hukum maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan
... dengan menggunakan interpretasi dan logika hukum sehingga memperoleh ...
ABSTRAK Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuatnya ternyata di belakang hari mengandung cacat hukum maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen atau keterangan yang sebenarnya dalam pembuatan akta tersebut. Semua kegiatan yang dilakukan oleh Notaris khususnya dalam membuat akta akan selalu dimintakan pertanggungjawaban. Apabila akibat kelalaian atau kesalahan Notaris dalam membuat akta dapat dibuktikan maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana (Pasal 66 UUJN) maupun perdata (Pasal 84 UUJN). Oleh karena itu guna melindungi dirinya, sikap kewaspadaan dan kehati-hatian sangat dituntut dari seorang Notaris. Namun demikian, dalam prakteknya tidak sedikit Notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai akibat ditemukannya cacat hukum dalam pembuatannya misalnya ternyata dokumen yang diberikan salah satu pihak tidak benar. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini cenderung menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis secara kualitatif untuk membahas permasalahan berdasarkan peraturan perundangan dengan metode deduktif. Uraian hasil analisis dideskripsikan secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi dan logika hukum sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang sudah ada untuk menjawab permasalahan dan membuat kesimpulan serta saran yang bermanfaat. Faktor-faktor yang menjadi penyebab suatu akta menjadi batal atau dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan adalah dengan tidak dipenuhinya syarat materil maupun syarat formil dalam suatu akta yaitu syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila terjadi cacat hukum dalam suatu akta Notaris tersebut dapat ditolak sebagai alat bukti dalam suatu proses peradilan. Tanggung jawab Notaris apabila terbukti secara pidana telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Notaris dapat dijatuhi hukuman pidana dan akta tersebut dapat menjadi batal apabila ada upaya untuk membatalkan akta tersebut melalui proses peradilan perdata di pengadilan dan apabila dalam persidangan perdata Notaris terbukti salah maka Notaris tersebut diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian. Putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap dimana isi putusannya telah menjadikan akta yang dibuat Notaris batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum, dapat dimintakan pembatalannya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan akta tersebut sesuai dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci : Akta Otentik, Tanggung Jawab Notaris, Pembatalan Akta.
i
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
A notary as a public official has to be responsible for the deeds he has made. If it is found out that the deeds are legally defective, the problem which will arise is that whether it is because of the notary’s fault, or probably because of the clients’ error by giving the wrong documents or information in the process of making the deeds. All activities done by the notary in making the deeds will be the notary’s responsibility. If the notary’s negligence and error in making the deeds can be proved, he will be charged guilty with a criminal act (Article 66 of UUJN) or with civil act (Article 84 of UUJN). Therefore, in order to protect himself from being charged guilty, he has to be on the alert and cautious. In practice, however, many notaries experience such problems that the deeds he has made are canceled by the Court’s ruling since it is found out that they are legally deficient; for instance, one of the documents is false. The type of the research was a normative study with judicial normative method. It meant that this research tended to use the primary and secondary legal materials. The nature of this research was descriptive analytic. The data were obtained by collecting the primary and secondary data and evaluated and analyzed qualitatively. The problems discussed were based on legal provisions with deductive method. The results of the analysis were described qualitatively by using legal interpretation and logic so that a new description was obtained or strengthened in order to answer and to draw the conclusions and worthwhile suggestions. Some factors which cause a deed to be canceled or abrogated by the Court’s ruling are the absence of legal materials or formal requirements in a deed; namely, the subjective and the objective requirements of an agreement as it is stipulated in Article 1320 of the Civil Code. If there is a legal deficiency in a notarial deed, it can be dismissed as evidence in a court’s hearing. If it has been proven that the notary violates legal provisions, he can be imposed to prison and the deed can be canceled if there is an effort to cancel it through the process in the Civil Court. If in the civil Court’s hearing the notary is charged guilty, he has to give compensation, cost, and interest to the parties who have suffered financial loss. The District Court’s ruling which has final and conclusive states that the notarial deed is legally canceled and does have any legal force, can be asked for the cancellation by filing a complaint to the State Administrative Court to cancel the deed which is in line with the authority of the State Administrative Court, based on Article 53 of Law No. 9/2004 on the amendment of Law No.5/1986 on State Administrative Court.
Keywords: Authentic Deed, Notary’s Responsibility, Cancellation of Deed
ii
Universitas Sumatera Utara
