peraturan daerah kabupaten semarang nomor 5 tahun 2011 tentang ...

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMAR ANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN AT AS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMAR ANG, Menimbang

:

a.

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas Satuan Polisi Pamong Praja selain menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ditambah tugas perlindungan masyarakat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat

:

1

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2.

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

11.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuam Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 25 Seri D Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMAR ANG MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 25 Seri D Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 ), diubah sebagai berikut : 1.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 (1)

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

(2)

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

2.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan

ketertiban

umum,

ketentraman,

menegakkan

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat. 3.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

4.

a.

penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat;

b.

pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;

c.

pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

d.

pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e.

pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan / atau aparatur lainnya;

f.

pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;dan

g.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

penyelenggaraan

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : a.

Kepala;

b.

Subbagian Tata Usaha;

c.

Seksi Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

d.

Seksi Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;

e.

Seksi Pengawasan, Pengendalian, dan Pengembangan; dan

f.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin o leh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. 5.

Ketentuan Bagian Kelima diubah, sehingga Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut : Bagian Kelima Seksi Ketertiban, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat

6.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut : Pasal 10 Seksi Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan Peraturan Daerah, pembinaan ketertiban dan ketentraman, ketaatan masyarakat serta perlindungan masyarakat. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 19 - 05 - 2011 BUPATI SEMAR ANG,

MUNDJIRIN Diundangkan di Ungaran pada tanggal 23 - 06 - 2011 Plt. SEKRET ARIS DAERAH KABUPAT EN SEMARANG Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

ANWAR HUDAYA LEMBAR AN DAERAH KABUPAT EN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 5.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMAR ANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN AT AS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PR AJA I.

UMUM Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan salah satu wujud reformasi Otonomi Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Otonomi Daerah untuk memberdayakan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat di tengah era globalisasi dan Otonomi Daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum Daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan dasar yang wajib. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengamanatkan penambahan tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga Pemerintah Kabupaten Semarang memandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pa mong Praja.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 cukup jelas. Angka 2 cukup jelas. Angka 3 cukup jelas. Angka 4 cukup jelas. Angka 5 cukup jelas. Angka 6 cukup jelas. Pasal II cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMAR ANG NOMOR 5.

BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SEMARANG

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor : 5 Tahun 2011 Tanggal : 19 - 05 - 2011

KEPALA FUNGSIONAL

SEKSI PENEGAKAN PERDA DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

SUBBAGIAN TATA USAHA

SEKSI BINA KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYAR AKAT

SEKSI PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN

BUPATI SEMAR ANG,

MUNDJIRIN