kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mengembangkan sumber energi panas
bumi di daerahnya. Ketersediaan bahan bakar fosil yang kian menipis ...
REGULASI PANAS BUMI DAN KEBIJAKAN INVESTASI DI JAWA BARAT
LATAR BELAKANG
Jumlah penduduk di Jawa Barat 44,28 juta jiwa (2012) dengan tingkat pertumbuhan mencapai 1,7% per tahun dan diprediksi akan mencapai sekitar 54 juta jiwa pada tahun 2029 Rasio elektrifikasi Jawa Barat baru mencapai 73,5% (2012) dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,6% Jawa Barat memiliki potensi panas bumi terbesar di Indonesia (6.101 MW) dan baru termanfaatkan sebesar 1.075 MW atau 17,6% UU 27/2003 tentang Panas Bumi memberi kewenangan lebih kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mengembangkan sumber energi panas bumi di daerahnya. Ketersediaan bahan bakar fosil yang kian menipis memaksa pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi energi terbarukan sebagai energi alternatif
KONDISI KELISTRIKAN JAWA BARAT KEBUTUHAN LUAR JAWA BARAT 90,297,800 MWh (TH.2010)
PLTP (3%) PLTU (44%)
JAMALI
PLTGU (30%)
KEBUTUHAN LUAR JAWA BARAT 87,006,836 MWh (TH.2016)
124,961,400 MWh (TH 2010)
PLTA (9%)
+ 33.154.636 MWh
PLTG (5%)
158,116,036 MWh
PLTD (5%)
(TH 2016)
KEBUTUHAN JAWA BARAT 34,663,600 MWh (TH.2010)
LAINNYA (4%)
KEBUTUHAN JAWA BARAT 71,109,200 MWh (TH.2016)
+36.445.600 MWh
Proyeksi Tambahan Kapasitas Pasokan Listrik dari Jawa Barat s/d Tahun 2016 :
- PLTU Cirebon - PLTU Pel.Ratu - PLTU Indramayu - PLTP (Panas Bumi) - PLTA Jati Gede
: : : : :
660 MW 3 x 350 MW 3 x 330 MW 749 MW 110 MW
Sumber Data : RUPTL PLN Distribusi Jabar - Banten
28.035.504 MWh
Dengan pola distribusi PLN saat ini maka JAMALI akan mengalami defisit 5.119.132 MWh (TH 2016)
PANAS BUMI JAWA BARAT o Terdapat 49 manifestasi panas bumi yang tersebar di 11 Kab/Kota, dengan total potensi 6101 Mwe.
Terdapat 4 WKP Eksisting Panas Bumi: Kamojang, Salak, Darajat & Wayang Windu. SALAK 377 MW
KAMOJANG 200 MW
DARAJAT 271 MW
Jawa Barat merupakan provinsi pengguna listrik terbesar di indonesia (rata-rata pertumbuhan 5.6% pertahun). TOTAL TERPASANG 2012 : 1075 MW
WAYANG WINDU 227MW
KEWENANGAN PROVINSI PADA PENGEMBANGAN PANAS BUMI DI JAWA BARAT Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2006
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pembuatan Perda Provinsi Investasi Panas Bumi Survei Pendahuluan Usulan penugasan survei pendahuluan pihak ke tiga Mengusulkan penetapan WKP ke Menteri ESDM Pelelangan WKP Pemberian IUP Panas Bumi BINWASDAL terhadap WKP Eksisting Pemberian IUP perpanjangan terhadap 11 (sebelas) WKP eksisting (Darajat, Salak, Wayang Windu, WSS, Kamojang, Cibuni, Patuha, Karaha Bodas, Cisolok-Cisukarame, G. Tangkuban Parahu dan G. Tampomas) 10.Perhitungan bagi hasil Panas Bumi (Landrent, royalti dan pendapatan pajak/ retribusi lainya)
5
INTISARI PERATURAN DAERAH (BERDASARKAN PERDA PROV. JABAR NO.6/2006)
1. Pengaturan terhadap kewenangan Provinsi 2. Menarik dunia usaha dalam pengusahaan panas bumi, melalui : Tidak dipungutnya biaya perizinan Pemberian insentif dan Kemudahan-kemudahan Memberikan fasilitasi sesuai kebutuhan 3. Menumbuhkan Multiplier Effect untuk : Upaya Pengembangan Wilayah Pelaksanaan Community Development Keikutsertaan BUMD secara profesional Bagi Hasil/Pendapatan dari Pajak 4. Optimalisasi Pemanfaatan Mendorong terciptanya center of excellence, melalui : - Penelitian dan Pengembangan - Pendidikan dan Pelatihan 5. Dukungan dan Fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Panas Bumi 6
1. Peyusunan Perda Daerah No.6/2006 tentang Pengelolaan Panas Bumi dan Juklak pengelolaan panas bumi 2. Melaksanakan Survey Pendahuluan di 7 lokasi sejak tahun 2005 – 2011 dan survei terpadu di 3 lokasi serta telah ditetapkan 4 WKP Panasbumi 3. Melaksanakan pelelangan di 4 WKP Panas Bumi (Tahun 2008) dan tahun 2011 untuk WKP G.Ciremai serta penerbitan IUP untuk WKP G.Tangkuban Parahu, Tampomas (oleh Gubernur) dan Cisolok-Cisukarame (oleh Bupati Sukabumi) serta tahap penyelesaian perizinan G.Ciremai 4. Usulan penugasan kepada Menteri ESDM untuk 2 lokasi (Gede-Pangrango & Galunggung) 5. Membangun daya tarik investasi dalam pengusahaan panas bumi, melalui : Penyediaan data-data sebagai informasi bagi para investor Insentif bagi investor dengan tidak dipungutnya biaya perizinan Memberikan fasilitasi sesuai kebutuhan 6. Menumbuhkan Multiplier Effect untuk Percepatan Pengembangan Wilayah, Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Comdev dan CSR Meningkatkan kemampuan dan peran BUMD secara profesional 5. Optimalisasi Pemanfaatan Mendorong terwujudnya Jawa Barat menjadi “center of excellence” sebagai pusat kegiatan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan panas bumi di Indonesia 6. Menyusun RPIJM sektor energi bersama Kabupaten/Kota terkait sebagai bentuk fasilitasi kepada Pemerintah dalam Pengelolaan Panas Bumi guna mendukung program nasional pembangunan PLTP 10.000 MW tahap II. 7. Pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan pengusahaan panas bumi bersama Pemerintah Pusat dan Kab/Kota terkait 8. Penyiapan data-data teknis bersama seluruh pihak terkait sebagai komponen perhitungan Dana Bagi Hasil
7
ROAD MAP PENGEMBANGAN PANAS BUMI 2006 – 2025 (KOMPILASI TARGET NASIONAL DAN TARGET JABAR) TARGET NASIONAL
852 MW (Produksi)
2000 MW
3442 MW
1148 MW Existing WKP Kondisi 2010
TARGET JAWA BARAT
1075 MW (89%) Tahun 2010
4600 MW
? MW Existing + WKP Baru
6000 MW
1400 MW WKP Baru
12000 MW Target Nasional
3500 MW WKP Baru
3.267 MW Target Jabar 27% Target Nasional
1729 MW Tahun 2014
Proses IUP
8
KONSEP GEOTHERMAL CENTER OF EXCELLENT
Community Development
Environmental Management
Direct Use & Small scale power plan
West Java Geothermal Centre of Excellence
Auction and licensing
Database Management System
Potential Optimization
PERMASALAHAN A.
Teknis
B.
Non Teknis
A. PERMASALAHAN TEKNIS 1.
2. 3.
4.
5.
Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) Tingginya biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan data teknis yang memadai untuk proses lelang WKP Optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi melalui pemanfaatan langsung (direct use) dan pengembangan teknologi Enhanced Geothermal System (EGS) serta Binary Power Plant Masih rendahnya dukungan lembaga penelitian dan Perguruan Tinggi dalam upaya optimalisasi pemanfaatan variasi sumber panas bumi dan teknologi industri nasional Masih rendahnya insentif bagi industri nasional untuk ikut berperan memproduksi berbagai peralatan dan komponen PLTP
B. PERMASALAHAN NON TEKNIS 1.
2.
3.
4.
Tumpang tindih kepentingan sektor seperti status lahan (terutama dengan kehutanan) Kondisi psikologis masyarakat lokal untuk menerima perubahan Harga listrik yang dinilai masih belum mencapai nilai keekonomian Masih rendahnya dukungan Perbankan Nasional untuk membiayai kegiatan eksplorasi
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
