3.990, 10

35, 60

1.142, 42

131, 81

1.786, 51

-

383, 20

653, 91

17, 59

731, 81

843, 34

-

-

66, 42

112, 50

664, 42

22.675, 78

1.916, 87

2.267, 26

16.984, 21

651, 50

855, 94

16.198, 05

9

N il a i


7

-

-

63

14

12

23

8

6

63

14

28

2

1

18

2

2

-

78

8

48

11

5

6

54

31

10

Jm l

173, 72

180, 91

-

-

-

-

-

1.556, 55

24, 12

-

399, 31

1.133, 12

-

5.749, 79

846, 04

696, 73

256, 64

-

3.950, 38

-

2.267, 38

-

1.963, 80

303, 58

-

-

27.957, 52

11

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

12

2

-

10

-

8

1

2

-

5

-

77

-

24

-

53

11

-

11

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

149, 16

-

149, 16

-

11, 29

-

11, 29

-

-

-

5.878, 25

-

5.878, 25

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74, 76

-

7.538, 62

474, 45

3.990, 10

703, 77

1.699, 97

670, 33

2.110, 18

-

390, 14

664, 72

17, 59

1.037, 73

1.541, 45

-

582, 61

112, 50

846, 34

29.576, 14

1.916, 87

2.236, 16

23.836, 85

711, 18

875, 08

1.304, 09

16





7 5

7 6

Buku V

- Lampiran

Kab. Bojonegoro

Kab. Bondow oso

Kab. Gresik

Kab. J ember

Kab. J ombang

237

238

239

240

2

1

236

Entitas

o

211

J umlah

36

14

2012

39

25

2011

2009

46

2010

2008

87

133

J umlah

39

12

2012

2008

36

2011

2009

20

171

J umlah

2010

12

2012

17

32

2011

48

27

2010

2009

40

2008

60

184

J umlah

2009

13

2012

2008

31

29

2010

54

2009

2011

57

4

Jm l

2008

3

Periode

7.360, 13

614, 87

129, 84

48.558, 19

149, 80

6.456, 43

796, 11

8.511, 14

32.644, 71

USD 126.50

9.653, 54

454, 84

3.528, 50

USD 126.50

4.592, 09

276, 77

801, 34

28.849, 90

11.089, 33

3.811, 10

627, 87

10.810, 03

2.511, 57

85.814, 02

25.579, 38

1.274, 87

11.008, 36

40.591, 28

5

N il a i

Temuan

33

67

67

98

82

63

49

471

24

58

106

107

176

283

31

88

43

37

84

314

30

76

60

52

96

347

6

Jm l

315, 96

129, 84

38.024, 99

149, 80

182, 56

382, 34

7.649, 51

29.660, 78

USD 126.50

9.057, 94

454, 84

3.526, 50

USD 126.50

4.336, 78

276, 77

463, 05

4.836, 95

398, 59

2.157, 38

-

1.170, 11

1.110, 87

15.971, 17

1.468, 86

420, 60

1.616, 95

5.355, 42

7.109, 34

7

N il a i

Rekomendasi

12

61

62

92

80

60

49

353

11

39

82

60

161

197

11

53

27

26

80

279

26

55

56

48

94

307

8

Jm l

178, 61

129, 84

11.209, 62

2, 05

7, 93

78, 72

936, 27

10.184, 65

USD 121.85

8.624, 01

356, 61

3.424, 44

USD 121.85

4.183, 14

196, 77

463, 05

862, 90

398, 59

57, 57

-

184, 31

222, 43

5.475, 41

698, 09

420, 60

1.187, 44

2.070, 32

1.098, 96

9

N il a i


6

5

6

2

3

-

112

12

16

23

46

15

78

20

32

16

7

3

32

4

18

4

4

2

40

21

10

Jm l

137, 35

-

26.700, 08

147, 75

133, 83

229, 13

6.713, 24

19.476, 13

USD 4.65

433, 93

98, 23

102, 06

USD 4.65

153, 64

80, 00

-

3.974, 05

-

2.099, 81

-

985, 80

888, 44

10.495, 76

770, 77

-

429, 51

3.285, 10

6.010, 38

11

N il a i


12

Jm l

-

-

-

-

-

-

6

1

3

1

1

-

8

-

3

-

4

1

3

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40, 80

74, 49

-

-

-

-

-

-

-

115, 29

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

191, 95

129, 84

12.354, 95

2, 05

88, 16

375, 37

936, 27

10.953, 10

USD 121.85

9.322, 94

356, 88

3.627, 29

USD 121.85

4.438, 44

196, 77

703, 56

2.320, 27

730, 98

80, 11

308, 98

239, 68

960, 52

6.261, 96

698, 09

457, 83

1.900, 86

2.106, 22

1.098, 96

16





Kab. Lumajang

243

Kab. Madiun

Kab. Lamongan

242

244

Kab. Kediri

2

1

241

Entitas

o

Buku V

26

15

161

J umlah

35

2010

2011

28

2012

57

2009

184

J umlah

2008

18

34

2011

2012

35

105

J umlah

2010

15

2012

41

11

2011

56

9

2010

2009

17

2008

53

185

J umlah

2009

17

2012

2008

41

16

2010

44

2009

2011

67

2008

107, 04

15

138

2012

J umlah

- Lampiran 23.545, 03

10.914, 56

8.986, 11

2.044, 35

241, 50

1.358, 51

5.617, 41

1.457, 58

1.017, 47

1.148, 98

1.750, 50

242, 88

10.949, 66

1.991, 25

758, 72

2.314, 93

155, 18

5.729, 58

10.322, 13

322, 85

1.925, 74

2.106, 42

3.217, 22

2.749, 90

8.605, 16

7.703, 24

25

50, 17

2011

5

N il a i

23

4

Jm l

2010

3

Periode

Temuan

33

62

35

302

39

58

64

47

94

417

55

88

99

97

78

192

31

21

17

33

90

314

39

52

56

69

98

242

6

Jm l 10, 73

10.292, 57

1.747, 24

7.584, 36

506, 65

241, 50

212, 82

5.028, 69

1.413, 40

1.017, 46

680, 37

1.750, 50

166, 96

7.484, 18

331, 84

758, 71

530, 19

155, 18

5.708, 26

4.931, 65

322, 85

1.911, 66

1.909, 35

96, 54

691, 25

3.903, 40

-

3.446, 87

7

N il a i

Rekomendasi

27

40

34

253

11

40

62

46

94

363

33

72

88

93

77

161

16

15

14

30

86

295

25

52

51

69

98

210

8

Jm l 10, 73

8.574, 56

201, 50

7.470, 16

448, 58

241, 50

212, 82

2.440, 69

1.174, 75

671, 31

233, 63

194, 04

166, 96

6.908, 92

20, 63

581, 45

530, 19

155, 18

5.621, 47

4.040, 03

322, 85

1.911, 66

1.017, 73

96, 54

691, 25

1.317, 35

-

998, 17

9

N il a i


1

-

46

26

17

2

1

-

53

22

16

11

4

-

27

13

4

3

3

4

18

13

-

5

-

31

5

22

10

Jm l -

-

-

-

-

1.669, 91

1.545, 74

66, 10

58, 07

-

2.588, 00

238, 65

346, 15

446, 74

1.556, 46

-

575, 26

311, 21

177, 26

-

86, 79

891, 62

-

891, 62

-

2.586, 05

-

2.448, 70

11

N il a i


12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

3

2

1

-

1

-

-

1

4

2

2

-

1

1

-

-

1

1

-

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48, 10

-

48, 10

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10, 73 13, 12

998, 17

8.716, 88

201, 50

7.600, 62

448, 58

253, 36

212, 82

3.041, 28

1.218, 92

671, 31

714, 13

194, 04

242, 88

6.908, 92

20, 63

581, 45

530, 19

155, 18

5.621, 47

5.941, 00

322, 85

1.911, 66

1.059, 43

1.955, 81

691, 25

1.343, 81

16





7 7

8

Buku V

- Lampiran

Kab. Magetan

Kab. Malang

Kab. Mojokerto

Kab. Nganjuk

Kab. Ngaw i

246

247

248

249

2

1

245

Entitas

o

16

130

J umlah

2010

10

2012

53

24

2011

19

29

2010

2008

42

2009

25

11

201

2012

J umlah

2009

39.199, 02

44

2011

2008

4.549, 23

27

2010

1.046, 93

2.828, 29

5.097, 86

2.671, 37

210, 60

295, 59

1.269, 14

881, 58

14, 46

52.708, 19

3.465, 12

869, 43

4.625, 39

14.830, 72

70

242

J umlah

197, 61

2.820, 75

49

15

2012

1.227, 81

2.004, 75

8.579, 80

2008

47

2011

82, 70

2.231, 28

6.121, 23

716, 32

1.316, 65

10.468, 18

5

N il a i

2009

38

133

J umlah

2010

10

2012

41

17

2011

101

21

2010

2009

34

2009

2008

51

4

Jm l

2008

3

Periode

Temuan

34

40

44

54

75

38

30

71

245

28

56

56

67

38

427

32

120

50

92

133

449

32

101

72

84

160

247

6

Jm l

339, 20

762, 89

1.040, 67

588, 91

2.381, 05

2.599, 97

210, 60

295, 59

1.197, 74

881, 58

14, 46

44.133, 41

39.199, 01

2.016, 09

221, 01

308, 36

2.388, 94

5.388, 60

142, 01

228, 62

163, 09

1.094, 50

3.760, 38

6.500, 08

82, 70

418, 42

4.896, 87

7

N il a i

Rekomendasi

23

26

32

47

74

18

26

48

186

13

36

41

60

36

335

-

63

49

91

132

419

20

94

69

80

156

202

8

Jm l

703, 33

588, 91

1.903, 41

1.881, 58

210, 60

295, 59

632, 40

728, 53

14, 46

4.859, 94

1.411, 15

902, 53

221, 01

149, 56

2.175, 69

5.009, 03

142, 01

228, 62

163, 09

786, 21

3.689, 10

3.964, 70

27, 70

60, 83

2.921, 39

297, 96

656, 82

9

N il a i


7

1

13

4

23

59

15

20

15

7

2

58

1

54

1

1

1

29

11

7

3

4

4

41

11

10

12

10

Jm l

41, 24

106, 07

-

-

192, 52

-

477, 64

718, 39

-

565, 34

153, 05

-

39.273, 47

37.787, 86

1.113, 56

-

158, 80

213, 25

379, 57

-

-

308, 29

71, 28

2.260, 38

55, 00

82, 59

1.975, 48

11

N il a i


-

-

-

-

3

-

1

1

-

4

-

4

-

-

-

-

-

-

-

7

-

34

31

12

Jm l -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

144, 82

-

-

-

-

275, 00

-

275, 00

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

297, 96

656, 82

703, 33

588, 91

1.903, 41

1.881, 58

210, 60

295, 59

632, 40

728, 53

14, 46

5.203, 00

1.411, 15

1.078, 28

381, 74

163, 63

2.168, 20

5.998, 33

132, 21

228, 62

1.033, 72

793, 09

3.810, 69

3.983, 51

27, 70

60, 83

2.940, 20

16





Kab. Pasuruan

252

Kab. Ponorogo

Kab. Pamekasan

251

253

Kab. Pac itan

2

1

250

Entitas

o

31

13

2011

2012

Buku V

29

43

23

8

161

2010

2011

2012

J umlah

58

2009

2008

206

31

2010

J umlah

28

111

J umlah

103

10

2012

2009

12

2008

14

2011

121

J umlah

2010

6

41

31

2011

2012

34

33

2010

2008

17

2009

34

125

J umlah

2009

12

2012

2008

25

4

Jm l

2011

3

Periode

3.072, 38

2.446, 70

- Lampiran 12.601, 66

1.172, 54

3.651, 70

6.239, 05

285, 37

1.253, 00

66.449, 63

5.111, 66

1.624, 23

574, 75

989, 79

58.149, 20

9.540, 74

148, 66

666, 76

3.369, 52

2.394, 18

2.961, 62

4.373, 00

-

161, 09

1.856, 08

428, 44

1.927, 39

14.492, 16

5

N il a i

Temuan

29

65

299

19

46

86

56

92

443

43

82

61

62

195

205

24

24

31

64

62

210

20

67

46

22

55

233

6

Jm l

11.944, 41

931, 06

3.421, 77

6.065, 15

273, 43

1.253, 00

37.760, 55

332, 41

1.624, 23

48, 13

736, 21

35.019, 57

9.063, 96

148, 66

666, 76

3.024, 52

2.384, 98

2.839, 04

2.793, 76

-

62, 62

1.840, 42

428, 44

462, 28

6.108, 90

1.052, 44

1.045, 83

7

N il a i

Rekomendasi

8

41

240

14

24

55

55

92

410

30

69

61

62

188

148

2

22

27

56

41

188

8

58

46

22

54

141

8

Jm l

8.966, 84

9, 67

1.423, 39

6.065, 15

215, 63

1.253, 00

7.962, 62

-

931, 18

48, 13

736, 21

6.247, 10

6.121, 22

53, 50

665, 37

864, 90

1.949, 51

2.587, 94

2.635, 73

-

6, 00

1.840, 42

428, 44

360, 87

3.520, 18

55, 09

269, 44

9

N il a i


-

59

5

22

31

1

-

28

8

13

-

7

25

1

2

4

8

10

22

12

9

-

-

1

71

10

21

10

Jm l

721, 03

776, 39

-

2.977, 57

921, 39

1.998, 38

-

57, 80

-

29.465, 52

-

693, 05

-

28.772, 47

2.942, 74

95, 16

1, 39

2.159, 62

435, 47

251, 10

158, 03

-

56, 62

-

-

101, 41

2.167, 58

11

N il a i


3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

-

32

21

-

11

-

-

-

21

11

12

Jm l -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

332, 41

332, 41

-

-

-

-

-

421, 14

276, 32

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55, 09

269, 44

9.396, 29

251, 15

1.611, 36

6.065, 15

215, 63

1.253, 00

8.381, 02

149, 22

931, 18

305, 14

745, 80

6.249, 68

6.496, 58

53, 50

665, 37

1.209, 90

1.958, 71

2.609, 10

2.934, 41

-

6, 00

1.840, 42

428, 44

659, 55

3.520, 18

16





7 9

80

Buku V

- Lampiran

Kab. Probolinggo

Kab. Sampang

Kab. Sidoarjo

Kab. Situbondo

Kab. Sumenep

255

256

257

258

2

1

254

Entitas

o

33

24

2010

189

J umlah

15

14

2012

2008

36

2011

2009

30

2010

185

J umlah

37

14

2012

72

41

2011

2009

35

2010

2008

31

111

J umlah

64

10

2012

2009

15

2008

29

2011

146

J umlah

2010

14

2012

40

35

2011

17

25

2010

2008

25

2009

2009

47

4

Jm l

2008

3

Periode

1.126, 63

144, 55

1.612, 22

17.347, 11

409, 79

1.660, 01

57.781, 51

118, 98

497, 79

4.233, 27

4.632, 21

48.299, 26

18.871, 04

839, 07

3.027, 02

3.494, 88

8.953, 17

2.556, 90

12.105, 71

289, 88

587, 32

1.245, 66

2.647, 80

7.335, 05

13.751, 08

370, 82

10.496, 86

5

N il a i

Temuan

48

84

50

36

86

47

25

51

430

64

87

82

75

122

367

38

95

83

52

99

226

27

36

48

41

74

304

6

Jm l

296, 24

229, 18

3, 75

130, 53

346, 49

17.314, 28

409, 79

473, 25

47.602, 89

82, 91

484, 68

52, 71

1.039, 31

45.943, 28

13.381, 86

839, 07

3.027, 02

2.821, 39

4.999, 03

1.695, 35

5.314, 77

289, 87

587, 32

419, 94

2.577, 64

1.440, 00

1.006, 19

7

N il a i

Rekomendasi

25

78

41

31

70

36

21

31

363

43

66

77

56

121

317

28

72

70

50

97

192

7

31

44

40

70

245

8

Jm l

17.155, 71

159, 83

292, 28

3.034, 31

69, 96

407, 11

52, 71

189, 60

2.314, 93

7.031, 71

839, 07

70, 36

160, 24

4.999, 03

963, 01

4.375, 19

179, 83

275, 45

288, 44

2.577, 64

1.053, 83

772, 09

296, 24

229, 18

-

106, 04

140, 63

9

N il a i


9

4

16

65

21

19

5

19

1

50

10

23

13

2

2

32

18

5

4

1

4

55

21

6

9

5

14

10

Jm l

-

-

732, 34

939, 58

110, 04

311, 87

131, 50

-

386, 17

234, 10

-

3, 75

24, 49

205, 86

127, 80

249, 96

180, 97

44.568, 58

12, 95

77, 57

-

849, 71

43.628, 35

6.350, 15

-

2.956, 66

2.661, 15

11

N il a i


12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

4

2

-

2

-

2

2

-

4

2

-

-

2

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30, 77

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

296, 24

229, 18

907, 26

113, 94

195, 21

17.188, 53

159, 83

294, 10

4.554, 06

153, 89

407, 11

513, 15

423, 77

3.056, 14

10.789, 68

839, 07

70, 36

3.056, 67

4.999, 03

1.824, 55

4.831, 21

179, 83

275, 45

656, 55

2.665, 55

1.053, 83

1.741, 83

16



Halaman 8 ampiran 2


Kab. Tulungagung

261

Kota Batu

Kab. Tuban

260

262

Kab. Trenggalek

2

1

259

Entitas

o

18

2012

Buku V

33

10

162

2011

J umlah

40

2010

2012

32

47

2009

2008

155

27

2011

J umlah

37

124

J umlah

2010

7

2012

25

16

2011

48

27

2010

2009

41

2008

33

2009

171

J umlah

2008

29

20

50

2010

2011

21

2012

51

93

J umlah

2009

12

2012

2008

9

4

Jm l

2011

3

Periode

833, 96

0, 33

- Lampiran 47.268, 02

50, 86

26.305, 79

3.553, 04

1.352, 81

16.005, 52

8.265, 58

653, 19

396, 68

3.314, 27

1.822, 44

2.079, 00

29.269, 88

17.204, 60

1.377, 40

8.462, 09

213, 36

2.012, 43

4.791, 43

474, 43

107, 47

1.639, 28

180, 33

2.389, 92

20.251, 20

5

N il a i

Temuan

18

22

373

19

103

126

54

71

336

68

69

69

41

89

229

17

42

58

57

55

334

51

70

90

34

89

163

6

Jm l

833, 96

0, 33

32.627, 82

50, 86

16.252, 25

420, 57

375, 59

15.528, 55

5.135, 34

269, 59

396, 68

1.018, 84

1.710, 31

1.739, 92

6.547, 62

620, 55

1.163, 13

3.543, 18

101, 33

1.119, 43

3.495, 84

197, 00

107, 47

1.639, 27

180, 32

1.371, 78

19.031, 61

7

N il a i

Rekomendasi

6

11

284

16

69

110

37

52

318

57

63

68

41

89

212

9

35

57

56

55

247

13

47

69

31

87

105

8

Jm l

-

0, 33

1.566, 58

50, 86

571, 81

420, 57

220, 00

303, 34

5.135, 34

269, 59

396, 68

1.018, 84

1.710, 31

1.739, 92

5.091, 23

-

908, 71

2.977, 81

85, 28

1.119, 43

1.465, 50

11, 30

107, 47

461, 51

47, 24

837, 98

17.608, 15

9

N il a i


-

85

3

34

15

14

19

18

11

6

1

-

17

8

7

1

1

-

82

38

22

17

3

2

52

12

11

10

Jm l

833, 96

-

-

-

31.061, 24

-

15.680, 44

-

155, 59

15.225, 21

-

-

-

1.456, 39

620, 55

254, 42

565, 37

16, 05

-

2.030, 34

185, 70

-

1.177, 76

133, 08

533, 80

1.392, 69

11

N il a i


12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

1

3

-

5

-

1

4

-

6

-

13 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30, 77

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0, 33

2.154, 91

50, 86

571, 81

792, 75

366, 31

373, 18

5.644, 90

439, 22

397, 53

1.018, 84

1.710, 31

2.079, 00

7.789, 29

-

908, 71

5.563, 61

85, 28

1.231, 69

1.462, 47

11, 30

107, 47

458, 48

47, 24

837, 98

17.642, 79

16





81

82

Buku V

- Lampiran

Kota Blitar

Kota Kediri

Kota Madiun

Kota Malang

Kota Mojokerto

264

265

266

267

2

1

263

Entitas

o

19

149

2012

J umlah

41

28

2010

157

J umlah

54

14

2012

2009

30

2011

2008

31

122

J umlah

2010

7

2012

30

24

2011

52

18

2010

2009

33

2008

40

192

J umlah

2009

24

2012

2008

24

41

2010

2011

33

27

2011

70

36

2010

2009

14

2009

2008

53

4

Jm l

2008

3

Periode

1.017, 26

1.497, 24

3.514, 79

3.774, 69

4.449, 56

4.640, 88

307, 12

148, 15

162, 54

-

4.023, 07

849, 55

8.272, 28

16.350, 87

6.578, 50

2.678, 06

1.641, 08

1.332, 16

394, 39

532, 81

9.025, 77

-

1.985, 28

1.829, 99

1.857, 48

3.353, 02

14.253, 54

5

N il a i

Temuan

41

48

53

22

80

58

68

92

275

34

91

46

37

67

226

16

57

38

58

57

378

64

113

48

50

103

244

6

Jm l

764, 78

37, 10

148, 15

39, 09

-

540, 44

820, 70

319, 63

1.797, 99

3.886, 78

2.606, 49

904, 29

6, 97

1, 44

367, 59

3.219, 18

-

193, 31

1.790, 90

738, 24

496, 73

8.960, 32

1.017, 26

245, 40

3.453, 38

2.674, 61

1.569, 67

7

N il a i

Rekomendasi

31

42

52

22

80

57

62

83

235

31

67

46

24

67

189

3

37

38

57

54

315

53

70

44

45

103

227

8

Jm l

820, 70

68, 93

1.746, 03

3.886, 78

2.606, 49

904, 29

6, 97

1, 44

367, 59

3.092, 11

-

193, 31

1.790, 90

611, 17

496, 73

7.309, 46

779, 21

245, 40

3.453, 38

1.261, 80

1.569, 67

764, 78

37, 10

148, 15

39, 09

-

540, 44

9

N il a i


6

1

-

-

-

1

6

4

27

3

24

-

-

37

13

20

-

1

3

56

11

36

4

5

-

17

10

10

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250, 70

51, 96

-

-

-

-

127, 07

-

127, 07

-

1.650, 86

238, 05

-

-

1.412, 81

11

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

7

-

-

-

-

-

5

13

-

-

13

12

Jm l 13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

872, 51

15, 98

148, 15

39, 09

-

669, 29

820, 70

87, 63

1.761, 10

5.016, 18

2.606, 49

904, 29

1.057, 18

52, 05

396, 17

3.125, 76

-

193, 31

1.824, 55

611, 17

496, 73

7.730, 36

779, 21

245, 40

3.453, 38

1.261, 80

1.990, 57

16



Halaman 0 ampiran 2


Kota Surabaya

270

Prov. Banten

Kota Probolinggo

269

271

Kota Pasuruan

2

1

268

Entitas

o

Buku V

23

31

26

170

2010

2011

2012

J umlah

61

29

2009

2008

219

22

12

2011

2012

J umlah

80

129

J umlah

2010

11

2012

43

24

2011

62

27

2010

2009

30

2008

37

13

201

2012

J umlah

2009

11.600, 65

40

2011

2008

4.500, 61

31

2010

- Lampiran 31.833, 58

3.198, 20

4.654, 72

6.579, 92

17.040, 45

360, 29

105.684, 66

21.822, 90

75.942, 07

5.762, 96

880, 46

1.276, 27

6.699, 88

284, 76

451, 96

515, 12

2.888, 25

2.559, 79

29.038, 87

309, 17

8.905, 59

3.722, 85

44

25.677, 13

73

143

J umlah

204, 43

-

2009

8

2012

5

N il a i

2008

12

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

20

22

351

43

55

46

141

66

449

28

49

173

73

126

265

27

57

75

48

58

419

35

106

64

100

114

260

6

Jm l

21, 95

-

29.410, 04

2.761, 33

3.643, 82

6.473, 34

16.199, 60

331, 95

10.343, 99

3.637, 18

2.036, 42

3.781, 81

698, 05

190, 53

6.152, 59

284, 76

451, 96

425, 31

2.739, 04

2.251, 52

9.523, 14

55, 09

2.598, 61

261, 00

6.022, 73

585, 71

2.960, 27

7

N il a i

Rekomendasi

20

20

215

24

35

30

78

48

311

8

34

94

52

123

202

19

31

62

33

57

341

20

81

54

77

109

242

8

Jm l

21, 95

-

21.142, 31

1.139, 49

3.015, 86

6.444, 86

10.245, 69

296, 41

6.399, 28

2.380, 76

1.896, 42

1.356, 07

575, 50

190, 53

5.803, 32

284, 76

123, 26

424, 79

2.739, 04

2.231, 47

6.359, 27

55, 09

1.174, 30

92, 27

4.671, 09

366, 52

2.657, 61

9

N il a i


-

2

80

17

7

4

49

3

130

20

14

76

17

3

50

8

26

13

2

1

76

14

25

10

23

4

13

10

Jm l

-

219, 19

302, 66

-

7.304, 91

693, 38

627, 96

-

5.953, 91

29, 66

3.944, 71

1.256, 42

140, 00

2.425, 74

122, 55

-

349, 27

-

328, 70

0, 52

-

20, 05

3.163, 87

-

1.424, 31

168, 73

1.351, 64

11

N il a i


-

-

-

2

1

-

-

1

5

-

-

56

2

13

12

14

15

8

-

1

3

4

-

13

-

13

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28, 48

-

5, 88

-

-

-

-

-

962, 82

928, 46

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

224, 89

23.435, 69

1.394, 80

4.078, 17

6.551, 44

11.086, 53

324, 75

9.762, 40

2.380, 76

1.896, 42

3.458, 26

764, 02

1.262, 94

5.849, 55

284, 76

123, 26

456, 62

2.753, 44

2.231, 47

6.882, 70

105, 91

1.216, 27

140, 43

4.926, 09

494, 00

2.894, 32

16





8

8

Buku V

- Lampiran

Kab. Lebak

Kab. Pandeglang

Kab. Serang

Kab. Tangerang

Kota Cilegon

273

274

275

276

2

1

272

Entitas

o

1.541, 49 5.210, 68

24

35

26

152

2010

2011

2012

J umlah

1.684, 79 4.412, 87

43

26

31

173

2010

2011

2012

J umlah

35

22

22

2010

27

220

2012

J umlah

2009

2.823, 67

41

2011

2008

2.895, 38

15

2010

4.455, 05

1.277, 64

1.817, 23

70.275, 55

49, 71

7.196, 53

57.310, 26

85

52

2008

2009

11.389, 99

906, 94

2.325, 02

31

2009

2.060, 37

42

2008

10.390, 13

417, 21

327, 41

2.893, 34

25

19.892, 84

42

145

J umlah

14.126, 44

1.692, 42

1.968, 96

1.154, 38

950, 64

2008

32

2012

5

N il a i

2009

27

32

2010

16

2009

2011

38

4

Jm l

2008

3

Periode

Temuan

58

50

56

45

68

62

39

77

411

46

70

28

108

159

350

64

42

94

68

82

276

53

48

51

75

49

277

6

Jm l 911, 62

4.455, 05

1.233, 34

1.637, 69

14.092, 87

1.942, 58

2.481, 78

49, 71

5.732, 67

3.886, 13

10.879, 15

4.392, 23

1.651, 09

856, 28

1.985, 74

1.993, 81

9.375, 64

5.000, 74

818, 71

363, 77

323, 09

2.869, 33

19.452, 79

14.020, 14

1.501, 55

1.865, 10

1.154, 38

7

N il a i

Rekomendasi

23

35

49

42

49

51

38

67

329

31

42

25

86

145

155

19

10

32

32

62

100

27

10

23

31

9

198

8

Jm l

4.371, 20

1.233, 34

1.386, 83

10.637, 51

1.746, 70

1.824, 36

49, 71

3.293, 84

3.722, 90

2.420, 60

772, 97

140, 82

28, 01

500, 82

977, 98

1.754, 10

719, 60

125, 34

6, 02

105, 37

797, 77

4.112, 00

655, 09

774, 48

1.487, 56

883, 53

311, 34

9

N il a i


9

1

8

69

10

28

3

14

14

131

41

14

23

33

20

108

8

9

27

25

39

33

10

3

7

2

11

10

Jm l

727, 07

377, 54

270, 85

581, 84

83, 85

-

250, 86

3.455, 36

195, 88

657, 42

-

2.438, 83

163, 23

5.754, 27

2.230, 36

1.350, 59

828, 27

329, 22

1.015, 83

4.770, 62

1.973, 76

254, 65

357, 75

112, 90

2.071, 56

15.241, 46

13.284, 16

11

N il a i


-

-

4

-

-

-

13

5

-

8

-

64

4

18

39

3

-

68

18

29

1

19

1

41

25

12

12

Jm l

-

99, 33

80, 89

-

-

-

18, 44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.704, 28

1.388, 90

159, 68

-

1.155, 70

-

2.850, 92

2.307, 38

438, 72

-

104, 82

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

5

-

-

1

4

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

311, 34 883, 53

8.676, 33

1.228, 25

1.463, 75

12.973, 27

1.746, 70

2.152, 37

49, 71

4.381, 10

4.643, 39

2.561, 00

783, 47

279, 77

28, 01

473, 50

996, 25

1.940, 01

719, 60

295, 09

59, 45

103, 94

761, 93

4.359, 36

652, 92

965, 35

1.546, 22

16





Kota Tangerang Selatan

279

Prov. Bali

Kota Tangerang

278

280

Kota Serang

2

1

277

Entitas

o

514, 61 7.063, 56

21

26

27

98

2010

2011

2012

J umlah

-

18

143

2012

J umlah

35

27

2011

2012

Buku V 2.818, 23

15

235

2012

J umlah

- Lampiran 405.051, 92

4.793, 02 374.836, 29

33

72

2010

2011

16.212, 90

6.391, 48

3.966, 54

1.834, 87

1.558, 67

63

52

573, 00

-

15.970, 49

2.504, 92

2009

2008

81

19

2010

J umlah

-

2009

-

1.155, 02

37

2011

2008

8.345, 99

13

2010

837, 87

50

2009

3.126, 69

25

2008

7.928, 99

261, 79

89, 03

-

13.044, 13

24

146

J umlah

4.497, 30

996, 91

2009

30

2012

5

N il a i

2008

37

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

48

50

-

610

25

203

79

142

161

135

42

58

35

-

247

27

55

35

89

41

191

50

39

47

55

-

276

6

Jm l 637, 89

-

40.252, 14

1, 89

14.465, 27

3.180, 61

16.212, 90

6.391, 47

3.290, 13

1.234, 91

1.501, 12

554, 10

-

11.685, 48

850, 60

7.465, 03

1.319, 65

2.045, 85

4, 35

2.628, 88

1.809, 49

492, 77

248, 32

78, 30

-

10.709, 16

2.745, 19

7

N il a i

Rekomendasi

12

41

-

535

10

161

77

138

149

119

26

58

35

-

210

19

40

34

77

40

156

37

27

41

51

-

209

8

Jm l

-

34.802, 75

-

13.342, 29

1.479, 83

16.212, 90

3.767, 73

3.199, 29

1.144, 07

1.501, 12

554, 10

-

7.054, 12

489, 63

4.319, 98

550, 38

1.689, 78

4, 35

1.261, 07

482, 80

492, 77

207, 20

78, 30

-

7.981, 16

442, 40

547, 39

9

N il a i


8

-

-

60

15

30

2

4

9

2

2

-

28

8

13

1

6

-

29

11

10

5

3

-

59

33

10

Jm l 90, 50

-

-

-

5.447, 50

-

1.122, 98

1.700, 78

-

2.623, 74

90, 84

90, 84

-

4.631, 36

360, 97

3.145, 05

769, 27

356, 07

-

1.367, 81

1.326, 69

-

41, 12

-

2.534, 01

2.108, 80

11

N il a i


-

-

9

-

2

-

6

1

6

2

2

1

1

-

3

3

-

-

15

-

12

-

3

14

14

12

Jm l -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1, 89

1, 89

-

-

-

-

-

-

193, 99

193, 99

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

1

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

522, 67

-

34.404, 10

672, 15

13.342, 29

1.414, 83

15.207, 10

3.767, 73

3.468, 45

1.478, 06

1.436, 29

554, 10

-

10.328, 65

736, 30

5.238, 49

1.498, 61

1.937, 74

917, 51

1.277, 18

482, 80

473, 07

232, 28

89, 03

-

12.989, 12

1.098, 12

16





8

8

Buku V

- Lampiran

Kab. Badung

Kab. Bangli

Kab. Buleleng

Kab. Gianyar

Kab. J embrana

282

283

284

285

2

1

281

Entitas

o

44

2010

173

J umlah

21

28

2012

23

46

2011

2009

36

2010

2008

47

16

2008

234

J umlah

2009

55

19

2011

102

2010

2012

20

163

J umlah

38

24

2012

2009

59

2011

2008

12

159

J umlah

2010

21

2012

55

47

2011

13

36

2010

2009

28

2009

2008

27

4

Jm l

2008

3

Periode

3.986, 45

2.384, 54

16.572, 37

4.794, 92

14.688, 93

3.003, 93

5.224, 20

3.456, 42

53, 44

2.950, 94

13.863, 90

2.880, 36

6.327, 36

2.478, 94

153, 01

2.024, 23

4.798, 62

113, 17

3.340, 56

280, 59

760, 00

304, 30

32.354, 13

6.590, 47

0, 12

1.459, 00

20.318, 09

5

N il a i

Temuan

50

88

85

78

54

112

37

53

439

70

139

98

34

98

695

59

238

247

80

71

378

51

154

34

108

31

355

6

Jm l 220, 19

2.251, 90

15.694, 00

4.602, 41

9.390, 38

53, 16

5.098, 05

2.758, 44

53, 44

1.427, 29

9.979, 46

1.837, 25

5.356, 37

608, 62

153, 00

2.024, 22

2.899, 97

16, 53

1.538, 60

280, 54

760, 00

304, 30

23.265, 36

1.736, 47

0, 12

990, 41

20.318, 17

7

N il a i

Rekomendasi

-

44

84

72

53

95

30

48

284

-

82

74

34

94

516

24

146

209

69

68

238

29

73

21

84

31

253

8

Jm l

603, 74

2.131, 29

3.930, 29

2.891, 51

-

495, 86

1.194, 00

53, 44

1.148, 21

2.864, 76

448, 62

16, 55

341, 71

118, 12

1.939, 76

921, 33

-

21, 11

35, 62

560, 30

304, 30

10.175, 66

111, 90

0, 12

990, 41

8.853, 04

220, 19

9

N il a i


1

6

1

15

7

4

83

-

57

22

-

4

172

35

86

37

11

3

114

22

67

5

20

-

29

2

19

10

Jm l -

1.648, 16

13.562, 71

672, 12

6.445, 71

-

4.602, 19

1.564, 44

-

279, 08

7.113, 04

1.388, 63

5.338, 16

266, 91

34, 88

84, 46

1.921, 46

16, 53

1.460, 31

244, 92

199, 70

-

12.089, 70

624, 57

-

-

11.465, 13

11

N il a i


-

-

-

2

-

1

72

70

-

2

-

7

-

6

1

-

26

-

14

8

4

-

73

48

25

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53, 16

53, 16

-

-

-

1, 66

-

1, 66

-

57, 18

-

57, 18

-

1.000, 00

1.000, 00

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

651, 82

2.131, 29

3.930, 29

2.894, 10

-

498, 45

1.194, 00

53, 44

1.148, 21

3.320, 28

448, 62

16, 55

797, 23

118, 12

1.939, 76

921, 33

-

21, 11

35, 62

560, 30

304, 30

11.157, 25

268, 23

0, 12

990, 41

8.853, 04

1.045, 45

16





Kab. Tabanan

288

Kota Denpasar

Kab. Klungkung

287

289

Kab. Karangasem

2

1

286

Entitas

o

59

55

21

2010

2011

2012

Buku V

39

33

20

207

2010

2011

2012

J umlah

48

67

2009

2008

176

20

J umlah

21

25

125

2012

J umlah

2009

8.600, 47

42

2011

2008

3.134, 35

22

2010

- Lampiran 57.516, 49

6.407, 71

1.068, 67

11.003, 88

21.700, 21

17.336, 02

21.950, 51

1.428, 55

7.542, 88

10.732, 65

1.260, 21

986, 22

14.472, 44

894, 84

255, 83

1.586, 95

20

16

9.595, 79

2.004, 04

3.910, 99

2.437, 55

214, 70

1.028, 51

2008

185

J umlah

965, 59

2.435, 55 27.152, 97

5

N il a i

2009

50

24

2011

54

2010

2012

24

33

147

J umlah

2008

15

2012

2009

44

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

483

37

106

82

135

123

367

52

109

131

36

39

331

59

131

57

37

47

518

51

175

168

70

54

335

30

103

6

Jm l

18.046, 97

910, 77

1.013, 70

749, 88

10.476, 17

4.896, 45

5.529, 92

866, 14

35, 37

2.823, 96

890, 23

914, 22

5.768, 54

267, 18

2.940, 25

768, 32

205, 85

1.586, 94

6.801, 24

646, 14

2.987, 77

1.924, 14

214, 69

1.028, 50

24.230, 27

-

1.681, 96

7

N il a i

Rekomendasi

27

80

437

32

83

78

123

121

250

-

56

121

35

38

209

38

52

46

35

38

444

41

132

158

65

48

280

8

Jm l

15.531, 29

418, 74

771, 26

152, 81

9.292, 03

4.896, 45

3.100, 06

-

31, 20

1.400, 47

754, 17

914, 22

1.624, 84

9, 15

470, 30

572, 47

194, 40

378, 52

1.994, 61

-

137, 03

664, 51

165, 58

1.027, 49

6.871, 41

-

206, 09

9

N il a i


46

5

23

4

12

2

54

-

43

9

1

1

71

16

34

11

2

8

67

9

41

6

5

6

48

1

21

10

Jm l

2.515, 68

492, 03

242, 44

597, 07

1.184, 14

-

1.201, 06

-

4, 17

1.060, 83

136, 06

-

4.050, 66

164, 99

2.469, 95

195, 85

11, 45

1.208, 42

4.806, 63

646, 14

2.850, 74

1.259, 63

49, 11

1, 01

17.358, 86

-

1.475, 87

11

N il a i


-

-

1

7

1

2

4

-

7

2

2

-

-

-

-

-

63

52

10

1

-

51

5

45

12

Jm l

-

-

-

-

-

93, 04

93, 04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.228, 80

866, 14

-

362, 66

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10, 96

155, 77

18.067, 75

441, 29

771, 60

154, 01

11.804, 40

4.896, 45

3.452, 19

-

374, 71

1.409, 09

754, 17

914, 22

1.986, 44

71, 17

593, 38

698, 99

244, 38

378, 52

2.343, 51

9, 13

137, 03

1.004, 28

165, 58

1.027, 49

6.880, 13

16





8

88

Buku V

Entitas

2

Prov. Nusa Tenggara Barat

Kab. Bima

Kab. Dompu

Kab. Lombok Barat

Kab. Lombok Tengah

o

1

- Lampiran

290

291

292

293

294

32

40

39

2010

164

J umlah

2009

23

2012

2008

61

49

2010

2011

14

112

J umlah

17

28

2012

2009

15

2011

2008

15

2010

63

J umlah

34

-

2012

20

26

2011

2009

15

2010

2008

8

14

2009

260

J umlah

2008

68

38

56

2010

2011

23

2009

2012

75

4

Jm l

2008

3

Periode

3.610, 92

22.051, 54

2.514, 14

10.477, 27

342, 84

7.517, 53

1.641, 45

755, 07

220, 38

7.515, 68

4.287, 55

190, 31

227, 66

2.152, 15

658, 01

656, 52

-

196, 16

126, 68

247, 54

86, 14

315.386, 94

290.463, 65

1.691, 59

9.047, 95

3.908, 44

10.275, 31

5

N il a i

Temuan

89

81

55

381

90

108

113

31

39

273

98

27

25

85

38

113

-

48

27

23

15

636

156

157

112

51

160

6

Jm l

3.610, 92

21.931, 53

2.514, 13

8.918, 47

342, 84

5.958, 76

1.641, 44

755, 07

220, 36

7.515, 65

4.287, 55

190, 31

227, 64

2.152, 14

658, 01

656, 49

-

196, 16

126, 67

247, 53

86, 13

27.394, 96

3.562, 49

1.691, 59

8.013, 22

3.908, 43

10.219, 23

7

N il a i

Rekomendasi

48

54

18

205

79

57

25

16

28

76

1

12

11

38

14

74

-

29

15

18

12

411

101

110

63

19

118

8

Jm l

1.628, 70

21.606, 70

68, 90

577, 88

112, 10

-

257, 01

120, 70

88, 07

661, 99

89, 85

11, 09

102, 96

223, 96

234, 13

180, 54

-

38, 73

27, 81

66, 50

47, 50

17.438, 64

31, 08

112, 22

4.314, 62

3.174, 50

9.806, 22

9

N il a i


26

18

6

94

11

34

28

12

9

41

-

15

10

6

10

27

-

10

9

5

3

173

44

43

25

30

31

10

Jm l

733, 93

147, 81

1.982, 22

324, 83

2.409, 32

7.690, 80

230, 74

5.646, 06

1.150, 14

632, 95

30, 91

2.492, 52

-

179, 22

122, 36

1.777, 06

413, 88

475, 95

-

157, 43

98, 86

181, 03

38, 63

9.691, 12

3.531, 41

1.579, 37

3.698, 60

11

N il a i


-

15

9

31

82

-

17

60

3

2

156

97

-

4

41

14

12

-

9

3

-

49

8

4

24

2

11

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

35, 91

337, 09

-

234, 29

1, 42

101, 38

4.358, 82

4.197, 70

-

151, 12

10, 00

-

265, 20

-

-

-

265, 20

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

312, 70

-

312, 70

-

2, 32

-

-

2, 32

15

N il a i


1.628, 70

21.606, 70

68, 90

577, 88

112, 10

-

257, 01

120, 70

88, 07

661, 99

89, 85

11, 09

102, 96

223, 96

234, 13

180, 54

-

38, 73

27, 81

66, 50

47, 50

15.523, 47

1.078, 99

112, 22

4.314, 62

211, 42

9.806, 22

16





Kab. Sumbaw a Barat

297

Kab. Lombok Utara

Kab. Sumbaw a

296

298

Kab. Lombok Timur

2

1

295

Entitas

o

1.768, 77 4.197, 61

40

37

15

128

2010

2011

2012

J umlah

26

18

2011

2012

Buku V

- Lampiran 995, 28

42

1.820, 34

16

2012

J umlah

825, 06

-

26

-

2011

-

-

-

2.488, 75

400, 00

305, 52

359, 46

1.227, 16

196, 61

13.067, 95

313, 36

2010

2009

2008

123

32

2010

J umlah

11

86

36

13

2012

J umlah

2008

737, 32

25

2011

2009

10.534, 10

13

2010

351, 74

19

2009

1.131, 43

16

2008

7.160, 47

69, 44

523, 94

600, 71

21

30.550, 56

15

191

J umlah

1.990, 42

383, 54

2009

17

2012

5

N il a i

2008

63

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

-

113

55

58

-

281

48

52

62

96

23

167

46

33

22

39

27

330

71

81

94

47

37

400

68

107

6

Jm l 383, 54

-

1.806, 68

995, 26

811, 42

-

2.057, 14

400, 00

305, 52

287, 46

867, 55

196, 61

3.756, 05

737, 31

1.415, 55

313, 36

1.131, 43

158, 40

3.034, 03

71, 19

1.768, 76

69, 44

523, 94

600, 70

30.430, 53

1.990, 41

7

N il a i

Rekomendasi

8

7

-

-

54

22

32

-

122

-

43

63

16

123

40

15

16

31

21

77

56

-

2

15

4

135

8

Jm l

-

21, 40

-

472, 09

9, 50

462, 59

-

959, 17

-

193, 40

62, 04

645, 39

58, 34

1.144, 64

75, 80

223, 83

275, 45

551, 90

17, 66

197, 36

-

1, 55

-

12, 50

183, 31

23.325, 70

9

N il a i


-

30

4

26

-

62

-

12

17

28

5

36

5

11

6

8

6

33

7

1

7

4

14

83

14

19

10

Jm l

711, 79

106, 14

-

371, 02

22, 19

348, 83

-

697, 97

-

112, 12

225, 42

222, 16

138, 27

1.937, 65

378, 49

800, 98

37, 91

579, 53

140, 74

1.268, 14

71, 19

316, 50

65, 47

441, 56

373, 42

5.534, 30

11

N il a i


-

29

29

-

97

48

40

2

5

2

8

1

7

-

220

8

80

85

28

19

182

46

81

12

Jm l

-

-

963, 57

963, 57

-

400, 00

400, 00

-

673, 76

283, 02

390, 74

-

1.568, 53

-

1.450, 71

3, 97

69, 88

43, 97

1.570, 53

1.278, 62

256, 00

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21, 40 462, 79

-

472, 09

9, 50

462, 59

-

959, 17

-

193, 40

62, 04

645, 39

58, 34

1.144, 64

75, 80

223, 83

275, 45

551, 90

17, 66

197, 36

-

1, 55

-

12, 50

183, 31

23.788, 49

16





8

0

Buku V

- Lampiran

Kota Bima

Kota Mataram

Prov. Nusa Tenggara Timur

Kab. Alor

Kab. Belu

300

301

302

303

2

1

299

Entitas

o

56

2010

144

J umlah

8

27

2012

29

36

2011

2009

35

2010

2008

19

27

2008

296

J umlah

2009

66

20

2011

81

2010

2012

73

177

J umlah

56

25

2012

2008

61

2009

69

2011

108

J umlah

2010

19

2012

6

18

2011

16

24

2010

2009

16

2009

2008

31

4

Jm l

2008

3

Periode

2.130, 84

948, 74

513, 75

26.582, 02

1.903, 37

5.988, 41

1.160, 85

7.839, 41

9.689, 98

73.138, 54

9.725, 93

8.105, 05

9.021, 14

19.036, 00

27.250, 42

2.139, 81

586, 61

308, 53

909, 19

295, 49

39, 99

35.804, 24

630, 35

2.253, 29

1.225, 50

2.638, 43

29.056, 67

5

N il a i

Temuan

98

35

46

34

79

149

62

16

344

79

88

79

55

43

613

59

157

154

113

130

422

76

143

159

31

13

292

6

Jm l

2.084, 87

948, 73

513, 75

20.780, 29

1.903, 37

2.628, 13

527, 91

6.109, 57

9.611, 31

29.907, 41

9.123, 18

2.485, 81

8.166, 86

2.164, 26

7.967, 30

2.119, 39

586, 61

308, 52

888, 78

295, 49

39, 99

35.395, 54

606, 34

2.253, 28

1.225, 49

2.638, 43

28.672, 00

7

N il a i

Rekomendasi

29

11

86

33

8

2

19

24

66

26

15

128

-

26

39

29

34

288

-

17

112

72

87

202

-

48

114

8

Jm l

-

1.207, 80

100, 54

509, 98

4.949, 19

-

514, 02

252, 97

1.468, 51

2.713, 69

996, 15

-

234, 78

541, 17

220, 20

1.111, 45

-

154, 47

637, 24

279, 75

39, 99

9.915, 21

94, 39

587, 01

30, 40

-

9.203, 41

9

N il a i


53

33

1

70

-

31

12

21

6

149

-

87

20

14

28

50

-

35

11

2

2

54

4

3

1

15

31

10

Jm l

294, 78

848, 19

3, 77

12.666, 81

-

879, 38

248, 75

4.641, 06

6.897, 62

9.324, 84

-

1.737, 52

1.353, 63

1.623, 09

4.610, 60

377, 09

-

111, 96

249, 39

15, 74

-

20.346, 33

241, 00

1.610, 41

450, 06

2.638, 43

15.406, 43

11

N il a i


-

30

3

-

146

79

31

28

5

3

175

59

53

21

27

15

170

76

60

34

-

152

61

24

43

-

24

12

Jm l

-

-

582, 29

-

3.164, 29

1.903, 37

1.234, 73

26, 19

-

19.586, 42

9.123, 18

748, 29

6.578, 45

-

3.136, 50

630, 85

586, 61

42, 09

2, 15

-

5.134, 00

270, 95

55, 86

745, 03

-

4.062, 16

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.217, 11

156, 60

509, 98

4.949, 19

-

514, 02

252, 97

1.468, 51

2.713, 69

3.758, 48

-

365, 35

234, 78

541, 17

2.617, 18

1.111, 45

-

154, 47

637, 24

279, 75

39, 99

9.915, 21

94, 39

587, 01

30, 40

-

9.203, 41

16



Halaman 8 ampiran 2


Kab. Kupang

306

Kab. Lembata

Kab. Flores Timur

305

307

Kab. Ende

2

1

304

Entitas

o

-

2012

Buku V

14

41

24

-

90

2010

2011

2012

J umlah

11

2009

2008

145

33

2011

J umlah

36

105

J umlah

2010

22

2012

29

23

2011

47

23

2010

2008

21

2009

16

-

96

2012

J umlah

2009

-

36

2011

2008

5.300, 65

36

2010

93, 17

- Lampiran 14.422, 99

-

6.956, 47

6.052, 90

1.340, 31

73, 31

6.954, 70

-

2.740, 38

565, 80

792, 18

2.856, 34

32.019, 41

1.620, 94

2.069, 89

12.393, 86

664, 27

15.270, 45

11.360, 68

1.320, 00

4.646, 86

9

10.449, 52

15

145

J umlah

6.656, 33

199, 86

2009

20

2012

5

N il a i

2008

32

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

41

80

205

-

46

113

23

23

330

-

95

75

114

46

237

61

49

56

49

22

246

-

121

81

23

21

348

6

Jm l

154, 77

116, 61

6.794, 86

-

1.276, 41

4.104, 84

1.340, 31

73, 30

4.412, 75

-

2.588, 16

565, 79

792, 17

466, 63

18.619, 02

662, 37

1.712, 98

1.205, 12

196, 92

14.841, 63

8.831, 55

-

4.219, 77

920, 00

3.680, 52

11, 26

3.818, 73

7

N il a i

Rekomendasi

-

30

-

93

-

6

49

17

21

94

-

9

29

17

39

48

-

19

22

7

74

-

28

31

-

15

137

8

Jm l

-

-

-

754, 98

-

41, 61

681, 43

-

31, 94

374, 08

-

5, 37

29, 07

339, 64

629, 16

62, 30

-

67, 37

36, 94

462, 55

2.813, 34

-

2.802, 34

-

10, 00

1, 00

1.818, 32

9

N il a i


86

-

22

57

6

1

68

-

15

22

27

4

54

3

-

31

16

4

99

-

51

45

1

2

100

-

13

10

Jm l

-

14, 41

5.674, 35

-

869, 27

3.423, 41

1.340, 31

41, 36

2.329, 34

-

945, 63

525, 73

730, 99

126, 99

2.603, 28

319, 55

-

1.137, 75

159, 98

986, 00

4.360, 74

-

1.417, 43

920, 00

2.013, 05

10, 26

1.161, 15

11

N il a i


26

-

18

7

-

1

168

-

71

24

70

3

135

58

49

6

11

11

73

-

42

5

22

4

111

41

37

12

Jm l

-

-

365, 53

-

365, 53

-

-

1.709, 33

-

1.642, 53

34, 69

32, 11

-

15.386, 58

280, 52

1.712, 98

-

-

13.393, 08

1.657, 47

-

1.657, 47

-

839, 26

154, 77

102, 20

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

778, 66

-

65, 29

681, 43

-

31, 94

383, 48

-

14, 77

29, 07

339, 64

629, 16

62, 30

-

67, 37

36, 94

462, 55

3.337, 21

-

3.326, 21

-

10, 00

1, 00

1.883, 69

16





9 1

9 2

Buku V

- Lampiran

Kab. Manggarai

Kab. Manggarai Barat

Kab. Manggarai Timur

Kab. Sabu Raijua

Kab. Nagekeo

309

310

311

312

2

1

308

Entitas

o

-

113

2012

J umlah

-

65

J umlah

4.525, 30

-

9.985, 78

-

4.087, 69

1.746, 04

1.016, 14

3.135, 91

5.787, 03

-

885, 98

2.858, 89

1.088, 75

953, 41

-

17

26

2008

2009

2010

-

-

18

2012

J umlah

3.456, 41

917, 75

-

384, 63

384, 63

18

-

2011

-

-

-

30.200, 58

-

25.675, 28

5

N il a i

2010

2009

-

35

2011

2012

-

30

2010

2008

-

2009

-

34

2011

2008

27

86

J umlah

2010

-

2012

24

21

2011

28

18

2010

2008

33

2009

2009

14

4

Jm l

2008

3

Periode

Temuan

-

57

42

83

29

-

-

47

30

-

39

-

39

-

167

-

74

93

-

239

-

81

49

53

56

211

6

Jm l 953, 41

-

-

914, 14

159, 60

-

384, 63

-

384, 63

-

13.336, 25

-

8.810, 95

4.525, 30

-

6.553, 91

-

655, 86

1.746, 03

1.016, 13

3.135, 89

5.052, 21

-

466, 96

2.543, 10

1.088, 74

7

N il a i

Rekomendasi

-

19

37

60

26

-

-

15

23

-

25

-

25

-

57

-

15

42

-

150

-

49

34

49

18

142

8

Jm l

-

-

15, 22

47, 16

-

134, 10

-

134, 10

-

452, 11

-

371, 61

80, 50

-

1.333, 88

-

107, 09

205, 85

408, 60

612, 34

1.644, 42

-

103, 74

408, 89

178, 38

953, 41

9

N il a i


1

-

-

24

6

-

6

-

6

-

59

-

26

33

-

34

-

13

8

3

10

37

-

15

4

17

10

Jm l

831, 34

-

310, 98

-

520, 36

-

-

-

869, 48

112, 44

-

250, 53

-

250, 53

-

4.456, 22

-

86, 42

4.369, 80

-

3.855, 50

-

548, 77

712, 17

607, 53

1.987, 03

11

N il a i


-

5

2

-

-

8

1

-

8

-

8

-

51

-

33

18

-

55

-

19

7

1

28

30

-

23

12

Jm l -

-

-

-

-

29, 44

-

-

8.427, 92

-

8.352, 92

75, 00

-

1.364, 53

-

828, 01

-

536, 52

442, 24

-

52, 24

-

390, 00

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

-

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.134, 21

-

2.134, 21

15

N il a i


-

103, 74

408, 89

178, 38

999, 93

-

-

15, 22

47, 16

-

134, 10

-

134, 10

-

460, 76

-

371, 61

89, 15

-

1.463, 10

-

236, 31

205, 85

408, 60

612, 34

1.690, 94

16



Halaman 0 ampiran 2


Kab. Sikka

315

Kab. Sumba Barat

Kab. Rote Ndao

314

316

Kab. Ngada

2

1

313

Entitas

o

39

-

2011

2012

Buku V 668, 07 -

42

-

122

2011

2012

J umlah

- Lampiran 12.738, 87

10.680, 09

36

2010

1.284, 30

106, 41

7.778, 14

-

4.414, 88

90, 11

599, 63

2.673, 52

17.232, 60

-

1.821, 56

11.851, 20

1.271, 21

2.288, 63

6.488, 01

-

826, 47

4.414, 32

136, 22

1.111, 00

18.191, 02

37

7

695, 04 13.121, 82

5

N il a i

2009

2008

101

24

2010

J umlah

13

95

J umlah

25

-

2012

2008

42

2011

2009

25

73

J umlah

2010

-

12

16

2011

2012

16

21

2010

2008

14

2009

22

78

J umlah

2009

18

2012

2008

17

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

45

59

258

-

89

72

85

12

244

-

115

58

46

25

219

-

109

54

28

28

177

-

47

59

28

43

181

6

Jm l

239, 39

239, 60

2.743, 22

-

668, 06

783, 93

1.280, 83

10, 40

7.778, 12

-

4.414, 87

90, 10

599, 63

2.673, 52

4.993, 06

-

1.145, 72

287, 52

1.271, 20

2.288, 62

6.160, 82

-

826, 46

4.414, 32

136, 22

783, 82

1.552, 73

7

N il a i

Rekomendasi

-

17

37

26

35

65

-

27

177

-

61

43

64

9

82

-

41

28

13

-

95

-

43

32

14

6

115

8

Jm l

62, 38

-

-

-

-

1.635, 62

-

68, 07

529, 10

1.028, 05

10, 40

58, 15

-

36, 75

21, 40

-

821, 24

-

16, 80

204, 16

600, 28

4.451, 13

-

9, 33

3.888, 70

122, 17

430, 93

9

N il a i


66

-

16

26

21

3

67

-

40

12

15

-

88

-

60

15

5

8

48

-

28

11

2

7

61

-

31

10

Jm l

-

239, 60

-

732, 93

-

225, 32

254, 83

252, 78

-

4.015, 05

-

3.946, 35

68, 70

-

3.250, 94

-

1.134, 38

270, 72

267, 75

1.578, 09

1.696, 46

-

817, 13

525, 62

14, 05

339, 66

1.221, 52

11

N il a i


1

-

15

-

12

3

-

95

-

34

18

18

25

36

-

6

7

9

14

14

-

2

11

-

1

55

45

12

Jm l -

-

-

374, 67

-

374, 67

-

3.704, 92

-

431, 77

-

599, 63

2.673, 52

920, 88

-

11, 34

-

799, 29

110, 25

13, 23

-

-

-

13, 23

268, 83

239, 39

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

122, 17

430, 93

62, 38

-

-

1.713, 85

-

139, 56

529, 10

1.029, 80

15, 39

3.466, 50

-

36, 75

21, 40

3.408, 35

-

821, 24

-

16, 80

204, 16

600, 28

7.440, 85

-

10, 18

6.877, 57

16





9 3

9 4

Buku V

- Lampiran

Kab. Sumba Barat Daya

Kab. Sumba Tengah

Kab. Sumba Timur

Kab. Timor Tengah Selatan

Kab. Timor Tengah Utara

318

319

320

321

2

1

317

Entitas

o

38

2010

142

J umlah

20

-

2012

15

25

2011

2008

40

2010

2009

35

42

2009

-

-

157

2012

J umlah

2008

1.928, 74

38

40

2010

2.627, 91

1.236, 75

2.182, 84

9.123, 49

-

39, 00

4.121, 29

2.078, 60

2.884, 60

7.980, 99

2.334, 38

3.184, 90

532, 97

13.290, 73

2011

83

J umlah

277, 84

66

16

2012

213, 91

7.044, 42

13

18

2011

2009

26

2010

5.754, 56

-

47.882, 06

871, 02

2008

-

87

23

23

2012

J umlah

2009

469, 30

28

2011

2008

46.490, 57

22

2010

51, 17

14

-

2009

5

N il a i

-

4

Jm l

2008

3

Periode

Temuan

72

61

45

24

-

96

31

33

280

-

63

78

73

66

370

-

112

88

143

27

205

47

50

62

46

-

202

6

Jm l

600, 56

25, 80

-

2.627, 90

329, 70

809, 23

3.045, 48

-

39, 00

619, 83

1.061, 24

1.325, 41

6.224, 49

-

1.841, 53

2.334, 37

1.559, 27

489, 32

1.749, 24

157, 10

73, 91

837, 33

680, 90

-

4.656, 10

436, 89

3.592, 85

7

N il a i

Rekomendasi

-

25

69

-

25

21

23

-

45

-

36

9

-

-

3

4

-

54

-

34

12

8

263

-

48

58

132

8

Jm l

25, 80

-

-

5, 22

191, 45

269, 32

344, 20

-

18, 67

185, 02

140, 51

4.862, 77

-

1.029, 73

2.205, 40

1.434, 00

193, 64

37, 30

29, 06

-

7, 46

0, 78

-

536, 96

15, 56

161, 01

334, 59

9

N il a i


2

5

4

4

-

-

24

8

33

45

-

20

10

15

55

-

33

10

10

2

61

1

23

18

19

-

15

10

Jm l

-

73, 91

479, 56

680, 12

-

802, 65

0, 20

536, 48

265, 97

-

-

-

2.558, 26

138, 25

539, 91

1.285, 98

-

383, 79

570, 48

331, 71

1.361, 72

-

811, 80

128, 97

125, 27

295, 68

1.233, 59

11

N il a i


-

69

19

-

181

-

63

24

51

43

52

-

31

20

1

-

75

46

2

23

4

-

142

70

56

5

11

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

64, 42

-

1.415, 30

-

39, 00

217, 37

305, 74

853, 19

-

-

478, 35

128, 04

-

350, 31

-

-

3.316, 49

421, 13

2.895, 36

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37, 30

29, 06

-

7, 46

0, 78

-

548, 14

15, 56

161, 01

334, 59

36, 98

-

5, 22

216, 43

269, 32

359, 91

-

34, 38

185, 02

140, 51

8.409, 35

-

1.078, 68

2.477, 04

2.288, 18

2.565, 45

16





Kab. Bengkayang

324

Kab. Kapuas Hulu

Prov. Kalimantan Barat

323

325

Kota Kupang

2

1

322

Entitas

o

12

23

15

2010

2011

2012

Buku V

42

24

10

156

2010

2011

2012

J umlah

52

28

2009

2008

116

29

J umlah

37

336

J umlah

2009

13

2012

2008

77

77

2010

2011

85

84

15

149

2012

J umlah

2008

732, 53

43

2011

2009

2.625, 45

35

2010

- Lampiran 84.576, 40

74.417, 93

969, 12

2.896, 97

3.509, 83

2.782, 55

12.792, 71

2.378, 77

1.037, 11

646, 70

187, 66

8.542, 47

106.796, 16

13.956, 70

1.463, 60

14.022, 94

59.664, 11

17.688, 81

15.852, 97

3.606, 98

320, 23

8.567, 78

30

21.593, 67

26

135

J umlah

2.837, 47

2008

24

2012

12.708, 70

5

N il a i

2009

38

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

51

90

329

21

45

80

120

63

307

45

78

30

62

92

770

27

170

147

217

209

322

35

110

71

39

67

301

6

Jm l

7.244, 35

128, 51

967, 62

2.193, 24

2.954, 36

1.000, 62

10.189, 07

616, 08

1.019, 04

646, 69

187, 65

7.719, 61

84.769, 48

12.171, 16

1.117, 70

4.505, 95

52.325, 04

14.649, 63

13.390, 42

516, 17

2.567, 43

1.915, 00

247, 32

8.144, 50

16.353, 04

1.903, 01

10.683, 20

7

N il a i

Rekomendasi

-

58

17

33

45

28

-

21

222

-

26

49

91

56

132

-

15

17

35

65

339

-

5

96

104

134

153

8

Jm l

63, 68

-

4.179, 98

-

244, 81

839, 73

2.334, 54

760, 90

6.980, 18

-

66, 36

546, 30

137, 14

6.230, 38

17.555, 32

-

91, 20

2.554, 20

13.380, 50

1.529, 42

3.258, 58

-

830, 44

73, 42

136, 76

2.217, 96

529, 67

9

N il a i


84

-

18

30

29

7

122

-

59

13

24

26

224

-

42

48

84

50

73

-

34

22

5

12

84

1

18

10

Jm l

2.935, 86

-

722, 81

1.353, 51

619, 82

239, 72

2.592, 81

-

952, 68

100, 39

50, 51

1.489, 23

43.372, 95

-

-

1.951, 75

28.666, 36

12.754, 84

9.455, 73

-

1.715, 04

1.771, 33

110, 56

5.858, 80

5.461, 95

38, 82

2.186, 71

11

N il a i


-

23

21

1

1

-

53

45

4

-

3

1

207

27

123

3

29

25

96

35

18

32

1

10

189

50

51

12

Jm l

-

-

-

-

128, 51

128, 51

-

-

616, 08

616, 08

-

23.841, 21

12.171, 16

1.026, 50

-

10.278, 18

365, 37

676, 11

516, 17

21, 95

70, 25

-

67, 74

10.361, 42

1.800, 51

8.496, 49

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

554, 65

63, 68

3.961, 26

-

396, 91

468, 91

2.334, 54

760, 90

7.047, 89

-

64, 31

554, 30

145, 98

6.283, 30

20.079, 29

-

91, 20

2.593, 75

14.918, 86

2.475, 48

3.258, 66

-

830, 44

73, 42

136, 76

2.218, 04

16





9 5

9 6

Buku V

- Lampiran

Kab. Kayong Utara

Kab. Ketapang

Kab. Kubu Raya

Kab. Landak

Kab. Melaw i

327

328

329

330

2

1

326

Entitas

o

30

12

162

2011

2012

J umlah

49

29

29

2010

6

108

2012

J umlah

2009

764, 67

25

2008

4.965, 54

20

2011

2.258, 57

2.699, 31

15.306, 66

13.474, 88

2.406, 23

2.456, 20

2.882, 24

802, 22

2010

49

J umlah

-

38, 86

24

5

763, 36

-

36.269, 68

84, 00

1.513, 31

1.969, 80

33

17

2011

2012

3.330, 07 29.372, 50

2008

27

2010

242, 22

2.561, 83

3.765, 44

4.972, 07

-

11.541, 56

5

N il a i

2009

-

2009

-

17

2010

2008

24

79

92

J umlah

2008

8

2012

2009

22

19

2010

43

2009

2011

-

4

Jm l

2008

3

Periode

Temuan

-

-

60

56

107

256

12

64

42

72

66

94

10

28

56

-

386

44

82

46

171

43

229

20

41

53

115

6

Jm l -

-

2.258, 57

1.109, 38

14.718, 68

11.604, 94

-

4.965, 53

2.406, 22

2.456, 20

1.776, 99

759, 23

-

38, 86

720, 37

-

10.257, 85

84, 00

1.464, 93

559, 44

4.819, 41

3.330, 07

9.564, 80

242, 22

2.561, 83

3.484, 73

3.276, 02

7

N il a i

Rekomendasi

-

25

35

74

-

-

25

21

40

168

-

37

24

49

58

79

-

24

55

-

166

-

27

25

82

32

134

8

Jm l -

-

33, 87

107, 21

2.708, 88

6.968, 21

-

3.927, 14

498, 98

1.503, 65

1.038, 44

759, 23

-

38, 86

720, 37

-

5.306, 15

-

92, 32

258, 95

1.760, 80

3.194, 08

2.130, 69

11, 92

-

1.290, 59

828, 18

9

N il a i


-

-

35

24

58

56

-

15

18

15

8

5

-

4

1

-

118

-

4

21

82

11

72

-

16

18

38

10

Jm l -

-

-

-

-

2.224, 70

935, 10

12.009, 80

4.014, 80

-

985, 37

1.907, 24

383, 64

738, 55

-

3.766, 88

-

271, 79

300, 49

3.058, 61

135, 99

7.203, 81

-

2.561, 83

2.194, 14

2.447, 84

11

N il a i


-

-

3

-

-

-

-

11

9

32

12

12

-

8

-

10

10

-

102

44

51

-

7

-

23

20

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67, 07

-

621, 93

-

53, 02

-

568, 91

-

1.184, 82

84, 00

1.100, 82

-

230, 30

230, 30

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

828, 18

-

33, 87

107, 21

2.708, 88

6.022, 93

-

3.927, 14

498, 98

1.591, 25

5, 56

759, 23

-

38, 86

720, 37

-

5.306, 15

-

92, 32

258, 95

1.760, 80

3.194, 08

2.130, 69

11, 92

-

1.290, 59

16





Kab. Sanggau

333

Kab. Sekadau

Kab. Sambas

332

334

Ka . Pontianak

2

1

331

Entitas

o

37

18

8

2010

2011

2012

Buku V

30

24

6

143

2010

2011

2012

J umlah

47

36

2009

2008

124

45

2009

J umlah

16

2008

115

J umlah

161, 50

25

11

2011

2012

3.211, 05

24

- Lampiran 16.001, 85

1.217, 22

965, 38

3.234, 11

987, 39

9.597, 75

7.073, 21

3.288, 52

543, 86

2.247, 89

805, 64

187, 30

13.267, 85

359, 26

-

9.536, 04

13.874, 71

2010

118

J umlah

2.238, 49

8

9

1.946, 18

47

14

2011

2012

8.137, 96 1.552, 08

2009

23

2010

30, 99

5.057, 27 25.352, 80

5

N il a i

2008

36

36

150

J umlah

2008

7

2012

2009

36

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

13

82

338

15

53

60

76

134

270

23

38

100

81

28

238

39

38

51

20

90

252

18

25

51

78

80

318

6

Jm l

12.454, 44

1.217, 22

755, 66

3.234, 10

766, 02

6.481, 44

6.208, 65

3.288, 52

543, 85

1.511, 91

805, 63

58, 74

1.132, 20

359, 26

119, 75

466, 26

-

186, 93

12.323, 07

2.238, 49

-

1.946, 18

859, 01

7.279, 39

23.174, 88

30, 99

5.057, 26

7

N il a i

Rekomendasi

-

8

35

60

62

89

-

3

219

-

13

39

60

107

164

7

32

75

42

8

181

-

28

47

20

86

165

8

Jm l

-

-

3.869, 11

-

-

285, 07

407, 32

3.176, 72

693, 24

-

83, 91

371, 39

221, 93

16, 01

1.012, 45

359, 26

-

466, 26

-

186, 93

510, 43

145, 16

-

126, 12

105, 66

133, 49

2.849, 96

9

N il a i


-

8

66

-

12

16

14

24

98

14

6

25

37

16

15

-

7

4

-

4

54

-

13

11

13

17

125

10

Jm l

-

-

-

5.150, 97

-

396, 33

1.256, 60

193, 32

3.304, 72

5.515, 41

3.288, 52

459, 94

1.140, 52

583, 70

42, 73

-

-

-

9.719, 31

-

1.820, 06

753, 35

7.145, 90

18.707, 39

-

3.537, 79

11

N il a i


-

-

53

15

28

5

2

3

8

2

-

2

4

42

39

3

-

-

33

18

4

5

5

1

104

13

71

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

3.434, 36

1.217, 22

359, 33

1.692, 43

165, 38

-

119, 75

-

119, 75

-

-

2.093, 33

2.093, 33

-

-

1.617, 53

30, 99

1.519, 47

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.159, 16

-

584, 57

381, 71

3.192, 88

710, 84

-

97, 01

371, 39

226, 43

16, 01

4.075, 36

359, 26

-

468, 79

-

3.247, 31

510, 43

145, 16

-

126, 12

105, 66

133, 49

2.849, 96

16





9 7

8

Buku V

- Lampiran

Kab. Sintang

Kota Pontianak

Kota Singkaw ang

Prov. Kalimantan Tengah

Kab. Barito Selatan

336

337

338

339

2

1

335

Entitas

o

3.425, 03 1.446, 59

22

46

6

147

2012

J umlah

39

39

42

2010

-

266

2012

J umlah

2009

-

83

2011

2008

9.550, 91

64

2010

4.651, 60

2.345, 82

8.246, 16

40.986, 00

7.281, 91

11.935, 61

64

2009

12.217, 57

55

2008

6.866, 19

295, 70

1.672, 51

26, 36

35.191, 84

2011

180

J umlah

88, 67

2010

5

2012

6.018, 13

1.827, 59

50

44

2011

23

25

2010

997, 59 26.259, 86

2009

70

16.565, 13

699, 70

2008

36

8

118

2012

J umlah

2009

4.260, 52

21

2011

2008

3.360, 44

25

2010

668, 59

28

7.575, 88

2009

5

N il a i

36

4

Jm l

2008

3

Periode

Temuan

15

49

46

59

82

96

86

81

531

-

144

154

112

121

331

24

126

45

96

40

353

9

94

44

136

70

251

6

Jm l

4.637, 74

2.345, 82

8.153, 46

39.437, 63

-

9.550, 90

7.281, 90

11.935, 60

10.669, 23

3.639, 66

1.620, 57

698, 36

295, 70

1.001, 13

23, 90

31.342, 49

28, 07

5.244, 23

826, 88

24.245, 72

997, 59

8.592, 88

788, 68

1.245, 00

307, 70

641, 81

5.609, 69

7

N il a i

Rekomendasi

-

24

35

43

53

77

71

55

392

-

104

132

77

79

152

-

13

36

71

32

173

-

17

36

82

38

155

8

Jm l

1.036, 56

371, 46

3.264, 49

34.722, 84

-

7.185, 04

6.923, 98

10.519, 39

10.094, 43

731, 79

-

123, 44

81, 83

512, 30

14, 22

1.950, 39

-

217, 90

400, 13

1.133, 92

198, 44

1.694, 82

-

195, 31

79, 52

289, 56

1.130, 43

9

N il a i


19

15

20

130

-

36

20

35

39

43

-

21

7

8

7

93

-

3

8

50

32

67

-

11

11

16

29

10

Jm l

3.601, 18

1.974, 36

4.888, 97

4.714, 79

-

2.365, 86

357, 92

1.416, 21

574, 80

601, 09

-

129, 04

-

462, 37

9, 68

24.522, 60

-

184, 90

426, 75

23.111, 80

799, 15

5.377, 67

-

317, 98

228, 18

352, 25

4.479, 26

11

N il a i


-

-

-

6

7

-

4

-

-

3

136

24

92

2

17

1

87

9

74

-

4

-

29

15

14

12

Jm l -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.306, 78

1.620, 57

445, 88

213, 87

26, 46

-

4.869, 50

28, 07

4.841, 43

-

1.520, 39

788, 68

731, 71

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

195, 77

79, 52

289, 56

465, 53

1.036, 56

344, 46

3.216, 61

35.180, 76

-

7.185, 04

6.923, 98

10.893, 03

10.178, 71

1.082, 97

-

123, 44

81, 83

851, 66

26, 04

2.803, 41

60, 59

217, 90

507, 13

1.267, 63

750, 16

1.030, 38

16





Kab. Gunung Mas

342

Kab. Kapuas

Kab. Barito Utara

341

343

Kab. Barito Timur

2

1

340

Entitas

o

23

2012

Buku V

65

31

32

18

179

2010

2011

2012

J umlah

33

2009

2008

168

29

2011

J umlah

42

182

J umlah

2010

-

2012

32

58

2011

42

35

2010

2008

55

2009

34

155

J umlah

2009

-

2012

2008

47

38

2010

2011

45

25

158

J umlah

2008

15

2012

2009

23

4

Jm l

2011

3

Periode

746, 54

1.784, 52

- Lampiran 21.730, 10

15.599, 48

192, 52

68, 68

815, 23

5.054, 19

9.064, 14

1.837, 87

1.576, 62

1.348, 60

2.538, 91

1.762, 14

26.514, 44

-

346, 57

518, 75

2.187, 82

23.461, 30

25.826, 08

-

3.958, 68

7.614, 81

5.144, 19

9.108, 40

17.774, 64

5

N il a i

Temuan

34

58

432

57

67

80

142

86

394

61

72

109

92

60

411

-

123

97

117

74

408

-

125

121

63

99

355

6

Jm l

10.246, 87

4.383, 49

4, 52

49, 45

755, 23

5.054, 18

9.064, 11

1.837, 87

1.576, 62

1.348, 59

2.538, 90

1.762, 13

25.305, 94

-

346, 56

518, 73

979, 36

23.461, 29

21.611, 48

-

3.919, 88

7.047, 88

5.144, 18

5.499, 54

17.562, 64

641, 11

1.784, 51

7

N il a i

Rekomendasi

-

21

299

-

22

66

131

80

167

-

-

43

81

43

262

-

50

81

87

44

238

-

68

57

42

71

224

8

Jm l

-

24, 92

1.930, 62

-

41, 28

523, 45

1.365, 89

1.741, 87

150, 09

5, 32

344, 88

373, 76

867, 82

1.487, 95

-

196, 03

382, 55

250, 13

659, 24

11.386, 82

-

516, 29

4.629, 49

4.324, 93

1.916, 11

4.697, 43

9

N il a i


22

-

9

7

5

1

47

-

3

16

11

17

116

-

72

7

20

17

92

-

37

31

8

16

68

-

14

10

Jm l

408, 47

-

4, 52

8, 17

231, 78

164, 00

3.662, 34

-

146, 70

456, 19

2.165, 14

894, 31

23.653, 89

-

150, 53

-

727, 56

22.775, 80

5.840, 75

-

2.087, 85

1.866, 37

819, 25

1.067, 28

11.632, 90

-

1.168, 39

11

N il a i


-

111

57

36

7

6

5

180

61

69

50

-

30

-

1

8

9

12

78

-

20

33

13

12

63

34

23

12

Jm l

-

-

-

7.907, 78

4.383, 49

-

-

-

3.524, 29

3.659, 90

1.687, 78

1.424, 60

547, 52

-

21, 97

-

21, 97

-

4.383, 91

-

1.315, 74

552, 02

-

2.516, 15

1.232, 31

641, 11

591, 20

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

1

1

1

-

-

-

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

142, 13

-

114, 21

1, 67

26, 25

15

N il a i


-

24, 92

1.930, 62

-

-

41, 28

523, 45

1.365, 89

1.741, 87

150, 09

5, 32

344, 88

373, 76

867, 82

1.487, 95

-

196, 03

382, 55

250, 13

659, 24

11.386, 82

-

516, 29

4.629, 49

4.324, 93

1.916, 11

4.622, 55

16





9 9

100 Buku V - Lampiran

Ka . Katingan

Kab. Kotaw aringin Barat

Kab. Kotaw aringin Timur

Kab. Lamandau

Kab. Murung Raya

345

346

347

348

2

1

344

Entitas

o

22

35

31

2010

115

J umlah

2009

14

2012

2008

22

31

2010

2011

18

30

2008

165

J umlah

2009

15

16

2011

65

2010

2012

33

36

191

J umlah

2008

16

2012

2009

56

29

2010

69

2011

21

109

J umlah

2009

-

2012

2008

32

17

2010

36

2009

2011

24

4

Jm l

2008

3

Periode

-

2.401, 45

3.459, 67

6.564, 97

2.279, 10

3.758, 66

10.597, 15

2.431, 42

40.720, 00

13.374, 49

786, 54

1.778, 80

12.416, 92

12.363, 25

22.328, 35

61, 20

1.865, 76

12.142, 95

5.784, 46

2.473, 98

25.731, 47

26, 50

726, 00

1.861, 14

22.896, 26

221, 57

14.705, 19

5

N il a i

Temuan

-

39

82

86

44

101

109

48

261

27

66

45

76

47

399

43

52

149

91

64

416

36

58

137

140

45

251

6

Jm l

3.758, 66

10.597, 15

2.431, 41

6.390, 69

358, 37

638, 39

1.474, 72

1.743, 23

2.175, 98

22.236, 06

61, 20

1.773, 50

12.142, 93

5.784, 46

2.473, 97

18.120, 88

26, 50

725, 99

1.861, 13

15.285, 69

221, 57

13.920, 48

-

2.282, 67

3.386, 64

5.972, 07

2.279, 10

7

N il a i

Rekomendasi

-

24

59

40

34

81

77

31

180

-

41

30

75

34

189

-

24

51

66

48

364

-

54

128

139

43

157

8

Jm l

1.330, 85

6.605, 74

1.386, 95

4.710, 31

-

470, 77

1.454, 72

1.743, 23

1.041, 59

7.281, 41

-

668, 13

4.673, 99

758, 07

1.181, 22

17.442, 12

-

725, 69

1.292, 47

15.285, 69

138, 27

3.808, 94

-

784, 64

1.434, 43

924, 44

665, 43

9

N il a i


9

17

16

5

49

-

25

15

1

8

123

-

13

71

25

14

16

-

4

9

1

2

85

-

13

22

41

10

Jm l

2.427, 81

3.991, 41

655, 65

1.322, 01

-

167, 62

20, 00

-

1.134, 39

14.455, 90

-

1.105, 37

7.031, 39

5.026, 39

1.292, 75

652, 26

-

0, 30

568, 66

-

83, 30

10.111, 54

-

1.498, 03

1.952, 21

5.047, 63

1.613, 67

11

N il a i


-

-

-

-

9

-

2

1

5

1

-

3

16

12

32

27

-

-

5

87

43

15

27

-

2

36

36

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

26, 50

26, 50

-

-

-

-

-

-

-

388, 81

358, 37

358, 37

-

-

498, 75

61, 20

-

437, 55

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

288, 04 924, 31

1.330, 85

6.605, 74

1.386, 95

4.710, 31

-

470, 77

1.454, 72

1.743, 23

1.041, 59

7.394, 41

-

668, 13

4.673, 99

758, 07

1.294, 22

17.442, 12

-

725, 69

1.292, 47

15.285, 69

138, 27

3.401, 07

-

784, 64

1.404, 08

16



Halaman 8 ampiran 2


Kab. Sukamara

351

Kota Palangkaraya

Kab. Seruyan

350

352

Kab. Pulang Pisau

2

1

349

Entitas

o

17

139

2012

J umlah

Buku V

36

51

23

192

2010

2011

2012

J umlah

51

31

2009

2008

131

-

2012

J umlah

24

24

2010

2011

22

61

136

J umlah

2008

-

2012

2009

37

41

2010

2011

40

13

2011

18

38

2010

2009

58

2008

13

140

J umlah

2009

20

2012

2008

32

4

Jm l

2011

3

Periode

2.030, 69

1.274, 18

- Lampiran 26.032, 12

388, 93

8.324, 14

13.625, 32

-

3.693, 73

14.312, 96

-

2.087, 18

7.652, 48

4.237, 46

335, 84

57.715, 33

-

32.971, 67

18.955, 14

5.579, 07

209, 45

7.655, 72

628, 08

302, 79

1.247, 13

3.225, 23

2.252, 49

20.092, 10

5

N il a i

Temuan

44

90

452

52

130

108

64

98

227

-

60

62

61

44

360

-

94

127

102

37

283

34

30

82

114

23

392

6

Jm l

25.330, 62

388, 93

8.312, 52

13.605, 32

-

3.023, 85

6.729, 27

-

159, 92

3.982, 11

2.333, 93

253, 31

57.715, 30

-

32.971, 66

18.955, 13

5.579, 07

209, 44

7.655, 70

628, 08

302, 79

1.247, 13

3.225, 21

2.252, 49

19.466, 16

1.404, 76

1.274, 18

7

N il a i

Rekomendasi

-

45

117

-

24

25

26

42

119

-

16

37

33

33

103

-

37

13

31

22

160

1

21

49

70

19

234

8

Jm l

3.290, 60

-

16, 92

397, 80

-

2.875, 88

1.395, 89

-

109, 75

430, 98

630, 22

224, 94

6.377, 87

-

221, 65

4.368, 51

1.656, 72

130, 99

3.016, 11

75, 19

122, 51

415, 36

2.241, 33

161, 72

9.570, 05

27, 64

218, 87

9

N il a i


144

-

29

58

8

49

61

-

17

19

18

7

100

-

16

13

65

6

79

3

8

32

32

4

53

1

14

10

Jm l

177, 17

729, 62

17.342, 83

-

4.118, 95

13.207, 52

-

16, 36

5.323, 00

-

39, 79

3.551, 13

1.703, 71

28, 37

6.353, 05

-

1.795, 11

559, 74

3.922, 35

75, 85

3.917, 25

-

50, 00

831, 77

944, 71

2.090, 77

7.981, 66

11

N il a i


191

52

77

25

30

7

47

-

27

6

10

4

157

-

41

101

6

9

43

30

-

1

12

-

105

43

31

12

Jm l

-

-

-

4.697, 19

388, 93

4.176, 65

-

-

131, 61

10, 38

-

10, 38

-

44.984, 38

-

30.954, 90

14.026, 88

-

2, 60

592, 06

552, 89

-

39, 17

-

1.914, 45

1.199, 95

325, 69

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130, 28

-

130, 28

15

N il a i


27, 64

218, 87

3.360, 91

-

16, 92

397, 80

-

2.946, 19

1.395, 89

-

109, 75

430, 98

630, 22

224, 94

6.377, 87

-

221, 65

4.368, 51

1.656, 72

130, 99

3.016, 11

75, 19

122, 51

415, 36

2.241, 33

161, 72

9.570, 05

16





101

Entitas

2

Prov. Kalimantan Selatan

Kab. Balangan

Kab. Banjar

Kab. Barito Kuala

Kab. Hulu Sungai Selatan

o

1


353

354

355

356

357

21

134

2012

J umlah

21

2010

107

J umlah

15

12

2012

11

24

2011

2008

29

2010

2009

29

13

147

J umlah

2008

-

2012

2009

36

31

2010

2011

57

24

2011

23

15

2010

2008

42

2009

32

2009

477, 22

42

244

2012

J umlah

2008

6.631, 88

57

44

2010

2011

461, 27

3.742, 43

744, 69

39.847, 41

10.469, 26

14.237, 35

7.923, 07

2.863, 14

4.354, 59

29.738, 85

-

380, 45

19.849, 65

4.173, 08

5.335, 67

93.674, 29

1.330, 92

668, 40

72.989, 73

18.468, 96

216, 28

25.310, 90

9.816, 67

6.361, 73

49

2.023, 40

2009

5

N il a i

52

4

Jm l

2008

3

Periode

Temuan

74

82

30

22

19

200

21

47

60

21

51

270

-

67

67

30

106

267

45

54

35

73

60

440

72

95

117

6

Jm l

461, 27

3.742, 42

744, 68

39.847, 40

10.469, 26

14.237, 35

7.923, 07

2.863, 13

4.354, 59

29.724, 98

-

380, 45

19.835, 78

4.173, 08

5.335, 67

92.878, 87

539, 26

668, 39

72.989, 73

18.468, 96

212, 53

25.159, 86

319, 30

6.631, 87

9.816, 66

6.368, 63

2.023, 40

7

N il a i

Rekomendasi

-

22

81

67

57

12

19

15

129

-

17

50

19

43

218

-

56

52

26

84

184

-

25

32

70

57

227

8

Jm l

414, 90

2.841, 60

179, 85

3.170, 03

-

332, 61

593, 72

1.153, 41

1.090, 29

11.366, 72

-

110, 44

4.079, 06

3.798, 08

3.379, 14

45.451, 71

8, 32

663, 40

26.098, 50

18.468, 96

212, 53

19.156, 55

-

2.440, 57

8.323, 95

6.368, 63

2.023, 40

9

N il a i


6

3

4

32

-

12

10

2

8

45

-

8

14

4

19

38

-

29

3

3

3

96

-

34

34

7

21

10

Jm l

-

-

-

41, 53

900, 82

564, 83

22.772, 63

-

10.469, 26

7.329, 35

1.709, 72

3.264, 30

18.358, 26

-

270, 01

15.756, 72

375, 00

1.956, 53

46.896, 22

-

4, 99

46.891, 23

-

5.028, 07

-

3.535, 36

1.492, 71

11

N il a i


2

-

4

-

-

12

-

39

21

18

-

-

7

-

3

1

-

3

45

45

-

117

72

39

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4, 84

-

13.904, 74

10.469, 26

3.435, 48

-

-

530, 94

530, 94

-

975, 24

319, 30

655, 94

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

414, 90

2.841, 60

179, 85

3.170, 03

-

332, 61

593, 72

1.153, 41

1.090, 29

11.366, 72

-

110, 44

4.079, 06

3.798, 08

3.379, 14

45.447, 14

-

663, 40

26.098, 50

18.468, 96

216, 28

19.156, 55

-

2.440, 57

8.323, 95

6.368, 63

2.023, 40

16





Kab. Hulu Sungai Tengah

Kab. Hulu Sungai Utara

Kab. Kotabaru

358

359

360

Kab. Tabalong

2

1

361

Entitas

o

25

-

2011

2012

Buku V 2.422, 87 -

37

-

88

2011

2012

J umlah


-

11

2010

423, 92

431, 97

22

18

10.993, 80

-

3.878, 77

2.236, 38

65, 96

4.812, 69

5.400, 29

2009

2008

112

54

2010

J umlah

21

12

70

2008

1.041, 26

10

2012

J umlah

2009

1.123, 95

14

2011

277, 47

754, 13

2.203, 48

2.669, 56

8

100

J umlah

36, 09

2010

13

2012

437, 43 321, 80

19

32

2011

19

23

2010

1.480, 30

393, 94

6.197, 05

199, 33

1.049, 33

2008

12

5

N il a i

2009

20

71

J umlah

2009

11

2012

2008

13

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

22

29

175

-

78

17

42

38

239

-

66

109

18

46

154

29

40

11

35

39

194

34

77

35

18

30

122

6

Jm l

2.570, 79

-

1.714, 90

-

423, 92

431, 97

10.446, 17

-

3.791, 34

2.236, 38

65, 96

4.352, 49

5.400, 29

1.041, 26

1.123, 95

277, 47

754, 13

2.203, 48

3.664, 57

36, 09

321, 80

1.494, 01

1.418, 74

393, 93

6.197, 02

199, 33

1.049, 32

7

N il a i

Rekomendasi

-

23

8

34

38

87

-

28

18

16

25

73

-

27

80

-

10

41

29

89

-

11

36

14

28

103

8

Jm l

-

543, 39

-

16, 39

-

423, 92

103, 08

1.186, 76

-

859, 78

-

326, 98

4.395, 42

36, 39

1.123, 95

277, 47

754, 13

2.203, 48

3.105, 64

-

201, 44

1.361, 19

1.370, 36

172, 65

3.566, 62

-

130, 27

9

N il a i


-

1

15

-

5

1

9

120

-

40

66

4

10

22

-

17

3

1

1

34

-

13

16

2

3

14

10

Jm l -

-

-

-

-

328, 89

-

-

-

328, 89

6.065, 15

-

597, 08

1.376, 60

65, 96

4.025, 51

-

522, 84

-

120, 36

132, 82

48, 38

221, 28

1.507, 18

11

N il a i


1

-

-

-

80

-

78

2

-

30

-

15

7

-

8

29

29

-

73

34

36

1

-

2

35

22

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

1.698, 51

-

1.698, 51

-

3.194, 26

-

3.194, 26

-

-

1.004, 87

1.004, 87

-

36, 09

36, 09

-

-

1.123, 22

199, 33

919, 05

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130, 27

-

543, 39

-

16, 39

-

423, 92

103, 08

1.186, 76

-

859, 78

-

326, 98

4.359, 03

-

1.123, 95

277, 47

754, 13

2.203, 48

3.105, 64

-

201, 44

1.361, 19

1.370, 36

172, 65

3.566, 62

16





10

10

Buku V

- Lampiran

Kab. Tanah Bumbu

Kab. Tanah Laut

Kab. Tapin

Kota Banjarbaru

Kota Banjarmasin

363

364

365

366

2

1

362

Entitas

o

36

99

J umlah

2010

-

40

21

2011

2012

51

34

2010

2008

14

2009

30

-

78

2012

J umlah

2009

-

13

2011

2008

227, 14

13

2010

190, 39

1.429, 07

387, 32

2.043, 67

-

27, 19

1.123, 87

67, 00

825, 61

39.732, 96

342, 61

9.605, 26

29.557, 95

182.025, 39

27

100

J umlah

1.861, 49

25

14

2012

196, 85

2009

12

2011

62.252, 67

10.039, 43

107.674, 95

87.499, 00

2.555, 67

276, 45

2.080, 37

8.110, 64

74.475, 87

5

N il a i

2008

30

151

J umlah

2010

28

2012

14

20

2011

30

24

2010

2009

20

2009

2008

59

4

Jm l

2008

3

Periode

Temuan

72

59

68

193

-

54

60

24

55

118

-

24

20

36

38

195

41

21

53

28

52

315

74

31

42

38

130

6

Jm l

190, 39

1.429, 06

387, 32

2.043, 67

-

27, 19

1.123, 87

67, 00

825, 61

39.732, 94

-

227, 13

342, 60

9.605, 26

29.557, 95

182.607, 85

2.437, 09

196, 85

62.252, 67

10.039, 43

107.681, 81

87.281, 93

2.338, 62

276, 45

2.080, 36

8.110, 64

74.475, 86

7

N il a i

Rekomendasi

42

48

55

136

-

30

48

23

35

93

-

17

16

33

27

101

-

12

34

20

35

199

-

23

35

33

108

8

Jm l

-

190, 39

1.361, 57

121, 19

1.668, 50

-

1.003, 82

67, 00

597, 68

17.739, 55

-

212, 61

310, 18

2.382, 31

14.834, 45

28.637, 90

36, 39

156, 85

1.307, 08

1.517, 56

25.620, 02

21.494, 91

235, 95

179, 45

2.062, 80

7.880, 64

11.136, 07

9

N il a i


30

11

13

47

-

24

12

1

10

24

-

7

4

2

11

53

-

9

19

8

17

40

-

8

6

4

22

10

Jm l

-

67, 49

266, 13

375, 17

-

27, 19

120, 05

-

227, 93

21.993, 39

-

14, 52

32, 42

7.222, 95

14.723, 50

151.569, 25

-

40, 00

60.945, 59

8.521, 87

82.061, 79

63.684, 35

-

97, 00

17, 56

230, 00

63.339, 79

11

N il a i


-

1

1

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

10

1

-

-

1

-

41

41

-

76

74

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.400, 70

2.400, 70

-

2.102, 67

2.102, 67

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190, 39

1.361, 57

121, 19

1.668, 50

-

1.003, 82

67, 00

597, 68

17.739, 55

-

212, 61

310, 18

2.382, 31

14.834, 45

28.500, 44

-

106, 15

1.307, 08

1.517, 56

25.569, 65

21.258, 96

-

179, 45

2.062, 80

7.880, 64

11.136, 07

16





Kab. Bulungan

369

Kab. Kutai Barat

Kab. Berau

368

370

Prov. Kalimantan Timur

2

1

367

Entitas

o

72

-

175

2011

2012

J umlah

Buku V

20

14

2009

77

J umlah

2008

-

14

2011

2012

22

2010

15

26

2009

2008

17

134

2012

25

2011

J umlah

32

25

2009

2010

35

46

2010

2008

44

13

176

J umlah

2008

20

2012

2009

29

4

Jm l

2011

3

Periode

233, 21

7.779, 34

- Lampiran 20.793, 31

16.777, 44

15.890, 10

-

201, 55

849, 12

12.599, 33

2.240, 10

USD 8, 129.98

26.898, 56

1.102, 81

USD 281.15

16.363, 28

USD 6, 586.10

1.925, 70

4.365, 15

USD 1, 262.72

3.141, 62

37.221, 61

-

24.076, 28

6.908, 40

241, 76

5.995, 17

10.019, 33

5

N il a i

Temuan

61

56

33

38

199

-

29

63

75

32

266

31

53

56

60

66

430

-

188

111

42

89

316

6

Jm l

20.793, 30

16.777, 43

15.728, 68

-

201, 53

849, 11

12.437, 94

2.240, 10

USD 8, 129.97

26.898, 53

1.102, 81

USD 281.15

16.363, 27

USD 6, 586.10

1.925, 69

4.365, 14

USD 1, 262.72

3.141, 62

37.221, 59

-

24.076, 28

6.908, 38

241, 76

5.995, 17

10.019, 29

233, 20

7.779, 32

7

N il a i

Rekomendasi

-

24

23

29

128

-

2

48

54

24

178

4

32

29

55

58

195

-

117

21

25

32

169

8

Jm l

162, 91

5.504, 61

11.480, 33

-

122, 22

450, 83

8.901, 53

2.005, 75

USD 1, 262.72

4.781, 95

69, 46

1.253, 87

725, 79

1.027, 86

USD 1, 262.72

1.704, 97

21.780, 97

-

12.360, 28

5.133, 86

241, 76

4.045, 07

2.074, 38

143, 47

257, 76

9

N il a i


8

9

51

-

16

9

19

7

87

27

20

27

5

8

195

-

71

60

17

47

65

-

11

10

Jm l

533, 87

-

200, 25

12.066, 92

11.272, 82

3.629, 95

-

2, 70

398, 28

2.994, 62

234, 35

USD 6, 867.25

22.116, 58

1.033, 35

USD 281.15

15.109, 40

USD 6, 586.10

1.199, 90

3.337, 28

1.436, 65

15.051, 47

-

11.716, 00

1.385, 37

-

1.950, 10

11

N il a i


-

-

2

-

20

-

11

6

2

1

1

-

1

-

-

40

-

30

-

10

82

61

21

12

Jm l

-

-

-

-

-

8.563, 47

-

618, 40

-

76, 61

-

541, 79

-

-

-

-

389, 15

-

389, 15

-

7.411, 04

89, 73

7.321, 31

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

143, 47

257, 76

162, 91

5.504, 61

11.480, 43

-

122, 22

450, 93

8.901, 53

2.005, 75

USD 1, 262.72

4.781, 95

69, 46

1.253, 87

725, 79

1.027, 86

USD 1, 262.72

1.704, 97

21.780, 97

0, 00

12.360, 28

5.133, 86

241, 76

4.045, 07

2.074, 38

16



Halaman 8 ampiran 2


10

10

Buku V

- Lampiran

Kab. Kutai Kartanegara

Kab. Kutai Timur

Kab. Malinau

Kab. Nunukan

372

373

374

2

1

371

Entitas

o

36

21

43

2009

2010

99

J umlah

2008

21

11

2011

2012

23

2010

105

J umlah

21

-

23

16

2011

2012

2009

22

2010

2008

24

239

J umlah

43

-

2009

118

2011

2012

2008

20

27

2009

2010

74

85

2008

935, 89

17

2012

J umlah

30.258, 78

856, 92

2.843, 73

18.966, 49

12.297, 20

1.360, 26

3.433, 52

1.055, 80

819, 71

88.585, 79

-

2.576, 25

6.411, 43

21.263, 44

58.334, 67

USD 2, 250.34

512.535, 34

-

33.236, 07

22.160, 09

79.897, 81

USD 2, 250.34

377.241, 37

54.309, 26

3.297, 41

19

2011

12.505, 21

5

N il a i

15

4

Jm l

2010

3

Periode

Temuan

40

34

45

102

44

96

216

23

38

59

51

45

315

-

35

68

64

148

454

-

150

79

45

180

190

6

Jm l

-

50

27

16

62

94

-

30

12

42 64

30.258, 77

84

150

1

30

44

38

37

200

-

16

46

42

96

155

8

Jm l

5.391, 36

543, 40

681, 44

2.881, 52

21, 59

107, 56

1.907, 66

25, 00

819, 71

23.159, 63

-

854, 03

3.173, 23

3.608, 54

15.523, 83

42.730, 09

-

7.384, 98

3.691, 15

-

31.653, 96

7.928, 27

-

1.563, 13

697, 62

9

N il a i


856, 91

2.843, 73

18.966, 47

12.297, 19

1.360, 26

3.433, 51

1.055, 80

819, 71

88.585, 76

-

2.576, 24

6.411, 43

21.263, 43

58.334, 66

USD 2, 250.34

512.535, 32

-

33.236, 06

22.160, 08

79.897, 81

USD 2, 250.34

377.241, 37

54.309, 23

935, 89

3.297, 41

12.505, 20

7

N il a i

Rekomendasi

37

2

12

61

20

6

15

12

8

100

-

15

22

20

43

281

-

97

42

28

114

51

-

3

31

10

Jm l

24.867, 41

313, 51

2.162, 29

16.084, 95

12.275, 60

1.252, 70

1.525, 85

1.030, 80

-

52.378, 60

-

1.722, 21

3.238, 20

17.654, 89

29.763, 30

USD 2, 250.34

465.555, 41

-

25.322, 22

14.747, 97

79.897, 81

USD 2, 250.34

345.587, 41

36.881, 60

-

1.734, 28

11.807, 58

11

N il a i


1

2

1

-

5

2

2

-

1

-

15

-

4

-

2

9

18

-

3

10

1

4

45

40

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.047, 53

-

-

-

13.047, 53

4.249, 82

-

528, 86

3.720, 96

-

9.499, 36

935, 89

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

697, 62

5.391, 36

543, 40

681, 44

2.881, 52

21, 59

107, 56

1.907, 66

25, 00

819, 71

22.530, 98

-

225, 38

3.173, 23

3.608, 54

15.523, 83

42.730, 09

-

7.384, 98

3.691, 15

-

31.653, 96

7.928, 27

-

1.563, 13

16



Halaman 8 ampiran 2


Kab. Tana Tidung

377

Kota Balikpapan

Kab. Penajam Paser Utara

376

378

Kab. Paser

2

1

375

Entitas

o

33

21

17

111

2010

2011

2012

J umlah

26

13

2011

2012

Buku V

29

26

18

16

130

2010

2011

2012

J umlah

41

2009

2008

64

25

2010

J umlah

-

2009

-

18

2008

22

119

J umlah

2009

31

2012

2008

14

10

2010

2011

16

48

124

J umlah

2008

12

2012

2009

12

4

Jm l

2011

3

Periode

387, 16

609, 80

-

-

- Lampiran 11.652, 27

4.234, 23

-

3.875, 16

3.542, 88

10.573, 02

5.439, 28

2.411, 27

2.722, 47

-

23.812, 76

4.796, 61

727, 74

11.298, 67

5.925, 45

1.064, 29

32.224, 66

8.331, 05

459, 04

1.725, 86

18.421, 75

3.286, 96

34.956, 39

5

N il a i

Temuan

24

23

-

229

23

34

52

67

53

146

23

68

55

-

260

32

64

72

43

49

305

61

27

31

152

34

289

6

Jm l

387, 16

609, 80

-

-

11.652, 25

4.234, 22

-

3.875, 16

3.542, 87

10.236, 38

5.102, 66

2.411, 26

2.722, 46

-

16.951, 34

3.678, 21

727, 73

11.298, 66

182, 45

1.064, 29

32.004, 51

8.331, 04

459, 03

1.725, 86

18.201, 62

3.286, 96

34.956, 37

7

N il a i

Rekomendasi

6

17

-

165

8

27

38

44

48

46

-

28

18

-

199

11

45

57

40

46

165

3

15

24

92

31

213

8

Jm l

-

-

9.279, 60

2.688, 64

-

3.838, 93

2.752, 03

960, 84

-

337, 92

622, 92

-

7.627, 20

226, 63

374, 82

5.867, 19

182, 45

976, 11

13.068, 16

133, 27

49, 57

1.571, 13

8.377, 00

2.937, 19

7.303, 00

77, 00

609, 80

9

N il a i


6

-

61

15

6

14

21

5

33

-

19

14

-

53

15

19

13

3

3

87

16

12

7

49

3

75

18

10

Jm l

310, 16

-

-

-

2.372, 65

1.545, 58

-

36, 23

790, 84

4.172, 88

-

2.073, 34

2.099, 54

-

9.324, 14

3.451, 58

352, 91

5.431, 47

-

88, 18

11.318, 88

580, 30

409, 46

154, 73

9.824, 62

349, 77

27.653, 37

11

N il a i


-

-

1

-

-

-

-

3

-

1

-

2

-

67

23

21

23

-

8

6

-

2

-

53

42

-

11

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.102, 66

5.102, 66

-

7.617, 47

7.617, 47

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77, 00

609, 80

-

6.778, 21

187, 25

-

3.838, 93

2.752, 03

960, 84

-

337, 92

622, 92

-

7.400, 57

-

374, 82

5.867, 19

182, 45

976, 11

17.268, 45

133, 27

49, 86

5.771, 13

8.377, 00

2.937, 19

7.303, 00

16



Halaman 8 ampiran 2


10


Kota Samarinda

Kota Tarakan

Prov. Sulaw esi Utara

Kab. Bolaang Mongondow

380

381

382

383

26

2010

190

J umlah

35

25

2012

24

87

2011

2009

18

2010

2008

40

20

2008

1.094, 41

12

110

2012

J umlah

2009

8.607, 42

28

2011

2.867, 55

762, 34

3.157, 69

166.419, 64

116.129, 16

40.449, 36

2.343, 48

3.313, 34

4.184, 30

23.102, 77

334, 15

1.763, 20

11.303, 59

177.507, 31

17

176

J umlah

-

2010

-

2012

1.419, 08

20

43

2011

18.439, 06

33

23

2010

41.835, 22 115.813, 95

2009

73

25.181, 39

4.517, 48

2008

37

14

133

2012

J umlah

2009

760, 99

34

2008

7.577, 63

10

2011

11.509, 96

2010

815, 33

58

5

2009

4

N il a i

17

3

Jm l

Temuan

2008

2

Kota Bontang

Periode

Entitas

379

1

o

31

51

57

43

428

78

193

45

49

63

241

32

53

41

52

63

396

-

102

63

145

86

313

34

86

22

140

6

Jm l 815, 33

2.867, 54

762, 34

284, 77

26.042, 07

1.321, 48

14.879, 50

2.343, 48

3.313, 32

4.184, 29

22.114, 56

106, 23

8.607, 41

334, 15

1.763, 19

11.303, 58

177.507, 29

-

1.419, 08

18.439, 06

115.813, 93

41.835, 22

25.181, 38

760, 99

7.577, 63

4.517, 48

11.509, 95

7

N il a i

Rekomendasi

3

45

8

87

28

-

12

45

33

84

-

20

34

30

160

18

20

32

37

53

131

-

50

23

40

18

171

8

Jm l

-

411, 92

426, 67

143, 61

3.354, 85

-

888, 00

1.754, 10

712, 75

14.515, 25

-

2.167, 94

334, 15

1.493, 65

10.519, 51

18.328, 63

-

40, 00

2.623, 50

3.600, 06

12.065, 07

16.188, 39

16, 17

7.144, 15

2.794, 15

5.418, 59

815, 33

9

N il a i


3

-

8

6

5

32

-

13

8

11

68

13

27

9

14

5

149

-

17

38

78

16

142

31

41

14

53

10

Jm l -

-

747, 34

261, 14

76, 16

3.755, 07

-

1.372, 70

1.338, 85

1.043, 52

7.231, 99

106, 23

6.439, 47

-

269, 54

416, 75

150.340, 21

-

1.379, 08

15.815, 56

103.375, 42

29.770, 15

8.992, 99

744, 82

433, 48

1.723, 33

6.091, 36

11

N il a i


-

-

-

31

6

5

312

78

193

12

7

22

13

1

6

-

1

5

113

-

35

2

24

52

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

1.708, 28

74, 53

65, 00

18.932, 15

1.321, 48

14.879, 50

82, 78

220, 37

2.428, 02

367, 32

-

-

-

367, 32

8.691, 92

-

-

8.691, 92

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

3

-

-

-

-

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

146, 53

-

-

146, 53

15

N il a i


815, 33

-

411, 92

426, 67

143, 61

3.354, 85

-

888, 00

1.754, 10

712, 75

14.546, 79

-

2.199, 48

334, 15

1.493, 65

10.519, 51

18.328, 63

-

40, 00

2.623, 50

3.600, 06

12.065, 07

16.188, 39

16, 17

7.144, 15

2.794, 15

5.418, 59

16



Halaman 8 ampiran 2


Kab. Bolaang Mongondow Timur

Kab. Bolaang Mongondow Selatan

Kab. Bolaang Mongondow Utara

384

385

386

Kab. Minahasa

2

1

387

Entitas

o

147

J umlah

9.326, 30

2.221, 41

57

50

Buku V

12

22

2010

66

J umlah

63

23

2012

2009

15

2011

2008

14

14

2009

2010

-

5.512, 10

32

2012

J umlah

2008

1.408, 07

14

2011

-

428, 01

1.103, 51

961, 37

18.366, 88

5.660, 27

5.051, 81

1.926, 78

5.728, 02

-

7.320, 26

400, 09

-

4

2010

-

8.383, 21

2009

-

4.553, 97

29

2012

J umlah

2008

3.631, 42

20

2011

197, 82

-

8

2010

-

18.335, 29

5

N il a i

2009

-

25

2012

2008

37

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

65

88

-

-

43

21

113

136

58

29

26

23

-

109

76

24

9

-

153

84

47

22

-

304

6

Jm l

-

-

428, 00

1.103, 50

961, 37

15.139, 25

2.432, 65

5.051, 81

1.926, 78

5.728, 01

-

6.681, 84

4.873, 68

1.408, 07

400, 09

-

7.253, 01

3.423, 77

3.631, 42

197, 82

-

14.075, 44

7.939, 39

2.221, 40

7

N il a i

Rekomendasi

-

46

-

-

27

13

54

17

-

-

9

8

-

1

-

1

-

5

-

-

5

-

136

8

Jm l

-

-

-

-

341, 60

799, 49

946, 37

734, 88

-

-

71, 45

663, 43

-

36, 45

-

36, 45

-

-

-

-

1.088, 10

-

105, 90

9

N il a i


-

-

8

6

25

27

-

-

17

10

-

1

-

1

-

17

-

-

17

-

37

-

18

10

Jm l

-

-

-

-

86, 40

295, 37

-

6.919, 91

-

-

1.855, 33

5.064, 58

-

-

197, 82

-

-

197, 82

-

3.027, 18

-

1.942, 54

11

N il a i


-

-

8

2

34

92

58

29

-

5

-

107

76

22

9

-

131

84

47

-

131

65

24

12

Jm l

-

-

-

-

8, 64

15, 00

7.484, 46

2.432, 65

5.051, 81

-

-

6.645, 39

4.873, 68

1.371, 62

400, 09

-

7.055, 19

3.423, 77

3.631, 42

-

9.960, 16

7.939, 39

172, 96

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105, 90

-

-

-

-

-

341, 60

799, 49

946, 37

734, 88

-

-

71, 45

663, 43

-

36, 45

-

36, 45

-

-

-

1.088, 10

16



Halaman 8 ampiran 2


- Lampiran

10


Kab. Minahasa Selatan

Kab. Minahasa Tenggara

Kab. Minahasa Utara

Kab. Kepulauan Sangihe

389

390

391

2

1

388

Entitas

o

31.686, 38 6.941, 00

10

30

45

125

2010

2011

2012

J umlah

3.597, 88

25

18

19

97

2010

2011

2012

J umlah

72

J umlah

13

-

2012

22

20

2011

2009

18

2010

2008

22

12

-

61

2012

J umlah

2008

-

23

2011

2009

25.662, 35

20

2010

-

2009

21.335, 93

6.054, 15

1.201, 74

1.187, 31

12.324, 52

568, 21

4.644, 42

-

1.102, 75

354, 91

2.255, 66

931, 10

51.945, 79

21.888, 11

4.395, 33

-

18

2008

46.063, 51

409, 57

3.428, 68

29

4.974, 78

11

132

J umlah

2.065, 51

416, 38

2008

22

2012

5

N il a i

2009

13

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

48

38

227

58

46

49

24

50

154

-

50

39

25

40

163

-

61

64

38

-

269

90

84

22

21

52

263

6

Jm l

544, 87

416, 38

17.020, 90

1.739, 13

1.201, 74

1.187, 31

12.324, 52

568, 20

4.644, 41

-

1.102, 75

354, 91

2.255, 65

931, 10

22.493, 99

-

6.605, 36

13.175, 50

2.713, 13

-

43.479, 03

4.356, 53

31.686, 38

409, 57

3.428, 68

3.597, 87

3.454, 12

7

N il a i

Rekomendasi

-

7

-

-

-

-

-

105

-

31

19

22

33

24

-

3

10

11

-

-

22

-

8

2

12

101

8

Jm l

-

-

-

-

3.453, 05

-

-

406, 42

2.645, 82

400, 81

1.122, 05

-

189, 96

609, 84

322, 25

19, 20

-

19, 20

-

357, 73

-

11, 00

-

346, 73

2.435, 08

-

347, 62

9

N il a i


-

1

-

21

-

9

5

2

5

40

-

3

12

25

73

-

61

-

12

-

14

-

1

-

2

11

40

10

Jm l

450, 53

-

68, 76

-

11.786, 12

-

1.201, 74

780, 89

9.678, 70

124, 79

2.419, 61

-

164, 95

1.645, 81

608, 85

9.299, 29

-

6.586, 16

-

2.713, 13

-

2.710, 25

-

39, 00

-

51, 89

2.619, 36

11

N il a i


-

101

58

6

25

-

12

90

-

50

33

3

4

90

-

64

26

-

233

90

83

14

17

29

122

48

30

12

Jm l -

-

-

-

-

1.781, 73

1.739, 13

-

-

42, 60

1.102, 75

-

1.102, 75

-

13.175, 50

-

13.175, 50

-

40.411, 05

4.356, 53

31.636, 38

409, 57

3.376, 79

631, 78

568, 51

544, 87

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

347, 62

-

-

-

-

3.453, 05

-

406, 42

2.645, 82

400, 81

1.122, 05

-

189, 96

609, 84

322, 25

19, 20

-

19, 20

-

357, 73

-

11, 00

-

346, 73

2.435, 08

16





Kota Kotamobagu

395

Kota Manado

Kota Bitung

394

396

Kab. Kepulauan Talaud

393

7

132

2012

J umlah

Buku V

29

8

74

J umlah

2008

15

2012

2009

18

31

2010

2011

-

44

2011

10

17

2010

2009

29

2008

35

2009

6.911, 90

35

122

2012

J umlah

2008

6.224, 38

5.661, 98

2.587, 98

8.786, 13

3.439, 49

1.725, 91

3.286, 89

333, 84

-

21.414, 71

2.149, 72

532, 66

681, 33

1.360, 96

16.690, 04

64.164, 21

16.599, 99

18

19

2010

2011

9.105, 46 25.322, 48

10.928, 64

23

49

J umlah

828, 88

27

13

2012

2.010, 22

1.248, 62

6.840, 92

-

2009

14

2011

5

N il a i

2008

11

11

2009

2010

-

4

Jm l

2008

3

2

Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro

1

Periode

Entitas

392

o

Temuan

35

37

29

23

-

14

58

165

40

58

46

21

-

260

13

93

51

49

54

279

83

39

60

44

53

124

6

Jm l

-

5.661, 98

2.587, 97

6.816, 01

1.469, 40

1.725, 90

3.286, 88

333, 83

-

13.935, 60

-

532, 66

681, 32

1.360, 95

11.360, 67

63.673, 00

6.420, 73

6.224, 37

16.599, 98

25.322, 47

9.105, 45

10.147, 77

48, 05

2.010, 21

1.248, 60

6.840, 91

7

N il a i

Rekomendasi

-

-

33

30

48

47

1

16

15

13

2

45

-

12

20

13

-

1

18

18

-

-

14

4

-

111

8

Jm l

-

77, 16

387, 44

498, 73

-

7, 50

413, 06

78, 17

-

10.253, 97

-

-

593, 29

124, 19

9.536, 49

31.372, 85

3, 16

401, 96

-

24.676, 21

6.291, 52

4.496, 93

-

717, 02

619, 89

3.160, 02

9

N il a i


-

1

9

29

-

1

25

3

-

41

-

-

18

17

6

44

-

14

8

18

4

42

-

25

7

10

10

Jm l

-

2

-

31 12

1.218, 36 -

118

40

57

7

14

-

108

13

93

-

2

-

188

82

9

37

13

47

37

35

12

Jm l

-

81, 80

48, 05

-

33, 75

-

-

5.584, 82

982, 17

3.187, 37

1.469, 40

1.709, 87

-

8, 10

-

532, 66

-

532, 66

-

23.440, 65

6.417, 57

-

14.321, 00

-

2.702, 08

13

N il a i


3.129, 91

-

8, 53

2.873, 82

247, 56

-

3.148, 97

-

-

88, 03

1.236, 76

1.824, 18

8.859, 50

-

5.822, 41

2.278, 98

646, 26

111, 85

5.569, 04

-

1.293, 19

594, 96

3.680, 89

11

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77, 16

387, 44

498, 73

-

7, 50

413, 06

78, 17

-

10.253, 97

-

-

593, 29

124, 19

9.536, 49

33.412, 05

3, 16

401, 96

-

24.676, 21

8.330, 72

4.496, 93

-

717, 02

619, 89

3.160, 02

16



Halaman 8 ampiran 2


- Lampiran

1 1 1

1 1 2

Buku V

- Lampiran

Kota Tomohon

Prov. Sulaw esi Tengah

Kab. Banggai

Kab. Banggai Kepulauan

398

399

400

2

1

397

Entitas

o

119

J umlah

34

34

13

114

2011

2012

J umlah

113

J umlah

2010

9

2012

17

36

2011

16

40

2010

2008

14

2009

14

207

J umlah

2009

18

2012

2008

55

75

2010

2011

38

28

2012

21

34

2011

2009

17

2010

2008

3

123

J umlah

37

-

2012

2008

66

2011

2009

20

4

Jm l

2010

3

Periode

-

4.564, 00

9.989, 91

18.478, 13

2.263, 19

2.884, 46

5.905, 72

4.038, 37

3.386, 39

19.424, 85

5.750, 98

8.558, 85

1.966, 87

3.091, 94

56, 21

49.448, 58

4.135, 38

17.784, 48

6.020, 09

20.599, 62

909, 01

137.041, 09

3.283, 50

66.564, 02

40.406, 26

21.812, 70

4.974, 61

22.803, 87

5

N il a i

Temuan

56

294

18

61

121

50

44

260

12

53

136

33

26

476

23

150

161

98

44

259

61

81

41

7

69

284

-

156

6

Jm l

14.193, 52

503, 98

2.637, 09

4.743, 83

3.233, 28

3.075, 34

6.207, 96

1.266, 34

2.066, 97

1.544, 18

1.274, 26

56, 21

37.136, 52

2.389, 78

8.818, 45

5.146, 36

20.599, 62

182, 31

137.036, 16

3.278, 61

66.564, 01

40.406, 25

21.812, 69

4.974, 60

22.803, 86

-

4.564, 00

9.989, 91

7

N il a i

Rekomendasi

-

-

30

26

59

-

4

2

53

35

-

16

193

4

31

91

32

35

183

5

38

86

29

25

224

1

37

130

8

Jm l

-

50, 00

13, 03

8.633, 73

63, 35

185, 76

3.041, 29

2.775, 52

2.567, 81

2.722, 02

-

44, 28

1.357, 53

1.264, 00

56, 21

10.176, 00

86, 50

6.776, 23

1.183, 08

2.052, 02

78, 17

7.074, 59

-

138, 75

1.201, 21

1.500, 00

4.234, 63

527, 63

9

N il a i


-

1

1

76

11

14

28

16

7

74

7

13

49

4

1

229

22

106

27

62

12

20

-

3

5

3

9

12

10

Jm l

5.476, 85

357, 69

2.451, 33

1.702, 54

457, 76

507, 53

2.027, 54

1.266, 34

629, 51

121, 43

10, 26

-

26.960, 52

2.303, 28

2.042, 22

3.963, 28

18.547, 60

104, 14

58.173, 81

-

1.866, 30

38.419, 92

17.147, 62

739, 97

2.646, 46

-

401, 50

1.026, 60

11

N il a i


-

25

3

16

2

2

2

3

-

2

1

-

23

-

7

4

6

6

180

61

78

32

2

7

237

-

155

39

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

82, 94

82, 94

-

-

1.458, 40

-

1.393, 18

65, 22

-

-

-

71.787, 76

3.278, 61

64.558, 96

785, 12

3.165, 07

-

19.629, 77

-

4.112, 50

8.950, 28

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

527, 63

-

50, 00

13, 03

9.330, 20

197, 56

365, 16

3.414, 08

2.785, 59

2.567, 81

5.223, 91

624, 89

44, 28

1.780, 21

2.718, 32

56, 21

4.369, 70

300, 26

740, 39

1.198, 86

2.052, 02

78, 17

7.074, 59

-

138, 75

1.201, 21

1.500, 00

4.234, 63

16



Halaman 0 ampiran 2


Kab. Parigi Moutong

404

Kab. Poso

Kab. Morow ali

403

405

Kab. Donggala

402

132

J umlah

15

154

2012

J umlah

Buku V

6

2012

14

30

24

2008

2009

2010

139

21

2011

J umlah

41

2010

37

26

2011

34

49

2010

2008

28

2009

36

127

J umlah

2009

11

2012

2008

42

21

2010

2011

24

17

2012

29

20

2011

2008

34

2010

2009

38

2009

4

23

3

Jm l

2008

2

Kab. Buol

Periode

Entitas

401

1

o


2.491, 52

5.620, 66

32.628, 89

2.988, 68

10.725, 01

6.957, 58

5.530, 60

6.427, 02

36.148, 65

1.918, 86

1.811, 52

8.234, 57

6.030, 01

18.153, 69

44.929, 97

2.519, 43

8.529, 51

6.846, 96

23.666, 47

3.367, 60

115.092, 16

2.849, 25

15.151, 69

43.255, 53

11.310, 73

42.524, 96

5

N il a i

Temuan

47

83

75

38

317

8

24

125

86

74

332

23

27

124

78

80

286

16

24

118

75

53

307

27

24

95

114

6

Jm l

2.605, 39

1.210, 77

4.985, 08

22.207, 89

2.872, 23

6.621, 96

1.998, 23

4.288, 45

6.427, 02

29.846, 15

1.909, 89

1.519, 98

2.377, 96

5.884, 63

18.153, 69

36.468, 93

411, 46

2.626, 71

6.396, 70

23.666, 46

3.367, 60

110.802, 40

351, 28

14.351, 82

42.957, 91

10.802, 59

42.338, 80

7

N il a i

Rekomendasi

16

8

73

88

27

61

43

22

156

-

7

64

36

49

68

3

11

15

14

25

127

8

15

51

23

30

212

8

Jm l

457, 90

637, 49

1.962, 85

10.776, 88

59, 19

1.015, 22

1.199, 53

2.864, 32

5.638, 62

2.343, 52

31, 66

60, 39

182, 24

1.178, 36

890, 87

26.884, 56

134, 51

645, 81

4.474, 27

19.489, 24

2.140, 73

70.814, 98

266, 78

4.512, 31

38.537, 12

5.275, 52

22.223, 25

9

N il a i


8

14

8

130

8

16

54

32

20

152

19

15

47

44

27

113

8

9

50

24

22

67

6

14

5

23

19

10

Jm l

1.989, 65

573, 28

3.022, 23

11.356, 22

2.813, 04

5.606, 74

723, 91

1.424, 13

788, 40

15.990, 40

1.878, 23

1.142, 96

2.143, 38

4.706, 27

6.119, 56

9.517, 73

276, 95

1.980, 90

1.922, 43

4.110, 58

1.226, 87

39.987, 42

84, 50

9.839, 51

4.420, 79

5.527, 07

20.115, 55

11

N il a i


3

1

-

14

18

8

31

-

1

7

18

5

112

1

1

62

20

28

46

-

17

28

1

28

5

2

17

12

Jm l

-

-

-

-

-

66, 64

-

-

66, 64

-

-

-

-

157, 84

-

74, 79

-

74, 79

-

11.512, 23

-

316, 63

52, 34

-

11.143, 26

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

221, 64

382, 97

1.962, 85

10.481, 69

59, 21

917, 11

1.199, 53

2.873, 55

5.432, 29

8.381, 14

31, 66

241, 41

6.038, 84

1.178, 36

890, 87

28.127, 28

1.345, 57

677, 47

4.474, 27

19.489, 24

2.140, 73

36.467, 81

329, 02

4.267, 01

4.181, 37

5.281, 01

22.409, 40

16





1 1 3

1 1 4

Buku V

- Lampiran

Kab. Sigi

Kab. Tojo Una- Una

Kab. Tolitoli

Kota Palu

407

408

409

2

1

406

Entitas

o

120

J umlah

2.304, 33

889, 11

2.597, 02

18

17

72

2011

2012

J umlah

2.464, 12 3.340, 35

30

27

12

145

2010

2011

2012

J umlah

600, 19

34

2009

2.914, 19 900, 76

24

25

12

150

2010

2011

2012

J umlah

4.116, 98 686, 97

24

26

12

153

2010

2011

2012

J umlah

11.717, 74

3.397, 80

1.854, 45

44

2009

1.661, 54

47

2008

12.156, 04

896, 03

3.260, 64

61

2009

4.184, 42

28

2008

15.358, 28

5.125, 72

3.827, 90

42

2008

7.603, 12

3.414, 48 1.591, 62

37

2010

-

-

-

13.911, 03

5

N il a i

2009

-

12

2012

2008

40

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

17

56

-

370

21

34

90

116

109

332

16

31

65

159

61

306

16

33

84

87

86

165

26

18

121

-

269

6

Jm l 255, 04

-

7.110, 09

299, 21

2.856, 97

686, 91

1.645, 01

1.621, 99

10.635, 39

880, 71

2.684, 93

663, 75

3.087, 57

3.318, 43

12.017, 63

851, 76

2.314, 19

5.075, 22

3.181, 47

594, 99

4.132, 87

1.334, 73

1.538, 77

1.259, 37

-

10.690, 11

1.633, 83

7

N il a i

Rekomendasi

5

41

-

202

8

7

60

80

47

38

2

-

-

8

28

208

-

19

45

68

76

123

-

15

108

-

172

8

Jm l

-

3.104, 87

115, 75

900, 72

523, 02

873, 20

692, 18

3.089, 40

52, 64

1.183, 53

405, 00

888, 40

559, 83

2.370, 77

238, 61

441, 79

313, 71

810, 78

565, 88

1.389, 22

8, 41

886, 78

494, 03

-

3.516, 32

225, 07

233, 01

9

N il a i


-

103

11

9

25

33

25

74

6

8

8

27

25

51

4

13

12

14

8

37

21

3

13

-

51

9

12

10

Jm l

247, 48

22, 03

-

1.915, 30

183, 46

15, 77

163, 89

771, 81

780, 37

4.938, 17

828, 07

739, 27

121, 00

491, 23

2.758, 60

9.394, 96

361, 25

1.872, 40

4.761, 51

2.370, 69

29, 11

2.680, 04

1.262, 71

651, 99

765, 34

-

5.854, 67

11

N il a i


3

3

-

65

2

18

5

3

37

220

8

23

57

124

8

47

12

1

27

5

2

5

5

-

-

46

12

Jm l -

-

-

-

-

2.089, 92

-

1.940, 48

-

149, 44

2.607, 82

-

762, 13

137, 75

1.707, 94

-

251, 90

251, 90

-

-

63, 61

63, 61

-

-

1.319, 12

1.161, 28

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

238, 53

623, 80

3.103, 61

340, 69

726, 17

540, 02

895, 61

601, 12

5.858, 23

2.772, 58

1.232, 42

405, 00

888, 40

559, 83

2.896, 67

636, 54

449, 81

364, 20

880, 24

565, 88

2.523, 71

29, 93

961, 28

270, 64

1.261, 86

-

3.429, 79

16





Kab. Bone

413

Kab. Bulukumba

Kab. Barru

412

414

Kab. Bantaeng

411

Buku V

15

2012

41

21

14

2008

2009

2010

117

16

2011

J umlah

30

2010

39

17

87

J umlah

2008

21

2012

2009

17

18

2010

18

2011

13

14

104

2012

J umlah

2009

1.471, 66

37

2011

2008

1.175, 81

22

2010

- Lampiran 84, 50

8.397, 41

1.804, 07

74.605, 60

62.925, 97

561, 25

952, 08

553, 70

9.612, 60

11.102, 78

726, 70

2.095, 34

3.497, 61

3.734, 05

1.049, 08

5.798, 28

533, 46

954, 44

1.662, 91

13

18

181.305, 95

2008

282

J umlah

3.229, 52

106.142, 08

19.457, 24

10.736, 98

41.740, 13

5

N il a i

2009

63

30

2011

70

2010

2012

30

2009

4

89

3

Jm l

2008

2

Prov. Sulaw esi Selatan

Periode

Entitas

410

1

o

Temuan

26

43

90

276

40

33

100

37

66

170

44

35

31

35

25

250

39

82

55

49

25

645

30

149

161

93

212

6

Jm l

84, 50

5.469, 52

1.804, 06

4.393, 14

538, 78

511, 41

313, 90

553, 70

2.475, 35

9.408, 59

726, 70

723, 52

3.420, 83

3.577, 01

960, 53

5.470, 72

1.417, 03

902, 90

533, 45

954, 43

1.662, 91

102.001, 95

3.229, 52

34.871, 16

18.085, 99

10.736, 94

35.078, 34

7

N il a i

Rekomendasi

11

21

56

99

24

27

27

9

12

85

7

23

16

18

21

26

9

1

-

15

1

368

-

72

104

74

118

8

Jm l

-

739, 13

646, 06

3.007, 37

420, 33

455, 04

271, 29

260, 22

1.600, 49

5.493, 87

-

115, 45

2.516, 01

1.927, 88

934, 53

1.037, 73

265, 84

211, 92

68, 24

194, 64

297, 09

23.650, 71

3.202, 37

4.288, 23

5.066, 78

9.337, 00

1.756, 33

9

N il a i


14

22

34

107

16

6

60

13

12

64

22

12

11

16

3

43

23

2

4

9

5

169

5

47

41

17

59

10

Jm l

84, 50

4.730, 39

1.158, 00

1.362, 67

118, 45

56, 37

19, 51

293, 48

874, 86

3.303, 18

115, 16

608, 07

904, 82

1.649, 13

26, 00

2.830, 80

1.083, 45

290, 63

228, 79

156, 11

1.071, 82

67.887, 52

-

22.737, 14

13.019, 21

660, 25

31.470, 92

11

N il a i


-

1

-

70

-

13

15

42

21

15

-

4

1

1

174

7

79

51

25

12

104

25

26

16

2

35

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

23, 10

-

23, 10

-

611, 54

611, 54

-

-

1.602, 19

67, 74

400, 35

236, 42

603, 68

294, 00

9.769, 17

27, 15

7.151, 24

-

739, 69

1.851, 09

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

7

4

-

4

-

-

-

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

694, 55

-

694, 55

15

N il a i


-

739, 13

646, 06

3.007, 37

420, 33

455, 04

271, 29

260, 22

1.600, 49

5.553, 87

-

115, 45

2.516, 01

1.927, 88

994, 53

1.037, 73

265, 84

211, 92

68, 24

194, 64

297, 09

23.650, 71

3.202, 37

4.288, 23

5.066, 78

9.337, 00

1.756, 33

16





1 1 5

1 1 6

Buku V

- Lampiran

Kab. Enrekang

Kab. Gow a

Kab. J eneponto

Kab. Luw u

416

417

418

2

1

415

Entitas

o

43

19

26

16

25

129

2008

2010

2011

2012

J umlah

143

J umlah

2009

26

19

21

2010

2011

27

2012

50

2009

759, 46

9

106

2012

J umlah

2008

3.100, 76

29

2011

22.446, 70

9.206, 16

592, 58

524, 33

3.755, 13

8.368, 50

42.445, 28

2.935, 62

3.054, 65

8.766, 38

15.199, 64

12.488, 99

7.887, 11

1.910, 76

1.300, 97

815, 16

5.195, 77

27

90

J umlah

2.157, 79

2010

10

2012

106, 90

21

27

2011

943, 23

20

19

2010

695, 08

1.292, 77

2009

15

1.197, 43

5.908, 58 17.391, 99

5

N il a i

2008

19

105

J umlah

2009

14

2012

2008

15

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

33

35

317

62

37

80

46

92

387

54

80

60

79

114

223

15

54

50

59

45

204

35

64

38

29

38

227

6

Jm l 347, 00

18.982, 08

7.393, 56

592, 57

524, 32

3.754, 66

6.716, 97

28.392, 56

931, 82

3.005, 94

6.417, 49

13.946, 36

4.090, 95

3.821, 65

759, 45

237, 22

1.225, 29

1.066, 53

533, 16

4.633, 47

2.157, 78

106, 89

636, 52

695, 07

1.037, 21

8.902, 51

1.197, 43

7

N il a i

Rekomendasi

2

31

103

-

22

24

20

37

160

1

35

13

53

58

123

-

33

23

42

25

81

12

23

16

10

20

121

8

Jm l

2.974, 09

1.345, 06

346, 03

112, 37

399, 50

771, 13

2.654, 03

106, 82

198, 69

1.098, 00

737, 89

512, 63

1.469, 74

504, 19

237, 22

-

355, 43

372, 90

2.998, 68

1.518, 67

93, 03

497, 05

380, 75

509, 18

1.714, 21

207, 08

121, 94

9

N il a i


4

115

4

10

40

18

43

97

2

15

19

24

37

61

5

10

14

16

16

108

22

40

22

9

15

105

31

10

Jm l

990, 35

225, 06

10.903, 88

4.099, 08

84, 70

98, 49

1.232, 38

5.389, 23

16.658, 56

85, 97

1.939, 51

4.798, 54

7.493, 17

2.341, 37

1.126, 62

255, 26

-

-

711, 10

160, 26

1.634, 79

639, 11

13, 86

139, 47

314, 32

528, 03

7.188, 30

11

N il a i


3

1

-

-

99

58

5

16

8

12

130

51

30

28

2

19

38

10

11

13

1

3

15

1

1

-

10

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.104, 11

1.949, 42

161, 84

313, 46

2.122, 78

556, 61

8.364, 67

739, 03

867, 74

520, 95

5.000, 00

1.236, 95

1.225, 29

-

1.225, 29

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

715, 30

-

-

715, 30

15

N il a i


207, 08

121, 94

2.974, 09

1.345, 06

346, 03

112, 37

399, 50

771, 13

2.654, 03

106, 82

198, 69

1.098, 00

737, 89

512, 63

1.486, 41

504, 19

253, 89

-

355, 43

372, 90

2.998, 68

1.518, 67

93, 03

497, 05

380, 75

509, 18

1.714, 21

16





Kab. Pangkajene dan Kepulauan

422

Kab. Pinrang

Kab. Maros

421

423

Kab. Luw u Utara

420

Buku V

101

J umlah

26

10

2012

19

29

2011

2008

22

2010

2009

16

2009

222

J umlah

24

25

2012

2008

53

63

2010

2011

38

116

J umlah

43

24

2012

2008

30

2011

2009

22

2010

91

J umlah

16

10

2012

24

26

2011

2009

11

2010

2008

17

2009

4

27

3

Jm l

2008

2

Kab. Luw u Timur

Periode

Entitas

419

1

o

1.373, 19

1.530, 59

41.026, 48

637, 42

31.324, 80

3.281, 65

827, 09

4.955, 52

115.995, 74

20.146, 37

81.023, 53

7.102, 63

5.354, 75

2.368, 46

13.336, 69

8.601, 75

289, 39

871, 00

2.415, 63

1.158, 92

63.837, 06

36.982, 44

101, 09

1.153, 88

4.405, 66

21.193, 99

5

N il a i

Temuan

20

65

36

48

63

46

26

215

34

68

47

28

38

551

66

183

136

99

67

280

58

73

68

32

49

232

6

Jm l

1.356, 77

1.325, 52

38.466, 56

637, 42

31.299, 79

3.281, 64

827, 09

2.420, 62

61.974, 05

3.096, 27

44.051, 97

7.102, 62

5.354, 74

2.368, 45

5.950, 27

1.215, 37

289, 38

870, 99

2.415, 62

1.158, 91

40.974, 95

14.994, 43

101, 09

1.093, 82

4.405, 66

20.379, 95

7

N il a i

Rekomendasi

13

62

30

44

55

38

16

76

-

30

24

3

19

196

8

79

35

36

38

122

30

26

24

11

31

204

8

Jm l

1.023, 21

228, 34

34.935, 05

-

30.898, 42

2.384, 48

150, 79

1.501, 36

2.646, 05

963, 03

422, 69

257, 38

281, 01

721, 94

1.960, 80

658, 87

21, 73

418, 55

398, 46

463, 19

22.302, 02

254, 80

101, 09

1.048, 23

1.232, 19

19.665, 71

9

N il a i


7

2

5

4

8

7

7

57

-

12

18

13

14

291

56

97

70

40

28

131

26

44

33

13

15

26

10

Jm l 594, 76

8

3

2

-

1

1

-

-

3 1

507, 59 333, 56

82

34

26

5

12

5

64

2

7

31

23

1

27

2

3

11

12

Jm l

-

-

-

-

36, 57

98, 28

35, 55

-

-

-

-

-

589, 59

1.198, 82

637, 42

227, 31

-

334, 09

973, 90

1, 78

30, 00

395, 89

546, 23

-

170, 40

13

N il a i


2.332, 69

-

174, 06

897, 16

676, 30

585, 17

58.354, 10

2.131, 46

43.599, 28

6.449, 35

4.527, 50

1.646, 51

3.819, 07

556, 50

231, 08

354, 16

1.981, 61

695, 72

18.553, 45

14.739, 63

-

45, 59

3.173, 47

11

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

119, 48

-

-

119, 48

15

N il a i


1.023, 21

228, 34

34.935, 05

-

30.898, 42

2.384, 48

150, 79

1.501, 36

2.646, 05

963, 03

422, 69

257, 38

281, 01

721, 94

1.985, 80

683, 87

21, 73

418, 55

398, 46

463, 19

22.302, 02

254, 80

101, 09

1.048, 23

1.232, 19

19.665, 71

16





- Lampiran

1 1 7


Kab. Kepulauan Selayar

Kab. Sidenreng Rappang

Kab. Sinjai

Kab. Soppeng

425

426

427

2

1

424

Entitas

o

8.170, 00 22.057, 08

32

32

17

139

2010

2011

2012

J umlah

15

13

13

69

2011

2012

J umlah

110

J umlah

2010

21

2012

17

25

2011

11

25

2010

2009

17

2008

22

2009

1.776, 02

11

98

2012

J umlah

2008

1.850, 20

28

22

2010

2011

8.115, 21

20

9.677, 56

4.568, 45

180, 40

1.151, 85

3.137, 60

639, 26

13.252, 61

1.509, 78

8.586, 15

1.224, 09

853, 72

1.078, 87

23.693, 13

6.036, 84

5.914, 86

17

2008

2009

45.398, 19

3.451, 58

4.420, 18

7.299, 35

10.506, 65

30

104

J umlah

1.751, 83

28

12

2012

4.351, 01

1.500, 03

2008

30

2011

5

N il a i

2009

17

4

Jm l

2010

3

Periode

Temuan

33

90

40

187

32

33

45

47

30

309

58

72

75

47

57

228

41

64

56

38

29

365

53

83

76

84

69

235

6

Jm l

9.413, 31

4.568, 45

180, 39

1.106, 11

2.919, 10

639, 26

4.279, 60

888, 12

817, 44

1.101, 45

853, 72

618, 87

9.534, 53

1.195, 09

1.719, 44

1.974, 23

1.952, 30

2.693, 47

20.921, 18

454, 38

5.295, 73

3.451, 57

4.420, 17

7.299, 33

6.361, 40

1.751, 82

891, 44

1.035, 85

7

N il a i

Rekomendasi

18

32

24

91

-

16

28

29

18

124

-

62

38

13

11

137

16

50

31

22

18

206

30

55

25

50

46

128

8

Jm l

2.479, 61

553, 43

175, 43

700, 31

777, 72

272, 72

1.553, 90

243, 34

664, 04

631, 22

-

15, 30

5.920, 86

1.184, 63

1.222, 79

1.954, 38

572, 71

986, 35

4.739, 49

26, 96

2.021, 68

65, 29

1.530, 86

1.094, 70

3.150, 51

1.123, 76

72, 40

702, 80

9

N il a i


58

1

16

16

16

9

94

4

7

28

25

30

73

25

13

10

14

11

134

20

24

45

34

11

90

15

49

12

10

Jm l

628, 06

205, 69

333, 05

3.038, 08

119, 40

4, 96

405, 80

2.141, 38

366, 54

2.055, 06

266, 03

153, 40

470, 23

853, 72

311, 68

3.613, 67

10, 46

496, 65

19, 85

1.379, 59

1.707, 12

15.302, 43

427, 42

3.274, 05

3.355, 29

2.889, 31

5.356, 36

2.007, 95

11

N il a i


-

9

4

38

31

1

1

2

3

90

54

3

8

9

16

14

-

1

12

1

-

25

3

4

6

-

12

17

12

Jm l -

-

-

-

-

-

3.895, 62

3.895, 62

-

-

670, 64

378, 75

-

-

-

291, 89

-

-

-

879, 26

-

30, 99

-

848, 27

1.202, 94

-

613, 35

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

4

-

3

1

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72, 40

702, 80

2.479, 61

553, 43

175, 43

700, 31

777, 72

272, 72

1.553, 90

243, 34

664, 04

631, 22

-

15, 30

5.920, 86

1.184, 63

1.222, 79

1.954, 38

572, 71

986, 35

4.739, 49

26, 96

2.021, 68

65, 29

1.530, 86

1.094, 70

3.150, 51

1.123, 76

16





Kab. W ajo

431

Kota Makassar

Kab. Toraja Utara

430

432

Kab. Tana Toraja

429

20

103

2012

J umlah

Buku V

18

2012

19

39

63

2008

2009

2010

101

12

2011

J umlah

44

12

2010

15

2009

50

J umlah

2008

17

16

2011

17

2010

2012

-

2009

-

1.130, 94

22

2008

1.271, 66

27

2011

-

- Lampiran 33.824, 55

5.803, 23

3.530, 73

17.706, 96

11.870, 77

422, 22

4.087, 83

559, 63

766, 51

8.372, 70

3.555, 56

3.629, 51

1.187, 63

-

8.260, 06

2.022, 52

854, 95

2.979, 99

26.394, 66

2010

90

J umlah

-

18

-

2012

2.113, 94 13.772, 83

16

20

2011

7.918, 09

2.589, 80

2009

32

2010

5

N il a i

2008

15

2009

4

23

3

Jm l

2008

2

Kab. Takalar

Periode

Entitas

428

1

o

Temuan

-

63

67

39

47

-

162

81

54

253

41

39

128

18

27

102

34

37

31

-

291

57

78

74

45

37

216

6

Jm l

-

28.732, 93

1.624, 58

3.525, 73

9.056, 51

3.236, 08

422, 21

4.072, 09

559, 62

766, 51

2.990, 81

566, 18

1.237, 01

1.187, 62

-

6.744, 07

1.045, 26

1.271, 65

592, 22

854, 95

2.979, 99

25.724, 21

-

13.192, 40

2.023, 94

7.918, 08

2.589, 79

7

N il a i

Rekomendasi

-

28

33

87

6

19

61

18

21

22

-

57

21

-

12

11

13

40

-

26

2

10

2

61

13

14

173

8

Jm l

-

4.243, 98

-

405, 60

5.531, 85

2.563, 51

80, 70

2.654, 90

121, 13

111, 61

894, 41

59, 44

352, 86

482, 11

-

1.170, 74

625, 75

215, 13

15, 00

294, 58

20, 28

7.375, 55

-

260, 35

123, 57

6.281, 16

710, 47

9

N il a i


2

2

8

-

64

50

19

73

13

6

37

11

6

41

16

16

9

-

98

30

5

34

15

14

44

-

32

10

Jm l

-

23.218, 33

1.624, 58

2.564, 53

3.524, 66

672, 57

341, 51

1.417, 19

438, 49

654, 90

2.096, 40

506, 74

884, 15

705, 51

-

2.576, 86

419, 51

98, 08

577, 22

560, 37

921, 68

15.041, 10

-

12.840, 75

103, 57

807, 61

1.289, 17

11

N il a i


-

-

-

-

36

18

21

7

-

4

1

2

-

-

136

6

73

28

19

10

132

-

5

63

27

37

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.270, 62

-

555, 60

-

-

2.996, 47

-

958, 44

-

2.038, 03

3.307, 56

-

91, 30

1.796, 80

829, 31

590, 15

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

710, 47

-

4.474, 78

-

405, 60

5.531, 85

2.563, 51

80, 70

2.654, 90

121, 13

111, 61

894, 41

59, 44

352, 86

482, 11

-

1.170, 74

625, 75

215, 13

15, 00

294, 58

20, 28

7.375, 55

-

260, 35

123, 57

6.281, 16

16





1 1 9


Kota Palopo

Kota Parepare

Prov. Sulaw esi Tenggara

Kab. Bombana

434

435

436

2

1

433

Entitas

o

58

25

48

23

185

2010

2011

2012

J umlah

321

J umlah

31

24

2012

2009

49

2011

2008

69

2010

91

J umlah

78

-

2012

101

26

2011

2008

32

2010

2009

15

18

24

100

2012

J umlah

2008

4.957, 08

30

2011

2009

12.965, 64

19

2010

7.057, 83

290.633, 13

27.068, 29

63.655, 58

74.387, 87

101.345, 16

24.176, 23

1.933.041, 70

90.906, 74

16.140, 14

36.276, 40

1.760.066, 90

29.651, 52

11.185, 94

-

1.366, 90

4.843, 30

2.532, 76

2.442, 98

28.854, 75

989, 16

2.885, 04

12

95.615, 85

15

172

J umlah

3.048, 21

2008

18

2012

49.409, 13

5

N il a i

2009

33

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

54

77

523

27

142

80

183

91

880

77

127

200

207

269

173

-

60

72

24

17

298

59

105

62

46

26

428

6

Jm l

240.988, 38

15.059, 04

61.915, 04

65.539, 96

77.992, 05

20.482, 29

84.605, 23

6.534, 76

4.762, 41

29.565, 02

32.221, 50

11.521, 54

6.462, 36

-

1.223, 89

2.269, 19

920, 30

2.048, 98

27.570, 72

4.547, 88

12.965, 63

989, 16

2.857, 19

6.210, 86

79.819, 68

929, 47

45.006, 97

7

N il a i

Rekomendasi

-

22

42

-

1

-

41

358

-

42

86

111

119

119

-

27

59

20

13

126

5

62

37

18

4

110

8

Jm l

11.429, 29

-

5.250, 33

3.960, 48

2.218, 48

31.527, 74

-

611, 40

14.104, 53

13.530, 92

3.280, 89

3.603, 37

-

677, 79

1.605, 91

640, 55

679, 12

5.919, 98

345, 04

2.177, 17

80, 66

620, 96

2.696, 15

5.932, 60

415, 73

867, 29

9

N il a i


56

-

9

2

45

285

-

37

98

79

71

48

-

27

13

4

4

100

3

41

23

22

11

183

6

44

10

Jm l

74.333, 16

-

16.977, 29

39.092, 06

18.263, 81

39.410, 67

-

3.057, 20

15.460, 49

17.085, 26

3.807, 72

2.858, 99

-

546, 10

663, 28

279, 75

1.369, 86

16.724, 42

63, 85

10.724, 07

908, 50

1.513, 29

3.514, 71

31.200, 31

457, 63

3.335, 24

11

N il a i


-

425

27

142

70

181

5

237

77

48

16

17

79

6

-

6

-

-

72

51

2

2

6

11

134

48

11

12

Jm l

-

-

-

155.225, 93

15.059, 04

61.915, 04

43.312, 34

34.939, 51

-

13.662, 42

6.534, 76

1.093, 81

-

1.600, 92

4.432, 93

-

-

-

4.926, 32

4.138, 99

64, 39

-

722, 94

-

42.686, 77

56, 11

40.804, 44

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4, 40

-

-

4, 40

15

N il a i


415, 73

867, 29

11.573, 64

-

5.317, 79

3.960, 48

2.295, 37

18.717, 35

-

611, 40

7.509, 23

8.901, 00

1.695, 72

3.603, 37

-

677, 79

1.605, 91

640, 55

679, 12

5.920, 00

345, 04

2.177, 19

80, 66

620, 96

2.696, 15

6.163, 40

16



Halaman 8 ampiran 2


Kab. Kolaka Utara

440

Kab. Konaw e

Kab. Kolaka

439

441

Kab. Buton Utara

438

Buku V

16

49

54

34

2008

2009

2010

156

2012

J umlah

21

32

2010

2011

38

49

2008

193

J umlah

2009

31

15

2011

29

2010

2012

79

105

J umlah

39

18

2012

2008

32

2011

2009

29

2010

112

J umlah

-

17

2012

26

20

2011

2009

22

2010

2008

17

2009

4

36

3

Jm l

2008

2

Kab. Buton

Periode

Entitas

437

1

o

3.728, 93

3.300, 08

6.128, 75

4.383, 36

6.948, 29

- Lampiran 62.482, 72

94.880, 23

39.936, 33

71.535, 79

3.542, 96

28.464, 92

1.660, 51

19.576, 68

18.290, 72

136.537, 30

3.007, 85

77.352, 30

20.829, 31

16.084, 33

19.263, 51

67.160, 46

5.858, 60

6.176, 39

24.560, 13

30.565, 34

-

24.489, 41

5

N il a i

Temuan

36

44

50

47

86

95

126

157

462

35

97

54

152

124

500

26

93

73

76

232

269

35

70

92

72

-

263

6

Jm l

63.152, 09

90.303, 04

39.859, 14

49.342, 05

3.495, 46

8.219, 26

1.660, 50

19.023, 87

16.942, 96

51.874, 87

96, 68

19.426, 06

5.211, 28

15.499, 20

11.641, 65

39.692, 50

5.577, 99

3.752, 85

24.560, 12

5.801, 54

-

9.026, 00

272, 44

3.166, 42

1.675, 43

190, 50

3.721, 21

7

N il a i

Rekomendasi

-

4

26

37

64

-

50

17

113

235

-

36

27

90

82

278

-

48

34

49

147

99

-

69

30

-

131

8

Jm l

3.047, 12

291, 16

4.265, 05

4.676, 88

-

199, 22

41, 56

1.442, 44

2.993, 66

7.994, 84

-

477, 68

1.452, 14

885, 60

5.179, 42

21.941, 96

-

83, 16

21.815, 80

43, 00

-

3.125, 14

-

37, 30

446, 95

99, 22

2.541, 67

9

N il a i


35

19

37

110

-

23

25

28

34

130

-

25

36

19

50

20

-

3

10

7

-

68

-

17

20

10

21

10

Jm l

58.582, 62

42.329, 69

33.863, 80

18.206, 13

-

2.364, 03

1.512, 65

4.584, 06

9.745, 39

42.782, 83

-

18.948, 38

3.759, 14

14.129, 72

5.945, 59

6.085, 15

-

908, 58

1.738, 11

3.438, 46

-

5.546, 62

-

3.047, 32

1.228, 48

91, 28

1.179, 54

11

N il a i


4

-

1

10

90

7

117

35

38

2

34

8

92

26

20

3

8

35

150

35

67

13

35

-

64

36

23

12

Jm l

-

81, 80

-

-

1.522, 35

47.682, 19

1.730, 29

26.459, 04

3.495, 46

5.656, 01

106, 29

12.997, 37

4.203, 91

1.097, 20

96, 68

-

483, 88

516, 64

11.665, 39

5.577, 99

2.761, 11

1.006, 21

2.320, 08

-

354, 24

272, 44

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.047, 12

291, 16

4.653, 40

4.879, 27

-

308, 24

67, 38

1.448, 39

3.055, 26

7.521, 68

19, 28

477, 68

1.452, 14

885, 60

4.686, 98

22.657, 43

-

83, 16

21.815, 80

758, 47

-

3.125, 14

-

37, 30

446, 95

99, 22

2.541, 67

16





1 2 1

1 2 2

Buku V

- Lampiran

Kab. Konaw e Selatan

Kab. Konaw e Utara

Kab. Muna

Kab. W akatobi

443

444

445

2

1

442

Entitas

o

45

34

22

132

2010

2011

2012

J umlah

176

J umlah

15

21

2012

16

29

2011

2009

45

2010

2008

59

22

99

J umlah

2008

-

2012

2009

36

36

2010

2011

-

27

158

J umlah

2009

16

2012

2008

34

35

2010

2011

21

52

190

J umlah

2008

20

2012

2009

33

4

Jm l

2011

3

Periode

170.218, 19

114.143, 95

39.949, 56

4.287, 24

8.439, 54

3.397, 90

95.148, 64

2.429, 36

2.407, 66

56.003, 02

17.289, 30

17.019, 30

65.584, 43

-

23.952, 26

28.732, 91

12.899, 26

-

39.081, 36

4.898, 88

4.325, 20

8.476, 31

11.940, 81

9.440, 16

1.809.946, 50

5.772, 73

1.606.874, 49

5

N il a i

Temuan

49

98

319

44

99

104

38

34

484

52

91

131

63

147

359

-

143

123

93

-

416

37

78

97

150

54

525

6

Jm l

29.415, 25

1.524, 66

20.802, 26

3.001, 39

689, 04

3.397, 90

78.342, 81

204, 73

1.975, 28

55.739, 52

4.800, 67

15.622, 61

52.034, 59

-

17.697, 19

24.175, 68

10.161, 72

-

28.953, 80

1.605, 94

1.260, 02

7.776, 77

9.594, 56

8.716, 51

264.616, 67

2.695, 48

68.606, 92

7

N il a i

Rekomendasi

-

20

-

125

-

32

41

26

26

138

-

-

45

26

67

24

-

18

6

-

164

-

31

34

65

34

200

8

Jm l

1.852, 10

-

933, 09

50, 10

868, 91

6.437, 00

-

-

323, 25

717, 51

5.396, 24

5.777, 38

-

135, 92

5.091, 17

550, 29

-

7.435, 71

-

8, 82

4.446, 78

1.314, 58

1.665, 53

10.074, 80

-

2.471, 47

9

N il a i


62

-

26

16

12

8

120

-

-

23

34

63

78

-

5

47

26

-

72

-

10

19

29

14

115

-

24

10

Jm l

5.888, 64

-

2.442, 12

278, 59

638, 94

2.528, 99

28.075, 02

-

-

17.849, 57

4.083, 16

6.142, 29

35.492, 62

-

7.213, 23

19.084, 51

9.194, 88

-

19.332, 90

-

728, 75

3.315, 77

8.252, 40

7.035, 98

199.454, 76

-

64.678, 65

11

N il a i


132

44

41

47

-

-

226

52

91

63

3

17

257

-

138

58

61

-

180

37

37

44

56

6

210

49

54

12

Jm l

-

21.674, 51

1.524, 66

18.360, 14

1.789, 71

-

43.830, 79

204, 73

1.975, 28

37.566, 70

-

4.084, 08

10.764, 59

-

10.348, 04

-

416, 55

-

2.185, 19

1.605, 94

522, 45

14, 22

27, 58

15, 00

55.087, 11

2.695, 48

1.456, 80

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.436, 78

-

117, 07

933, 09

2.637, 39

5.749, 23

5.404, 54

-

-

323, 25

800, 52

4.280, 77

5.777, 38

-

135, 92

5.091, 17

550, 29

-

8.661, 80

-

8, 82

4.815, 66

1.317, 78

2.519, 54

10.463, 15

-

2.471, 47

16





Kab. Boalemo

449

Kab. Bone Bolango

Prov. Gorontalo

448

450

Kota Kendari

447

Buku V

18

2012

17

70

29

2008

2009

2010

122

10

2011

J umlah

37

2010

24

33

150

J umlah

2008

19

2012

2009

12

39

2010

2011

22

200

J umlah

58

8

2012

2009

50

2011

2008

39

2010

151

J umlah

63

18

2012

40

42

2011

2008

21

2010

2009

23

2009

4

47

3

Jm l

2008

2

Kota Bau- Bau

Periode

Entitas

446

1

o

2.058, 72

8.962, 47

- Lampiran 10.467, 99

9.393, 01

226, 29

6.885, 66

2.472, 96

151, 91

1.557, 96

163, 60

2.539, 23

29.998, 41

2.265, 88

7.939, 39

3.496, 84

6.246, 71

10.049, 59

546.234, 55

372.492, 88

56.444, 55

105.949, 24

4.655, 65

6.692, 23

42.373, 94

10.083, 63

3.474, 68

17.794, 44

5

N il a i

Temuan

76

189

42

318

33

26

108

85

66

346

51

96

34

58

107

463

11

165

91

59

137

349

38

103

50

50

108

6

Jm l

2.416, 61

9.386, 85

226, 27

6.733, 63

2.320, 96

151, 91

1.557, 95

163, 59

2.539, 22

28.703, 01

970, 52

7.939, 38

3.496, 83

6.246, 70

10.049, 58

13.837, 45

48, 13

2.892, 13

5.215, 28

512, 31

5.169, 60

27.311, 77

8.586, 95

3.474, 66

7.849, 91

2.058, 71

5.341, 54

7

N il a i

Rekomendasi

-

28

26

34

49

-

52

152

24

94

-

13

18

4

59

85

-

6

25

54

220

-

21

48

58

93

137

8

Jm l

336, 47

3.976, 72

75, 48

1.167, 70

-

47, 53

196, 38

121, 44

802, 35

2.192, 48

-

55, 12

708, 51

865, 06

563, 79

3.728, 75

-

580, 34

955, 80

440, 20

1.752, 41

6.930, 65

-

157, 80

2.042, 94

896, 29

3.833, 62

9

N il a i


10

21

11

126

-

9

68

45

4

87

51

-

5

6

25

79

-

13

31

1

34

89

-

44

16

9

20

10

Jm l

162, 42

587, 39

-

781, 14

4.235, 37

142, 48

1.805, 12

-

130, 93

42, 15

1.632, 04

17.416, 51

970, 52

-

1.939, 37

5.380, 19

9.126, 43

8.653, 96

-

2.311, 79

2.902, 86

72, 11

3.367, 20

9.839, 24

-

3.282, 46

5.806, 97

11

N il a i


14

16

7

98

33

4

22

36

3

174

-

96

23

27

28

164

11

131

12

-

10

123

38

31

8

7

39

12

Jm l

1.299, 00

1.174, 76

8, 31

3.760, 81

2.320, 96

104, 38

1.230, 64

-

104, 83

9.094, 02

-

7.884, 26

848, 95

1, 45

359, 36

1.454, 74

48, 13

-

1.356, 62

-

49, 99

10.541, 88

8.586, 95

34, 40

-

1.000, 00

920, 53

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

336, 47

3.976, 72

75, 48

1.167, 70

-

47, 53

196, 38

121, 44

802, 35

2.192, 48

-

55, 12

708, 51

865, 06

563, 79

4.699, 94

-

430, 34

955, 80

338, 35

2.975, 45

8.893, 26

-

164, 10

2.018, 44

4.381, 50

2.329, 22

16





1 2 3

1 2 4

Buku V

- Lampiran

Kab. Gorontalo

Kab. Gorontalo Utara

Kab. Pohuw ato

Kota Gorontalo

452

453

454

2

1

451

Entitas

o

56

58

30

18

226

2010

2011

2012

J umlah

107

J umlah

64

12

2012

2008

17

2011

2009

18

2010

87

J umlah

26

18

2012

34

13

2011

2008

26

2010

2009

8

22

20

201

2012

J umlah

2009

14.334, 43

71

2011

2008

2.921, 64

23

2010

367, 39

26.493, 59

7.225, 62

3.241, 34

2.725, 09

2.178, 94

11.122, 60

23.140, 02

4.190, 75

5.883, 92

629, 01

8.414, 00

4.022, 34

6.625, 38

1.106, 08

127, 36

2.290, 85

3.032, 59

68, 50

23.368, 05

1.445, 08

4.299, 51

73

24.140, 07

14

147

J umlah

2.556, 63

1.496, 15

2009

20

2012

5

N il a i

2008

11

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

76

25

536

49

103

136

130

118

278

29

50

49

93

57

216

36

29

54

73

24

511

49

184

67

179

32

408

6

Jm l

22.197, 71

2.929, 78

3.241, 33

2.725, 08

2.178, 94

11.122, 58

23.140, 00

4.190, 75

5.883, 91

629, 01

8.414, 00

4.022, 33

6.228, 35

709, 08

127, 35

2.290, 84

3.032, 58

68, 50

22.985, 05

13.953, 85

2.921, 64

1.445, 07

4.297, 10

367, 39

15.392, 25

1.866, 38

1.496, 14

7

N il a i

Rekomendasi

-

17

186

-

23

30

56

77

173

-

26

37

65

45

80

-

18

9

46

7

131

-

50

22

36

23

245

8

Jm l

1.713, 76

-

58, 28

151, 59

1.503, 89

7.710, 95

-

76, 32

200, 44

6.617, 73

816, 46

1.321, 95

-

18, 21

504, 79

783, 95

15, 00

2.130, 17

-

434, 73

476, 95

1.169, 52

48, 97

4.514, 21

-

125, 54

9

N il a i


-

5

77

-

6

12

38

21

28

-

1

10

9

8

84

-

8

36

23

17

125

-

52

4

60

9

47

10

Jm l

10.589, 91

-

29, 20

769, 09

1.099, 15

8.692, 47

4.831, 59

-

18, 06

428, 57

1.183, 59

3.201, 37

3.546, 27

-

34, 14

1.767, 74

1.690, 89

53, 50

5.514, 02

-

1.424, 22

854, 16

2.917, 22

318, 42

6.296, 60

-

1.137, 61

11

N il a i


3

273

49

74

94

36

20

77

29

23

2

19

4

52

36

3

9

4

-

255

49

82

41

83

-

116

76

12

Jm l

9.894, 04

2.929, 78

3.212, 13

1.897, 71

928, 20

926, 22

10.597, 46

4.190, 75

5.789, 53

-

612, 68

4, 50

1.360, 13

709, 08

75, 00

18, 31

557, 74

-

15.340, 86

13.953, 85

1.062, 69

113, 96

210, 36

-

4.581, 44

1.866, 38

232, 99

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125, 54

1.713, 76

-

58, 28

151, 59

1.503, 89

7.710, 95

-

76, 32

200, 44

6.617, 73

816, 46

1.292, 05

-

18, 21

504, 79

754, 05

15, 00

2.148, 76

-

434, 73

493, 14

1.171, 92

48, 97

4.514, 21

16





Kab. Mamuju

458

Kab. Mamuju Utara

Kab. Mamasa

457

459

Kab. Majene

456

16.885, 44 12.500, 38

45

34

27

196

2010

2011

2012

J umlah

128

J umlah

Buku V

22

2012

27

39

31

2008

2009

2010

154

36

2011

J umlah

37

2010

40

-

2012

19

40

2011

2009

36

2010

2008

32

20

2008

3.435, 45

23

163

2012

J umlah

2009

20.308, 57

30

46

2010

2011

4.702, 59


6.224, 50

8.507, 58

52.036, 03

2.817, 24

27.217, 31

10.722, 73

10.283, 89

994, 86

24.792, 30

-

9.634, 66

3.715, 75

5.139, 88

6.302, 01

33.634, 00

3.107, 13

2.080, 26

33

31

2008

2009

86.117, 61

16.380, 47

12.756, 81

39

27.594, 51

5

2009

4

N il a i

51

3

Jm l

2008

2

Prov. Sulaw esi Barat

Periode

Entitas

455

1

o

Temuan

72

90

61

350

53

77

93

80

47

305

-

87

75

50

93

355

50

106

65

67

67

426

59

74

97

92

104

6

Jm l

5.309, 57

6.023, 69

8.248, 73

20.800, 75

2.552, 72

4.483, 55

10.484, 82

2.638, 28

641, 38

21.201, 39

-

8.580, 75

3.323, 14

2.995, 50

6.302, 00

9.410, 06

1.975, 13

1.757, 21

2.851, 13

1.475, 72

1.350, 87

60.409, 97

10.343, 40

7.839, 38

15.536, 70

10.112, 81

16.577, 68

7

N il a i

Rekomendasi

-

2

17

13

69

8

34

40

83

12

27

13

26

5

146

-

27

38

34

47

52

-

9

9

27

7

101

8

Jm l

155, 57

1.250, 97

4.451, 04

9.599, 60

1.394, 47

404, 23

6.735, 03

773, 17

292, 70

4.101, 87

-

1.553, 09

417, 79

607, 14

1.523, 85

1.368, 45

-

544, 88

80, 72

457, 20

285, 65

16.981, 78

-

321, 80

5.307, 65

1.137, 78

10.214, 55

9

N il a i


20

53

21

220

31

39

64

47

39

155

-

59

36

16

44

210

-

68

55

36

51

240

-

54

76

77

33

10

Jm l

3.632, 19

4.649, 17

3.797, 69

11.189, 60

1.158, 25

4.079, 32

3.738, 24

1.865, 11

348, 68

17.019, 98

-

7.027, 66

2.905, 35

2.388, 36

4.698, 61

6.060, 88

-

1.212, 33

2.770, 41

1.018, 52

1.059, 62

32.778, 75

-

7.211, 54

10.229, 05

8.975, 03

6.363, 13

11

N il a i


4

2

2

44

3

-

47

10

11

16

7

3

4

-

1

1

-

2

93

50

29

1

4

9

85

59

18

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

1.521, 81

123, 55

-

11, 55

-

-

11, 55

-

79, 54

-

-

79, 54

1.980, 73

1.975, 13

-

-

5, 60

10.649, 44

10.343, 40

306, 04

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

238, 04

1.250, 97

4.451, 04

9.704, 18

1.504, 89

404, 23

6.735, 03

767, 09

292, 94

4.101, 87

-

1.553, 09

417, 79

607, 14

1.523, 85

3.109, 24

383, 99

1.901, 68

80, 72

457, 20

285, 65

23.878, 96

1.479, 24

5.890, 11

5.147, 15

1.147, 91

10.214, 55

16





1 2 5

1 2 6

Buku V

- Lampiran

Kab. Polew ali Mandar

Prov. Maluku

Kab. Buru

Kab. Buru Selatan

461

462

463

2

1

460

Entitas

o

26

42

-

119

2010

2011

2012

J umlah

-

26

31

-

57

2009

2010

2011

2012

J umlah

-

29

2008

22

2009

7.917, 88

10

127

2012

J umlah

2008

9.173, 50

19

29

-

36.907, 83

-

34.109, 31

2.798, 52

-

11.419, 03

-

6.160, 02

3.243, 23

776, 13

1.239, 65

41.782, 52

9.029, 56

10.726, 32

4.935, 26

38.226, 76

2010

135

J umlah

-

2011

-

2012

3.989, 91

13.569, 80

42

23

2011

27

46

2010

8.088, 13

12.578, 92

2008

40

3.660, 66

8.138, 25 31.840, 57

5

N il a i

2009

26

155

J umlah

2009

23

2012

2008

35

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

45

75

-

236

-

159

77

-

345

-

137

74

75

59

369

31

117

57

67

97

291

-

51

98

86

56

343

6

Jm l

-

36.909, 62

-

34.109, 31

2.800, 31

-

6.299, 11

-

2.799, 70

1.485, 83

776, 13

1.237, 45

29.506, 51

7.917, 88

3.707, 45

9.029, 56

4.725, 14

4.126, 48

34.331, 82

-

2.604, 82

13.569, 79

7.970, 77

10.186, 44

28.309, 51

2.380, 53

6.346, 99

7

N il a i

Rekomendasi

-

34

16

28

30

90

-

8

-

3

-

3

-

92

-

19

38

35

76

-

8

16

11

41

108

8

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

486, 32

-

-

18, 82

467, 50

1.950, 30

-

1.950, 30

-

6.821, 96

-

204, 45

1.527, 94

1.128, 69

3.960, 88

6.175, 89

-

318, 31

9

N il a i


-

37

-

37

-

88

-

52

21

15

186

-

39

40

53

54

151

-

17

56

53

25

130

-

36

10

Jm l

-

2.745, 03

-

2.745, 03

-

2.877, 52

-

1.485, 83

621, 74

769, 95

17.163, 19

-

1.348, 44

9.029, 56

2.774, 84

4.010, 35

27.216, 29

-

2.400, 37

11.778, 76

6.842, 08

6.195, 08

16.700, 99

-

4.621, 94

11

N il a i


-

-

196

-

159

37

-

165

-

137

3

16

9

107

31

70

1

3

2

32

-

26

5

1

123

45

31

12

Jm l

-

-

-

34.164, 59

-

34.109, 31

55, 28

-

2.935, 27

-

2.799, 70

-

135, 57

-

10.393, 02

7.917, 88

2.359, 01

-

116, 13

293, 57

-

263, 09

-

30, 48

5.432, 63

2.380, 53

1.406, 74

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

270, 32

-

-

18, 82

251, 50

1.950, 30

-

-

1.950, 30

-

7.329, 46

-

711, 95

1.527, 94

1.128, 69

3.960, 88

8.663, 89

535, 58

2.188, 26

16





Kab. Maluku Tenggara Barat

467

Kab. Maluku Barat Daya

Kab. Maluku Tenggara

466

468

Kab. Maluku Tengah

465

130

J umlah

Buku V

129

J umlah

2009

-

23

2012

-

39

2011

2008

23

17

2009

2010

27

-

2012

2008

49

21

2010

2011

28

145

J umlah

32

-

2012

2008

25

2011

2009

42

2010

106

J umlah

38

19

2012

40

27

2011

2008

53

2010

2009

-

2009

4

7

3

Jm l

2008

2

Kab. Kepulauan Aru

Periode

Entitas

464

1

o

-

705, 53

-

18.294, 55

6.113, 26

2.083, 21

1.298, 42

4.752, 92

4.046, 74

12.801, 45

-

2.477, 22

3.822, 53

4.524, 87

1.976, 83

12.315, 43

-

2.144, 14

1.734, 86

5.931, 52

2.504, 91

155.201, 57

84.707, 09

18.814, 22

50.974, 73

5

N il a i

Temuan

-

12

-

361

87

116

37

63

58

391

-

88

135

99

69

434

-

117

105

95

117

278

60

75

131

6

Jm l

-

705, 53

-

15.451, 09

5.157, 68

818, 20

1.298, 42

4.127, 42

4.049, 37

12.693, 44

-

2.369, 22

3.822, 53

4.524, 87

1.976, 82

10.981, 40

-

1.814, 14

1.373, 12

5.931, 51

1.862, 63

122.663, 64

53.538, 47

18.814, 22

49.605, 42

7

N il a i

Rekomendasi

-

-

54

39

64

62

84

-

75

-

9

-

108

-

36

20

22

30

202

-

32

72

54

44

219

8

Jm l

-

-

55, 68

83, 33

6, 00

-

6, 00

-

-

-

2.717, 34

-

26, 04

281, 11

2.226, 27

183, 92

1.203, 14

-

480, 85

478, 39

197, 50

46, 40

254, 91

-

115, 90

9

N il a i


-

-

-

115

-

44

17

36

18

152

-

41

49

40

22

164

-

53

35

26

50

42

-

42

10

Jm l -

-

-

-

5.665, 81

-

1.017, 31

1.526, 15

3.122, 35

10.086, 47

-

1.179, 99

3.344, 14

4.327, 37

1.234, 97

10.033, 86

-

1.814, 14

564, 59

5.875, 83

1.779, 30

49.035, 52

-

49.035, 52

11

N il a i


-

3

-

-

-

-

-

-

7.067, 94

5.157, 68

792, 16

-

375, 00

743, 10

1.403, 83

-

708, 38

-

695, 45

692, 63

-

692, 63

-

73.622, 12

53.538, 47

18.814, 22

563, 90

-

705, 53

13

N il a i

138

87

36

-

5

10

37

-

15

14

5

3

51

-

10

31

5

5

152

60

75

14

12

Jm l



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

455, 35

478, 39

197, 50

46, 40

254, 91

-

115, 90

55, 68

83, 33

6, 00

-

6, 00

-

-

2.717, 34

-

26, 04

281, 11

2.226, 27

183, 92

1.177, 64

16





- Lampiran

1 2 7

Entitas

2

Kab. Seram Bagian Barat

Kab. Seram Bagian Timur

Kota Ambon

Kota Tual

o

1


469

470

471

472

12

140

2012

J umlah

-

26

26

-

52

2009

2010

2011

2012

J umlah

-

53

2011

2008

42

2010

J umlah

19

84

2011

2012

14

37

2010

2009

28

-

-

2008

19

2012

J umlah

2008

11.469, 39

10

123

2011

2009

40.713, 22

-

56

2010

-

8.750, 70

-

6.911, 88

1.838, 82

-

10.435, 85

2.592, 64

4.800, 95

446, 68

1.507, 24

1.088, 34

27.346, 52

-

9.715, 69

16.462, 57

-

1.168, 26

62.795, 98

-

8.471, 06

2.142, 31

4.833, 47

17

54

J umlah

-

40

-

2012

3.256, 07

1.577, 40

2008

29

2011

5

N il a i

2009

25

4

Jm l

2010

3

Periode

Temuan

64

-

155

-

95

60

-

379

34

184

89

45

27

263

-

145

78

-

40

346

36

179

-

97

34

229

-

165

6

Jm l

-

9.369, 31

-

7.042, 10

2.327, 21

-

9.354, 14

2.592, 64

3.969, 95

446, 68

1.256, 54

1.088, 33

27.162, 98

-

9.715, 69

16.279, 04

-

1.168, 25

47.363, 15

11.454, 83

26.455, 52

-

7.310, 49

2.142, 31

3.846, 35

-

2.268, 95

1.577, 40

7

N il a i

Rekomendasi

8

Jm l

-

-

6

-

6

-

30

-

-

10

8

12

53

-

24

17

-

12

39

-

1

-

22

16

3

-

3

-

-

-

-

55, 00

-

55, 00

-

-

-

-

-

121, 13

-

121, 13

-

1.412, 05

-

-

-

898, 53

513, 52

1.178, 66

-

1.178, 66

9

N il a i


-

-

-

-

17

-

17

-

23

-

-

4

5

14

123

-

45

52

-

26

46

-

38

8

57

-

57

10

Jm l

-

-

-

-

1.539, 84

-

1.539, 84

-

665, 60

-

-

78, 99

11, 80

574, 81

10.476, 64

-

1.048, 67

8.395, 08

-

1.032, 89

5.863, 34

-

5.517, 87

345, 47

1.577, 40

-

1.577, 40

11

N il a i


4

-

132

-

95

37

-

326

34

184

75

32

1

87

-

76

9

-

2

261

36

178

-

37

10

169

-

165

12

Jm l -

-

7.708, 34

-

7.042, 10

666, 24

-

7.276, 49

2.592, 64

3.969, 95

367, 69

346, 21

-

15.507, 68

-

8.667, 02

6.705, 30

-

135, 36

41.444, 81

11.454, 83

26.400, 52

-

1.792, 62

1.796, 84

2.268, 95

-

2.268, 95

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121, 13

-

121, 13

-

1.412, 05

-

-

-

898, 53

513, 52

1.178, 66

-

1.178, 66

16





Kab. Halmahera Tengah

476

Kab. Halmahera Timur

Kab. Halmahera Selatan

475

477

Kab. Halmahera Barat

474

Buku V

33

2012

18

51

48

2008

2009

2010

181

43

2011

J umlah

30

2010

25

50

2008

19.521, 59

28

199

2012

J umlah

2009

25.180, 72

66

2011

- Lampiran 19.787, 29

16.470, 94

2.593, 30

74.997, 71

24.487, 68

12.742, 62

11.922, 34

19.093, 86

6.751, 21

83.740, 63

22.531, 06

10.701, 47

5.805, 79

60.502, 91

45

186

J umlah

1.114, 06

2010

22

2012

1.417, 27

43

37

2011

12.942, 09

17

41

2010

25.601, 08

19.428, 41

2009

49

82.271, 45

8.472, 49

2008

37

36

362

2012

J umlah

2009

18.156, 99

101

2011

2008

29.647, 38

69

2010

5.662, 07

73

20.332, 52

5

2009

4

N il a i

83

3

Jm l

2008

2

Prov. Maluku Utara

Periode

Entitas

473

1

o

Temuan

116

108

40

460

103

92

82

122

61

437

71

150

80

103

33

439

46

98

122

80

93

838

110

285

154

113

176

6

Jm l

14.999, 17

14.104, 44

2.593, 29

58.710, 53

23.835, 45

6.748, 56

9.893, 15

13.585, 62

4.647, 75

63.924, 86

14.378, 11

18.760, 12

19.310, 26

8.034, 24

3.442, 13

34.633, 27

296, 76

1.417, 27

12.257, 44

15.624, 07

5.037, 73

58.099, 59

5.501, 66

27.517, 87

6.505, 28

1.967, 80

16.606, 98

7

N il a i

Rekomendasi

-

39

52

44

69

88

-

44

11

9

24

-

51

67

35

149

-

36

27

44

42

108

-

29

52

27

204

8

Jm l

-

342, 99

1.490, 16

1.015, 81

7.280, 90

-

757, 47

4.468, 38

97, 20

1.957, 85

398, 11

-

-

51, 75

346, 36

9.059, 84

-

455, 08

269, 86

7.272, 26

1.062, 64

3.414, 15

1.741, 29

1.326, 83

-

91, 80

254, 23

9

N il a i


-

55

37

5

137

-

56

43

21

17

60

-

32

22

6

173

-

44

70

35

24

135

-

18

26

34

57

10

Jm l

-

12.478, 61

12.614, 28

1.577, 48

17.066, 86

-

5.991, 09

5.397, 77

3.096, 93

2.581, 07

29.429, 36

-

19.174, 11

7.159, 48

3.095, 77

24.781, 23

-

604, 10

11.987, 58

8.214, 46

3.975, 09

17.349, 17

-

644, 89

1.295, 52

1.085, 42

14.323, 34

11

N il a i


10

3

-

174

103

-

12

57

2

268

71

150

18

29

-

62

46

15

-

1

-

615

110

223

117

70

95

12

Jm l

2.177, 57

-

34.362, 77

23.835, 45

-

27, 00

10.391, 49

108, 83

34.097, 39

14.378, 11

18.760, 12

136, 15

823, 01

-

792, 20

296, 76

358, 09

-

137, 35

-

37.336, 27

3.760, 37

25.546, 15

5.209, 76

790, 58

2.029, 41

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91, 80

254, 23

-

342, 99

1.490, 16

1.015, 81

7.438, 90

-

915, 47

4.468, 38

97, 20

1.957, 85

398, 11

-

51, 75

346, 36

8.799, 54

-

509, 78

269, 86

6.957, 26

1.062, 64

3.414, 15

1.741, 29

1.326, 83

16





1 2 9

1 0 Buku V - Lampiran

Kab. Halmahera Utara

Kab. Kepulauan Sula

Kab. Pulau Morotai

Kota Ternate

479

480

481

2

1

478

Entitas

o

-

184

2012

J umlah

9.800, 42 -

56

-

70

2011

2012

J umlah

38.225, 63 -

41

79

-

249

2010

2011

2012

J umlah

54.390, 43

852, 01

2.312, 20

13.000, 59

65

64

2008

2009

10.768, 98

968, 56

14

2010

-

-

-

102.355, 75

461, 44

2009

-

-

69

2011

2008

23.717, 88

21

8.324, 60

69.851, 83

51.351, 73

2010

236

J umlah

3.676, 68

9.685, 93

49

44

2012

45

54

2011

7.473, 25

2008

38

2010

11.751, 22

18.764, 65

90.115, 82

-

51.264, 29

5

N il a i

2009

61

39

213

J umlah

2008

-

2012

2009

96

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

-

548

-

239

64

122

123

192

-

161

31

-

471

-

196

75

99

101

537

106

124

78

76

153

528

-

264

6

Jm l

-

42.412, 39

-

34.486, 60

814, 24

1.726, 87

5.384, 68

10.199, 22

-

9.230, 66

968, 56

-

37.073, 22

-

15.753, 03

461, 43

4.033, 23

16.825, 53

40.830, 22

3.646, 68

8.670, 88

7.197, 85

10.280, 11

11.034, 70

64.892, 53

-

33.195, 63

7

N il a i

Rekomendasi

-

10

-

246

-

64

29

78

75

8

-

8

-

93

-

8

19

19

47

77

-

1

6

15

55

163

8

Jm l

-

2.409, 47

-

502, 21

155, 68

312, 26

1.439, 32

254, 00

-

254, 00

-

7.577, 36

-

155, 03

48, 07

478, 36

6.895, 90

1.468, 68

-

94, 00

326, 77

325, 52

722, 39

6.893, 70

-

4.044, 74

9

N il a i


-

219

-

114

35

40

30

79

-

79

-

203

-

90

46

25

42

76

-

2

9

23

42

142

-

45

10

Jm l

-

39.310, 93

-

33.984, 39

658, 56

1.414, 61

3.253, 37

6.839, 24

-

6.839, 24

-

21.548, 22

-

8.961, 16

413, 36

2.244, 07

9.929, 63

19.856, 37

-

453, 00

2.108, 53

9.357, 82

7.937, 02

30.833, 54

-

4.163, 17

11

N il a i


-

83

-

61

-

4

18

105

-

74

31

-

175

-

98

10

55

12

384

106

121

63

38

56

222

-

209

12

Jm l

-

-

691, 99

-

691, 99

3.105, 98

-

2.137, 42

968, 56

-

7.947, 64

-

6.636, 84

-

1.310, 80

-

19.505, 17

3.646, 68

8.123, 88

4.762, 55

596, 77

2.375, 29

27.165, 29

-

24.987, 72

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.409, 47

-

502, 21

155, 68

312, 26

1.439, 32

254, 00

-

254, 00

-

7.683, 20

-

155, 03

48, 07

478, 36

7.001, 74

1.468, 68

-

94, 00

326, 77

325, 52

722, 39

6.893, 70

-

4.044, 74

16





Kab. Asmat

Kab. Biak Numf or

484

485

Kab. Boven Digoel

Prov. Papua

483

486

Kota Tidore Kepulauan

2

1

482

Entitas

o

Buku V

22

2012

15

21

12

2008

2009

2010

121

44

2011

J umlah

17

2010

24

69

14

15

2012

J umlah

2009

5.536, 80

9

2011

2008

268, 05

15

2010

- Lampiran 211.437, 82

40.105, 74

293.464, 60

35.346, 55

4.046, 05

15.253, 65

8.941, 99

6.850, 55

254, 31

16.583, 39

2.373, 92

943, 42

7.461, 20

18

12

339.120, 09

2008

218

J umlah

115.156, 54

27.160, 65

114.815, 93

20.500, 49

61.486, 48

49.496, 44

15.921, 27

2009

49

25

2011

55

2010

2012

45

44

26

192

2012

J umlah

2008

10.277, 01

25

2011

2009

5.617, 05

50

2010

12.595, 91

56

5.085, 20

2009

5

N il a i

35

4

Jm l

2008

3

Periode

Temuan

84

26

44

29

282

52

115

43

51

21

136

32

15

32

29

28

467

80

146

105

73

63

414

63

48

115

104

6

Jm l

2.888, 07

16.355, 74

22.571, 13

31.056, 02

3.231, 46

15.375, 90

4.956, 06

7.318, 30

174, 30

8.027, 53

2.095, 53

268, 05

1.122, 66

943, 42

3.597, 87

198.772, 93

27.058, 35

25.877, 40

105.306, 25

20.500, 48

20.030, 45

21.213, 27

4.136, 85

5.462, 45

531, 84

6.487, 41

4.594, 72

7

N il a i

Rekomendasi

-

25

85

86

74

-

12

32

17

90

-

27

16

31

16

67

-

6

18

22

21

109

-

46

31

32

270

8

Jm l

-

1.615, 97

9.487, 70

6.504, 28

14.525, 78

-

7.873, 46

587, 95

5.935, 07

129, 30

3.730, 16

-

125, 71

354, 30

437, 59

2.812, 56

16.426, 49

-

11.025, 98

675, 54

4.724, 97

11.734, 97

44, 53

692, 26

126, 52

6.403, 78

4.467, 88

9

N il a i


8

-

13

11

11

61

-

28

8

20

5

34

-

8

12

7

7

129

-

56

42

31

68

-

22

24

14

10

Jm l

405, 32

83, 63

126, 84

-

1.272, 10

6.868, 04

16.066, 85

12.435, 83

-

7.293, 74

3.713, 86

1.383, 23

45, 00

2.201, 84

-

142, 34

768, 36

505, 83

785, 31

129.410, 69

-

94.280, 27

19.824, 94

15.305, 48

5.385, 98

-

4.770, 19

11

N il a i


1

6

2

2

-

-

-

1

1

1

131

52

60

19

-

35

32

1

2

-

229

80

146

3

-

74

63

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.094, 41

3.231, 46

208, 70

654, 25

-

2.095, 53

2.095, 53

-

52.935, 75

27.058, 35

25.877, 40

-

-

4.092, 32

4.092, 32

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.615, 97

6.937, 78

3.076, 75

31.570, 91

-

7.873, 46

587, 95

5.073, 64

18.035, 86

5.400, 05

-

125, 71

666, 33

795, 05

3.812, 96

22.235, 41

-

11.025, 98

4.503, 20

6.706, 23

11.734, 97

44, 53

692, 26

126, 52

6.403, 78

4.467, 88

16





1 3 1

1 3 2

Buku V

- Lampiran

Kab. Dogiyai

Kab. Deiyai

Kab. Intan J aya

Kab. J ayapura

488

489

490

2

1

487

Entitas

o

83

J umlah

-

34

J umlah

J umlah

-

-

67.399, 61 21.550, 97

20

57

24

159

2010

2011

2012

J umlah

143.115, 01

34.963, 85

6.746, 23

12.454, 35

19.300, 54

-

19.300, 54

-

44.977, 29

-

20

J umlah

-

38

2012

44.977, 29

-

22.466, 59

-

12.135, 03

2009

10

2011

10.331, 56

-

654.759, 91

-

109.751, 75

5

N il a i

2008

10

-

-

2010

2009

-

2012

-

7

2011

2008

7

-

-

2010

2009

-

17

2011

2012

-

17

2010

2008

-

2009

-

-

2012

2008

35

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

-

57

-

-

-

-

270

59

94

37

23

57

25

-

25

-

16

-

16

-

77

-

41

36

-

156

6

Jm l

-

-

-

-

82.746, 72

11.129, 15

51.076, 50

3.607, 74

6.746, 22

10.187, 11

9.377, 38

-

9.377, 38

-

38.400, 89

-

38.400, 89

-

14.851, 03

-

2.974, 68

11.876, 35

-

47.097, 81

-

5.282, 87

7

N il a i

Rekomendasi

8

Jm l

-

-

-

-

-

-

70

-

9

16

45

10

-

10

-

6

-

6

-

14

-

14

-

61

-

-

-

-

-

8.529, 03

-

1.322, 30

4.352, 86

2.853, 87

2.827, 73

-

2.827, 73

-

-

3.673, 37

-

3.673, 37

-

19.748, 04

-

2.140, 09

9

N il a i


-

-

-

-

28

-

9

7

12

10

-

10

-

7

-

7

-

17

-

17

-

85

-

50

10

Jm l

-

-

-

-

10.205, 82

-

479, 22

2.393, 36

7.333, 24

737, 00

-

737, 00

-

-

8.202, 98

-

8.202, 98

-

27.349, 77

-

3.142, 78

11

N il a i


-

7

-

-

-

-

172

59

94

19

-

5

-

5

-

3

-

3

-

46

-

41

5

-

10

12

Jm l -

-

-

-

-

64.011, 87

11.129, 15

51.076, 50

1.806, 22

-

5.812, 65

-

5.812, 65

-

38.400, 89

-

38.400, 89

-

2.974, 68

-

2.974, 68

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.853, 87

-

-

2.853, 87

-

-

2.963, 96

-

2.963, 96

-

13.770, 59

-

2.140, 09

16





Kab. Merauke

494

Kab. Mimika

Kab. Mappi

493

495

Kab. Keerom

492

Buku V

-

12

21

40

2008

2009

2010

116

2012

J umlah

18

32

2010

2011

15

51

68

2008

17.357, 90

14

2012

J umlah

2009

9.783, 78

12

2011

- Lampiran 30.533, 72

11.902, 82

49.116, 21

46.450, 33

-

4.988, 21

3.792, 96

27.158, 74

10.510, 42

684.253, 39

24.256, 47

522.539, 36

110.315, 88

40.838, 52

22

87

J umlah

-

2010

-

2012

6.856, 76

8

21

2011

5.055, 82

12

25

2010

13.673, 02

15.252, 92

2009

21

143.180, 08

8.588, 29

2008

20

16

142

2012

J umlah

2009

27.445, 41

26

2011

2008

18.637, 41

54

2010

35.400, 52

29

53.108, 45

5

2009

4

N il a i

17

3

Jm l

2008

2

Kab. J ayaw ijaya

Periode

Entitas

491

1

o

Temuan

50

23

75

37

30

214

-

68

33

91

22

147

25

31

41

23

27

181

-

48

50

42

41

276

45

56

102

6

Jm l

21.529, 71

11.567, 39

1.154, 12

47.387, 16

-

9.568, 80

3.192, 18

25.692, 93

8.933, 25

158.197, 62

4.605, 68

9.062, 00

18.589, 08

21.003, 20

104.937, 66

37.226, 08

-

5.015, 29

4.856, 35

12.160, 24

15.194, 20

231.990, 41

4.570, 38

3.378, 95

5.550, 98

186.066, 75

32.423, 35

7

N il a i

Rekomendasi

-

26

67

29

12

-

29

28

20

111

-

28

19

48

16

65

-

10

16

19

20

71

-

21

24

26

134

8

Jm l

-

19.859, 42

4.072, 48

959, 91

13.593, 22

-

284, 49

656, 24

4.459, 26

8.193, 23

142.471, 68

-

2.943, 12

14.347, 43

21.000, 05

104.181, 08

8.562, 79

-

1.080, 19

850, 12

6.632, 48

7.956, 79

-

2.191, 98

490, 51

2.447, 89

2.826, 41

9

N il a i


-

35

9

8

97

-

37

13

42

5

57

-

21

25

4

7

62

-

29

18

15

69

-

3

34

21

11

10

Jm l

-

1.599, 50

7.494, 91

194, 21

30.182, 35

-

9.284, 31

2.535, 94

17.622, 08

740, 02

11.120, 26

-

6.118, 88

4.241, 65

3, 15

756, 58

23.648, 00

-

3.776, 16

11.310, 12

8.561, 72

218.552, 22

-

275, 95

5.060, 47

183.618, 86

29.596, 94

11

N il a i


1

-

-

-

-

-

11

-

2

6

-

3

1

1

1

25

25

-

-

48

-

48

-

73

45

27

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

70, 79

-

3.611, 59

-

3.611, 59

-

4.605, 68

4.605, 68

-

-

5.015, 29

-

5.015, 29

-

5.481, 40

4.570, 38

911, 02

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

575, 86

3.109, 35

914, 00

5.113, 15

-

284, 49

1, 50

4.096, 61

730, 55

-

-

-

110.584, 10

-

1.080, 19

97.061, 15

12.442, 76

8.114, 63

-

2.222, 13

490, 51

2.447, 89

2.954, 10

16



H a l a m a n 1 1 1 - La m p ir a n 2


1 3 3

1 3 4

Buku V

- Lampiran

Kab. Nabire

Kab. Paniai

Kab. Pegunungan Bintang

Kab. Punc ak

497

498

499

2

1

496

Entitas

o

70

J umlah

-

-

10

2012

J umlah

10.373, 89

10.373, 89

10

-

2011

-

-

-

64.456, 74

7.293, 09

20.904, 43

21.043, 09

15.216, 13

-

140.619, 09

10.685, 78

14.906, 11

69.118, 69

9.431, 24

36.477, 27

1.281.488, 52

131.843, 10

2010

2009

-

18

2012

-

16

2011

2008

20

94

J umlah

2010

20

2012

8

17

2011

8

27

2010

2008

11

2009

19

-

107

2012

J umlah

2009

-

28

2011

2008

492.462, 83

44

2010

24.626, 26 632.556, 33

24

105.989, 12

11

99

J umlah

12.207, 64

2.228, 73

2009

17

2012

5

N il a i

2008

9

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

31

17

-

25

-

25

-

182

50

49

53

15

15

182

47

33

51

22

29

180

-

51

71

46

12

190

6

Jm l

-

10.373, 89

-

10.373, 89

-

202.484, 93

4.687, 33

185.364, 28

1.623, 16

10.810, 16

-

120.686, 51

5.728, 87

14.476, 40

56.982, 35

8.513, 63

34.985, 26

671.577, 09

-

489.858, 02

30.612, 47

135.782, 66

15.323, 94

40.117, 81

3.398, 73

2.467, 86

7

N il a i

Rekomendasi

8

Jm l

-

-

7

-

7

-

68

-

21

24

10

13

45

-

20

10

15

57

-

1

23

26

7

86

-

9

-

-

-

-

-

529, 35

-

529, 35

-

67.790, 78

-

47.043, 87

956, 99

19.789, 92

107.710, 35

-

877, 07

94.275, 01

12.558, 27

25.888, 95

-

997, 14

9

N il a i


-

7

-

-

8

-

8

-

58

-

27

24

5

2

40

-

18

12

10

79

-

11

44

19

5

59

10

Jm l

-

-

10.115, 34

-

10.115, 34

-

197.268, 25

-

185.364, 28

1.093, 81

10.810, 16

-

32.032, 88

-

9.862, 92

7.556, 64

14.613, 32

76.037, 89

-

3.029, 17

29.735, 40

40.507, 65

2.765, 67

10.759, 34

-

1.470, 72

11

N il a i


1

-

-

10

-

10

-

56

50

1

5

-

97

47

33

13

-

4

44

-

39

4

1

-

45

31

12

Jm l -

-

-

-

258, 55

-

258, 55

-

4.687, 33

4.687, 33

-

20.862, 85

5.728, 87

14.476, 40

75, 56

-

582, 02

487.828, 85

-

486.828, 85

-

1.000, 00

-

3.469, 52

3.398, 73

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53.535, 55

-

-

27.125, 20

-

26.410, 35

21.790, 78

-

1.043, 87

956, 99

19.789, 92

-

-

4.599, 21

16





Kab. Tolikara

503

Kab. W aropen

Kab. Supiori

502

504

Kab. Sarmi

501

18

6.781, 88

Buku V

20

33

27

2008

2009

2010

84

-

J umlah

6.435, 59

12

2011

2012


185.918, 11

5.798, 03

66.852, 28

-

35.238, 92

17.919, 42

7.258, 35

38.974, 57

-

17.001, 39

5.358, 69

8.078, 24

8.536, 25

275.434, 13

-

168.616, 84

45.148, 55

39.357, 05

22.311, 69

60.433, 15

1.523, 50

1.533, 90

7.579, 71

43.014, 16

5

N il a i

21

2010

33

78

J umlah

2009

-

2012

2008

23

25

2010

2011

8

82

J umlah

22

-

2012

2008

24

2011

2009

23

2010

78

J umlah

16

8

2012

19

8

2009

26

2010

2011

2008

24

2009

4

12

3

Jm l

2008

2

Kab. Punc ak J aya

Periode

Entitas

500

1

o

Temuan

20

23

68

52

17

79

74

27

169

-

32

43

32

62

206

-

84

55

53

14

198

-

83

48

32

35

180

6

Jm l

4.833, 33

185.870, 11

5.798, 02

65.862, 39

-

6.135, 71

35.238, 92

17.473, 02

7.014, 74

35.328, 72

-

16.299, 54

5.358, 69

7.734, 26

5.936, 23

166.128, 98

-

83.436, 09

45.148, 55

25.532, 50

12.011, 84

54.436, 77

1.523, 50

1.533, 90

4.551, 19

40.046, 31

6.781, 87

7

N il a i

Rekomendasi

5

15

49

31

11

-

-

11

15

2

54

-

3

15

36

71

-

21

19

27

4

40

-

17

23

111

8

Jm l

-

-

-

751, 64

3.529, 21

177, 85

-

-

-

177, 85

2.144, 25

-

381, 91

138, 84

1.623, 50

-

4.061, 21

-

1.956, 05

2.105, 16

13.146, 60

-

1.492, 77

4.094, 48

6.510, 82

1.048, 53

9

N il a i


6

-

-

42

31

8

61

-

18

17

26

83

-

22

31

25

5

27

-

15

12

64

15

8

19

16

10

Jm l

-

-

4.771, 23

156.696, 79

1.166, 16

54.900, 03

-

30.590, 12

17.473, 02

6.836, 89

19.117, 63

-

1.850, 79

5.219, 85

6.110, 76

5.936, 23

33.483, 13

-

23.576, 45

9.906, 68

40.837, 91

1.523, 50

41, 13

456, 71

33.083, 23

5.733, 34

11

N il a i


-

-

5

-

-

5

-

26

28

17

54

-

32

22

-

-

52

-

41

5

1

5

131

-

83

48

12

Jm l -

-

-

-

62, 10

28.421, 68

1.102, 65

10.784, 51

-

6.135, 71

4.648, 80

-

-

14.066, 84

-

14.066, 84

-

128.584, 64

-

83.436, 09

45.148, 55

-

452, 26

-

-

452, 26

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

865, 64

3.529, 21

190, 76

-

-

190, 76

163, 84

-

138, 84

25, 00

-

2.105, 16

-

2.105, 16

172.879, 74

-

6.156, 90

165.674, 31

1.048, 53

16





1 3 5

1 3 6

Buku V

- Lampiran

Kab. Y ahukimo

Kab. Kepulauan Y apen

Kab. Mamberamo Raya

Kab. Mamberamo Tengah

506

507

508

2

1

505

Entitas

o

-

25

68

2011

2012

J umlah

-

16

2011

2012

2010

J umlah

16

-

-

2009

-

25

2010

2008

-

83

J umlah

18

13

2012

2008

12

2011

2009

17

2010

93

J umlah

23

-

2012

18

12

2011

2009

25

2010

2008

11

45

95

J umlah

2008

15

2012

2009

-

4

Jm l

2011

3

Periode

4.569, 18

-

-

13.332, 65

-

13.332, 65

-

232.470, 32

141.037, 23

-

45.232, 79

46.200, 30

-

104.002, 10

5.253, 16

13.780, 10

32.458, 24

47.325, 65

5.184, 95

354.502, 34

-

233.615, 31

17.390, 71

84.928, 58

18.567, 74

201.118, 66

5

N il a i

Temuan

55

-

-

60

-

60

-

132

45

-

53

34

-

192

32

31

53

46

30

186

-

29

61

88

8

235

6

Jm l -

-

12.899, 86

-

12.899, 86

-

97.194, 83

26.856, 88

-

24.137, 66

46.200, 29

-

82.484, 86

1.516, 44

6.189, 24

25.863, 00

43.731, 23

5.184, 95

98.497, 00

-

2.071, 65

15.757, 96

74.611, 44

6.055, 95

210.994, 54

14.493, 08

7

N il a i

Rekomendasi

8

Jm l

-

-

-

-

38

-

14

24

-

61

-

19

28

14

-

68

-

8

13

41

6

28

-

-

-

-

-

-

24.078, 49

-

24.078, 49

-

6.464, 21

-

1.011, 79

2.960, 51

2.491, 91

-

11.389, 08

-

2.929, 10

8.459, 98

-

4.280, 85

9

N il a i


-

-

-

-

43

-

33

10

-

55

-

12

23

20

-

111

-

21

41

47

2

81

10

Jm l -

-

-

-

46.259, 46

-

24.137, 66

22.121, 80

-

57.263, 65

-

4.591, 89

22.902, 49

29.769, 27

-

87.107, 92

-

2.071, 65

12.828, 86

66.151, 46

6.055, 95

162.634, 18

11

N il a i


-

-

-

-

-

60

-

60

-

51

45

-

6

-

76

32

-

2

12

30

7

-

7

-

126

55

12

Jm l -

-

-

-

-

-

12.899, 86

-

12.899, 86

-

26.856, 88

26.856, 88

-

18.757, 00

1.516, 44

585, 56

-

11.470, 05

5.184, 95

-

-

44.079, 51

14.493, 08

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.078, 49

-

24.078, 49

-

2.340, 51

-

117, 28

1.688, 22

535, 01

-

26.147, 18

-

7.987, 78

18.159, 40

-

4.394, 85

16





Kota J ayapura

512

Prov. Papua Barat

Kab. Y alimo

511

513

Kab. Lany J aya

510

3

-

32

2012

J umlah

16

2011

2012

J umlah

-

-

Buku V

39

60

43

2008

2009

2010

204

22

2012

J umlah

62

59

2010

16

2011

45

2009

-

-

26

2012

J umlah

2008

2.060, 03

14

2011

- Lampiran 62.240, 94

24.036, 19

15.142, 59

59.458, 28

11.124, 93

19.062, 42

9.722, 37

3.662, 17

15.886, 39

22.366, 03

20.306, 00

12

2010

-

-

-

6.421, 53

-

1.866, 26

4.555, 27

-

32.857, 15

-

10.713, 73

22.143, 42

5

N il a i

2009

-

9

2010

2008

7

-

-

2009

-

20

2011

2008

12

2010

-

-

4

Jm l

2009

2008

2

Kab. Nduga

Periode

Entitas

509

1

o

Temuan

-

-

-

94

29

59

77

-

39

38

-

44

-

24

20

-

95

-

60

35

-

131

155

75

371

69

120

6

Jm l -

-

-

55.561, 16

23.386, 49

15.142, 58

36.317, 90

1.495, 91

19.224, 86

7.357, 70

3.554, 45

4.684, 98

21.701, 63

-

2.643, 73

19.057, 90

-

6.105, 10

-

1.866, 26

4.238, 84

-

26.631, 51

-

10.713, 73

15.917, 78

7

N il a i

Rekomendasi

8

Jm l

-

-

-

-

-

-

39

46

29

91

-

31

18

42

1

-

1

-

13

-

13

-

-

-

-

-

-

-

611, 50

452, 29

-

5.919, 73

-

2.835, 65

2.823, 50

260, 58

-

-

5.065, 55

-

5.065, 55

9

N il a i


-

-

-

-

-

-

6

8

14

90

-

62

11

17

11

-

11

-

20

-

20

10

Jm l -

-

-

-

-

-

262, 85

7.585, 41

1.875, 21

9.677, 40

-

4.522, 05

730, 95

4.424, 40

19.040, 54

-

19.040, 54

-

10.446, 01

-

10.446, 01

11

N il a i


2

-

-

-

-

86

101

32

190

69

120

1

-

65

-

39

26

-

44

-

24

20

-

62

-

60

12

Jm l -

-

-

-

-

54.686, 81

15.348, 79

13.267, 37

20.720, 77

1.495, 91

19.224, 86

-

2.661, 09

-

2.643, 73

17, 36

-

6.105, 10

-

1.866, 26

4.238, 84

-

11.119, 95

-

10.713, 73

406, 22

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

260, 58

-

-

889, 71

-

889, 71

-

-

611, 50

452, 29

-

15.779, 60

-

12.695, 52

2.823, 50

16





1 3 7


Kab. Fakf ak

Kab. Kaimana

Kab. Manokw ari

Kab. Maybrat

515

516

517

2

1

514

Entitas

o

12.746, 73 1.866, 14

24

49

24

178

2012

J umlah

179

J umlah

-

-

28

2012

J umlah

15.299, 82

15.299, 82

28

-

2011

-

-

-

39.774, 63

-

2010

2009

-

-

-

9.304, 37

60

2011

2012

2008

4.204, 03

42

2010

7.553, 75

29

2009

18.712, 48

48

2008

29.730, 71

3.761, 23

4.602, 64

6.753, 97

46.811, 51

2010

165

J umlah

-

2011

-

2012

6.501, 73 26.543, 44

49

52

2011

32

28

2010

2.417, 68 11.348, 66

2008

51

142.798, 59

-

41.378, 87

5

N il a i

2009

34

217

J umlah

2009

-

2012

2008

75

4

Jm l

2011

3

Periode

Temuan

-

66

-

66

-

441

-

172

82

78

109

435

64

104

57

79

131

398

-

135

63

134

66

558

-

197

6

Jm l

-

11.339, 21

-

11.339, 21

-

15.197, 91

-

2.066, 87

4.204, 02

5.345, 79

3.581, 23

20.729, 62

1.504, 57

6.459, 63

3.761, 23

4.443, 57

4.560, 62

18.925, 79

-

5.533, 57

4.376, 17

8.001, 43

1.014, 62

122.029, 94

-

27.939, 71

7

N il a i

Rekomendasi

-

2

-

-

-

21

-

16

-

5

148

-

38

42

28

40

140

-

8

15

83

34

116

8

Jm l

-

-

-

0, 26

-

0, 26

-

1.132, 35

-

397, 87

-

734, 48

4.523, 92

15, 20

943, 77

657, 50

1.879, 01

1.028, 44

1.108, 01

-

63, 14

966, 40

78, 47

2.085, 54

-

1.021, 75

9

N il a i


-

2

-

-

4

-

4

-

31

-

-

-

31

27

1

7

3

7

9

42

-

2

3

19

18

30

10

Jm l -

-

-

-

5, 98

-

5, 98

-

265, 50

-

-

-

265, 50

8.346, 61

579, 19

2.247, 43

1.228, 49

1.296, 51

2.994, 99

7.307, 54

-

140, 49

6.230, 90

936, 15

9.723, 47

11

N il a i


-

62

-

62

-

389

-

172

66

78

73

260

63

59

12

44

82

216

-

125

45

32

14

412

-

193

12

Jm l

-

11.332, 97

-

11.332, 97

-

13.800, 06

-

2.066, 87

3.806, 15

5.345, 79

2.581, 25

7.859, 09

910, 18

3.268, 43

1.875, 24

1.268, 05

537, 19

10.510, 24

-

5.533, 57

4.172, 54

804, 13

-

110.220, 93

-

26.917, 96

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l 15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0, 26

-

0, 26

-

1.132, 35

-

397, 87

-

734, 48

4.523, 92

15, 20

943, 77

657, 50

1.879, 01

1.028, 44

1.108, 01

-

63, 14

966, 40

78, 47

2.085, 54

-

1.021, 75

16





Kab. Tambrauw

Kab. Sorong Selatan

520

521

Kab. Sorong

519

33

11

2011

2012

Buku V


-

26

2012

J umlah

5.337, 32

-

26

-

59.553, 82

2.516, 77

9.126, 66

2.508, 00

29.464, 62

15.937, 77

USD 79.58

155.269, 47

1.813, 22

USD 79.58

33.182, 29

6.344, 28

5.515, 11

108.414, 57

USD 87.75

2011

-

7.655, 19 38.208, 12

-

-

7.199, 52

6.181, 10

9.093, 77

8.078, 54

USD 87.75

5

N il a i

2010

2009

2008

129

23

2010

J umlah

31

31

2008

2009

19

176

2012

33

47

2010

2011

J umlah

31

46

2008

2009

17

171

2012

20

50

2010

2011

J umlah

42

2009

4

42

3

Jm l

2008

2

Kab. Raja Ampat

Periode

Entitas

518

1

o

Temuan

98

-

66

-

66

-

330

37

98

55

81

59

420

50

97

94

114

65

492

61

131

62

140

6

Jm l

-

1.666, 40

-

1.666, 40

-

29.683, 40

2.506, 76

8.071, 42

2.076, 79

1.928, 96

15.099, 47

USD 79.58

29.120, 08

836, 36

USD 79.58

16.599, 41

5.338, 88

4.358, 62

1.986, 81

USD 87.75

31.843, 35

4.545, 59

USD 87.75

5.157, 72

6.123, 94

8.066, 81

7.949, 29

7

N il a i

Rekomendasi

-

19

60

53

39

76

-

5

21

27

23

-

34

-

34

-

122

-

38

-

55

29

171

8

Jm l

-

75, 78

-

75, 78

-

10.395, 61

1.042, 80

1.314, 53

414, 02

196, 16

7.428, 10

3.821, 54

-

5, 00

2.632, 85

1.183, 69

-

7.658, 00

-

170, 93

1.351, 72

3.776, 78

2.358, 57

9

N il a i


-

11

-

11

-

57

1

25

4

19

8

101

-

43

12

30

16

118

-

18

33

43

24

10

Jm l

-

1.120, 52

-

1.120, 52

-

13.580, 91

114, 70

5.480, 55

527, 90

1.732, 80

5.724, 96

USD 79.58

20.515, 46

-

USD 79.58

14.964, 61

1.437, 91

2.341, 14

1.771, 80

12.570, 21

-

955, 48

4.772, 22

2.105, 44

4.737, 07

11

N il a i


-

21

-

21

-

151

36

35

51

7

22

148

50

35

22

31

10

298

61

108

8

70

51

12

Jm l

-

470, 10

-

470, 10

-

5.706, 88

1.349, 26

1.276, 34

1.134, 87

-

1.946, 41

4.783, 08

836, 36

1.629, 80

1.268, 12

833, 79

215, 01

USD 87.75

11.615, 14

4.545, 59

USD 87.75

4.031, 31

-

2.184, 59

853, 65

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

15

N il a i


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75, 78

-

75, 78

-

10.405, 61

1.052, 80

1.314, 53

414, 02

196, 16

7.428, 10

3.821, 54

-

5, 00

2.632, 85

1.183, 69

-

7.658, 00

-

170, 93

1.351, 72

3.776, 78

2.358, 57

16





1 3 9


Kab. Teluk Bintuni

Kab. Teluk W ondama

Kota Sorong

523

524

2

1

522

Entitas

o

30

19

134

2011

2012

J umlah

8

34

2010

8.

23

Total

28

J umlah

2009

143

2012

2008

-

-

51

2011

58

2009

2010

34

2008

-

34

2011

142

25

2010

2012

51

2009

J umlah

32

4

Jm l

2008

3

Periode

8.237, 26

SGD .

SD 12 01.

. 28. 80 80 1

64.671, 67

5.273, 30

24.453, 57

12.409, 33

9.821, 71

12.713, 76

52.911, 65

-

15.910, 16

-

21.324, 02

15.677, 47

USD 223.92

36.711, 78

-

USD 223.92

8.206, 13

10.125, 92

10.142, 47

5

N il a i

Temuan

.

362

48

81

96

66

71

349

-

99

-

179

71

450

-

95

66

171

118

6

Jm l

. 2.

SGD .

SD 12

1 .

1

44.935, 23

804, 07

11.908, 81

12.168, 67

7.339, 93

12.713, 75

42.644, 24

-

11.498, 29

-

17.628, 24

13.517, 71

USD 223.92

31.797, 61

-

USD 223.92

3.291, 97

10.125, 91

10.142, 47

8.237, 26

7

N il a i

Rekomendasi

-

8

32

81

69

-

80. 1

150

1

44

50

24

31

14

-

3

11

190

8

Jm l

-

1.10

1.126, 45

70, 74

560, 59

-

-

495, 12

SD 1 02.2

.

204, 30

-

122, 85

81, 45

6.559, 51

-

125, 37

2.756, 58

1.638, 53

2.039, 03

9

N il a i


-

. 8

42

1

17

13

7

4

9

-

1

8

183

-

11

34

90

48

10

Jm l

-

SD 10 212.10

.88 . 21 0

33.605, 18

733, 33

9.537, 54

12.168, 67

819, 04

10.346, 60

1.784, 01

-

1.784, 01

18.477, 28

-

942, 18

2.832, 93

8.503, 94

6.198, 23

11

N il a i


-

-

1

.1 0

170

46

20

33

35

36

326

-

99

-

175

52

77

-

76

12

Jm l

-

-

.

82 8. 8 SGD .

SD

2.

10.203, 60

-

1.810, 68

-

6.520, 89

1.872, 03

40.655, 93

-

11.498, 29

-

17.505, 39

11.652, 25

USD 223.92

6.760, 82

-

USD 223.92

2.224, 42

4.536, 40

13

N il a i



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88

-

-

-

-

-

14

Jm l

1

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82

15

N il a i


-

-

.

0

1.126, 45

70, 74

560, 59

-

495, 12

SD 1 02.2

.

204, 30

-

122, 85

81, 45

6.559, 51

-

125, 37

2.756, 58

1.638, 53

2.039, 03

16





Buku V

PT Aneka Tambang ( Persero) , Tbk.

PT Sarana Karya ( Persero)

3

4

PT Timah ( Persero) , Tbk.

PT Bukit Asam ( Persero)

2

5

PT PLN ( Persero)

1

Induk Perusahaan

2

1

B

Entitas

o.

2008- 2009 2010 2011 2012 J umlah

2008- 2010 2011 2012 J umlah

2012 J umlah

3 2 5

7 7

-

8 8 -

2011

16 6 22 -

9 12 20 82 8 131 -

4

Jm l

2008- 2010

2010 2011 2012 J umlah

2008 2009

J umlah

2011 2012

2008 2009 2010

3

Tahun

5

ilai

-

-

-

825.373, 58 675, 00 826.048, 58

-

338.370, 96 USD 2, 160.43 338.370, 96 USD 2, 160.43

-

176.878, 82 176.878, 82 -

5.989, 29 2.791.122, 28 11.382.154, 37 USD 37.07 41.040.706, 28 155.283, 08 USD 2, 937.06 EUR 248.36 55.375.255, 30 USD 2, 974.13 EUR 248.36

Temuan

5 2 7

7 7

9 9 -

-

22 7 29 -

15 20 26 146 8 215 -

6

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64.392, 82 64.392, 82 -

5.989, 29 1.844.357, 89 19.701, 47 USD 37.07 243.003, 43 155.283, 08 2.268.335, 16 USD 37.07 -

7

ilai

Rekomendasi

8

-

-

-

-

-

4 4

-

-

-

-

-

20 3 23 -

9 16 17 24 66 -

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64.392, 82 64.392, 82 -

5.989, 29 1.828.695, 34 16.701, 47 USD 37.07 19.677, 11 1.871.063, 21 USD 37.07 -

9

ilai


-

-

-

-

-

1 1

-

-

-

-

-

2 4 6 -

6 2 8 68 84 -

10

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.662, 55 3.000, 00 223.326, 32 241.988, 87 -

11

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

2 2

-

7 7

9 9 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

155.283, 08 155.283, 08 -

-

-

52 8 60 -

-

ilai 13

-

12

Jm l



Da ar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak anjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pada B BH KKKS embaga Saham Pemerintah 0 dan torita Tahun 2008 s.d. 2012 Semester I

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 1 2 5 -

15

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72.474, 58 USD 7.79 72.474, 58 USD 7.79

5.989, 29 1.828.976, 06 16.701, 47 USD 37.07 16.040, 46 1.867.707, 28 USD 37.07 -

16

Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran penyerahan aset ke negara daerah atau perusahaan negara daerah




- Lampiran

1 4 1


PT erpati usantara irlines ( Persero)

PT Angkasa Pura I ( Persero)

PT Angkasa Pura II ( Persero)

PT Kereta Api Indonesia ( Persero)

11

12

13

PT Garuda Indonesia ( Persero) , Tbk. 2008- 2009

9

10

PT Pertamina ( Persero)

8

-

16

16 39 71

2008

17 17

-

-

14 12 26

2009 2010 2011 2012 J umlah

2008- 2009 2010 2011- 2012 J umlah

2008- 2012

2008- 2012

2010 2011 2012 J umlah

J umlah

2010 2011 2012

99 77 83 61 80 400 -

2010 2011 2012 J umlah

2008 2009

-

16 16

2008- 2009

11 11

2011 2012 J umlah

PT Perusahaan Gas Negara ( Persero) , Tbk.

-

4

Jm l

2008- 2010

7

3

PT Energi Manajemen Indonesia ( Persero)

2

1

Tahun

6

Entitas

o.

-

-

-

-

-

205.072, 64 205.072, 64

5

ilai

-

-

144.187, 43 474.814, 40 667.302, 35

48.300, 52

120.162, 34 120.162, 34

-

-

-

-

-

187.404, 70 USD 345, 572.34 105.291, 13 6.472, 82 112.071, 61 USD 46, 156.28 411.240, 26 USD 391, 728.62

Temuan

23 23

-

11 11

-

43 98 176

35

42 42

-

-

19 24 43

-

120 177 139 88 146 670 -

6

Jm l

81.429, 15 81.429, 15

-

-

-

-

-

-

1.735, 97 110.495, 07 112.708, 65

477, 61

91, 84 91, 84

-

-

-

-

-

8.705, 40 USD 32, 489.22 14.771, 81 73.779, 66 97.256, 87 USD 32, 489.22

7

ilai

Rekomendasi

15 15

-

2 2

-

12 1 21

8

24 24

-

-

12 9 21

-

120 172 134 22 448 -

8

Jm l

54, 00 54, 00

-

-

-

-

-

-

1.735, 97 1.864, 73

128, 76

91, 84 91, 84

-

-

-

-

-

8.705, 40 USD 32, 489.22 2.625, 00 11.330, 40 USD 32, 489.22

9

ilai


-

3 4 7 -

8 8

-

7 7

-

11 25 49

13

18 18

-

-

7 15 22

10

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.145, 17 30.494, 02

-

348, 85

-

-

-

-

-

12.146, 81 12.146, 81 -

-

81.375, 15 81.375, 15

11

ilai


-

-

-

-

-

2 2

-

-

-

-

-

-

-

14 72 100

14

-

-

-

-

-

2 1 66 146 215 -

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80.349, 90 80.349, 90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.779, 66 73.779, 66 -

-

-

-

ilai 15

-

-

-

-

-

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

54, 00 54, 00

-

-

-

-

-

-

1.735, 97 1.864, 73

128, 76

91, 84 91, 84

-

-

-

-

8.705, 40 USD 32, 489.22 2.625, 00 11.330, 40 USD 32, 489.22

16



-

13

ilai



Halaman 2 ampiran


Perum Damri

Perum PPD

PT ASDP Indonesia Ferry ( Persero)

PT Pelabuhan Indonesia I ( Persero)

PT Pelabuhan Indonesia II ( Persero)

PT Pelabuhan Indonesia III ( Persero)

PT Pelabuhan Indonesia IV ( Persero)

PT Pelayaran Nasional Indonesia ( Persero)

15

16

17

18

19

20

21

PT Djakarta Lloyd ( Persero)

2

1 14

22

Entitas

o.

14 14 -

Buku V

2008- 2012

2011 2012 J umlah

-

2

21 16 16 55 -

2008

2009 2010

-

2012 J umlah

2008- 2012

-

11 11

2008- 2011

-

15 15

2008

2009 2010 2011- 2012 J umlah

J umlah

-

-

-

5 5

2011 2012

4

Jm l

2008- 2010

2008- 2012

2008- 2012

3 2008 2009- 2012 J umlah

Tahun

Temuan

17, 18

-

31.100, 11 31.100, 11

-

97.244, 79 97.244, 79

-

60.311, 07 USD 67.56 60.311, 07 USD 67.56

-

-

-

22.904, 47 22.904, 47

-

416.073, 26 82.196, 12 USD 1.21 8.484, 47 506.771, 03 USD 1.21

5

ilai

1

-

23 23

-

31 31

-

40 40 -

-

-

-

9 9

-

35 28 46 110 -

6

Jm l

-

-

46, 00 46, 00

-

42.030, 59 42.030, 59

-

679, 22 679, 22 -

-

-

-

43, 64 43, 64

-

123.452, 15 66, 00 USD 1.21 6.376, 90 129.895, 05 USD 1.21

7

ilai

Rekomendasi

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1

-

-

16 11 28 -

1

-

-

-

17 17

Jm l 9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43, 64 43, 64

-

-

-

3.916, 08 66, 00 USD 1.21 3.982, 08 USD 1.21

-

-

-

25.082, 73 25.082, 73

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 5

-

-

-

11 2 9 22 -

-

-

-

10 10

10

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

119.536, 07 827, 41 120.363, 48 -

-

-

-

16.947, 86 16.947, 86

11

ilai


-

-

-

3 3

-

-

8 15 37 60 -

-

23 23

-

3 3

-

40 40 -

12

Jm l 13

-

-

-

-

-

-

-

46, 00 46, 00

-

-

679, 22 679, 22 -

-

-

-

-

-

-

-

5.549, 49 5.549, 49 -

ilai



14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1

-

-

-

-

-

-

15

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

197, 50 66, 00 USD 1.21 263, 50 USD 1.21

-

-

-

25.059, 35 25.059, 35

-

-

-

43, 64 43, 64





- Lampiran

1 4 3

1 4 4

Buku V

- Lampiran

2008- 2012

2008- 2012

PT Pengerukan Indonesia ( Persero)

PT Bina Karya ( Persero)

PT Indah Karya ( Persero)

PT Y odya Karya ( Persero)

PT Indra Karya ( Persero)

PT V irama Karya ( Persero)

PT Amarta Karya ( Persero)

PT Adhi Karya ( Persero) , Tbk.

PT Istaka Karya ( Persero)

PT Pembangunan Perumahan ( Persero) , Tbk.

PT Nindya Karya ( Persero)

PT Hutama Karya ( Persero)

PT W ijaya Karya ( Persero) , Tbk.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

-

-

10 -

2010

-

7 7

2008- 2009

2008- 2012

2008- 2009 2010 2011- 2012 J umlah

-

-

J umlah

-

361.570, 57 USD 29, 327.09

16

2011- 2012

-

211.647, 70 USD 11, 502.93

-

142.585, 00 142.585, 00

-

-

361.570, 57 USD 29, 327.09 -

-

16 -

-

-

-

-

-

-

11.948, 41 USD 8.83 CNY 896.89 11.948, 41 USD 8.83 CNY 896.89

5

ilai

2010

-

-

-

-

-

Temuan

2008- 2009

2008- 2012

2008- 2012

2008- 2012

2008- 2012

2008- 2012

2008- 2012

-

10 10 -

2009

2010- 2012 J umlah

-

4

Jm l

2008

3

2

1

Tahun

Entitas

o.

6 -

-

26 -

-

22 22

-

-

-

30

30 -

-

-

-

-

-

-

21 21 -

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

2.500, 00 USD 8.83 2.500, 00 USD 8.83 -

-

121.925, 04 USD 11, 498.63

-

143.945, 87 143.945, 87

-

-

-

130.432, 49

130.432, 49 -

7

ilai

Rekomendasi

8 -

-

16 -

-

15 15

-

-

-

10

10 -

-

-

-

-

-

-

14 14 -

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.183, 00

37.183, 00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121.925, 04 USD 11, 498.63

-

129.506, 02 129.506, 02

9

ilai


-

-

-

-

-

-

-

5 5 -

-

10 -

-

6 6

-

-

-

20

20 -

10

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

USD 8.83 USD 8.83 -

-

-

-

-

-

5.256, 07 5.256, 07

-

-

-

93.249, 49

93.249, 49 -

11

ilai


12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1

-

-

-

-

-

-

-

2 2 -

-

13 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.183, 78 9.183, 78

-

-

-

-

-

-

-

2.500, 00 2.500, 00 -

ilai



14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

ilai

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121.925, 04 -

-

-

-

-

120.224, 05

120.224, 05 -

16





PT Telekomunikasi Indonesia ( Persero) , Tbk.

Perum LKBN Antara

40

41

Buku V

-

5 5

2008- 2010

2011 2012 J umlah

PT Kaw asan Industri Medan ( Persero)

45

-

2008- 2012

PT Kaw asan Industri Makassar ( Persero)

-

44

-

-

2011 2012 J umlah

2008- 2012

-

2 2

2008- 2010

-

11 26 37

10 10

-

15 15

6 16 -

2008

4

Jm l

2009 2010 2011 2012 J umlah

2008- 2012

PT J asa Marga ( Persero) , Tbk.

39

2008- 2009 2010 2011- 2012 J umlah

PT Kaw asan Berikat Nusantara ( Persero)

PT W askita Karya ( Persero)

38

2008- 2012

43

PT Brantas Abipraya ( Persero)

37

2008 2009 2010- 2012 J umlah

2008- 2012

Perum Perumnas

36

3 2011 2012 J umlah

Perum Produksi Film Negara

2

1

Tahun

42

Entitas

o.

5

ilai -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

618.980, 55 618.980, 55

-

71.387, 59 71.387, 59

-

44.059, 62 44.059, 62

211.647, 70 USD 11, 502.93

Temuan

6

- Lampiran -

-

-

8 8

-

-

3 3

-

18 47 65

-

24 24

-

28 28

8 34 -

Jm l -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

605.439, 69 605.439, 69

-

37.692, 71 37.692, 71

-

12.671, 10 12.671, 10

121.925, 04 USD 11, 498.63

7

ilai

Rekomendasi

8

-

-

-

-

-

-

-

-

2 2

-

12 7 19

-

10 10

-

5 5

8 24 -

Jm l -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

563.231, 57 563.231, 57

-

31.663, 84 31.663, 84

-

121.925, 04 USD 11, 498.63

9

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1

-

6 16 22

-

13 13

-

16 16

10 -

10

Jm l

-

-

6.028, 87 6.028, 87

-

5.424, 62 5.424, 62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.208, 12 42.208, 12

11

ilai


-

-

-

1 1

-

7 7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 8

-

-

-

24 24

12

Jm l 13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

-

-

ilai 15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

563.231, 57 563.231, 57

-

31.663, 84 31.663, 84

-

121.925, 04 -

16




-

-

7.246, 48 7.246, 48

ilai



Halaman ampiran


1

1 4 6

Buku V

- Lampiran

-

5 5 -

2008- 2012

2008- 2009

2010

PT Taman W isata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko ( Persero)

PT Pengembangan Pariw isata Bali ( Persero)

PT Dirgantara Indonesia ( Persero)

PT PAL Indonesia ( Persero)

PT Pindad ( Persero)

PT Dahana ( Persero)

PT Krakatau Steel ( Persero) , Tbk.

49

50

51

52

53

54

55

2008- 2012

2008- 2012

2008- 2012

J umlah

2008- 2011 2012

-

-

-

16 16 -

-

15 15

2010 2011- 2012 J umlah

-

2008- 2009

2011- 2012 J umlah

2008- 2010 2011 2012 J umlah

12 12

PT Hotel Indonesia Natour

2008- 2012

48

-

-

PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam ( Persero)

4

Jm l

47

3

PT Kaw asan Industri W ijaya Kusuma 2008- 2012 ( Persero)

2

1

Tahun

46

Entitas

o.

-

-

33.599, 00 33.599, 00

-

-

-

26.646, 73 USD 412.07 26.646, 73 USD 412.07

5

ilai

-

-

-

1.608.366, 87 USD 48, 315.24 1.608.366, 87 USD 48, 315.24

6.454.166, 44 6.454.166, 44

Temuan

6

-

-

-

-

-

-

53 53 -

24 24

-

12 12 -

-

24 24

Jm l

-

-

33.599, 00 33.599, 00

-

-

-

-

-

237.518, 22 USD 1, 128.68 237.518, 22 USD 1, 128.68

8.045, 64 8.045, 64

-

5, 60 USD 412.07 5, 60 USD 412.07

7

ilai

Rekomendasi

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.448, 68 6.448, 68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

ilai

-

-

-

-

17 17

Jm l


10

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 6

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.596, 96 1.596, 96

ilai


-

-

-

-

-

-

53 53 -

1 1

-

12 12 -

-

24 24

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

237.518, 22 USD 1, 128.68 237.518, 22 USD 1, 128.68

-

5, 60 USD 412.07 5, 60 USD 412.07

-

33.599, 00 33.599, 00

13

ilai



14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.570, 16 12.570, 16

-

-

-

-





PT Industri Telekomunikasi Indonesia ( Persero)

PT LEN Industri ( Persero)

PT Batan Teknologi ( Persero)

PT Bio Farma ( Persero)

PT Kimia Farma ( Persero) , Tbk.

59

60

61

62

63

Buku V

65

PT Semen Gresik ( Persero) , Tbk.

PT Indo Farma ( Persero) , Tbk.

2008- 2012

PT Boma Bisma Indra ( Persero)

58

64

2008- 2012

PT Barata Indonesia ( Persero)

57

-

11 11

2012 J umlah

11 11

12 12

13 13

2008- 2011

2008- 2009 2010 2011- 2012 J umlah

2008- 2009 2010 2011- 2012 J umlah

2008- 2009 2010 2011- 2012 J umlah

-

17 17

-

-

-

-

-

93.281, 40 93.281, 40

-

107.568, 92 107.568, 92

106.316, 85 106.316, 85

11.639, 37 11.639, 37

-

-

-

-

-

-

-

USD 13, 800.54 J PY 0.94 24.932, 17 126.088, 56 USD 13, 800.54 J PY 0.94

-

7 12 -

101.156, 39

5

ilai

5

2011 2012 J umlah

4

Jm l

2008- 2010

2008- 2012

2008- 2012

2009- 2011 2012 J umlah

2008

3

PT Industri Kereta Api ( Persero)

2

1

Tahun

56

Entitas

o.

Temuan

6 -

8

-

24 24

-

29 29

34 34

21 21

25 25

-

-

-

-

17 25 -

Jm l 7 -

-

27.774, 43 27.774, 43

-

2.631, 79 2.631, 79

3.335, 75 3.335, 75

1.995, 57 1.995, 57

-

-

-

-

-

-

-

21.215, 41 21.215, 41 -

ilai

Rekomendasi

8

-

-

-

-

-

-

3 -

-

-

3

-

-

9 9

14 14

21 21

18 18

Jm l 9

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31, 71 31, 71

1.402, 84 1.402, 84

1.995, 57 1.995, 57


-

-

-

-

-

-

4 4

-

-

-

-

4 -

-

-

4

-

-

-

7 7

14 14

10

Jm l 11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.600, 08 2.600, 08

1.932, 91 1.932, 91

ilai


-

1

-

-

-

24 24

-

13 13

5 5

-

-

3 3

-

-

-

-

17 18 -

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

ilai 15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31, 71 31, 71

1.402, 84 1.402, 84

1.995, 57 1.995, 57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




-

-

-

27.774, 43 27.774, 43

-

-

-

-

-

-

21.215, 41 21.215, 41 -

13

ilai





- Lampiran

1 4 7


2008- 2012

2008- 2012

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari ( Persero)

PT Dok dan Perkapalan Surabaya ( Persero)

PT Industri Kapal Indonesia ( Persero)

PT Industri Sandang Nusantara ( Persero)

PT Cambric s Primissima ( Persero)

PT Industri Gelas ( Persero)

PT Garam ( Persero)

PT Perkebunan Nusantara I ( Persero)

68

69

70

71

72

73

74

75

2008 2009- 2012 J umlah

2008- 2012

2008- 2012

2010- 2012 J umlah

-

-

11 11

-

-

-

10 10 -

2008

-

2009

2008- 2012

2010- 2012 J umlah

-

-

10 10 -

-

9 9

2009

4

Jm l

2008

2008- 2012

PT Semen Kupang ( Persero)

67

3 2008 2009 2010- 2012 J umlah

Tahun

2 PT Semen Baturaja ( Persero)

Entitas

1 66

o.

-

-

17.059, 73 17.059, 73

-

-

14.473, 98 USD 788.28 14.473, 98 USD 788.28

5

ilai

-

27.690, 70 27.690, 70

-

-

15.722, 54 USD 212, 229.81 15.722, 54 USD 212, 229.81

Temuan

6

-

-

-

24 24

-

-

21 21 -

-

25 25 -

-

19 19

Jm l

-

7.446, 12 7.446, 12

-

-

15.506, 34 15.506, 34

-

-

4.851, 24 USD 12, 229.81 4.851, 24 USD 12, 229.81

-

7.631, 67 USD 788.28 7.631, 67 USD 788.28

7

ilai

Rekomendasi

8

-

-

-

18 18

-

-

3 3 -

-

13 13 -

-

13 13

Jm l 9

-

-

-

-

65, 00 65, 00 -

-

271, 41 271, 41 -

-

53, 39 53, 39

-

-

13.983, 06 13.983, 06

ilai


-

-

-

9 9 -

-

3 3

-

-

4 4

-

-

15 15 -

10

Jm l

-

-

5.840, 31 5.840, 31

-

-

-

115, 72 115, 72

-

-

4.786, 24 USD 159.13 4.786, 24 USD 159.13

-

4.728, 81 USD 788.28 4.728, 81 USD 788.28

11

ilai


12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 3 -

-

1 1 -

-

1 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

USD 12, 070.68 USD 12, 070.68

13

ilai



14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 2

-

-

2 2 -

-

2 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.407, 56 1.407, 56

-

-

2.631, 45 2.631, 45 -

-

1.552, 42 1.552, 42

15

ilai


16

-

-

-

-

13.983, 06 13.983, 06

-

-

65, 00 65, 00 -

-

2.430, 94 2.430, 94 -

-

53, 39 53, 39



Halaman 8 ampiran


2008- 2012

2008- 2010

2011 2012 J umlah

PT Perkebunan Nusantara V I ( Persero)

PT Perkebunan Nusantara V II ( Persero)

PT Perkebunan Nusantara V III ( Persero)

80

81

82

PT Perkebunan Nusantara IX ( Persero)

-

9 9

2008

2009 2010- 2012 J umlah

PT Perkebunan Nusantara V ( Persero)

79

83

-

9 9

2008- 2012

PT Perkebunan Nusantara IV ( Persero)

78

Buku V

-

24 24

2011 2012 J umlah

2011 2012 J umlah

2008- 2010

-

15 15

2008- 2010

-

-

-

9 9

2011 2012 J umlah

20 20

2010 2011- 2012 J umlah

2008- 2010

-

2008- 2009

PT Perkebunan Nusantara III ( Persero)

4

Jm l

77

3

PT Perkebunan Nusantara II ( Persero)

2

1

Tahun

76

Entitas

o.

Temuan

-

-

5.257, 01 5.257, 01

-

1.660, 38 1.660, 38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

282.799, 57 282.799, 57

-

-

119.850, 94 119.850, 94

5

ilai 6 -

-

-

52 52

-

18 18

-

16 16

-

9 9

-

16 16

-

30 30

Jm l 7

-

-

-

-

2.967, 01 2.967, 01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.703, 14 1.703, 14

-

-

73.621, 54 73.621, 54

ilai

Rekomendasi

8 -

-

-

-

25 25

-

17 17

-

15 15

-

-

-

-

9 9

-

28 28

Jm l 9

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

337, 83 337, 83

-

-

-

-

-

2.750, 74 2.750, 74


10

Jm l

-

-

7 7

-

1 1

-

1 1

-

7 7

-

7 7

-

2 2

-

-

-

-

-

216, 27 216, 27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.483, 09 71.483, 09

11

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 2

-

-

-

-

18 18

12

Jm l 13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.365, 31 1.365, 31

-

2.138, 45 2.138, 45

ilai



14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 2

-

-

-

-

-

-

15

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

337, 83 337, 83

-

-

-

-

2.750, 74 2.750, 74

-

-





- Lampiran

1 4 9


-

13 13

2008- 2012

2008- 2009

2010 2011- 2012 J umlah

PT Perkebunan Nusantara X II ( Persero)

PT Perkebunan Nusantara X III ( Persero)

PT Perkebunan Nusantara X IV ( Persero)

Perum Perhutani

PT Inhutani I ( Persero)

86

87

88

89

90

2008- 2010 2011 2012 J umlah

2010 2011 2012 J umlah

2008 2009

2010 2011- 2012 J umlah

15 15

22 31 53 -

-

-

24 24

2008- 2009

-

13 13

2011 2012 J umlah

2011 2012 J umlah

2008- 2010

-

9 9

2008- 2010

PT Perkebunan Nusantara X I ( Persero)

4

Jm l

85

3

PT Perkebunan Nusantara X ( Persero)

2

1

Tahun

84

Entitas

o.

Temuan

-

-

-

66.938, 27 66.938, 27

-

95.252, 44 95.252, 44

-

85.411, 65 85.411, 65

-

-

-

-

115.941, 10 USD 758.61 209.293, 05 325.234, 15 USD 758.61

121.595, 00 121.595, 00

5

ilai 6 -

-

15 15

41 39 80 -

31 31

-

34 34

-

24 24

-

21 21

Jm l

-

-

-

46.273, 03 46.273, 03

-

66.938, 26 66.938, 26

-

2.998, 64 2.998, 64

-

-

-

-

-

-

25.282, 94 USD 758.61 132.604, 15 157.887, 09 USD 758.61

7

ilai

Rekomendasi

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 7

24 23 47 -

10 10

-

31 31

Jm l 9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.398, 86 6.398, 86 -

-

-

66.026, 80 66.026, 80

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

3 3

-

-

-

7 7

15 13 28 -

17 17

10

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

911, 46 911, 46

-

-

-

-

-

-

-

18.884, 08 USD 758.61 132.604, 15 151.488, 23 USD 758.61

46.273, 03 46.273, 03

11

ilai


-

-

-

-

1 1

2 3 5 -

4 4

-

-

-

24 24

-

21 21

12

Jm l 13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.998, 64 2.998, 64

ilai



14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.398, 86 6.398, 86 -

-

-

66.026, 80 66.026, 80

-

-

-



Halaman 10 ampiran


Entitas

2 PT Inhutani II ( Persero)

PT Inhutani III ( Persero)

PT Inhutani IV ( Persero)

PT Inhutani V ( Persero)

PT Sang Hyang Seri ( Persero)

PT Pertani ( Persero)

PT Perikanan Nusantara ( Persero)

Perum Prasarana Perikanan Samudra

PT Rajaw ali Nusantara Indonesia ( Persero)

o.

1 91

92

93

94

95

96

97

98

99

-

Buku V

2010- 2012 J umlah

-

14 14 -

2008

-

2009

2008- 2012

-

20 20

4 4

1 11 10 22

-

-

18 9 27

2011 2012 J umlah

4

Jm l

2008- 2010

2008 2009 2010- 2012 J umlah

2008 2009 2010 2011 2012 J umlah

2008- 2012

2008- 2012

2008- 2012

3 2008- 2010 2011 2012 J umlah

Tahun

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.521, 13 3.521, 13

-

7.209, 86 7.209, 86

185, 24 15.485, 88 40.614, 23 56.285, 35

ilai

309.661, 75 USD 4, 010.68 EUR 8.60 309.661, 75 USD 4, 010.68 EUR 8.60

Temuan

6

-

19 19 -

-

37 37

-

8 8

1 24 16 41

-

-

26 14 40

Jm l 7

-

-

-

-

-

-

-

3.575, 33 3.575, 33 -

-

569, 51 569, 51

-

1.976, 30 1.976, 30

185, 24 27.827, 84 2.132, 76 30.145, 84

ilai

Rekomendasi

8

-

-

-

-

13 13 -

-

-

-

8 8

1 22 23

-

-

20 2 22

Jm l 9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

447, 58 447, 58 -

-

-

-

1.976, 30 1.976, 30

185, 24 25.175, 00 25.360, 24

ilai


-

-

-

-

-

2 2 -

-

36 36

-

1 1

-

-

6 11 17

10

Jm l 11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.127, 75 3.127, 75 -

-

502, 96 502, 96

-

2.652, 84 2.652, 84

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66, 55 66, 55

-

2.132, 76 2.132, 76

-

-

-

16 16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1

-

ilai 13

-

12

Jm l



14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 4 -

-

1 1

-

-

-

-

-

-

15

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


16 -

-

-

-

-

447, 58 447, 58 -

-

-

-

1.976, 30 1.976, 30

185, 24 25.175, 00 25.360, 24

-

-

-

-

-





- Lampiran

1 1


2

1

-

25 36 -

2011

-

17 4 43

2008

2009 2010 2011

PT Bank Negara Indonesia ( Persero) , Tbk.

107

-

64

2012

J umlah

-

2008- 2012

106 PT Pradnya Paramitha ( Persero)

-

2008- 2012

105 PT Balai Pustaka ( Persero)

2012 J umlah

11

2008

2009- 2010

104 Perum Peruri

29 29

2008- 2010 2011 2012 J umlah

6 6

103 Perum PNRI

2010- 2012 J umlah

-

10 10 -

2008

-

2009

4

Jm l

2008 2009- 2012 J umlah

eh Persero

2008- 2012

3

Tahun

102 PT Kertas Lec es ( Persero)

101 PT Kertas Kra

100 PT Pupuk Indonesia ( Persero)

Entitas

o.

5

ilai -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.162, 17 EUR 212.87 24.703, 41 EUR 212.87

-

12.541, 24

-

-

-

258.194, 04 258.194, 04

402.011, 68 USD 440.67 J PY 104, 915.87 402.011, 68 USD 440.67 J PY 104, 915.87

Temuan

-

-

-

-

32 50 -

-

18

39 39

6 6

12 12 -

-

154

-

41 8 105

6

Jm l 7

2.251, 22 2.251, 22 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.328, 83 EUR 24.20 1.328, 83 EUR 24.20 -

-

-

-

13.166, 40 13.166, 40

ilai

Rekomendasi

8

-

5 5

1 1 -

-

74

-

28 5 41

-

-

-

24 41 -

-

17

24 24

Jm l 9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.328, 83 EUR 24.20 1.328, 83 EUR 24.20

-

-

-

10.698, 10 10.698, 10

ilai


-

1 1

3 3 -

-

75

-

9 2 64

-

-

-

8 9 -

-

1

11 11

10

Jm l 11 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.468, 30 2.468, 30

2.251, 22 2.251, 22 -

ilai


12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 4

-

-

8 8 -

-

13

ilai



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

4 1 -

-

-

-

-

-

15

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.126, 87 EUR 24.20 1.126, 87 EUR 24.20

-

-

10.698, 10 10.698, 10

-

-

-



Halaman 12 ampiran


Buku V

114

PT J asaraharja ( Persero)

113 PT Asuransi Kesehatan ( Persero)

-

-

-

-

-

-

17

17

2008- 2010

2011

2012

J umlah

-

8 8

2009 2010- 2012 J umlah

28 28

- Lampiran 104.289, 83

-

104.289, 83

-

221.378, 76 221.378, 76

-

148.233, 47 148.233, 47

1.858.989, 87 7.280.577, 43 9.139.567, 30

-

-

2008

2008- 2009 2010 2011- 2012 J umlah

1.012.302, 00 -

-

5 7 12

48 62

112 PT Taspen ( Persero)

-

-

14

2008

17 47 -

2009- 2010 2011 2012 J umlah

2008 2009- 2010 2011 2012 J umlah

PT Bank Tabungan Negara ( Persero) , Tbk.

2009- 2010 2011 2012 J umlah

-

-

-

-

1.012.302, 00

-

-

5

ilai

30

5 18 23

2010 2011 2012 J umlah

2008

-

4

Jm l

2008- 2009

3

Tahun

111 PT J amsostek ( Persero)

110

109 PT Bank Mandiri ( Persero) , Tbk.

PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero) , Tbk.

2

1

108

Entitas

o.

Temuan

-

76

14 31 45

-

37

-

37

-

20 20

-

51 51

10 15 25

-

84 102

18

36 112 -

6

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

14

-

14 14

-

50 50

-

-

-

-

40 58

18

-

1.795, 75 1.795, 75

-

-

67

13 23 36

-

34 101 -

8

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

448.005, 13 448.005, 13

-

USD 13, 125.00 371.855, 48 USD 13, 125.00

371.855, 48

9

ilai


-

449.242, 78 449.242, 78

-

USD 13, 125.00 371.855, 48 USD 13, 125.00

371.855, 48

7

ilai

Rekomendasi

-

9

1 7 8

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

5 5

-

44 44

-

2 11 -

10

Jm l 11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.795, 75 1.795, 75

-

1.237, 65 1.237, 65

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

-

21

-

-

-

-

-

-

10 15 25

12

Jm l 13

ilai



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1

-

1 1

-

-

-

1 1

-

15

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

447.896, 79 447.896, 79

-

USD 13, 125.00 562.885, 48 USD 13, 125.00

562.885, 48

16





1

1

Buku V

- Lampiran

2

1

PT Asuransi Ekspor Indonesia ( Persero)

118

124

PT Permodalan Nasional Madani ( Persero)

123 Perum Pegadaian ( Persero)

-

-

-

8 8

2011 2012 J umlah

5 11 16

4 4 -

-

2008- 2010

2008 2009- 2010 2011 2012 J umlah

2009- 2012 J umlah

2008

122 PT Danareksa ( Persero)

2008- 2012

2008- 2012

PT Reasuransi Umum Indonesia ( Persero)

2008- 2012

-

2011 2012 J umlah

2008- 2012

-

9 9

2008- 2010

-

12 40

2009- 2010 2011 2012 J umlah

2008- 2012

28

4

Jm l

2008

3

Tahun

121 PT Bahana PUI ( Persero)

120

119 PT ASABRI ( Persero)

PT Asuransi Kredit Indonesia ( Persero)

117

116 PT J asindo ( Persero)

115 PT Asuransi J iw asraya ( Persero)

Entitas

o.

5

-

-

-

-

80.043, 42

-

80.043, 42

ilai

4.031, 19 4.031, 19

-

85.395, 54 85.395, 54

438.247, 26 USD 48, 464.81 438.247, 26 USD 48, 464.81

Temuan

6

-

-

12 12

-

5 12 17

5 5 -

-

12 12

-

22 69

47

Jm l

-

-

-

-

-

98.658, 18

-

98.658, 18

2.845, 14 2.845, 14

-

54.579, 16 54.579, 16

USD 51, 605.93 USD 51, 605.93

7

ilai

Rekomendasi

8

-

-

4 4

-

2 2

3 3 -

-

11 11

-

10 52

42

Jm l

-

-

-

-

-

8.522, 60

-

8.522, 60

2.845, 14 2.845, 14

-

5.096, 51 5.096, 51

USD 23, 493.68 USD 23, 493.68

9

ilai


4

-

-

8 8

-

3 3

2 2 -

-

1 1

-

12 16

10

Jm l

-

-

-

-

-

49.482, 65 49.482, 65

USD 28, 112.25 USD 28, 112.25

-

-

90.106, 73

-

90.106, 73

11

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 12

12

Jm l 13

ilai



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

15

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28, 85

-

28, 85


-

-

-

8.522, 60

-

8.522, 60

-

-

5.096, 51 5.096, 51

238.590, 20 USD 20, 352.55 238.590, 20 USD 20, 352.55

16





16 16 -

2009

2008- 2012

2008- 2012

PT Pen aminan In rastruktur Indonesia ( Persero)

PT Sarana ( Persero)

129

130

131 Perum Bulog

ultigriya inansial

ulti In rastruktur

PT Sarana ( Persero)

128

J umlah

-

48 5 14 67

2008

2009 2010 2011 2012 J umlah

-

-

-

10

2011- 2012

2008- 2012

-

-

10

2010

J umlah

2008- 2009

2012

PT Kliring Berjangka Indonesia ( Persero)

5

2011

127

5

-

-

2008- 2010

Perum J aminan Kredit Indonesia ( Persero)

2010- 2012 J umlah

-

4

Jm l

2008

3

Tahun

126

ulti inan e Persero

2

1

125 PT P

Entitas

o.

5

ilai

-

-

-

-

-

354.419, 48 526.942, 94 881.362, 42

-

-

-

-

36.388, 60

-

36.388, 60

-

158.497, 09 USD 570, 077.23 158.497, 09 USD 570, 077.23

Temuan

-

-

-

-

10

-

10

-

9

-

9

-

21 21 -

-

77 12 47 136

6

Jm l

-

-

-

-

204.543, 90 89.243, 21 293.787, 11

-

-

-

-

9.879, 50

-

9.879, 50

-

-

122.547, 73 USD 429, 924.69 122.547, 73 USD 429, 924.69

7

ilai

Rekomendasi

8

-

53 3 56

-

-

-

-

9

-

9

-

3

-

3

-

20 20 -

Jm l

-

-

-

-

185.658, 93 185.658, 93

-

-

-

-

6.337, 00

-

6.337, 00

-

-

122.547, 73 USD 429, 924.69 122.547, 73 USD 429, 924.69

9

ilai


-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

6

-

-

-

-

-

-

-

18.884, 97 18.884, 97

-

-

-

-

3.542, 50

-

3.542, 50

-

-

-

-

ilai 11

-

6

-

-

23 9 32

10

Jm l


Buku V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47 47

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89.243, 21 89.243, 21

13

ilai



14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1

-

-

-

-

1 1 -

-

15

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86.196, 29 86.196, 29 -

184.487, 28 184.487, 28

16



Halaman 1 ampiran


- Lampiran

1

1

Buku V

- Lampiran

-

2008- 2012

2008- 2012

2008- 2012

2008- 2012

141 PT Bhanda Ghara Reksa ( Persero)

142 Perum J asa Tirta I

143 Perum J asa Tirta II

-

-

-

-

-

-

8 8

-

11 11

10 10

1 14 22 37

-

2011 2012 J umlah

4

Jm l

2008- 2010

140 PT V aruna Tirta Prakasya ( Persero)

139 PT Surveyor Indonesia ( Persero)

2008- 2012

2008- 2012

137 PT Berdikari ( Persero)

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia ( Persero)

2008- 2010 2011 2012 J umlah

136 PT Su ofindo Persero

138

2008- 2009 2010 2011- 2012 J umlah

135 PT Sarinah ( Persero)

134 PT Pos Indonesia ( Persero)

2008 2009 2010 2011 2012 J umlah

2008- 2012

133

PT iro Klasifikasi Indonesia ( Persero)

3

2008- 2012

2

1

Tahun

132 PT Survey Udara Penas ( Persero)

Entitas

o.

Temuan

5

-

-

-

-

-

-

-

6.552, 35 6.552, 35

12.400, 72 8.560, 75 20.961, 47

ilai 6

-

-

-

-

-

21 21

-

35 35

15 15

3 43 49 95

Jm l 7

ilai

Rekomendasi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.933, 50 4.933, 50

-

8

-

-

-

-

-

14 14

-

21 21

4 4

3 41 11 55

Jm l 9

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

796, 82 796, 82


-

-

-

-

-

7 7

-

14 14

9 9

2 35 37

10

Jm l 11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.403, 98 1.403, 98

ilai


12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 2

3 3

-

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.455, 81 2.455, 81

ilai



14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

276, 89 276, 89

ilai


16

-

-

-

-

-

-

-

-

568, 28 568, 28

-

-





Entitas

Induk

9 7 20 5 41 -

Buku V

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring

150 PT ICON+

149

2008- 2012

2008- 2012

-

-

2009

2010- 2012 J umlah

-

2 2 -

2008

PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan

148

-

2008- 2012

9 9

4 4

2.020 -

4

Jm l

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam

2008- 2009 2010 2011- 2012 J umlah

2008 2009 2010- 2012 J umlah

2009 2010 2011 2012 J umlah

3 2008

Tahun

147

146 PT Pembangkitan J aw a Bali

K PER S H 145 PT Indonesia Pow er

Total B

1 2 144 PT PPA ( Persero)

o.

5

ilai

-

-

-

1.000, 00 USD 886.71 1.000, 00 USD 886.71

-

79.904, 01 79.904, 01

28.019.115, 68 28.019.115, 68

8 . 0.1 SD 1 2 0 8. E R .8 JPY 10 1 .81 Y 8 .8

1.570, 56 USD 25, 000.00 406, 22 1.877, 31 3.854, 09 USD 25, 000.00

Temuan

9 10 19 7 45 -

-

-

4 4 -

-

17 17

7 7

. 8 -

6

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000, 00 USD 886.71 1.000, 00 USD 886.71

-

.0 0. 8 2 SD 008.0 E R 2 .20 -

1.570, 56 USD 25, 000.00 406, 22 172, 80 2.149, 58 USD 25, 000.00

7

ilai

Rekomendasi

6 4 13 23 -

-

-

4 4 -

-

15 15

6 6

1.8 8 -

8

Jm l

1.570, 56 1.570, 56 -

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000, 00 USD 886.71 1.000, 00 USD 886.71

-

.1 .22 SD 10 . 0 E R 2 .20 -

9

ilai


8

10

Jm l

-

-

-

-

-

-

2 2

1 1

-

-

1 6 1 8 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.12 . 1 SD 82 .10 -

USD 25, 000.00 USD 25, 000.00

11

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 -

5 7 12 -

12

Jm l

406, 22 172, 80 579, 02 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

. 10 02 SD 1 11. -

13

ilai



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 2 3 9

14

Jm l

.8

15

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 -

-


1.570, 56 1.570, 56 -

-

-

-

-

-

1.017, 14 USD 886.71 1.017, 14 USD 886.71

-

-

. . 0 80 SD 012.8 E R 2 .20 -

16





- Lampiran

1


Entitas

PT Pupuk Sriw idjaja Palembang ( Persero)

157 PT Pupuk Kaltim

156 PT Petrokimia Gresik

155 PT Pupuk Kujang

154

153 Dana Pensiun Perkebunan

152 PT Pelat Timah Nusantara

1 2 151 PT PelitaAir Servic e

o.

2011 2012 J umlah

2008- 2009 2010

2011 2012 J umlah

2008 2009 2010

2008- 2009 2010 2011 2012 J umlah

2012 J umlah

-

16 6 2 24 -

17.069, 00 USD 39.202, 66 EUR 56, 42 17.069, 00 USD 39, 202.66 EUR 56.42

17.076, 15 USD 2, 465.54 17.076, 150 USD 2, 465.54

30.671, 69 30.671, 69

-

23.748, 90 23.748, 90

-

10.188, 86 USD 20.25 10.188, 86 USD 20.25

-

-

5

ilai

5 3 1 9 -

Temuan

-

3 13 3 19

-

31 2 33

-

8 8 -

-

2011

4

Jm l

2008- 2010

2008- 2012

2010- 2012 J umlah

2008 2009

3 2008- 2012

Tahun

6

-

-

23 11 3 37 -

6 5 1 12 -

-

4 19 5 28

37 3 40

-

15 15 -

Jm l 7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

USD 11.62 USD 11.62

-

10.816, 49 10.816, 49

-

6.870, 73 USD 20.25 6.870, 73 USD 20.25

ilai

Rekomendasi

8

-

-

20 11 31 -

6 4 10 -

-

4 6 10

37 37

-

14 14 -

Jm l 9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

USD 11.62 USD 11.62

-

148, 84 148, 84

-

6.870, 73 USD 20.25 6.870, 73 USD 20.25

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 3 -

1 1 -

-

11 11

10

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.667, 65 10.667, 65

11

ilai


12

Jm l

-

-

-

-

3 3 -

-

-

-

1 1 -

-

2 5 7

-

3 3

-

13

ilai



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 -

-

15

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


16

-

-

-

-

-

-

-

-

USD 11.62 USD 11.62

-

148, 84 148, 84

-

USD 9.47 -

-

6.870, 73 USD 20.25 6.870, 73 USD 20.25

-



Halaman 18 ampiran


2

Entitas

Buku V

2008- 2012

167 PT Mandiri Sekuritas

2008 2009- 2012 J umlah

2008- 2012

I Se urities

166 PT Bank Syariah Mandiri

165 PT

2008- 2012

164 PT

ultifinan e

2008- 2012

163 DP BNI

I

2008- 2012

162 PT BNI Cabang London

J umlah

-

-

-

-

12 12

-

10 10

9 -

2011- 2012

2008 2009- 2012 J umlah

9 -

-

-

7 7

5 4 1 10

2009 2010

4

Jm l

2008

2008 2009 2010- 2012 J umlah

3 2008- 2009 2010 2011 2012 J umlah

Tahun

161 Dana Pensiun BRI

160 PT Rekayasa Industri

159 Dapensri

1 158 PT PIM

o.

-

-

-

227.814, 91 227.814, 91

5

ilai

-

-

-

18.458, 11 18.458, 11

-

470, 46 470, 46

143.775, 66 USD 11, 125.91 EUR 61.06

-

143.775, 66 USD 11, 125.91 EUR 61.06

Temuan

6

-

-

-

18 18

-

14 14

15 -

-

15 -

-

11 11

6 4 2 12

Jm l

-

-

-

-

18.458, 10 18.458, 10

-

470, 46 470, 46

744, 58 USD 12.61 -

-

744, 58 USD 12.61 -

-

107.690, 81 107.690, 81

7

ilai

Rekomendasi

8

-

-

-

15 15

-

13 13

9 -

-

9 -

-

9 9

6 4 10

Jm l

-

-

-

-

18.085, 54 18.085, 54

-

470, 46 470, 46

744, 58 USD 12.61 -

-

744, 58 USD 12.61 -

-

107.690, 81 107.690, 81

9

ilai


10

Jm l

-

-

-

-

3 3

-

1 1

6 -

-

6 -

-

2 2

-

11

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

372, 56 372, 56

-

-

-

-

-

-

-

-


12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 2

-

13

ilai



-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

18.085, 54 18.085, 54

-

470, 46 470, 46

744, 58 USD 12.61 -

-

744, 58 USD 12.61 -

-

107.690, 81 107.690, 81

16





- Lampiran

1


2

1

nak Perusahaan

Total B Induk dan nak Perusahaan

Total B

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ( Persero)

KKKS 171 BOB PT BSP - Pertamina Hulu

Total BH

BH 170 BP Migas

169

168 DP Mandiri

Entitas

o.

2008 2009 2010- 2012 J umlah

2012 J umlah

2008 2009 2010 2011

-

-

-

-

-

8 8 -

-

3 7 35 45 -

-

2.18

1 6 6

10

J umlah

-

-

2009- 2012

2008- 2012

10

4

Jm l

2008

3

Tahun

5

ilai

-

. .81

8 10

Y 8

.8

1 .81

USD 436.03 USD 436.03 -

20 .112 8 SD 1 1 .

1.942, 38 USD 11, 250.02 205.170, 00 USD 125, 893.72 207.112, 38 USD 137, 143.74

JPY 10

E R 8 . 1

SD 1 1

112.0

E R 11 . 8

28. 8 .2 SD 01.0

Temuan

.

-

-

8 8 -

-

6 12 39 57

0

-

-

-

14

-

14

2

6

Jm l

-

-

E R 2 .20

.22

8

USD 436.03 USD 436.03 -

SD 11 2 0.02

USD 11, 250 .02 USD 11, 250.02

SD

.18 .

-

1 .0 1 1 SD 1.1

7

ilai

Rekomendasi

2.0

-

-

7 7 -

8 -

5 3 8 -

-

-

-

-

-

14

-

14

1 9 7

8

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

USD 436.03 USD 436.03 -

-

-

E R 2 .20

SD 11 00.

.28 .2 8 2

-

1 .010 SD 1.1

9

ilai


-

-

-

-

1 1 -

1 4

1 9 4 14 -

8

-

0 -

10

Jm l

-

8

-

-

-

82 .10

.

-

-

-

-

SD 11 2 0.02

USD 11, 250.02 USD 11, 250.02

SD

1.1

-

11.0 0 21 -

11

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35 35 -

-

-

8

1 6

12

Jm l

SD 1

13

ilai

-

-

-

-

11.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

. 10 02



1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

14

Jm l

.8

15

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-


-

.

.0

1 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E R 2 .20

SD

.

-

1 .028 10 SD 1.1

16



Halaman 20 ampiran


ilayah

Buku V

182

ed o P ala a North Sumatera

K rea

2008- 2012

2010- 2012 J umlah

-

-

-

10 10 -

-

2009

-

2008

2008- 2012

180 Kalila ( Korinc i Baru) W K Korinc i

Kondur Petroleum W K Malac c a Strait

2008- 2012

179 Ex x onMobile Oil Inc . Ltd. W K Pase

181

2008- 2012

-

-

10 11 21

2011 2012 J umlah

-

2008- 2010

178 Ex x onMobile Oil Inc . Ltd. W K NSO

Conoc oPhillips Indonesia Ltd. W K South Natuna Sea B

176

2008- 2012

2008- 2012

K

he ron Pa ifi Indonesia Rokan - PSC

175

-

1

2008- 2012

1

2008

6 8 20

2009- 2010 2011 2012 J umlah

2009- 2012 J umlah

6

4

Jm l

2008

3

Tahun

177 Ex x onMobile Oil Inc . Ltd. W K Bee

K

he ron Pa ifi Indonesia Siak - PSC

174

he ron Pa ifi Indonesia 173 Conoc oPhillips Indonesia Grissik Ltd.

he ron Pa ifi Indonesia Kerja ( W K) MFK - PSC

2

1

172

Entitas

o.

5

ilai

-

-

-

-

-

580, 59 USD 1, 434.53 580, 59 USD 1, 434.53

-

-

USD 228, 967.16 USD 38, 152.55 USD 267, 119.71

-

USD 45, 474.12

USD 45, 474.12

USD 33, 878.11 USD 538.26 USD 37, 245.07

USD 2, 828.70

Temuan

6

6

-

-

-

-

-

6 6 -

-

-

12 11 23

-

1

1

8 11 25

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

USD 1, 211.82 USD 38, 152.55 USD 39, 364.37

-

-

USD 13, 025.51 USD 538.26 USD 16, 392.47

USD 2, 828.70

7

ilai

Rekomendasi

8

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

4 4 -

-

-

2 2

-

-

2 7

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

USD 36.75 USD 36.75

-

-

USD 387.04 USD 3, 215.74

USD 2, 828.70

9

ilai


10

Jm l

-

-

-

-

-

-

2 2 -

-

-

1 1

-

1

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

USD 11.20 USD 11.20

11

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 11 20

-

-

6 11 17

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

USD 1, 163.87 USD 38, 152.55 USD 39, 316.42

-

-

USD 12, 638.47 USD 538.26 USD 13, 176.73

13

ilai



14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

ilai


16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Halaman 21 ampiran


- Lampiran

1 6 1


Entitas

2008- 2012

2008- 2012

2008- 2012

2008- 2012

2008- 2012

2008- 2012

PHE Costa - J ob P Costa International K e ang

J OA ( PSC) Conoc oPhillips W K South J ambi

PHE South J ambi - J ob P Conoc oPhillips W K South J ambi

190

191

192 PT SPR Langgak - Langgak Riau

193 BP W est J ava Ltd. W K ONW J

Camar Resourc e Canada W K Baw ean

189

194

2008- 2012

188 J ob ( PSC) Costa Igl W K Gebang

2011- 2012 J umlah

2008- 2009 2010

-

-

-

-

-

-

-

9 9 -

2011 2012 J umlah

187 Star Energy Ltd. W K Kakap

-

8 8

2008- 2010

4 10

-

6

2008

2009- 2012 2011 2012 J umlah

-

186 Premier Oil W K Natuna Sea A

K

4

Jm l

2008- 2012

Petro hina International td. J abung

3 2008- 2012

Tahun

185 Petroselat Ltd. W K Selat Panjang

184

1 2 183 Pearl Oil W K Tungkal

o.

5

ilai

-

-

-

-

-

-

6.315, 78 USD 5, 787.65 6.315, 78 USD 5, 787.65

USD 2, 650.25 USD 2, 650.25

-

USD 881.53 USD 3, 609.77

USD 2, 728.24

Temuan

6

-

-

-

-

-

-

14 14 -

10 10

-

4 14

10

Jm l

-

-

-

-

-

-

USD 2, 309.64 USD 2, 309.64

-

USD 2, 650.25 USD 2, 650.25

-

USD 881.53 USD 3, 609.77

USD 2, 728.24

7

ilai

Rekomendasi

8

Jm l

-

-

-

-

-

4 4 -

9 9

-

-

-

-

-

USD 431.74 USD 431.74

-

USD 2, 650.25 USD 2, 650.25

-

USD 2, 728.24

7 -

-

-

USD 2, 728.24

-

-

-

7

-

9

ilai


10

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 -

-

3

-

3

-

11

ilai

-

-

-

-

-

-


12

Jm l

-

-

-

-

-

-

9 9 -

1 1

-

4 4

-

-

-

-

-

-

-

-

USD 1, 877.90 USD 1, 877.90

-

USD 881.53 USD 881.53

13

ilai



14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Halaman 22 ampiran


K arisan

ed o P Indonesia K South entral Sumatera

202

Buku V

- Lampiran

2008- 2012

206 J OB ( PSC) HESS W K J ambi Merang

PHE J ambi Merang - J OB P HESS W K 2008- 2012 J ambi Merang

2008- 2012

205 Santos PTY . Ltd. W K Sampang

2008- 2012

204 Santos PTY . Ltd. W K Madura

2008- 2012

2008- 2012

207

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 7

-

2009 2010- 2012 J umlah

-

2008

2008- 2012

203 Petroc hina Ltd. W K Bangko

P Indonesia

ed o Rimau

201

2008- 2012

199 Lapindo Brantas Inc . W K Brantas

K

2008- 2012

198 HESS Pangkah Ltd. W K Pangkah

ed o P Indonesia Lematang

2008- 2012

Kangean Energy Indonesia W K Kangean

197

200

2008- 2012

Conoc oPhillips Indonesia Grissik Ltd. W K Corridor PSC

5 7 12 -

2009 2010 2011

2012 J umlah

-

4

Jm l

2008

196

3

CNOOC SES Ltd. W K South East Sumatera

2

1

Tahun

195

Entitas

o.

5

ilai

-

-

-

-

-

-

USD 150.17 USD 150.17

-

USD 910.33 288, 19 USD 2, 726.72 288, 19 USD 3, 637.05

Temuan

6

-

-

-

-

-

-

7 7

-

5 7 12 -

Jm l

-

-

-

-

-

-

USD 150.17 USD 150.17

-

288, 19 USD 985.66 288, 19 USD 985.66

7

ilai

Rekomendasi

8

Jm l

-

-

-

-

-

5 5

-

5 5 -

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

USD 38.26 USD 38.26

ilai


10

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

USD 111.91 USD 111.91

11

ilai


12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

7 7 -

-

-

-

-

-

-

-

-

288, 19 USD 985.66 288, 19 USD 985.66

13

ilai



14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-


16

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Halaman 2 ampiran


1 6 3

1 6 4

Buku V

- Lampiran

219 Chevron Ind. W K Makassar Strait

218 Chevron Ind. W K East Kalimantan

2008- 2012

2012 J umlah

2009- 2010 2011

2008

2008- 2012

5

ilai

-

-

-

-

-

-

10 16 -

651, 22 USD 43.98 411, 94 USD 4, 994.55 1.063, 16 USD 5, 038.53

-

-

-

USD 8, 053.11 USD 8, 053.11

-

USD 10, 456.76 USD 10, 456.76

Temuan

6

-

2011 2012 J umlah

-

-

6 6

2008- 2010

217 Seleraya - Merangin Dua

Madura

2008- 2012

PHE W Kodec o - J OA P W W K W est Madura

216 Mobil Cepu Ltd. W K Cepu Bloc k

215

214 J OA ( PSC) Kodec o W K W est Madura 2008- 2012

2008- 2012

-

PHE Ogan Komering - J OB P TOKL W K Ogan Komering

213

-

J OB ( PSC) Talisman - Ogan Komering 2008- 2012 W K Ogan Komering

212

-

PHE Tuban East J ava - J OB P PEJ W K Tuban

211

-

2010 2011- 2012 J umlah

2008- 2012

-

6 6

2008- 2009

J OB ( PSC) Petroc hina East J ava W K Tuban

210

-

2008- 2012

PHE Raja Tempirai - J OB P GSIL W K Raja Bloc k

-

209

4

Jm l

2008- 2012

3

J OB ( PSC) Golden Spike W K Raja Pendopo

2

1

Tahun

208

Entitas

o.

6

-

-

-

-

-

-

-

10 16 -

-

6

-

6 6

-

10 10

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

USD 43.98 411, 94 USD 4, 878.50 1.063, 16 USD 4, 922.48

651, 22

-

USD 8, 053.11 USD 8, 053.11

-

USD 7, 455.80 USD 7, 455.80

7

ilai

Rekomendasi

8

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

1 7 -

-

6

-

3 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

USD 43.98 411, 94 1.063, 16 USD 43.98

651, 22

-

USD 1, 557.39 USD 1, 557.39

9

ilai


10

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

USD 5, 898.41 USD 5, 898.41

-

-

-

-

5 5

-

11

ilai


12

Jm l

-

-

-

-

-

-

9 9 -

-

6 6

-

2 2

-

-

-

-

-

-

-

USD 4, 878.50 USD 4, 878.50 -

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ilai 15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




-

USD 8, 053.11 USD 8, 053.11

13

ilai



Halaman 2 ampiran


P Indonesia

Buku V

PS Petro hina Sala ati Kepala Burung, Papua

PH Sala ati Burung, Papua

230

231

P PS

PHE Medc o Tomori - J OB P Medc o W K Senoro Toili, Sulaw esi

229

K Kepala

K

PS ed o P Tomori Senoro Toili, Sulaw esi

K

ahakam

228

227 V ICO W K Sanga- sanga

226 Total

K

-

-

-

-

2008- 2012

2008- 2012

2008- 2012

2008- 2012

2008- 2010 2011 2012 J umlah

2010 2011 2012 J umlah

-

-

-

-

10 10

-

-

10 11 8 29 -

-

2009

4

Jm l

2008

2008- 2012

Petro hina International ermuda td. K Sala ati asin Papua

225

2008- 2012

K Tarakan

224

P Indonesia

2008- 2012

223 Kalrez Petroleum W K Bula Seram

ed o

2008- 2012

222 Inpex W K East Kalimantan

2008- 2012

2008- 2012

K Seram

3

Tahun

221 Energy Eq uity W K Sengkang

iti Seram nergy td. Non Bula

2

1

220

Entitas

o.

5

ilai

-

-

-

-

-

-

-

USD 638.29 USD 638.29

3.424, 75 USD 235.53 SGD 5.30 USD 1, 279.46 USD 22, 779.66 3.424, 75 USD 24, 294.65 SGD 5.30

Temuan

6

-

-

-

-

-

-

-

10 10

10 12 11 33 -

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

USD 638.28 USD 638.28

3.424, 75 USD 235.53 SGD 5.30 USD 1, 279.46 USD 12, 779.66 3.424, 75 USD 14, 294.65 SGD 5.30

7

ilai

Rekomendasi

8

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

7 7

8 8 -

-

-

-

-

-

-

-

-

USD 309.69 USD 309.69

676, 52 USD 235.53 SGD 5.30 676, 52 USD 235.53 SGD 5.30

9

ilai


10

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 2 -

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.748, 23 2.748, 23 -

ilai


-

-

-

-

-

-

-

-

3 3

12 11 23 -

12

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

USD 328.59 USD 328.59

USD 1, 279.46 USD 12, 779.66 USD 14, 059.12 -

13

ilai



14

Jm l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Halaman 2 ampiran


- Lampiran

1

1 6 6

Buku V

- Lampiran

2

1

3

Tahun

Total embaga

Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia

E B G

239

-

1 6

-

20 -

-

5 5

-

16 16

2008- 2012

238 BP W iriagar

-

7 10 8 25 -

-

2011 2012 J umlah

2008- 2012

237 BP Muturi

4

Jm l

2008- 2010

2008 2009 2010- 2012 J umlah

236 Tangguh - BP Berau

Total KKKS

2008- 2012

2011 2012 J umlah

2008 2009 2010

2008- 2012

235 Benuo Taka W K W ailaw i Bloc k

234 PT Pertamina EP

233 PHE Tengah K - J OB P Tengah

232 J OB ( PSC) Total - Tengah W K Tengah 2008- 2012

Entitas

o.

5

ilai

-

-

-

-

-

-

1. SD 1 810 81.08 SGD . 0

-

-

USD 1, 325, 966.29 40.091, 22 USD 61, 848.51 USD 6, 640.59 40.091, 22 USD 1, 394, 455.39

Temuan

-

-

-

-

-

35 35

-

9 9

-

8 12 10 30 -

2

6

Jm l

-

SD 1

-

-

-

-

-

10 18.0 SGD . 0

.

-

USD 1, 325, 966.29 USD 61, 848.51 USD 6, 640.59 USD 1, 394, 455.39

7

ilai

Rekomendasi

-

-

1 1

-

5 12 9 26 -

-

2

27 27

-

102 -

8

Jm l

-

-

-

-

-

-

1. 8 SD 1 8 2. SGD . 0

-

USD 839, 660.29 USD 61, 848.51 USD 6, 640.59 USD 908, 149.39

9

ilai


-

-

8 8

-

3 3 -

-

8

8 8

-

0 -

10

Jm l

-

SD

-

-

-

-

2. 8 2 2 2 . 2 -

-

-

USD 486, 306.00 USD 486, 306.00

11

ilai


-

-

-

-

1 1 -

-

-

-

102 -

12

Jm l

SD 8

13

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Jm l

-

-

-

-

-

-

ilai 15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




-

-

288 1 . -



Halaman 2 ampiran


Total BH KKKS dan Badan saha ainnya

Total torita

T RIT 242 Otorita Asahan

2008- 2012

3

-

-

2012 J umlah

Total Saham Pemerintah 0

-

3 3

2008- 2011

PT Surabaya Industrial Estate Rungkut

241

-

2008- 2012

2

4

Jm l

PT J akarta Industrial Estate Pulogadung

3

Tahun

240

PE ERI T H 0

2

1

S H

Entitas

o.

-

-

-

-

1

2 .82 SGD . 0

0 8

2. 1

2.514, 51 2.514, 51

2 1.

5

ilai

SD 1

Temuan

6

Jm l

-

-

0

4

4 4

-

-

-

-

-

1

.2 0 1

2. 1

2.514, 51 2.514, 51

-

SD 1 0 8.0 SGD . 0

7

ilai

Rekomendasi

1 3 7

8

Jm l

-

-

-

-

-

1.

-

-

-

-

8

-

SD 1 8 2. SGD . 0

9

ilai


-

-

-

-

-

2

10

Jm l

SD 0

2.

11

ilai

-

-

-

-

. -

82

-


-

-

4

-

-

4 4

1 4 1

12

Jm l

-

-

SD 8

. -

2.802 0

-

-

1

2.514, 51 2.514, 51 2. 1

13

ilai



14

Jm l

-

-

-

-

-

-

15

ilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-


16

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Halaman 2 ampiran


Buku V

- Lampiran

1 6 7