5 Des 2011 ... Peran masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di
Kabupaten Sukabumi sangat diperlukan. Tujuan penulisan ...
KERAGAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI 1
2
Ernik Yuliana dan Adi Winata Program Studi Agribisnis FMIPA Universitas Terbuka 2 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota FMIPA Universitas Terbuka 1
e-mail korespondensi:
[email protected]
ABSTRAK Peran masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Sukabumi sangat diperlukan. Tujuan penulisan artikel adalah mendeskripsikan keragaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) sumber daya perikanan dan kelautan yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Dari populasi sebanyak 160 orang, diambil responden sebanyak 50 orang. Data yang dikumpulkan dengan kuesioner berupa data primer. Analisis data menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggota Pokmaswas berada pada rentang umur dewasa pertengahan (36-50 tahun), sehingga masih dapat diharapkan untuk mengembangkan kegiatan Pokmaswas. Tingkat pendidikan anggota Pokmaswas sebagian besar adalah SMP dan SMA. Sebagian besar anggota Pokmaswas berasal dari tokoh masyarakat dan sudah menjadi anggota Pokmaswas lebih dari 5 tahun. Kegiatan Pokmaswas yang telah dilakukan dilihat dari tiga kegitan utama, yaitu pengamatan terhadap pelanggaran, pelaporan pelanggaran secara tertulis, dan penangkapan pelaku pelanggaran. Jumlah pelanggaran yang diamati berkisar antara 2-3 jenis pelanggaran. Jumlah pelanggaran yang dilaporkan secara tertulis dan berhasil ditangkap hanya 1 kasus pada setiap Pokmaswas. Pokmaswas di Kabupaten Sukabumi sudah menjalankan kegiatannya, tetapi masih perlu ditingkatkan dalam kegiatan pelaporan pelanggaran secara tertulis. Keywords: keragaan, Pokmaswas, sumber daya kelautan dan perikanan
PENDAHULUAN
Laut mempunyai ragam manfaat bagi kehidupan kita. Kekayaan laut Indonesia yang melimpah berupa biota laut atau kekayaan mineral adalah anugerah yang tak terhingga dari Yang Maha Kuasa. Begitu juga dengan keragaman jenis ikan, merupakan sumber mata pencaharian utama bagi para nelayan dan keluarganya. Di samping itu, laut dan wilayah sekitarnya yang terawat baik juga dapat berfungsi sebagai tempat rekreasi yang murah. Kekayaan yang terkandung di laut dapat dibedakan menjadi kekayaan yang berasal dari sumber daya kelautan dan sumber daya perikanan. Sumber daya kelautan berupa terumbu karang dan pasir laut, sementara sumber daya perikanan berupa perikanan tangkap, budidaya perikanan, dan pengolahan hasil perikanan. Kekayaan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat terutama masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Kabupaten Sukabumi adalah salah satu kabupaten yang mempunyai sumber daya tersebut.
Untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) di Kabupaten Sukabumi, perlu diadakan pengawasan terhadap SDKP dari tindakan pencurian dan perusakan. Sistem pengawasan tersebut akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan bersama dengan masyarakat setempat yang berhubungan langsung dengan laut,
terutama
nelayan.
Sistem
pengawasan
yang
melibatkan
masyarakat
diimplementasikan dalam bentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Dalam menjalankan tugasnya, Pokmaswas di bawah bimbingan Satuan Kerja (Satker) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tujuan didirikannya Pokmaswas adalah untuk mencapai: 1) terbentuknya mekanisme pengawasan berbasis masyarakat yang secara integratif dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan organsisasi nonpemerintah; 2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 3) terlaksananya kerja sama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh aparat keamanan dan penegak hukum serta masyarakat (Satuan Kerja Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kendari, 2005). Pokmaswas dibentuk berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pasal 67 yang menyatakan bahwa masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawas perikanan. Mekanisme kerja Pokmaswas lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten, 2008). Menurut Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur (2009), keanggotaan Pokmaswas terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha, serta masyarakat pesisir lainnya. Secara umum ruang lingkup pekerjaan Pokmaswas terdiri atas empat bidang utama, yaitu penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, dan pelestarian sumber daya perairan. Tujuan penulisan artikel adalah mengidentifikasi keragaan Pokmaswas di Kabupaten Sukabumi. Keragaan tersebut berkaitan dengan tingkat kinerja yang telah dicapai oleh Pokmaswas dalam menjalankan tugasnya.
METODE
Rancangan penelitian menggunakan exploratory research design. Populasi penelitian adalah semua pengawas yang tergabung dalam 11 Pokmaswas di Kabupaten Sukabumi, yaitu 160 orang. Pengambilan sampel dilakukan di 9 Pokmaswas. Responden diambil dari setiap Pokmaswas secara acak sebanyak 5-6 orang, jadi jumlah responden adalah 50 orang. Pemilihan lokasi penelitian di Sukabumi didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Sukabumi merupakan sentra perikanan tangkap di Jawa Barat, sehingga pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sangat penting dilakukan. Data yang dikumpulkan adalah data primer, dan pengumpulannya menggunakan metode survei. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, dan pengisian kuesioner dibantu oleh enumerator. Analisis data menggunakan metode deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN A. Keadaan Umum Pokmaswas Kabupaten Sukabumi Kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) di Kabupaten Sukabumi berada di bawah pembinaan Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Palabuhanratu. Organisasi dan kelembagaan Satker mengacu kepada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/DJ-P2SDKP/IV/2009 tanggal 6 April 2009 tentang penetapan Pengawas Perikanan pada Unit Pelaksana Teknis, Satuan Kerja, dan Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan surat keputusan tersebut, tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Satker Pengawasan SDKP meliputi: 1. Pengawasan kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pembudidayaan ikan dan distribusi ikan. 2. Pengawasan pemanfaatan ekosistem perairan, pencemaran perairan, kegiatan konservasi dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan pasir laut, pemanfaatan benda berharga muatan kapal tenggelam (BMKT). 3. Penerbitan surat laik operasional (SLO).
4. Verifikasi unit pengolahan ikan dan usaha budidaya ikan 5. Verifikasi kapal yang di adhoc atau adanya dugaan pelanggaran 6. Penanganan tindak lanjut pelanggaran/penyidikan 7. Pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) 8. Operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. 9. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan pengawasan.
Pokmaswas di Kabupaten Sukabumi berada di 11 lokasi, dengan konsentrasi pengawasan yang berbeda-beda, di antaranya adalah pengawasan terumbu karang, pengawasan pasir laut, pengawasan budidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. Akan tetapi yang berhasil diidentifikasi secara lengkap ada 9 Pokmaswas, dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Lokasi dan Nama Pokmaswas yang Menjadi Sampel Penelitian No.
Lokasi
Nama
Jumlah
Pokmaswas
Anggota
Fokus Pengawasan
(orang) 1
Cisolok
Cikahuripan
10
terumbu karang, pasir laut, penyu laut, budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan dan pemasaran, pencurian ikan, imigran gelap
2
Desa Pasir
Mina Jaya
Ipis,
Nusantara
20
terumbu karang, pasir laut, penyu laut, pengolahan hasil dan pemasaran
Kecamatan Surade 3
Desa Ciwaru,
Waru
Kecamatan
Nusantara
20
terumbu karang, pasir laut, pengolahan hasil dan pemasaran
Ciemas 4
Palabuhanratu
Tuna Mandiri
15
Nusantara 5
Palabuhanratu
Ratu Nusantara
terumbu karang, pasir laut, nelayan tangkap
25
Kidang
terumbu karang, pasir laut, pengolahan hasil dan pemasaran
Kencana 6
Desa Loji,
Loji Nusantara
15
pasir laut, pengolahan hasil dan
Kecamatan
pemasaran
Simpenan 7
Cibangban
Bangban
24
Nusantara 8
Desa
Penyu Lestari
Pangumbahan,
Abadi
pasir laut, budidaya perikanan, pengolahan hasil dan pemasaran
10
terumbu karang, pasir laut, penyu laut, penetasan penyu
Kecamatan Ciracap 9
Desa Ujung
Genteng
Genteng,
Nusantara
10
terumbu karang, pasir laut, penyu laut, pengolahan hasil dan pemasaran
Kecamatan Ciracap Total
149
Upaya penataan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pokmaswas bekerja sama dengan Satker Pengawasan KKP dengan melakukan kegiatan berikut ini. a. Pembinaan lisan kepada pemilik/penanggung jawab usaha perikanan (usaha penangkapan, usaha budidaya, dan usaha pengolahan dan pemasaran hasil) yang administrasi perikanan (surat izin usaha perdagangan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI)/surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI)) dan teknis kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b.
Penerbitan hasil pemeriksaan kapal (HPK) dan surat laik operasional (SLO) untuk kapal perikanan.
c.
Penertiban dan pengawasan administrasi perikanan (SIUP dan SPI/SIPI) bersama instansi terkait lainnya seperti pelabuhan perikanan nusantara (PPN) Palabuhanrau (Syahbandar di Pelabuhan Perikanan), TNI AL Pos Palabuhanratu, POLAIR Palabuhanratu, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi dalam bentuk kegiatan gelar operasi dan kerja sama.
B. Karakteristik Anggota Pokmaswas Karakteristik anggota Pokmaswas selengkapnya disajikan pada Tabel 2. Identifikasi karakteristik anggota Pokmaswas menggunakan pendekatan sosiografis dan psikografis. Pendekatan sosiografis yaitu identifikasi karakteristik individu dengan mempertimbangkan latar belakang responden, yaitu umur, tingkat pendidikan, kedudukan sosial, dan pengalaman menjadi anggota Pokmaswas. Pendekatan psikografis adalah
identifikasi karakteristik individu dengan mempertimbangkan kecenderungan psikologis responden (Siregar & Pasaribu, 2000), yaitu motivasi menjadi anggota Pokmaswas.
Umur Umur anggota Pokmaswas paling banyak berada pada kategori dewasa pertengahan (36-50 tahun) yaitu 52%, disusul dewasa awal (50 tahun). Umur pada rentang dewasa pertengahan termasuk usia yang produktif. Anggota Pokmaswas yang berasal dari kalangan nelayan masih membutuhkan kemampuan fisik yang baik. Kondisi fisik yang baik membuat nelayan dapat melakukan kegiatan secara optimum dan mampu mengembangkan diri dengan mengutamakan keberhasilan demi kesejahteraan keluarganya, khususnya untuk kebutuhan anak (Pakpahan et al., 2006). Oleh karena itu, umur anggota Pokmaswas yang berada pada rentang dewasa pertengahan sangat cocok untuk menjadi anggota Pokmaswas, karena dalam Pokmaswas mereka mendapat tugas tambahan untuk melakukan pengawasan.
Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan responden paling banyak adalah kategori sedang (SMP dan SMA) yaitu 56%, disusul oleh pendidikan dasar (SD) 36%, dan perguruan tinggi 8%. Tingkat pendidikan anggota Pokmaswas yang berada pada kategori sedang sangat mendukung kegiatan Pokmaswas, salah satunya adalah penulisan laporan setiap tahun. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas utama Pokmaswas (Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, 2009), yaitu melaporkan adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan membuat laporan kejadian pelanggaran yang disaksikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, Selama ini kegiatan menulis laporan masih sangat kurang dilakukan oleh anggota Pokmaswas. Mereka lebih banyak melaporkan pelanggaran secara lisan. Untuk meningkatkan kemampuan menulis, anggota Pokmaswas perlu dilatih untuk menulis laporan dan pendokumentasian kegiatan. Tingkat pendidikan SMP dan SMA sangat mungkin untuk dilatih menulis laporan dan pendokumentasian semua kegiatan Pokmaswas. Pelatihan tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pokmaswas.
Kedudukan Sosial Anggota Pokmaswas paling banyak dari unsur tokoh masyarakat 52%, nelayan 44%, dan aparat desa 4%. Tokoh masyarakat diperlukan dalam Pokmaswas terutama untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat nelayan tentang unsur-unsur kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Di samping itu, tokoh masyarakat juga diperlukan untuk mengajak anggota Pokmaswas lainnya dalam menjalankan usaha perikanan dengan tertib. Nelayan diperlukan oleh Pokmaswas untuk mengamati secara langsung kegiatan penangkapan ikan di tengah laut. Nelayan hampir setiap hari melakukan kegiatan penangkapan ikan, sehingga mereka mempunyai peluang untuk mengamati pelanggaran yang terjadi di tengah laut. Akan tetapi menurut Pakpahan et al. (2006), di dalam struktur masyarakat pesisir, nelayan mempunyai kerawanan sosial yang tinggi, karena yang pertama adalah masalah tekanan kemiskinan dan keterbatasan peluang kerja, yang kedua adalah secara kultural, nelayan bersifat terbuka dan temperamental karena masa-masa yang harus diwaspadai adalah ketika musim barat tiba. Dengan demikian, proporsi keanggotaan Pokmaswas di Kabupaten Sukabumi sudah baik, tetapi lebih baik jika anggota Pokmaswas dari unsur aparat desa dapat ditambah lebih banyak lagi. Harapannya adalah lebih memudahkan penegakan aturan/hukum di masyarakat nelayan, karena aparat desa lebih punya akses pemerintahan desa dibandingkan tokoh masyarakat dan nelayan. Selain itu, anggota Pokmaswas dari unsur nelayan juga perlu ditambah, karena nelayan adalah pihak yang berhubungan dengan laut secara langsung, sehingga pengawasan pengelolaan perikanan diharapkan dapat berjalan lebih baik.
Pengalaman Menjadi Anggota Pokmaswas Pokmaswas dibentuk berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pasal 67 yang menyatakan bahwa masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawas perikanan (Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten, 2008). Pokmaswas secara resmi berdiri pada tahun 2005. Namun, banyak masyarakat yang sudah membentuk kelompok secara informal sejak sebelum tahun 2005. Anggota Pokmaswas paling banyak (66%) mempunyai pengalaman lebih dari 5 tahun, disusul oleh anggota yang berpengalaman 2-5 tahun (20%), dan 0-1 tahun (14%). Pengalaman menjadi anggota Pokmaswas berguna untuk menjalankan kegiatan Pokmaswas
sehari-hari.
Berdasarkan
hasil
wawancara
dengan
Kepala
Satker
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Palabuhnaratu, anggota Pokmaswas secara rutin mendapat penyuluhan dan pelatihan dari Satker tentang pelaksanaan tugas Pokmaswas. Salah satu tugas Satker adalah meningkatkan partisipasi Pokmaswas dalam melakukan kegiatan, di antaranya adalah melakukan konsolidasi, koordinasi, dan peningkatan keahlian anggota Pokmaswas. Selain itu, dilakukan juga pengembangan organisasi Pokmaswas baik secara internal dan eksternal. Dengan demikian, setiap anggota yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun, berarti sudah menerima banyak materi pelatihan dan penyuluhan dari Satker dan institusi lainnya.
Motivasi Menjadi Anggota Pokmaswas Keanggotaan di dalam Pokmaswas bersifat suka rela, anggota Pokmaswas tidak mendapatkan gaji, tetapi mereka mendapatkan sarana untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Pokmaswas. Di dalam Pokmaswas, mereka dapat belajar berorganisasi, membangun hubungan antaranggota, dan menambah pengetahuan tentang pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan. Selain itu, mereka juga dapat membantu Satker Pengawasan DKP untuk mengawasi laut, dan manfaatnya juga akan kembali kepada para nelayan dan anggota lainnya. Motivasi masyarakat pesisir untuk menjadi anggota Pokmaswas paling banyak (48%) didorong keinginan untuk membantu pemerintah dalam mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan, dan 46% untuk melestarikan lingkungan laut. Motivasi tersebut memang sangat diharapkan oleh pemrintah demi terciptanya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Nikijuluw (2002), bahwa tujuan umum penanggulangan kerusakan ekosistem laut berbasis masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat agar dapat berperan serta secara aktif dan terlibat langsung dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan lokal untuk menjamin dan menjaga kelestarian pemanfaatan sumber daya dan lingkungan. Selengkapnya, motivasi anggota menjadi anggota Pokmaswas dapa dilihat pada Tabel 2. Tabel 5. Motivasi Menjadi Anggota Pokmaswas No.
Motivasi
1
Menjaga kelestarian alam/ramah lingkungan
2
Menambah wawasan pengetahuan kenelayanan
3
Membantu menjaga keamanan laut
4
Membantu mengatasi imigran gelap dan penyerobotan oleh nelayan luar
5
Kepedulian terhadap lingkungan dan kelestarian ekositem laut dan pantai
6
Mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekitar dermaga dan laut
7
Rasa tanggung jawab terhadap kelestarian laut dan pantai, serta keamanan wilayah pantai dan nelayan
C. Kegiatan Pokmaswas Menurut Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur (2009), tugas utama Pokmaswas adalah mengamati kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan yang ada di daerahnya; dan melaporkan adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perikanan atau dugaan tindak pidana di bidang perikanan kepada pengawas perikanan atau aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satker Pengawasan DKP (2009), salah satu tugas yang dibebankan kepada Pokmaswas adalah menangkap tindakan pelanggaran yang terjadi, jika situasinya memungkinkan. Mengacu pada dua pendapat tersebut, kegiatan Pokmaswas yang diidentifikasi pada artikel ini adalah mengamati, melaporkan secara tertulis, dan menangkap jumlah pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran dalam pengelolaan SDKP dapat berupa aktivitas yang merusak atau mencuri (illegal fishing) SDKP tersebut. Jika dibiarkan, maka pelanggaran tersebut akan berdampak pada kelestarian SDKP. Keberadaan Pokmaswas diharapkan dapat memberikan manfaat langsung pada kelestarian SDKP, terutama dalam mencegah dan menanggulangi illegal fishing. Sejak berdirinya Pokmaswas di Kabupaten Sukabumi (2005) sampai saat ini, jumlah pelanggaran yang dapat diamati oleh anggota Pokmaswas rata-rata adalah 2-3 kasus. Jumlah pelanggaran tersebut yang paling banyak diamati oleh anggota Pokmaswas (60%). Aktivitas anggota Pokmaswas dalam mengamati jumlah pelanggaran tersebut sudah sesuai dengan salah satu tujuan didirikannya Pokmaswas, yaitu terbentuknya mekanisme pengawasan berbasis masyarakat yang secara integratif dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan organsisasi nonpemerintah (Satuan Kerja Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kendari, 2005). Pelanggaran yang berhasil diamati oleh Pokmaswas paling banyak adalah dalam penangkapan ikan, mulai dari penggunaan mata jaring yang sangat kecil, bahan peledak, dan penangkapan penyu. Semua pelanggaran yang terjadi banyak didasari oleh tingkat pengetahuan masyarakat pesisir tentang konservasi sumber daya laut yang termasuk
kategori sedang. Selain itu, masyarakat pesisir juga belum mempunyai kesadaran yang tinggi dalam penerapan strategi konservasi sumber daya laut (Winata & Yuliana, 2009). Kegiatan Pokmaswas selama ini banyak dilakukan dengan sistem lisan, anggota Pokmaswas masih kurang menuliskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pokmaswas. Jumlah pelanggaran yang dilaporkan secara tertulis rata-rata adalah 1 kasus. Inilah sisi kekurangan Pokmaswas yang harus diperbaiki. Jika kegiatan-kegiatan Pokmaswas dapat dicatat dengan rapi dan dilaporkan secara rutin, maka data-data tersebut dapat lebih berguna bagi Pokmaswas sendiri dan instansi terkait lainnya. Menurut Nikijuluw (2002), salah satu tujuan khusus penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat
adalah
memberikan
pelatihan
mengenai
sistem
pelaksanaan
dan
pengawasan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut. Tujuan inilah yang dapat ditingkatkan upaya untuk mencapainya, yaitu pelatihan penulisan laporan kegiatan Pokmaswas. Seperti halnya pelanggaran yang dilaporkan secara tertulis, jumlah pelanggaran yang berhasil ditangkap oleh anggota Pokmaswas rata-rata adalah 1 kasus. Tugas untuk menangkap pelaku pelanggaran memang bukan kewajiban utama anggota Pokmaswas, tetapi mereka punya kewenangan tersebut jika memang ada pelanggaran di depan mata. Anggota Pokmaswas diharapkan memang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku pelanggaran. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan didirikannya Pokmaswas yaitu melaksanakan kerja sama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh aparat keamanan dan penegak hukum serta masyarakat (Satuan Kerja Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Kendari,
2005).
Dengan
adanya
kerja
sama
tersebut,
diharapkan
penangkapan pelaku pelanggaran dapat meningkat.
KESIMPULAN Karakteristik anggota Pokmaswas mempunyai umur dalam kategori dewasa pertengahan, tingkat pendidikan sedang, mempunyai kedudukan sosial paling banyak adalah tokoh masyarakat, pengalaman menjadi anggota pokmasmas lebih dari 5 tahun. Motivasi mereka menjadi anggota Pokmaswas adalah untuk membantu pemerintah dalam mengawasi lingkungan laut dan menjaga kelestarian lingkungan laut. Jumlah pelanggaran yang berhasil diamati oleh anggota Pokmaswas adalah 2-3 kasus; pelanggaran yang dilaporkan secara tertulis rata-rata adalah 1 kasus; dan jumlah pelaku pelaku pelanggaran yang berhasil ditangkap rata-rata adalah 1 kasus. Kemampuan anggota Pokmaswas untuk melaporkan pelanggaran secara tertulis perlu ditingkatkan, agar data terekam dengan rapi dan dapat berguna bagi Pokmaswas sendiri.
DAFTAR PUSTAKA • • • • • •
• •
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten (2008). Pokmaswas Banten garda terdepan pengawasan SDKP. Banten: Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten. Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur (2009). Pengawas perikanan plus Pokmaswas. http://www.jatimprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4459&Itemid =2. (Diakses 15 April 2010). Nikijuluw, V.P.H. (2002). Rezim pengelolaan sumberdaya perikanan. Jakarta: Kerja Sama Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional (P3R) dengan PT Pustaka Cidesindo. Pakpahan, H.T., Lumintang, R.W.E., Susanto D. (2006). Hubungan motivasi kerja dengan perilaku nelayan pada usaha perikanan tangkap. Jurnal Penyuluhan 2(1): 2634. Satuan Kerja Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kendari (2005). Satuan pengawas perikanan PPS Kendari melaksanakan pengembangan siswasmas di daerah pemboman ikan. http://www.p2sdkpkendari.com/?pilih=laporanisi&aksi=lihat&id=145 (Diakses 15 April 2010). Siregar, A. dan Pasaribu, R. (2000). Bagaimana mengelola media korporasi organisasi. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y). Yogyakarta: Kanisius. Winata, A & Yuliana, E (2009). Peranan Masyarakat Pesisir dalam Penerapan Strategi Konservasi Sumber Daya Laut. Laporan Penelitian Madya. Tangerang: LPPM Universitas Terbuka.
KEMBALI KE DAFTAR ISI
