PENULISAN BAHASA HUKUM INDONESIA MENURUD EYD oleh ...

1

PENULISAN BAHASA HUKUM INDONESIA MENURUD EYD DAN PENERAPAN DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA DAN PUTUSAN Oleh: Drs. ABDUL AZIZ, MHI A. PENDAHULUAN Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD) pada dasarnya merupakan ejaan bahasa Indonesia hasil dari penyempurnaan terakhir atas ejaanejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Sebelum EYD diberlakukan di Indonesia pernah berlaku ejaan Ch. A. Van Ophuysen, ejaan Republik (ejaan Soewandi) dan ejaan Malindo. Adapun yang disempurnakan itu bukan bahasa Indonesianya, melainkan ejannya yakni tata cara penulisan yang baku. Selama ini belum semua orang mematuhi kaidah yang tercantum dalam EYD, baik karena belum tahu, enggan mematuhi atau karena ada pedoman yang mereka pegang selama ini yang mereka anggap pedoman itu sudah tepat. Tindakan seperti ini jelas dapat mengacaukan perkembangan bahasa Indonesia. Padahal dengan diberlakukannya EYD, seharusnya setiap warga negara Indonesia, termasuk warga pengadilan sebagai pemakai bahasa Indonesia wajib mengikuti dan mematuhi kaidah-kaidah yang tercantum di dalamnya; --Khusus kaitannya dengan teknik penulisan putusan nampaknya referensinya masih belum memadai, sehingga hakim cenderung membuat putusan seperti apa adanya tanpa menghiraukan etika penulisan yang baik dan benar sesuai EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). Dalam rangka menyebarluaskan dan memasyarakatkan EYD itulah dalam kaitan dengan teknik penulisan putusan, tulisan ini terbit. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan manfaat dan petunjuk praktis bagi para hakim di semua lingkungan pengadilan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentu saja tulisan ini tidak luput dari kekurangan dan diperlukan sumbangan pemikiran dari para pembaca.

2

A. MATERI PEMBAHASAN Penulis akan membahas secara berturut-turut tehnik penulisan/pengetikan yang terdiri dari : I.

Judul dan Nomor perkara
Judul putusan ditulis dengan huruf kapital semua. Contoh : P U T U S A N
Tidak perlu menggunakan titik dua (:) setelah kata Nomor Contoh : Nomor : 02/Pdt.G/2010/PA Bkt Catatan : -

Kaidah EYD hanya membolehkan menggunakan titik dua (:) dalam 6 (enam) hal yaitu; 1.

Pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Contoh : Kita sekarang memerlukan alat-alat kantor : Laptop, bukubuku perpustakaan dan lemari

3. Sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian Contoh :

3.

-

Ketua majelis : Drs.Abdul Aziz, M.H.I

-

Hakim anggota : Drs.Mahyuda, M.H Hakim anggota : Dra.Hj.Erni Mutiara

Dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan

3

Contoh : −

Ibu : “jangan lupa. Letakkan baik-baik kopor ini“ (duduk di kursi besar)

4. Di antara jilid atau nomor dan halaman Contoh : −

Tempo, 1 (1971), 34 : 7

- Di antara bab dan ayat dalam kitab suci Contoh : − Surah Yasin : 9 5. Di antara judul dan anak judul suatu karangan Contoh : Karangan Ali Hakim, Pendidikan Seumur Hidup : Sebuah studi, sudah terbit 6. Nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan Contoh : Durrah Baraja, Inner Beauty, Jakarta, Balqis Queen : 1968
Nomor perkara tidak perlu diawali dengan angka “0” Contoh : Nomor 02/Pdt.G/2010/PA Bkt Catatan : −

Kaidah EYD mengenal kata bilangan dalam 2 (dua) bentuk; 1. Kata bilangan takrif yang terdiri dari ;

4

a. Kata bilangan penuh Kata bilangan yang menyatakan jumlah tertentu dan berdiri sendiri secara penuh (tanpa angka nol) Contoh : 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000 dan seterusnya b. Kata bilangan pecahan Kata bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut yang dibubuhi partikel per Contoh : 1/2 = satu perdua (boleh dibaca setengah) 2/3 = (dua pertiga) 1/6 = satu perenam (boleh dibaca seperenam) 1/4 = satu perempat (boleh dibaca seperempat) 1/8 = satu perdelapan (boleh dibaca seperdelapan) c.

Kata bilangan tingkat Kata bilangan yang melambangkan urutan dalam jumlah. Struktur kata bilangan tingkat adalah ke + kata bilangan. Contoh : kesatu, kedua, ketiga, keseratus

2. Kata bilangan tidak takrif Kata bilangan tidak takrif ialah kata bilangan yang menyatakan jumlah tidak tentu Contoh : beberapa, berbagai, sebagian, seluruh, banyak.

5

− Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian − Menolak selebihnya −

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian (kurang tepat)

−

Menolak selain dan selebihnya (kurang tepat)

−

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya


Setelah angka Nomor perkara ditulis dengan garis miring, setelah jenis perkara G atau P ditulis dengan garis miring dan setelah tahun takwin ditulis dengan garis miring Catatan : Kaidah EYD menggunakan garis miring dalam 5 (lima) bentuk ; 1. Dipakai di dalam nomor surat ( nomor perkara ) Contoh : Nomor 2/Pdt.G/2010/PA .Bkt 2. Dipakai di dalam alamat Contoh : Jalan Sudirman II/3, Bukik Canggang, Bukittinggi 3. Dipakai di dalam masa satu tahun yang terbagi dalam dua tahun takwin Contoh : DIPA, PTA Padang tahun anggaran 2009/2010 4. Dipakai sebagai pengganti kata “ atau “ Contoh : dikirim lewat darat/laut 5. Dipakai sebagai pengganti kata “ tiap “

6

Contoh : harganya Rp. 100/lembar Setelah singkatan kata Pdt ( Perdata ) ditulis titik




Contoh : Pdt. G/2010 Catatan : Kaidah E Y D menggunakan tanda titik dalam ( tujuh ) bentuk, antara lain ; 1.

Dipakai pada singkatan kata atau uangkapan yang sudah sangat umum dan pada singkatan yang terdiri atas tiga huruf atau lebih Contoh : Pdt . G = Perdata Gugatan Tgl.

= Tanggal

dkk.

= dan kawan – kawan

dsb.

= dan sebagainya

2. Di pakai pada akhir singkatan nama orang Contoh : R.A Kartini Muh. Bisri A . R. Hartono 3.

Di pakai untuk memisahkan angka jenis, menit, dan detik untuk menunjukkan waktu Contoh : Pukul 07.34.15 (pukul 7 lewat 34 menit 15 detik)


Setelah tahun perkara ditulis Pengadilan Agama dengan menggunakan

7

singkatan Contoh : Nomor 2/Pdt.G/2010/PA BKT −

Penulisan singkatan PA BKT, tidak perlu memakai tanda titik ----- PA BKT

Catatan : Kaidah EYD tanda titik tidak dipakai dalam singkatan yang terdiri dari huruf-huruf awal kata atau suku kata atau gabungan keduanya atau yang terdapat di dalam akronim yang sudah diterima oleh masyarakat Contoh : 1. MA = Mahkamah Agung 2. PTA = Pengadilan Tinggi Agama 3. PA BKT = Pengadilan Agama Bukittinggi 4. RT = Rukun Tetangga 5. RW = Rukun Warga II. Kepala putusan Kepala putusan khusus Pengadilan Agama diawali dengan kata “Basmalah” dilanjutkan dengan kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Cara penulisannya : BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM (tidak tepat) HURUF ARAB

(tidak tepat)

8

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Dasar hukumnya : Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. III. Identitas para pihak

Identitas para pihak baik penggugat/pemohon, tergugat/termohon, turut tergugat hanya meliputi : nama, umur, dan tempat kediaman. Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tidak menyebutkan pekerjaan dan pendidikan. Penulisan nama para pihak menurut kaidah EYD tidak perlu menggunakan huruf kapital semua, tetapi cukup pada awal nama seseorang, untuk memperjelas nama orang cukup ditebalkan ketikannya. Catatan : Penulisan huruf kapital pada awal kalimat hanya dipakai dalam 15 hal, antara lain; 1. Pada huruf pertama kata awal kalimat Contoh : Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan seterusnya,….. 2. Pada petikan langsung Contoh : Hakim memberi nasihat, “Upayakan perdamaian melalui proses mediasi” 3. Dalam ungkapan yang berhubungan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan Contoh : −

Allah, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih.

9

− − 4.

Alkitab, Al Quran, Islam, Kristen, Weda Bimbinglah hamba-Mu, ya Tuhan, ke jalan yang Engkau beri rahmat

Nama gelar kehormatan, keturunan dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contoh : −

Maha putra Yamin

−

Sultan Hasanuddin

−

Haji Sidqi Gazali

−

Imam Syafii

−

Nabi Ibrahim

Catatan : −

Bila tidak diikuti nama orang, nama gelar tidak perlu huruf kapital

Contoh : −

Dia baru saja diangkat menjadi sultan

−

Tahun ini ia pergi haji

5. Nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, nama instansi atau nama tempat Contoh : 1. Wakil Presiden Budiono 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama 3. Gubernur DKI Jakarta 6. Nama orang

10

Contoh : −

Haripin Tuppa (menopang)

−

Abd. Kadir Mappong (menyatu)

−

Ahmad Kamil (menyempurnakan)

−

Rum Nessa (memperjelas)

7. Nama bangsa Contoh : −

bangsa Indonesia

−

suku Jawa

−

bahasa Inggris

8. Nama tahun, bulan, hari, hari raya dan peristiwa sejarah Contoh : −

tahun Hijrah

−

bulan Agustus

−

hari Jumat

−

hari Lebaran, hari Natal

−

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

9. Nama geografi Contoh : Asia Tenggara, Cirebon, Danau Toba, Jalan Dipenogoro, Selat Sunda, Kali Malang

11

Catatan : Huruf kapital tidak dipakai untuk sesuatu jenis benda (barang) Contoh : garam inggris, gula jawa, kue bugis, kacang bogor, pisang ambon. 10. Nama negara, lembaga pemerintah, ketatanegaraan dan dokumen resmi Contoh : −

Republik Indonesia

−

Pengadilan Tinggi Agama

−

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57, Tahun 1972 atau Kepres R.I No. 57 Tahun 1972

−

Berita Acara Sidang

11. Nama badan, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan Contoh : −

Perserikatan Bangsa-Bangsa

−

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

−

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

−

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

12. Nama buku, majalah, surat kabar dan judul karangan Contoh : −

Hukum Acara Perdata

−

Baca majalah Tempo

−

Baca surat kabar Kompas

12

13. Singkatan nama gelar, sapaan dan pangkat. Contoh : −

S.H., M.H., M.B.A.

−

Sdr.

−

Ny

−

Tn

14. Hubungan kekerabatan Contoh : −

Besok Ayah datang

−

Silahkan duduk, Dik

−

Para ibu mengunjungi Ibu Mukti Arto

15. Kata ganti Anda Contoh : −

Sudahkah Anda tahu?

−

Apakah Saudara lihat?

−

Apakah Saudara pernah mendengar?

Catatan : Kata ganti ketiga (dia) Contoh : “penggugat “ atau “tergugat” tidak diatur dalam EYD dalam menggunakan huruf kapital tetapi dalam kaidah bahasa arab dikenal dengan istilah ma’rifah dan nakirah.

13


Penulisan kata “melawan” tidak ditulis dengan huruf kapital, karena “melawan” bukan merupakan sub judul tetapi satu rangkaian kata dengan kalimat sebelumnya, yaitu yang selanjutnya disebut Penggugat. Kata “lawan” lebih bermakna ke arah, ada benturan pisik, sedangkan kata “melawan” tidak ada benturan pisik, akan tetapi hanya dalam makna berhadapan dalam sengketa Contoh kata “lawan”, PSM lawan PSP, Moh. Ali lawan Joes Freizer IV. Duduk perkara Penulisan duduk perkara dalam putusan ada 3 (tiga) model, yaitu; 1. TENTANG DUDUK PERKARA 2. TENTANG DUDUKNYA PERKARA 3. TENTANG DUDUK PERKARANYA Kata “NYA” bukan dimaksudkan kedudukan para pihak, tetapi yang dimaksudkan adalah perkaranya sehingga yang tepat penulisannya adalah : TENTANG DUDUK PERKARANYA atau tidak menggunakan “NYA”, cukup ditulis TENTANG DUDUK PERKARA. Penulisan TENTANG DUDUK PERKARA ditulis semua dengan huruf kapital, karena merupakan sub judul. V. Pertimbangan hukum Penulisan pertimbangan hukum dalam putusan ada 3 (tiga) model, yaitu; 1. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 2. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

14

3. TENTANG HUKUMNYA Kata “NYA”, yang dimaksudkan adalah hukumnya perkara yang disidangkan. Sehingga penulisan yang tepat apabila menggunakan kata ganti “NYA” adalah poin 2 dan 3. Akan tetapi jika tidak menggunakan kata ganti “NYA”, maka cukup ditulis seperti pada poin 1. Penulisan TENTANG HUKUMNYA ditulis dengan huruf kapital, karena merupakan sub judul. VI. Amar putusan Amar putusan diawali dengan kata M E N G A D I L I ditulis dengan huruf kapital tanpa garis bawah, karena kata M E N G A D I L I adalah merupakan sub judul. Di bawah kata M E N G A D I L I ditulis secara berturut-turut isi amar putusan yang diawali dengan kalimat; −

Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya Atau

−

Mengabulkan gugatan penggugat sebagian

−

Menolak selebihnya atau

−

Tidak menerima selebihnya

VII. Penutup putusan Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ……….tanggal ………… −

Kalimat ini tidak tepat, karena kata “dijatuhkan” bermakna diputuskan. Kalau digabung dengan kata sebelumnya “putusan” ini, berarti putusan diputuskan.

15

−

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bukittinggi

pada hari ….. tanggal ……..

bertepatan dengan tanggal ………………1431 H.,

2010 M., oleh Drs.

ABDUL AZIZ, M.H.I, sebagai ketua majelis, Drs. MAHYUDA., M.H., dan Dra.Hj. ERNI MUTIARA , masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua sidang dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh

RAHMAD MULYADI, S.H.., selaku

panitera pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. VIII. Susunan majelis Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. MAHYUDA., M.H.

Drs. ABDUL AZIZ, M.H.I

Hakim anggota,

Dra.Hj. ERNI MUTIARA Panitera pengganti,

RAHMAD MULYADI, S.H. B. Glosarium kata baku BEBERAPA KATA YANG SUDAH BAKU DAN TIDAK BAKU Baku Tidak Baku Akta Akte Autentik

Otentik

Februari

Pebruari

Formal

Formil

Fotokopi

Foto copy

Hakikat

Hakekat

16

Hipotek

Hipotik

Idah

Iddah

Istri

Isteri

Ideal

Idial

Jurisdiksi

Yurisdiksi

Juriprudensi

Yurisprudensi

Kaidah

Kaedah

Karier

Karir

Karunia

Kurnia

Konvensi

Konpensi

Kualitas

Kwalitas

Lahiriah

Lahiriyah

Maskawin

Mas kawin

Meterai

Materai

Muharam

Muharram

Nasihat

Nasehat

Nonpribumi

Non pribumi

Primer

Primair

Pasfoto

Pas foto

Pikir

Fikir

Putra

Putera

Putri

Puteri

Quran

Qur'an

Ramadan

Ramadhan

Rasional

Rasionil

Rekonvensi

Rekopensi

Salat

Shalat

Safar

Shafar

Sekunder

Sekundair

Setan

Syetan

Syakban

Sya'ban

Sistem

Sistim

Susider

Subsidiair

Talak

Talaq

Tipe

Type

Verset

Verzet

Zulkaidah

Zulqaiddah

17

Zulhijah

Zulhijjah

Jumadilawal

Jumadil Awal

Jumadilakhir

Jumadil Akhir

Rabiulawal

Rabiul Awal

Rabiulakhir

Rabiul Akhir

Akidah

Aqidah

Akta

Akte

Aktivitas

Aktifitas

Aliah

Aliyah

Amin

Amien

Assalamualaikum

Assalamu’alaikum

Autentik Advokat

Otentik Adpokat

Batil

bathil

Berahi

birahi

Baliq

baligh

Cenderamata Cengkerama

cinderamata

Daripada

dari pada

Eks Fikhi

ex

Fardu

fardhu

Februari

Pebruari

Finansial

finansiil

Fondasi

pondasi

Formal Fotokopi

formil foto copy / photo copy

Fukaha

fuqaha

Hadis

hadist

Hafiz

hafidz

Hakikat Halalbihalal

hakekat

Harfiah Hipotek

Harfiyah

Idah

iddah

Ideal

idial

Ihwal

ikhwal

Ijmak

ijma’

cengkrama

fiqhi

Halal bi halal hipotik

18

Ijtihad

ijetihad

Insaf

insyaf

Istikamah

istiqamah

Istri

isteri

Iuran

iyuran

Jurisdiksi

yurisdiksi

jurisprudensi

yurisprudensi

Jamaah

jemaah

Juri

yuri

Kaidah

kaedah

Kalaupun

kalau pun

Kalbu Kamariah

qalbu qamariah

Karier Karunia

karir

Kiai

kyai

Kias

qiyas

Konklusi

kongklusi

Kualitas

kwalitas

Kualitatif

kwalitatif

Lahiriah

lahiriyah

Maaf

ma’af

Magrib Majelis

maghrib majlis

Maskawin

mas kawin

Meterei Napas

materei nafas

Narasumber

nara sumber

Nasihat Nonpribumi

nasehat

nonpemerintah

non pemerintah

Primer Pasfoto

primair

Periode Personal pertanggungjawaban Pikir Prasyarat

kurnia

non pribumi

pas foto priode personil pertanggungan jawab fikir pra syarat

19

Provinsi Putra

propinsi

Putri

puteri

Quran

qur’an

Ramadan

Ramadhan

Rasional

rasionil

Referensi

refrensi

Rekonvensi

rekonpensi

Ruhani

rohani

Restoran

restauran

Sahdu

syahdu

Salat

shalat

Safar

Shafar

Sekunder Setan

sekundiair

Silakan

Silahkan

Silaturahmi

silaturrahmi

Sistem

Sistim

Subsider

subsidiair

Syahwat

Sahwat

Surga

Syurga

Takabur

Takabbur

Takhyul Talak

Tahyul Talaq

Tawakal

Tawakkal

Temperamen

tempramen

Tipe

Type

tobat Tradisional

Taubat

Urine

Urin

Ustaz

Ustadz

Uzur

udzur

Verset

verzet

Wakaf

waqaf

Zulkaidah

Zulqaiddah

Zulhijah jumadilawal

Zulhijjah jumadil Awal

jumadilakhir

jumadil Akhir

putera

syetan

tradisionil

20

Rabiulawal Rabiulakhir Syakban Konvensi

Rabiul Awal Rabiul Akhir Sya’ban konpensi

C. KESIMPULAN Sudah saatnya semua orang harus mematuhi kaidah yang tercantum dalam EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) termasuk aparat pengadilan, khususnya hakim dan panitera/panitera pengganti yang mengikuti proses persidangan di pengadilan, terutama dalam pembuatan berita acara persidangan dan pembuatan putusan hakim. Pedoman yang ada selama ini yang menyimpang dari kaidah EYD harus ditinggalkan karena pedoman seperti itu hanya mengacaukan, bahkan merusak perkembangan bahasa Indonesia di tanah air. Pedoman ataupun petunjuk teknis dalam penulisan berita acara persidangan ataupun pembuatan putusan dapat dipergunakan sepanjang pedoman tersebut disepakati oleh berbagai pihak yang tentu saja diharapkan melibatkan sebagian kalangan ahli bahasa Indonesia dan yang tidak kalah penting bagi mereka yang memahami bahasa hukum. Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat buat kita, terutama dalam teknis penulisan dan penyusunan Berita Acara dan Putusan yang dibuat sebagai bagian dari tugas pokok kita.