studi kasus pelayanan kesehatan berbasis jaringan ... - Pasca Unhas

Download PDF
29 downloads 290 Views 462KB Size Report
Comment
1. JARINGAN PELAYANAN PUBLIK YANG DEMOKRATIS. (STUDI KASUS PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS JARINGAN. PADA FORUM DESA SIAGA DI ...
JARINGAN PELAYANAN PUBLIK YANG DEMOKRATIS (STUDI KASUS PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS JARINGAN PADA FORUM DESA SIAGA DI KABUPATEN DONGGALA) THE DEMOCRATIC OF PUBLIC SERVICE NETWORK (A CASE STUDY OF HEALTH ORGANIZATION SERVICE BASES ON THE NETWORK AT FORUM DESA SIAGA IN DONGGALA REGENCY)

Rahmanur¹, Suratman Nur², Alwi², Hamsinah² ¹FISIP Unismuh Palu, ²FISIP Unhas Makassar

Alamat Korespondensi : Rahmanur BTP Tamalanrea Blok M No. 274 Makassar HP. 085241295585 Email : [email protected]

1

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme peniruan (mimetic mechanism), mekanisme normatif (normative mechanism) dan coercive mechanism dalam pelayanan kesehatan berbasis jaringan yang demokratis di Kabupaten Donggala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penentuan informan dengan teknik purposive. Teknik pengumpulan data wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi.Mimetic mechanism pada pelayanan kesehatan Forum Desa Siaga sebagai organisasi berbasis jaringan dilakukan oleh desa peniru dalam hal ini Forum Desa Siaga Desa Sibayu yang meniru Forum Desa Siaga Desa Tanjung Padang dan Desa Lolioge melakukan peniruan pada pelayanan kesehatan dasar mencakup melakukan pengobatan gratis, mengupayakan ambulance desa untuk kebutuhan pengangkutan, dana Jimpitan dan Tabulin. Sedang pelayanan pada Prilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah pada promosi yang dilakukan melalui Musyawarah Masyarakat Desa dan dilakukan secara mandiri kepada masyarakat baik menyangkut indikator rumah tangga maupun indikator lingkungan. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Forum Desa Siaga berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 562 Tahun 2006 mencakup pelayanan kesehatan dasar dan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Prilaku pemberi pelayanan pada pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh petugas kesehatan dilakukan beberapa cara yaitu melayani di Pustu/Poskesdes dan mengunjungi masyarakat di rumah. Prilaku dalam mempraktekkan PHBS di semua tatanan masyarakat yang dapat diukur dari keberhasilan pembinaan PHBS di rumah tangga digunakan sepuluh prilaku indicator. Prosedur pelayanan kesehatan dasar berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 562 Tahun 2006 dilakukan bersamaan dengan pengembangan desa siaga yaitu setelah dilakukan pencanangan desa siaga maka dibentuk forum juga dilakukan melalui Musyawarah Masyarakat Desa kemudian mengikuti pelatihan, melakukan Survey Mawas Diri, serta Tindak Lanjut Survey Mawas Diri yang terakhir melakukan tindakan promotif baik dalam bentuk penyuluhan maupun menyebarkan pamflet dan mengupayakan himbauan secara tertulis yang ditempatkan pada tempat-tempat strategis. Coersive mechanism pelayanan kesehatan berbasis jaringan yang dilakukan Forum Desa Siaga menyangkut konsekuensi yang diterima diberikan kepada pemberi pelayanan apabila tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan. Kata Kunci : Organisasi Berbasis Jaringan, Pelayanan Yang Demokratis. Abstract This research aims at analyzing mimetic mechanism, normative mechanism and coercive mechanism in the health service bases on the democratic network in Donggala Regency. The research uses qualitative approach in the research type of case study. The determined informants use technical purposive and the collected data applies technical deep interview, documentation, and observation. The whole data is analyzed by technical data reduction, data presentation, making conclusion and verification. Mimetic mechanism of health service in Siaga Village Forum as an organizational network of Siaga Village Forum of Sibayu Village is imitated from Siaga Village Forum of Tanjung Padang Village and Lolioge Village. The imitation of health service includes free cost of medicinal treatment, delivering village ambulance for transportation, fund of Jimpitan and Tabulin. On the other hand, service of Neat Life Behavior and Health promotion is done by Village People Meeting independently connected with indicator of household and environment. The health service done by Siaga Village Forum is referred from Health Ministry Decree No. 562 of 2006 covers the service of basis health and Neat Life Behavior and Health. Server behavior of basis health delivered by health servants execute in various ways, namely service of local government clinic of Pustu/Poskesdes and visit the home people. Behavior in applied PHBS of all society aspects can be measured its successful by using ten behavior indicators. The health service procedure based on the Health Ministry Decree No. 562 of 2006 executes similar with developing prepared village or siaga village to form the forum. The service procedure of Neat Life Behavior and Health is executed in Village People Meeting then joined in training, doing selfcorrection, and finally promoted both elucidation and pamphlet spread also put information in strategic places. Coercive mechanism of health service bases on the network which it is worked by Siaga Village Forum related to consequence cannot give consequence for service servants if they do not follow the standard procedure. Key Word : Organization Service Bases, Democratic Service Network

2

PENDAHULUAN Secara sederhana keinginan masyarakat adalah mendapatkan pelayanan public yang semakin baik dari waktu ke waktu. Demokrasi dianggap sebagai pilihan paling tepat karena asas dari demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi logika sederhananya adalah semakin baik iklim demokrasi di suatu negara maka terwujudnya keinginan rakyat yaitu pelayanan public yang lebih baik akan besar kemungkinannya untuk terwujud. Meski demikian, penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sebagaimana yang menjadi esensi otonomi daerah, hingga saat ini hal tersebut belum dapat terealisir. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa secara tidak langsung, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah di mata masyarakatnya sangat lamban, tidak efisien, terlalu birokratis, resisten terhadap perubahan, tidak kompeten dan tidak responsif. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Seiring dengan hal tersebut, saat ini setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. (Depkes, 2009). Kecenderungan organisasi baik dalam organisasi privat maupun dalam organisasi public secara pendekatan untuk memperoleh sumber-sumber daya penting yang dibutuhkannya melalui system jaringan antar organisasi. Dalam hal ini jaringan antar organisasi merupakan kerja sama antar pemerintah daerah dengan pihak swasta dan pemerintah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. (Jones, 2004, Page, 2003, Hill, 2002, Sydow, 2002, Jaffe, 2001, Cordero-Guzman, 2001, Powers, 2001, Becerra, 1999, Gulati dan Garguilo, 1998, Bardach, 1994, Hodge dan Anthony, 1988). Dalam hal ini, jaringan antar organisasi merupakan pilihan strategis untuk mendapatkan sumber daya yang penting yang dibutuhkan. Dengan demikian pengelolaan organisasi berbasis jaringan (seperti Forum Desa

3

Siaga) lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya ketimbang dikelola sendiri oleh Pemerintah daerah (dalam hal ini Dinas Kesehatan sebagai stakeholder utama). Karena demokrasi menekankan pada nilai-nilai kebebasan, kesamaan, menjaga dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan kehormatannya, serta menjamin warga Negara atas pilihannya. Dengan nilai-nilai ini masyarakat akan bebas mengemukakan ide-ide, bebas bekerjasama serta bebas mengemukakan pikiran tentang apa saja yang dianggap penting untuk dikemukakan. Demokrasi secara tegas menyatakan persamaan dan memberi peluang yang sama. Demokrasi sebagai salah satu prasyarat yang diberlakukan kepada New Public Service di Indonesia merupakan salah satu isi penting yang dapat kita banggakan bahwa dunia ke administrasinegaraan di Indonesia sudah selangkah lebih maju dari negara-negara lain karena demokrasi sebagai salah satu pilar dari politik di Indonesia sudah dapat diterima oleh berbagai kalangan, walaupun masih perlu perbaikan dimana-mana. Penggabungan dua konsep tersebut menjadi suatu konsep jaringan antar organisasi pelayanan publik yang demokratis menjadi penting, karena di satu sisi jaringan antar organisasi sebagai suatu konsep bertujuan bagi pemanfaatan sumber-sumber daya yang efektif dan efisien. Kemudian di sisi lain pelayanan publik yang demokratis sebagai suatu konsep bertujuan menjadikan warga negara sebagai fokus pelayanan public melalui pelibatan mereka dalam proses penyelesaian masalah-masalah pelayanan publik. Untuk mengetahui dan lebih memahami permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan, maka yang menjadi masalah pokok penelitian adalah bagaimana mekanisme peniruan (mimetic mechanism), mekanisme normatif (normative mechanism) dan coercive mechanism dalam pelayanan kesehatan berbasis jaringan yang demokratis di Kabupaten Donggala. METODE PENELITIAN Sumber Data dan Informan Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan permasalahan/fokus penelitian. Adapun jenis datanya berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan dalam bentuk kata-kata/ucapan lisan dan perilaku yang berkaitan dengan pelayanan yang dipilih secara purposive, sengaja, yang dianggap mengetahui dan memiliki informasi tentang masalah penelitian ini. Informan yang dimaksud, dari unsur Dinas Kesehatan, Pengurus Forum Desa Siaga, Perangkat Desa, Aparat Desa,

4

Bidan Desa dan masyarakat. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen yang dapat melengkapi data primer dan dapat memberikan gambaran tentang fokus penelitian. Fokus Penelitian Fokus pada penelitian ini adalah : 1. Mekanisme peniruan dilihat dari prosedur dan struktur organisasi yang dijadikan model. Tahap-tahap pelayanan yang diberikan oleh Desa peniru yang ditiru meliputi pelayanan dasar dan PHBS dari forum desa siaga pratama (Forum Desa Sibayu sebagai peniru) dan forum desa siaga madya (Forum Desa Tanjung Padang dan Lolioge sebagai desa yang ditiru). Struktur organisasi mencakup pembagian atau pengelompokan pekerjaan dalam pelayanan kesehatan dasar dan PHBS desa peniru dan yang ditiru. 2. Mekanisme normatif dilihat Prilaku pemberi pelayanan oleh Bidan Desa dan kader kesehatan forum desa siaga pratama (Forum Desa Sibayu) dan forum desa siaga madya (Forum Desa Tanjung Padang dan Lolioge). Prosedur pelayanan mencakup pelayanan Kesehatan Dasar dan PHBS forum desa siaga pratama (Forum Desa Sibayu) dan forum desa siaga madya (Forum Desa Tanjung Padang dan Lolioge). 3. Coersive Mechanism dilihat dari Konsekuensi yang diberikan apabila tidak memberikan pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dari forum desa siaga pratama (Forum Desa Sibayu) dan forum desa siaga madya (Forum Desa Tanjung Padang dan Lolioge). Teknik Analisis dan Pengolahan Data Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Analisis data kualitatif yang digunakan dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992), yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Sesuai dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi diolah dengan cara penggolongan, pengkategorian, dan pengklarifikasian data. Teknik analisis yang digunakan teknik penjodohan pola dan teknik pembuatan penjelasan. HASIL PENELITIAN Mimetic Mechanism (mekanisme peniruan) dalam pelayanan kesehatan berbasis jaringan yang demokratis di Kabupaten Donggala a. Prosedur Pelayanan Kesehatan Pelayanan

organisasi pelayanan publik dalam hal ini kesehatan yang berbasis

jaringan akan mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu, biaya dan

5

sumber daya lainnya apabila dilakukan secara bersama-sama dibandingkan melakukan sendiri-sendiri. Dalam hal ini Desa Siaga Pratama sebagai desa peniru yaitu Desa Sibayu dan Desa Siaga Madya yang memiliki prestasi sebagai desa yang ditiru yaitu Desa Lolioge dan Desa Tanjung Padang. Selain mengupayakan kesehatan gratis yang termasuk salah satu dalam alur pelayanan kesehatan dasar, ada beberapa hal lain yang ditiru oleh forum Desa Sibayu dari forum desa Lolioge dan Tanjung Padang, yaitu pengadaan atau tersedianya ambulance desa guna menunjang kelancaran pelayanan kesehatan yang dilakukan forum desa siaga bagi masyarakat Desa. Di Desa Lolioge pelayanan yang diberikan forum Desa Siaga kepada masyarakat sangat berbeda dengan seluruh Desa yang ada di Kabupaten Donggala, yaitu dengan menyiapkan ambulance desa yang digunakan untuk mengangkut pasien dari rumah menuju Poskesdes maupun mengantar pasien rujukan dari Poskesdes ke tempat rujukan. Dengan mengalokasikan dana desa pada Tahun 2009 lalu untuk membeli satu unit kendaraan roda empat jenis Kijang Toyota sehingga Desa Lolioge telah memiliki angkutan untuk masyarakat yang membutuhkan pada 24 jam. Sedang Forum Desa Siaga Tanjung Pandang menggunakan kendaraan Roda Tiga Triseda yang merupakan pinjaman dari masyarakat setempat. b. Struktur Organisasi Sebagaimana terjadi pada organisasi lainnya, untuk mempermudah pelaksanaan kerja dan program Forum Desa Siaga, maka dibentuklah suatu pembagian kerja yang sifatnya untuk mempercepat pelayanan masyarakat serta pemecahan permasalahan kesehatan yang sudah ada, yang disebut dengan seksi dan dalam organisasi pembagian kerja tersebut disebut struktur organisasi. Di setiap Desa juga membentuk Forum dalam rangka untuk mempermudah pelaksanaan program mereka akan menyusun satuan-satuan tugas yang dianggap perlu dalam pengembangan Desa Siaga yang dilakukan pada Desa tersebut. Dari ketiga desa lokasi penelitian terlihat terdapat beberapa perbedaan dalam satuan tugas atau seksi di setiap desa. Di Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Padang Nomor 10-05/KT-TP/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Desa Siaga Tanjung Padang. Susunan Desa Siaga Desa terdiri dari Ketua, Wakil, Sekretaris, Wakil, Bendahara, Seksi Pelayanan Kesehatan, Seksi Ambulance Desa, Seksi Humas, Seksi Dana, Seksi Keamanan dan Seksi Perlengkapan. Susunan Forum Desa Siaga Desa Lolioge dengan

6

nama Forum Kesehatan Desa terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Surveilans, Seksi Bencana, Seksi Gerakan Sayang Ibu, Seksi Obat, Seksi Donor Darah, Seksi Kerohanian, Seksi Keamanan, dan Seksi Ambulance. Desa Sibayu Kecamatan Balaesang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sibayu Nomor 19/140/13/IV/2008 tentang Forum Kesehatan Desa Sibayu, susunan organisasi terdiri dari Ketua, Kader, sekretaris, Bendahara, Seksi Dana, Seksi Perlengkapan, Seksi Keamanan, Seksi Ambulance Desa, Seksi Donor Darah, Seksi Tanggap Bencana dan Seksi Keagamaan. Dari gambaran diatas dapat dikatakan bahwa peniruan mengenai struktur tidak ada. Hanya inovasi-inovasi masing-masing bidang atau seksi atau satuan tugas Forum Desa Siaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dapat ditiru dan diaplikasikan di desa sesuai kemampuan masyarakat dan kondisi masyarakat di desa yang melakukan peniruan. Normative Mechanism dalam pelayanan kesehatan berbasis jaringan yang demokratis di Kabupaten Donggala a. Prilaku Pelayanan kesehatan dasar secara umum adalah merupakan upaya kesehatan secara kuratif dalam menangani berbagai keluhan.Untuk itu diperlukan tenaga professional untuk menanganinya. Salah satu tujuan Desa Siaga adalah mendekatkan pelayanan kesehatan dasar di Desa tersebut. Dan karena kondisi desa yang relative jauh dari perkotaan sehingga tenaga medis dalam hal ini secara legal formal yang mempunyai perijinan praktek tidak ada, masyarakat cenderung memilih perawat atau bidan desa tempat mereka meminta bantuan pengobatan medis. Dalam memberikan pelayanan, Bidan Desa tidak mempunyai jam praktik hingga diluar jam kerja. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Bidan Desa dapat dilakukan setiap saat pada suatu hari. Selama dilakukan observasi partisipasi, Bidan Desa melakukan kegiatan praktik memberikan pelayanan kepada pasien di Poskesdes dan juga mengunjungi pasien kerumah setelah diberitahu melalui via SMS, telpon atau jemput langsung. Pelayanan yang diberikan oleh Bidan Desa Sibayu tidak berbeda jauh dengan pelayanan yang dilakukan oleh Bidan Desa di Desa Tanjung Padang dan Desa Lolioge. Di Desa Lolioge, Bidan Sarah yang tinggal di Poskesdes bahkan sengaja menempelkan nomor telepon yang mudah dihubungi masyarakat jika memerlukan bantuan atau jika ada datang ke Puskesmas beliau tidak berada di tempat.

7

Apa yang dilakukan oleh Bidan Lidya untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya dirasakan masyarakat belum cukup karena dengan upaya yang dilakukan masih terdapat keluhan dari masyarakat dengan menyatakan bahwa kadang Bidan Lidya tidak bersedia datang jika dipanggil kerumah warga. Setelah dikonfirmasi ke Bidan Lidya, ia mengatakan mengenai kondisi yang serba terbatas. Kondisi yang dimaksudkan oleh Bidan Lidya adalah sarana berupa kendaraan dinas atau ambulance desa yang tidak dimiliki oleh Petugas dalam menjalankan tugasnya yang tidak tersedia dan kurangnya personil untuk wilayah Desa Sibayu yang terdiri dari 4 dusun. Untuk melakukan kegiatan yang dilakukan Bidan Lidya menggunakan kendaraan roda dua miliknya dan untuk dapat melayani semua “panggilan” masyarakat sangat tidak mungkin. Dengan membuka Pustu setiap saat jika dia berada di Pustu, meski hari Minggu dia sudah memberi kemudahan akan akses menerima pelayanan. b. Prosedur Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan kesehatan dasar secara tepat dan cepat, diharapkan sebagian besar masalah kesehatan masyarakat sudah dapat diatasi. Prosedur pelayanan kesehatan dasar ini terlihat mempunyai tahap yang tidak jauh berbeda bagi pasien atau pelanggan akan datang ke tempat pelayanan kesehatan dasar yang telah ada dan terdekat. Pemberian pelayanan kesehatan dasar merupakan pelayanan yang diberikan di UKBM yang terdapat di desa Sibayu, Tanjung Padang dan Lolioge. Pelayanan yang diberikan oleh Forum Desa Siaga di Desa Lolioge adalah berupaya memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya dan mengenai program Forum perihal Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin), dana sehat untuk pengobatan rawat jalan dan Dana Sosial yang mencakup pelayanan Donor Darah dan Transportasi (Ambulance Desa). Poskesdes adalah salah satu bentuk UKBM yang dimiliki oleh Desa Siaga yaitu Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Secara umum pelayanan PHBS yang dilakukan oleh Forum Desa Siaga dilakukan oleh fasilitator, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), kader kesehatan, secara bersamasama baik secara individu maupun bersama-sama dalam sebuah pertemuan. Dan kegiatan ini perlu didukung oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga

8

kemasyarakatan lainnya yang ada. Kegiatannya berupa langkah-langkah dalam memfasilitasi siklus pemecahan masalah demi masalah kesehatan yang dihadapi guna mewujudkan PHBS dalam semua tatanan. Dengan melalui pelayanan organisasi pelayanan publik dalam hal ini kesehatan yang berbasis jaringan akan mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu, biaya dan sebagainya. Atas dasar kriteria Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pentahapan dan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, sehingga dapat dicapai tingkatan-tingkatan atau kategori Desa Siaga Aktif. Coersive Mechanism dalam pelayanan kesehatan berbasis jaringan yang demokratis di Kabupaten Donggala Coersive mechanism merupakan mekanisme yang menunjukkan konsekuensi apabila tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini tidak bisa diterapkan jika tidak mengikuti prosedur normative. Sedangkan pada kasus-kasus pelayanan kesehatan lainnya seperti imunisasi, pemberian suntikan KB, dan pemeriksaan penyakit umum (seperti influenza, demam, sakit kepala, sakit gigi) dan lain-lain tetap mengikuti prosedur kerja. Oleh karena itu, coercive mechanism hanya diterapkan pada kasus-kasus tertentu di dalam prosedur pelayanan yang masih dalam batas kewajaran sehingga tidak ada konsekuensi yang diterima oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Konsekuensi dari apabila tidak mematuhi prosedur pelayanan yang ditetapkan Dinas Kesehatan sesuai tugas yang menjadi tugas sebuah forum Desa Siaga ataupun nama lainnya, adalah bahwa pada dasarnya para stakeholder yang berperan didalamnya tidak dapat diberikan sanksi. Hal ini disebabkan karena memang hanya partisipasi yang diharapkan bukanlah semacam perintah karena memang hal tersebut tidak dapat dilakukan. Alasan lainnya adalah karena dalam melaksanakan tugas tidak diberikan semacam intensif atau honor apalagi gaji, sehingga jika ada yang tidak memberikan kontribusi secara penuh dalam memberikan pelayanan para kader tidak dapat disalahkan apalagi diberikan sanksi, mereka ikut aktif dalam kegiatan secara paruh waktu saja sudah merupakan hal yang luar biasa bagi pengembangan desa siaga. Coercive mechanism pada Forum Desa Siaga dapat dikatakan jika hubungannya dengan partisipasi masyarakat dan juga Forum Penggerak Kesehatan tidaklah dapat dilakukan sanksi apabila tidak melakukan sesuai prosedur dan bahkan dengan inovasi yang

9

dilakukan beberapa forum desa siaga merupakan hal yang patut diberikan apresiasi dengan meningkatkan klasifikasi desa sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Bertolak dari gambaran pelayanan kesehatan di Forum Desa Siaga yang ditemukan di lapangan, seperti dijelaskan diatas, khususnya dalam hal mimetic mechanism, normative mechanism dan coercive mechanism, dapat digambarkan tentang existing model pelayanan kesehatan berbasis jaringan di Forum Desa Siaga Kabupaten Donggala dan diilustrasikan seperti gambar berikut : Gambar Existing Model Pelayanan Kesehatan Berbasis Jaringan pada Forum Desa Siaga Kabupaten Donggala

Pelayanan Kesehatan yang diberikan Forum Desa Siaga sebagai Organisasi Berbasis Jaringan

Mimethic Mechanism : Peniruan prosedur dan struktur dalam pelayanan kesehatan dasar dan PHBS forum desa siaga pratama (Forum Desa Sibayu sebagai peniru) dan forum desa siaga madya (Forum Desa Tanjung Padang dan Lolioge yang ditiru).

Normative Mechanism : 1. Prilaku pemberi pelayanan oleh Bidan Desa dan kader kesehatan forum desa siaga pratama (Forum Desa Siaga Sibayu) dan forum desa siaga madya (Forum Desa Siaga Tanjung Padang dan Lolioge). 2. Prosedur pelayananmencakup : Pelayanan Kesehatan Dasar dan PHBS forum desa siaga pratama (Forum Desa Siaga Sibayu) dan forum desa siaga madya (Forum Desa Siaga Tanjung Padang dan Lolioge).

Pengembangan Desa/ Kelurahan Aktif

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Analisis dan Pembahasan Berbagai masalah yang muncul di daerah, seperti kemiskinan, korupsi di tubuh birokrasi Pemerintah Daerah dan kekurangan sumber daya pemerintahan daerah sampai saat ini masih merupakan masalah-masalah yang belum terselesaikan dengan baik dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Memang diakui masalah-masalah tersebut merupakan masalah yang sangat kompleks yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah daerah itu sendiri, tetapi memerlukan sumbangan dari pihak lain atau organisasi lain. Hal ini memerlukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi lain, karena organisasi-organisasi ini memiliki sumber-sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketergantungan sumber-sumber daya pemerintah daerah sangat tinggi, sehingga pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan tersebut melalui jaringan antar organisasi.

10

Sesuai dengan program Pemerintah dalam rangka percepatan pencapaian Visi Indonesia Sehat yang sesuai Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VIII/2006 tanggal 2 Agustus 2006 yaitu Indonesia Sehat 2010. Untuk mencapai program tersebut bahwa basis utama untuk mengembangkannya adalah di desadesa. Maka dengan ditetapkannya Desa sebagai sasaran utama dimana desa tersebut yang penduduknya dianggap sudah mampu dan memiliki sumberdaya serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan tentang kesehatan secara mandiri. Maka dicanangkanlah desa-desa yang mencapai kategori diatas menjadi Desa Siaga. Untuk mempercepat upaya meningkatkan program tersebut sebagai antisipasi langkah pertama sebagai jalan sempurna, maka hasil musyawarah mufakat desa, dibentuklah suatu tim untuk membangun kerjasama yang efektif dengan hasil mufakat, kebijakan dan dukungan dari pihak-pihak pemangku kepentingan yang diberi nama Forum Desa Siaga. Forum ini sebagai wadah dengan tujuan pokok untuk membangun rasa kebersamaan, pemecahan masalah dengan solusi serta merespon konflik yang ada serta memutuskan langkah-langkah konflik tersebut dengan gaya Tanggap Darurat masalah kesehatan yang ada di Desa. Secara teoritis, Forum Desa Siaga memiliki karakteristik-karakteristik sebagai organisasi berbasis jaringan seperti yang dikemukakan oleh Hill (2002). Dari apa yang dikemukakan oleh Hill tersebut telah memperlihatkan bahwa forum desa siaga memiliki karakteristik organisasi berbasis jaringan sehingga dapat dipahami bahwa forum desa siaga ini adalah organisasi berbasis jaringan dalam hal ini pada pelayanan kesehatan. Organisasi formal secara umum dipahami sebagai seperangkat sistem yang terkordinasi dimana segenap aktivitasnya dikendalikan sehingga dalam suatu pekerjaan yang kompleks dapat tertata secara fungsional dan pertukaran fungsi berjalan secara wajar. Namun demikian dalam masyarakat modern, struktur organisasi formal makin meningkat dalam konteks kelembagaan dimana segenap profesi, kebijakan, dan program terangkum didalamnya guna memenuhi layanan yang rasional. Olehnya itu, peningkatan legitimasi organisasi formal modern diperlukan guna menjamin daya tahan dan kemandirian organisasi tersebut. Teori institusi dalam menghadapi lingkungannya mereka “mengintervensi” internal organisasinya memperkuat nilai-nilai dan norma-norma organisasi pada teori intitusi. Teori

11

ini berpandangan “internal looking” dalam menghadapi lingkungan yang serba kompetitif. Menurut Meyer & Rowan (Jaffee, 2001), suatu institusi menjadi terpercaya di pemangku kepentingan, diperlukan suatu bentuk tunggal yang berfokus pada mekanisme kesamaan organisasi dalam bidang atau populasi yang sama yang disebut institutional isomorphism. Menurut Powell dan Dimaggio, ada tiga mekanisme dimana perubahan isomorfis institusional berlangsung, masing-masing dengan penyebabnya pertama, isomorfisme koersif terjadi karena pengaruh politik dan soal legitimasi; kedua isomorfisme mimetis akibat dari respon standar terhadap ketidakpastian, dan ketiga isomorfisme normatif, berhubungan dengan profesionalisasi. Dengan tipologi analitisnya adalah tipe yang tidak selamanya berbeda secara empiris. Meski ketiganya satu secara empiris, ia cenderung muncul dari kondisi berbeda dan outcomenya pun berbeda. (Powell, Di Maggio, 1991). Mengenai kecenderungan organisasi mengimitasi organisasi lain, adalah George Herbert Mead, sebagaimana dikemukakan Cooley, menekankan interdependensi diri dan masyarakat tapi mencurahkan perhatian khusus pada peran yang dimainkan oleh system simbolik dalam menciptakan manusia dan masyarakat. Makna yang tercipta dalam interaksi seperti sikap, terutama sikap bicara (bahasa), menggunakan respon yang sama sebagai pribadi sebagai orang lain, dan pribadi muncul dalam interaksinya sebagai individu “mengambil/mencontoh sikap orang lain” untuk tiba pada konsepsi diri (Mead 1934). Artinya adalah apa yang baik dan patut diambil sebagai contoh, akan coba ditiru dan ditambah dengan kreatifitas lainnya oleh si peniru. Tentu saja dalam hal ini adalah hal positif karena itu dilakukan untuk menuju atau membawa organisasi ke arah yang lebih baik guna keberhasilannya dan mendapat legitimasi atau kepercayaan dari para stakeholdernya. Pada Forum Desa Siaga dimana pada dua bentuk pelayanan yaitu pelayanan kesehatan dasar dan PHBS, forum desa siaga Sibayu sebagai desa peniru melakukan peniruan prosedur pelayanan yang dilakukan oleh forum desa siaga Lolioge dan Tanjung Padang. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk peniruan yang dilakukan oleh forum Desa Sibayu dari Desa Lolioge adalah mengupayakan pelayanan kesehatan secara gratis bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa yang ditiru oleh forum Desa Sibayu dari pelayanan yang diberikan oleh forum desa Lolioge dan forum desa Tanjung Padang adalah pengadaan ambulance desa yang merupakan armada milik atau yang diupayakan oleh desa untuk membantu masyarakat dalam

12

memudahkan mereka mengupayakan kesehatan dimana penggunaannya ditujukan untuk pengobatan secara kuratif tanpa mengesampingkan pengobatan secara promotif, preventif dan rehabilitative. Dengan melakukan peniruan sebagaimana dikemukakan Meyer dan Rowan, 1991 maka sebuah organisasi akan dapat mendapatkan legitimasi dari para stakeholdernya. Legitimasi disini adalah kepercayaan dari para stakeholdernya. Menurut Tikson, 2002, stakeholder diartikan dengan setiap orang atau kelompok yang terkait dengan sebuah proyek atau kegiatan baik langsung maupun langsung dalam arti dipengaruhi atau mempengaruhi. Stakeholder pada Forum Desa Siaga yang terdiri dari berbagai unsur yang dipercaya oleh masyarakat untuk mau dilayani di forum desa siaga serta mau berpartisipasi aktif dalam pencapaian tujuan pembentukan forum desa siaga ini. Berdasarkan teori institusi ini, jika ingin mendapatkan kepercayaan tersebut haruslah melakukan peniruan. Apa yang dilakukan oleh forum desa siaga desa Sibayu untuk meniru pelayanan yang diberikan oleh forum desa siaga Lolioge dan Tanjung Padang dari berbagai aspek memang dalam rangka memperbaiki diri secara internal agar partisipasi dan kemauan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya secara mandiri dapat terwujud. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mengenai struktur forum di setiap Desa memang tidak sama dan hal ini tidak melanggar aturan yang ada. Mulai dari Keputusan Menkes, Peraturan Bupati sampai Keputusan Kepala Dinas memang tidak salah. Jadi untuk peniruan mengenai struktur tidak ada. Hanya inovasi-inovasi masing-masing bidang atau seksi atau satuan tugas yang dapat ditiru dan diaplikasikan di desa. Hal ini sesuai dengan karakteristik organisasi berbasis jaringan yang dikemukakan oleh Hill, 2002 yaitu bahwa dalam sistem jaringan tidak berorientasi pada struktur hirarkhis melainkan setiap anggota memiliki kedudukan yang sama. Jadi meskipun pada Forum Desa Siaga terdapat ketua dan bidang-bidang namun tidak ada yang mengendalikan secara hirarkhis sebagaimana karakteristik organisasi berbasis jaringan keenam yaitu para anggota mebgendalikan semua kegiatan organisasi. Namun struktur diperlukan agar terdapat pembagian pekerjaan dan memudahkan bagi para anggota yang terlibat didalam pelayanan kesehatan pada Forum ini melaksanakan tugas sebagaimana tugas yang diberikan kepada mereka yang telah diputuskan secara bersama pada pertemuan Musyawarah Masyarakat Desa yang telah dilakukan sebelumnya.

13

Mekanisme ketiga, Isomorfisme koersif adalah tekanan satu organisasi yang memaksa organisasi lain; organisasi yang kepadanya ia tergantung dan karena kultur masyarakat dimana organisasi itu berada. Di beberapa kejadian, perubahan organisasional diambil sebagai respon terhadap instruksi pemerintah; pabrik mengadopsi teknologi baru pengendalian pencemaran sesuai dengan undang-undang lingkungan hidup; nirlaba merapikan pembukuan dan menyewa akuntan menurut ketentuan pajak; dan organisasi mempekerjakan staf aksi-aksi afirmatif untuk menangkis tuduhan diskriminasi. (Meyer, Scott, dan Deal 1981) dalam DiMaggio, 1991. Bahwa perubahan tersebut berlangsung seremonial tidak berarti tak ada dampaknya. Hadirnya undang-undang lingkungan hidup mempengaruhi banyak aspek perilaku dan struktur satu organisasi. Weber memberi beberapa bukti nyata dampak rasionalisasi hukum system kontrak yang mengharuskan suatu organisasi mengontrol komitmen kepatuhan hukumnya. Pfeffer dan Salanick (1978) membahas bagaimana organisasi yang menghadapi interdependensi diluar kendalinya berupaya menggunakan kekuatan system sosial dan pemerintah untuk menghilangkan kendala atau menyediakan apa yang ia butuhkan. Tampaknya Meyer dan Rowan (1977) lebih persuasif melihat ketika negara rasionalisasi dan organisasi rasional besar lainnya perlebar dominasi ke banyak wilayah kehidupan sosial, maka struktur organisasional kian mencerminkan aturan yang diundangkan dan dilegitimasi oleh dan di dalam negara itu sendiri. Alhasil, organisasi kian homogen pada domain tertentu dan terorganisir dalam meritual kesamaan. Guna mencapai tujuan dilaksanakannya Desa Siaga ini adalah secara umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan yang ada di desanya secara mandiri. Dalam mencapai tujuan ini tentulah akan banyak kendala dan kesulitan bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi pelayanan dalam hal ini Forum Desa Siaga. Mengenai konsekuensi dari pelanggaran atas apa yang dibebankan atau menjadi beban tugas sebuah forum Desa Siaga ataupun nama lainnya, adalah bahwa pada dasarnya para stakeholder yang berperan didalamnya tidak dapat diberikan sanksi khususnya yang berada dalam setiap satgas. Hal ini disebabkan karena memang hanya pastisipasi yang diharapkan bukanlah semacam perintah namun merupakan kesadaran mereka untuk membangun dengan mengerahkan dan membawa sumber daya yang mereka miliki.

14

Alasan lainnya adalah karena dalam melaksanakan tugas tidak diberikan semacam intensif atau honor apalagi gaji, sehingga jika ada yang tidak memberikan kontribusi secara penuh dalam sebuah kejadian atau pelayanan tidak dapat disalahkan, mereka ikut aktif dalam kegiatan secara paruh waktu saja sudah merupakan hal yang luar biasa sebagaimanahasil wawancara dengan Renny, Kepala Seksi pada Bidang Promkes pada 23 Oktober 2011. Agar menjadi bagian dari satu jaringan tatakelola tertentu, menurut Eva Sorensen dan Jacob Torfing (2007) aktor-aktor dalam organisasi berbasis jaringan harus mampu menunjukkan bahwa mereka punya andil dalam persoalan-persoalan kebijakan dan mereka dapat memberikan kontribusi sumberdaya dan kapasitas tertentu kepada aktor lain. Hubungan saling ketergantungan mengandung arti bahwa hubungan aktor-aktor jaringan lebih bersifat horisontal ketimbang vertikal. Namun demikian, hubungan horizontal antara aktor tidak harus berarti bahwa mereka sederajat dalam hal kewenangan (otoritas) dan sumberdaya (Mayntz, 1993b: 10f). Boleh jadi terdapat alokasi sumberdaya material dan immaterial yang bersifat asymateris diantara aktoraktor jaringan tetapi karena partisipasinya bersifat sukarela dan para aktor bebas untuk meninggalkan jaringan, dan karena para aktor saling tergantung satu sama lain maka tak seorang pun dapat menggunakan kekuasaannya untuk memaksakan kontrol yang bersifat hierarkis kepada orang lain, demikian juga halnya dengan pemberian sanksi atas apa yang dilakukan oleh Forum desa Siaga. Gambar 6. Model Pelayanan Kesehatan Berbasis Jaringan Yang Demokratis di Kab. Donggala Mimetic Mechanism :

Pelayanan Kesehatan yang diberikan Forum Desa Siaga sebagai Organisasi Berbasis Jaringan

Peniruan prosedur dan struktur dalam pelayanan kesehatan dasar dan PHBS forum desa siaga pratama (Forum Desa Sibayu sebagai peniru) dan forum desa siaga madya (Forum Desa Tanjung Padang dan Lolioge yang ditiru).

Normative Mechanism : 1. Prilaku pemberi pelayanan oleh Bidan Desa dan kader kesehatan forum desa siaga pratama (Forum Desa Siaga Sibayu) dan forum desa siaga madya (Forum Desa Siaga Tanjung Padang dan Lolioge). 2. Prosedur pelayanan mencakup : Pelayanan Kesehatan Dasar dan PHBS forum desa siaga pratama (Forum Desa Siaga Sibayu) dan forum desa siaga madya (Forum Desa Siaga Tanjung Padang dan Lolioge).

Desa Perlu Menyiapkan SOP

Pengembangan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif - Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa di Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) - Mempraktekkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat PHBS

Derajat Kesehatan Masyarakat meningkat

Komitmen Bersama

15

Forum Desa Siaga sebagai organisasi berbasis jaringan dari tiga rumusan masalah, sesuai kerangka pikir dan telah dibahas pada temuan hasil penelitian dalam model existing, maka direkomendasikanlah sebuah model pelayanan kesehatan berbasis jaringan yang demokratis di Kabupaten Donggala. Guna menyederhanakan dan memudahkan pemahaman mengenai penjelasan tersebut disederhanakan dalam bentuk gambar diatas. Dengan melakukan ketiga mekanisme tersebut sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Forum Desa Siaga diharapkan dapat memperoleh kepercayaan atau legitimasi dari para stakeholder sehingga forum desa siaga dapat tetap survive di tengah kondisi lingkungan yang serba kompetitif dan memperlihatkan eksistensinya dalam pemberian pelayanan kesehatan diharapkan dapat tetap terjaga dengahn menunjukkan kemampuan yang terbaik yang dimiliki dengan mengerahkan semua sumber daya langka yang dibutuhkan untuk organisasi tetap hidup yang dimiliki oleh desa secara maksimal guna mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1. Mimetic Mechanism pada pelayanan kesehatan Forum Desa Siaga sebagai organisasi berbasis jaringan dilakukan oleh desa peniru melakukan peniruan pada pelayanan kesehatan dasar mencakup melakukan pengobatan gratis, mengupayakan ambulance desa untuk kebutuhan pengangkutan, dana Jimpitan dan Tabulin. Sedang pelayanan pada Prilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah pada promosi yang dilakukan melalui Musyawarah Masyarakat Desa dan dilakukan secara mandiri kepada masyarakat baik menyangkut indikator rumah tangga maupun indikator lingkungan. 2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Forum Desa Siaga mencakup pelayanan kesehatan dasar dan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Prilaku pemberi pelayanan pada pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh petugas kesehatan dilakukan beberapa cara yaitu melayani di Pustu/Poskesdes dan mengunjungi masyarakat di rumah. Prilaku dalam mempraktekkan PHBS di semua tatanan masyarakat yang dapat diukur dari keberhasilan pembinaan PHBS di rumah tangga.

16

Prosedur pelayanan kesehatan dasar dilakukan bersamaan dengan pengembangan desa siaga yaitu setelah dilakukan pencanangan desa siaga maka dibentuk forum. Prosedur pelayanan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat juga dilakukan melalui Musyawarah Masyarakat Desa kemudian mengikuti pelatihan, melakukan Survey Mawas Diri, serta Tindak Lanjut Survey Mawas Diri yang terakhir melakukan tindakan promotif baik dalam bentuk penyuluhan maupun menyebarkan pamplet dan mengupayakan himbauan secara tertulis yang ditempatkan pada tempat-tempat strategis. 3. Coersive mechanism pelayanan kesehatan berbasis jaringan yang dilakukan Forum Desa Siaga menyangkut konsekuensi yang diterima pemberi pelayanan kesehatan dasar dan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat apabila tidak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Konsekuensi tidak dapat diberikan kepada pemberi pelayanan apabila tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan. Saran 1. Sistem pelayanan seperti Citizen Charter dapat digunakan sebagai standar pelayanan terbaik dalam pelayanan Forum Desa Siaga di Kabupaten Donggala. 2. Jika Forum Desa Siaga sebagai organisasi berbasis jaringan tetap dipertahankan haruslah ditempatkan

sebagaimana

organisasi-organisasi

kemasyarakatan

lainnya

dengan

mengenalkan secara lebih mendalam kepada masyarakat. 3. Model pelayanan publik berbasis jaringan yang demokratis yang dikonstruksi berdasarkan kasus-kasus dalam pelayanan kesehatan perlu diuji lebih lanjut dengan pendekatan lain dan pada lokus organisasi berbasis jaringan pelayanan public yang lain. 4. Dinas Kesehatan perlu melakukan evaluasi perkembangan pengembangan desa siaga di desa se-Kabupaten Donggala. 5. Dengan ditetapkannya tingkatan atau kategorisasi forum desa siaga tersebut diatas, maka Desa Siaga dan Kelurahan Siaga yang saat ini sudah dikembangkan harus dievaluasi untuk menetapkan apakah masih dalam kategori Desa atau Kelurahan Siaga Aktif atau tidak. Kategori tersebut juga sebaiknya ditindaklanjuti lagi dengan membuat standar indikator berdasarkan karakteristik desa-desa di Kabupaten Donggala.

17

DAFTAR PUSTAKA I. Buku Alwi, 2005. Strategi Pemberantasan Korupsi Birokrasi Melalui Sistem Jaringan Antar Organisasi di Indonesia, Artikel dalam Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung, Vol. 2, No. 3, Bandung 2005 ------. 2007. Analisis Tentang Sistem Jaringan Antar Organisasi Dalam Penentuan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (BP-KAPET) Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan. Disertasi. Program Pascasarjana Unpad Bandung. ------, dan Suratman. 2009. Analisis Jaringan Antar Organisasi Pelayanan Publik Yang Demokratis (Studi Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Kota di Kota Makassar). Penelitian Hibah Pasca, lembaga Penelitian Unhas. Makassar. ------, dan Timbul Butarbutar, 2007. Implementasi Kebijakan dan Pelayanan Publik (Kasus Pada Pelayanan Angkutan Kota), Artikel dalam “Visi” Jurnal Ilmu Administrasi Fisip Unhas Makassar, Vol. VII/No. 1/April/2007 Barzelay, Michael with Armajani, Babak J. 1992. Breaking Through Bureaucracy: A New Vision for Managing in Government. California, University of California Press. Becerra, Raquel L. 1999. Interorganizational Service Delivery Systems : Studying a Different Kind of Arrangement. Dalam Proceeding Twelfth Annual International Conference of Public Administration Theory. Network. Florida. Brewerton, Paul &Millward, Lynne. 2001. Organizational Research Methods. Sage Publications. London. Buskent, Vincent. 2002. Social Network and Trust. Kluwer Academic Publishers, United States of Amerika. Cook, Brian J. 2007. Democracy and Administration. Woodrow Wilson Ideas and The Challenges of Public Management. The Johns Hopkins University Press, Baltimore. Creswell, John W., 1994. Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches, USA, Sage Publications, Inc. _________________, 1998. Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Traditions, USA, Sage Publications, Inc. Darlington, Yvonne & Scott, Dorothy. 2002. Qualitative Research in Practice Stories From The Field. Allen &Unwin. Australia. Davis, Mark M &Heineke, Janelle., 2003. Managing Services, Using Technology to Create Value, New York, Mc. Graw Hill. Denhardt, Janet V and Denhardt, Robert B. 2003. The Public Services : Service Not Steering. USA, ME. Sharpe, Inc Denzin, K. Norman dan Lincoln, S.Yvonna. 2009. Handbook of Qualitative Research. Sage Publication. USA Edisi Bahasa Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2006. Penggerakkan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan. Modul 2. Jakarta. Gibson, Ivandevich dan Donelly, 1985. Organizations, 5th Edition, Business Publications, Inc. Edisi Bahasa Indonesia. Alih Bahasa Djarkasih. Edisi Kelima Jilid I. Erlangga. Jakarta. Gawthrop, Louis C., 2002. Public Service at The Parable of Democracy. Dalam Jun, Jong S. 2002. Rethinking Administrative Theory, The Challenge of The New Century. USA. Praeger Publishers.

18

Gulati, Ranjay, danGargiulo, Martin. 1998. Where Do Interorganizational Networks Come From? Diakses Melalui http://www.ranjaygulati.Com/new /research/interorg.pdf tanggal30/302004] Goldsmith, Stephen and Eggers, William. 2004. Governing By Network. The Brooking Institutions. Massachusetts Avenue, New York. Washington. Hill, Carey. 2002. Network Literature Review : Conceptualizing and Evaluating Network. Melalui http://www.sachyn.media/pdf/literatureReview.pdf [3/30/2004] Hodge, BJ & Anthony William P. 1988. Organization Theory (3rd Edition), USA, Allyn and Baconn, Inc. Islamy, M. Irfan, 2001. Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang. ---------------------, 2005. Manajemen Komplain Dalam Rangka Meningkatkan Kulaitas Pelayanan Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang. Jaffee, David. 2001. Organization Theory: Tension and Change. New York. McGrawHill Companies, Inc. Jones, Gareth R. 2004. Organizational Theory, Design and Change: text and Cases.Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey. USA. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 12, No. 4 Desember 2009 Koentjoro, Tjahyono. 2007. Regulasi Kesehatan di Indonesia. Andi.Yogyakarta. Laporan Hasil Kegiatan Tahun 2007 dan Program Kerja Tahun 2008 Forum Desa Siaga Desa Rasau Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Tahun Buku 2007. httpharisn73.files.wordpress. com200712laporan-desasiaga-rasau.pdf yang diakses pada tanggal 23 Juli 2011 Meyer, John dan Rowan, Brian, 1991. Institutional Organizations : Formal Structure as Myth and Ceremony dalam Powell dan Di Maggio, 1991, The New Institualism in Organizational Analysis, The University of Chicago Press, Chicago dan London Mills, Anna & Gilson, Lucy. (TanpaTahun). Ekonomi Kesehatan Untuk Negara-Negara Sedang Berkembang. Sebuah Pengantar. Dian Rakyat. Jakarta. Moleong, Lexy J., 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. EdisiRevisi. Cetakan Kedua Puluh Empat. Remaja Rosdakarya. Bandung. Muluk, Khairul, tanpatahun, New Public Service dan Pemerintahan Lokal Partisipatif, Unibraw, Malang. Osborn, David & Plastrik, Peter. 2000. Memangkas Birokrasi : Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha. Terjemahan Abdul Rosyid, Ramelan. PPM. Jakarta. Pohan, Imbalo, 2007. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan. Dasar-dasar Pengertian dan Penerapan. Buku Kedokteran EGC, Jakarta. Powell, Walterdan Di Maggio, Paul J, 1991, The New Institualism in Organizational Analysis, The University of Chicago Press, Chicago dan London. Powers, Jennifer Goodall, 2001, The Formation Of interorganizational Relationships and The Development of Trust.School of Information Science and Policy. Pusat Promosi Kesehatan Setjen Kemenkes, 2010, Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, Kerjasama Kementrian Kesehatan dan Kementrian Dalam Negeri, Jakarta. Ratminto & Winarsih, Atik Septi. 2010. Manajemen Pelayanan. Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Cetakan VIII. PustakaPelajar. Yogyakarta.

19

Ritzer, George dan Goodman, J. Douglas. 2004. Teori Sosiologi Modern. Edisi Keenam. Prenada Media. Jakarta. Salim, Ajis, 2012. Kontrol dan Akuntabilitas Birokrasi dalam Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten Alor. Disertasi. Pasca Universitas Hasanuddin. Makassar. Sciartino, R. 1999. Menuju Kesehatan Madani, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Sinambela, Lijan Poltak. 2008. Reformasi Pelayanan Publik. Teori, Kebijakan dan Implementasi. Cetakan Keempat. Bumi Aksara. Jakarta. Supriyono, Bambang, Staf Pengajar Administrasi Publik Universitas Brawijaya dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, tanpa tahun, Pertautan Teori Organisasi Dan Institusi dalam membahas W. Richard Scott. 2001. Institutions and Organizations, Second Edition.Sage Publications, Inc. California. Sorensen, Eva danTorfing, Jacob, 2007. Theories of Democratic Network Governance. Palgrave Macmillan, New York. Suratman. 2009. Implementasi Kebijakan Publik Dalam Sistem Desentralisasi Pemerintahan Indonesia. (diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Kebijakan Publik). Universitas Hasanuddin. Makassar. Suwitri, Sri, 2010, Jejaring Kebijakan Publik : Kerangka Baru Penyelenggaraan Pemerintahan, (Diucapkan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Kebijakan Publik). Universitas Diponegoro, Semarang. Tikson, Deddy. 2002. Good Governance Dalam Pembangunan Daerah dalam Visi Administrasi. Jurnal Ilmu Administrasi FISIP Unhas, Vol. I No. 2 Tahun 2002. Makassar. 2002. Vivio, Nicholas J. 2004. Alliance Strategies : Case Studi. Melalui http://gwcsg.gwu.edu/gwscg/ops/CSGOP-04-pdf [6/22/2004] Yin, Robert K. 2011.Studi Kasus : Desain dan Metode. Cetakan ke-10. Terjemahan M. Djauzi Mudzakir. Raja Grafindo Persada. Jakarta. II. Dokumen dan Peraturan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Departemen Dalam Negeri RI. 2005. Jakarta. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupatendan Kota. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Peraturan DesaTanjung Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang APBDes Tanjung Padang Kecamatan Sirenja Tahun 2011 Peraturan Desa Sibayu Nomor 1 Tahun 2011 tentang APBDes Sibayu Kecamatan Balaesang Tahun 2011 Peraturan Desa Lolioge Nomor 1 Tahun 2011 tentang APBDes Lolioge Kecamatan Banawa Tahun 2011

20