politik hukum

BAB. IV POLITIK HUKUM

I. PENGERTIAN POLITIK HUKUM POLITIK HUKUM CARA MENENTUKAN TUJUAN YANG AKAN DICAPAI DENGAN DIBUAT DAN DIBERLAKUKANNYA HUKUM

CARA MENENTUKAN STRATEGI YANG DIPILIH UNTUK MENCAPAI TUJUAN YANG TELAH DITETAPKAN

MELAKUKAN PILIHAN TERHADAP NILAINILAI : ƒ IDEAL (RASIO) ƒ DALAM MASYARAKAT (PENGALAMAN/ KEBIASAN)

ƒ KAPAN AKAN DILAKUKAN PEMBENTUKAN / PERUBAHAN HUKUM ƒ CARA APA YANG AKAN DIGUNAKAN ƒ APA YANG AKAN DIJADIKAN RUJUKAN ƒ BAGAIMANA MEMBUAT/MERUBAHANYA TEKNIK PERUNDANG-UNDANGAN

POLITIK HUKUM INDONESIA ZAMAN PEMERINTAHAN KOLONIAL HINDIA BELANDA (1800 - 1942) ƒ

Algemen Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia / A.B. (ketentuan umum tentang Peraturan Perundang-undangan untuk Indonesia)

ƒ

Dikeluarkan pada 30 April 1847, termuat dalam Staatsblad (Stb.) 1847 No. 23.

ƒ

Ketentuan yang penting dalam A.B. ialah : •

Pasal 15 A.B.

•

Pasal 20 A.B.

™ Staatsblad : lembaran negara Æ agar peraturan per-uu-an mempunyai kekuatan mengikat. ™ Fictie hukum (anggapan hukum) : bahwa setiap oran mengetahui berlakunya peraturan perundangundangan yang bersangkutan

™ staatsblad : lembaran negara ™ fictie hukum (anggapan hukum) : semua orang telah mengetahui berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

™ Pasal 131 .I.S. GOLOLNGAN PENDUDUK DI  HINDIA BELANDA DIBAGI MENJADI TIGA  GOLONGAN :  ƒ EROPA ƒ TIMUR ASING (TIONG HWA)  ƒ PRIBUMI (BUMI PUTERA)

™ Pasal 163 .I.S. MENETAPKAN HUKUM YANG  BERLAKU UNTUK MASING‐MASING  GOLONGAN PENDUDUK

ƒ

Regering Reglemen / R.R. - Dikeluarkan 2 September 1854, termuat dalam Staatsblad (Stb.) 1854 No. 2. - Ketentuan yang penting dalam R.R ialah : Pasal 75

ƒ

Indische Staatregeling / I.S. (Peraturan Ketatanegaraan Indonesia). I.S. merupakan perubahan dari R.R. - berlaku 1 Januari 1926, termuat dalam Staatsblad (Stb.) 1925 No. 447. - Ketentuan yang penting Pasal 131 I.S. jo Pasal 163 I.S.

™ pasal 131 I.S membagi penduduk di HB menjadi 3 golongan penduduk : ƒ Eropa ƒ Timur Asing (Tiong Hwa – Timur Tengah) ƒ Pribumi

™ pasal 163 I.S menentukan hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk

™ Pasal 131 I.S : membagi penduduk di HB  dalam tiga golongan penduduk : ƒ Eropa (jepang) ƒ Timur Asing (Tiong Hwa) ƒ Pribumi (bumi putera)

™ Pasal 163 I.S : menentukan hukum yang  berlaku bagi masing‐masing golongan penduduk

™ Pasal 131 I.S. membagi golongan penduduk di HB menjadi 3 golongan : ƒ Eropa ƒ Timur Asing (Tiong Hwa) ƒ Pribumi (Bumi Putera)

™ Pasal 163 I.S. menentukan hukum yan berlaku untuk masing‐masing golongan penduduk. 

™

Hukum Pidana Æ berlaku unifikasi yaitu WvS (Wetboek van Straftrecht / KUHP)

™

Untuk Hukum Acara : ƒ Untuk Gol Eropa dan Timur Asing : R.V ƒ Untuk Gol Bumi Putera : H.I.R

™

Untuk Hukum Perdata : ƒ Eropa : Hukum perdata Barat (BW dan WvK) ƒ Timur Asing : Hukum perdata Barat, kec bebrapa bagian dari hukum keluarga (adat) ƒ Bumi putera : Hukum Adat

™ struktrur sistem hukum ƒ Substasi hukumnya (isi peraturan) ƒ Struktur hukum (lembaga-lembaga negara) ƒ Kultur hukum budaya hukum Dulu : hukum sistem eropa kontinental (civil law system) Dicampur anglo saxon, islam, adat.

™ negara ™ jaringan Æ lembaga keuangan internasional : WTO, BANK DUNIA , IMF ™ MENGISLAMKAN KAPITALISME ™ MENGKAPITALISASIKAN ISLAM ƒ BAJUNYA ISLAM, ISINYA KAPITALIS

pasal 131 I.S : ™ PENDUDUK DI HINDIA BELANDA DIBAGI MENJADI TIGA : ƒ GOLONGAN EROPA : HUKUM EROPA BARAT (PERDATA) Æ HUKUM LIBERAL ƒ GOLONGAN TIMUR ASING : HUKUM BARAT (PERDATA). ƒ GOLONGAN BUMI PUTERA : HUKUM ADAT pasal 163 I.S :

ZAMAN PEMERINTAHAN PENJAJAHAN JEPANG (1942 - 1945) Undang- Undang No. 1 Tahun 1942 yang menyatakan : Pasal 3 menetapkan : Semuan badan-badan Pemerintah dan kekuasaannya hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentang dengan aturan pemerintah militer.

ZAMAN REPUBLIK INDONESIA (1945 - SEKARANG) ƒ

UUD 1945

: Pasal II Aturan Peralihan

ƒ

Konstitusi RIS

: Pasal 192 Ketentuan Peralihan

ƒ

UUDS 1950

: Pasal 142 Ketentuan Peralihan

ƒ

UUD 1945 (hasil Amandemen IV) : Pasal I dan II Aturan Peralihan

PENERAPAN POLITIK HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN

MASALAH I Akan diselesaikan melalui

MASALAH III MASALAH II

Akan diselesaikan melalui

Akan diselesaikan melalui

Norma a STRATEGI A

Norma b Norma c

Mendukung pencapaian

MASALAH IV

Mendukung pencapaian

Norma d

Norma g

Norma e

Norma h

Norma f

Norma i

Akan mencapai

KONDISI IDEAL A

Akan diselesaikan melalui

Norma j STRATEGI B Mendukung pencapaian

Akan mencapai

KONDISI IDEAL B

Norma k Norma l

Mendukung pencapaian