manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran terhadap
sinkronisasi ... publik memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya
manusia,.
PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PERENCANAAN ANGGARAN DAN POLITIK PENGANGGARAN, DENGAN TRANSPARANSI PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING TERHADAP SINKRONISASI DOKUMEN APBD DENGAN DOKUMEN KUA - PPAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).Penelitian ini juga menguji peranan transparansi publik memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Populasi penelitian ini adalah anggota dewan dan pejabat/pegawai yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berjumlah 29 SKPD. Metode pengambilan sampel mengunakan metode sensus, dimana semua populasi dijadikan sampel sejumlah 123 orang. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Linear Berganda dan analisis Uji Interaksi. Untuk menguji hipotesis secara simultan dan parsial digunakan Uji F dan Uji t. Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel variabel kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumenAPBD dengan dokumen KUAPPAS dan secara parsial kapasitas sumber daya manusia dan politik penganggaran berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBDdengan dokumen KUA-PPAS sedangkan perencanaan anggaran berpengaruh negatifsignifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hasil uji interaksi menunjukkan bahwa transparansi publik tidak dapat memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, dan transparansi publik bukan variabel moderating. Kata Kunci :
APBD, KUA-PPAS, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Politik Penganggaran, Transparansi Publik.
Universitas Sumatera Utara
THE INFLUENCE OF THE CAPACITY OF HUMAN RESOURCES, BUDGET PLANNING AND BUDGETING POLITICS WITH PUBLIC TRANSPARENCY AS MODERATING VARIABLE ON THE SYNCHRONIZATION BETWEEN REGIONAL REVENUES AND EXPENDITURES BUDGET DOCUMENT AND GENERAL POLICY OF REGIONAL REVENUES AND EXPENDITURES BUDGET-PROVISIONAL BUDGET CEILING PRIORITY DOCUMENT IN THE DISTRICT GOVERNMENT OF ACEH TENGGARA
ABSTRACT
The purpose of this study was to look at the influence of the capacity of human resources, budget planning and budgeting politics on the synchronization between Regional Revenues and Expenditures Budget (APBD) document and General Policy of Regional Revenues and Expenditures Budget (KUA) Provisional Budget Ceiling Priority (PPAS) document and to test the role of public transparency in moderating the relationship between the capacity of human resources, budget planning, budgeting politics with the synchronization between APBD document and KUA-PPAS document. The population of this study was 123 persons consisting of legislative members and officials/employees who were involved in the preparation of the Work Plan and Budget of 29 Regional Apparatus Working Units and all of them were selected to be the samples for this study by using census sampling method. The data used in thios study were primary data obtained through the questionnaires directly distributed to the respondents. The data obtained were analyzed through multiple linear regression tests and interaction test. Hypothesis was simultaneously and partially tested through F test and t test. The result of hypothesis test in this study showed that simultaneously the variables of capacity of human resources, budget planning and budgeting politics had a positive and significant influence on the synchronization between APBD document and KUA-PASS document, and partially, capacity of human resources and budgeting politics had a significant influence on the synchronization between APBD document and KUA-PASS document while budget planning had a negative and signifcant influence. The result of interaction test showed that public transparency could not moderate the relationship between the capacity of human resources, budget planning and budgeting politics and the synchronization between APBD document and KUA-PASS document. Therefore, public transparency is not moderating variable. Keywords: APBD, KUA, PASS, Human Resource Capacity, Budget Planning, Budgeting Politics, Public Transparency
Universitas Sumatera Utara
