implementasi fungsi pengawasan dprd dalam ... - Pasca Unhas

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MERAUKE

THE IMPLEMENTATION OF THE MONITORING FUNCTION OF PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL IN THE DEVELOPMENT OF MERAUKE REGENCY

1

Leonardus Mahuse. 2T.T. Andi Lolo, 3Sultan Suhab

1

Mahasiswa PPW, Pascasarjana Universitas hasanuddin Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas hasanuddin 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas hasanuddin 2

Alamat Korespondensi:

Leonardur Mahuse Sekertariat Gedung DPRD Merauke Makassar 99336 HP. O8134423600

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Merauke terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merauke. Penelitian ini dilaksanakan di DPRD Kabupaten Merauke. Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Informan kunci terdiri dari 6 orang serta informan tambahan 3 orang tokoh masyarakat. Keenam informan utama adalah para ketua dari fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PD, Fraksi Gerindra, Fraksi Perjuangan Nasional, Fraksi Keadilan dan Nurani Sejahtera, dan Fraksi Kebangkitan Bangsa. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan melihat fungsi pengawasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Merauke dalam pelaksanaan pembangunan di kabupaten Merauke.Hasil penelitian menunjukan bahwa DPRD Kabupaten Merauke telah cukup menjalankan fungsinya dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merauke, tetapi perlu adanya suatu instrument standar pelayanan publik yang dimiliki pemerintah Kabupaten Merauke sehingga pelayanan pengawasan mengacu pada suatu standar layanan yang baku. Kata kunci : fungsi pengawasan, faktor-faktor yang mempengaruhi.

ABSTRACT This study aims to find out and analyse the factors influencing the implementation of the monitoring function of People's Representative Council of Merauke Regency in the development of the regency. The research was conducted in the People's Representative Council of Merauke Regecy, Sota District, Merauke Regency as a descriptive qualitative study. There were 6 key informants and 3 community leaders as additional informants. The key informants were the heads of Fraksi Partai Golkar (Golkar Party Fraction), Fraksi Partai PD (Democratic Party Fraction), Fraksi Gerindra (Gerindra Fraction), Fraksi Perjuangan Nasional (National Struggle Fraction), Fraksi Keadilan dan Nurani Sejahtera (the Fraction of Justice and Wealthy Consciousness), and Fraksi Kebangkitan Bangsa (National Resurgence Fraction). The data analysis was conducted by using the descriptive qualitative analysis by reviewing the monitoring function, and the factors influencing the moitoring function.The results reveal that the People's Representative Council of Merauke Regency has done its function in monitoring the development of Merauke Regency. However, it is necessary to make public service standard instrument so that the service monitoring can be conducted by referring to the standard. Keywords: monitoring function, influential factors

PENDAHULUAN Penguatan peran lembaga legislatif di era reformasi ini adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. DPRD berfungsi dan berperan dalam melaksanakan fungsi-fungsi, budgeting, legislation, dan controlling. Tantangan pokoknya adalah bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya. Menumbuhkan kesadaran DPRD akan fungsi yang diembannya merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, karena masyarakat madani sangat berharap banyak agar DPRD dapat melakukan fungsi-fungsi parlemennya dengan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Pengawasan legislatif sebagaimana dimaksudkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 162 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah, meliputi : 1) Peraturan Daerah, 2) APBD, 3) Peraturan perundangan lainnya, 3) Dana Otsus, 4) Proyek-proyek pusat di daerah, 5) Keputusan Kepala Daerah, dan 6) Asset daerah Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan DPRD sebagai badan legislatif sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah, meskipun kedudukan DPRD sejajar dengan Kepala Daerah akan tetapi dalam alokasi kekuasaan yang dimiliki lebih besar Kepala Daerah dibanding DPRD, ini terjadi karena Kepala Daerah mempunyai dua fungsi, yakni Kepala Daerah Otonom dan sebagai kepala wilayah. Sebagai Kepala Daerah Otonom, Kepala Daerah berfungsi memimpin dan bertanggungjawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan sebagai Kepala Wilayah, Kepala Daerah memiliki fungsi sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan umum. Sebagai wakil rakyat, DPRD mempunyai fungsi legislasi, fungsi controlling atau pengawasan dan fungsi Anggaran. Dalam fungsi legislasi DPRD memiliki kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan Daerah, baik berdasarkan inisiatif Kepala Daerah maupun inisiatif DPRD sendiri. Dalam hal fungsi anggaran DPRD harus menetapkan APBD yang diusulkan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, sedangkan dalam fungsi kontrol, DPRD harus melakukan

controlling atau pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah sehingga tidak menyimpang dari amanat dan aspirasi rakyat. Dalam rangka melakukan controlling terhadap jalannya pemerintahan itu, DPRD mempunyai beberapa hak, yaitu hak meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah, hak meminta keterangan, hak mengadakan penyelidikan, hak amandemen, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak inisiatif, dan hak anggaran. Pengawasan merupakan fungsi yang paling sensitif yang harus dilakukan DPRD yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 untuk mengontrol segala bentuk kebijakan Kepala Daerah. Dari

latarbelakang

masalah

di

atas

maka

dapatlah

dirumuskan

permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut: a). Sejauh mana pelaksanaan fungsi pengawasan

pada

DPRD

Kabupaten

Merauke

terhadap

pelaksanaan

pembangunan di Kabupaten Merauke? b). Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja pengawasan pada DPRD Kabupaten Merauke? Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan pokok yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: a,).Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupatan Merauke terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merauke. b)..Untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Merauke terhadap pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Merauke.

METODE Rancangan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif. Diharapkan bahwa temuan-temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, jelas dan akurat terutama berbagai hal yang memperlihatkan peran implementasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Merauke dalam rangka pengawasan pembangunan. Temuan-temuan empiris untuk dideskripsikan secara rinci, jelas dan akurat dengan pengetahuan teoritis untuk menemukan obyektifitas hasil kerja DPRD Kabupaten Merauke yang diselaraskan dengan kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah didalam mewujudnyatakan hasil-hasil pembangunan bagi masyarakat. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini berlokasi di DPRD Kabupaten Merauke. Dengan pertimbangan bahwa penulis ingin mengetahui lebih lanjut implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan Di Kabupaten Merauke. Jenis dan Sumber Data Jenis datanya adalah data primer dan sekunder. Data primer yang diproses diperoleh dari 6 orang narasumber yang mewakili 6 fraksi di DPRD Kabupaten Meraukedan 3 tokoh masyarakat . Data primer juga diperoleh dari pengamatan atau observasi dan pengalaman selama menjadi anggota DPRD Kabupaten Merauke. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data yang laporan atau data yang telah dipublikasikan. Data sekunder berupa data wilayah, kependudukan, data social ekonomi Kabupaten Merauke, Data Jumlah Pemilih dan Suara sah dalam Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Merauke periode 2009-2014, data personalia anggota DPRD Kabupaten Merauke periode 2009-2014. Informan Pokok Pada penelitian ini yang menjadi

informan pokok

adalah anggota DPRD di

Kabupaten Merauke sebanyak 6 orang dan 3 tokoh masyarakat. Informan pokok tersebut berasal dari enam fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Merauke.Keenam fraksi tersebut adalah sebagai berikut : Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi Perjuangan Nasional, Fraksi Keadilan dan Nurani Sejahtera dan Fraksi Kebangkitan Bangsa. Teknik Pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu melalui wawancara langsung dengan Anggota DPRD mengenai indikator dan instrumen penelitian yang terkait dalam implementasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Merauke. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun. Selain wawancara, pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan dengan metode pustaka dimana menggunakan data-data sekunder dengan menggunakan laporan-laporan sebagai data pendukung penelitian ini. Metode Analisis Data yang berhasil dikumpulkan peneliti, diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif diartikan sebagai usaha analisis berdasarkan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas. Data yang dianalisis adalah hasil pengamatan dan wawancara yang telah dituangkan dalam catatan. Data dalam catatan inilah yang akan dianalisis secara kualitatif, dalam arti bahwa data yang akan disajikan berupa narasi. Implementasi dirumuskan sebagai pelaksanaan dan pengendalian atau tindakan kebijaksanaan sampai dicapainya hasil kebijaksanaan tersebut. (Wahab, 2002) proses

implementasi kebijaksanaan merupakan keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan pelaksanaan suatu kebijakan Negara. Sering kali kata implementasi digunakan dalam berbagai pembicaraan, yang maknanya sangat sulit disusun dalam suatu defenisi yang dapat mewakili makna yang sebenarnya dari kata implementasi itu. Menurut pendapat (Sutarto 1981)) pengertian implementasi adalah merupakan usaha secara rasional untuk melaksanakan atau menerpakan kebijakan yang sebenarnya. Lebih lanjut( Syukur, 1987) Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusa, langkah-langkah yang strategis maupun oprasional yang ditetapkan guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dan program yang ditetapkan semula. Defenisi diatas menunjukkan bahwa implementasi atau pelaksanaan merupakan aspek oprasional dari rencana atau penerapan berbagai program yang telah disusun sebelumnya, mulai dari penetapan sampai pada hasil yang dicapai sebagai tujuan semula.

HASIL DAN PEMBAHASAN DPRD dalam Perspektif Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pengertian DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah bagian dari pemerintahan daerah bersama dengan Pemerintah Daerah. (Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004). Kedudukan DPRD DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah. DPRD sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggungjawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat. Fungsi DPRD .Legislasi Diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah. Anggaran Diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah. Pengawasan Diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Tugas dan Wewenang DPRD Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mencapai tujuan bersama,Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan Daerah, dan Kerjasama Internasional di daerah, Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur, Kewajiban DPRD Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan, Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah Menyerap, menghimpun, menampung dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat, Tugas pimpinan DPRD Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan, Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua, Menjadi juru bicara DPRD, Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD, Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD, Fungsi Pengawasan DPRD Dalam konteks lembaga politik, fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan administratif. Hal ini membedakan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dan publik lainnya. Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat politis strategis menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum. Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat politis strategis menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum. Pengawasan pada konteks disini bukanlah pengawasan yang bersifat teknis adsminitratif yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengawasan DPRD juga dapat berlangsung pada berbagai tingkatan kebijakan, program, proyek maupun kasus yang ada di daerah. Dengan demikian dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD didasarkan

pada rencana yang dilengkapi dengan standar atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kegiatan lembaga atau kebijakan publik “berhasil”, “gagal”, atau “menyimpang” dalam pelaksanaan tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak sekedar bersifat observatif, melainkan juga bersifat korektif untuk menjamin pencapaian tujuan. Penyusunan

RAPBD

cenderung

pada

pendekatan

yang

bersifat

kesepakatan-kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif yang kurang sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja. Pada tahapan pelaksanaan APBD pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan monitoring ke lapangan dan rapat kerja (evaluasi) ternyata masih mengalami kendala teknis maupun kendala yuridis, sementara pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati sebagai tindakan evaluasi terdapat perbedaan aspek politik dalam mempertahankan kredibilitas penguasa demi eksistensi kepemimpinannya dan mengabaikan aspek teknis yang semestinya diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan APBD untuk mengukur hasil kinerja aparatur (eksekutif) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Faktor Penyebab Lemahnya Fungsi Pengawasan DPRD Anggota DPRD terpilih pada kenyataannya belum optimal melakukan pengawasan. Penyebab hal ini terutama karena sistem partai yang terpusat membuat anggota DPRD menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat. tidak heran apabila banyak Perda yang lahir tanpa memikirkan kepentingan rakyat namun terkesan sebatas kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. DPRD sebagai lembaga faktor–faktor lain yang menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan DPRD antara lain; a). Rendahnya kualitas sumber daya manusia; b). Lemahnya kemampuan manajerial atau kepemimpinan; c). Lemahnya faktor dukungan (control) masyarakat; d). Keterbatasan dana; e). Rendahnya komitmen atau motivasi anggota DPRD. Kebijakan Pembangunan Daerah Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Merauke yang telah ditetapkan untuk tahun 2005 – 2010 yaitu : a). Pendekatan pelayanan masyarakat (service people approach) melalui penataan manajemen birokrasi pelayanan masyarakat dan subsidi bantuan biaya masyarakat tidak mampu; b). Pengembangan kampung agropolitan (agropolitan village development) melalui pengembangan potensi unggulan yang memiliki nilai pasar; c). Pengembangan wilayah terpadu (Integrated regional development) melalui pengembangan potensi sumberdaya manusia (human resources development), peningkatan pelayanan dan

derajat kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur wilayah (jaringan jalan dan jembatan, irigasi dan drainase, perumahan dan permukiman, air bersih, listrik dan telekomunikasi, pengembangan potensi pariwisata dan potensi budaya daerah sebagai khasanah budaya bangsa, peningkatan stabilitas wilayah serta upaya peningkatan wilayah administratif kawasan selatan menjadi salah satu Provinsi di Tanah Papua; e). Pengembangan kota satelit (growth center) melalui pembangunan sarana prasarana wilayah sebagai penunjang pengembangan potensi masing-masing wilayah; f). Pengembangan ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi sumber daya pertanian, kehutanan, jasa dan penataan jaringan produksi, distribusi serta pasar lintas wilayah; Sebagai mitra kerja pemerintah daerah dan berbagai lembaga publik lainnya, maka DPRD memiliki tiga fungsi utama yakni penganggaran, legislasi dan pengawasan. Untuk pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut maka DPRD sebagai wakil rakyat di daerah perlu peka dan tanggap terhadap proses manajemen tata pemerintahan di daerah, khususnya terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini penting, karena ketika akan mengimplementasikan fungsi-fungsi DPRD, maka anggota dewan harus mengerti, mengenal dan memahami akan setiap proses manajemen tata pemerintahan yang dijalankan. Pengimplementasian fungsi pengawasan DPRD akan dilakukan terhadap implementasi program pembangunan daerah dan berdasarkan sinergisitas yang dibangun antara DPRD maupun Pemda itu, akan menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan terhadap pembangunan daerah. Hal ini akan berdampak pada pembuatan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada tahun atau periode berikutnya, dan hal tersebut akan menjadi siklus positif dalam perencanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif. Diharapkan bahwa temuan-temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, jelas dan akurat terutama berbagai hal yang memperlihatkan peran implementasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Merauke dalam rangka pengawasan pembangunan. Temuan-temuan empiris untuk dideskripsikan secara rinci, jelas dan akurat dengan pengetahuan teoritis untuk menemukan obyektifitas hasil kerja DPRD Kabupaten Merauke yang diselaraskan dengan kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah didalam mewujudnyatakan hasil-hasil pembangunan bagi masyarakat.

KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : a). DPRD Kabupaten Merauke telah menjalankan fungsinya

dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merauke. b). Dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Merauke tidak saja menggunakan media formal di dewan tapi juga melalui media informal, c). Kompetensi anggota DPRD Kabupaten Merauke, dukungan masyarakat, komitmen dan motivasi serta sistem pengkaderan dalam partai politik merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan melaksanakan fungsi pengawasan dewan, d). Belum adanya suatu model standar pengawasan yang baik mengakibatkan pengawasan menjadi tidak terarah, sporadis dan hanya mengikuti perkembangan permasalahan di masyarakat sehingga menimbulkan kerentanan dalam kompromi-kompromi politik antara legislative dan eksekutif, e). Fungsi pengawasan DPRD masih tetap diperlukan untuk memelihara akuntabilitas publik dan menjamin pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan untuk lebih efektif peran serta masyarakat dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan serta media masa perlu ditingkatkan. Babarapa hal yang dapat disarankan sebagai bagian dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a). Anggota DPRD Kabupaten Merauke perlu lebih kreatif memanfaat media komunikasi yang ada dalam rangka menjaring informasi dan aspirasi masyarakat khususnya terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasannya, b). Peningkatan kualitas sumber daya anggota DPRD Kabupaten Merauke perlu terus dilakukan baik melalui peningkatan pendidikan akademiknya maupun melalui pendidikan-pendidikan non formal seperti pelatihan dan lain-lain, c). Dukungan masyarakat yang sudah diberikan perlu terus dipelihara dan dibina agar komunikasi legislatif dengan masyarakat dapat membantu fungsi pengawasan DPRD, d). Komitmen dan motivasi anggota DPRD Kabupaten Merauke harus terus dijadikan penggugah untuk berkarya dan berbakti bagi bangsa dan Negara serta rakyat, e). Perlu disusun suatu bentuk standar pengawasan yang baik oleh dewan dan juga Pemerintah Kabupaten Merauke perlu menetapkan standar pelayanan ke masyarakat agar pelayanan dapat lebih terjamin dan dapat dijadikan acuan oleh DPRD untuk membuat instrumen pengawasan kegiatan pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Amirin, Tatang M. (1990). Menyusun Rencana Penelitian, Rajawali, Jakarta. Djojosoekarto Agung, Dwijowiyoto R., I Ketut Putra Erawan, Yasadhana V., (2004). Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI dan Konrad Adenauer Stiffung, Jakarta Kartasasmita, G. (1995). Pembangunan Untuk Rakyat. CIDES, Jakarta. Komaruddin, (1979). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yayasan Reikasindo, Jakarta Poerwadamita, (1997). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lembaga Penerbit Ul-Press, Jakarta. Siagian, S.P. (1992). Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Bumi Aksara, Jakarta. Sujanto, (1991). Cakrawala otonomi daerah. Sinar Grafika, Jakarta. Romli, Lili,( 2007). Potret Otonomi Daerah Dan wakil Rakyat ditingkat lokal. Pustaka Pelajar bandung. Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 22 Tahun 1999. Pemerintahan Daerah, Jakarta Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Jakarta Undang-Undang RI nomor 32 Tahun 2004. Pemerintahan Daerah, Jakarta Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta