Renja 2013 - Kabupaten Bandung

Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang A. LATAR BELAKANG Menyadari tentang pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Bandung berjumlah 3.215.584 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk 2,56, kondisi ini bila tidak dikendalikan akan terus melaju seiring deret hitung dan bila tidak diimbangan dengan peningkatan sumberdaya manusia akan berdampak terhadap masalah sosial yang pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap hasil pembangunan. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Keluarga Berencana Adalah upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindugan dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”. Program keluarga berencana sejak otonomi daerah diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam pengendalian penduduk. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sudah membuat kebijakan melalui program dan Kegiatan dalam pengendalian kelahiran. Keberhasilan program Keluarga Berencana telah menunjukan hasil yang cukup mengembirakan dengan tercapainya target peserta KB baru tahun 2011 sebanyak 102. 515 akseptor, dapat diasumsikan akan terkendali kelahiran 102.515 kelahiran apabila menjadi peserta KB baru tersebut menjadi peserta KB aktip yang lestari. Data tersebut bila kita analisis secara ekonomis merupakan investasi masa depan karena dengan terkendali 102.515 kelahiran maka dapat dihemat

biaya

persalinan

yang

ditanggung

pemerintah

sebesar

Rp.

61.509.000.000,00 dimana penghematan tersebut dapat digunakan untuk meningkatan IPM bidang pendidikan dan kesehatan atau pembangunan lain. 1


Namun disisi lain perkembangan progran Keluarga Berencana masih dihadapkan dengan permasalahan yang harus dihadapi seperti : a. Masih rendahnya peran pria dalam ber KB hanya 2,5% b. Perserta KB aktif masih tertupu pada suntik 53% dan pil 23% c. Total Fertility Rate masih 2,35 % d. Laju Pertambahan Penduduk 2,56 % Permasalahan tersebut perlu komitmen dari berbagai pemangku kepentingan, steakholder dan masyarakat agar pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu menurunkan Total Fertiltu Rate (TFT) menjadi 2,10 dengan Net Reproduksi Rate (NRR) = 1,0 sehingga terjadi Penduduk Tumbuh Seimbang tahun 2015. Mencermati kondisi kependudukan saat ini maka upaya pencapaian tujuan MDGs dilakukan seiring upaya penurunan angka kelahiran, antara lain melalui intensifikasi Program Keluarga Berencana (KB). Upaya itu amat penting dilakukan mengingat program KB pada era reformasi perlu terus ditingkatkan. Kurang terfasilitasinya penduduk melakukan pembatasan kelahiran akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan penduduk dan peningkatan itu umumnya berasal dari kelahiran yang tidak diinginkan (unwanted child). Diperlukan peran pemerintah dalam pembangunan program KB, mengingat kondisi social ekonomi masyarakat yang masih rendah. Ini terjadi karena factor modernisasi berakibat membaiknya kondisi social ekonomi masyarakat. Factor modernisasi itu juga menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dalam menilai anak (child value). Sejumlah factor pendorong perubahan perilaku itu antara lain menurunnya angka kematian bayi dan balita dan meningkatnya status perempuan. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung berusaha untuk mengantisipasi kondisi ditengah perubahan yang cepat dalam system manajemen pemerintah tahun ini, melalui peran dan posisi dalam serangkaian program-program yang terencana dan terukur yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 2


Perempuan Kabupaten Bandung.

Dasar perencanaan strategis tersebut diawali dengan Visi dan Misi Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan.

Visi tersebut

adalah :

“Terwujudnya Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun 2015”. Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas perlu dirumuskan sejumlah misi yaitu : 1.

Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan,Pengaturan Kelahiran,Pembinaan Ketahanan Keluarga serta Peningkatan Keluarga Sejahtera.

2.

Menyediakan Data Mikro Keluarga untuk Pengembangan Program di daerah

3.

Meningkatkan Kualitas Kepesertaan Peserta KB

4.

Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan anak melalui Penegakan, Kesetaraan, keadilan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

5.

Meningkatkan peran serta swasta/steak hordel dalam pembangunan KB

Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang terjangkau, bermutu efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Disamping itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk lebih seimbang sesuai dengan daya dukung daya tampung yang disesuaikan dengan keragaman etnis, budaya serta pembangunan berkelanjutan. Pembangunan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Anak

diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan

dan

perlindungan

anak

di

berbagai

bidang

pembangunan. Penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi

terhadap

perempuan 3

dan

anak

serta

penguatan


kelembagaan dan jaringan pengarus utamaan gender di daerah termasuk ketersediaan data dan statistik gender. Situasi dan kondisi merupakan

fenomena

yang

Pembangunan Keluarga Berencana perlu

memerlukan

perhatian

dan

penanganan yang serius, lebih sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Hal ini diarahkan karena keberhasilan pembangunan Program KB akan berdampak terhadap pembangunan lainnya dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bandung yang sejahtera. Dengan

demikian

untuk

meningkatkan

keberhasilan

program KB dan pemberdayaan perempuan tahun 2013 kinerja Badan KB dan Pemberdayaan terfokus kepada meningkatkan peserta KB aktif menjadi 83,50 % dan pencapain peserta KB baru sebanyak 82.000 akseptor, sehingga akan mendukung penurunan TFR menjadi 2,10 tahun 2015. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keluarga Berencana

dan

Pemberdayaan

Perempuan

secara

intensif

melaksanakan program KB dan PP bekerjasama dengan dinas instansi terkait, dan seluruh kecamatan di kabupaten Bandung maupun dengan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta BKKBN Propinsi Jawa Barat.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renja ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 tahun 2010

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

(Renja) 2013 ini dimaksudkan sebagai

bentuk laporan perencanaan yang dibutuhkan dalam tahun mendatang sebagai implementasi dari reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Selanjutnya laporan (renja) 2013 ini 4


dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan Kinerja dan rencana pembangunan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga

Berencana

dan

Pemberdayaan

Perempuan

secara

berkelanjutan. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Laporan Rencana Kerja (RENJA) 2013 ini adalah sebagai berikut : 1. Memberikan gambaran perencanaan umum tahun mendatang tentang kondisi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung yang meliputi tugas pokok dan fungsi serta kondisi kepegawaian Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; 2. Gambaran proses pembangunan program keluarga berencana yang berisikan Rencana Kinerja dalam

mewujudkan

Visi, Misi, Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. 3. Melaporkan

Rencana

Kerja

(RENJA)

2013

Badan

Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang meliputi kegiatan Pengukuran Kinerja, Analisis Pencapaian Kinerja

dan Analisis

Pencapaian Kinerja Keuangan. 4. Menjadi Bahan masukan bagi kepentingan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam pelaksanaan tugas di masa mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana kerja SKPD tahun 2013 ini mencakup implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung yang tercantum dalam program kerja maupun kegiatan selama tahun Anggaran 2013. 5


Adapun

sistematika

Rencana

Kerja

Badan

Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2013 sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, dan proses penyusunan Rencana Kerja. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran BKBPP 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja 2013 BKBPP 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah di sahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: 6


1.

Realisasi

program/kegiatan

yang

tidak

memenuhi

target

kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan; 2.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3.

Realisasi

program/kegiatan

yang

melebihi

target

kinerja

hasil/keluaran yang di rencanakan; 4.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapaianya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;dan

6.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengangaran yang perlu di ambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu hasil kerja di bagian C.1.3. (review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD). Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-VI C.5 yang disesuaikan dengan SKPD masing-masing, Dengan format table sebagai berikut: 1.2. Analisis Kerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan peraturan Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara pokok dan fungsi, serta norma 7


dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini (lihat kertas kerja di bagian C.1.2. T-VI C.1 Lamp VI permendagri No. 54 Tahun 2010). Pada pembehasan sub bab ini perlu disajikan table analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD hasil kertas kerja di bagian C.1.2. (Analisis kinerja pelayanan SKPD), yang disesuaikan menerut SKPD masingmasing, dengan format sebagai berikut: 1.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai: 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementrian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapapian kinerja oembangunan; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGS (Millenium Develpmnet Goals); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioitas tahun yang direncanakan. Penjelasan lebih lanjut lihat pada bagian C.1.4. Lamp VI permendagri No. 54 Tahun 2010 (isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi SKPD).

1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai; 8


1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alas an proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan 4. Lampirkan table berikut,yaitu dari hasil pengerjaan di bagian C.1.5 Lamp VI permendagri No.54 Tahun 2010 (telaahan rancangan awal RKPD) Tabel T-VI C.7.

1.5. Penela’ahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan

kepada

SKPD

provinsi

maupun

berdasarkan

hasil

pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah di lakukan). Deskripsi yang perlu disajkan dalam subbab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelesan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fugsi SKPD; 3. Sajikan table berikut yang diperoleh dari hasil pengerjaan pada bagian C.1.7. Lamp VI permendagri No. 54 Tahun 2010 (penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat), yaitu Tabel T-VI C.9 sebagai berikut:

9


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Tela’ahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan prioritas dan sebagaimana dimaksud,yaitu penelaahan yang menyangkut ara kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Deskripsi intuk mengisi sub-bab ini mengacu pada kertas kerja bagian C.1.10 Lamp VI permendagri No.54 Tahun 2010 (telaahan terhadap kebijakan nasional).

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Deskripsi untuk mengesi sub-sub ini, mengacu pada kertas kerja bagian C.1.6 Lamp VI permendagri No.54 Tahun 2010 (perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD).

3.3.

Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan missal: a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, b. Pencapaian MDGs, c. Pengentasan kemiskinan, d. Pencapaian SPM, e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, f. Pengembangan daerah teisolir, g. Dsb 10


b.

Uraian garis besar mengenai rekapatulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

a.

Jumlah program dan jumlah kegiatan.

b.

Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

c.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pembendanaanya.

c.

Penjelesan jika rumusan program dan dan kegiatan tidak

sesuai

dengan

rancangan

awal

RKPD,

baik

jenis

program/kegiatan,pagu induktif,maupun kombinasi keduanya. d.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian C.1.8. Lamp VI permendagri No. 54 Tahun 2010 (perumusan program dan kegiatan) Tabel T-VI.C.10.yaitu sebagai berikut:

BAB IV. PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa: a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantmkan tempat dan tanggal dokumen. Nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

11


Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan dan pada waktu penyusunan Renja BKBPP berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja BKBPP tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKBPP tahun lalu, dan realisasi Renstra BKBPP mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan BKBPP dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKBPP tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra BKBPP). Kami sajikan tabel sebagai berikut:

A. PROGRAM PENINGKATAN KESERTAAN BER – KB 1. Peserta KB aktif Jumlah peserta KB

aktif sampai dengan bulan Desember 2011 tercatat

sebanyak

akseptor

542.758

atau

83,42

%

650.758.Sedangkan Pencapaian peserta KB aktif

dari

PUS

sampai dengan

sebesar bulan

Desember 2011 jika dibanding PPM CU tahun 2011 sebesar 98,35 % , sedang

jika dibanding dengan PUS Proyeksi sebesar

mencapai 84,85 %. 2. Partisipasi Pria dalam Program KB 12

639.652, sudah


Jumlah peserta KB aktif Pria sampai dengan bulan Desember 2011 tercatat sebanyak : 13.586 akseptor atau 2,50 % dari total peserta KB aktif 542.758 akseptor dengan metoda kontrasepsi MOP : 5.620 akseptor dan Kondom sebanyak : 7.966 akseptor . Tabel 3 Pencapaian Peserta KB Aktif Bulan Desember 2011

NO KONTRAS . EPSI

PPM PA 2011

PENC PA BLN DESEMBER 2011

% PENC THDP PPM PA 2011

% PENC TRHDP TOTAL PA

1

IUD

79.157

83.041

104,91

15,30

2

MOW

12.842

13.245

103,14

2,44

3

MOP

5.430

5.620

103,50

1,04

4

KONDOM

8.488

7.966

93,85

1,47

NON HORMON AL

105.917

109.872

103,73

20,24

5

IMPLANT

14.873

16.513

111,03

3,04

6

SUNTIKA N

289.508

291.922

100,83

53,78

7

PIL

141.586

124.451

87,90

22,93

HORMON AL

445.967

432.886

97,07

79,76

JML TOTAL

551.884

542.758

98,35

100,00

13


3. Pelayanan Peserta KB Aktif menurut cara dan tempat KKB

Pemerintah

pelayanan

dan KKB Swasta )

Peserta KB aktif bulan Desember 2011 sebanyak 542.758 akseptor, dengan menggunakan pasilitas sarana pelayanan KKB Pemerintah sebanyak 219.234 Akseptor ( 40,39 % ) dan melalui KKB Swasta sebanyak 323.524 akseptor ( 59,61 % ), hal ini menunjukan bahwa tingkat kemandirian masyarakat dalam ber KB sudah cukup tinggi atau KB sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat di Kabupaten Bandung. 4. Pasangan Usia Subur yang belum ber KB (UNMET NEED) Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada sebanyak 650.652 sedangkan yang sudah ber KB sebanyak : 542.758 akseptor ( 83,42 %) dan yang belum ber KB tercatat sebanyak : 107.894 atau 19,88 % pasangan dengan alasan 1.

PUS Hamil sebanyak

:

21.860 Orang ( 20,26 % )

2.

Ingin anak segera

: 29.847 Orang ( 27,66 % )

3.

Ingin anak ditunda

: 26.817 Orang ( 24,85 % )

4.

Tidak ingin anak lagi

: 29.370 Orang ( 27,22 % )

Nomor : 1 , 3 dan 4 merupakan unmet need ( sasaran untuk di motivasi menjadi peserta KB baru ) 5. Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi Hasil Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi khususnya pelayanan peserta KB Baru sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2011 sebanyak 102.515 akseptor atau 108,39 % dari PPM tahun 2011 sebanyak 94.584 akseptor.

B. Cakupan Laporan 1. Laporan hasil pelayanan kontrasepsi dari tingkat Kecamatan dengan formulir F/II/KB/08 pada bulan Desember 2011 dari 31 kecamatan masuk 100 %. 14


2. Laporan Bulanan Hasil Pelayanan Kontrasepsi Menurut Tempat Pelayanan KB,berdasarkan Rekapitulasi Laporan Bulanan Pelayanan Kontrasepsi dari Kecamatan dengan formulir F/II/KB/08 pemasukannya sebagai berikut: a.

Laporan Klinik KB Pemerintah Laporan yang masuk bulan Desember sebanyak 77 klinik dari 77 klinik yang ada atau 100 % jika dibandingkan dengan bulan Nopember 2011 keadaannya tetap.

b. Laporan Klinik KB Swasta Laporan yang masuk pada bulan Desember 2011 sebanyak 90 klinik dari 90 klinik yang ada atau 100 %, jika dibandingkan dengan laporan bulan Nopember 2011 masih sama. c.

Laporan Dokter Praktek Swasta ( DPS ) Jumlah klinik DPS yang masuk pada bulan Desember 2011 sebanyak 52 klinik atau 39,39 % dari jumlah DPS yang ada sebanyak 123 buah,

d. Laporan Bidan Praktek Swasta ( BPS ) Jumlah laporan yang masuk dari klinik KB BPS bulan Desember 2011 sebanyak 309 buah atau 88,29 % dari klinik yang ada sebanyak 350 buah.

C. HASIL PELAYANAN KONTRASEPSI 1. Pelayanan Peserta KB Baru Berdasarkan tempat pelayanan pencapaian peserta KB baru bulan Desember 2011 melalui klinik KB Pemerintah sebanyak 3.519 akseptor atau 46,60 %,, melalui klinik swasta sebanyak 331 akseptor atau 4,38 % klinik KB Dokter Praktek Swasta ( DPS ) sebanyak 27 akseptor atau 0,36 % dan melalui Bidan Praktek Swasta sebanyak 3.675 akseptor atau

48,66 % ,

melihat data tersebut diatas bulan Nopember 2011 kebanyakan peserta KB baru menggunakan pasilitas klinik KB Bidan Praktek Swasta. 15


Pencapaian Peserta KB Baru dari bulan Januari s/d . Desember 2011 Pencapaian Peserta KB Baru dari bulan Januari s/d Desember 2011 atau selama 12 ( Dua belas ) bulan pada tahun anggaran 2011 mencapai : 102.515 akseptor atau 102,39 % dari PPM tahun 2011 sebesar 94.584 akseptor . Adapun rincian pencapaian Peserta KB Baru per Mix Kontrasepsi sebagai berikut :

No

Mix Kontrasepsi

PPM Peserta KB Baru Tahun 2011

Realisasi Peserta KB Baru s/d Bln Des 2011

% Pencapaian dibanding PPM PB

10.248

12.365

120,66

1.

IUD

2.

MOW

953

1067

111,96

3.

MOP

1.084

1.299

119,83

4.

IMPLANT

4.212

4.179

99,22

5.

SUNTIKAN

56.893

57.684

101,39

6.

PIL

15.871

19.220

121,10

7.

KONDOM

5.323

6.701

125,89

94.584

102.515

108,39

JUMLAH

Adapun Kecamatan – kecamatan yang PB di atas 100 % (melampaui PPM) ada 23 Kecamatan dan Kecamatan yang pencapaian PB nya dibawah 100 % (tidak tercapai PPM PB) ada 8 Kecamatan. Secara terinci dapat dilihat pada lampiran. 2. Pelayanan Peserta KB Ulang 16


Jumlah Komplikasi Berat IUD 1 Akseptor dan Implan 3 Akseptor. Jumlah Kegagalan sebanyak 3 akseptor terdiri dari IUD 2 Akseptor, MOW 1 Akseptor. Jumlah pencabutan IUD dan Implant , IUD 43 akseptor dan Implant 73 akseptor. Jumlah Peserta Ganti Cara sebanyak 27 Akseptor terdiri dari IUD 10 akseptor, Implant 9 akseptor, Suntikan 5 akseptor dan Pil 5 akseptor. Jumlah Pemasangan Ulang IUD dan Implant sebanyak 19 Akseptor terdiri dari IUD 14 akseptor dan Implant 5Akseptor.

3. Peserta KB Drop Out ( DO ) Keadaan Peserta KB Drop Out sampai dengan bulan

Desember

2011

tercatat sebanyak 74.058 akseptor atau 12,01 % dengan rincian sebagai berikut :

NO.

MIX KONTRASEPSI

PA / CU S.D DESEMBER 2010

Peserta KB Baru ( PB) S/D DES 2011

1

2

3

4

Peserta KB Aktif (PA) SEHARUSNYA DES 2011

PA / CU S.D DES 2011

Perkiraan Drop Out (DO)

%

5

6

7

8

1

IUD

75.965

12.365

88.330

83.041

5.289

5,99%

2

MOW

12.312

1067

13.379

13.245

134

1,00%

3

MOP

4.566

1.299

5.865

5.620

245

4,18%

4

IMP

14.041

4.179

18.220

16.513

1.707

9,37%

5

STK

273.204

57.684

330.888 291.922

17

38.966 11,78%


6

PIL

7

KDM JUMLAH

127.718

19.220

6.495

6.701

146.938 124.451 13.196

514.301 102.515

22.487 15,30%

7.966

5.230 39,63%

616.816 542.758

74.058 12,01%

Dari data tersebut diatas dapat dilihat peserta KB drop out per Mix Kontrasepsi sampai dengan bulan Desember 2011 terdapat pada kontrasepsi seperti : Suntikan 11,78 %, Pil 15,30 %, Kondom 39,63 % . Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya kesalahan administrasi pencatatan dan pelaporan yang masih belum rapih di setiap tingkatan (Klpk Akseptor, Sub PPKBD ,PPKBD dan PKB/PLKB ) . Adapun Kecamatan – kecamatan yang tingkat drop out akseptornya di atas rata-rata Kabupaten ada 17 Kecamatan, tertinggi Kecamatan Pangalengan 21,82 %; Sedangkan Kecamatan – kecamatan dibawah rata-rata Kabupaten ada 14 Kecamatan, terendah berada di Kecamatan Dayeuhkolot 2,13 %, dan akseptor Reaktif berada di Kecamatan Paseh sejumlah 2.066 ( 7,60% ) . Secara terinci dapat dilihat seperti terlampir. 4. Pengeluaran dan Persediaan Alat Kontrasepsi NO

Persediaan alat Kontrasepsi

IUD (Unit)

Kondom (Lusin)

Implant (Set)

Suntikan (Vial)

Pil (Strip)

1

2

3

4

5

6

7

1.064 5.853

6.169

1

Sisa Akhir bulan ini

1.323

2.207

2

Diterima bulan ini

694

3.680

269

3

Dikeluarkan

1.896

243

18

30.609

69.917


4

bulan ini

526

SisaAkhir bulan ini

1.491

3.991

1.090

23.564

50.605

12.898

25.481

Dilihat dari data tersebut diatas maka pengeluaran alat kontrasepsi yang paling banyak yaitu

Kontrasepsi Pil dan Suntikan , sedangkan stock / persediaan Alat

Kontrasepsi untuk bulan selanjutnya masih cukup 1.

Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional dari Kecamatan ( F/I/Kec-Dal/08 ) pada tingkat desa dan institusi masyarakat pedesaan. a. Laporan Bulanan Desa Desa yang ada pada bulan Desember 2011 sebanyak 276 dan yang melapor sebanyak 276 desa atau 100 %

b. Laporan Bulanan Petugas Pengelola KB tingkat Desa ( PLKB ) Petugas Pengelola KB tingkat desa yang ada pada bulan Desember 2011 sebanyak 215 orang yang melapor sebanyak 156 orang atau 72,56 %, jika dibanding dengan bulan Nopember 2011 keadaannya menurun sebanyak 2 orang (0,93 %) c. Laporan Bulanan PPKBD PPKBD yang ada sampai dengan bulan Desember 2011 sebanyak 299 orang dan yang memberikan laporan sebanyak 286 orang atau 95,65 %, jika dibandingkan dengan bulan Nopember 2011, masih tetap sama. d. Laporan Bulanan SUB PPKBD 19


Jumlah Sub PPKBD yang ada sampai dengan bulan Desember

2011

sebanyak 4.228 dan yang melapor sebanyak 3.970 atau 93,90 % , keadaanya turun 22 Sub PPKBD jika dibanding dengan bulan Nopember 2011 . e. Laporan Bulanan Kelompok KB Kelompok KB yang ada sampai dengan bulan Desember 2011 sebanyak 15.633 kelompok, dan yang melapor sebanyak 15.272 atau 97,69%. Adanya penurunan laporan sebanyak 54 kelompok bila dibanding dengan bulan Nopember 2011. 2.

Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan dari Kelompok Bina-Bina a. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Jumlah kelompok BKB yang ada sampai dengan bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 545 kelompok dan yang aktif melapor sebanyak 439 klp atau 80,55 %. jika dibanding dengan bulan Nopember 2011,ada penurunan laporan sebanyak 13 klp.

b. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) Jumlah kelompok BKR yang ada sampai dengan bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 276 klp dan melapor sebanyak 226 klp atau 81,88 %, jika dibandingkan dengan bulan Nopember 2011 ada penurunan laporan sebanyak 13 klp. c. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) Jumlah kelompok BKL yang ada sampai dengan bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 355 klp dan melapor 274 Klp atau 77,18 %. jika di bandingkan dengan bulan Nopember 2011, ada kenaikan 4 Klp..

20


d. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS ). Jumlah kelompok kegiatan UPPKS yang ada sampai dengan bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 609 kelompok dan yang melapor sebanyak 328 klp atau 53,86 % .yang melapor naik 4 kelompok jika dibandingkan dengan bulan Nopember 2011 . e. Jumlah Kelompok Kegiatan Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIKR) Jumlah Kelompok Kegiatan PIK Remaja sampai dengan bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 78 klp dan yang melapor sebanyak 55 klp atau 70,51 %, jika dibanding dengan bulan Nopember 2011 yang melapor keadaannya menurun 2 klp.

D. Hasil Pengendalian Lapangan 1. Kegiatan Oprasional Kegiatan Rapat Koordinasi Program KB Nasional yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan pada bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 32 kali dari jumlah kecamatan sebanyak 31 atau 103,23 %, sedangkan rapat koordinasi program KB Nasional tingkat desa dilaksanakan sebanyak 332 kali dari jumlah desa sebanyak 276 desa / kelurahan atau

120,29 %,

kegiatan penyuluhan oleh PKB/TPD di tingkat desa tercatat sebanyak 1.242 kali atau rata-rata tiap desa melaksanakan sebanyak 5 sampai dengan 6 kali dalam satu bulan dari jumlah desa sebanyak 276 desa,dan kegiatan TKBK dari tingkat kecamatan ke tingkat desa tercatat 192 kali atau rata-rata tiap kecamatan melaksanakan antara 6 sampai dengan 7 kali, Jumlah Tokoh masyarakat/ Agama yang aktif melakukan KIE KB sebanyak 641 kali atau tiap desa rata-rata melaksanakan kegiatan 2 kali sampai 3 kali dan Frekwensi KIE dengan menggunakan KIE Kit sebanyak 529 kali. 2. Pembinaan Ketahanan Keluarga ( Bina – Bina ) 21


Tabel I HASIL PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA BULAN NOPEMBER DAN DESEMBER 2011 BKB NO

BKR

BKL

KEGIATAN NOP

DES

NOP

DES

NOP

DES

1

Jumlah Keluarga yang menjadi Anggot a Kelompok Kegiatan

2

Jumlah Keluarga yang menjadi Anggot a kelompok kegiatan 58.963 Hadir/Aktif dalam Pertemuan/Penyuluhan

3

ProsentaseAnggota kelompok kegiatan 82,88% 80,64% 73,38% 69,12% 76,24% 74,25% Hadir/Aktif dalam Pertemuan/Penyuluhan

4

Jumlah Pertemuan/Penyuluhan Kelompok Kegiatan

71.143

431

58.739

47.365

421

62.173

45.621

42.675

29.496

246

246

28.264

21.549

252

24.404

18.120

271

Sumber : Laporan Bulanan Dallap ( F/I/Kec-Dal/08 )

Selanjutnya jumlah poktan BKB yang melapor pada bulan Desember 2011 sebanyak 439 klp jika dibanding dengan laporan pada bulan Nopmber 2011 keadaannya menurun 13 kelompok, sedang jumlah keluarga yang menjadi anggota poktan BKB juga menurun . Rata – rata anggota per Poktan BKB sebanyak 139 keluarga, sedangkan jumlah pertemuan/penyuluhan poktan BKB bulan Desember 2011, rata-rata setiap bulan dilaksanakan 1 (satu) kali keadaanya masih tetap jika dibanding bulan Nopember 2011. 22


Untuk jumlah

anggota keluarga Poktan BKB

yang hadir dalam

pertemuan/penyuluhan pada bulan Desember 2011 sebesar 47.365 keluarga (80,64%). Hal ini berarti partisipasi anggota Poktan BKB yang mengikuti pertemuan/penyuluhan menurun bila dibanding dengan bulan sebelumnya, untuk itu agar menjadi perhatian para pengelola program KB Kecamatan agar terus diadakan pembinaan secara terpadu. Jumlah Poktan BKR yang melapor pada bulan Desember 2011 sebanyak 226 kelompok bila dibanding dengan bulan sebelumnya kondisinya ada penurunan 13 klp dan keluarga yang menjadi anggota pada bulan Desember 2011sebanyak 42.675. Jumlah Keluarga yang hadir dalam

pertemuan

sebesar 29.496 keluarga (69,12%) di bulan Desember 2011, keadaannya menurun jika dibanding dengan bulan sebelumnya.Rata-rata anggota poktan BKR pada bulan Desember 2011 sebanyak 189 keluarga, sedangkan ratarata pertemuan /penyuluhan poktan BKR setiap bulan masih tetap 1 (satu ) kali. Hal ini berarti partisipasi anggota poktan BKR yang menghadiri pertemuan/penyuluhan

menurun sehingga masih perlu menjadi perhatian

para pengelola program KB Kecamatan dan desa. Jumlah Poktan BKL yang melapor pada bulan Desember 2011 sebanyak 274 klp bila dibanding dengan bulan sebelumnya ada peningkatan sebanyak 4 kelompok dan yang menjadi anggota pada bulan Desember 2011 sebanyak 24.404 keluarga jika dibanding dengan bulan Nopember 2011 keadaannya menurun. Rata-rata anggota per poktan BKL pada bulan Desember 2011 sebanyak 89 keluarga dan jumlah keluarga yang hadir dalam pertemuan /penyuluhan poktan BKL pada bulan Desember

2011 sebanyak 18.120

keluarga (74,25%). Rata-rata pertemuan/penyuluhan tiap poktan setiap bulan 1 (satu ) kali . Hal ini berarti partisipasi anggota poktan BKL yang menghadiri pertemuan/penyuluhan menurun sehingga masih perlu menjadi perhatian para pengelola program KB Kecamatan dan desa. 23


GRAFIK I Prosentase Keluarga Yang Hadir Dalam Pertemuan / Penyuluhan Kelompok Kegiatan BKB, BKR dan BKL

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Kesertaan ber KB 3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Tabel 2 Hasil pembinaan kesejahteraan keluarga ( poktan uppks ) bulan nopember dan desember 2011 NO

JUMLAH KELUARGA PRA KS DAN KS I

KEGIATAN

NOPEMBER 1

Semua anggota kelompok UPPKS

2

Keluarga Pra KS dan KS I

3

Jumlah angg. Klp UPPKS Yg masih 24

DESEMBER

18.463

6.682

8.043

4.941

15.075

5.255


PUS

4

Jml ,angg.klp UPPKS status PUS ber KB

11.482

3.813

5

Jml.angg.UPPKS Klg.PraKs dan KS I yg status PUS

7.301

4.104

6

Jml.angg klp UPPKS Pras dan Ks I Status PUS Ber KB

5.868

3.484

7

Jumlah Pertemuan Kelp. UPPKS

187

127

8

Jml.Klp UPPKS Yg Mempergunakan modal dan jmlh s/d bulan ini

590.000.000

645.000.000

9

Jumlah Klp.Penerima modal

115

127

10

Sumber modal

APBN/APBD

APBN/APBD

Pada table 2 di atas yang menggmbirakan adalah terjadi penurunan jumlah keluarga Pra Ks dan Ks I yang menjadi anggota UPPKS, pada bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 4.941 keluarga (61,43 %) .Hal ini berarti ada anggota kelompok yang mengalami peningkatan status tahapan KS sebagai dampak dari kegiatan UPPKS ini. .Jumlah anggota UPPKS yang status PUS sebanyak yang sudah menjadi peserta KB sebanyak 3.813 Akseptor atau 72,56 % , sedangkan anggota UPPKS dari keluarga Pra KS dan KS I berstatus PUS sudah menjadi peserta KB aktif sebanyak 3.484 Akseptor atau 84,89 %. Sedangkan modal yang masih bergulir sebesar Rp. 645.000.000,- yang bersumber dari APBN maupun APBD tersebar di 127 kelompok. 4. Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR ) Salah satu kegiatan yang dinilai kenerjanya dari keberhasilan Program Keluarga Berencana adalah pembinaaan PIK Remaja yang harus terus ditingkatkan secara terpadu dengan sektor lain. Jumlah PIK Remaja yang

25


ada sampai dengan bulan Desember 2011 sebanyak 78 kelompok terdiri dari Tumbuh 48 Klp, Tegak 26 Klp dan Tegar 4 Klp.

E. BIDANG KELUARGA SEJAHTERA KETAHANAN KELUARGA Bidang Keluarga Sejahtera di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan peraturan daerah No. 21 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Bandung Bahwa, Kepala Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok, Memimpin, Mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas – tugas dibidang pelayanan dan pengendalian keluarga sejahtera. Dalam rangka mewujudkan pembangunan Keluarga Sejahtera salah satunya adalah pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan melalui pembangunan kualitas ketahanan keluarga yang menempatkan keluarga sebagai wahana pembangunan agar setiap keluarga dapat menjadi sumber kekuatan dan potensi pembangunan. Peraturan Bupati Bandung no 6 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata cara kerja lembaga tekhins Daerah Kabupaten Bandung. Dalam rangka pemberdayaan keluarga dipandang perlu mengembangkan kegiatan kelompok berdasarkan permasalahan : a. Keluarga yang mempunyai bayi dan balita masalah utama yang di hadapi adalah pola asuh anak. b. Keluarga yang mempunyai remaja 12 s/d 23 tahun belum kawin permasalahannya adalah memberikan belajar dan membimbing anak untuk menemukan identitas / kepribadian . c. Keluarga yang salah satunya atau seluruh anggotanya 50 tahun ke atas permasalahan utamanya perawatan, perhatian sehingga lansia tidak merasa tidak diperhatikan. 1. Tujuan Umum. 26


Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dan lingkungannya yang saling mendukung, meningkatkan kualitas serta kesejahteraan keluarga melalui Program Keluarga Sejahtera. 2. Tujuan Khusus a. Meningkatkan peran aktif institusi masyarakat dalam mendukung program KB di lini lapangan. b. Meningkatkan

intregrasi Program di lapangan sebagai upaya

penggarapan sasaran. c. Setiap kecamatan memiliki billboard atau media luar ruang d. Minimal satu atau dua Toma toga di desa aktif melakukan KIE e. Meningkatkan Kualitas kelompok Tribina dan UPPKS f.

Meningkatkan Jumlah anggota kelompok yang aktif di kelompok Tribina dan UPPKS

g. Meningkatkan meningkatnya kelompok UPPKS yang mendapat modal usaha h. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan peran aktif Pos KB Desa dan Sub Pos KB Desa i. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku tokoh masyarakat dan tokoh Agama.

3. Sasaran Langsung a. Kelompok BKB b. Kelompok BKR c. Kelompok BKL d. Kelompok UPPKS e. Sub Pos KB Desa dan Pos KB Desa 4. Sasaran Tidak Langsung a. Dinas Instansi terkait b. Tokoh Masyarakat c. Tokoh Agama 27


d. Tim Penggerak PKK e. Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) f. Organisasi Pemuda Pemerintah Kabupaten Bandung menyadari betapa pentingnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk ini melalui Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera , karena jika tidak dikendalikan akan memberikan indikasi negatif terhadap upaya pembangunan akselerasi yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan Manusia ( IPM) di Kabupaten Bandung. Pencapaian kondisi ini tidak terlepas dari dukungan penyelenggaraan program di lapangan yang sangat menunjang propes operasional pelayanan program KB Nasional di Kabupaten Bandung.Untuk terwujudnya program tersebut harus ada peningkatan kegiatan pelayanan keluarga sejahtera dengan keberadaan penyuluh / petugas Lapangan KB ( PKB / PLKB ) di Kabupaten Bandung dan penyelenggaraan Program KB yang digerakan oleh intitusi pelayanan program dan kelompok kegiatan lainnya seperti Pos KB , Sub Pos KB Para Tokoh Masyarakat dan LSM dapat menjadi pelengkap dalam perluasan jangkauan pelayanan Program sampai dengan kelompok masyarakat tingkat bawah. KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN a. Pelayan KIE Massa : 1.

Siaran Radio yang dilaksanakan secara rutin sebulan sekali di Radio Qyu FM, Mayanada dan Kandaga dengan cara siaran KIE , dialog interaktif dan talk show

2.

Dengan Media Billboard menempatkan di tempat - tempat strategis Seperti Kec. Nagreg, Kec. Cilenyi, Kec. Margahayu, Kec. Rancabali dan Kec. Pangalengan.

3.

Pameran Pembangunan Tk. Kabupaten Bandung dalam rangka hari jadi Kabupaten Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 10 april di lapangan parkir gadingtutuka desa Cingcin Kec. Soreang. 28


4.

Kegiatan JUMBARA Petugas KB Tingkat Propinsi Jawa Barat pada bulan Februari 2011.

5.

Kegiatan HARGANAS Petugas KB Tk. Nasional dan Tk. Propinsi Jawa Barat Di Kota Baru Parahiangan Kab. Bandung Barat pada Bulan Juli 2011.

6.

Kegiatan HARGANAS Petugas KB Tk. Kabupaten Bandung di Kampung Batu Kec. Baleendah yang diselenggarakan pada bulan Agustus . a.

Saka Kencana Tk. Propinsi Jawa Barat Yang dilaksanakan Pada bulan Juni yang bertempat di Jatinangor Kab. Sumedang

b.

Saka Kencana Tk. Kabupaten Bandung diselenggarakan pada bulan Juni dan Agustus Bertempat diPakusorong Kec. Arjasari

c.

Pelaksanaan Program Bhakti TNI Terpadu

KB – Kes yang

diselenggarakan secara rutin pada bulan mei s/d Oktober , untuk meningkatkan peran serta pengelola Program KB dan kesertaan ber KB.dan kegian tersebut di laksanakan di kec. Paseh di Koramil 0904 dan berhasil mendapat juara pertama pada Tk. Kodim 0609 . Dan kodim 0609 Juara Satu Tingkat Kodam III Siliwangi. d.

Penutupan Bhakti TNI terpadu KB – Kes Tk. Kodim 0609 dan tk. Kodam III Siliwangi dan pencangan Kesatuan Gerak PKK KB – Kes yang dilaksanakan pada bulan 31 Oktober .

e.

Pelaksanaan Program Kesatuan Gerak PKK KB – Kes Tk. Kabupaten yang dilakukan secara rutin setiap tahun pada bulan Oktober s/d Desember 2011 di laksanakan di Desa Mekarrahayu Kec. Margaasih.

f. Promosi KB dan KS Melalui Pameran 7.

Gelar Dagang Produk Unggulan UPPKS dalam rangka Jumbara Tk. Propinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Pangandaran Kab. Ciamis pada bulan Februari 2011 29


8.

Gelar Dagang Produk Unggulan UPPKS dan Keberhasilan Program KB dalam rangka Hari Jadi Kabupaten bandung

yang dilaksanakan di

termilal Gading Desa Cingcin Kecamatan Soreang bulan April 2011 9.

Gelar Dagang Produk Unggulan UPPKS dalam rangka Harganas Tk. Nasional dan Tk. Propinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Lembang Kab. Bandung Barat pada bulan Juli 2011.

10. Gelar Dagang Produk Unggulan UPPKS dan keberhasilan KB dalam rangka Pencanangan TNI Manunggal terpadu KB – Kes TK. Kodim 0609 di Cimahi. Pada tanggal 14 Juli 2011 a.

Fasilitas Pembentukan kelompok Masyarakat Peduli KB yang dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember dengan sasarannya adalah Pos KB Desa dan Sub Pos KB Desa Di 31 Kecamatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan Program KB serta menjadi Media Informasi dan fasilisator Program KB dan KS.

b.

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh Kembang Anak yang dilaksanakan pada bulan September 2011 dengan mengadakan pengadaan Kartu Kembang Anak .

c.

Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

11. Pembinaan pengelolaan Tribina ( BKB, BKR, BKL ) dan UPPKS yang dilaksanakan pertemuan rutin sebulan sekali pada bulan Pebruari, april, mei, Juli, September dan Nopember di tk. Kecamatan, bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat yang berperan aktif dan berambahnya pengetahuan

kader

dalam penyuluhan

kelompok Tribina

serta

meningkatnya peserta KB. 12. Pendampingan

kelompok

Percontohan

Tk.

Kabupaten

yang

dilaksanakan rutin setiap bulan Februari, April, Juni , Agustus, dan Oktober ke 6 kelompok kegiatan program ketahanan keluarga Bertujuan untuk terbentuknya kelompok Percontohan ,meningkatkan peran 30


masyarakat yang berperan aktif dan bertambahnya pengetahuan kader dalam penyuluhan. 13. Pendampingan kelompok BKB Tk. Kecamatan yang dilaksanakan Rutin se bulan sekali pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2011 di 31 Kecamatan bertujuan untuk meningkatkan jumlah keluarga yang berperan

aktif

dalam

ketahanan

keluarga

serta

bertambahnya

pengetahuan kader dalam program ketahanan keluarga khususnya BKB dan supaya meningkatnya peserta KB. 14. Pendampingan kelompok BKR di laksanakan pada rutin pada bulan April untuk meningkatkan jumlah keluarga yang berperan aktif dalam ketahanan keluarga serta bertambahnya pengetahuan kader dalam penyuluhan , terus meningkatnya PUP dan PAP dan bertambahnya keluarga sasaran yang ikut ber KB. 15. Pendampingan Kelompok BKL dilaksanakan rutin pada bulan Juli untuk meningkatkan jumlah keluarga yang berperan aktif dalam ketahanan keluarga serta bertambahnya pengetahuan kader dalam penyuluhan BKL Khususnya bagi lansia. 16. Pendampingan kelompok UPPKS dilaksanakan secara rutin pada bulan Februari, mei, Juli dan Nopember di 31 kecamatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok UPPKS dalam Produktifitas

,

Pemasaran

,

kemasan

dan

meningkatkan data basis kelompok UPPKS

Kewirausahaan,dan sehingga terciptanya

keharmonisan atau kesejahteraan keluarga dengan meningkatnya ekonomi keluarga dengan pondasi norma keluarga kecil sehat dan sejahtera. 17. Pendampingan BLK yang dilaksanakan pada bulan Juni dengan sasaran masyarakat dan keluarga untuk meningkatnya lingkungan keuarga yang 18. Berkualitas dan terciptanya kesadaran anggota masyarakat dan keluarga supaya memahami dan mengamalkan 8 fungsi keluarga dilaksanakan di 31Kecamatan. 31


a.

Evaluasi dan cakupan hasil kegiatan Bidang Keluarga Sejahtera 1. Sub Bidang Advokasi - Sarana KIE media luar ruang yaitu dengan adanya pengadaan 1 Mobil Unit Pelayanan ( MUPEN ) Lengkap dengan Audio dan Visual yang di akomodasi untuk KIE di Desa- desa . -

Pengadaan Media luar Ruang Billboard jumlah 20 Buah tersebar di 31 kecamatan dengan menempatkan di jalan – jalan Strategis .

-

Pengadaan Media Luar Ruang Billboard 3 Buah dari BKKBN Propinsi Jawa Barat di sebar di 3 Kecamatan dan di tempatkan di jalan – jalan Protokol

-

Pengadaan Media Luar Ruang Spanduk dan Umbul – Umbul 225 buah

-

Bender 2 Buah.

2. Sub Bidang Ketahanan 1) Pengeluaran Alat Peraga Edukatif ( APE ) yang telah di realisasikan ke Desa lebak Muncang Kecamatan Ciwidey Sebanyak 1 Set. 2) Penyerahan Komunikasi Informasi dan Edukasi ( KIE ) KIT yang telah diberikan ke 5 kecamatan yaitu Kec. Paseh, Kec. Majalaya ( RSUD Majalaya ), Kec. Cicalengka ( RSUD Kec. Majalaya ), Kec. Pangalengan, Kec. Ciwidey, yang masing – masing mendapat 1 set. 3) Pengeluaran Dana UPPKS a.

penyaluran dana uppks sebanyak 26 Kelompok di 14 Kecamatan yang bersumber dana dari perguliran BKKBN

b.

Penyaluran dana UPPKS sebanyak 5 Kelompok di 4 Kecamatan yaitu kec. Rancaekek, Ibun, Ciparay, 32


Banjaran

sebersar

Rp.20.000.000,- per

kelompok

sumber dana dari PPKB Propinsi Jawa Barat 4)

Hasil Kegiatan Dasa Lomba a. Hasil Kegiatan Dasa Lomba Tk. Propinsi Jawa Barat a)

Juara I TMKK KB-Kes Kodim 0609 Tk. Jawa Barat

b) Juara I TMKK KB – Kes Koramil Paseh Tk. Kodam III Siliwangi c)

Kelompok BKB kemas Mentari RW.01 Desa Sayati kec. Margahayu sebagai juara I Tk. Propinsi Jawa Barat.

d) Juara I Keluarga Harmonis RT. O4 RW.09 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah e)

Juara

III

Akseptor

Lestari

RW.06

Desa

Manggahang Kec. Baleendah. b. Hasil Kegiatan Dasa Lomba Tk. Kabupaten Bandung a)

Kelompok BKB Sekarwangi II RW 2 Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot sebagai juara I Tk. Kabupaten

b) Kelompok BKR Mawar RW.09 Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang juara I Tk. Kabupaten c)

Kelompok

BKL

Sindangpanon

Nusa

Kec.

Indah

Banjaran

RW.12 juara

Desa I

Tk.

Kabupaten. d) Kelompok BKB Kemas Mentari RW.01 Desa Sayati Kec. Margahayu juara I Tk. Kabupaten e)

BLK/PKLK Mawar RW.09 Desa Buahbatu Kec. Bojongsoang juara I Tk. Kabupaten

33


f)

Kelompok UPPKS Larose RW.06 Desa Cileunti Kulon Kecamatan Cileunyi sebagai juara I Tk. Kabupaten.

g)

Keluarga Harmonis RT.04

RW.09 kelurahan

Baleendah Kec. Baleendah sebagai juara I Tk. Kabupaten. h) Peserta KB Lestari RW.06 Desa Manggahang Kec. Baleendah sebagai juara I Tk. Kabupaten i)

PLKB Teladan Nama Dedeh Kecamatan Pacet

j)

IMP Teladan Nama : Emma Deti P

k)

Pos KB Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang

F. BIDANG PERLINDUNGAN ANAK 1. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Bidang Perlindungan Anak Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan dan pengendalian perlindungan anak yang meliputi kesejahteraan anak dan integrasi anak.

2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, fungsi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Bandung

3. Gambaran Umum 34


Bidang Perlindungan Anak Badan Keluarga Berencan dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas, fungsi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan

tugas-tugas

di

bidang

pelayanan

dan

pengendalian

perlindungan anak yang meliputi kesejahteraan anak dan integrasi anak. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perlindungan Anak Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan membawahi 2 Sub Bidang : 1. Sub Bidang Hak Anak 2. Sub Bidang kesejahteraan Anak

4. Program Dan Kegiatan Memperhatikan

kondisi Kabupaten Bandung

yang memiliki potensi

permasalahan dan peluang, maka dengan memperhatikan nilai-nilai dasar, aspirasi dan dinamika yang berkembang, Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang dikedepankan adalah “Terwujudnya Keluarga Kecil Berkualitas Tahun 2015”. Maka misi untuk mewujudkan visi tersebut di atas dirumuskan dalam 3 (tiga) misi sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kepedulian peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga serta peningkatan keluarga sejahtera.

2.

Menyediakan data dan informasi keluarga mikro untuk pengembangan program di daerah.

3.

Mewujudkan penegakan, kesetaraan, keadilan gender kesejahteraan dan perlindungan anak.

Cara mencapai tujuan merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategis. Dengan penetapan strategis untuk pencapaiannya yang dibangun dan dilandasi kepada informasi, data-data, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor 35


kunci keberhasilan. Oleh karena itu segala aktifitas yang dilaksanakan di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan kualitas manusia dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang semuanya bermuara pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indicator keberhasilan pembangunan yang merupakan gabungan komposit dari tiga komponen pokok yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat. Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan anak Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung tahun 2010 adalah Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

5. Program Kerja BELANJA Bidang Perlindungan Anak Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah : Belanja langsung sebesar Rp. 142.800.000 (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp. 142.800.000 (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau 100% terbagi dalam 1 program dan 2 kegiatan yaitu Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak melalui kegiatan sebagai berikut : 1.

Pemetaan Potensi Anak sebesar Rp. 92.800.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp. 92.800.000 atau 100 %.

2.

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi Rp. 50.000.000 atau 100%.

6. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 36


Pelaksanaan kegiatan di Bidang Perlindungan Anak Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 142.800.000 (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut : A. Pemetaan Potensi Anak Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yairu diantaranya: 1. Diskusi panel remaja, dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2011 bertempat di Gedung Bersama Pemkab Bandung. Dihadiri oleh 62 orang peserta siswa SMP dan SMA yang merupakan perwakilan dari kecamatan se-Kabupaten Bandung. 2. Gugus Tugas Kota Layak Anak dilaksanakan pada bulan April s/d Mei 2011 dengan peserta SKPD dan stakeholders. 3. Lomba Hafidz Qur’an dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2011 bertempat di Gedung Bersama Pemkab Bandung. Dihadiri oleh 82 orang peserta, merupakan perwakilan anak kelas 5 SD di masingmasing kecamatan. 4. Fasilitasi Korban Kekerasan Terhadap Anak dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2011. 5. Pembentukan Forum Anak Daerah dilaksanakan pada April dan Mei 2011 bertempat di Ruang Rapat Dekopinda Kabupaten Bandung yang Dihadiri oleh 50 orang peserta, yang merupakan perwakilan dari sekolah.

B. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilaksanakan pada tanggal 23, 24, 25, 26 dan 30 Mei 2011. Dihadiri oleh 370 orang, terdiri dari 277 orang 37


Ketua TP PKK Desa dan 93 orang Guru yang merupakan perwakilan dari kecamatan se-Kabupaten Bandung.

G. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah : Belanja Langsung sebesar Rp. 173.720.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp. 173.720.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau 100% terbagi dalam 2 program dan 2 kegiatan yaitu : 1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak melalui kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan(P2TP2) sebesar Rp. 111.720.000,- ( Seratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah ) dengan realisasi Rp. 111.720.000,- ( Seratus Sebelas Juta Tujuh Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah ) atau 100 %. 2. Program

Peningkatan

Peran

Serta

dan

Kesetaraan

Gender

Dalam

Pembangunan melalui kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera sebesar Rp. 62.000.000,- ( Enam Puluh Dua Juta Rupiah) dengan realisasi Rp. 62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta Rupiah ) atau 100 %.

1. Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Anggaran langsung Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dari APBD Kabupaten Bandung sebesar 173.720.000,- ( Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah), yaitu : 1.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak, melalui kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan ( P2TP2 ) dengan sub kegiatan : 38


a. Pendataan Korban Trafficking dan KDRT di 268 Desa. b. Sosialisasi Pendataan Korban Trafficking dan KDRT Tingkat Kabupaten. c. Sosialisasi Pendataan Korban Trafficking dan KDRT di 31 Kecamatan. d. Pemantauan Korban Trafficking di 6 Kecamatan. e. Monitoring Pendataan Korban Trafficking dan KDRT ke 31 Kecamatan. f. Kunjungan Kerja Ke Daerah Khusus Propinsi Kepulauan Riau.

2.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan melalui kegiatan penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Pembangunan keluarga sejahtera, dengan sub kegiatan : a. Survey Calon Lokasi P2WKSS. b. Evaluasi Penilaian Awal P2WKSS c. Sosialisasi Program Terpadu P2WKSS ke 100 Orang KK Binaan di Kabupaten Bandung. d. Sosialisasi Pencegahan KDRT ke 100 Orang KK Binaan di Kabupaten Bandung. e. Pelatihan Keterampilan Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin ke 100 Orang KK Binaan di-Kabupaten Bandung. f. Sosialisasi Keadilan dan Kesetaraan Gender ke 100 Orang KK Binaan di-Kabupaten Bandung. g. Pembinaan Lokasi P2WKSS. h. Evaluasi Akhir P2WKSS.

H.

KEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2011 SEKRETARIAT Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keluarga Berencana 39


dan Pemberdayaan Perempuan mendapat dukungan sarana dan prasarana serta anggaran ayang dikoordinasikan oleh kesekretariatan yaitu: 1.

B ELANJA Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah: •

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.468.900.900,- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

•

Belanja Langsung sebesar Rp. 5.756.849.000 (Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Belanja Lansung terdiri dari : •

Urusan SKPD sebanyak 4 Program dan 19 Kegiatan

•

Urusan Keluarga Berecana dan Keluarga Sejahtera sebanyak 6 Program dan 9 Kegiatan

•

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 3 Program dan 4 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

•

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-kegiatan berupa ; •

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

•

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.

•

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

•

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

•

Penyediaan Alat Tulis Kantor

•

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

•

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

•

Penyediaan Makanan dan Minuman 40


•

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

•

Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Perkantoran

•

Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

•

Penunjang Perayaan Hari - Hari Bersejarah Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

sebesar

Rp.865.548.825 (Delapan ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan ratus Dua Puluh Lima Rupiah). •

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur •

Kegiatan Pembangunan Gedung/Gudang Kantor

•

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

•

Kegiatan Belanja Bahan Baku kegiatan Pemelihraaan Gedung Kantor

•

Kegiatan Belanja Perawatan kendaraan bermotor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp.

2.109.602.275,- (Dua Milyar Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah). •

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 25.380.000,- (Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan •

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

•

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Sementara

•

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuanga Akhir Tahun.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar Rp. 56.967.500,- (Lima Puluh Enam Juta 41


Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah).

Target , Realisasi dan Prosentase Pencapaian Belanja Tidak Langsung Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung TA 2011

NO

(1)

URAIAN

TARGET TAHUN 2011

REALISASI TAHUN 2011

(RUPIAH)

(RUPIAH)

(3)

(4)

7.717.082.000

7.616.622.200

99%

(2)

(%)

(5)

1

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

2

Tunjangan Keluarga

738.164.000

730.177.421

99%

3

Tunjangan Jabatan

624.574.000

619.280.000

99%

4

Tujangan Fungsional

475.470.000

469.165.000

99%

5

Tunjangan Fungsional Umum

65.293.000

64.055.000

98%

6

Tunjangan Beras

584.472.000

491.247.820

84%

7

Tunjangan PPh/Tunjangan khusus

243.060.000

238.631.486

98%

8

Pembulatan Gaji

162.000

154.961

96%

2.735.593.900

2.717.527.950

99%

284.760.000

265.020.000

93%

13.468.900.900

13.211.881.838

98%

Tambahan penghasilan PNS 9 Berdasarkan Beban Kerja 10

Belanja Makan dan Minum Pegawai JUMLAH

42

Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung (Sumber: Sub.bagian Keuangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2011)

2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Anggaran Belanja Langsung yang ditetapkan untuk Tahun 2011 ini adalah sebesar Rp. 5.756.849.000,- Terealisasi sebesar Rp. 5.613.189.174,- atau sebesar 99 %, yang terdiri dari sebagai mana terlihat pada tabel berikut.

Target , Realisasi dan Prosentase Pencapaian Belanja Langsung Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung TA 2011

NO

(1)

URAIAN

(2)

TARGET TAHUN 2011

REALISASI

PROS ENTA SE

(Rp)

(Rp)

(%)

(3)

(5)

(6)

1.

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

Rp.2.050.000,-

Rp.2.050.000,-

100%

2

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Rp.15.360.000,-

Rp. 4.309.449

28%

3.

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

Rp.24.011.000,-

Rp.24.011.000,-

100%

4.

PENYEDIAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA

Rp. 23.100.000,-

Rp. 23.100.000,-

100%

5.

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

Rp.75.126.825,-

Rp.74.454.775,-

99%

6.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

Rp.55.656.500,-

Rp. 54.044.000,-

97%

7.

PENYEDIAAN PERALATAN

Rp.60.364.000,-

Rp. 60.106.000,-

100%

43


DAN PERLENGKAPAN KANTOR 8.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

Rp.284.760.000,-

Rp.284.760.000,-

100%

9.

KEG.RAPAT-RAPAT.KOORD DAN TRANSPORTASI KE LUAR DAERAH

Rp.144.630.000,-

Rp. 137.730.000,-

95%

10

PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG TEKNIS PERKANTORAN

Rp.13.200.000,-

Rp.13.200.000,-

100%

11

KEG.RAPAT-RAPATKOORD DAN TRANSPORTASI KE DALAM DAERAH

Rp.149.665.500,-

Rp.149.665.500,-

100%

12

PERINGATAN HARI-HARI BERSEJARAH

Rp.17.625.000,-

Rp.17.625.000,-

100%

13

PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Rp. 1.007.116.075,-

Rp. 927.331.875

92%

14

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GD. KANTOR

Rp. 26.725.000,-

Rp.26.254.000,-

98%

15

PEMEL.RUTIN/BERKALA KEND.DINAS/OPS

Rp.896.693.500,-

Rp. 869.323.250

97%

16

SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Rp. 25.380.000,-

Rp.25.380.000,-

100%

17

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Rp.43.332.500,-

Rp.43.332.500,-

100%

18

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

Rp.4.762.500,-

Rp.4.762.500,-

100%

44


19

PENYUSUSAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

Rp.8.872.500,-

Rp.8.872.500,-

100%

20

PENY.PELAYANAN KB &ALAT KONTRASEPSI BAGI GAKIN

Rp.224.581.375,-

Rp.224.581.375,-

100%

21

PELAYANAN KIE

Rp. 274.195.025,-

Rp. 273.995.000,-

100%

22

PROMOSI PELAYANAN KHIBA Rp.35.985.000,-

Rp.35.985.000,-

100%

23

PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

Rp. 1.053.204.600,-

Rp. 1.053.204.600,- 100%

24

MEMPERKUAT DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Rp. 141.000.000,-

Rp.140.225.000,-

99%

25

FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB

Rp.366.019.000,-

Rp.366.019.000,-

100%

26

PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/ AIDS

Rp. 22.000.000,-

Rp. 22.000.000,-

100%

27

PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA DI KECAMATAN

Rp.70.660.000,-

Rp.70.660.000,-

100%

28

FASILITASI PEMBANGUNAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2)

Rp. 111.720.000,-

Rp. 111.292.200,-

100%

29

PEMETAAN POTENSI ORGANISASI DAN LEMBAGA MASYARAKAT YANG BERPERAN DALAM

Rp. 92.800.000,-

Rp. 92.800.000,-

100%

45


PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

30

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK

Rp.50.000.000,-

Rp. 50.000.000,-

100%

31

PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA

Rp.62.000.000,-

Rp.62.000.000,-

100%

Rp. 5.756.849.000,-

Rp. 5.613.189.174,- 98%

JUMLAH

(Sumber: Sub Bagian Keuangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung)

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAK 2011 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN 2011

NAMA BARANG VOL

PAGU

F

SISA

%

REALISASI

Gudang Kontraspsi

1

126.555.800

1 120.231.000

6.324.800

95

Kendaraan Roda 2

25

375.000.000

25 356.250.000

18.750.000

95

IUD KIT

43

191.350.000

43 189.200.000

2.150.000

99

1

599.394.200

1 540.000.000

59.394.200

90

Mobil Mupen JUMLAH

1.292.300.000

46

1.205.681.000

86.619.000

93


47


Target KODE REKENING

1.12.15

Kinerja,

program (

capaian

Target

Outcomes ) /

(Program

]Renja

Kegiatan (Output)

SKPD)

SKPD

Tahun

tahun (n2)

4

5

Pemerintahan Daerah dan

1

2 Program Berencana

dan Kegiatan Tahun Lalu (n2)

Indikator Kinerja

Urusan/ Bidang Urusan Program / Kegiatan

Target dan Realisasi Kinerja Program

3 Keluarga Tercapaianny a

pelayanan

keluarga berencana melalui

:

pelayanan KB MOP

dan

MOW kesepakatan pelayanan dengan medis, pelayanan KB

Tercapain ya pesersert a KB baru 100.000 akseptor, Meningka tnya Peserta KB aktif menjadi 560.000 akseptor Meningka tnya CPR 72% 48

Perkiraan realisasi capaian target Target

RENSTRA SKPD s/d tahun berjalan

Program dan

Realisasi

Realisasi

Tingkat

Kegiatan

capaian program

Tingkat Capaian

renja SKPD

Realisasi

(renja SKPD

dan kegiatan s/d

realisasi target

Tahun (n2)

(%)

tahun n-1)

tahun berjalan

Renstra (%)

(tahun n1)

6

7

8

9

10


sehingga Raio KB meningka t

paksa pelayanan, menurunya LPP

(laju

pertumbuhan penduduk) melalui pengaturan kelahiran, cakapun PUS dibawah

20

tahun,cakupan PUS

menjadi

peserta KB(CPR),caku pan kontroveksi MKJP, cakupan 49


unmetneed, penyedian informasi data mikro keluarga 1.12.15.01

Program KB

Tercapainya peserserta KB baru 100.000 akseptor, Meningkatn ya Peserta KB aktif menjadi 560.000 akseptor Meningkatn ya CPR 72% sehingga Raio KB meningkat

Pelayanan Terlayaninya

dan

Alat kesertaan

Kontrasepsi

bagi peserta

keluarga miskin

KB

baru

dan

peserta

KB

aktif

dan

tersedianya pelayanan KB dan

alat

kontrosepsi bagi keluarga miskin

1.12.15.02

Program berencana

keluarga Terselengaran nya pelayanan

Meningka tnya partisipas

Meningkatn ya partisipasi 50


KIE

KBPP, i

masyarakat 60% dalam program KB 31 Kecamatan dan tercapai akseptor Kb baru 100%

masyarak at 60% Momentdalam program moment KB 31 Harganas, Kecamata TMKK KB- n dan tercapai KES, bhakti akseptor IBI Kb baru 100%

melalui

1.12.15.04

Program berencana

terlayani Kematian ibu Peserta KB baru dan angka 100 di kematian Bayi 276 Desa,31 melalui Kecamata kegiatan n

terlayani Peserta KB baru 100 di 276 Desa,31 Kecamatan

keluarga Menurunnya

promohi Kesehatan ibu dan

belita 51


melalui kegiatan medis

teknis

dengan dinas kesehatan 1.12.15.05

Program Berencana

Keluarga Terlaksananya pengenn

pengenndali an data keluarga, data demografi, data perkembang an KB, data keluarga sejahtera pra KS dan KS 1

dalian data keluarga keluarga, data berencana demograf melalui i, data penyedian perkemb data mikro angan KB, data keluarga keluarga sejahtera sejahtera KS pada kegiatan pra dan KS 1

pembinaan

pendataan

R/1/KS tahun terdata 2011, - seluruh terkendalinnya jiwa 52


data

sbanyak

pengguna

3,2

gakinda

jiwa

juta

melalui penyediaan kartu gakinda yang baru 1.12.16

meningka tnya usia kawin pertama menjadi 21 tahun

Program Kesehatan Meningkatnya Reproduksi Remaja

pengetahuan remaja tentang kesehatan

meningkatn ya usia kawin pertama menjadi 21 tahun

reproduksi yang dilakukan melalui

:

lokakarnya remaja. Pembentikan 53


kelompok PIKR, pertemuan PIKR, percontohan pembinaan remaja

di

pesantren, pembinaan Remaja

di

sekolah, pembentukan desa

model

PUP, pengembanga n

kelompok

PIKR 1.12.16.02

Program

meningkatn ya usia kawin

kesehatan Terbinarnya

reproduksi remaja

para

remaja 54


pertama menjadi 21 tahun

dalam kegiatan

Re-

produksi sehat 1.12.18

Meningka tnya pembinaan peran peningkatan pengetah serta masyarakat peran serta uan tentang dalam pelayanan masyarakat KB bagi KB/KR yang madiri dalam masyarak program KB dl at di setiap desa sebanyak 1000 melalui kader KB

Program

31 Kecamatan, 276 desa/kel, 320 PoS KB, 1000 Sub Pos KB, 5000 Kel Akseptor, 31 Paguyuban MOP,

Tercapainnya

pembinaan pos kb desa. Sub

pos

kb

desa. Kelompok KB, penguyuban MOP

dan

Forum pos KB 55


desa 1.12.18.01

Program pembinaan Pembinaan para

serta pos KB 70%,

masyarakat

dalam 50% sub pos

pelayanan

KB/KR KB,30% forum

yang mandiri

perduli,

30%

Penguyuban MOP 1.12.21

Program

Menurunkan

peningkatan

kasus

penanggulangan

penularan

narkoba,

difasilitasi kegiatan peran pemuda dalam pencegahan HIV/AIDs, sebanyak 1000 Peserta,

PMS penyakit

termasuk HIV/ AIDS

HIV/AIDS dan Penyakit menular

56


1.12.21.01

penangulangan, PMS HIV/AIDS

1.12.22

terbima 1000 pengetahuan unsur masyarakat masyarak at untuk tentang berperan bahaya dalam narkoba, PMS KIE pencehan termasuk an HIV/AIDS HIV/Aids dan Penyakit Menular melalui unsur pemuda

Program peningkatan Meningkatnya

termasuk

tersedia Kartu pengembangan pengetahuan Tumbuh bahan informasi ibu melalui Kembang Anak, di tentang kartu 45 pengasuhan dan kembang anak Kelompok

Program

tersedia Kartu Tumbuh Kembang Anak, di 45 Kelompok BKB di 31

Meningkatnya

57


BKB di 31 Kecamata n

pembinaan tumbuh sehingga kembang anak

tercapai tumbuh

Kecamatan

kembang anak yang ideal 1.12.22.01

Program

Tersedia kartu

pengembangan

tumbuh

bahan

informasi kembang

tentang pengasuhan anak, dan tumbuh anak 1.12.23

di

45

pembinaan kelompok BKB kembang di

31

kecamatan

Program Penyiapan Meningkatkan tenaga pendamping peran kelompok keluarga

tersedia Kartu Tumbuh Kembang Anak, di 45 Kelompok BKB di 31 Kecamatan

bina kelompok BKB, BKR,BKL dan UPPKS

60 %. Kelompok KBK. BKL,BKR, UPPKS berperan

di

tingkat 58


kecematan 1.12.23.01

Program tenaga

60 %. Kelompok KBK. BKL,BKR, UPPKS berperan

Penyiapan Meningkatnny pendamping a pengolahan

kelompok

bina BKB,BKR,UP

keluarga

PKS,

dan

PKLK

dalam

upaya peningkatan keluarga sejahtra 1.11.16

Tercapain ya 1 desa jumlah binaan tranfiking dan Program KDRT, serta P2WKSS dengan meningkatnya terbina organisasi 100 KK PPA dan miskin

Program Penguatan Menurutnya Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan Anak

terbentuknya 59


P2TP2 tingkat kabupaten 1.11.16.03

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutan

menurun nya 60% kasus KDRT dan trafiking di 31 kecamata n, dan terbentuk kota layak anak di 31 Kecamata n, Meningka tnya kesejahte raan Perempu an Kepala Keluarga

100 KK tidak mampu dapat ditingkatkan kesejahtera annya

60


61


2.2. Analisis Kerja Pelayanan BKBPP Berdasrkan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh seseuai dengan rencana kerja tahun 2012, program dan kegiatan dapat dilaksanakan 100 persen, dan anggaran dapat direalisasikan sebesapunr 98 %, sedangkan DAK dapat direalisasikan Kegiatan 100% dan Anggran Sebesar 93%, sedangkan yang 7% adalah Return dari pengadaan barang dan jasa.d Walaupun demikian masih terdapat program dan kegiatan yang harus terus ditingkatkan dan mendapat program prioritas untuk anggaran tahun 2013. Hal ini dikarenakan untuk pencapain kinerja Badan KB PP berdasrkan SPM yang harus dicapai tahun 2014, mengingat kondisi maka anggaran tahun 2013 akan digunakan untuk mencapai SPM sebagai acuan kinerja BKBPP, dengan demikian maka rencana kerja tahun 2013 berisikan kajian terhadap pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang di kaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akamn diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinirja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas hasil analisinya disajikam pada bagian ini (lihat keras kerja di bagian C.1.2. TVI C.1 Lamp VI permendagri No.54 Tahun 2010). Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan table analisi pencapaian kinerja pelayanan SKPD hasil kertas di bagian C.1.2. (Analisi kierja pelayana SKPD), yang disesuaikan menuru SKPD masing-masing dengan format sebagai berikut: 62


2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD Dalam pelaksanaan pengendalian penduduk melalui pengaturan kelahiran dengan program keluarga berencana dihadapkan dengan isu

–

isu

kependudukan

yang

akan

berpengaruh

terhadap

keberhasilan pengendalian pendudukan yaitu, berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 penduduk kabupaten bandung berjumlah 3.215.584 jiwa, Laju Pertumbuhan penduduk 2,56, Total Fertility Rate (TFR) 2,35%, Contrasepsi Prevalensi Rate (CPR) 68%, Usia Kawin pertama Masih rendah Antara 17-18 tahaun, kondisi ini akan berdampak terhadap upaya yang harus maksimal yang dilakukan Badan

Keluarga

Brencana

dan

Pemberdayaan

Perempuan

Kabupaten Bandung. Pelaksanaan kegiatan tersebut akan dicapai sesuai dengan struktur organisasi BKBPP secara berjenjang sesuai dengan tupoksi masing-masing yaitu sebagai berikut: a. Tugas Pokok Sesuai dengan perturan daerah nomor 21 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis daerah Kabupaten Bandung bahwa kepala Badan

Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan mempunyai Tugas Pokok memimpin, merumuskan,

mengatur,

membina,

mengendalikan,

mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. b. Fungsi 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 2. Pembinaan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. 63


3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan telah tersusun uraian Tugas dan Fungsi Sebagai berikut: •

Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor

6 tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Bandung

bahwa

kepala

Badan

Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai Tugas Pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan

mengkoordinasikan dan mempertanggung

jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. •

Fungsi

•

Perumusan

kebijakan

teknis

sesuai

dengan

lingkup

tugasnya •

Pembinaan dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya

•

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

•

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

• 64


Untuk melaksanakan tugasnya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan membawahi satu bagian, 3 sub bagian, 5 bidang, 10 sub bidang, 31 UPT dan 31 Kasubag TU serta Jabatan Fungsional ( Penyuluh KB ) yaitu : •

Bagian Sekretariat

•

Sub Bagian Penyusunan Program

•

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

•

Sub Bagian Keuangan

•

Bidang Informasi dan Data Keluarga

•

Sub Bidang Data Mikro Keluarga

•

Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan

•

Bidang Keluarga Berencana

•

Sub Bidang Pengendalian KBKR

•

Sub Bidang Reproduksi Remaja

•

Bidang Keluarga Sejahtera

•

Sub Bidang Ketahanan Keluarga

•

Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat

•

Bidang Pemberdayaan Perempuan

•

Sub Bidang Pengurus utama Gender

•

Sub Bidang Perlindungan Perempuan

•

Bidang Perlindungan Anak

•

Sub Bidang Kesejahteraan Anak

•

Sub Bidang Integrasi hak anak

•

UPT Pengendali Program KB,

dibantu oleh Sub Bagian

Tata Usaha Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan di dukung Sumber Daya Manusia yang terdiri dari : •

Kepala Badan

: 65

1 Orang


• Sekretaris • Kepala Bidang • Kepala Sub Bagian • Kepala Sub Bidang • Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) • PLKB • CPNS • Pelaksana • UPT Pengendali Program KB • Kasubag TU • TKK Jumlah

: : : : : : : : : : : :

1 Orang 5 Orang 3 Orang 10 Orang 105 Orang 4 Orang 2 Orang 17 Orang 31 Orang 31 Orang 1 Orang 211 Orang

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Sesuai dengan proses pelaksanaan anggran berdasarkan Peraturan Pemerintah no 54 tahun 2010, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD yang memuat tentang program kegiatan kinerja pemerintah tahun 2013, berdasarkan proses tersebut dari rancangan awal program kediatan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mengalami perubahan anggaran dari rencana awal sebesar Rp. 4.506.130.680 setelah musrembang terjadi kenaikan anggaran seseuai dengan kebutuhan anggaran tahun 2013 sebesar 7.315.785.500., anggran tersebut akan digunakan untuk mendukung kegitan dan program yaitu anggran berbasis kinerja dengan berpedoman pada Peratur Pemerintah No. 38, yang memuat tentang pembagian urusan wajib pemerintah Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan. Badan

Keluarga

Berencana

dan

Pemberdayaan

Perempuan Kabupaten Bandung mempuyai kewenangan dalam pembangunan sebagai berikut: Bersadarkan

Peraturan

Pemerintah

No

38

dalam

pembagian urusan pemerintah bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai kewenangan yaitu:

66


PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB BIDANG 1. Pelayanan

Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi

1.a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten. c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten/kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/kota. 3.a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, 67


PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB BIDANG

penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/kota. b.Pemantauan tingkat drop out peserta KB. c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB. d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). g. Pembinaan penyuluh KB. h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 4.a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kabupaten/kota. b.Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan 68



SUB BIDANG

skala kabupaten/kota. c.Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten/kota. 5.a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hakhak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten/ kota. b. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB.

1. Kesehatan 1.a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan Reproduksi HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Remaja (KRR) kabupaten/ kota b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan 69



SUB BIDANG

NAPZA skala kabupaten/kota. 2.a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten/kota. b.Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota. 3.a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota.

b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten/kota. c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota. d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota. e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya 70



SUB BIDANG

NAPZA skala kabupaten/kota. f .Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/kota. 5. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota. 2. Ketahanan dan Pemberdayaa n Keluarga

1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota. 2.a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota. b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten/ kota. 3.a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kabupaten/ kota. b.Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota. 71



SUB BIDANG

c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota. d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten/kota. e. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten/kota. f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten/kota. g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten/kota. 4. Penguatan 1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan Pelembagaan penguatan pelembagaan keluarga kecil Keluarga Kecil berkualitas dan jejaring program skala Berkualitas kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/kota. 2.a.Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring 72



SUB BIDANG

program skala kabupaten/kota. b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB. c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional. d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB. e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian. f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional. 3.a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama. b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB. c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional. f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama 73



SUB BIDANG

dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian. g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten/kota. h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten/kota. j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten/kota. k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM. 5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten/ kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kabupaten/kota. b.Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kabupaten/kota. 3.a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.

b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan 74



SUB BIDANG

kelembagaan dan jaringan institusi program KB. c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi. 6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga

1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota. b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota. 3.a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.

b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. c. Pengelolaan data dan informasi program 75



SUB BIDANG

KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. d. Pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan egovernment dan melakukan diseminasi informasi. 7. Keserasian 1. Kebijakan Kependudukan

Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten/kota.

2.

Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten/kota.

3.a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten/kota. b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten/kota.

76



SUB BIDANG 8. Pembinaan

Kemudian

1. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten/kota.

kewenangan

dalam

urusan

bidang

pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak meliputi:

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA

SUB BIDANG 1. Pengarusutamaan Gender (PUG)

1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten/ kota. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten/kota. 1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten/ kota. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten/kota. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala 77


PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA

SUB BIDANG

kabupaten/kota.

2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten/kota. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten/kota. 1. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota. 1. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota. 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, 78



SUB BIDANG

hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota. 1. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota. 1. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota. 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota. 79



SUB BIDANG 3. Perlindungan Anak

1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 1. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten/ kota. 1. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.

4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha

1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.

5. Data dan Informasi

1. Penjabaran dan penetapan 80



SUB BIDANG Gender dan Anak

kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota dengan merujuk pada kebijakan nasional. 1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak. 1.

Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten/kota. 3. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota.

1.

Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten/kota. 2. ―

2.5 Penela’ahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 81


Penelahaan usulan program dan kegiatan dari masyarakat berdasarkan hasil musrembang mulai dari Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten diperoleh beberapa kegiatan Program yang memelukan dukungan anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat yang harus diakomodir. Berdaasrkan anaslisis semua program dan kegiatan yang diusulkan dari dareah sudah tersedia pada anggaran yang ada di Badan KB dan permberdayaan Perempuan. Program dan kegiatan yang dilakukan diutamakan untuk pemerataan program diseluruh Desa, Kecamatan sampai ketingkat RT sehingga mendapat program dan kegiatan yang merata untuk menjaga agar program dapat dilakukan disemua tingkatan program dan kegiatan yang diusulkan dari masyarakat diantaranya, Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin, Pendataan Keluarga, Pembinaan Pos KB desan Pendapingan Bagi Kelompok UPPS, BKB, BKR, dan BKL,Kegiatan tersebut secara umum telah tersedia dalam mata anggran SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tela’ahan Terhadap Kebijakan Nasional dan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD tahun 2013 ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, Tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dalam mewujukan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Tujuan yang tertuang dalam visi BKBPP harus dicapai melalui program dan kegiatan sesuai dengan 82


Tugas Pokok dan Fungsi satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) sebagai berikut: 1. Rencana

Kerja

Perencanaan

Tahun

Strategis

2013 Badan

merupakan Keluarga

bagian

dari

Berencana

dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dalam upaya pencapaian kinerja selama 5 tahun. 2. Rencana Kerja 2013 ini merupakan kelanjutan dari pada capaian kinerja tahun 2012 3. Rencana Kerja 2013 adalah alat ukur sekaligus pedoman pelaksanaan kegiatan yang sudah digariskan dalam rencana stategis

Badan

keluarga

Berencana dan

Pemberdayaan

Perempuan Kabupaten Bandung yang didasarkan kepada situasi, kondisi, dan potensi Badan.

a. Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan pokok kegiatan dan program yang akan dicapai oleh Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan mengarah pada meningkatkan Indek pembangunan

Manusia

(IPM)

dengan

indikator

peningkatan

Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli. Berdasarkan kondisi di atas maka sasaran strategis dituangkan dalam rencana kegiatan jangka waktu bulanan, semesteran, triwulan dan tahunan. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan telah merumuskan sasaran untuk tahun 2013 sebagai berikut: 1. Menurunnya TFR=2,10 melalui CPR=70%, Unmetneed 33%, Do=15% CU/Pus=78,5% Rata-rata anak dalam keluarga 2,43 (2-3). Meningkatnya kepedulian

dan

peran

serta

masyarakat dalam

pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam program Keluarga 83


Berencana sehingga lebih optimal. 4. Meningkatnya rata-rata usia kawin dari 19 tahun menjadi 20 tahun 5. Meningkatnya peran serta keluarga dalam kegiatan-kegiatan kelompok Bina Keluarga (BKB,BKR,BKL,BLK dan UPPKS) sebagai ketahanan keluarga dalam pembinaan kemandirian keluarga 6. Meningkatnya aktivitas kegiatan kelompok Bina Keluarga agar lebih efektif 7. Meningkatnya pengetahuan dan peran serta intitusi masyarakat pedesaan dalam kegiatan Bina Keluarga sehingga terbentuk keluarga yang berkualitas 8. Meningkatnya penyelenggaraan advokasi dan KIE yang lebih terbuka sehingga program KB secara edukasi dapat dipahami oleh masyarakat. 9. Pencapaian target kesertaan ber KB aktif tahun 2012 sebanyak 594.770 akseptor KB 10. Pencapaian target peserta KB baru sebanyak 85.000 akseptor dengan focus penggarapan pada kontrasepsi IUD, MOP dan MOW. 11. Menurunnya jumlah Pra KS dan KS I, 12. Pembinaan kecamatan

pusat informasi konsultasi remaja (FIKR) di 31 dengan

materi

reproduksi

sehat,

tentang

pendewasaan usia perkawinan dan penundaan anak pertama. 13. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak 14. Pembinaan 100 KK miskin secara terpadu untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan dan ekonomi sehingga keluarga miskin dapat berdaya dan mandiri. 15. Menurunnya angka traffiking, kekerasan dalam rumah tangga serta meningkatkan keberpihakan kepada kaum perempuan 84


16. Terbentukan kota layak anak,tersedianya data potensi anak, meningkatnya

pemahaman

tentang

hak-hak

anak

dan

perlindungan anak

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Didalam

RPJMD

Pemerintah

Kabupaten

Bandung

yang

selanjutnya dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Program Prioritas Anggaran terdapat 14 program prioritas anggaran pembangunan untuk dilaksanakan pada tahun 2013. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Rencana penganggaran pada tahun 2013 direncanakan untuk biaya program dan kegiatan prioritas Kabupaten Bandung sebesar Rp. 737.900.480.799,sedangkan untuk anggran Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan mendapat alokasi anggaran pada perencanaan anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 7.315.785.500. Jika kita melihat komposisi anggaran perurusan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka Urusan Pekerjaan Umum merupakan urusan yang paling besar mendapatkan porsi anggaran pada Tahun 2012 mencapai 27,94%, hal ini terkait dengan agenda peningkatan kualitas infrastruktur sebagai daya dukung penunjang roda perekonomian masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Urusan Wajib Pendidikan menempati urutan kedua mencapai 21,86%, hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dan Nasional serta sejalan dengan fokus 85


pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2012 yaitu meningkatkan IPM. dan Urusan Wajib Kesehatan menempati urutan ketiga mencapai 15,19% dalam rangka meningkatkan kualitas fisik dan kemampuan SDM, sehingga diharapkan kualitas SDM Kabupaten Bandung meningkat dari sisi kualitas derajat

kesehatannya.

sedangkan

anggaran

untuk

Badan

Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk belanja SKPD sebesar Rp.3.160.785.000

atau

43,%,

sedang

untuk

belanja

langsung

Rp.

4.155.000.000 atau 56,79% dari total anggaran sebesar Rp. 7.315.785.500 untuk tahun anggran 2013.

4.2 Kebijakan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2013. Menindaklanjuti

Program

Prioritas

Anggaran

tahun

2013

sebagai rencana kegiatan Pemerintah Kabupaten bandung, maka kebijakan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan masuk dalam prioritas kesehatan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam rencana kerja 2013 sebagai berikut: a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan keluarga berencana

melalui

keterlibatan

ketahanan

keluarga. Diharapkan

masyarakat

dalam

pembinaan

tingkat pertisipasi

masyarakat

dengan pelaksanaan delapan fungsi keluarga sebagai pelaksanaan program Ketahanan keluarga melalui kegiatan : 1. Peningkatan Kinerja melalui Pembinaan kelompok BKB, BKR,BKL dan UPPKS 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas institusi penggerak program KB tingkat desa dengan focus terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga melalui keterlibatan institusi menjadi anggota UPPKS. b. Meningkatkan program pengaturan kelahiran melalui peningkatan kualitas kesertaan ber KB sehingga TFR turun menjadi 2.10 atau 86


penduduk tampak pertumbuhan tahun 2015 kondisi ini dapat dicapai apabila jumlah pencapaian peserta KB aktif terus meningkat. c. Meningkatan

program

kesehatan

reproduksi,

yang

bertujuan

memberikan pemahaman kepada remaja untuk mengetahui tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga dapat merencana kapan dia harus menikah dan punya anak. Dengan demikian diharapkan usia kawin pertama atau rata-rata usia kawin di Kabupaten Bandung naik dari 19 tahun menjadi 20 tahun. Program kesehatan reproduksi dilakasanakan melalui pembinaan kualitas dan kuantitas Pusat informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR) yang tersebar di 31 kecamatan. d. Peningkatan

validitas

data

mikro

keluarga

agar

dapat

dipertanggungjawabkan sehingga dapat menjadi data mikro untuk pembangunan di Kabupaten Bandung. Penyediaan data keluarga dilakukan melalui : 1. Kegiatan Pendataan Keluarga sejahtera dan memutakhiran data keluarga yang

dilanjutkan

dengan

updating

data sehingga

validitasnya lebih tepat sasaran. 2. tersedianya data Pra KS dan KS I alasan ekonomi sebagai indicator Keluarga sejahtera. e. Meningkatkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam upaya mewujudkan penegakan, kesetaraan, keadilan Gender, menurunkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), trafficking melalui kegiatan: a. Pelaksanaan P2WKSS sebagai program terpadu dengan instansi terkait melalui membinaan 100 KK miskin yang dibina tentang Kesehatan, Pendidikan, dan kemandirian melalui kegiatan ekonomi. b. Terwujudnya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak ( P2TP2A ) untuk tingkat Kabupaten c. Pembentukan kota layak anak 87


d. Penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak

4.3 Rencana

Program

/Kegiatan

Badan

Keluarga

Berencana

dan

Pemberdayaan Perempuan tahun 2013.

Rencana kerja merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan dalam upaya mencapai visi dan misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai pedoman oprasional program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana kerja tersebut menggambarkan tentang Program dan kegiatan, Anggaran, sarana dan prasarana tempat dan waktu kegiatan serta penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program yang akan dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung pada periode tahun 2013 adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Program Prioritas Anggaran tahun 2013. Beberapa

Program

Badan

Keluarga

Berencana

dan

Pemberdayaan Perempuan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:  Program Kerja Bagian Sekretariat Bidang sekretariatan memiliki 3 bagian yaitu : 1. Bagian Umum dan Kepegawaian 88


2. Bagian Keuangan 3. Bagian Penyusunan Program

Yang mempunyai Program-program dan kegiatan Sbb: 1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat. b. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air,dan listrik c. Penyediaan jasa kebersihan kantor d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja e. Penyediaan alat tulis kantor f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor h. Penyediaan makanan dan minuman i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah j. Penyediaan jasa pendukung teknis perkantoran k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah l. Penunjang perayaan hari-hari bersejarah 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional 3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 4. Program peningkatan pengembangan 89


system pelaporan capaian kinerja dan keuangan. a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan laporan keuangan semesteran c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

 Program kerja keluarga berencana 1. Program keluarga berencana melalui kegiatannya : a. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin b. Pelayanan KIE (komunikasi informasi dan edukasi) c. Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu d. Promosi pelayanan KHIBA e. Pembinaan peserta keluarga berencana f. Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling g. Dst Ksi 2. Program kesehatan reproduksi remaja a. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) b. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat c. Dst.. 3. Program pelayanan kontrasepsi melalui kegiatannya : a. Pelayanan konseling KB b. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB c. Pengadaan alat kontrasepsi d. Pelayanan KB medis operasi e. Dst.. 90


4. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri melalui kegiatannya : a. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB b. Dst.. 5. Program promosi kegiatan ibu,bayi dan anak melalui kelompok di masyarakat, kegiatnya: a. Penyuluhan kesehatn ibu, bayi dan anak melalu kelompok kegiatan di masyarakat. b. Dst.. 6. Program pembangunan pusat pelayanan informasi dan konseling (KRR) melalui kegiatanya : a. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling (KRR) b. Fasilitasi forum pelayanan (KRR) bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah. 7. Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS, dan HIV/AIDS a. Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS di sekolah b. Dst 8. Penyedian data mikro keluarga melalui kegiatan: a. Pengumpulan data/analisa data/evaluasi data b. Pendataan

penduduk,keluarga,warga

prasejahtera

dan

sejahtera 1, (keluarga miskin) c. Pembinaan dan monitoring/bimbingan teknis dari tingkat kabupaten,kecamatan,dan desa/kelurahan. d. Pembuatan

data-base

melalui

dinamis,profil,leafleath,spanduk keluarga sejahtera.

91

visualisasi

keluarga

data

berencana

yang dan


 Program Keluarga Sejahtera 1. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kegiatannya: a. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak b. Pengumpulan

bahan

materi

tentang

pola

asuh

dan

pembinaan tumbuh kembang anak c. Penyusunan materi tentang pola asuh dan pembinaan tumbuh kembang anak d. Penyebarluasan materi tentang pola asuh dan pembinaan tumbuh kembang anak terhadap tokoh masyarakat, kader dan keluarga e. Penguatan materi tentang pola asuh dan pembinaan tumbuh kembang anak terhadap tugas f. Pengumpulan bahan informasi tentang pembentukan karakter sejak usia dini g. Penyebarluasan materi tentang pembentukan karakter sejak usia dini. 2. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga a. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan b. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga bagi petugas c. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di desa (kader BKB,BKR,BKL,institusi,PKK) 3. Program pengembangan model operasional BKB-posyanduPADU a. Pengkajian

pengembangan

Posyandu PADU 92

model

operasional

BKB-


b. Penyusunan strategi pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU tingkat kecamatan c. Pembentukan model operasional BKB-operasional BKBPosyandu-PADU di desa,  Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Memperhatikan kondisi kabupaten bandung yang memiliki potensi permasalahan dan peluang, maka dengan memperhatikan nilai-nilai dasar, asprasi dan dinamika yang berkembang, program pemberdayaan perempuan tahun 2013 meliputi: 1. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 2. Peningkatan

peran

serta

dan

kesetaraan

gender

dalam

pembangunan.

Sedangkan sasaran program tahun 2013 meliputi : 1. Meningkatkan kualitas hidup dan perilaku perempuan dalam pengembangan potensi. 2. Meningkatkan status kesehatan dan kesejaheraan keluarga 3. Meningkatkan kualiatas hidup. 4. Meningkatnya peran ibu dalam keluarga 5. Menurunya tingkat kekerasan di dalam keluarga 6. Meningkatnya peran perempuan dalam perlindungan anak 7. Meningkatnya peran perempuan dalam usaha ekonomi produktif 8. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan politik. 9. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kestaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 10. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam peberdayaan perempuan dan anak. 11. Pengembangan system informasi gender dan anak. 93


Dengan demikian program dan kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Bandung secara strategis untuk mendukung

Progran

Priotas Anggaran yang secara umum untuk dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung tahun 2013 meliputi: 1. Program Keluarga Berencana 2. Program Kesehatan Re-produksi Remaja 3. Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 4. Program peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDs 5. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga 7. Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak 8. Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan 9. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Dengan demikian diharapkan melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten

Bandung

dapat

mendukung

pembangunan secara keseluruhan.

94

keberhasilan

program


3.3.1 VISI DAN MISI a. VISI Tujuan Pemerintah Kabupaten Bandung tertuang dalam Visi dan Misi yang harus dicapai yaitu dengan Visi “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola

Pemerintahan

Yang

Baik

dan

Pemantapan

Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan, ”. b. MISI Berdasarkan Visi yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung maka diimplentasikan melalui Misi yaitu: 2. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi. 3. Meningkatkan

Kualitas

Sumberdaya

Manusia

(SDM)

(pendidikan dan Kesehatan), yang berlandaskan Iman dan Taqwa serta melestarikan Budaya Sunda. 4. Memantapkan Pembangunan Perdesaan. 5. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah. 6. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan tata Ruang Wilayah. 7. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing. 8. Memulihkan

Keseimbangan

Lingkungan

Pembangunan yang Berkelanjutan.

95

dan

Menerapkan


Berdasarkan

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten

Bandung maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan dituangkan dalam Visi dan Misi yang mendukung keberhasilan pembangunan Pemerintahan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yaitu: “Terwujudkan Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun 2015”. Dengan Visi tersebut diharapkan tujuan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan dalam mendukung pembangunan dapat terwujud. Sedang

untuk

mewujudkan

Visi

Badan

Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan akan dicapai melalui Misi sebagai berikut: 1.

Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui

pendewasaan

usia

perkawinan,

pengaturan

kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga serta peningkatan Kesejahteraan Keluarga. 2.

Menyediakan data dan informasi Keluarga berskala mikro untuk pengembangan program di daerah

3.

Meningkatkan Kualitas Kesertaan Peserta KB.

4.

Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Melalui Penegakan, Kesetaraan, Keadilan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

5.

Meningkatkan Peran serta Swasta/Steak Holder Dalam Pembangunan Keluarga Berencana.

96


BAB IV PENUTUP

Rencana kerja tahun 2013 Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi. Melalui perencanaan yang baik diharapkan akan mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja bila terjadi penyimpangan yang selanjutnya dibuat strategi untuk mengatasi masalah yang terjadi sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan Sumber dana realisasi tahun anggaran 2013 berasal dari APBD dan APBN

yang di gunakan untuk program dan kegiatan rutin dalam

pembangunan. Pelaksanaan topuksi merupakan

upaya pengembangan

system akuntabilitas kinerja intansi pemerintah di usahakan dapat membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah. Dengan demikian akan terwujud pemerintah yang baik melalui pengawasan dan proposional.upaya lain adalah meningkatkan sumber daya manusia dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai baik teknis maupun non teknis, dengan renstra dan rencana kerja 2013 diharapkan dapat memacu pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan melihatkan stockholder sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat di pertanggung jawabkan Secara umum keberhasilan program KB dan pemberdayaan perempun telah memberikan kontribusi untuk pembangunan di Kabupaten Bandung. Walaupun dengan keterbatasan anggaran sehingga masih banyak yang perlu ditingkatkan. Penduduk tanpa pertumbuhan atau Net Reproduksi Rate sama dengan satu (NRR = 1) tahun 2015 akan tercapai bila Total Fertility Rate (TFR) berada pada anggka 2,10 sehingga rata-rata kelahiran di 97


Indonesia hanya 2 orang anak, kondisi ini akan terwujud apabila seluruh keluarga ikut KB dan memakai alat kontrasepsi. Tentunya untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan anggaran serta kebijakan dari pemerintah yang cukup besar untuk mendukung program dan kegiatan Demikian yang dapat kami sampaikan dalam penyusunan rencana kerja SKPD tahun 2013 ini. Diharapkan penyusunan rencana Kerja Badan

Keluarga

Berencana

dan

Pemberdayaan

Perempuan

dapat

memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dari pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

Soreang, Pebruari 2012 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG KEPALA

Drg. Grace Mediana Purnami, M.Kes Pembina Tk. I/IV-b NIP. 19621214 198803 2 004

98