daftar judul tugas akhir/skripsi yang telah diajukan ... - Fakultas Hukum

DAFTAR JUDUL TUGAS AKHIR/SKRIPSI YANG TELAH DIAJUKAN. DISETUJUI DAN /ATAU DUJIKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG DAFTAR PESERTA PROGRAM SKRIPSI MHS ANGK. 1987 JURUSAN PERDATA NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

JUDUL Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Kerja Dalam Perjanjian Antara DPUD Dengan Kontraktor (Suatu Studi di Kantor DPUD Kab. Pacitan). Efektifitas Pasal 6 UU No. 12/ 1967 Terhadap Pelaksanaan Pemberian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam USP Primkokar di Kec. Srono Banyuwangi Pengaruh Perubahan Nilai Uang Dalam Pembayaran Uang Pertanggungan Pada Asuransi Jiwa. Permasalahan Hukum Dalam Praktek Pemutusan Hubungan Kerja Pada Asuransi Jiwa. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum di PN Tulungagung. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Artis dan Aktor di Bidang Perfilman Kedudukan Kepala Kelurahan dalam Proses Pembagian Warisan Dispensasi Kawin Dibawah Usia Minimum dan Masalah Penerapannya di Lingkungan Peradilan Agama. Tinjauan Tentang Efektifitas PS 5 UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa di Kec. Karang Mojo Magetan. Tanggung Jawab dan Wewenang Badan Pemeriksa Koperasi Berdasarkan PS. 30 Ayat 2 dan PS 29 UU No. 12 tahun 1967 Tinjauan Terhadap Polis Sebagai Alat Bukti Pada Perjanjian Asuransi BP 1912 Kodya Malang. Transaksi Jual Beli Hewan Ditinjau Dari Hukum Khususnya Hukum Khususnya Hukum Perserikatan. Transaksi Jual Beli Hewan Ditinjau Dari Hukum Khusunya Hukum Perikatan Tentang jual Beli di Pasar Hewan di Kotamadya Blitar. Tinjauan Tentang Perwakafan Tanah di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Kedudukan Manager Dalam PT. Profosment Indonesia (Studi di PT. Profosment Indonesia Komplek Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Kota Madya Malang) Pengikatan Hypotek Sebagai Jaminan Untuk Memperoleh Kredit Bank Pada Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Malang. Beberapa Masalah Tentang Perjanjian Jual Beli Arisan (Berupa Uang) Pada Masyarakat Kelurahan Bunul Rejo, Malang. Kekuatan Hukum Petok D yang Dipergunakan Sebagai Jaminan Tanah Pada Perjanjian Kredit Massal di Bank Setelah Berlakunya UUPA Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Dalam Praktek di Kecamatan Poncokusumo Kab. Malang. Kedudukan Sumpah Pocong dalam Pembuktian Perdata PN. Malang Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah di Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kab. Nganjuk Prosedur Pelaksanaan Sita Jaminan Ditinjau Dari Segi Hukum di Pengadilan Negeri Malang. Kedudukan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Jual Beli Tanah (Studi Kec. Kertosono Kab. Dati II Nganjuk). Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Menurut Pasal 43 Ayat 2 UU No. I tahun 1974. Praktek Perjanjian Sewa Beli Rumah Komplek Perumahan Rakyat Bank Tabungan Negara di Joyogrand Malang. 1

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Tinjauan Teori dan Praktek Pelaksanaan Azas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Proses Pemeriksaan Pertama di PN Malang. Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Adat (Penelitian di Kab. Probolinggo). Tingkat Kesadaran Orang Tua Dalam Mengurus Akte Kelahiran Anak (Studi di Kelurahan Penggiran Malang). Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut PS. 43 UU No. 1/ 74 Suatu Tinjauan Tentang UU No. 12/85 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kodya Malang. Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian Dari Alat Bukti Sanksi Dalm Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Malang). Kedudukan Penerima Kuasa Hukum Didalam Proses Perkara Perdata (Studi di PN Sumenep). Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang Atas Dasar Kepercayaan Pada Primer Koperasi Wredatama Kab. Bangkalan. Bentuk Wali Nikah Menurut Hukum Islam Dan UU No. 1/74 Efektifitas PS. 11 UU No. 12/85 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PBB (Studi di Kab. Ponorogo). Pelaksanaan Jaminan Sosial Pada Buruh Cacat Fisik di Lokabina Karya Para Cacat Kodya Malang. Perkawinan Antar Agama Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 / 74 di Kec. Tirtoyudo Kab. Malang. Jaminan Keselamatan Kerja Terhadap Buruh Dalam Hubungannya dengan UU No. 1 / 70 ( Studi di CV Bukuit Barisan Malang ) Upaya Hakim Sebagai Pendamai dalam Masalah Perceraian di PA Malang dalam Kaitannya dengan PP NO. 9/75. Tinjauan Tentang Kekuatan Alat Bukti Surat dalam Proses Perkara Perdata di PN Malang. Beberapa Sebab Terjadinya Kasus Pendaftaran Tanah di Desa Depok kec. Bendungan Kab. Trenggalek Tinjauan Yuridis Tentang Keadaan Tanah Untuk Lingkungan Industri Kecil Desa Sidomulyo Kec. Batu. Peningkatan Pengupahan Sebagai Upaya Produktifitas Tenaga Kerja ( Suatu Studi di Depnaker Malang ) Peran dan Kedudukan Kepala Desa Dalam Jual Beli Tanah di Desa Sumberejo Kec. Tikung Kab. Lamongan. Dampak Dalam Perkawinan Apabila Calon Suami Istri Pilihan Orang tua di Tintau Hukum Adat Madura dan UU No. I /74 Perjanjian Sewa Beli Mikrolet dan Dampaknya Bagi Masyarakat di Kodya Malang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Buruh di PG. Kanigoro Kab. Madiun. Peranan Undang-Undang 1/74 dalam Usaha Mensukseskan Program KB di Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung Tanggung Jawab Perum Pos dan Giro Dalam Hal Terjadi Kehilangan atau Kerusakan Pada Paket Pos ( Studi di KUP Nugroho Kediri ) Akibat Hukum Jual Beli Tanah Dengan Akte dibawah Tangan Setelah berikutnya UUPA 1960 Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri Malang dalam Tinjauan Presperktif. Praktek Pengosongan Perumahan yang di Gunakan Tampak Hak ( Studi Kasus di KUP Kodya Malang ) Tinjauan Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Badan Hukum Koperasi ( Studi di KUP Nugroho Kediri ) Tinjauan Teori dan Praktek UU NO. 12/64 di Perusahan Tenun Tulungagung.

2

REKAP PESERTA PROGRAM SKRIPSI ANGKATAN 1988 JURUSAN PERDATA NO.

JUDUL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Realisasi Pejanjian Kredit Sapi Perah di KUD Sriamong Tani Desa Plosoklaten Kec. Plosoklaten Kab Kediri. Pelaksanaan Upah Minimm Pada Perusahaan Rokok Retjo Penung Tulungagung. Korelasi Antara Mogok Kerja dan Jaminan Sosial Yang Diberikan Kepada Pekerja. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Perum Pos dan Giro Terhadap Suatu Peristiwa Yang Terjadi Pada Kiriman Paket Pos Dari Luar Negeri. Beberapa Akibat Yang Timbul Dari Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Akta Notaris dan Permasalahannya. Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Tani Yang Diselenggarakan Unit Desa “Abadi” Kec. Sukodadi Kab. Lamongan. Praktek Jual Beli Hak Atas Tanah Menurut PP.10/1961 (Suatu Tinjauan Yuridis Formal di Desa Wringi Anom Panurukan Kab. Dati II Situbondo). Pengaruh Status Agen Terhadap Penutupan Asing. Proses Penyelesaian Gugatan Yang Diajukan Keperadilan Tata Usaha Negara (Studi di Kantor Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya) Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perjajian Bagi Hasil Tanaman Padi (Studi di Desa Tingkis Kec. Singahan Kab. Tuban). Tangung Jawab Pengusaha Travel Terhadap Penumpang Dan Barang Kiriman (Studi Pada Perusahaan Travel di Kota Malang). Pelaksanaan Putusan Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sampang (Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata). Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Tebu Menurut Hukum Adat (Studi di Desa Sukorame Kec. Binangun Kab. Dati II Blitar). Pelaksanaan Jual Beli Tanah Yang Tidak Dilakukan Di Hadapan PPAT (Studi di Desa Sukoanyar, Kec. Pakel Kab. Tulungagung). Efektifitas PS. 19 PP No. 10 Tahun 1961 Khususnya Tentang Sewa Menyewa Tanah Pertanian Tambak (Studi di Kecamatan Turi, Kab. Lamongan). Perjanjian Taklik Taklak di Pengadilan Agama Kab. Dati II Nganjuk. Proses Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Sapi Betina dan Jantan Menurut Hukum Adat di Desa Depok Kidul Kec. Kedung Adem Kab. Bojonegoro Ditinjau Dari PS. 17 UU No. 6 67 Kekuatan Pembuktian Pengakuan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pelaksanaan Tugas Camat Selaku PPAT Dalam Praktek Di Kec. Diwek Kab. Jombang. Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak Yang Berada Dibawah Perwalian di Surabaya. Sistem Perjanjian Pemilikan Rumah Dengan Angsuran Pada Perumnas di Sawojajar Malang. Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Hipotik Pada Bank Rakyat Indonesia (Studi Pada BRI Cab. Pasuruan). Realisasi Perjanjian Sewa Tanah Sawah Studi di Kec. Karangploso Kab. Malang. Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Badan Pertahanan Nasional Mengenai Jual Beli Hak Atas Tanah di Wilayah Kec. Gondang Legi Kab. Malang. Efektifitas Eksepsi Perkara Perdata Terhadap Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan. Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Pelebaran Jalan Studi di Kabupaten Ngawi. Perkawinan Lewat Telepon Menurut Pandangan Para Ulama dan Hukum Islam Di Wilayah Malang. Perjanjian Jual Beli Tebasan Buah Apokat (Studi di Desa Tumpak Rejo Kec. Kali Pare Kab. Malang) Beberapa Akibat Hukum Tentang Pekawinan Karena Menggunakan Akta Nikah Palsu (Tinjauan Yuridis Sosiologis).

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

3

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Aspek Hukum Mengenai Claim Pengangkutan Barang Melalui Laut Pada Perusahaan Pelayaran Nasional PT. Pelni Cab. Surabaya. Praktek Pewarisan di Kalangan Umat Islam di Desa Blimbing Paciran Lamongan. Prinsip Tiada Kerja Tiada Upah dan Kaitannya Dengan Penerapan Upah Minimal pada PG Krebet Baru Malang. Akibat Perceraian Dalam Hubungan Dengan Pembagian Harta Bersama Dilihat Dari UU No. 1 tahun 1974 Perkawinan Tanpa Iji Orang Tua atau Wali Ditinjau Dari Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi di PA Malang). Tinjauan Surat pngakuan Hukum Kredit di Bank Perkreditan Rakyat (Studi di PT BPR Argloka kec. Pare Kab. Kediri). Perlindungan Konsumen Obat-Obatan Pada Apotik dilihat dari Sudut Peraturan Perundang-undangan (Studi di Apotik Kimia Farma Malang). Plaksanaan Bagi Hasil Ikan Tambak Di Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo. Praktek Credietverband dan Permasalahannya di BRI Pelaksanaan Perjanjian Jual gadai Tanah Menurut Hukum Adat (Studi di Desa Nglumpong Kec. Mlarak Kab. Ponorogo). Asuransi Kesehatan Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan No. 3 Tahun 1984 Tentang Perusahaan Umum Husada Bhakti (Studi di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang). Beberapa Permasalahannya Pembagian Warisan Terhadap Keluarga Yang Anaknya di Bawah Umur (Studi Kasus di Kota Madya Malang). Tinjauan Terhadap Pelaksaaan Pencatatan Nikah di Kec. Sukun Kotamadya Malang. Praktek Ganti Rugi Pada Jasa Angkutan Barang Di Darat Jika Terjadi Kehilangan Atau Kerusakan Suatu Studi di CV. Mawar Jaya Kotamadya Malang. Tinjauan Mengenai Harta Kekayaan Suami Istri Sebagai Akibat Dari Perceraian Menurut Kitab UU Hukum Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974. Perlindungan Hukum terhadap Buruh Wanita (Studi Kasus Pada Pabrik Textil) di Batu Malang. Pelaksanaan Pembebanan Fiducia dengan Permasalahannya di Bank Bumi Daya Cab. M.alang. Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absente (Guntai) Beserta Permasalahannya (Suatu Studi di Kecamatan Sukun Kodya Malang). Masalah Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974. Pelaksanaan Penerapan Sanksi Perjanjian Peminjaman Buku Di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang (Studi di Perpustakaan UMM). Pemberian Ganti Rugi Apabila Terjadi Kehilanagn Sepeda Motor di Tempat Parkir Kampus Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali hak Atas Tanah Dalam Praktek Di Wilayah Pngadilan Negeri Jombang. Beberapa Aspek Hukum Mengenai Peranan Akte Kelahiran (Studi di Catatan Sipil Kodya Malang). Alternatif Penyelesaian Masalah Pembebasan Tanah Refleksi Kasus Kedungombo Jawa Tengah Perkawinan Yang Didahului Kehamilan Di tinjau Dari UU No. 1 Thn1974 Peranan dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Yang belum Dewasa serta Harta Benda Miliknya Setelah Perceraian Menurut Hukum Adat Tinjauan Yuridis Azas Kesepakatan Yang Bebas Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Secara Tahunan ( Studi di Desa Banjarsari- Kab. Bojonegoro) Penyelesaian Cek Kosong Dalam Praktek Perbankan ( Studi di BRI Cabang Malang ) Hak Janda Selaku Ahli Waris Menurut Hukum Adat ( Studi di Kecamatan Klojen Dati II Kodya Malang ) Pelaksanaan PP No. 28 Th. 1977 Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik Di Kecamatan Tumpang – Kabupaten Malang ) Pelaksanaan Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Dalam Pandangan Hukum Islam. Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Selama dalam Proses Perceraian Karena Sakit Jiwa (Studi di PA Malang). Akibat Hukum Penghibahan Harta Kekayaan di Dalam Perkawinan Tanpa Sepengetahuan Salah Satu Pihak. Peranan BP 4 Dalam Menanggulangi Perceraian 4

SKRIPSI ANGKATAN 1991 NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

JUDUL Peranan Visum Et Repertum bagi Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Tindak Pidana Dengan Kekerasan (Suatu Studi di PN Malang). Faktor-faktor Penyebab Gagalnya Permohonan Praperadilan (Suatu Studi di Wilayah Pengadilan Negeri Malang). Carok Sebuah Tinjauan Yuridis dan Sosiologis (Suatu Studi di Kec Batang Kab Sumenep). Tinjauan Hukum Terhadap Abortus Provocatus (Studi Kasus di Kotamadya Malang). Tinjauan Pencemaran Kehormatan dan Nama Baik Orang Dalam Kesadaran Hukum Masyarakat (Suatu Studi di Ds. Karanganyar Kec. Kalianget kab. Sumenep). Kurangnya Pengertian Masyarakat Terhadap Istilah Penasehat Hukum dan hak-Hak Tersangka (Suatu Studi di Polsek Besuki dan Mlandingan). Peranan UU No. 9/1976 Dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Suatu Tinjauan Yuridis Sosiologis) Temp. Pen. L.P Blitar. Latar Belakang Wanita Melakukan Kejahatan Terhadap Nyawa (Suatu Studi di LPK Wanita Malang). Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 9/1976 Kewenangan Polisi Melakukan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Korelasi Putusan Hakim Dengan Tuntutan Jaksa (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Malang dan Kejaksaan Negeri Malang). Anak-Anak dan Kriminalitas (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Malang). Strategi Pembinaan Narapidana di Lingkungan LPK Wanita Kebonsari Malang Peranan Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana (Suatu Studi di LP Lowokwaru Malang) Penjatuhan Pidana Secara Hukum Adat oleh Aparat Desa dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Positif. JUDUL Pelaksanaan Bagi Hasil Ikan Tambak di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo. Tinjauan Mengenai Harta Kekayaan Suami Istri Sebagai Akibat Dari Perceraian Menurut KUH Perdata. Beberapa Permasalahan Pembagian Warisan Terhadap Keluarga Yang Anaknya Diluar Kawin Proses Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Sapi Betina Dan Jantan Antara Pemilik Dan Pemelihara Di Desa Kepok Kidul, Kec. Kedung Adem, Kabupataen Bojonegoro Pemilik Tanah Pertanian Secara Absente (Guntai) Beserta Permasalahannya (Studi Di Kota Sukun Kodya Malang). Pelaksanaan Tugas Camat Selaku PPAT Dalam Praktek Di Kec. Diwek Kab. Jombang. Perjanjian Jual Beli Tebusan Buah Apukat (Studi Di Desa Tumpak Rejo, Kec. Kalipare Kab. Malang). Pelaksanaan UU No. 33 Dan 34 Tahun 1964 Didalam Pemberian Santunan Kepada Korban Kecelakaan Penumpang Bus Umum Dan Pengendara Sepeda Motor Di Malang. Peranan Astek Dalam Memberikan Santunan Kecelakan Kerja Terhadap Karyawan Pada PT Widarta Bhakti Di Pandaan. Pelaksanaan Gadai Sebagai Sarana Jaminan Benda Bergerak (Studi Di Perjan Pegadaian Klaten). Pelaksaan Tertib Hukum Masyarakat Akan Akte Kelahiran Di Kecamatan Klojen Kotamdya Malang. Proses Penyelesaian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Rutin (Belanja Pegawai/Gaji) Pada Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara (KPKN) Sehubungan Dengan Pelaksanaan Keppers Nomor 29 Tahun 1984 Implemntasi Hak-Hak Buruh Wanita (Studi Di Perusahaan Rokok Djagung Padi). 5

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Pelaksanaan Pemberian Kredit Atas Jaminan Hipotik (Studi Di BRI Cabang Malang). Pemberian Pensiunan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya PP No. 8/89 (Studi Di Kantor Pemda TK II Kabupaten Malang). Sita Eksekusi Dalam Praktek Di Pengadila Negeri. Suatu Tinjauan Terhadap Penanggulangannya Dan Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Dipergunakan Sebagai Pemukiman Di Pekuburan KOTABEDAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang. Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Go Publik Pelaksanaan Pemberian Nafkah Yang Harus Ditanggung Oleh Bekas Suami Kepada bekas Istri Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Menurut Hukum Islam. Cara Penyelesaian Tindak Wan Prestasi. Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik Di DaerahKecamatan Klojen Kotamadya Malang Tinjauan Efekfitas Perdata No 6 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Malang Terhadap Pungutan Retribusi Kebersihan ebagai Pendapatan Daerah. Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Permanen Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Tanggung Jawab Penanggung Dalam Hal Terhentinya Pembayaran Premi ( Studi di Asuransi Jiwa Bersama BP 1912 di Wlingi ) Efektifitas Undang-undang no. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Studi Di Kecamatan Wagir Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tinjauan Yuridis Penerpaan Asas Kesepakatan yan Bebas dalam Perjanjain Jual Beli Susu Pada “PT Sari Husada Yogyakarta”. Tinjauan Yuridis Keabsahan Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Besrta Masalah Dan Akibat Hukumnya Menurut hukum Barat, Adat Serta Hukum Perkawinan Nasional. (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Beberapa Permasalahan Hukum Terhadap Makelar Mobil (Studi Di PMJM Kodya Malang). Penerapan Lembaga Perwalian Panti Asuhan PKU(Pembina Kesejahteran Umat) Muhammadiyah Dalam Pembinaan AnakYatim Piatu di Kodya Dai II Probolinggo Kedudukan Anak Agkat Terhadap Peninggalan Orang Tua Angkat Pelasanaan Pensertifikatan Hak Atas Tanahdi Wilayah Kec. Ngajum Dati II Malang Jaminan Pertanggungan Ansuransi Kerigian Jasa Raharsa bagi Penumpang Taxi Plat Hitam Wanprestasi Dalam Perjanian Pinjam Uang /Barang di KPN/”Serta Usaha” Universitas Brawijaya Malang dan Proses Penyelesaianya” Pelaksanaan Undang-Undang Perjanjian Perburuhan Pelaksanaan Pemberian Krdit Pada KSP “Pedagang Pasar” di Wilayah Kodya Malang Penerapan Atas Bukti Persangkaan Dalam Sengketa Perkara Perdata (Studi Pengadlan Negeri Sumenep) Pertangungjawaban Pengusaha Bus Malam Terhadap Penumpang Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Tinjaun uridis Pekerja Kampanye Di PT PG Kebon Agung Malang Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor dan Beberapa Masalahnya (Studi Kasus Pada Beberapa Dealer Di ogya) Pengaryh Poligami Di Dalam UU No. 1/74 Bagi masyarakat Desa Di Wilayah Kec. Ngajum Kabupaten Malang. Pelaksanaan Poligami Di Lingkungan Pegawai Negeri Spil Masalah Pensertifikatan Hak Atas Tanah Guna Memperoleh Alat Buki Hak Dikecamatan Secang Kabupaten Magelang (Suatu Tinjauan Yurids Sosioogis) Peningkatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Akte Notaris dan Beberapa Permasalahannya Penerapan Apoteker Dalam Melaksanakan Ketenuan Menkes No. 224/Menkes/SK/V/90 dan ubungannya Dengan Perlindunagn onsumen Obat-Obatan. 6

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Beberapa Permasahan HukumSeorang Penerima Kuasa Dalam Hal Terjadi Pencabutan Gugatan Secara Sepihak DalamPraktek Perdata (Studi di P.N. Magetan Siste PerjanjianPemlikanRmah Dengan Angsuran Pada Perumnas Sawojajar Malang Pelaksanaan Upah Minimum Pada Pabrik Rokok Retjo Pentung Tulung Agung Tanggung Jawab Perum Pos dan Giro Terhadap Pengangkutan Surat Kilat Khusus Pelaksanaan Jual Beli Tanah yang Tidak dilakukan di PPAT Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sapi Perah di KUD Sri Among Tani Ploso – Klaten Kediri Pelaksanaan Perjanjian Jual Gadai Tanah Menurut Hukum Adat ( Studi di Desa Nglumpang Kec. Mlawak Kab. Ponorogo ) Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak yang Berada di Bawah Perwalian di Surabaya Asuransi Kesehatan dalam Rangka Peraturan Pemerintah No. 23/1984 Tentang Perum Husada Bhakti ( Studi di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang) Penerapan Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kodya alag Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Di Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Sampang Perlndungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Yan Melairkan Anak dan Masa Haid Pada Pabrikekstil Unit Usaha Koperasi Pembatikan Buaran Di Pekalongan Praktek Jual Beli Tanah Menurut PP. No. 10 Tahun 1961 (Suatu Tinjauan Yuridis Formal di desa Wringin Anom Kec. Anarukan Kab. Bondowoso) Prakte Pewarisan Di Kalanga Umat Islam Di Desa Blimbing Kec. Pairan Lamongan Efektifitas Pasal 19 PP.10/61 Khususnya Tentang Sewa enewa Tanah Pertania Pelasanaan Pemberian Kridit Usaha Tani Oleh Koperasi Uni Desa “Abadi” Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan Tanggung awab Pengusaha Travel terhadap Penumpang (Study d Malang) Pengaruh Status Age Terhadap Penutupan Asuransi Jiwa (Studi di AJB Bumi Putra 1912 Rayon Kayutangan Malang) Praktek Pelaksanaan Bagi hasil Tebu Menurut Hukum Adat (Studi di Desa Skorame, Kec, Binangn Kabupaen Blitar) Praktek Ganti Rugi Pada Jasa Angkutan Barang Didapat Jika Terjadi Kehilangan Atau Kerusakan Faktor-Faktor Penebab Perceraian Di Kalangan Para Artis D Bidang Perfilman Proses Penyelesaian Gugatan Yang Diajuan Ke PTUN (Studi Di Kanor PRUN Surabaya) Penerapan Hukum Acara Perdata d P.N. Malang Proses Penyelesaian Terhadap Kemacetan Angsuran Dalam Perjanjian Kredi Dengan Jaminan Hipotheek (Studi di Bank Pembangunan Daerah, Cab, Bima) Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Wanita (StudiKasus Pada P.R “Jagung Padi” di Malang) Pelaksanaan Perjanjian Bagi HasilPadi Menurut Hukum Adat Jawa Dalam Kaitannya Dengan UU No. 2 Tahun 1960 Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tebu (Studi di Desa Tingkis Kec. Singgahan Kab. Tuban) Keterlibatan K.U.A Dalam Menunjang Kepastian Hukum Sehubungan Dengan Pelaksanaan Pencatatan Nikah (Studi di K.U.A Kec. Kodya Malang) Tanggung Jawab dan Wewenang Badan Pemeriksa Koperasi Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hypotheek Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pasuruan Hak Janda Selaku Ahli Waris Menurut Hukum Adat (Studi Kasusdi Kec. Klojen Kab. Malang) Pelanggaran Perjanjian Taklik Talak di Pengadilan Agama Darah Tingkat II Kab. Malang Tinjauan Teoritis dan Praktis Dalam Proses Perjanjian Jual Gadai di Kab. Malang

7

JUDUL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UMM ANGK. 92 NO. JUDUL 1. Aspek Hukum Penulisan Nama Tersangka Pelaku Kejahatan Tanpa Memakai Pidana Pers Inisial Suatu Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Perjanjian (Studi di Desa Sampangagung Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto). 2. Suatu Tinjauan Mengenai Pelaksanan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian (Studi di Desa Sampangagung Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto). 3. Beberapa Permasalahan Yang Timbul dari Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan di Perusahaan Rental. 4. Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus PT Sidobangun Malang). 5. Praktek Pelaksanaan UU. No. 2/1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi di Desa Landungsari Kecamatan Dau Malang). 6. Efektifitas UU No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. 7. Pemberian Jaminan Kredit Dengan Pembebanan Hipotik dan Permasalahannya (Studi di Bank BNI 46 Cabang Malang). 8. Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Kerja Pembangunan Perumahan Real Estate (Studi di PT Lembah Permata Biro Malang). 9. Penerapan Hukum Tentang Tanggung Jawab Perum Pos dan Giro Dalam Pengiriman Pos Melalui Bolkpos Pada Kantor Pos dan Giro Besar Malang. 10. Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Ingkar Janji Menikah di PN Cilacap). 11. Studi Tentang Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Tanah. 12. Peran dan Posisi Jaksa di Dalam Perkara Perdata (Studi di Kejaksaan Negeri Blitar). 13. Dampak Dari Perbuatan Carok Terhadap Faktor Gengsi Pada Masyarakat Madura, Kaitannya Dengan Pasal 251 dan Pasal 339 KUHP (Studi Kasus di Wilayah Hukum PN Pamekasan). 14. Tinjauan Hukum Penerpan Upah Minimum Regional dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada Perusahaan. 15. Upaya Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Perdamaian (Dading) (Studi di PN Pati) 16. Efektifitas BP 4 Guna Mencegah Terjadinya Peceraian Sehubungan Dengan SK Menteri Agama No. 30/ 1977 (Studi di Kabupaten Jombang). 17. Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Lembaga Jaminan Hipotik (Studi BPR Sukasari Hotama Bangil). 18. Suatu Tinjauan Yuridis Tata Cara Pengajuan Surat Keberatan Dalam Surat Keterangan Pajak Penghasilan (SKPPH) Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Madya Malang. 19. Beberapa Kendala Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kediri). 20. Tanggung Jawab Pemborong Atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Instalasi Listrik (Studi di CV. Bromo Malang dan PT PLN (Persero) Cabang Malang) 21. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Bank Umum Bank Perkreditan Rakyat Dalam Penyaluran Kredit Usaha Kecil Ditinjau dari Paket Deregulasi Perbankan 1945. 22. Pelaksanaan Ganti Rugi Berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Dalam Hubungannya Dengan Pasal 1365 KUH Perdata (Studi kasus di PN Probolinggo). 23. Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Karang Besuki Kec. Sukun Kodya Malang). 24. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Air Minum PDAM 25. Tinjauan Yuridis Sosiologis Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja (Studi Kasus Pembentukan Unit Kerja SPS2). 26. Tanggung Gugat BKKBN Akibat Terjadinya Efek Samping Pada Peserta KB Pemakai Alat-Alat Methode Kontrasepsi Efektif (MKE). 8

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Masalah Kredit Macet dan Upaya Penanganannya (Studi di BCA Capem Dinoyo). Prosedur Permohonan Hak Milik Atas tanah Yang Berasal Dari Pertumbuhan Tanah (Studi di Desa Mendok Kec. Glagah Kab. Lamongan). Efektifitas Pelaksanaan UU No. 14/1993 Tentang UULL dan Angkutan Jalan Raya (Studi di Kodya Malang). Faktor Penghambat Dalam Suatu Penyelesaian Perkara Pidana Pada tahap Pra Pengadilan Yang Timbul Akibat Keterbatasan Kewenangan Penuntut Umum (Studi di Kejaksaan Negeri Malang). Perlindungan Hukum bagi Perusahaan Dalam Menjalankan Fungsi Kontrol Sosialnya (Pelaksanaan Pasal 3 UU No. 11/ 1966 Tentang Ketentuan Pokok Pers). Praktek Pewarisan Di Desa Talun Kulon Kecamatan Bampang Kabupaten Tulungagung Tanggapan Organisasi Peserta Pemilu (OPP) Terhadap Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1985 Tentang Pemilu (Studi Pada Orsospol di Kodya Malang). Praktek Jual Beli Barang Rongsokan Antara Pemulung dan Pengepul di Kec. Koncong kab. Jember. Praktek Pembayaran Ganti Kerugian Oleh Pengusaha Pemegang Surat Ijin Pengembangan Daerah (SIPI) Dengan Bahan Galian Golongan C Kepada Pemilik Tanah Kec. Paniramah Kab. Sambas. Peranan Balai Latihan Kerja Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Balai Latihan Kerja Tegal, Jateng). Peranan Kejaksaan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan (Studi di Kejaksaan Negeri Malang). Tinjauan Yuridis Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka PMA. Faktor Penyebab Kumpul Kebo Yang Dilakukan Oleh Remaja dan Penanggulangannya. Pelaksanaan Ganti Rugi Berkaitan Dengan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Waduk (Studi di Ngawi). Putusan Verstik Dalam Gugatan Perceraian Dalam Perkara Perdata di Malang. Persepsi Mahasiswa Fak. Hukum Terhadap Pelaksanaan Kawin Hamil (Studi di FH UMM) Mencari Format Pengadaan Tanah Yang Berdimensi Pengadilan Kedudukan Hakim Sebagai Pegawai Negeri dan Penegak Hukum. Praktek Penanganan Kredit Macet (di Bank Bumi Daya Cabang Malang). Pelaksanaan Ketentuan Jam Kerja di PN Leces. Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Lembaga-Lembaga Fiducia (Studi di BCA Cabang Dinoyo Malang). Praktek Hubungan Kerja Antara Juragan Perahu dan Nelayan (Studi di Desa Tanjungsari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang). Perbuatan Melawan Hukum Notaris dan Bank Dalam Perjanjian Kredit (Studi di PN Surabaya). Kekuatan Hukum Grosse Akta dan Pelaksanaan Eksekusi (Studi di PN Mojokerto). Pelaksanaan Konversi Tanah-Tanah Hak Adat Dengan Adanya Surat Edaran Menteri Negara Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 500 4039/1994 (Studi di Kantor Pertahanan Kabupaten Malang). Tinjauan Yuridis Pada Praktek Perjanjian Kredit Secara Islami di Baitul Maal Wat Tamwil Dinoyo Malang. Verset Terhadap Eksekusi Grose Akta Hipotik (Studi di PN Pati). Praktek Perkawinan Adat Dayak Nganjo Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 /1974 (Studi di Kalimantan Tengah). Praktek Penerapan Azas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Malang (Studi di Kantor Pengadilan Agama Malang). Praktek Penanggulangan Kredit Macet Oleh BUPN (Studi di BUPN di Kalimantan/Surabaya). Pelaksanaan Plogarisasi Perbankan Melalui Merger Berdasarkan UU No. 7/92 dan UU No. 1/1995 (Studi di Bank Universal). Efektivitas Pelaksanaan UU No. 8/1974 Tentang UU Pokok Kepegawaian Bagi PNS (Studi di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap). Pelaksanaan Landreform Dalam Hal Pembatasan Pemilikan Tanah Pertanian (Studi di Kantor BPN Kab. Jombang). 9

60. 61. 62.

Aspek Yuridis Asuransi Kewargaan Berencana Sebagai Perlindungan Terhadap Akseptor KB Pada PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja). Efektifitas UU No. 4/ 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaksanaan Perjanjian Penanaman Tebu Rakyat (Tris) (Studi di PTP XIV PG Sindang Laut Kab. Ceribon Jawa Barat).

63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

Peranana Hukum Dalam Menangani Perusahaan Multinational di Indonesia Dalam Menghadapi Pasar Bebas. Hubungan Hukum Antara Dokter Pasien Atau Pihak Ketiga Ditinjau Dari Apek Hukum Perdata Dalam Persetujuan Tindak Medis Permasalahan Kredit Card Sebagai Alat Bayar Kredit (Studi di Bank C.A Bangil Pasuruan). Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengangkatan Anak. Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo di Kodya Malang. Pelaksanaan Pungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Terhadap Dunia Pendidikan Khususnya di Perguruan Tinggi Swasta. Faktor-Fator yang Berpengaruh Terhadap Terjadinya Konflik Pertahanan Di Indonesia. Pelaksanaan Tanggung Jawab Apoteker Dalam Pengelolaan Apotek. Pelaksanaan Hibah Wasiat Terhadap Sistem Pembagian Waris Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Islam. Euthanasia Dalam Pandangan Hukum Islam Hukum Faranchising Dan efektifitas Hukum Positif INS Studi Kasus Kontrak Francising Makanan Mac. Donald ) Studi Kasus Gugatan Hak Milik Atas Tanah Antara Tahir Sebagai Pemilik Dengan Briyah Sebagai Pihak Yang Menguasai tanah ( PN Lamongan ) Surat Putusan Pensiun Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank ( Studi Di BRI cabang Grobogan) Suatu Tinjauan Tentang Tata cara Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibatnya di Kotamadya Madiun Pelaksanaan Kebijaksanaan Pemerintah Tentang Kredit Kelayakan Usaha Modal Keja Studi Di BRI Cabang Jakarta Pelaksanaan Ketentuan Tentang Kesehatan Kerja di PT Semen Gresik Studi Kasus Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Tindak Pidana Pembunuhan Diperberat ( Studi di Kejaksaan Negeri Pamekasan ) Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Bus Malam Terhadap Penumpang Pada PO Harapan jaya Tinjauan tentang kesepakatan Kerja Bersama antara Buruh Dan Majikan Di Perusahaan Batik Pekalongan Efektifitas Hak Perubahan Atas Rancangan Peraturan Daerah Oleh DPRD ( Studi Di DPRD Malang ) Pelaksanaan Putusan PTUN ( Studi di PTUN Surabaya ) Profil Pelacur Jalanan ( Studi di Kodya Malang ) Tinjauan Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 1964 Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Penangkapan Ikan Laut Dengan Perahu Motor (Studi di Desa Kranji Kec. Paciran Kab. Lamongan). Efektifitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pembangunan ( Studi Di Kotatif Batu ) Efektifitas UU ( Darurat) No.12 tahun 1951 Tentang ( Studi Di Kec. Kab. Lahat Sum-Sel ) Pelaksanaan Putusan Pengadilan tentang Kasus Pertanahan (Studi di PN Malang ) Tanggung Jawab Pengangkut Atas Keselamatan Penumpang dan barang Di Dalam Praktek Pengangkutan Melalui Laut ( Studi di Jasa Pengkutan Laut ) Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fiducia Di BRI Cabang Lamongan Tinjauan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah DiBawah Tangan Menurut UUPA Dan PP No. 10/ tahun 1961 Eksekusi Putusan Tentang Penggusuran Rumah Diatas Tanah Milik Negara ( Studi Di PN Negara ) Pelaksanaan Perjanjian Bagi hasil Tanaman ditinjau Dari UU No. 2 Tahun 1960 ( Studi Di Desa Ploso Genok Kec Perak Kab. Jombang )

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

10

94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124.

Peranan Lembaga Ketahanan masyarakat Desa ( LKMD ) Dalam Pembangunan Desa ( Studi di Kelurahan Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang ) Eksistensi Pekerja Seluruh Indonesia ( SPSI ) Dalam Tata Hukum Di Di Indonesia Serta Kemanfaatannya Bagi Pekerja. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kab. Dati II Bojonegoro Konsep Zakat Dalam Mengentas Kemiskinan Tinjauan Yuridis Terhadap Stand Barang L/C Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Luar Negeri Pada BCA Kantor Cabang Purwokerto Prosedur Penangkapan Dan hak-Hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana ( Studi Di Polsek Bandar Polres Batang Jawa Tengah ) Tinjauan Terhadap Hak-Hak Tersangka Pelaku Pemerkosaan ( Studi Di PN Tulungagung ) Prosedur Penangkapan Dan hak-hak tersangka Dalam Perkara Korupsi ( Studi Di Polres Nganjuk ) Tinjauan Terhadap PP No. 28 Th. 1985 Tentang Perlindungan Hutan ( Studi Tentang Peranan RPH Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengrusakan Hutan Di RPH Bisowo BKPH Pare ) Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak ( Studi Tentang Prosedur Pemeriksaan Perkara Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Diwilayah PN Batusangkar ) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ( Studi Tentang Prosedur Penangkapan TP Narkotika di Polwiltabes Surabaya ) Pelaksanaan Azas Persomption of Innotence Praduga Tak Bermasalah ( Studi Kasus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak di Polresta Kediri ) Prosedur Penyidikan Penyalahgunaan Ekstasi ( Studi Kasus di Polwiltabes Surabaya ) Pengajuan Peninjauan Kembali Setelah Permohonan Grasi (Studi Kasus di Polwiltabes Surabaya) Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Petani Tebu Rakyat Intensifikasi dengan Pabrik Gula (PG Kebon Agung Malang) Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kab.Malang) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Dibawah Tangan (Studi di Kab.Pasuruhan) Perjanjian Sewa Iklan di Pertokoan Sarinah Kejahatan Kesusilaan yang Mengandung Sirik dalam Menyelesaikan Delik Adat (Studi di Sulawesi Selatan) Pola Pembinaan Bagi Pelaku Infan Tiade (Tinjauan Sosio Yuridis dengan Studi di LP) Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Masalah Prostitusi di Daerah Pariwisata (Studi di Kecamatan Prigen Kab.Pasuruhan) Peran Serta Korban dalam Terwujudnya Suatu Tindak Pidana Kesusilaan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penodaan dan atau Penghinaan Terhadap Agama (Delik Agama) Tinjauan Yuridis Sosiologis di Korelasikan dengan Eksistensi Pasal 156 KRHP dan Pasal 1562 KUHP-UU No.I Tahun 1965) Aspek Pidana dalam Penyelenggaraan Kegiatan Radio Amatir Illegal Tingkat Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Aturan Tentang Rambu-rambu Penyeberangan Bagi Pejalan Kaki (Studi di Fasilitas Penyeberangan Tangga Penyeberangan dan Zebra Cross +Tanda Stop di Kodya Malang Pengaruh Model Parkir Terhadap Pencurian Kendaraan Sepeda Motor (Studi di Lingkungan Kampus Kodya Malang) Pil Ekstasi Kenakalan Remaja dan Problema Hukumnya (Tinjauan Yuridis Kriminologis) Meningkatnya Tindak Pidana Ekonomi Pada Masyarakat Disebabkan Pemograman Media Masa Hak dan Bagian diantara beberapa Anak Kandung yang Lahir dari Seseorang Ibu dari Dua Wali Perkawinan (Suatu studi Terhadap Perkara Perdata No.42/ANG/1975 PN Porworejo) Analisa Terhadap Kasus Perlawanan Petani Tebu di Jenggawah (Studi Atas Berita Kasus Jenggawa di Surat Kabar Jawa Pos) 11

125.

Suatu Studi Tentang Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian di Kodya Malang

JUDUL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UMM ANGK.95 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

JUDUL Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap “Penumpang Gelap” Pada Bus Malam ”Kramat Jati” Cabang Malang. Tinjauan Yuridis Penjarahan Kayu Hutan Jati (Studi Di BKPH Tondomulo, KPH Bojonegoro) Pelaksanaan Pemberian Santunan Ganti Rugi Pada Asuransi Penumpang Pesawat Udara Jalur Penerbangan Domestik (Studi di PT. Garuda Indonesia Jakarta) Pemberian Remisi Terhadap Narapidana (studi Tentang Hambatan dan Penyelesaian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II di Pati Jawa Tengah. Gangguan Psikologis Yang Menyebabkan Seseorang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di rumah Sakit Jiwa Lawang) Implementasi Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana alam Proses Penahanan (Studi di Polsek Lowokwaru Malang) Peran Wali Hakim dan Faktor Penyebab Beralihnya Tugas Wali Nasab ke Wali akim (Studi di KUA Kec. Ponorogo Kabupaten Ponorogo) Pelaksanaan Pasal 23 (2) Mengenai Pemakaian Helm dan Sabuk Keselamatan Menurut UU No.14/1992 (LLAJ) Di Wilayah Hukum Polres Tuban Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Berada Di Luar Negeri (Studi di Kantor Departemen Tenaga Kerja Malang) Pelanggaran Sighot Ta’lik Talak Sebagai Alasan terjadinya Perceraian (Studi di Pengadilan Negeri Malang) Sistem Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara (Studi di Rumah Tahanan Negara II B Pacitan) Perjudian Dalam Permaian Bola Sodok ( Billyard) (Studi Tentang Praktek Perjudian Dengan Menggunakan Sarana Permainan Bola Sodok (Billiard) Di Kota Madya Madiun) Ganti Rugi Terhadap Korban Perkosaan Kajian Kritis Tentang Pembaharuan Etika Profesionalisme Advokat Sebagai Penerapan Kode Etik Menghadapi Globalisasi Tinjauan Yuridis Hukum Positif Terhadap Kegiatan Penimbunan sembako Pelaksanaan Pengadaan tanah Untuk Pembangunan Tanggul Penganggulangan Bahaya Banjir ( Studi di Desa Sukoarjo dan Kayen Kecamatan sukoarjo dan Kayen Kecamatan Pacitan dan Desa Purwoasri Kec. Kebonagung Kab. Pacitan Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Dokter dalam Perluasan Tindakan Medik Pencurian Kendaraan Bermotor Dipemukiman Penduduk Sekitar Kampus-kampus Di Wilayah Hukum Polresta Lowokwaru Malang (Studi Kasus di Polsekta Lowokwaru Malang) Penyaluran Kredit Usaha Tani (KUT) (studi di Kecamatan Bandung Kab. Tulungagung) Konsekuensi Yuridis Indonesia Menghadapi Trips 2000 Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Merek Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas ( Studi di Polresta Malang, Kejaksanaan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Malang) Efektifitas Pembinaan Narapidana Pembebasan Bersayarat ( Studi di Balai Pemasyarakatan Malang) Peran Bapas Dalam Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan Anak di Bawah Umur Hingga pada tahap Persidangan Pelimpahan wewenang Dalam Bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Berdasarkan UU No 5 Tahun 1974 ( Studi kasus di Kotamadya Mojokerto) 12

25. 26. 27.

Kenakalan Anak dalam Hubungannya dengan Timbulnya Tindak pidana dan penanggulangannya Kajian Tentang Peraturan Perundang-undangan Perindustrian Republik Indonesia Bidang Standarisasi da ISO 9000 Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Wanita Di Indonesia (Studi Mengenai Pelaksanaan Hak Politik Wanita Indonesia)

DAFTAR USULAN TUGAS AKHIR 1999/ 2000 NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

JUDUL Aspek Hukum Dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha Ternak Sarang Burung Walet (Studi di Kec. Kedung Asem Kab. Bojonegoro). Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Gempol (Studi di Departemen Pekerjaan Umum Bina Marga, Surabaya). Aspek Hukum Dalam Penawaran Umum di Bursa Efek Tinjauan Hak Mewaris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukm Islam di Indonesia. Tinjauan Yuridis Parate Executie Bagi BCA Sebagai Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah (Studi di BCA Cab. Malang). Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Penerapan Tenaga Kerja Ke LN Antara Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PKTKI) Dengan TKI. Penerapan Upah Minimum Regional Terhadap Karyawan diPabrik Gula Pesantren Batu (Studi di Pabrik Gula Pesantren Batu Kotamadya Kediri). Tinjauan Yuridis Pelaksanaa Kontrak Kerjasama Antara Wartel dengan PT. Telkom Dalam Rangka Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Tahun 2001 (Studi Tentang Kesiapan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pemda Dati II Kabupaten Lumajang). Pelaksanaan Asas Jujur dan Adil Pada Pemilihan Umum Tahun 1999 (Studi Kasus di Kecamatan Karang Ploso Malang). Poligami dan Akibat HukumnyaTerhadap Harta Warisan Suami Bagi Ahli Warisnya Menurut Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung). Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Upaya Mengurangi Konfik Yuridiksi Antar Negara (LO). Peranan Rumah Tahanan Dalam Upaya Resosialisasi Narapidana di Rutan Sitibondo. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Marital Rape Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia (Wanita) di Indonesia (LO). Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Pengaadilan Militer Dalam Perkara Koneksitas (Studi di Kumdam V Brawijaya Malang). Perananan Visum Et Repertum Bagi Jaksa Untuk Melakukan Tuntunan Pidana Terhadap Kasus Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa (Studi di Kejari Lamongan). Perananan Laboratorium Forensik Dalam Membantu Kelancaran Proses Peradilan Pidana. Kajian Kritis Terhadap UU No. 5 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan dan Wewenang Kejaksaan Dalam Membrikan Bantuan Hukum Kepada Istansi Pemerintah (Studi di Kejari Pasuruan). Peranana Pondok Pesantren Metal Dalam Usaha Rehabilitasi Pecandu Narkoba (Studi Di Kodya Pasuruan) Fenomena Kekeraan Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Kota Anyar Probolinggo). Tinjauan Yuridis Pengisian Ulang Kartu Telephone Purna Pakai. Delik kesusilaan yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto). Upaya penanggulangan Prostitutsi Liar Di Desa Tompo Cluring Banuwangi.

13

NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

JUDUL Kedudukan Akta PPAT (Studi Kasus 14/ BTUN/ 1995/ PTUN Surabaya PT TUN dan PT TUN tentang akta PPAT Camat). Sebab musabab terjadinya tindak pidana ualng dan pola pembinaannya (Studi diLP kelas 2a Kediri). Kajian teoritis dan yuridis tentang pergantian jabtan presiden dinegara Indonesia Eksekusi putusan pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agam Surabaya). Perlindungan Hukum Bgai Perempuan Korban Perkosaan di Indonesia Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Gelap Pada BUS Malam Kramat Jati cabang Malang. Tinjauan Yuridis Penajarahan Kayu Hutan Jati (Studi di BXPH Tondomulo, KPH Bojonegoro). Pelaksanaan Pemberian Santunan Gantio Rugi Pada Asuransi Penumpang Pesawat Udara Jalur Penerbangan Modestix (Studi di PT Garuda Indonesia Jakarta) Pemberian Remisi Terhadap Narapidana (Studi Tentang Hambatan dan Penye;lesaian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II b Pati Jawa Tengah) Gangguan Psikologis yang Menyebabkan Seseorang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Ruams Sakit Jiwa Lawang). Implementasui Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Dalam Proses Penahanan (Studi di Polsek Lowokwaru Malang). Peran Wali Hakim dan Faktor Penyebab Beralihnya Tugas Wali Nasab ke Wali Hakim (Studi di KUA Kec. Ponorogo Kabupaten Ponorogo) Pelaksanaan Pasal 23 (2) Mengenai pemakain Helm dan Sabuk Keselamatan Menurut UU. No. 14/1992 (LLAJ) di Wilayah Hukum Polres Tuban. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Berada Di Luar Negeri (Studi di Kantor Departemen Tenaga Kerja Malang). Pelanggaran Sighot Ta’lik Talak Sebagai Alasan terjadinya Perceraian (Studi di Pengadilan Negeri Malang) Sistem Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara (Studi di Ruamah Tahanan Negara II B Pacitan) Perjudian dalam Permainan Bola Sodok (Billiard) (Studi Tentang Praktek Perjudian dengan Menggunakan Sarana Permainan Bola Sodok (sBilliard) di Kota Madiun). Ganti Rugi Terhadap Korban Perkosaan. Kajian Kritis Tentang Pembaharuan Etika Profesionalisme Advokat Sebagai Penerapan Kode Etik Menghadapi Globalisasi. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tanggul Penanggulangan Bahaya banjir (Studi di Desa Sukoarjo dan Kayen Kecamatan Pacitan dan Desa Purwosari Kec. Kebonagung Kab. Pacitan) Tinjuan Yuridis Tanggung Jawab Dokter Dalam Perluasan Tindakan Medik Pencurian Kendaraan Bermotor Dipemukiman Penduduk Sekitar Kampus-Kampus Diwilayah Hukum Polresta Lowokwaru Malang (Studi kasus di Polresta Lowokwaru Malang) Penyaluran Kredit Usaha Tani (KUT) (Studi di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung) Konsekwensi Yuridis Indonesia Menghadapi TRIPs 2000 Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Merek Tinajuan Yuridis Terhadap Proses Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi di Polresta Malang, Kejaksaan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Malang). Efektifitas Pembinaan Narapidana Pembebasan Bersyarat (Studi di Balai Pemasyarakatan Malang). Peran Bapas dalam Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan Anak Dibawah Umur Hingga Pada Tahap Persidangan. Pelimpahan Wewenang dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasrkan UU No. 3 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kotamadya Mojokerto). Kenakalan Anak Dalam Hubungannya Dengan Timbulnya Tindak Pidana dan Penanggulangannya. Kajian Tentang Peraturan Perundang-Undangan Perindustrian Republik Indonesia Bidang Standarisasi dan ISO 9000 Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Wanita di Indonesia (Studi Mengenai Pelaksanaan Hak Politik Wanita Indonesia) 14

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Kebutuhan Hukum Pekerja Anak Sektor Informal (Studi Anak-Anak Pedagang Asongan di Kotamadya Malang). Praktek Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan (Studi di PT. Nusantar Makmur Kodya Malang). Urgensi Adanya UU Anti Monopoli dalam Reformasi Hukum Ekonomi. Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Penuntut Umum Untuk Mememcah Perkara Pidana (Splitsing) Visum Et Repertum Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Pemeriksaan perkara Pidana di Persidangan . Tanggung Jawab Pidana dalam Delik Pers Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 2 tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengakutan Orang dan barang Pada Perusahaan Angkutan Travel (Studi di PT. Mujur Surya Malang). Tindak Pidana Perjudian dan usaha Penanggulangannya (Studi di Pengadilan Negeri Malang). Pemimpin Wanita dalam Prespektif Hukum (Studi Komporasi Hukum Positif dan Hukum Islam Seputar Rekomendasi Kongres Umat Islam Indonesia 1998 Tentang Presiden Wanita). Dwi Fungsi ABRI dan Proses Demokrasi di Indonesia (Pada Masa Orde Baru). Pelaksanaan rogram Jamsostek Untuk Kecelakaan Kerja di PT. Gadang Garam Kediri (Studi di PT. Gudang Garam Kediri Kotamadya Kediri). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Pembunuhan Dengan Sengaja Menurut Pasal 338 KUHP. Analisa Terhadap Penjatuhan Pidana Percurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa Moch. Ali Mokhtar bin Moch. Makin (Perkara No. 104/Pid.s/1996 PN Tuban) Kajian Kritis Tentang Penjatuhan Pidana Terhadap Pelak Tindak Kriminal Pembunuhan Berencana (Studi Kasus No 01/Pid.8/1996/PN Pasuruan). Penerapan Pasal 505 KUHP Tentang Gelandangan (Studi di PN Semarang). Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur Pengangkatan Anak (Studi di PN Malang). KOMNAS HAM dalam Prospeksi Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Tinjauan Yuridis Sosiologis Peranan Kejaksaan Dalam Rangka Menegakkan Hukum Pidana di Masyarakat (Studi di Kejaksaan Negeri Kediri) Analisis Tentang Putusan Hakim Dalam kasus Penganiayaan Oleh Warga Terhadap Beberapa Orang yang disangka Pencuri (Studi Terhadap Putusan PN No. 4/Pid/1998/PN.JPR) Aspek Hukum Pelanggaran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan Penyalahgunaan Banuan Likuiditas Bank Indonesia (Refleksi Permas dan Alternatif Solusi). Pelaksanaan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Militer (Studi di Pengadilan Militer Madiun). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Tindakan Medik (Informd Consent) Kaitannya Dengan Pembatasan Tanggung Jawab Dokter (Studi Di RSU Lavalete Malang). Pengadaan Tanah Oleh Perusahaan Pengembang dan Peralihan Haknya Kepada Konsumen (Studi di Perusahaan Pratama PT. PT Artawahana Pratama Dinamika Surabaya). Akibat Hukum Surat Pernyataan Menajdi Donor Organ dan Atau jaringan Tubuh dari Jenasah (Studi di IKP RSUD dr. Soetomo Surabaya). Pelaksanaan Pemberian Kredit Tebu Rakyat Dalam Hubunganya dengan Penjualan Tebu (Studi di KUD Jabung dan PG Kebon Agung Malang). Labelisasi Halal Produk Makanan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia (dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam). Pendekatan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perkosaan (Suatu Studi di LP Lowokwaru Malang). Santet Dalam Perspektif Hukum Pidana. Tinjauan Terhadap Peradilan Hukum Koneksitas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang) Upaya-Upaya Pengadilan Agama Untuk Mengefektifkan Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap. Tindak Pidana Korupsi (Studi Perkara Tindak Pidana Korupsi no. 533/Pid.B/1999 di Pengadilan Negeri Malang). 15

63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Adanya Iklan Yang Menyesatkan di TV. Praktek Perceraian Dengan Alasan Ta’lik Ta’lak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Likuidasi. Peranan Catatan Sipil Dalam Perkawinann Antar Agama Sesama WNI Menurut UU No. 1 Tahun 1974 (Studi di Kntor Catatan Sipil Surabaya). Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan kampus Politeknik Uneveristas Brawijaya. Tinjauan Sosiologis Yuridis terhadap Tawuran Pelajar di Jakarta (Studi di Polres Metro Jakarta Selatan). Upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan (Studi Kasus Pencemaran Udara PT Ajinomoto di Desa Kedondong Mojokerto. Analisis Terhadap Putusan hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan dengan isu Dukun Santet (Studi Kasus Dalam perkara Pembunuhan No. 224/Pid.B/2000/PN Malang). Pandangan Masyarakat Terhadap Citra Polisi Sebagai Penganyom, Pelindung, Pelayan (Studi di Wliayah Polsek Tongas). Faktor-Faktor Penyebab Wanita Melakukan Kejahatan Pembunuhan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang). Poligami dan Akibat Hukumnya terhadap harta Warisan Suami Bagi Ahli Warisnya Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang). Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana (Studi di PN Mojokerto) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik (Studi di Kantor Ajudikasi Kec. Kepanjen Kab. Malang) Urgensi pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Dsalam Upaya Mengurangi Konflik Yurisdiksi Kriminal Antar Negara Pelaksanaan Pendaftaran Merek di Kalangan Pengusaha Kecil (Studi di Koperasi intako di Desa Kedensari Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo) Prospek Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Tinjauan Yuridis UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999) Analisis Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung (Studi terhadap Perkara No. 60/TUN/1992/PTUN Surabaya) Tinjuan Yuridis Sosiologi Kontrak Berlangganan Sambungan Telpon Implementasi Kebijakan Manual Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1995 (Studi di Pemerintah Daerah Banjarnegara) Rachvinding Dalam konsepsi Hukum Perdata dan Hukum Pidana Peranan PT Telpkom Dalam Menyelesaikan Masalah Klaim Pulsa (Studi di PT Tekom Mojokerto) Aspek Hukum Perkosaan Dalam Perkawinan (Marit Al Rape) di Indonesia Tinjuan Hukum Positif Terhadap Transparasi Organ dan Atau Jaringan Tubuh Manusia Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menyongasong Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Terhadap Kesiapan Aparatur Pemrintah Kab. Malang) Kekerasan dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Sambi Rampak Lor Kec. Kota Anyar Kab. Probolinggo)) Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sah Kartu ATM (Auto Mated Teler Macine) Terhadap Penyalahgunaan Pihak Ketiga (Studi kantor BCA Cabang Pembantu Dinoyo Malang) Tinjuan Yuridis Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 (Studi di Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro) Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Menekan Frekwensi Perkawinan Di Bawah Usia Kawin (Studi di KUA Kec. Gondang Legi Malang) Perlinduungan Hukum Anak Jalanan (Studi Yayasan Anak Alam Kota Madya Malang) Praktek Jual Tahunan Tanah Bengkok (Studi di Desa Landung Sari Kec. Dau Kab. Malang) Penipuan Calon Tenaga Kerja Indonesia Yang Akan Keluar Negeri (Studi di Kota Malang) Tinjuan Yuridis Pemakaian Ulang Kartu Telpon Purna Pakai Pelaksanaan Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Tinjuan Yuridis Terhadap Hak Monopoli Menurut UU No. 5 / 1999 Terhadap BUMN (Persero) 16

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129.

Perceraian Sebagai Dampak Perkawinan Usia Muda Peranan Laboratorium Forensik Dengan Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Nakotika Pelaksanaan Pemberian Akta Keahli Warisan di Pengadilan Agama Kodya Madiun Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang Analisis Yuridis Tentang Independensi Bank Indonesia (Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia) Tinjuan Yuridis Normatif terhadap Keapsahan Perjanjian Pada Transaksi E-Commerce Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Perbandingan Hukum) Upaya Polri Dalam Penanggulangan Pengedaran Norkoba (Studi di Polres Depok Bogor) Tinjuan yuridis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kab. Malang Upaya yayasan Lembaga Konsumen Surabaya Dalam mensosialisasikan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi YLKS Pasca di Undangkannya UU No. 8 Tahun 1999 Pengaruh Usia Narapidana terhadap Pola Pembinaan Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kodya Malang Konsep Negara dalam Islam (Studi Perbandingan Sistem Syra dan Demokrasi) Dampak Ketergantungan Pengguna Narkoba Terhadap Dorongan Untuk Melakukan Kejahatan (Studi di Polresta Malang) Dampak Spikologis Lamanya Menjualani Sanksi Pidana Dikaitkan Dengan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang) Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Dalam Suatu Prose Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Sumenep) Peran Kantor Pertanahan Dalam Menangani Masalah Pengadaan Tanah Tanpa Konflik (Studi Kasus di Kab Nganjuk) Perkawinan Paksa Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis di desa Turus Kec. Guras Kab. Kediri Pelaksanaan Pemberian Cuti Bagi Narapidana Di Tinjau Dari Segi Manfaat dan Hambatan-Hambatan (Studi di Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di porong Sidoarjo) Faktor Yang Mempengaruhi Anak di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Konsensuil dan Upaya Penanggulangannya Penyalahgunaan Terhadap Narkoba Pada Remaja dan Upaya Pembinaannya Pelaksanaan Putusan Verstek Dalam kasus Perceraian Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Taksiran Tinggi Dalam Perjanjian Gadai Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Atas Meninggalnya Pasien Yang Tidak Mampu Ditinjau Dari Aspek Perdata Peran KORPS RESERSE Kepolisian RI Apabila Menerima Laporan Terjadinya Tindak Pidana Tinjuan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Penyelesaian Hak Pemeliharaan Anak Dalam Kasus Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Pengadilan Agama Malang) Studi Analisa Dampak Yuridis Sosiologis Fatwa MUI Tentang Monosodium Glutamat (MSG) Ajinomoto Studi Tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Malang Kedudukan Hukum Akta PPAT (Studi Kasus 14/BTUN/1995/PT.TUN Surabaya PTUN dan PT,TUN Tentang Akta PPAT Camat) Sebab Musabah Terjadinya Tindak Pidana Ulang dan Pola Pembinaannya (Studi di LP Klas 2 A Kediri) Kajian Teoritis dan Yuridis Tentang Penggantian jabatan Presiden di Negara Republik Indonesia. Eksekusi Putusan Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama di Surabaya). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan di Indonesia. 17

130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161.

Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap “Penumpang Gelap” Pada Bus Malam “Keramat Jati” Cabang Malang. Tinjauan Yuridis Penjarahan Kayu Hutan Jati (Studi di BKPH Tondomulo,KPH Bojonegoro) Pelaksanaan Pemberian Santunan Gantu Rugi pada Ansuransi Penumpang Pesawat Udara Jalur Penerbangan domestix (Studi di PT Garuda Indonesia Jakarta) Pemberian Remisis Terhadap Narapidana (Studi Tentang hambatan dan Penyelesaian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pati Jawa Tengah) Gangguan Psikologis yang Menyebabkan Seseorang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Rumah Sakit Jiwa Lawang) Implementasi Hak-Hak Tersangka tindak Pidana dalam Proses Penahanan (Studi di Polsek Lowok Waru malang) Peranan Wali Hakim dan Faktor Penyebab Berahlinya Tugas Wali Nasab Kewali hakim (Studi di KUA Kecamatan Ponorogo di Kabupaten Ponorogo) Pelaksanaan Pasal 23 Ayat 02 Mengenai Pemakean Helm dan Sabuk Keselamatan Menurut UU.No.14 / 1992 (LLAJ) di Wilayah hukum Polres Tuban. Perlindungan Hukum Bagi tenaga Kerja Indonesia atau TKI yang berada di Luar Negeri (Studi di Kantor Tenaga Kerja Malang) Perlanggaran Sighot Ta’lik talak Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Malang) Sistem Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara (Studi di Rumah Tahanan Negara II B Pacitan) Perjudian dalam Permainan Bola Sodok (Billiard) (Studi Tentang Praktek Perjudian dengan Menggunakan Sarana Permainan Bola Sodok (Billiard) di Kota Madya Madiun) Ganti Rugi Terhadap Korban Pemerkosaan Kajian Kritis Tentang Pembaharuan Etika Profrsionalisme Advokat Sebagai Penerapan Kode Etik Menghadapi Globalisasi Tinjauan Yuridis Hukum Posistif Terhadap Kegiatan Penimbunan Sembako Pelaksanaaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tanggul Penanggulangan Bahaya Banjir (Studi Di Desa Sukoarjo Dan Kayan Kecamatan Pacitan Dan Desa Purwosari Kecamatan Kebonagung Kab. Pacitan) Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Dokter Dalam Perluasan Tindakan Medik Pencurian Kendaraan Bermotor Dipemukiman Penduduk Sekitar Kampus-Kampus Diwilayah Polresta Lowokwaru Malang (Studi Kasus Di Polsekta Lowokwaru Malang) Penyaluran Kredit Usaha Tani (KUT) (Studi Di Kecamatan Bangung Kabupaten Tulungagung) Konsekuensi Yuridis Indonesia Menghadapi TRIPS 2000 Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Merek Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyelesian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Di Polresta Malang, Kejaksaan Negeri Malang Dan Pengadilan Negeri Malang) Efektifitas Pembinaan Narapidana Pembebasan Bersyarat (Studi Di Balai Pemasyarakatan Malang) Peran Bapas Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Hingga Pada Tahap Persidangan Pelimpahan Wewenang Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kotamadya Mojokerto) Kenakalan Anak Dalam Hubungannya Dengan Timbulnya Tindak Pidana Dan Penanggulangannya Kajian Tentang Peraturan Perundang-Undangan Perindustrian Republik Indonesia Bidang Standarisasi Dan ISO 9000 Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Wanita Di Indonesia (Studi Mengenai Pelaksanaan Hak Politik Wanita Indonesia) Kebutuhan Hukum Pekerja Anak Sektor Informal (Studi Anak-Anak Pedagang Asongan Di Kotamadya Malang) Praktek Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan (Studi Di PT Nusantara Makaur Sentosa Kodya Malang) Urgensi Adanya UU Anti Monopoli Dalam Reformasi Hukum Ekonomi Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Penuntut Umum Untuk Memecah Perkara Pidana (Splitsing) Visum Et Repertum Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Persidangan 18

162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192.

Tanggung Jawab Pidana Dalam Delik Pers Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Orang Dan Barang Pada Perusahaan Angkutan Travel 9Studi Dfi PT. Mujur Surya Malang) Tindak Pidana Perjudian Dan Usaha Penanggulangannya (Studi Di Pengadilan Negeri Malang) Pemimpin Wanita Salam Perspektif Hukum (Studii Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam Seputar Rekomendasi Konggres Umat Isklam Indonesia 1998 Tentang Presiden Wanita) Dwi Fungsi ABRI Dan Proses Demokratisasi Di Indonesia (Pada Masa Orde Baru) Pelaksanaan Program Jamsostek Untuk Kecelakaan Kerja Di PT. Gudnagn Garam Kediri (Studi Di PT. Gudang Garam Kediri Kotamadya Kediri) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Pembunuhan Dengan Sengaja Menurut Pasal 338 KUHP) Analisa Terhadap Penjatuhan Pidana Penbcurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Terpidana Moch. Muktar Bin Moch. Makin (Perkara No. 104/Pid.s/1996/PN Tuban Kajian Khusus Tentag Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku tindak kriminal Pembunuhan Berencana (Studi kasus No. 01 /Pid.8/1996/PN pasuruan) Penerapan pasal 505 KUHP tentang gelandangan (Studi Pengadilam Negeri Semarang) Tinjauan Yuridis tentang prosedur Pengangkatan anak (Studi di PN Malang) KOMNAS HAM dalam prospektif perlindungan hak asai manusia di Indonesia. Tinjauan Yuridis Sosiologis Peranan Kejaksaan dalam rangka menegakkan Hukum Pidana di Masyarakat (Studi di Kejaksaan Negeri Kediri) Analisis Tentang Putusan Hakim Dalam kasus Penganiayaan Oleh Warga terhadap beberapa orang yang disangka pencuri (Studi terhadap Putusan PN No. :4/Pid.b/1998/PN.JPR) Aspek Hukum Pelanggaran Bantuan Likuiditas Bank IND. (Refleksi Permas, dan Alternatif Solusi) Pelaksanaan aspek Cepat, Sederhana dan biaya ringan dalam Peradilan Meliter (Studi di Pengadilan Militer Madiun) Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) kaitanya dengan pembatasan Tanggungjawab Dokter (Studi di RSU LAVALETE Malang) Pengandaan Tanah oleh Perusahaan Pengembang dan Peralihan Haknya kepada Konsumen (Studi di Perusahan Pratama PT Artamahana Pratama Dinamika Surabaya) Akibat Hukum Surat Pernyataan Menjadi Donor Organ Dan atau Jaringan Tubuh dari Jenajah (Studi di IKP RSUD Dr Sutomo Surabaya) Pelaksanaan Pemberian Kredit Tebu Rakyat dalam hubungannya dengan penjualan tebu (Studi di KUD Jabung dan PG Kebon Agung Malang) Labelisasi Produk Makanan sebagai upaya perlindungan konsumen Mulslim di indonesia (Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum islam) Pendekatan Kriminologis terhadap kejahatan perkosaan (Suatu Studi di LP lowokwaru Malang) Santet dalam Perspektif hukum Pidana Tinjauan terhadap Peradilan hukum Koneksitas (Studi kasus di pengadilan negeri Semarang) Upaya-upaya Pengadilan Agama untuk mengefektifkan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap Tindak Pidana Korupsi (Studi perkara tindak Pidana korupsi No. 533/Pid B/1996 di Pengadilan Negeri Malang) Perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian yang di timbulkan oleh adnya iklan yang menyesatkan di TV Praktek Perceraian dengan alasan Ta’lik Talak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Agama Malang) Dasar Penjatuhan Sanksi Di Luar Perjanjian Kerja Karyawan Di PT. Adi Putro Wirasejati Malang Peran Kode Etik Advokat Dalam Proses Penegakan Hukum Peranan BISPA Dalam Membantu Menangani Kasus Kriminal Anak 19

193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225.

Pencurian Aliran Listrik Dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Kasus Di PT. PLN Kota Malang Jatim) Penggunaan Psikologi Kriminal Sebagai Alat Bantu Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Penegakan Hukum Pidana Kasus Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Warok Terhadap Gemblak Di Ponorogo Bentuk Dan Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Sopeir Angkutan Di Malang Tinjauan Yuridis Penggunaan Kekerasan Dan Senjata Api Oleh Penyidik Dalam Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana 9Studi Di Polres Malang) Perlindungan HukuMTersangka Terhadap Penyiksaan Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Polres Blitar) Pelaksanaan Pemberian Penangguhan Penahanan Padsa Tersangka Kasus Narkoba Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Malang) Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Pidana No. Reg. 3688/Pid.B/2002/PN/Bgl Terhadap Terdakwa Andik Sofyan Bin Abdullah (Anak Dibawah Umur) Dalam Kasus Psikotropika Status Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Akibat Hubungan Sexual Yang Ada Hubungannya Pertalian Darah (Inces) Tinjauan Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Kajian Kritis Terhadap Kesaksian Dengan Menggunakan Video Teleconference Di Persidangan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif KUHP Tinjauan Secara Yuridis Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Kekerasan (Studi Komparasi Antara KHUP Dengan Hukum Pidana Islam) Tinjauan Sosiologis Terhadap Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana DI Pengadilan Negeri Sumenep Kajian Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Pemenuhan Hak-Hak Normatif Pekerja Dalam Masa Skorsing Tinjauan Kriminal Terhadap Tindakan Penghancuran Dan Perusakan Tempat Hiburan Malam Yang Dilakukan Oleh Front Pembela Islam (FPI) Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Pendidikan Di Tinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindunagn Konsumen Kebutuhan Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perkara Pidana Dan Pelanggaran HAM Di Indonesia Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Fertilisasi Vitaro Transfer Embrio Bayi Tabung Peran Serta Masyarakat Dalam Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II –A Wanita Malang “Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Saat Krisis Ekonomi” (Studi Krimiologis Di Polsek Ganding Sumenep) Taktik Dan Strategi Polri Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penyelundupan Kayu Di Pulai Kangean (Studi Kasus Di Polres Sumenep) Kajian Kritis Terorisme Dalam Tindak Pidana Dalam Perpu. No. 1 Dan Perpu. No. 2 Tahun 2002 Hasil Olah TKP Dan Urgensinya Dalam Menggunakan Suatu Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Di Polres Probolinggo) Persepsi Hakim Terhadap Keadilan Dalam Putusannya (Studi di Pengadilan Negeri Probolinggo). Pidana Seumur Hidup dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan Analisis Yuridis Gugatan Clas Action Dalam Prespektif Permata No. 1 Tahun 2002 Penerapan pasal 52 Huruf tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor yang diduga Hasil Tindak Pidana atau Digunakan Untuk Melakukan Tinak Pidana. Prosedur Pernyataan Tidak Sah Terhadap Perkawinan Karena Halangan Dalam Ketentuan Pasal 280 KUHP. Suap dalam Olah raga Dalam Perspektif UU No. 11/ 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Disektor Jasa Perhotelan (Studi di Hotel Pajajaran Malang). Kewenangan Pondok Bersalin Desa (Polindes) Dalam Tindakan Medis (Studi Kasus Desa Tawangsasr Kec. Sooka Ka. Mojokerto). Tinjauan Prosedur Upaya Hukum PK dan Grasi Dalam Kasus Tommy Soeharto Perkara Ruislag PT. Goro Bathara Sakti dalam Perspektif KUHP. 20

226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256.

Tindak Pidana Penipuan Dalam Kasus VCD Casting Iklan Sabun. Tanggung Jawab Hukum Polantas Dalam Kasus Kecelakaan (Studi Polres Ngawi). Penerapan Sanksi Atau Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Pengadilan Negeri Kota Probolingggo. Tindakan Hukum Polantas Dalam Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Kelebihan Muatan Orang Oleh Angkutan Umum Lokal (Studi di Polres Pasuruan). Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Hukum “Arak Bugil” Bagi Pezina Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Yang Menderita Gangguan Jiwa Efektifitas Dinas CCAJR Dalam Menanggulangi Penyimpangan Ketentuan tarif Angkutan. Cybersime Ditinjau Dari Hukum Islam Tinjuan Hukum Islam Terhadap Pencurian pulsa Telepon Tinjuan Hukum Islam dan KUHP Terhadap pornografi di Media Cetak Perbandingan Islam dan Teori Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam dan Pidana Indonesia Analisis Proses Pembentukan UU No. 22 Tahun 2001 (Tentang Migas) Dalam Perspektif Politik Demokratis Pengaruh Pemberian Izin Penggalian Pasir dan Batu (Sirtu) Terhadap Kerusakan Lingkungan (Ditinjau dari Segi Yuridis Sosiologis) (Studi di desa Siman Keca. Gempol Kab. Pasuruan) Studi Analisis Terhadap Kewenangan Badan Legislatif dan Badan Yudikatif Berdasarkan UUD 1945 Pasca Amandemen Relevansi Pemberlakuan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Hak Adat (Analitis Koitis Terhadap Teori-Teori Hukum Adat dan UU No. 22 Tahun 1999) Analisis Yuridis Wacana Pemilihan Kepala Daerah Secara LangsungAspek Yuridis Perjanjian Perjalanan Wisata Dengan Wisatawan (Studi di PT. Kirana Ladju Perdana Malang) Eksistensi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perundangan Konsumen Terhadap Tindak Kejahatan Korporasi Menyongsong Pelaksanaan Afta 200 di Indonesia Hubungan Ekvitas Merek Oli Pelumas Dengan Hukum Perlindungan Konsumen Pemakai Kendaraan Bermotor Integari Hak-Hak normatif Pekerja Yang Menjadi Anggota Serikat Pekerja Melalui Perjanjian Kerja Sama Tanggung Jawab Penanggung Terhadap klaim Asuransi Kebakaran Sebelum Polit Ditandatangani Perlindungan Hukum dan Upaya BPOM Kepada Konsumen Atas Beredarnya Obat Palsu dan Obat Kadaluawarsa yang Di Daur Ulang. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Dalam Usaha Dagang di PT. Mizaja Mitra Pati Dengan PT. Toha Suisam Jepang (Studi Pada PT Mizaja Pati Di Kec. Margoyoso Kab. Pati Jateng) Tanggung Jawab terhadap Produk Makanan dan Minuman Yang Kadaluwarsa dan Tidak Sehat Yang Merugikan Masyarakat. Pelaksanaan Prinsip Syariah Atas Pemberian Kredit Yang Tertuang Dalam Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 jo No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi BNI Cabang Unmuh Malang dan BNI Syariah Malang) Dasar Penjatuhan Sanksi Diluar Perjanjian Kerja Terhadap Kariyawan di PT. Adiputro Wira Sejati Malang. Peran Kode Etik Advokat Dalam Proses Penegakan Hukum Penggunaan Psikologi Sebagai Alat Bantu Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Bentuk dan Pelanggaranm Lalu Lintas Oleh Sopir Angkutan Umum di Malang Tinjuan Yuridis Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Oleh Penyidik Dalam Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Polres Malang) Perlindungan Hukum Tersangka Terhadap Peyiksaan Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Polres Blitar) Pelaksanaan Pemberian Penangguhan, Penahanan Pada Tersangka Kasus Narkoba di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Malang) 21

257. Tinjuan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Pidana No. Reg. 368/Pid.B/2002/PN.Bg1 Terhadap terdakwa Andik Sofyan Bin Abdullah (Anak Di Bawah Umur) Dalam Kasus Psikotrika. 258. Kajian Kritis Terhadap Kesaksian Dengan Menggunakan Vidio Teleconference Di Persidangan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. 259. Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif KUHP. 260. Tinjauan Secara Yuridis Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Kekerasan (Studi Komporasi Anatar KUHP Dengan Hukum Pidana Islam) 261. Tinjuan Sosiologis Terhadap Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Sumenep 262. Kajian Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia 263. Pemenuhan Hak-Hak Normatif Pekerja Dalam Massa Skorsing 264. Tinjuan Kriminologis Terhadap Tindakan Penghancuran dan Perusakan Tempat hiburan Malam Yang Dilakukan Oleh Front Pembela Islam (FPI) 265. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Pendidikan Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen 266. Kebutuhan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Pidana dan Pelanggaran HAM Di Indonesia 267. Tinjuan Yuridis Normatif terhadap Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Fertilisasi Vitaro Transfer Embrio Bayi Tabung 268. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Yang terjadi Pada Saat Krisis Ekonomi (Studi Kriminologis Di Polsek Ganding Sumenep) 269. Kajian Kritis Terorisme Dalam Tindak Pidana Dalam Perpu No. 1 dan Perpu No. 2 Tahun 2002 270. Persepsi Hakim terhadap Keadilan Dalam Putusannya (Studi di Pengadilan Negeri Probolinggo) 271. Pidan Seumur Hidup Dalam Perspektif Tujuan pemidanaan 272. Analisis Yuridis Gugatan Class Action Dalam Perspektif Permata No. 1 Tahun 2002 273. Penerapan Pasal 52 Huruf a Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Atau Digunakan Untuk Melakukan Tindak Pidana 274. Prosedur Pernyataan Tidak Sah terhadap Perkawinan Karena Halangan Dalam Ketentuan Pasal 280 KUHP 275. Praktek Pengambilan Keputusan Oleh hakim Dalam Perkara Perdata Yang didasarkan Pada Bukti Tersangka (Studi di Pengadilan Negeri Malang). 276. Sita Eksekutorial yang Dilakukan Oleh Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Pengadilan Negeri Lain (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya). 277. Pelaksanaan Pemberian Dana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi di PT. Asuransi Jasa Raharja Malang). 278. Tanggung Jawab Pengangkut (Bus Malam) Terhadap Hilangnya Barang Bawaan Penumpang (Studi di Kotamadya Malang). 279. Tanggung Jawab Pihak Perumka Terhadap Penumpang Kereta Api (Studi di DAOP IX Perumka-Jember). 280. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Pada Pengangkutan Laut (Studi di PT. Pelni Malang). 281. Pelaksanaan Perjanjian Carter kapal Laut (Studi di Wilayah pelabuhan Tegal) 282. Tinjauan Yuridis Terhadap PP 20/ 94 Tentang Pemilik Saham Dalam Pers Yang Didirikan Dalam Rangka PMA (LO). 283. Studi Deskriptif Cybercrime Jenis Pembajakan Karya Ilmiah di Universitas Muhammadiyah Malang Dalam Perpektif Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 284. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Barang Penumpang Yang di Titipkan Dalam Bagasi (Studi di PT Merpati Nusantara Air 285. 286. 287. 288. 289.

Lines Surabaya) Tugas Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perbankan (Studi Kasus Penggelapan Dana Nasabah KSU Swadana Mandiri Malang) Upaya Polisi Dalam Menangani Perjudian Sabung Ayam (Studi Yuridis Sosiologis di Polsek Kepajen) Analisis Hukum Terhadap Status Kendaraan Rakitan Bengkel Wiraswasta Sebagai Sarana Transportasi di Jalan Raya (Studi Penerapan UU No. 14 Tahun 92 Tentang lalulintas di Wilayah Polres Blitar) Peran Dan Fungsi Rekontruksi Sebagai Upaya Untuk Mengungkap Unsur-Unsur Tindak Pidana di TKP Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Proses Pelaksanaan Perdamaian (Dading) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Pada Pengadilan Negeri Kota Palopo, Sulawesi Selatan)

22

290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315.

Analisa Terhadap Proses Penyidikan dan Proses Pra Penuntutan Kasus Peledakan Bom Dampit Analis Pembiayaan Musyarokah Pada Bank yang Beroperasi Secara Syariah (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dan BPRS Bumi Rinjani Kota Batu) Tanggung Jawab Hukum Pengurus Koperasi Atas Kerugian Akibat Kesengajaan (Studi Kasus Pada SKPRI "Keluarga Sejahtera" Kecamatan Paciran kabupaten Lamongan) Strategi Extra Legal Penyidik Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Pencurian Hewan Sapi di Polres Probolinggo) Implementasi Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksaan Norma Perlindungan Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Bagi Tenaga Kerja (Studi di Kusuma Agrowisata Hotel Batu) Tinjauan Kriminologis Terhadap Dampak Penayangan Acara Kriminal Oleh Stasiun Televisi (Studi di Rumah Tahan Negara Sumenep) "Persepsi Advokat Terhadap Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Menurut Pasal 22 UU No. 18 Tahun 20003 Tentang Advokat (Studi di Anggota IKADIN Cabang Malang) Tinjauan Yuridis Implementasi UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Buku Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Menurut Pasal 126 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. (Studi di kelurahan Kademangan Kota Probolinggo) Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi terhadap Pemegang Polis (Studi di PT Asuransi Syariah Mubarokah Cabang Malang) Pelaksanaan Asas Accusatoir Dalam Penyididikan (Studi didi Polresta Sukarami Palembang) Klaim (Keberatan) Konsumen Terhadap Tagihan Pulsa "Tidak Wajar" Dan Upaya Penyelesaiannya (Studi di kandatel Madiun) Pelaksanaan Tugas Dan Kewajiban Jaksa dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Di Kejaksaan Negeri Madiun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Utang Piutang (Studi di Pengadilan Niaga Surabaya) Pengaruh Pola Penggabungan Narapida Dalam Pelaksanaan Di LP Terhadap Perilaku Narapidana Kedudukan Dan Akibat Hukum Nikah Mu'ah Dalam Hukum Islam Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Dalam Masalah Narkotika Dan Psikotropika (Studi di Polresta Malang) Perbandingan Antara Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Pelaksaan Hak Ibadah Narapidana Menurut UU No. 12 Tahun 1995 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II-A Wanita Malang) Implementasi PP No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Peradilan Umum Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi di Polres Mojokerto) Penegakan Aturan Penggunaan Sabuk Keselamatan (Safety Belt) Bagi Pengendara Kendaraan Roda Empat (Studi pelaksanaan pasal 61 ayat 2 UU No. 14 tahun 1992 di wilayah hukum Polresta Malang) Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi kasus terhadap no. 736/PidB/2001 PN Tangerang) Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembajakan VCD Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi di Polres Tuban) Implikasi Hukum Terhadap Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana (Studi di Polresta Malang) Konsepsi Dan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam UUD 1945 Pasca Perubahan Di Indonesia

23

27 MEI 2002 PRAKTISI NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

JUDUL Peranan Toxicologi Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana di Polresta Malang Tinjuan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat/Pengacara Yang Dilakukan Oleh Oknum Pengacara Perbedaan Penjatuhan Pidana Dalam Perspektif Penegakan Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Malang) Penyelesaian dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang di Sekitar Pabrik Akibat Kebocoran Gas Beracun Pada PT. Petrokimia Gresik Divisi V Jatim Potensi Penggunaan Class Actions Dalam Sengketa Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Manajemen Penanganan Perkara Oleh Pengacara (Studi Di Ikadin Malang) Upaya Penyidik Polri Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi di Polres Malang) Tinjuan Hukum Pidana Terhadap Kasus Kebakaran Hutan Menurut UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Hubungan Antara Polisi dan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

BISNIS 1. Penyelesaian Perjanjian Kridit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara (KPR-BTN) Akibat Terjadinyaa Wanprestasi (Studi di BTN Malang dan BU PLN Malang) 2. 3. 4. 5.

Perlindungan Hukum Bagi Merek terkenal Atas kerugian Yang Timbul Dari Peniruan Produk Sejenis/Tidak Sejenis Dalam Menyongsong Era Pasar Bebas di Indonesia (Ditinjau Dari UU No. 14/1997) Tinjuan Yuridis Prinsip Kehati-hatian Oleh Bank Didalam Menjaga Rahasia nasabah Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Uang Tinjuan YuridisPelaksanaan Pemberian Kridit Oleh Bank Kepada Debitur Dengan Jaminan Sertifikat Deposito (Studi di BPR Artha Sari Kencana) Tinjauan terhadap pencurian melalui timbangan ( meteorologi ) di Malang

6.

Legal Discourse : Pembentukan Dokrin Fair Use Modern di Era Pemanfaatan Teknologi Informasi (Analisa Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Software Komputer di Inonesia

22 NOVEMVER 2002 PRAKTISI NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

JUDUL Dasar Penjatuhan Sanksi di Luar Perjanjian Kerja terhadap Karyawan Di PT. Adi Putro Wirasejati Malang Peran Kode Etik Advokat Dalam Proses Penegakan Hukum Pencurian Aliran Listrik dan Upaya Penyelesaiannya (Studi kasus di PT. PLN Kota Malang Jatim) Penggunaan Psikologi Kriminal Sebagai Alat Bantu Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Bentuk dan Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Sopir Angkuatan di Malang Tinjuan Yuridis Penggunaan Kekerasan Dan Senjata Api Oleh Penyidik Dalam Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana (Studi di Polres Malang) Perlindungan Hukum Tersangka Terhadap Penyiksaan Dalam Proses Penyidikan (Studi di polres Blitar) 24

8. 9.

Pelaksanaan Pemberian Penangguhan Penahanan Padsa Tersangka Kasus norkoba di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Malang) Tinjuan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Pidana No. Reg. 368/Pid.B/2002/PN. Bg1 Terhadap Terdakwa Andik Sofyan Bin Abdullah (Anak di Bawah umur) Dalam Kasus Psikotropika

10. 11. 12.

Status dan Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Akibat Hubungan Sexual Yang ada Hubungannya Pertalian Darah (Inces) )Tinjuan Dalam Prespektif Hukum Perkawinan Indonesia) Kajian Kritis terhadap Kesaksian Dengan Menggunakan Vidio Teleconference di Persidangan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Kekerasan Terhadap Perempuam Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif KUHP

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Tinjauan Secara Yuridis Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Kekerasan (Studi Komperasi Antara KHUP Dengan Hukum Pidana Islam) Tinjuan sosiologis Terhadap Perlindunagn Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Sumenep Kajian terorismae Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Pemenuhan Hak-hak Normatif Pekerja dalam Masa Skorsing Tinjuan Kriminologis Terhadap tindakan Penghancuran dan Perusakan Tempat hiburan Malam Yang Dilakukan Oleh Front Pembela Islam (FPI) Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Pendidikan Di Tinjau Dari UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kebutuhan hukum Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Pidana dan Pelanggaran HAM di Indonesia Tinjuan Yuridis Normatif terhadap Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Fertilisasi Vitaro Transfer Embrio bayi Tabung “Bentuk-bentuk Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Saat Krisis Ekonomi “ (Study Kriminologis Di Polsek Ganding Sumenep) Taktik dan Strategi Polri Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penyelundupan Kayu di Pulau Kangean (Studi kasus di Polres Sumenep) Kajian kritis Terorisme Dalam Tindak Pidana Dalam Perpu No. 1 dan Perpu No. 2 Tahun 2002 Persepsi Hakim Terhadap Keadilan Dalam Putusannya (Studi di pengadilan negeri Probolinggo) Pidana Seumur Hidup Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Analisis Yuridis Gugatan class Action Dalam Prespektif Permata No. 1 Tahun 2002 Penerapan Pasal 52 Hurufa Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Atau Digunakan Untuk Mrelakukan Tindak Pidana Prosedur Pernyataan Tindak Sah Terhadap Perkawinan Karena Halangan Dalam Ketentuan Pasal 280 KUHP Suap Dalam Olah Raga Dalam Perspektif UU No. 11/1980 Tentang Tindak Pidana Suap Peerlindungan Hukum terhadap Pekerja Wanita di sektor Jasa Perhotelan (Studi di hotel pajajaran Malang) Kewenangan Pondok Bersalin Desa (Polindes) Dalam tindakkan Medis (Studi kasus desa tawang sari Kec. Sooka Kab. Mojokerta) Tindak pidana Penipuan Dalam Kasus VCD Casting Iklan Sabun Tanggung Jawab Hukum Polantas Dalam Kasus Kecelakaan (Studi Polres Ngawi) Penerapan Sanksi Atau Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) di Pengadilan Negeri Kota Probolinggo

35. 36. 37. 38.

Tindakan Hukum Polantas Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Kelebihan Muatan Orang oleh Angkutan Umum Lokal (Studi di Polres Pasuruan) Tinjuan Yuridis Sosiologis Terhadap Hukum “Arak Bugil” Bagi Pezina Perlindungan Hk. Terhadap Tersangka yang Menderita Ganguan Jiwa Efektifitas Dinas CCAJR Dalam Menaggulangi Penyimpangan Ketentuan Tarif Angkutan

25

KONSENTRASI HUKUM ISLAM 1. 2. 3. 4.

Cybersime Ditinjau dari Hukum Islam Tinjuan Hukum Islam Terhadap Pencurian Pulsa Telepon Tinjuan Hukum Islam dan KUHP Terhadap Pornografi di Media Cetak Perbandingan Islam dan Teori Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam dan Pidana Indonesia

HTN/HAN 1. Analisis Proses Pembentukan UU No. 22 Tahun 2001 (tentang migas) Dalam Prespektif Politik Demokratis 2. Pengaruh Pemberian Izin Penggalian Pasir dan Batu (Sirtu) Terhadap kerusakan Lingkungan (ditinjau dari segi Yuridis Sosiologi) Study di Desa Siman Kec. Gempol Kab. Pasuruan) 3. Studi Analisis Terhadap KeKewenangan Badan Legislatif dan Badan Yudukatif Berdasarkan UUD 1995 Pasca Amandemen 4. Relevansi Pemberlakuan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Hak Adat (Analisis Koitis Terhadap Teori-Teori Hukum Adat dan UU. No. 22 Tahun 1999) 5. Analisis Yuridis Wacana Pemilihan Kepada Daerah Secara Langsung BISNIS Aspek Yuridis Perjanjian Perjalanan Wisata Dengan Wisatawan (Studi di PT. Kirana Ladju Perdana Malang) Eksistensi UU.No. 8 Tahun 1999 Tentang Perundangan Konsumen Terhadap Tindak Kejahatan Korporasi Menyongsong Pelaksanaan Afta 200 di Indonesia Hubungan Ekvitas Merek oli Prelumas Dengan Hk. Perlindungan Konsumen Pemakai Kendaraan Bermotor Integari Hak-hak Normatif Pekaerja Yang Tidak menjadi Anggota Serikat Pekerja Melalui Perjanjian Kerja Bersama Tanggung Jawab penanggung Terhadap Klaim Asuransi Kebakaran Sebelum Polit Ditandatangani Perlindungan Hukum dan Upaya BPOM Kepada Konsumen Atas Beredarnya Obat Palsu dan Obat Kadaluwarsa Yang Didaur Ulang Pelaksanaan Perjanjian Jual beli Dalam Usaha Udang di PT. Mizaja Mitra Pati Dengan PT Toha Suisan Jepang. (Study pada PT Mizaja Mitra Pati di Kec. Margoyoso Kab. Pati Jateng 8. Tanggung Jawab terhadap Produk Makanan dan Minuman Yang Kadaluwarsa dan tidak Sehat Yang Merugikan Masyarakat 9. Pelaksanaan prinsip syariah atas pemberian kredit yang tertuang dalam pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 jo. No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan ( studi BNI cab. UNMUH Malang dan BNI Syariah Malang ) 10. Tinjuan Yuridis Normatif Terhadap Kontrak Investasi PT. Mitra Buntualo Dengan Pemerintah Desa di Kecamatan Bandungan Pada Pengolaan Bersih di Kabupaten Sukabumi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

26

6 PEBRUARI 2003 PRAKTISI 1. 2. 3. 4. 5.

Tinjauan Yuridis terhadap Penataan Pengawasan dan Pelanggaran Ruang Udara oleh TNI AU di tinjau dari segi Hukumnya. Hak Oportunitas Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Pelanggaran HAM. Upaya Polisi Penawaran dan Promosi barang, dengan Modus Pemberian Hadiah sebagai T.P. Penipuan. Peran dan Upaya Polisi Menaggulangi Perjudian Sabung Ayam (Studi Yuridis Sosiologis di Wilayah POLRES Kabupaten Malang) Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Pulau Bawean (Studi Kasus di Polres Gresik). 6. Upaya Hukum Kendala Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim yang Telah Mempunyai kekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Perdata (Studi Kasus di PN. Malang). 7. Pelaksanaan Ketentuan Pidana dalam UU. No. 5 Th. 1992 tentang Benda Cagar Budaya di Kabupaten Ngawi (Studi Kasus di Dinas Pariwisata Kabupaten Ngawi dan Polres Ngawi). 8. Pelaksanaan Ketentuan Pidana dalam UU. No. 2/1981 terhadap Terjadinya Kejahatan Bidang Metrologi 9. Perlindungan Hukum terhadap Pasien yang Mengalami Tindak Kekerasan oleh Paramedis. 10. Peranan LBH dalam Mengartikulasikan Kepentingan Hukum Masyarakat Kurang Mampu yang Mengalami Ketidakadilan. 11. Analisis Filosofis Yuridis terhadap Dktum “ demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” dalam Putusan Hakim. Tinjauan Hukum Pengakuan Hak dan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik (Studi Kasus di Masyarakat Sekitar Waduk 12. Karangkates yang Tercemar oleh Limbah PT. SINGKONG ARTHA MAS). 13. Tindak Pidana Pemalsuan Penyalahgunaan SAKO/SAKB dalam Lolosnya Kayu Ilegal 14. Taktik dan Strategi POLRI dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Anggota DPR. 15. Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Studi di LP Anak Blitar) 16. Model Implementasi Hak Pendidikan dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar) 17. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Diluar Pengadilan Oleh POLRI (Studi Di Polsek Paciran). 18. Pertimbangan Hukum Penelitian Tersangka Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Korban LYPI Di POLWILTABES Surabaya. HTN/HAN 1. Analisis Yuridis Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 2. Ambiquitas Sistem Pemerintahan di Indonesia (Studi terhadap UUD 1945 Pasca Amandemen) 3. Deportasi Sebagai Konsistensi Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia (Studi di Kantor Imigrasi Malang) 4. Efektifitas Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Menciptakan Transportasi Pemerintahan dan Pemberdayaan Pemerintah daerah di Indonesia (Studi

1. 2. 3. 4. 5.

terhadap UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Korelass Dengan PP No. 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah) BISNIS Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri Pasca Persetujuan Trif’s di Indonesia Tanggung Jawab Perusahaan Ansuransi Terhadap Kesehatan Pada Nasabah Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pola Bagi Hasil Antara Perusahaan Madal Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usahanya. Tanggung Jawab Pengangkutan terhadap Angkutan Barang Dalam Perjanjian Pengangkutan Udara Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomer Per-02/Men/1993 tentang Perjanjian Kerja Dengan Waktu Tertentu. (Studi di PT Yamaha Musical Product Indonesia Pasuruan).

27

21 MEI 2003 PRAKTISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Tindak Pidana Terhadap Pembunuhan Bayi Yang Sudah Lahir Akibat Hubungan Gelap Dengan Laki-Laki Lain (di Polres Malang) Tindak pidana Yang terjadi Dalam Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri (Studi Kasus di polres Malang) Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Intertainment Dalam Menggunakan Hak Kemerdekaan Bereksepsi/Berkreasi Pelaksanaan Penangkapan dan Penahanan Terhadap Tersangka Kasus Narkoba di Tingkat Pendidikan (Studi di Polres Malang) Implementasi Redistribusi Tanah Perkebunan Yang Dikuasai Penduduk (Studi di kantor Pertanahan Kab. Kediri) Tinjuan Yuridis Mengenai Tindakan Anarkis Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparat Kepolisian Terhadap Warga Masyarakat Pemecahan Pewerkara Pidana (Splitsing) Dalam Proses Pembuktian (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Malang) Tanggung Jawab Kepolisian Terhadap Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Yang Mengalami Kerusakan (Studi di Polres dan Kantor Perhutani Kepanjen) Analisa Pemberlakuan UU. Teroris Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Tinjau Dari Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Pers (Kajian Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 dan KUHP) Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi di Lembaga Pembiayaan BFI Finance) Upaya Hukum Polri Dalam Menanggulangi Pengrusakan Lingkungan Dalam Bentuk Penjarahan Kayu Hutan (Study Di Polres dan Kantor Perhutani Kepanjen)

13. 14. 15. 16. 17.

Tinjuan Kriminologis terhadap Kenakalan Anak Usia Sekolah Dasar (Studi Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak SD MI Asrikaton Kec. Pakis Malang) Tinjuan Sosiologis Mengenai Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Waria Faktor Penyebab Terjadinya Residivis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di LP Lowok Waru Malang) Peranan Unit Identifikasi Untuk Mengungkap Pelaku Tindak pidana Pencurian Mobil Dalam Proses Penyidikan (Studi di Polresta Malang) Tinjuan Yuridis Kriminologis Terhadap Kerusuhan Suporter (Study Kasus Pada Suporter Aremania Dengan Suporter Deltrak Mania)

18. 19. 20. 21. 22.

Proses Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Membawa Senjata Tajam di Jerat UU Darurat No. 12 tahun 1951 Pasal 2 Ayat (1) (Studi kasus di Kapolsek Paiton Probolinggo) Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kasus Penyelewengan Dana Subsidi Desa (Studi Kasus di desa Juwono Kec. Kertosono Kab. Nganjuk) Tindak Pidana Pemerasan Dalam Keluarga yang terjadi di Ngabab Pujon Malang Tinjauan Yuridis Tentang Senjata Api Ilegal Tinjuan Terhadap Kasus Komandan Satpam dan Menwa Kampus III UMM) Tindak Pidana Kekerasan Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Ploso Genuk Kec. Bandar Kedung Mulyo Kab. Jombang)

1. 2. 3. 4.

HTN/HAN Studi Komparasi Terhadap Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Kedudukan dan Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dasar Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Ditinjau Dari Segi Tata ruang Kota Malang Berdasarkan Perda No. 7 tahun 2001 Di Ganti Yang Baru Analisis Yuridis Terhadap Pengeloaan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Penggunaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP No. 105 Pemerintah Kabupaten Malang)

28

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. 2. 3.

BISNIS Praktek Insider Trading Dalam Transaksi Jual Beli Efek Di Pasar Modal Dalam Prespektif Hukum Pidana Tanggung Jawab BPR Artha Huda Abadi Atas Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Modal Usaha Secara Kredit Terhadap Para Nasabah (Studi pada BPR Artha Huda Abadi di desa Waturoyo Kec. Margoyoso Kab. Pati Jateng) Prospek Abitrase Setelah di Undangkannya UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Abitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dari Tindakan Penipuan Yang Dilakukan Oleh Para Emiten Status Badan Hukum Yayasan Panti Asuhan Peremas Menurut UU No. 16 Tahun 2001 Efektivitas Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan di kota Malang Setelah Berlakunya SK Memperindag No. 12/MPP/Kep/1/1998 (Studi pada Kantor Deperindag Kota Malang) Tinjuan Yuridis Atas Penagiahan Antik Dalam Rangka Pelunasan Tunggakan Piutang Pajak Penghasilan Penerapan Sistem Bagi hasil Dalam Perjanjian Al-Mudharobah di Bank BNI Syariah Malang Tanggung Jawab Pengguna Jas pengangkutan BBM (Bensin) Terhadap Penyimpangan Proses Pengangkutan (Studi di Depok Pertamina Cepu) ISLAM Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN) dalam pandangan hukum positif Indonesia dan perspektif hukum islam Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Perbankan Menurut UU No. 10 tahun 1998 (Studi di bank syariah Mandiri kota Malang) Tinjuan Hukum Islam Terhadap Wajib Pajak dan Wajib Zakat Yang Beragama Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat 4 JULI 2003

1. 1.

Peranan Polri Dalam Upaya Menanggulangi Penyalagunaan Narkotika Dikalangan Remaja (Studi di Polres Malang) Bentuk Hubungan Hukum Antara Klien dan Pengacara Dalam Penyelesaian Suatau Perkara

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Visi Menurut Undang –Undang No. 9 Tahun 1992 dan Menurut KUHP (Studi da Kantor Imigrasi Kelas 1 Surabaya) Upaya Penanganan Tindak Pidana di Lingkungan Polri Guna Penegakan Hukum Setelah TAP MPR No.VII/MPR/2000 Tentang PeranTNI dan Peran Kepolisian Negara. Tinjauan Krinonologi Tentang Pencurian Kayu Jati da Kph Tuban (Studi Polres dan PT Perhutani Tuban ) Tindak Pidana migas Yang diLakukan Oleh Pabrik Gula Olean di Tinjaudari UU No. 22 Tahun 2001 (Stdi di Polres Situbondo) Goyang Ngebor Inul Daratista Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Tijauan Krimonologi Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan du Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Stdi da Lembaga Pemasyarakatan Lowok waru Malang ) Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Perampokan Terhadap BANK (Studi Kasus da Polres Tulungagung) Pera Pihak Kepolisian di Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Melalui SMS. (Studi di Polresta Malang). Tinjuan Yuridis Konsultasi Penyidik Dengan Penuntut Umum Dalam proses Penyidikan Perkara Pidana (Studi di Polres Situbondo dan Kejaksaan Negeri Situbondo) Penyalahgunaan Wewenang PPAT Dalam Menjalankan Tugasnya Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Pendaftar Hak Atas Tanah.

8. 9. 10. 11.

29

18 JULI 2003 PRAKTISI 1. 2. 3. 4.

Bentuk Hubungan Hukum Antara Klien dan Pengacara Dalam Penyelesaian Suatau Perkara Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Visa Menurut Undang –Undang No. 9 Tahun 1992 dan Menurut KUHP (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Surabaya) Tindak Pidana migas Yang diLakukan Oleh Pabrik Gula Olean di Tinjau dari UU No. 22 Tahun 2001 (Stdi di Polres Situbondo) Goyang Ngebor Inul Daratista Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.

5. 6. 7.

Tijauan Kriminologi Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan du Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Studi da Lembaga Pemasyarakatan Lowok waru Malang ) Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Perampokan Terhadap Nasabah Bank (Studi Kasus da Polres Tulungagung) Pera Pihak Kepolisian di Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Melalui SMS. (Studi di Polresta Malang).

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Tinjuan Yuridis Konsultasi Penyidik Dengan Penuntut Umum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana (Studi di Polres Situbondo dan Kejaksaan Negeri Situbondo) Penyalahgunaan Wewenang PPAT Dalam Menjalankan Tugasnya Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Pendaftar Hak Atas Tanah. Tinjauan Yuridis Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Kejahatan Jabatan Penjatuhan Sanksi Pidana Denda Oleh Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Pembayaran setengah Kepala Sewbagai Proses Penyelesaian Tindak Pembunuhan Secara Adat di Timika Peranan Bali Pemasyarakatan (BAPAS) Malang Dalam Kasus Tindak Pidana Anak Nakal Menurut UU No. 3/1997 Tentang Pengadilan Anak

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

BISNIS Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank Dalam Upaya Mencegah Kejahatan Money Laundering (Studi di Bank Mandiri Kota Malang) Tinjauan Implementasi UUPK Terhadap Standarisasi Kwalitas Air Mineral isi Ulang (Studi di Kota Malang) Kejahatan Korporasi Bidang Industri Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Jasa Pengelasan Kendaraan Bermotor Roda Empat Pengaruh Pemberlakuan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merk Terhadap Munculnya Merk Palsu di Pasaran (Studi di PT Gabrielle Malang-Indonesia) Dampak Yang Timbul Akibat Adanya Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Investor Dalam Mengajukan Perijinan Perindustrian (Studi Di Kota Pasuruan) Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pengajuan Permohonan Pengurangan PBB Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan (Studi di KP PBB Malang) Ekssistensi pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998 ( Ketentuan Rahasia Bank) dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Analisis Yuridis Terhadap eksekusi Benda Jaminan Tanpa Ulang Atas terjadinya Wanprestasi Kredit Perbankan (Studi di BNI Cabang Malang) Tinjauan Yurids Sosiologis Perdagangan Tanpa Warkat (Scripless Trading Studi di BES) Penerapan Sistem Pengawasan Perdagangan Efek di BES Dalam Rangka Menjalankan Fungsinya Sebagai Sro (Self Regulatory Organization ) (Studi di Bursa Efek Surabaya Kajian Kritis Terhadap Eksistensi KPPU Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Dalam Penegakan Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat di Indonesia Tinjauan terhadap Penerapan Gugatan Class Action Dalam Sengketa Konsumen (Studi Kasus Di Pengadilan Surabaya)

30

1. 2. 3. 4.

HTN/HAN / BISNIS Standar Pelayanan PT. PLN (Persero) Terhadap Konsumen di Tinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Studi di PT. PLN (Persero Area Pelayanan Kota Malang) Upaya Penerbitan Terhadap Pemasaran Reklame (Studi di kota Malang) Pelaksanaan Fungsi Kontrol DPRD Menurut UU No. 22 Tahun 1999 (Studi di Kota Balikpapan) Studi Perbandingan antara Sistem Operasional Deposito Pada Bank Syari’ah Mandiri dan Bank Mandiri Konvensional

26 AGUSTUS 2003 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Pengahasutan Massa Untuk Melakukan Kekerasan Pada Saat Demo di PTPN XII di Desa Sepawon Kec. Plosokaten Kab. Kediri. Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Perkelahian Antar Pelajar di Madiun Standart Kualitas Beras Operasi Pasar Khusus (OPK) berdasarkan UU Pangan (Studi di Dolog Madiun) Kinerja Jaksa Dalam Penuntunan Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Kejaksaan Negeri Madiun Suatu Analisis Terhadap perbuatan Pengemiasan di Tempat Umum di Tinjau Dari Pelaksanaan Pasal 504 (1) KUHP (Studi di Kota Malang) Penerapan Saksi pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif KUHP (Studi di Pengadilan Lnegeri Kraksaan Probolinggo). Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat (Hawasmat) Terhadap Pembinaan Narapidana Pencurian (Studi di LP Anak Blitar) Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Bentuk-Bentuk Kenakalan Anak dan Upaya-Upaya Penanggulangannya (Studi di Polres Tuban) Kendala Yuridis Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Terjadinya Tagihan Pulsa Yang Tidak Wajar (Studi di Telkom Madiun) Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Islam Pertanggungjawaban Pidana Seorang Polisi (Anggota) Dalam Melaksanakan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang (Studi Kasus di Polres Probolinggo) Permasalahan Pengungkapan (Penyidikan dan Penyelidikan) Tindak Pidana Napza di Polresta Malang

2 SEPTEMBER 2003 HTN/HAN 1. 2. 3. 4.

Prospek Pemerintahan Daerah Di Indonesia Setelah Berlakunya UU. Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Penyelenggaraan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Pengendalian Tata Ruang kota (Studi Di Kota Sampang) Prosedur Penerbitan, Pengawasan dan Tindakan Kemigrasian Bagi Pemegeng Kartu KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) (Studi di Kantor Imigrasi Surabaya) Implementasi Perda No. 6 Tahun 1989 Dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima dan Pengaruhnya Terhadap Pendapat Asli Daerah (Studi Di Kota Batu)

5. 6.

Konsistensi Asas-Asas Hukum Tata Ruang Dalam Kebijaksanaan Alih Fungsi Kawasan pertanian Menjadi Kawasan Pemukuman di Kota Malang (Studi Kasus Peralihan Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Perumahan di Tunggul Wulung) Pengelolaan DAU dan DAK Dalam Rangka Pelaksanaan OTODA (Studi di Kab. Pamekasan Madura) 31

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

PRAKTISI Pengahasutan Massa Untuk Melakukan Kekerasan Pada Saat Demo di PTPN XII di Desa Sepawon Kec. Plosokaten Kab. Kediri. Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Perkelahian Antar Pelajar di Madiun Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Kejaksaan Negeri Malang Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif KUHP (Studi di PN Kraksaan Probolinggo) Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat (Hawasmat) Terhadap Pembinaan Narapidana Pencurian (Studi di LP Anak Blitar) Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Bentuk-Bentuk Kenakalan Anak dan Upaya-Upaya Penanggulangannya (Studi di Polres Tuban) Kendala Yuridis Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Terjadinya Tagihan Pulsa Yang Tidak Wajar (Studi di Telkom Madiun) Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Islam Pertanggungjawaban Pidana Seorang Polisi (Anggota) Dalam Melaksanakan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang (Studi Kasus di Polres Probolinggo) Permasalahan Pengungkapan (Penyidikan dan Penyelidikan) Tindak Pidana Napza di Polresta Malang Analaisa Yuridis Terhadap Kemungkinan Penerapan Sistem Pemidanaan Model “Mark System” di Indonesia Penyidikan Tindak Pidana Korupsi KUT di Desa Tempur Sari Donomulyo Kabupaten (Studi di Polres Malang) Pembentukan Unit Reaksi Cepat Dikaitkan Dengan Asas Cepat Sederhana, Biaya Ringan (Studi di Polresta Malang

3 OKTOBER 2003 HTN/HAN 1. 2.

Tinjauan Kriminologis Tentang Penyalahgunaan Jatah pengungsi Oleh Aparat Desa (Studi di Desa Batioh, Kec. Banyumas Kab. Sampang Proses Penyidikan Dan Penyidikan Perkara Perburuan Dan Perniagaan Terhadap Satwa Yang di Lindungi

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Peran Polri dalam Pengawasan Orang Asing di Kab. Pati, Jawa Tengah (Studi di Polres Pati) Upaya Bea Cukai Dalam Menanggulangi Tidak Kejahatan Penyelundupan Satwa Yang di Lindungi (Studi Kasus di kantor Bea Cukai Malang) Perlakuan Saksi korban Perkosaan Dalam Proses Penyelidikkan di Polres Trenggalek Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Menjadi Saksi Dalam Perkara Pidana Efektifitas Penggunaan Toxicology Dalam Penyelidikan Perkara Pidana Pembunuhan Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Efektifitas Pidana Denda Dalam Pelanggaran lalu lintas Analisis Yuridis Terhadap Penyimpangan Kode Etik Perawat (Studi di RSUD Dr. Mochammad Saleh Probolinggo) Studi Tentang Kausa Kejahatan (Tindak Pidana Pemerkosaan) di Wilayah Polres Malang) Pengawasan Oleh Jaksa Terhadap Narapidana yang Memperoleh Pelepasan Bersyarat (Studi di Kejaksaan Negeri Blitar) Pelanggaran Hukum Pada Penangkapan Ikan Dengan Alat yang Membahayakan Dalam Kai tannya dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kasus Kerusuhan Antar Etnis Yang Terjadi di Kantor Sampit Tahun 2001 (Studi di Kta Sampit Kalimantan Tengah) Studi Lantor Belakang dan Sebab-Sebab Terjadinya Pemalsuan Surat BPKB (Studi di Polres Malang) Tinjuan Yuridis Terhadap TNI-AD, Yang Melakukan Deversi dan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Analisis Hukum Terhadap Kasus Pohonmas Mapan Sentoso (Pomas) Dengan Nasabahnya

32

BISNIS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Barang Yang di Jadikan Obyek Asuransi Ganti Kerugian Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT Wahana Ta) Buring 56 Malang) Penerapan Sistem Keamanan bank Pada Transaksi Antar Bank Yang Menggunakan Fasilitas Internet Banking (Studi di kantor BCA Probolinggo) Dampak Yang Timbul Akibat Penyalahgunaan L/C Sebagai Alat Pembayaran Dalam Lalu Lintas Perdagangan (Studi Pada PT Sucofindo Surabaya) Tanggung Jawab Penanggung Terhadap Kematian Tertanggung Dalam Hal Ketidak Benaran Motifikasi Pada Ansuransi Jiwa Bentuk Jaminan dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Atas Penggunaan Jasa Pengiriman Paket (Studi pada kantor Pos Sul-Sel) Aspek Hukum Kredit Dengan Jaminan SK Pegawai Negeri Sipil di BPD Kabupaten Probolinggo Pemutusan Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Waralaba Serta Akibat Hukum Yang Ditimbulksn

PRAKTISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tinjauan Kriminologis Tentang Penyalahgunaan Jatah Pengungsi Oleh Aparat Desa (Studi di Desa Batioh, Kec. Banyumas Kab. Sampang Proses Penyidikan Dan Penyidikan Perkara Perburuan Dan Perniagaan Terhadap Satwa Yang di Lindungi Upaya Bea Cukai Dalam Menanggulangi Tidak Kejahatan Penyelundupan Satwa Yang di Lindungi (Studi Kasus di kantor Bea Cukai Malang) Perlakuan Saksi korban Perkosaan Dalam Proses Penyelidikkan di Polres Trenggalek Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Menjadi Saksi Dalam Perkara Pidana Efektifitas Penggunaan Toxicology Dalam Penyelidikan Perkara Pidana Pembunuhan Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Efektifitas Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu lintas Analisis Yuridis Terhadap Penyimpangan Kode Etik Perawat (Studi di RSUD Dr. Mochammad Saleh Probolinggo) Studi Tentang Kausa Kejahatan (Tindak Pidana Pemerkosaan) di Wilayah Polres Malang) Pengawasan Oleh Jaksa Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pelepasan Bersyarat (Studi di Kejaksaan Negeri Blitar)

12. 13. 14. 15. 16.

Pelanggaran Hukum Pada Penangkapan Ikan Dengan Alat yang Membahayakan Dalam Kaitannya dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kasus Kerusuhan Antar Etnis Yang Terjadi di Sampit Tahun 2001 (Studi di Kota Sampit Kalimantan Tengah) Studi Latar Belakang dan Sebab-Sebab Terjadinya Pemalsuan Surat BPKB (Studi di Polres Malang) Tinjuan Yuridis Terhadap TNI-AD, Yang Melakukan Disersi dan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Analisis Hukum Terhadap Kasus Pohonmas Mapan Sentoso (Pomas) Dengan Nasabahnya

33

3 JANUARI 2004

PRAKTISI/ KEPENGACARAAN 1.

Studi Kasus Atas Tindak Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga (Studi di Bondowoso)

2.

Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan Putusan Pengadilan Yang Kontroversial Oleh Badan Eksaminasi Publik dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Studi di pengadilan Negeri Malang) Analisis Hukum Terhadap Status Kendaraan Rakitan Bengkel Lokal Sebagai Sarana Transportasi di Jalan Raya (Studi Penerapan UU. NO. 14 Tahub 1992 Tentang Lalulintas di

3. 4. 5. 6. 7.

Wilayah Polres Blitar) Implementasi UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Bagi Kelangsungan Badan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi (Studi di kota Malang) Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sketsa Wajah Tersangka Tindak Pidana Dalam Kasus Bom Bali (Studi kasus di Poltabes Bandung Bali Penerapam Pidana Kurungan Terhadap Wanita Tuna Susila dan Pembinaanya Dilembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Denpasar

Perlindungan Hukum Pekerja Anak Sektor Informal (Studi kasus di kapal ferry penyeberangan Suramadu)

23 Januari 2004

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO.

NAMA

NIM

JUDUL

1.

NOORRITA DAHLIA

00400150

Tinjuan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Periasan Intan Dengan Perjanjian Komisioner di Pasar Martapura

2. 3. 4.

ADITYA YUDISTIRA FITA FITRIYAH JUHRI INDARAWAN

99400147 99400287 99400024

Peran PPAT Dalam Proses Pembenahan Hak Tanggungan Atas Tanah (Studidi kantor Ntaris/PPAT Roy Pudyo Hermawan, SH Kota Batu)

Tinjuan Yuridis Sosiologis Tentang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Akses Terhadap Pasien Rawat Inap Leter Of Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank di BNI

KONSENTRASI PRAKTISI NO. 1. 2.

NAMA ETSA KURNIA J.D

NIM 99400188

A. LATIF M.

00400222

3.

AGUS SULISTIO HARIONO

99400232

4.

RISA ERWINA

00400155

5.

ANTONI

98400150

6.

ERFANDI

99400020

7.

AFILIA DYAH AYU DHYANA

00400073

JUDUL Studi Kasus Atas Tindak Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga (Studi di Bondowoso) Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan Putusan Pengadilan Yang Kontroversial Oleh Badan Eksaminasi Publik dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Studi di pengadilan Negeri Malang) Analisis Hukum Terhadap Status Kendaraan Rakitan Bengkel Lokal Sebagai Sarana Transportasi di Jalan Raya (Studi Penerapan UU. NO. 14 Tahub 1992 Tentang Lalulintas di Wilayah Polres Blitar) Implementasi UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Bagi Kelangsungan Badan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi (Studi di kota Malang) Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sketsa Wajah Tersangka Tindak Pidana Dalam Kasus Bom Bali (Studi kasus di Poltabes Bandung Bali Penerapam Pidana Kurungan Terhadap Wanita Tuna Susila dan Pembinaanya Dilembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Denpasar

Perlindungan Hukum Pekerja Anak Sektor Informal (Studi kasus di kapal ferry penyeberangan Suramadu) 34

KONSENTRASI HTN-HAN NO.

NAMA

NIM

JUDUL

1.

NOORRITA DAHLIA

00400150

Tinjuan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Periasan Intan Dengan Perjanjian Komisioner di Pasar Martapura

2.

ADITYA YUDISTIRA

99400147

Peran PPAT Dalam Proses Pembenahan Hak Tanggungan Atas Tanah (Studidi kantor Ntaris/PPAT Roy Pudyo Hermawan, SH Kota Batu)

3.

FITA FITRIYAH

99400287

Tinjuan Yuridis Sosiologis Tentang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Akses Terhadap Pasien Rawat Inap

4.

JUHRI INDARAWAN

99400024

Leter Of Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank di BNI

5.

ANDY CAHYADI

99400103

Meninjau Legalitas Proses Pengangkatan Gubernur Daerah Sum.Sel 2003

PEMBIMBING 1. 2. 1. 2. 1. 2.

Komariah, SH.M.Si Catur Wido Haruni, SH.M.Si Mokh. Isrok, SH.CN Herwastuti, SH.M.Si Fifik Wiryani, SH.M.Si Rahayu Hartini, SH.M.Si

1. Herwatuti, SH.M.Si 2. Rahayu Hartini, SH.M.Si 1. Sulardi, SH.M.Si 2. Sumali, SH.M.Hum

KONSENTRASI PRAKTISI NO.

NAMA

NIM

JUDUL Studi Kasus Atas Tindak Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga (Studi di Bondowoso) Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan Putusan Pengadilan Yang Kontroversial Oleh Badan Eksaminasi Publik dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Studi di pengadilan Negeri Malang) Analisis Hukum Terhadap Status Kendaraan Rakitan Bengkel Lokal Sebagai Sarana Transportasi di Jalan Raya (Studi Penerapan UU. NO. 14 Tahub 1992 Tentang Lalulintas di Wilayah Polres Blitar) Implementasi UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Bagi Kelangsungan Badan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi (Studi di kota Malang)

1.

ETSA KURNIA J.D

99400188

2.

A. LATIF M.

00400222

3.

AGUS SULISTIO HARIONO

99400232

4.

RISA ERWINA

00400155

5.

ANTONI

98400150

Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sketsa Wajah Tersangka Tindak Pidana Dalam Kasus Bom Bali (Studi kasus di Poltabes Bandung Bali

6.

ERFANDI

99400020

Penerapam Pidana Kurungan Terhadap Wanita Tuna Susila dan Pembinaanya Dilembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Denpasar

7.

AFILIA DYAH AYU DHYANA

00400073

Perlindungan Hukum Pekerja Anak Sektor Informal (Studi kasus di kapal ferry penyeberangan Suramadu) 35

PEMBIMBING 1. Mokh. Najih, SH.M.Hum 2. Catur Wido Haruni, SH.M.Si 1. DR. Surya Anoraga, SH.MH 2. Tongat, SH.M.Hum 1. A. Fuad Usfa, SH.M.Si 2. Haris Thofli, SH 1. Sidik Sunaryo, SH.M.Si 2. Sulardi, SH.M.Si 1. 2. 1. 2. 1. 2.

Muslan Abdurrahman, SH.MH Sidik Sunaryo, SH.M.Si Suti Mulyani, SH.M.Hum Wasis Suprayitno, SH.M.Si Fifik Wiryani, SH.M.Si Bayu Dwi Widdi J, SH

3 Pebruari 2004

KONSENTRASI PRAKTISI NO. 1.

SOHAIDI

NAMA

NIM 99400305

2.

IRFAN

99400055

3.

TRI WAHYUNINGSIH AMBARWATI

99400231

JUDUL Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pemberlakuan Kanalisasi/Arus Lalu Lintas Di Jalan Raya (Studi di Polda Jawa Timur) Pelaksanaan Sistem Accusatoir Dalam Acara Penyidikan Terhadap Tersangka Kasus Pidana (Studi di Polsek Talang Kelapa Palembang) Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Perkelaihan Antar Pemain Dalam Pertandingan Sepak Bola (Study Kasus di kantor PSSI Jakarta)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO.

NAMA

NIM

JUDUL

1.

BAGUS SETIAWAN ANWAR

99400273

Tinjauan Hukum Atas Pembangunan Sarana Umum (Saluran Tertier LodoyoTulungagung (Logo Agung)) Di Atas Tanah Hak Milik Bagi Warga Masyarakat (Studi Kasus di Desa Boyolangu, Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung)

2.

ARIF PRIYO SANTOSO

99400152

Pelaksanaan Lelang Dan Upaya Debitur Memperoleh Sisa Hasil Lelang Dalam Penjualan Barang Jaminan Gadai (Studi di Perum Pergadaian Cabang Malang)

Tinjauan yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 3.

VELANI KHASBULLAH SHIDIQ

00400185

4.

NILAM RIVANA SARI

00400086

5.

BAGUS SETIAWAN ANWAR

99400273

Tinjauan Hukum Atas Pembangunan Sarana Umum (Saluran Tertier LodoyoTulungagung (Logo Agung)) Di Atas Tanah Hak Milik Bagi Warga Masyarakat (Studi Kasus di Desa Boyolangu, Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung)

6.

ARIF PRIYO SANTOSO

99400152

Pelaksanaan Lelang Dan Upaya Debitur Memperoleh Sisa Hasil Lelang Dalam Penjualan Barang Jaminan Gadai (Studi di Perum Pergadaian Cabang Malang)

7.

VELANI KHASBULLAH SHIDIQ

00400185

8.

NILAM RIVANA SARI

00400086

K/Pdt/1995 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 K/N/1999 Dalam Perkara Kepailitan Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Laut Dalam Melaksanakan Pengangkutan Barang Melalui Laut (Studi Kasus Pada PT Jaya Kusuma Perdana Lines di Pelabuhan Perak Surabaya)

Tinjauan yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 K/Pdt/1995 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 K/N/1999 Dalam Perkara Kepailitan Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Laut Dalam Melaksanakan Pengangkutan Barang Melalui Laut (Studi Kasus Pada PT Jaya Kusuma Perdana Lines di Pelabuhan Perak Surabaya) 36

PEMBIMBING 1. Muslan Abdurrahman, SH. MH 2. Fifik Wiryani, SH. M.Si 1. Herwastoeti, SH. M.Si 2. Bayu Dwi Widdi Jatmiko, SH

1. Hj. Komariah, SH. M.Si 2. Moh. Isrok, SH. CN 1. Hj. Rahayu Hartini, SH. M.Si 2. Wasis Suprayitno, SH. M.Si

KONSENTRASI HTN NO.

NAMA

NIM

JUDUL

1.

IKHWAN FAHROJIH

99400264

Pengaruh Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Malang

2.

IWAN ARIF AFFANDI

98400018

Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menarik Investor Asing Dalam Era Otonomi Daerah (Study di Kota Probolinggo)

3.

IKHWAN FAHROJIH

99400264

Pengaruh Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Malang

4.

IWAN ARIF AFFANDI

98400018

Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menarik Investor Asing Dalam Era Otonomi Daerah (Study di Kota Probolinggo)

PEMBIMBING 1. 2. 1. 2.

4 PEBRUARI 2004

KONSENTRASI PRAKTISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pemberlakuan Kanalisasi/Arus Lalu Lintas Di Jalan Raya (Studi di Polda Jawa Timur) Pelaksanaan Sistem Accusatoir Dalam Acara Penyidikan Terhadap Tersangka Kasus Pidana (Studi di Polsek Talang Kelapa Palembang) Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Perkelaihan Antar Pemain Dalam Pertandingan Sepak Bola (Study Kasus di kantor PSSI Jakarta) Implementasi UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Bagi Kelangsungan Badan bantuan Hukum Perguruan Tinggi (Studi di Kota Malang). Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sketsa Wajah Tersangka Tindak Pidana Dalam Kasus Bom Bali (Studi Kasus di Poltabes Bandung Bali) Penerapan Pidana Kurungan Terhadap Wanita Tuna Susila dan Pembinaanya di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Denpasar Perlindungan Hukum Pekerja Anak Sektor Informal (Studi Kasus di Kapal Feri Penyeberangan Suramadu)

4 MARET 2004

KONSENTRASI PRAKTISI 1. Tinjuan Yuridis Sosiologis Tindak Pidana Terhadap Perakitan Senjata Api Ilegal (Studi Kasus di Desa Lamong Kecamatan Pare Kabupaten Kediri) 2. Analisis Yuridis – Sosiologis terhadap Penggunaan Ijasah Palsu Oleh Calon Legislatif (Caleg) (Studi Kasus di Panwaslu Malang).

37

Catur Wido Haruni, SH. M.Si Sumali, SH. M.Hum Hj. Suti Mulyani, SH. M.Si Sulardi, SH. M.Si

14 Maret 2004

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA BINTI KHUZAIMAH

NIM 00400247

2.

HENI MATHOFANI

00400232

3.

SOFA RAHAYU ASMARA DEWI

00400240

4.

INDAH ADIYATI

00400011

JUDUL Tinjauan Yuridis Kebijakan Pasar Modal Syariah terhadap Kegiatan Spekulan. (studi di BES Surabaya)

1. Herwastuti, SH. MSi 2. Hj. Rahayu Hartini, SH.

Penyelesaian Sengketa Terhadap Barang Yang Dijaminkan Ulang (Studi di PT. BFI Finance Indonesia Tbk.)

1. 2.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Udara terhadap Kerusakan atau Kehilangan Barang Penumpang yang Dititipkan dalam Bagasi. (Studi di PT. Lion Air Surabaya). Implemantasi Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Sektor Industri Pengolahan Kayu di Pangkalan BUN

1.

1. 2.

5.

NENNY RACHMAWATI

00400091

6.

EKO NOPIANSYAH

00400256

7.

DINDA WAHYU CAHYANA

99400129

Upaya Perlindugnan Hukum Bagi Pelanggan/Konsumen Terhadap Kerusakan dan Atau Kerugian Akibat Kenaikan Tegangan Listrik (Voltase) (Studi di PT PLN Cabang Singosari Malang) Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Telekomunikasi Berbasis Teknologi Code Division Multiple Access (CDMA) dan Pengaruhnya Terhadap Persaingan Usaha Bidang Telekomunikasi Seluler di Indonesia Tinjauan Yuridis Terhadap Pencegahan Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual Dibidang Rahasia Dagang (Studi Pada PT Widatra Bakti Pandaan)

WIDA RAMADANI

99400260

Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Perwakafan Tanah Milik Dalam Pendaftaran Tanah (Studi pada Pimpinan Dewan Muhammadiyah - PDM Dau Malang)

8.

PEMBIMBING

2. 1. 2.

MSi Hj. Komariah, SH. MSi Muslan Abdurrahman, SH.MH Hj. Rahayu Hartini, SH. M.Si Hj. Komariah, SH.MSi Sidik Sunaryo, SH. MSi Catur Wido Haruni, SH.MSi Mokh. Najih, SH. M.Hum Catur Wido Haruni, SH.MSi

1. Wasis Suprayitno, SH. MSi 2. Mokh. Najih, SH. M.Hum 1. Herwastuti, SH. MSi 2. M. Isrok, SH.CN 1. Hj. Suti Mulyani, SH. M.Hum

2. Fifik Wiryani, SH. MSi

KONSENTRASI PRAKTISI NO.

NAMA

NIM

JUDUL

1.

RICHI AUGUSTINUS

98400144

Tinjuan Yuridis Sosiologis Tindak Pidana Terhadap Perakitan Senjata Api Ilegal (Studi Kasus di Desa Lamong Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)

2.

ICHWAN FAHLIANA

00400245

Analisis Yuridis – Sosiologis terhadap Penggunaan Ijasah Palsu Oleh Calon Legislatif (Caleg) (Studi Kasus di Panwaslu Malang).

38

PEMBIMBING 1. 2. 1. 2.

Sidik Sunaryo, SH. MSi Tongat, SH. M.Hum Sulardi, SH. MSi Sumali, SH. M.Hum

KONSENTRASI HTN-HAN NO.

NAMA

NIM

1

ADE TRIANA

00400255

2.

DWI SASONGKO

99400102

JUDUL Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 44 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyuwangi (Studi di Kabupaten Banyuwangi) Tinjuan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Tata Ruang Kota Kab. Malang (Studi Kasus Pembangunan Kawasan Peternakan di Singosari

PEMBIMBING 1. Sumali, SH. M.Hum 2. Sulardi, SH. MSi 1. Dr. Surya Anoraga, SH. Mhum

2. Fifik Wiryani, SH. MSi

29 Maret 2004

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Afan as’ari

NIM 99400010

2.

Taufiq Hidayat

00400234

3.

Endang Purwati

00400178

4.

Fitri Endah Agustin

00400126

5.

Yulia Hendriati

00400148

6.

Astika Kurnia Rahayu

00400098

7.

Donny Purwahyudi

00400162

JUDUL Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Dagang Pada Produk Rokok Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna Kartu Kredit (card Holder) Sebagai Akibat dari Cyber crime Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Peerjanjian Pada Perusahaan Modal Ventura Dalam Kaitannya Dengan Perusahaan Pasangan Usaha. (Studi di PT Shadana Arifnusa Lombok Timur NTB) Upaya Perlindumgam Hukum Hak-Hak Konsumen Perumahan Terhadap Pengembang yang Wanprestasi. (Studi di Yayasan Lembaga Konsumen Malang)

PEMBIMBING 1. Herwastuti, SH, M.Si. 2. Hj. Rahayu Hartini, SH. MSi 1. M.Isrok, SH, CN. 2. Haris, SH 1. Hj. Komariah, SH, M.Si 2. Moh. Isrok, SH. CN. 1. Herwastuti, SH, M.Si, 2. Hj. Komariah, SH, M.Si.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Kemasan Isis Ulang Berkaitan Dengan Standar Mutu Ditinjau Dari Aspek Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 1. Sumali, SH, M.Hum. PerlindunganKonsumen Dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. (Studi di 2. Moh.Isrok, SH, CN. kota Malang) Tindakan hukum terhadap Penyalahgunaan Nama Domain (Mirror Defece) Dikaitkan 1. DR. Muslan Dengan Pelanggaran Merk Menurut UU No. 15 Tahun 2001 (Studi kasus PT Mustika Abdurrahman, SH, Ratu) M.Hum. 2. Hj. Rahayu Hartini, SH, M.Si. Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Menurut 1. Wasis SP, SH, M.Si. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (Study kasus di kusuma 2. Fifik Wiryani, SH, M.Si. agrowisata hotel Batu)

39

KONSENTRASI HTN-HAN NO. 1

NAMA Kriswahyudi

NIM 00400082

JUDUL Pelanggaran-Pelanggaran dan Penyelsaian Kampanye Parpol Selama Proses Pemilu 2004

PEMBIMBING 1. Catur Wido Haruni, SH, MSi 2. Sulardi, SH. MSi

KONSENTRASI HUKUM ISLAM NO. 1

NAMA Fitri Kurniawati

NIM 00400288

JUDUL Aborsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Kesehatan

PEMBIMBING 1. Bayu Dwi WJ, SH. 2. Sumali, SH, M.Hum.

KONSENTRASI PRAKTISI NO.

NAMA

NIM

1.

Nely Mariana

00400122

2.

Tanty Novia Andri

00400215

3.

Beny Benyamin Soleman

00400165

4.

Yanti Gusnaeni

00400045

5.

Fathimah Ria Apriani

00400008

6.

Dwi Nur auziah A.

00400319

7.

Nikmah Nur. Istibal

00400313

8.

Adhy Catur Indra Bawono

00400258

JUDUL Tinjauan Yuridis dan Kriminologis Terhadap Terjadinya Incest. (Studi di Polresta Malang) Kedudukan dan Peran Jaksa Sebagai Kuasa Hukum Pemerintah Dalam Menangani Perkara Perdata. (Study pelaksanaan pasal 27 ayat 2 UU No. 5 th. 1991 tentang Kejaksanaan di Kejaksanaan Negeri Malang) Hambatan-Hambatan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pencemaran Lingkungan. (Studi di Pengadilan Negeri Malang) Bentuk Tanggung Jawab Hukum Ahli Pengobatan Alternatif Tradisional terhadap Perbuatan Yang Merugikan Pasien. (Suatu tinjauan Hukum Pidana). Tindak kekerasan Seksual Dan Pencabulan. (Studi kasus tindak kekerasan seksual terhadap waria dikota Malang). Penerapan Hukuman Mati Kasus Narkoba Dalam Dalam Perspektif Hukum Indonesia. (Studi kasus di pengadilan Negeri Malang). Tanggung Jawab Media Cetak Terhadap Kerugian Yang Timbul Akibat Pemberitaan Yang Dimuat. (Studi di kantor penerbitan Pers di kota Malang antara lain Malang Post dan Radar Malang) Peranan Kepala Desa Sebagai Lembaga Artenatif Penyelesaian Kasus Perdata. 9Studi di Kecamatan Wonorejo Kab. Pasuruan).

40

PEMBIMBING 1. A. Fuad Usfa, SH, MSi. 2. Haris, SH. 1. A. Fuad Usfa, SH, M.Si 2. Herwastuti, SH. MSi 1. Mokh. Najih, SH, M.Hum. 2. Catur Wido Haruni, SH, M.Si. 1. Hj. Komariah, SH, M.Si. 2. Wasis SP, SH, M.Si. 1. Hj. Suti Mulyani, SH, M.Hum. 2. Haris, SH. 1. Tongat, SH, M.Hum. 2. Catur Wido Haruni, SH.MSi 1. DR. Muslan Abdurrahman, SH, M.Hum. 2. Sulardi, SH, M.Si. 1. Sulardi, SH, M.Si. 2. DR. Muslan Abdurrahman, SH, M.Hum.

Melyani Sjachril

00400046

Dampak Pemyalahgunaan Dan ketergantungan Napza Terhadap Dorongan Dalam Melakukan Tindak Kejahatan. (Studi di Polresta Malang).

10.

Jumaati Elis Susanti

00400311

Pelaksanaan informed Consent sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Pasien Pra dan Pasca Tindakan Medis

11.

Subpiyanti

00400010

Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Isteri Sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Studi di Kota Malang)

12.

Noor Faizah Fitriah

00400052

13.

Herry Prasetyarini

00400121

14.

Elly Chrismawati

00400209

9.

15. 16.

Erun Oktianing Wulan

Agus Iwan Sudaryanto

00400239 00400341

Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Masyarakat Yang Di Rugikan Oleh Pemberitaan Media Cetak Efektifitas Tugas Dan Wewenang Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pelaksanaan Putusan Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Tuban. Efektifitas Proses Mediasi Dalam Penmyelsaian Perselisihan Perburuhan. (Studi di kantor Dinas Kependududkan dan Tenaga Kerja Madiun) Implementasi Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Dan Pelaksanaan Perlindungan Hak terhadap Tenaga Kerja Wanita Menurut UU No. 13 tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan). Studi di perusahaan jamu Cap payung pusaka Kediri) Tindakan Ferlaten Oleh Penyidik Dalam Pemeriksaan tersangka Pada Tahap Penyidikan Menurut Perspektif Hak Asasi manusia. (Studi kasus praperadilan perkara pencemaran nama baik di pengadilan negeri Klaten) Profesionalisme Advokad Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Pasca Berlakunya UU No. 18 Tahun 2003. (Studi di IKADIN Cabang Malang) Pemeriksaan Tambahan Oleh Kejaksaan Dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana. (Studi di kejaksaan negeri Kepanjen Malang)

17.

Norviani Kartika Sari

00400349

18.

Erfan Efendi Yudi A.

00400284

19.

Ratna Andriani

00400015

Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan. (Studi di Polres Magetan)

20.

Kholidia Astuti

00400275

Pola Penyeseaian Sengketa Hukum Antara Pasien Dan Dokter Yang Praktek Di Rumah Sakit. (Studi di Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Pemerintah di Blitar)

41

1. A. Fuad Usfa, SH, M.Si 2. Bayu Dwi WJ, SH. 1. Mokh. Najih, SH, M.Hum. 2. Bayu Dwi WJ, SH. 1. Sidik Sunaryo, SH, MSi. 2. Fifik Wiryani, SH, M.Si. 1. Sulardi, SH, M.Si 2. Sidik Sunaryo, SH, MSi. 1. DR. Surya Anoraga, SH, M.Hum. 2. Hj. Suti Mulyani, SH,M.Hum. 1. Tongat, SH, M.Hum. 2. Hj. Rahayu Hartini, SH, M.Si. 1. Wasis SP., SH, M.Si.

2. Hj. Suti Mulyani, SH, M.Hum.

1. A. Fuad Usfa, SH, M.Si. 2. Sulardi, SH, M.Si. 1. Sumali, SH, M.Hum 2. Tongat, SH, M.Hum. 1. DR. Surya Anoraga, SH, M.Hum. 2. Mokh. Najih, SH, M.Hum.

1. 2. 1. 2.

A. Fuad Usfa, SH. MSi Sulardi, SH. M.Si Sidik Sunaryo, Sh. M.Si Bayu Dwi Widdy J., SH

29 MARET 2004

KONSENTRASI PRAKTISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Tinjauan Yuridis dan Kriminologis Terhadap Terjadinya Incest. (Studi di Polresta Malang) Kedudukan dan Peran Jaksa Sebagai Kuasa Hukum Pemerintah Dalam Menangani Perkara Perdata. (Study pelaksanaan pasal 27 ayat 2 UU No. 5 th. 1991 tentang Kejaksanaan di Kejaksanaan Negeri Malang) Hambatan-Hambatan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pencemaran Lingkungan. (Studi di Pengadilan Negeri Malang) Bentuk Tanggung Jawab Hukum Ahli Pengobatan Alternatif Tradisional terhadap Perbuatan Yang Merugikan Pasien. (Suatu tinjauan Hukum Pidana). Tindak kekerasan Seksual Dan Pencabulan. (Studi kasus tindak kekerasan seksual terhadap waria dikota Malang). Penerapan Hukuman Mati Kasus Narkoba Dalam Dalam Perspektif Hukum Indonesia. (Studi kasus di pengadilan Negeri Malang). Tanggung Jawab Media Cetak Terhadap Kerugian Yang Timbul Akibat Pemberitaan Yang Dimuat. (Studi di kantor penerbitan Pers di kota Malang antara lain Malang Post dan Radar Malang) Peranan Kepala Desa Sebagai Lembaga Artenatif Penyelesaian Kasus Perdata. 9Studi di Kecamatan Wonorejo Kab. Pasuruan). Dampak Pemyalahgunaan Dan ketergantungan Napza Terhadap Dorongan Dalam Melakukan Tindak Kejahatan. (Studi di Polresta Malang). Pelaksanaan informed Consent sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Pasien Pra dan Pasca Tindakan Medis Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Isteri Sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Studi di Kota Malang) Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Masyarakat Yang Di Rugikan Oleh Pemberitaan Media Cetak Efektifitas Tugas Dan Wewenang Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pelaksanaan Putusan Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Tuban. Efektifitas Proses Mediasi Dalam Penyelsaian Perselisihan Perburuhan. (Studi di kantor Dinas Kependududkan dan Tenaga Kerja Madiun) Implementasi Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Dan Pelaksanaan Perlindungan Hak terhadap Tenaga Kerja Wanita Menurut UU No. 13 tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan). Studi di perusahaan jamu Cap payung pusaka Kediri) Tindakan Ferlaten Oleh Penyidik Dalam Pemeriksaan tersangka Pada Tahap Penyidikan Menurut Perspektif Hak Asasi manusia. (Studi kasus praperadilan perkara pencemaran nama baik di pengadilan negeri Klaten) Profesionalisme Advokad Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Pasca Berlakunya UU No. 18 Tahun 2003. (Studi di IKADIN Cabang Malang) Pemeriksaan Tambahan Oleh Kejaksaan Dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana. (Studi di kejaksaan negeri Kepanjen Malang) Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan. (Studi di Polres Magetan) Pola Penyeseaian Sengketa Hukum Antara Pasien Dan Dokter Yang Praktek Di Rumah Sakit. (Studi di Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Pemerintah di Blitar)

18 April 2004

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA LATIFA HERLYNA TARANITA M.

NIM 00400163

JUDUL Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. (Studi analisis terhadap peredaran buku bajakan di blok W Malang) 42

PEMBIMBING 1. Herwastuti, SH. MSi 2. Moh. Isrok, SH. CN

2.

DOANE AKTARINI

00400326

3.

SANITA RETNOWATI

00400114

4.

ULFA INAWATI

00400236

5.

MIRZA ARDIAN

00400189

Penerapan Perjanjian Kerja Di PT. Cakra Guna Cipta Malang Ditinjau Dari Sistem Pengupahan Buruh Unting Tanggung Jawab Hukum Pengurus Koperasi Dalam Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Atas Kerugian Akibat Kesengajaan Pengurus Koperasi. Studi kasus pada KPRI Sejahtera Kec. Paciran Kab. Lamongan) Pembiayaan Mudharobah Pada Bank Yang Beroprasional Secara Syariah. (Studi di Bank Perkriditan Rakyat Syariah) Analisis Terhadap Pelanggaran Penyalahgunaan Siup Yang Dilakukan Oleh Pengusaha. (Studi di Deperindag Kota Malang)

1. 2. 1. 2.

Moh. Isrok, SH. CN Hj. Komariah, SH. MSi Herwastuti, SH. MSi Wasis Suprayitno, SH. M.Si 1. Bayu Dwi Widdy J., SH 2. Herwastuti, SH. MSi 1. Hj. Suti Mulyani, SH. M.Hum

2. Dr. Surya Anoraga, SH. M.Hum

6.

DORIES SUSANTI

00400202

7.

MEYTA PURWANINGTYAS

00400065

Hak Pensiun Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Pensiun Di Bank (Studi di BRI Unit Cabang Sampang) Upaya Perlindungan hukum Bagi konsumen Atas Brosur Sebagai Media Periklanan Yang Tidak Sesuai Dengan Pelaksanaan Prestasi Dibidang Jasa Pendidikan. (Studi di Kota Malang)

8.

DANY SUDIBIANTO

00400167

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Program Komputerisasi Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19/ 2002 Tentang Hak Cipta

1. Hj. Komariah, SH. MSi 2. Moh. Isrok, SH. CN 1. Dr. Surya Anoraga, SH. M.Hum 2. Wasis Suprayitno, SH. M.Si 1. Moh. Isrok, SH. CN 2. Herwastuti, SH. MSi

KONSENTRASI HTN-HAN NO.

NAMA

NIM

1

PUSPA AYU KARTIKASARI

00400267

2.

RICA NOVI ANDARI

00400218

3.

CICIK IRAWATI

00400188

4.

NISA AULIA

00400226

JUDUL Efektifitas Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah. (Studi di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto) Tinjauan Yuridis Sosiologis tentang Legalisasi Peraturan Desa Tanpa Keberadaan Badan Perwakilan Desa. (Studi kasus di Desa Slemenen Kecamatan Udanawu Kab. Blitar) Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji UndangUndang Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Problematika Hukum Dalam Penataan Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasar Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2003 (Studi di Pemerintahan Kota Balikpapan) 43

PEMBIMBING 1. Sulardi, SH. MSi 2. Catur Wido Haruni, SH.MSi 1. Catur Wido Haruni, SH.MSi 2. Sulardi, SH. MSi 1. Sulardi, SH. MSi 2. Sumali, SH. M.Hum 1. Catur Wido Haruni, SH. MSi 2. Hj. Suti Mulyani, SH. MHum

5.

WIDHI CAHYONO P.

00400123

Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Dalam Rangka Menciptakan Tenaga Yang Profesional Di Era Otonomi Daerah. (Studi di Pemkot Batu)

1. Catur Wido Haruni, SH. MSi 2. Sumali, SH. M.Hum

KONSENTRASI HUKUM ISLAM NO.

NAMA

NIM

JUDUL

1

DIAN SUCI RETNANI

99400170

Penggunaan Metode Dan Alat Kontrasepsi Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam. (Studi di Klinik Kesehatan Bhakti di Malang)

2.

MARINI SJAMSU

00400221

Pelaksanaan Hak Ibadah Napi Menurut UU No. 12 Tahun 1995 (studi di LP Wanita Malang)

3.

IKHROMI YUWESTI

00400203

Perkawinan Mut’ah Dalam Perspektif Islam Serta Akibat Hukumnya

PEMBIMBING 1. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH 2. Fifik Wiryani, SH. MSi 1. Mokh. Najih, SH.MHum 2. Bayu dwi Widdy Jatmiko, SH 1. Bayu dwi Widdy Jatmiko,SH 2. Hj. Suti Mulyani, SH. Mhum

KONSENTRASI PRAKTISI NO.

NAMA

NIM

JUDUL Kejahatan dan Pelanggaran Di Jalan Raya Dalam Kampanye Pemilu 2004

1.

ASIH NOVIASARI

PEMBIMBING 1. Dr. Surya Anoraga, SH.

99400190

2.

ITA WAHYU RATIH

00400044

3.

ANITA FARASWATI

00400141

4.

VERNE NOVIALAYDHES

00400353

5.

IMAM YUNIWANTO

98400025

Proses Penyelesaian Dan Perlindungan Hukum Tindak Kekerasan Terhadap Anak Cacat Dalam Keluarga Penyelesaian Tindak pidana Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami. (Studi Kasus Polres Sumenep) Implementasi Hukum Pinjam Pakai Barang Bukti Pada Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP. (Studi kasus di Polres Malang) Pelaksanaan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pengedar Uang Kerta Palsu. (Studi kasus di Polres Malang)

6.

BUDIYONO

00400212

Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Penaganiayaan Suami Terhadap Istri. (Studi kaus di Polres Sumenep

7.

AJI WARJONO

99400109

Premanisme Dalam Pelaksanaan Perkara Nomor : 58/PDT/G/1997/PN. Blitar. Eksekusi Tanah (Studi kasus eksekusi tanah di desa Kemiri Gede Blitar)

44

2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

Mhum Haris, SH Hj. Suti Mulyani, SH. M.Hum Fifik Wiryani, SH. MSi Fifik Wiryani, SH.MSi Sidik Sunaryo, SH. MSi Tongat, SH. M.Hum A. Fuad Usfa, SH. MSi Muslan Abdurrahman, SH. M.Hum Tongat, SH. M.Hum Sidik Sunaryo, SH. MSi Haris, SH Sumali, SH. M.Hum Hj. Komariah, SH. MSi

8. 9.

ADI LESMONO

00400260

MUHAMMAD SYAFRI

00400281

10.

TASLIM ABRAHAM

00400246

11.

ENDAH ELLIYANI

00400006

12.

MUHAMMAD SYAUQI

00400261

13.

UDA ETININGYAS

00400227

14.

ALFI NI’MAH

00400248

15.

RAHMADY WICAKSONO

00400182

16.

EMEI DWI NANARHATI S.

00400327

17.

LUSI WIDYA KUSUMA DEWI

00400216

18.

MA BIONDRY MALIKI

99400217

19.

DHANI WIJAYA

98400212

20.

MOCH. ZAINAL FUAD

00400093

Rekontruksi Sebagai Upaya Untuk Mengungkap Unsur-Unsur Tindak pidana Di TKP terhadap kasus Pembunuhan Berencana 9Studi di desa Duwet Kec. Tumpang Kab. Malang) Upaya Tim Reskrim Dalam Mengungkap Kasus Penemuan Mayat Tak Dikenal Melalui Metode Daktiloscopi (Studi di Polres Malang) Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Dampak Penayangan Acara Kriminal Oleh Stasiun Televisi Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hukum Acara Pidana. (Studi di Kecamatan kota Sumenep) Perceraian Sebagai Akibat Tindakan Penganiayaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Studi di Pengadilan Negeri Malang)

Analisis Yuridis Sosiologis Kelayakan Penyidik Pembantu Dalam Pemeriksaan Perkara (Studi di Polres Malang) Tinjauan Yuridis Kriminologi Terhadap Tindakan “Striptease” (Tari Telanjang Di Kota Malang) Penegakan Aturan Penggunaan Sabuk Pengaman Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Empat (Study Pelaksanaan Passal 23 Ayat 1 UU No. 14 Tahun 1992 Di Satlantas Polresta Malang) Tinjauan yuridis Terhadap Dualisme Kewenangan Polisi Dan Jaksa Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Advokasi Terhadap Penyiar Radio Sebagai Media Elektronik Dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat 9Studi di RRI Malang)

1. A. Fuad Usfa, SH. MSi 2. Wasis Suprayitno, SH. MSi 1. Haris, SH 2. Mokh. Najih, SH. Mhum 1. Muslan Abdurrahman, SH. M.Hum 2. A. Fuad Usfa, SH. MSi

1. Fifik Wiryani, SH. MSi 2. Sumali, SH. MHum 1. Mokh. Najih, SH. M.Hum 2. Dr. Surya Anoraga, SH. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1.

Tinjauan yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Dalam Masalah Narkotika Dan Psikotropika (Studi kasus di Kapolres Malang)

2. 1. 2.

Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Calon Tenaga Kerja Wanita (Studi kasus di Tulungagung)

1. 2.

Pengaruh Pledoi Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemilu 2004 di Polresta Malang

45

1. 2. 1. 2.

M.Hum A. Fuad Usfa, SH. MSi Haris, SH. Tongat, SH. M>Hum Muslan Abdurrahman, SH. M.Hum Sidik Sunaryo, SH. MSI Dr. Surya Anoraga, SH. M.Hum Muslan Abdurrahman, SH. M.Hum Sumali, SH. Mhum Sidik Sunaryo, SH. MSi Muslan Abdurrahman, SH. MHum Hj. Komariah, SH. MSi Mokh. Najih, SH. M.Hum Wasis Suprayitno, SH. MSi Tongat, SH. M.Hum Mokh. Najih, SH. M.Hum Dr. Sura Anoraga, SH.. M.Hum

18 APRIL 2004

KONSENTRASI PRAKTISI 1. Kejahatan dan Pelanggaran Di Jalan Raya Dalam Kampanye Pemilu 2004 2. Proses Penyelesaian Dan Perlindungan Hukum Tindak Kekerasan Terhadap Anak Cacat Dalam Keluarga 3. Penyelesaian Tindak pidana Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami. (Studi Kasus Polres Sumenep) 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Implementasi Hukum Pinjam Pakai Barang Bukti Pada Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP. (Studi kasus di Polres Malang) Pelaksanaan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pengedar Uang Kerta Palsu. (Studi kasus di Polres Malang) Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Penaganiayaan Suami Terhadap Istri. (Studi kaus di Polres Sumenep Premanisme Dalam Pelaksanaan Perkara Nomor : 58/PDT/G/1997/PN. Blitar. Eksekusi Tanah (Studi kasus eksekusi tanah di desa Kemiri Gede Blitar) Rekontruksi Sebagai Upaya Untuk Mengungkap Unsur-Unsur Tindak pidana Di TKP terhadap kasus Pembunuhan Berencana 9Studi di desa Duwet Kec. Tumpang Kab. Malang) Upaya Tim Reskrim Dalam Mengungkap Kasus Penemuan Mayat Tak Dikenal Melalui Metode Daktiloscopi (Studi di Polres Malang) Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Dampak Penayangan Acara Kriminal Oleh Stasiun Televisi Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hukum Acara Pidana. (Studi di Kecamatan kota Sumenep) Perceraian Sebagai Akibat Tindakan Penganiayaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Studi di Pengadilan Negeri Malang) Analisis Yuridis Sosiologis Kelayakan Penyidik Pembantu Dalam Pemeriksaan Perkara (Studi di Polres Malang) Tinjauan Yuridis Kriminologi Terhadap Tindakan “Striptease” (Tari Telanjang Di Kota Malang) Penegakan Aturan Penggunaan Sabuk Pengaman Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Empat (Study Pelaksanaan Passal 23 Ayat 1 UU No. 14 Tahun 1992 Di Satlantas Polresta Malang) Tinjauan yuridis Terhadap Dualisme Kewenangan Polisi Dan Jaksa Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Advokasi Terhadap Penyiar Radio Sebagai Media Elektronik Dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat 9Studi di RRI Malang) Tinjauan yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Dalam Masalah Narkotika Dan Psikotropika (Studi kasus di Kapolres Malang) Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Calon Tenaga Kerja Wanita (Studi kasus di Tulungagung) Pengaruh Pledoi Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemilu 2004 di Polresta Malang Studi Latar Belakang dan Sebab-Sebab Terjadinya Pemalsuan Surat BPKB (Studi di Polres Malang) Tinjauan Yuridis Terhadap TNI-AD Yang Melakukan Disersi dan Pelanggran Hukum Disiplin Militer Analisis Hukum Terhadap Kasus Pohonmas Mapan Sentoso (POMAS) Dengan Nasabahnya

46

24 MEI 2004

KONSENTRASI PRAKTISI 1. 2. 3. 4. 5.

Pelaksanaan PP No. 3 Tahun 2003 Tentang Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Benda-Benda cagar Budaya Ditinjau Dari Aspek Yuridis (Studi di pengadilan Negeri Mojokerto) Implementasi Hak-Hak Pekerja Anak Di Pabrik Rokok Gandum Bandulan Malang Kendala Kinerja Polri Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Kejahatan di Bidang Perbankan Studi Kasus di Polwil Malang) Efektifitas Tugas Polri Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum 2004 Studi di Polres dan KPU Kabupaten Nganjuk)

6. Pengaruh Intruksi Kapolri Tentang Tembak di Tempat Pada Pelaku Tindak Pidana Curanmor Terhadap Tingkat/Frekuensi Tindak Pidana Curanmor di Masyarakat (Studi di 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Wilayah Kota Banyuwangi) Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Aborsi Akibat Pemerkosaan Peranan Kedokteran Forensik Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Norkoba (Studi di Laboratorium Forensik Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang) Studi Perbandingan Kecenderungan Masyarakat Penggunaan PPAT Camat dan PPAT Notaris Dalam Transaksi Pertanahan (Studi di Kec. Cepu Kab. Blora Jawa Tengah) Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu 2004 (Studi di Desa Winongan Kec. Winongan Kab. Pasuruan) Bantuan Hukum Bagi Korban Perdagangan Perempuan Lewat Pola Pengarahan Tenaga Kerja Luar Negeri (Studi di Depnaker Malang) Tanggung Jawab Kejaksaan Dalam Kasus Hilang Atau Musnahnya Barang Bukti Yang Disimpan di Kejaksanaan (Studi di Kejaksaan Negeri Malang) Kajian Kritis Terhadap Sistem Perumusan Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Relevansinya Terhadap Ide Dasar Double Track System Pengaruh Penggabungan Narapidana Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara Terhadap Perilaku Narapidana (Studi di Lapas Lowokwaru Malang) Upaya Penyidik Dalam Hal Tersangka Menolak Penasehat Hukum Yang Telah Ditunjuk Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Studi Pada Bagian Reserse Kepolisian Resort Kota Mojokerto) Upaya Polri Dalam Penerapan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Pembajakan VCD (Studi Kasus di Polres Tuban) Analisis Yuridis Terhadap Proses Peradilan Delik Penadahan Di Kab. Sidrap Sulawesi Selatan Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di DPRD Kota Malang Oleh Pihak Kepolisian (Studi Kasus di Polresta Malang) Strategi Extra Legal Penyidik Dalam Proses Penyidikan (Studi di Polresta Malang) Strategi Pembinaan Narapidana Anak Yang Menjadi Residivis Tindak Pidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar)

21.

TRIA ZULFA INDRIANI

00400241

22.

MULYATI WERDININGSIH

00400029

Pelaksanaan PP No. 3 Tahun 2003 Tentang Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Benda-Benda cagar Budaya Ditinjau Dari Aspek Yuridis (Studi di pengadilan Negeri Mojokerto)

23.

DHIKA FERDIAN

00400329

Implementasi Hak-Hak Pekerja Anak Di Pabrik Rokok Gandum Bandulan Malang

24.

NANANG SETIAWAN

00400277

Kendala Kinerja Polri Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Kejahatan di Bidang Perbankan Studi Kasus di Polwil Malang) 47

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

Wasis Suprayitno, SH.MSi A. Fuad Usfa, SH. MSi Muslan Abdurrahman, SH.M.Hum Fifik Wiryani, SH. MSi Sidik Sunaryo, SH. MSi Fifik Wiryani, SH. MSi Nokh. Najih, , SH. M.Hum Hj. Rahayu Hartini, SH. M.Si

25.

BAMBANG SRIMARTONO

00400193

26.

NOVAN BERNADI

00400278

Efektifitas Tugas Polri Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum 2004 Studi di Polres dan KPU Kabupaten Nganjuk) Pengaruh Intruksi Kapolri Tentang Tembak di Tempat Pada Pelaku Tindak Pidana Curanmor Terhadap Tingkat/Frekuensi Tindak Pidana Curanmor di Masyarakat (Studi di Wilayah Kota Banyuwangi)

27.

CHOLIDAH

00400186

Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Aborsi Akibat Pemerkosaan

28.

WIWIN ZULFIYAH

00400351

29.

DHINNA ERMAYANI

00400001

30.

HENI KURNIAWATI

98400041

Peranan Kedokteran Forensik Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Norkoba (Studi di Laboratorium Forensik Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang) Studi Perbandingan Kecenderungan Masyarakat Penggunaan PPAT Camat dan PPAT Notaris Dalam Transaksi Pertanahan (Studi di Kec. Cepu Kab. Blora Jawa Tengah) Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu 2004 (Studi di Desa Winongan Kec. Winongan Kab. Pasuruan)

31.

NUR HAJIRAH

00400013

Bantuan Hukum Bagi Korban Perdagangan Perempuan Lewat Pola Pengarahan Tenaga Kerja Luar Negeri (Studi di Depnaker Malang)

32.

RINI ANDRIANI

00400295

33.

ABUL KHAIRI

00400343

Tanggung Jawab Kejaksaan Dalam Kasus Hilang Atau Musnahnya Barang Bukti Yang Disimpan di Kejaksanaan (Studi di Kejaksaan Negeri Malang) Kajian Kritis Terhadap Sistem Perumusan Ancaman Pidana Dalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi dan Relevansinya Terhadap Ide Dasar Double Track System

34.

SUYANTO

00400102

35.

EMIN KURNIATI

00400250

Pengaruh Penggabungan Narapidana Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara Terhadap Perilaku Narapidana (Studi di Lapas Lowokwaru Malang) Upaya Penyidik Dalam Hal Tersangka Menolak Penasehat Hukum Yang Telah Ditunjuk Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Studi Pada Bagian Reserse Kepolisian Resort Kota Mojokerto)

48

1. Mokh. Najih, SH. M.Hum 2. Sulardi, SH. MSi 1. Haris, SH 2. A. Fuad Usfa, SH. MSi 1. Sidik Sunaryo, SH. MSi 2. Catur Wido Haruni, SH. MSi 1. Sidik Sunaryo, SH. MSi 2. Haris, SH 1. Fifik Wiryani, SH.M.Si 2. Sulardi, SH. M.Si 1. 2. 1. 2. 1. 2.

Mokh. Najih, SH. M.Hum Catur Wido Haruni, SH. MSi Sumali, SH. M.Hum Hj. Suti Mulyani, SH. M.Hum A. Fuad Usfa, SH.MSi Muslan Abdurrahman, SH. M.Hum

1. Tongat, SH. M.Hum 2. Dr. Surya Anoraga, SH. M.Hum 1. Mokh. Najih, SH. M.Hum 2. Wasis Suprayitno, SH.MSi 1. Tongat, SH. M.Hum 2. Muslan Abdurrahman, SH.M.Hum

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO.

NAMA

NIM

JUDUL

PEMBIMBING

1.

SEFTIAN AGUSTINA KHAHAR

00400266

Pelaksanaan Pengurusan Piutang Macet Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Malang Khususnya Pada Bank Pemerintah (Studi di kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Malang)

2.

ELOK SETIANINGSIH

00400023

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengkonsumsi Daging Sapi Di Kota Malang

3.

SUYANTO

00400207

Tinjauan Yuridis Terhadap Kontrak Berlangganan Air Minum di Perusahaan Daerah Air Minum Studi di PDAM Cabang Nganjuk)

1. Hj. Komariah, SH. MSi 2. Herwastuti, SH. MSi 1. 2. 1. 2.

Moh. Isrok, SH. CN Herwastuti, SH. MSi Moh. Isrok, SH. CN Hj. Komariah, SH. MSi

KONSENTRASI HTN-HAN NO.

NAMA

NIM

JUDUL

2.

AULIA KHASANOFA

00400197

Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Bagi Wajib Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Batu) Kajian Kritis Terhadap Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen

3.

SELA OKTIANI

00400270

Pembuatan Peraturan Desa Oleh Badan Perwakilan Desa Dan Kepala Desa (Studi di Desa Landungsari dan Desa Mulyo Agung Kec. Dau Kab. Malang)

1.

M. ANDY AWALUDDIN

00400147

PEMBIMBING 1. Hj. Suti Mulyani, SH. M.Hum 2. Herwastuti, SH. MSi 1. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH 2. Dr. Surya Anoraga, SH.M.Hum 1. Sulardi, SH.M.Si 2. Catur Wido Haruni, SH. M.Si

KONSENTRASI HUKUM ISLAM NO.

NAMA

NIM

JUDUL

1.

RIKA RINDRA KUSUMA HADI YANTI

00400237

Analisa Kritis Terhadap Klausa Upaya Penangkalan Tindak Pidana Pencurian Uang Pada Perbankan Syari’ah Indonesia

2.

MUTIARA ERFIZA

00400235

Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Lembaga Arbitrase Dalam Bidang Ekonomi (Presfektif Hukum Islam dan Hukum Positif)

3.

CITRA DEWI P.

00400223

4.

ILHAM ROBBY MF.

00400220

5.

INDAH AGUSTIEN IRAWATI HENDRA NURHANA KURNIAWAN

6.

00400206 00400027

PEMBIMBING 1. 2. 1. 2.

Tongat, SH. M.Hum Hj. Rahayu Hartini, SH. M.Si Muslan Abdurrahman, SH. M.Hum Hj. Komariah, SH. MSi

Asuransi Muamalah Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Hj. Rahayu Hartini, SH. MSi 2. Sumali, SH.M.Hum

Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam

1. 2. 1. 2.

Pelaksanaan Pembiayaan Murabahan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah. (Studi di BPR Syari’ah Bumi Rinjani Batu Malang) Upaya Polri Dalam Penerapan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Pembajakan VCD (Studi Kasus di Polres Tuban) 49

Wasis Suprayitno, SH.M.Si Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH Herwastuti, SH. MSi Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH 1. Dr. Surya Anoraga, SH. M.Hum 2. Haris, SH

7.

NURLINA

99400236

8.

AAN. DISWANTONO

00400051

9.

MOHAMMAD SJAFRIL AMIER

99400094

10.

RUSMALA TRY ASNING A.

99400119

Analisis Yuridis Terhadap Proses Peradilan Delik Penadahan Di Kab. Sidrap Sulawesi Selatan Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di DPRD Kota Malang Oleh Pihak Kepolisian (Studi Kasus di Polresta Malang) Strategi Extra Legal Penyidik Dalam Proses Penyidikan (Studi di Polresta Malang) Strategi Pembinaan Narapidana Anak Yang Menjadi Residivis Tindak Pidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar)

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

Sidik Sunaryo, SH. MSi Catur Wido Haruni, SH. MSi Tongat, SH. M.Hum Sulardi, SH. MSi A. Fuad Usfa, SH. M.Si Hj. Suti Mulyani, SH. M.Hum Fifik Wiryani, SH. M.Si Dr. Surya Anoraga, SH. M.Hum

8 JULI 2004

KONSENTRASI PRAKTISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Peran Bagian Hukum Perusahaan Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Studi di PT Industri Kereta Api Madiun) Upaya Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Melalui Layanan Short Message Service (SMS Showbiz) Dengan Cara Menansfer Ke Bank (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan) Studi Deskriptif Tentang Gybercrime Jenis Pembajakan Karya Ilmiah Di Universitas Muhammadiyah Malang Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta 2002 Tindak Pidan Penjiplakan Skripsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tanhun 2002 Tentang Hak Cipta Dan UIndang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Aspek hukum Penyimpangan Dan Pengawasan Barang Bukti Dalam Perkara Narkoba (Studi di Kejaksaan Negeri Malang) Analisis Upaya Hukum Terhadap Putusan Lepas Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu 2004 (Studi Kasus Tindak Pidana Pemilu 2004 di PN Mojokerto) Efektifitas Saksi Sebagai Alat bukti Dalam Perkara Perceraian Bagi Orang Non Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang)

31 AGUSTUS 2004

KONSENTRASI PRAKTISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tinjauan Yurudis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Pejabat Dalam Transaksi Pertanahan (Studi kasus Ambar Pratiwi, SH Notaris di Malang) Upaya Polri Dalam Menangani Merebaknya Pencurian Kayu Ilegal ( Study Kasus di Polresta Nganjuk ). Peran Dewan Etik Dalam Pengawasan Profesi Advokat Setelah Berlakunya Undang- Undang Advokat ( study di IKADIN Malang ). Kedudukan Ledog ( Angkutan Berpenggerak Diesel ) di Masyarakat Pedesaan Menurut UU No 14 / 1992 Tentang Angkutan Jalan Raya ( Study di Desa Bagelenan Kec. Srengat, Kab. Blitar ) Proses Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggan Kartu Seluler Pasca Bayar Yang Wanprestasi (Study di Indosat Cabang Malang) Perbuatan Melawan Hukum Dalam Eksekusi Lahan Parkir (Study Kasus di Terminal Arjosari Malang ). Pengaruh Pledoi ( Pembelaan Terdakwa ) Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Putusan Hakim. Implementasi Ketentuan Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS ) Untuk Melakukan Perceraian Berdasar Ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 ( Studi di Pengadilan Agama Tulungagung )

50

9. 10. 11. 12.

Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Uang Melalui Rekening Bank Dengan Sarana Internet Dalam Hukum Positif Indonesia. Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum pada Masyarakat di Tinjau dari Perspekif UU No. 18 Tahun 2003 (Studi di Kab Banyuwangi). Pengembangan Model Advokasi Tenaga Kerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (Studi di LSM Kota Malang). Bentuk-Bentuk dan Fenomena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Oragnisasi atau Koorporasi (Studi Kasus Bentu-bentuk dan Fenomena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Persaudaraan Setia Hati Tertai (PSHT) dan Persaudaraan Setia Hati Winongo (STKO di Malang). 13. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilkukan Melalui Sarana Komunikasi Hand Phone (HP).

18 OKTOBER 2004

KONSENTRASI PRAKTISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Tinjauan Hukum Terhadap Praperadilan Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Studi di Wilyah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo) Peranan Thnatologi Membantu Proses Penyidikan Tindak Pembunuhan (Sutdi di Polresta Malang dan R.S Syaiful Anwar) Analisis Yuridis Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 Pentingnya Kerahasiaan Rekam Medis (Medical Record) Bagi Tahanan Yang Sakit Dalam Tahanan Pada Proses Penyidikan (Studi di Polresta Malang) Analisis Yuridis Terhadap Pekerja Anak Jalanan Setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Kasus Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Sukun) Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kegiatan Prostitusi Dan Upaya Penanggulangannya Oleh Pihak Berwenang Setelah di Keluarkannya Perda No. 26 Tahun 1999 dan Ketetapan Wali Kota No. 1283 Tahun 1999. (Studi di lokalisasi semampir dan dinas kesejahteraan sosial Kota Kediri) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Kredit Usaha Tani (KUT) di Koperasi Hidaytul Mubtadi'ien Pasuruan (Studi kasus di Polres Pasuruan) Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Pedagang Asongan Dari Tindak Kekerasan Oleh Anak Jalanan (Studi Viktimologis di Polres Tulungagung) Pelaksanaan Hak Narapidana Dalam Proses Pembebasan Bersyarat Selama Menjalani Pidana Dalam Kaitannya Dengan Pencapaian Tujuan Sistem Pemasyarakatan (Studi di lembaga pemasyarakatan Lowokwaru Malang) Tinjauan Yuridis Perbandingan Pada Ketentuan Pasal 310 Ayat 13 KUHP Negara Indonesia Dengan Pasal 499 KUHP Dengan Malaysia Tentang Pencemaran Nama Baik (Studi dalam tinjauan yuridis perbandingan tindak pidana) Tindak Pidana Yang Di Sebabkan Pertunjukan Kesenian Jaranan Dangdut Kreasi (Studi di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung) Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkelaihan Yang Disebabkan Adanya Pagelaran Orkes Dangdut (Studi kasus di Polres Pasuruan) Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Seks Komersial Dan Mucikari Di Wilayah Lokalisasi Yang Diizinkan Oleh Pemerintah Daerah (Studi di lokalisasi desa Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung)

5 NOPEMER 2004

KONSENTRASI PRAKTISI 1. 2. 3.

Profesionalisme Plori Dalam Menindak Lanjuti Pengaduan Masyarakat, Tentang Suatu Tidak Pidana/Kekerasan. (Studi Pelaksanaan UU No. 2/2002 Tentang Kepolisian Bidang Pelayanan Masyarakat di Polresra Batu) Malang Analisis Yuridiss Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Yang Dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo (Studi di pengadilan Negeri Sidoarjo) Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pembantu rumah Tangga Anak (Pria) Korban Kekerasan Oleh Majikan (Studi di Malang)

51

4. 5.

Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkelahian yang Disesebabkan Adanya Pagelaran Orkes Dangdut (studi Kasus di Polres Pasuruan) Tindak Pidana Penebangan Hutan Kawasan Arboretum Dalam Perspektif UU No.5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Di Kawasan Arboretum Sumber Brantas Batu Malang)

24 JANUARI 2005

KONSENTRASI PRAKTISI 1. 2. 3.

Kendala Dan Keadilan Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Aborsi (Studi di Polresta Malang) Analisis Yuridis Gugatan Legal Standing Walhi Atas Kerusakan Lingkungan Di Pacet Pidana Kerja Sosial Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pemidanaan

4.

Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hukum Penghentian Penyidikkan Terhadap Kasus Pembunuhan (Studi di Polresta Malang)

5.

Tingkat Efektivitas Hakim Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Para Pihak Dalam Kasus Perceraian Selama Proses Persidangan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lumajang)

6.

Tinjauan Hukum Pidana Dan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Pelaksanaan "Tabuh Rah" Dengan Perjudian "Tajen" Dalam Tradisi Masyarakat Bali (Studi kasus di Kabupaten Buleleng, Singaraja Bali

7. 8. 9. 10.

Pemberlakuan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Implikasi Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah Dan Kaitannya Dengan Efektivitas Penanggulangan Korupsi Di Indonesia Peranan Polri Dalam Menanggulangi Penggunaan Senjata Api Secara Melawan Hukum (Penelitian di Polresta Malang) Dasar Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Terdakwa Pekerja Seks Komersial Jalanan (Studi di wilayah Pengadilan Negeri Tulungagung) Penerapan Sanksi "Adat Kesepekang" Ditinjau Dari Hukum Pidana Adat Dan Hukum Pidana Positif (Studi kasus di desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng) Pertimbangan-Pertimbangan Jaksa (Sebagai penuntut Umum) Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Kejaksaan Negeri Pamekasan) Kajian Yuridis Eksekusi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Studi di Kepolisian dan LP. Lowokwaru Malang) Pelaksanaan Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Polsek Dau Malang) Jual Beli Mayat Guna Kebutuhan Praktikum Mahasiswa Kedokteran Dilihat Dari Yuridis Normatif Dan Sosiologis Normatif

11. 12. 13. 14.

KONSENTRASI BISNIS 1. 2. 3.

Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Pada Masyarakat Islam (Studi di Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang) Implementasi Dan Implikasi Hak Dan Kewajiban Penempatan Perumahan Dinas Terhadap Karyawan Perusahaan. (Studi di perumahan dinas PTPN XI Djatiroto Lumajang) Proteksi Perbankan Dari Kejahatan Pencurian Uang/Money Laundering (Studi di Bank Mandiri Cabang Wahid Hasyim Malang) 52

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Aspek Kekuatan hukum Dalam Pembayaran Pajak Sistem On-Line Tanggung Jawab Konsultan Hukum Pasar Modal Terhadap Kepentingan Klien. Penjaminan Secara Fidusia Terhadap Hak Sewa Dan Hak Pakai Di Atas Tanah Negara (di pasar tarjung Kab. Jember) Tinjauan yuridis Tentang Sengketa Sewa Menyewa Perumahan Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 Di Kota Malang Suatu Kajian Tentang Hukum Digital Signature Dalam Perjanjian E-COMMERCE Pelaksanaan Pemberian Ganti rugi Pembebasan Tanah Masyarakat Desa Alas Tlogo Oleh TNI AL. (Studi di Prokimal TNI Grati Kabupaten Pasuruan Implementasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Massal DI PT. Sinar Abadi Jaya Kediri Upaya Perlindungan Hukum Hak-Hak Konsumen Terhadap Produk Makanan Dalam Kemasan Tanpa Lebel (Studi di Yayasan Lembaga Konsumen Malang)

KONSENTRASI HUKUM ISLAM 1. 2.

Studi Konflik Antar Pemeluk Agama, Serta Pengaruhnya Terhadap Terjadinya Peristiwa Tindak Pidana dalam Negara Hukum (Perspektif hukum Islam dan hukum Positif) Status Hukum Waria Yang Sudah Operasi Perubahan Kelamin Di tinjau Dari Hukum Islam

15 MARET 2005

KONSENTRASI PRAKTISI 1. 2. 3.

Aspek Hukum Perjanjian Antara Klub Sepak Bola Dengan Pemain Sepak Bola Beserta Permasalahannya (Studi di klub sepak bola Persik Kediri) Tinjauan Yurudis Sosiologis Terhadao Kagiatan Penambangan Pasir Liar Di Sekitar Sungai Brantas (Studi di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang) Implementasi Pasal 4 PP No. 3 Tahun 2003 Tentang Penyidikan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Diatur Menurut Hukum Acara Pidana Yang Berlaku Di Lingkungan Peradilan Umum (Studi di Polres Pasuruan) 4. Pelaksanaan Ketentuan Mengenai Kewajiban Penggunaan Sabuk Pengaman Bagi Pemakai Kendaraan Roda Empat Atau Lebih (Studi di Polres 5. Putusan Pidana Bermasyarakat Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. (Studi di wilayah Pengadilan Negeri Malang) 6. Analisis Terhadap Outuisan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2004/PN. Grsk Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Dan Penadahan CPNS Oleh H. Musa 7. Penegakan Hukum Oleh Pemerintah TerhadapPelaku Penebangan Hutan Secara Ilegal (Ilegal Loging) (Studi di Kabupaten Lumajang) 8. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diebabkan Oleh Industri Di Luar Pengadilan (Studi di Kabupaten Malang) 9. Analisis "Euthanasia" Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana 10. Analisa Faktor-Faktor Penyebab Ibu Rumah Tangga Menjadi Pengguna Dan Pengedar (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang) 11. Analisa Kriminologis Terhadap Kekerasan Suporter Sepak Bola Malang (studi pada komunitas suporter Aremania Malang)

53

KONSENTRASI BISNIS 1.

Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Dari Penjualan Produk Makanan Dan Minuman Tanpa Label Halal Dihubungkan Dengan PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan

2.

Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Antara PT Beton Perkasa Wijaksana Dengan Pelanggangnya (Studi di PT Beton Perkasa Wijaksana Cabag Semarang) Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Lelang Eksekusi Barang Tetap Pada Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Malang Implementasi Perda Kabupaten Pasuruan No. 15 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus di Bapedalda di Pasuruan)

3. 4.

KONSENTRASI ISLAM 1. 2. 3.

Perbandingan Hukum Transplantasi Organ Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Efektifitas Pelaksanaan Pasal 1 Ayat (11) Perda No. 28 Tahun 2002 Terhadap Usaha Perijinan Penambangan Pasir Yang Merusak Ekosistem Sungai Brantas Dasn Fasilitas Umum (Studi di Pemkot Sidoarjo) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan APBD (Studi kasus di kota Malang)

5 APRIL 2005

KONSENTRASI PRAKTISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak Pidana Titipan Yang Melarikan Diri. Efektifitas Operasi Lalu Lintas Oleh Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dikota Malang. Peranan Psikologi Kepolisian dalam Pemeriksaan Tersangka pada Pembunuhan Bayi.(Studi di Polres Malang). Bentuk Pelaksanaan Pembinaan Hak - hak Narapidana Menurut PP. No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru - Malang). Analisis terhadap Bentuk Kontrak Kerja Antara Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan PJTKI Mengenai Jaminan Hukum Terhadap Hak - hak TKI/TKW di Luar Negeri Analisis Ketidakpastian Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Berdasarkan Undang - undang Hak Asaso Manusia. Pelaksanaan Kewajiban Pengemudi Kendaraan Bermotor Menurut UU No. 14 Tahun 1992 Pasal 23 jo 61-62 (Studi Terhadap Kepatuhan Pengemudi Angkutan Umum di Polresta Malang). Tindak Pidana Perkosaan dalam Kalangan Keluarga. 54

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Analisa Yuridis Putusan Pra Peradilan No : 02/Pra Pidana/2004/Pengadilan Negeri Malang Atas Permohonan Vinno Thomson (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang). Analisis Kriminologis Prostitusi Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di kota Balikpapan & Samarinda Kal-Tim) Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penadahan Sebagai Sebab Maraknya Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor( (Studi di Wilayah Polresta Malang). Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya (Studi kasus terhadap 2 petugas lembaga pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas I Lowok Waru) Kejahatan Seksual Berbasis Jender Dalam Prespektif Hukum Pidana Penambangan Batu Bara Atas Penambangan Ilegal Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Pasal 11 (Studi kasus di Kabupaten Tanah-Laut Kalimantan Selatan) Efektifitas Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Bapas terhadap Putusan hakim Dengan Berlakuknya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Studi di Balai Pemasyarakatan Malang)

KONSENTRASI BISNIS 1. 2. 3. 4. 5.

Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Keberadaan Debt Collector dalam Penagihan Kredit Macet. (Study di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunung Artha - Batu). Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dikaitkan dengan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. (Studi pada Perusahaan di Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten, Kabupaten Gresik). Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Mitra Kerja (Antara Badan Rumah Sakit Daerah (BRSD) Kabupaten Bojonegoro dengan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesaia (Askes) Cabang Bojonegoro). Analisis Terhadap Pelaksanaan Sistem bagi Hasil Pengelolaan Tanah Persil (Tanah dalam Penguasaan Pemerintah Desa) Antara Penggarap Tanah dan Pemerintah Desa (Studi di Desa Selok Awar - awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang). Proses Penyelesaian Ganti Rugi Atas Kecelakaan Penumpang Akibat Kelalaian Tanggung Jawab

KONSENTRASI HTN/HAN 1. 2. 3.

Kajian Yuridis Normatif terhadap Kinerja DPRD dalam Prespektif Peraturan Tata Tertib dan Code Etik DPRD (Studi Kasus Pencairan Dana APBD Sidoarjo). Analisa Hubungan DPRD Dengan Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Analisa Yuridis Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Studi kasus Pemda Kabupaten Tanah Bumbu Kal-Sel)

55

3 MEI 2005

KONSENTRASI PRAKTISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Upaya Polri di Dalam Menanggulangi Tidak pidana Paedhopilia Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Dampak Perbuatan Sketsa Wajah Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana (Studi kasus di Polresta Malang Analisis Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Prapenuntutan (Studi di Kantor Kejaksaan Koa Malang Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan Umur Dalam Syarat Perkawinan (Studi kasus di Pengadilan Agama Bojonegoro Analisa Yuridis Kriminologis Terhadap Prostitusi yang di lakukan oleh Mahasiswi di Malang (Studi ksus di Perguruan Tinggi Malang Suatu Tinjauan Terhadap Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Dalam Kredit Sepeda Motor (Putusan Hakim No. 179/Pid.B/2004/PN.Malang Pandangan Penyidik Terhadap penggunaan Ketentuan KUHP Dalam Menanggulangi Prostitusi dan Penerapan Terhadap Subyek Prostitusi (Studi Polres Malang) Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Sebab-sebab Terjadinya Pencurian Ternak (Sapi) dan Upaya Penanggulangannya oleh Pihak Aparat Kepolisian (Studi di Polsek Pasiran Lumajang) Upaya Polri Dalam Mengatasi Konflik Perselisihan Organisasi Pencak Silat PSHT dan PN Suatu Tinjauan Victimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi di Kota Malang Upaya Polri Dalam Menanggulangi Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi di Polres Gresik Pelaksanaan Pengamanan Tempat Kejadian Perkara Pada Tahap Penyidikan Dalam Prspektif Profesionallisme Polri (Studi di Polres Baru) Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tradisi Carok dan Kebiasaan Membawa Senjata Tajam Di Tinjau Dari Prespektif UU Darurat No. 12 Tahun 1951 (Studi kasus Polres Bangkalan) Upaya Polri Mengatasi Masalah Pornografi dalam Ponsel (Studi di Polres Tuban) Tinjauan Kriminologis terhadap Keberadaan Pekerja Seks Dibawah Umur (Studi di Wilayah Hukum Polsek Batu) Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Perilaku Pemalsuan Visa Ditinjau dari Undang-undang no.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian dan KUHP Implementasi Tugas Pokok Kepolisian di Kota Malang (Studi terhadap wewenang Kepolisian Pasal 15 ayat 2 Huruf d Undang-undang Kepolisian Negara tahun 2002 di Polresta Malang) Disparitas Putusan Pengadilan Negeri dalam Perkara Curanmor (Studi di Pengadilan Negeri Malang) Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Alat Bukti Akta dibawah Tangan dalam Pembuktian Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Kasus Praktek Perdata di Pengadilan Negeri Malang tahun 2002-2004)

KONSENTRASI BISNIS 1. 2. 3.

Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Penyelesaian Kredit Pemilikan Rumah Bermasalah Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi di Bank Tabungan Negara Cabang Malang) Praktek Jual Beli Atas Tanah Pada Masyarakat Sosiologi di Desa Gadungan Kec. Puncu Kediri Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Penggunaan Bahan Pewarna Makanan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 56

KONSENTRASI HTN/HAN 1. 2. 3. 4.

Pertanggung Jawaban KPUD Sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Pasca Judicial Reviw Pasal 57 (1) pasal 66 (32) dan pasal 67 (10) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Partisipasi Masyarakat Dalam Perbuatan Undang-Undang Menurut Negara yang demokratis (Analisis yuridis normatif terhadap UU no. 10 tahun 2004 ) Pelaksanaan Fungsi Kontrol DPRD Terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah (Studi di DPRD Kota Bima Periode 2004-2009 Pelaksanaan Sistem Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Rangka Menciptakan PNS yang Profesional ditinjau dari Pasal 12 ayat (2) Undangundang no,43 tahun 1999

KONSENTRASI ISLAM 1. 2. 3.

Aspek Pidana Perbuatan Zina Menurut KUHP dan Hukum Islam (Studi pasal 284 surat An-Nur 24 ayat 2) Konsepsi Hukum Tentang Ahli Waris Pengganti dan Pelaksanaannya Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam (Studi di Pengadilan Ahama Blitar) Boikot Produk Asing dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif

13 JUNI 2005

KONSENTRASI PRAKTISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Penghinaan Terhadap Agama Dalam Pandangan Hukum Positif (kasus dugaan penghinaan terhadap Agama islam yang dilakukan oleh grup band Dewa) Kajian Normatik Tehadap Ketentuan Contempt of Court di Indonesia Efektifitas Penerapan Ketentuan Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus Kepemilikan "Orang Utan Tole" di Malang) Prospek Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Tindakan Malapraktek Medis Oleh Dokter (Studi Terhadap UU No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran) Efektifitas Sanksi Pidana Adat Desa Dalam Menanggulangi Perzinaan Dimasyarakat (Studi di Desa sumber Tangkil Kec.Tiortoyudo Malang) Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Polresta Malang) Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan Agama Yang Terdapat Kekeliruan Subyek/Pihak Yang Berpekara (Studi Kasus Perkara No.92/Pdt.G/2004/PAKP) di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang) Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Pertikaian Nelayan Madura dengan pasuruan (Studi di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Dengan Kabupaten Pasuruan) Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Wanita di lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 (Studi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang) 57

10. 11. 12. 13.

Pesan LSM Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Hak-Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Mengensampingkan Perkara Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Malang) Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Reklame Di Kota Malang Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 1998 Tinjauan Kriminologis Terhadap Pesta Miras Sebagai Ekses Dalam Trapisi Pementasan Seni Reog Ponorogo 9Studi di Desa Sawoo Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo) 14. Adat Kawin di Tinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Perkawinan (Studi di Masyarakat Suku Sasak Lombok NTB)

KONSENTRASI BISNIS 1. 2. 3.

"Implementasi UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek Terhadap Produk Kerajinan Sandal Pada Sentra Industri Kludan Kecamatan Tanggulangi Kabupaten Sidoarjo". Efektifitas badan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis (Studi di Badan Arbitrasi Nasional Indonesia di Surabaya) Tanggung Jawab Radio Swasta Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Penyiaran Iklan (Studi di Radio MFM Malang)

KONSENTRASI HTN/HAN – ISLAM 1. 2.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah Perbandingan Konsepsi Hukum Tentang Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

27 JULI 205

KONSENTRASI PRAKTISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Tinjauan Penggunaan Kendaraan Bermotor Untuk Sarana Penggilingan Padi nKeliling Menurut UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan (Studi Desda Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi) Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Psikotropika (Studi Kasus : Pengadilan Negeri Malang) Efektivitas Tugas-tugas Judicial Kejaksaan Menurut Pasal 30 (3) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan ( Studi di Kejaksaan Negeri Sumenep) Implementasi UU No. 29 Tahun 2004 Dikaitkan Dengan Disiplin Dokter dalam Penyelenggaraan Praktek Kedokteran Analisis Yuridis Keberadaan Rekam Medis Sebagai Alat Bukti (Studi Normatif Dari Segi Hukum Pidana) Analisis Terhadap Putusan Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Surat Oleh Purwanto, SH. Peran Unit Propam Dalam Penanggulangan Anggota Polri Yang Menjadi "Backing" Bandar Togel Tinjauan Yuridis Terhadap SK Bupati No: 180/783/Kep/421.012/2005 Tentang Penghentian kegiatan Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku Dalam Kasus Penodaan Agama Oleh Yusman Roy Tinjauan Yuridis Kriminologis Atas Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberataan Dan Upaya Penanggulangannya Di Wilayah Kota Malang (Studi Di Polresta Malang) 58

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kajian Normatif Peran Serta Masyarakat Dalam Menyelenggarakan Peradilan Yang Bebas Dari Judicial Corruption Tinjauan Yuridis Sosiologis Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Daerah Indramayu-Jabar) Tinjauan Yuridis Sosiologis Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Petugas Lembaga Permasyarakatan (Studi Di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang) Praktek "Perjudian Cap Jiki" Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan) Peran Polisi Pariwisata Dalam Menjaga Keamanan Wisatawan Yang Berada Dikawasan Wisata (Suatu Studi Di Mapolres Batu Dan Jawa Timur Park) Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Perdagangan Perempuan (Trafficking) (Studi Kasus Di Polresta Malang) Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Pidana Bersyarat Menurut Undang-undang No.12 Tahun 1995 (Studi Di Balai Pemasyarakatan Bojonegoro) Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Masalah Tabrak Lari Dan Penanggulangannya (Studi Di Polres Pasuruan)

KONSENTRASI BISNIS 1. 2. 3.

Tanggung Jawab Akibat Kerusakan Atau Hilangnya Paket Pengiriman Melalui Jasa Pengangkutan PT. Pos Indonesia (Studi Di PT. Pos Indonesia Kantor Pusat malang) Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Terhadap Kerugian Yang Disebabkan Oleh Kesalahan Anggota Direksinya (Studi Kasus Di PT. Cheil Jedang Indonesia-Pasuruan Implementasi UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Saham (Studi Di Bursa Efek Surabaya)

KONSENTRASI HTN/HAN 1.

Tinjauan Yuridis Pasca Putusan Yudicial Review Mahkamah Konstitusi Dengan Dicabutnya Pasal 57 (1), Pasal 66 (3e), Pasal 67 (1e) Dan Pasal 82 (2), Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Terhadap Sistem Pemilihan Kepala Daerah

13 SEPTEMBER 2005

KONSENTRASI PRAKTISI 1. 2. 3. 4.

Implementasi Tugas Kejaksaan Diluar Tugas Penuntutan (Studi Pelaksanaan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan di Kejari Malang) Pelanggaran lalu Lintas Dalam konteks Penyalahgunaan Fungsi dan Marka Jalan Sebagai Prasarana Berlalu Lintas Oleh Pemakai Jalan (Studi di PolrestaMalang) Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindakan Pengerusakan Markas Polresta Madiun oleh Anggota Yonif 501 Madiun (Studi di Polresta Madiun) Tinjauan Yuridisd Sosiologis Terhadap Sengketa Pertanahan Yang Timbul Pasca Kerusuhan Ambon (Studi di desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kodya Ambon) 59

5. 6.

Penerapan Hukum Bagi Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Perkelaihan Didalam Lembaga Pemasyarakattan (Studi kasus di lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro) Analisa Terhadap Pelayanan Kesehatan dan Makanan Narapidana Berdasarkan UU No. 12/1995 dan PP No. 32/1996 di LP Lowokwaru Malang

7.

Peran Polri Dalam Melaksanakan Inpres No. 5 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Penebangan Liar di Kawasan Hutan Malang Selatan (Studi di Polres Malang) 8. Perlindungan Hukum Pidana Indonesia Dari Tidak Web Site/Situs Terhadap Pembobolan di Internet 9. Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Main Hakim Sendiri (Studi kasus Pembunuhan oleh Massa Terhadap Pelaku Curanmor di Malang) 10. Tinjauan Kriminologis Terhadap Ibu Rumah tangga Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Tato Gelap (Togel) di Kota Kediri 11. Studi Perbandingan Penerapan Pembinaan Narapidana yang Dilakukan di tiga Lembaga Pemasyarakatan (Studi di LP Lowokwaru Malang, LP Wanita Malang dan LP Anak Blitar

KONSENTRASI HTN/HAN 1. 2. 3. 4.

Restrukrisasi Organisasi Perangkat Daerah Ditimjau Dari pasal 2 Ayat 1 PP No. 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Studi di Kabupaten Nganjuk) Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pencemaran Limbah Industri Tinjauan Yuridis Sosiologis Pembukaan Jalan Tembus Kawasan Perumahan Srikandi dan Perumahan Sulfat (Studi kasus ditinjau atas Penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Kota Malang Tahun 2001-2011) Analisa Kritis Konsepsi Rule of Law dalam Pembangunan Hukum di Indonesia

KONSENTRASI HTN/HAN – ISLAM 1. 2.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Honorer Ditinjau dari Aspek Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Studi di Universitas Brawijaya Malang) Studi Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Minum-Minuman Keras Menurut Hukum Islam (Studi di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik)

20 SEPEMBER 2005

KONSENTRASI PRAKTISI/BISNIS 1.

Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Perlindungan Hak Pendidikan bagi Anak Terlantar setelah Dilakukannya Undang - undang No. 23 Tahun 2003

2.

Efektfias UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Bersama Samsat Wilayah Daerah Tingkat II kabupaten Pasuruan Upaya Penyelesaian Terhadap Jual Beli Saham Fiktif di Bursa Efrek (Studi di Bursa Efek Surabaya

3.

60

24 SEPEMBER 2005

KONSENTRASI PRAKTISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Analisis Yuridis terhadap Kebiasaan Perkawinan/Pernikahan yang dilakukan Masyarakat Lewat Perangkat Desa (Studi di Desa Batioh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang). Tinjauan Kriminologis terhadap Peranan Korban Perkosaan (Studi di Pengadilan Negeri Bangkalan) Tinjauan Hukum Adat terhadap Delik Perkosaan Studi di Kabupatren Bangkalan indakan Aparat dalam Penanggulangan Praktek Perjudian Togel (Studi di Polres Malang) Upaya Polri dalam Penganganan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Peserta Kampaye Pemilihan Umum 2004. Analisi Kriminologis terhadap Carok di Madura (Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dan Pembunuhan di Sampang ). Perilaku Polisi dalam Penyidikan terhadap Residivisi Kriminal ( Studi Kasus terhadap Penyidikan Residivis Curanmor di Polsek Sampang). Analisi Yuridis Penerapan Pasal 170 KUHP terahadap Pelaku Pengrusakan Fasilitas Umum yang Dulakukan Oleh Massa Parpol dalam Pilkada (Studi Kasus di Plowiltabes Kota Surabaya Suatu Kajian Yuridis terhadap Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Kaitannya dengan Pasal 289 KUHP tentang Perbuatan Cabul dengan Anacaman Kekerasan. Analisa Kritis terhadap Penyelesaian Tinadk Pidana Pemalsuan Ijazah untuk Calon Legislatif DPRD pada Pemilu Tahun 2004 (Studi di Polresta Malang. Studi tentang Relevansi Baukti Pelanggaran (Tilang) Menurut Pasal 23 Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan Pasal 38 KUHAP tentang Penyitaan (Studi di Polres Tulungagung). Analisis terhadap Putusan Perkara Pidana No. 16/Pid/2004/PT Palu dalam Kasus Tindak Pidana Terorisme oleh Fajri Alias Yusuf Pelaksanaan Prepenuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Rangka Penyempurnaan Berita Acara Pemeriksaan (Studi di Polresta dan Kejaksaan Negeri Malang). Pengaruh Razia Minuman Keras terhadap Frekuensi Tindak Pidana (Studi di Polsekta Lowokwaru Malang). Penerapan Pasal 359 dan 360 KUHP dalam Kaitannya dengan Kecelakaan Lalul Lintas (Studi di Polsekta Lowokwaru Malang). Peranan Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Plosekta Lowokwaru Malang)

KONSENTRASI BISNIS 1. 2. 3. 4. 5.

Sanksi terhadap SPBU yang Melakukan Pengurangan Takaran (Studi di Badan Metrologi Pertamina Surabaya. Analisis Mengenai Peraturan Undang – undang Pengangkutan Darat terhadap Angkutan Umum (Truck) yang Melebihi Batas Volume Isi Bak Truck. Eksekusi Lelang terhadap Barang Sitaan Milik Penanggung Pajak (Studi di Kanotr Pelayanan Pajak Malang dan Kantor Lelang Negara Malang. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Metode Alternative Dispute Resolution (ADR) (Studi Kasus di BAPELDADA Kabupaten Pasuruan. Model Alternative Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Studi di Kabupaten Pasuruan). 61

27 Agustus 2005

KONSENTRASI PRAKTISI NO.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

JUDUL SKRIPSI UU No. 22 Tahun 1999 di Dalam Prespektif Pancasila (Tinjauan Politik Hukum) Faktor-Faktor Penyebab Terjalinnya Perjudian Togel dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Wilayah Polres Kediri) Analisis Faktor Penyebab Prostitusi yang Dilakukan oleh Wanita Dibawah Umur Beserta Upaya Penanggulangannya (Studi di Wilayah Songgoriti Batu Malang). Pelaksanaan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Penyidikan Tindak Pidana Uang Kertas Palsu Analisis Kriminologis Terhadap Penganiayaan yang Dilakukan Pemain Terhadap Wasit dalam Pertandingan Sepak Bola (Studi di Kantor PSSI Jakarta) Bentuk Penyimpangan Credit Card Melalui Internet Serta Upaya yang Dilakukan Penegakan Hukum Dalam Mengatasi Penyimpangan Penggunaan Credit Card (Cyber Crime) Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Luar Pengadilan (Non-Penal) Oleh Polri. Tanggung Jawab Penanggung Terhadap Klaim Asuransi Kebakaran Sebelum Polis di Tanda Tangani. Study Komparasi Alasan Poligami Berdasarkan Hukum Negara dengan Syariat Islam (Undang – undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 serta KHI. Tinjaun Yuridis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pencurian Kartu Kredit Lewat Internet. Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kajian Yuridis pada Perjanjian Letter Of Credit (Studi Kasus Letter Of Credit Fiktif Bank BNI). Kewenangan MA RI di Dalam Menguji Maklumat Presiden Abdurrahman Wahid Tanggal 23 Juli 2001. Tanggung Jawab Pengangkut Kereta Api Terhadap Keterlambatan Waktu Kedatangan pada Pengangkutan Penumpang Kereta Api Kelas Eksekutif (Studi di PT. Kereta Api (Persero) DAOP VIII Surabaya). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Modal Kerja Bermasalah Khususnya pada Sektor Industri Pakaian Jadi. Peran dan Tugas Jaksa Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi. Proses Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Pembebasan Tanah Masyarakat Desa Alas Tlogo oleh TNI-AL (Studi di Prokimal TNI AL Grati - Pasuruan). Implementasi Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Pengupahan Dalam Perjanjian Upah Kerja (Broadcaster) Radio (Studi di Radio Puspita FM Malang). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Ketentuan Kanalisasi pada Arus Lalu Lintas di Jalan Raya (Studi di Polwiltabes Surabaya). Ancaman Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam Pajak Penghasilan Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kegiatan Prostitusi Setelah di Keluarkannya Perda No. 26 Tahun 1998 dan Ketetapan Walikota No. 1283 Tahun 1999 (Studi di Lokalisasi Semampir dan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Kediri). Kinerja Polri dalam Menindak Lanjuti Laporan Masyarakat tentang Tindak Pidana Perjudian (Studi di Polres Batu). Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hukum Penghentian Penyidikan Terhadap Kasus Tindak Pidana (Studi di Polresta Malang). Peran dan Fungsi Bea dan Cukai dalam Menangani Masalah Penyelundupan (Studi Pada Kanwil VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Perak - Surabaya). Analisis Kriminologis Prostitusi yang Dilaksanakan Oleh Anak (Studi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur) Tinjauan Hukum Terhadap Pengurusan Piutang Negara Non Perbankan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (Studi di Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Malang).

62

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dalam Kasus Pembajakan Kaset di Indonesia Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 310 Ayat 1 - 3 KUHP Negara Indonesia Dengan Pasal 499 KUHP Negara Malaysia Tentang "Pencemaran Nama Baik" (Sebuah Studi Perbandingan). Tindak Pidana yang Disebabkan Pertunjukan Kesenian Jaranan Dangdut Kreasi (Studi Kasus di Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung). Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Atas Program Komputer Berdasarkan UU No. 19/2002 Tentang Hak Cipta (Studi Analisis pada Kasus 5 Dealer Komputer di Jakarta Melawan Microsoft Corporation). Peran Hakim dalam Mendamaikan Para Pihak dalam kasus Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Lumajang). Pelaksanaan Ketentuan Mengenai Kewajiban Penggunaan Sabuk Pengaman Bagi Pemakai Kendaraan Roda Empat atau Lebih (Studi di Polres Sampang) Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Seks Komersial dan Mucikari di Lokalisasi (Studi di Lokalisasi Desa Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung). Analisis Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan Mengenai Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Kasus PPAT/Notaris Ambar Pawitri, SH (Studi di Kejaksaan Negeri Malang). Peran Bagian Legal Suatu Perseroan Terbatas dalam Pelaksanaan Jamsostek Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja (Studi di PT. Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory). Efektifitas Pembiayaan Murabahah pada Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (Studi di BPR Syari'ah Bumi Rinjani Batu) Tinjauan Yuridis-Sosiologis Legalisasi Peraturan Desa Tanpa Keberadaan Badan Perwakilan Desa (Studi Kasus di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar). Problematik Hukum dalam Penataan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Kota Malang). Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan Rokok (Studi di Perusahaan Rokok HF Primadan PR Karya Timur Malang). Tinjauan Kriminologis Tentang Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi di Wilayah Hukum Polresta Malang). Kerugian Korban Kaitannya Dengan Pertimbangan Jaksa (Sebagai Penuntut Umum) Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Kejaksaan Negeri Permekasan). Pelaksanaan Hak Pembebasan Bersyarat Selama Menjalani Pidana Dalam Pencapaian Tujuan Sistem Pemasyarakatan. Tinjauan Yuridis Normatif Asuransi E-Commerce Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Sistem Perumusan Ancaman Pidana (The Penal Frame Of System) Dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan Relevansinya Terhadap Ide Dasar Double Track System. Impeachment Presiden dalam UUD 1945 Pasca Amandemen dan Impeachment Khalifah dalam Fiqh Siyasah Hisbut Tahrir Perlindungan Konsumen (Study Perbandingan antara Undang undang No. 8 Th. 1999 dengan Fikih Islam). Perlindungan Konsumen dari Produk Makanan Haram (Studi Peraturan Perlindungan Konsumen dalam Prespektif Fiqih Islam). Tinjauan Yuridis terhadap Pembanyaran Hutang dalam Keadaan Pailit Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Pencurian dengan Pemberatan dalam Pasal 363 KUHP di Tinjau dari Hukum Pidana Islam. Kekerasan Ekonomi dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam (Studi Analitas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT). Kedudukan Waris bagi Anak Luar Kawin Ditinjau dari Hukum Islam KUH Perdata dan Hukum Adat. Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Kejahatan dalam Presepektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Pelksanaan Prinsip Kehati – hatian Pembiayaan Musyarakah dalam Perbankan Syari’ah. Kedudukan Hukum Nasabah Tabungan Mudhrabah dalam Perbankan Syari’ah (studi di BNI Syari’ah Malang).

63

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.

Kajian terhadap Sistem Pembiayaan Murabahah pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu Peranan Nadzir dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Tanah Waqaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Bali). Hubungan Distributor dengan Perusahaan dalam Sistem Multilevel Marketing dari Hukum Islam dan Hukum Perjanjian (Penelitian di PT. Singa Langit Jaya (TIENS) Jl. Pasar Besar Np. 104 Malang. Gugatan Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Pemerintah (Studi Komporatif Hukum Positif dan Hukum Islam). Pelanggaran terhadap Hak – hak Anak Menurut Hukum Islam dan Undang – undang No. 23 Tahun 2002 Studi Perbandingan Mengenai Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Konsep Sanksi Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan terhadap Sesama Jenis (Studi Perbandingan Antara KUHP dan Hukum Pidana Islam). Tinjauan terhadap Trafficking Menurut KUHP dan Hukum Islam. Perlindungan Hukum Anak terhadap Tindak Kekerasan (Kajian Teoritis terhadap Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam). Analisis Konsep Negara Sekular dalam Pemikiran Ali Abd Raziq dan Relevansinya dengan Ideologi Pancasila di Indonesia. Penerapan Perda No. 07 Th. 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul terhadap Keberadaan Praktek Seks Komersial di Gresik Ditinjau dari Fikih Siyasah. Euthanasia bagi Penderita Virus HIV/Aids dalam Kajian Maqashid Al. Syari’ah dan Hukum Pidana Indonesia. Analisa Sistem Pembuktian Terbalik Menurut Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Hukum Islam. Kajian tentang Kekerasan Psikis Suami Kepada Istri dalam Presepektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam dan Hukum positif Indonesia. Penanggulangan Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Advokat (Studi di IKADIN Cabang Malang). Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (PILKADAL) dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah (Tinjauan Terhadap UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah). Perlindungan Hukum Bagi Calon Tenaga Kerja Wanita (CTKW) atas Tindak Kekerasan Pra-Pemberangkatan di Indonesia. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Telekomunikasi di Tinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pengisian Voucher Secara Electrik di Kota Malang). Proteksi Perbankan Dan Kejahatan Pencucian Uang/Money Loundering (Studi di Bank Mandiri Cabang Wahid Hasyim Kota Malang). Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Hak-Hak Tenaga Kerja Perempuan Tentang Waktu Kerja dan Istirahat (Studi di PT. Kutai Timber Indonesia (KTI) Probolinggo). Implementasi Dan Implikasi Hak Dan Kewajiban Penempatan Perumahan Dinas oleh Karyawan Perusahaan (Studi Kasus di PTPN XI Djatiroto Lumajang). Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Setelah Berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Analisa Faktor-faktor Penyebab Ibu Rumah Tangga Menjadi Pengguna dan Pengedar Narkoba (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Malang). Tinjauan Tentang Sanksi Pidana Terhadap Mal Praktek Medik Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Massal di PT. Wiramas Intilestari Gresik. Implementasi Penyidikan Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Menurut PP. No. 3 tahun 2003 (Studi di Polres Batu). Status Hukum Waria yang Sudah Operasi Perubahan Kelamin di Tinjau dari Hukum Islam. Suatu Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Dalam Kredit Sepeda Motor (Putusan Hakim No : 179/Pid.B/2004/P.N Malang). Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja di Tinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.( Studi Kasus tentang Pemutusan Hubungan Kerja di PT. SPINDO Surabaya )

64

87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Tinjauan Kritis Kejahatan Terhadap Agama pada Pasal 4 UU No. 5 Th. 1969 dalam Komparasi Hukum Pidana Islam. Analisis Yuridis Keabsahan Organisasi Lingkungan (WALHI) Dalam Gugatan Legal Standing (Studi Kasus Pacet PN Surabaya No. Reg. 429/pdt.6/2003). Implikasi Yuridis Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah. Tinjauan Hukum Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Analisis "Euthanasia Tidak Suka Rela" Dalam Pespektif dan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. Peranan Lembaga Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki dan Problematika Pelaksanaannya Menurut UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi di Badan Amil Zakat dan Lembaga Zakat Infak dan Shodaqoh Kota Blitar). Analisis Terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor: 15/Pid.B/2005/PN Gresik dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh H. Musa. Analisis Ketidakpastian Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Tindak Pidana Perkosaan yang Terjadi Dalam Lingkup Keluarga (Studi di Polresta Malang). Pidana Kerja Sosial dan Relevansinya Dengan Tujuan Pemidanaan. Pandangan Masyarakat Terhadap Prostusi yang Dilakukan Mahasiswa di Malang. Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Terhadap TKI (Studi tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri) Analisa Kriminologis Terhadap Kekerasan Suporter Sepak Bola (Studi Kriminologis pada Komunitas Suporter Aremania Malang). Jual Beli Mayat Guna Kebutuhan Praktikum Mahasiswa Kedokteran di Tinjau Dari Yuridis Sosiologis.

1 OKTOBER 2005

KONSENTRASI PRAKTISI 1. 2. 3. 4. 5.

Analisa Victiimologi Penerapan Pasal 360 KUHP dalam kecelakaan lalu lintas kaitannya dengan pemberian asuransi dan PJPS korban (Studi di Polresta Sidoarjo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 ahun 1980 dalam kaitannya dengna perkembangan Rekes sipil di Inonesia Pidana seumur hidup dan relevansinya dengan tujuan permasyarakatan (Studi terhadap putusan tentang pemasyarakatan (Studi Terhadap putusan tentang perkara psikotropika di Pengadilan Negeri Probolinggo. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan ( Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banyuwangi). Sistem Perumusan Ancaman Pidana Seumur Hidup dalam Undang-Undang Pidana di Luar KUHP (Studi Terhadap Kebijakan Legislatif Tentang Pidana Seumur Hidup

65

18 APRIL 2006

KONSENTRASI PRAKTISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Profesionalisme Kundam V/ Brawijaya Dalam Membantu Menyelesaikan Perkara Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI AD Beserta Keluarga Besarnya. (Studi di Bagian Hukum Kodam V Brawijaya Malang) Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Lembaga Pemasyarakatan Demi Terwujudnya Kesejahteraan Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Ponorogo) Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan dan Relevansinya Terhadap Tingkat Residivis (Studi di LP Ponorogo Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ditingkat Penyidikan Studi di Polsek Kab. Nganjuk Pelaksanaan Eksekusi Dalam Proses (Studi di Pengadilan Negeri Nganjuk) Pelaksanaan Hak Terdakwa Dalam Mengajukan Esepsi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi di PN Nganjuk) Tinjauan Yuridis Terhadap Permasalahan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Tinjauan Yuridis Sosiologis Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Oleh PKL (Studi di Kota Malang Penerapan Aspek Yuridis Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Umum Amelia Kab. Kediri Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Penerapan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Dalam Praktek Kedokteran Berdasarkan Dari Peraturan Konsi Kedokteran Indonesia No. 1 Th. 2005 dan Keputusan Kansil Kedokteran Indonesia No. 1 Th. 2005 (Studi di Sekretariat IDI Kediri) Penerapan Medical Record Oleg Dokter dan Tenaga Medis Ditinjau Dari Segi Hukum (Studi di Rumah Sakit Umum Tulungagung Kab. Kediri) Pemenuhan Standar Layanan Medis Oleh Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Amelia Kediri) Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Sabung Ayam Jago Yang Disertai Dengan Taruhan (Studi di Polresta Lowokwqaru Malang) Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pengedar Narkoba Jenis Daun Ganja Di Dalam Masyarakat (Studi di Polsekta Lowokwaru Malang) Tinjauan Kritis Profesi Analisme Polri Terhadap Penyidikan Target Operasi (TO) Tindak Pidana PEncurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) (Studi di Polresta Lowokwaru Malang) Kajian Perspektif Gugatan Ganti Rugi Yang Mengakibatkan Korban Kecalakaan Menderita Kerugian Akibat Dari Kealpaan Pengendara Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang) Sistem Mutasi Anggota Polisi dan Relevansinya Terhadap Kinerja Polisi (Studi di Polsekta Malang) Tinjauan Terhadap Pelaku Yang Berbeda Pada Narapidana Di lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang) Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Keputusan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 (Studi Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang) Upaya Penyidik Dalam Hal Tersangka Menolak Penasehat Hukum Yang Telah Ditunjuk Berdasarkan Pasal 56 Kotab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Studi Pada Bagian Reserse Kepolisian Resort Kota Malang) Penjatuhan Pidana Penganiayaan Terhadap Anak dan Pengaruhnya Terhadap Pembinaan Anak (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar) Tinjauan Yuridis Kriminologis Tentang Pengerukan Pasir Liar Ditinjau Dari Perda No. 2 Tahun 1998 di Kabupaten Kediri (Studi kasus Sepanjang Sungai Brantas Kediri) Tanggung Jawab Pihak Yang Memperkerjakan Wanita Penjaga Bilyard “Scre Girl” Yang Melebihi Batas Waktu Kerja Ditinjau Dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang hak Pekerja Atau Buruh Wanita (Studi Kasus Pitstop Pool and Café Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Manula Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus : LP Kelas I Lowokwaru) 66

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Penerapan Penyidik Dalam Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus Polres Malang) Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja “Score Girl” di Pool and Café Malang Penyalahgunaan Wewenang Petugas Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas Sebagai Aparat Penegak Hukum Peningkatan Kemampuan Penyidik Polri Dalam Rangka Meningkatkan Penyelesaian Perkara di Polda Jawa Barat Analisis Kasus Abepura Yang Terkait Dengan Strategi Penanganan Pasukan PHH Polri Terhadap Akse Massa Analisis Yuridis Normatif Strategi Pengendalian Aksi Massa Oleh Polri (Studi Kasus Pengendalian Aksi Massa di Abepura 16 Maret 2006 Analisa Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Atau Pedoman Agama Yang Dilakukan Terdakwa Moch. Yusman Roy (Studi Putusan Pengadilan No. 416/Pid.B.2005.PN. KPJ) Peran Kejaksaan Dan Bapas Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Bimbingan Pidana Bersyarat Pengerahanh Massa/Premanisme Dalam Menggagalkan Suatu Eksekusi Pengadilan Tindak Pidana Yang Dilakukan Saksi Dalam Peradilan Pidana Kajian Kritis Terhadap Pasal-Pasal Penodaan Agama Dalam RUU KUHP Upaya Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Yang di Alami Wanita tenaga Pemasaran Paruh Waktu Pada Saat Bekerja Implementasi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Terhadap Istri Pada Saat Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dasar Pertimbangan Jaksa Melakukan Upaya Penuntutan Pada Tindak Pidana Perkosaan Yang terjadi Di Lingkungan Rumah Tangga Dasar Pertimbangan Penuntutan Jaksa Dalam Kasus Perkosaan di Lingkungan Keluarga (Studi di Kejaksaan Negeri Banjar Masin)

KONSENTRASI BISNIS 1. 2. 3.

Pemutusan Hubungan Kerja Yang Dilakukan Secara Sepihak (Studi Kasus di PT. Wastra Indah) Penyelesaian Pembayaran Pajak Penerangan jalan Umum Yang Bersifat “Liar” Antara PT. PLN Dengan Masyarakat (Studi di PT PLN APj. Malang Studi Tentang Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Layanan Darurat Atas Pengaduan Gangguan Listrik (Studi di PT. PLN APJ. Malang)

28 APRIL 2006

KONSENTRASI PRAKTISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Guru Terhadap Anak Didiknya (Studi di Polresta Blitar) Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual yang dilakukan oleh Remaja (Pendekatan Yuridis Kriminologis di Polresta Blitar). Pelanggaran Lalu Lintas yang disebabkan oleh Kenakalan Remaja (Studi di Polres Gresik). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkelahian Antar Pelajar yang dipicu karena Perbedaan Dua Perguruan Pencak Silat. Kajian Kriminologis Prilaku Seks Bebas di Kalangan Pelajar SMA (Studi di Kota Madiun). Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Maraknya Peredaran/ Penjualan Program Komputer (Software) Bajakan dan Upaya Penanggulangan oleh Pihak Aparat Kepolisian (Studi di Polresta Malang). Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Standarisasi Tarif Jasa Layanan Wartel yang digunakan Pemilik Wartel Kepada Pihak Konsumen (Studi di Malang). 67

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Tinjauan Yuridis Sosiologis Penggandaan dan Komersialisasi Program Komputer atau Software (Studi di Rental di Kota Malang). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum pada Masyarakat Tidak Mampu Pasca Judicial Review Terhadap Pasal 31 UU No 18 Tahun 2003 (Studi di Pengadilan Negeri Malang). Peranan Visum et Repertum sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pemerkosaan di Persidangan (RSU Saiful Anwar dan Pengadilan Negeri Malang). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Aborsi Berdasarkan KUHP (Studi Rumah Sakit Umum Saiful Anwar) Peranan Kejaksaan dalam Melaksanakan Pemeriksaan Tambahan (Studi Kejaksaan Negeri Malang). Tinjauan Yuridis mengenai Pembinaan Terhadap Napi Lanjut Usia yang Melakukan Tindak Pidana Perkosaan (Studi Lembaga Pemasyrakatan Lowokwaru) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornoaksi dalam KUHP. Analisis Yuridis Putusan PN No. 526/ Pid.B/ 2005/ PN. Malang tentang Tindak Pidana Pencurian Perhiasan yang dilakukan Anton Athok Sulthoni (Studi Kasus di PN Malang). Pada Penyelesaian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus di Desa Ngabab Kecamatan Pujon Kabupaten Malang) Tindak Kekerasan Psikis Terhadap Pria dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana (Analisa Normatif Terhadap Peraturan Perundangundangan).

KONSENTRASI BISNIS 1. 2.

Implementasi Tugas dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi pada BPSK Kota Malang). Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kesadaran Pendaftaran Merek Pengusaha Kecil Industri Makanan Ringan di Kecamatan Banjar Selatan, Banjarmasin.

15 MEI 2006

KONSENTRASI PRAKTISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pengaruh Lingkungan terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Remaja (Studi di Polresta Malang). Realisasi Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Bagi Tersangka Sesuai dengan Pasal 56 KUHAP (Studi di Polresta Malang). Perlindungan Hukum Pidana terhadap Konsumen Pengguna Jasa Layanan Telepon Warung Telekomunikasi). Perbandingan Model Bantuan Hukum Cuma-cuma antar Netherland dengan Auchland. Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis (Studi di Polres Batu) Tindak Pidana Perkosaan yang dilakukan Oleh Anak dan Upaya Penanggulangannya. Tanggung Jawab Expeditur Pengangkutan dalam Hak Terjadi Kehilangan Kerusakan dan Keterlambatan Penerimaan Barang dalam Pengangukutan Laut Studi di PT. Kurnia Mitra Usaha Surabaya). Upaya dan Efektivitas Kepolisian dalam Mengungkap Kasus Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. 68

9. Analisis Terhadap Kejahatan Seksual yang dilakukan terhadap Anak dalam Rumah Tangga (Studi di Polresta Malang). 10. Usaha Polisi dalam Mengungkap Tindak Pidana Melalui Sidik Jari (Studi di Polres Tuban) 11. Usaha Polisi Hutan dalam Mengatasi Tindak Pidana Memiliki Kayu Jati tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang Sah (dil Lingkungan KPH Solokuro lamongan). 12. Peran Polisi dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan atau Tindak Pidana Pemerasan (di Polres Tuban). 13. Penggunaan Sidik Jari dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Polres Tuban). 14. Pemeriksaan Anak di Muka Sidang Pengadilan dan Relevansinya terhadap Penanggulangan Kejahatan Anak (Studi di Pengadilan Negeri Malang dan LP Anak Blitar). 15. Upaya Kepolisan dalam Penaggulangan Masalah Kenakalan Remaja (Studi di Polresta Malang). 16. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak yang Bekerja Pada Sektor Informal (Studi di Wilayah Malang). 17. Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan dan Upaya Penaggulangannya (Studi Kasus di Polresta Malang). 18. Upaya Penyidik dalam Mengungkap Kasus Pencurian Melalui Metode Sidik Jari (Studi Kasus di Polresta Malang). 19. Pencegahan dan Penanggulangan yang dilakukan PT. PLN (Persero) dalam Tindak Pidana Pencurian Listrik (Studi di PLN (Persero) Unit Pelayanan dan Jaringan Trenggalek) 20. Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Listrik di Kantor-kantor Pemerintah (Studi di PLN Trenggalek) 21. Implementasi Pasal 300 dan Pasal 492 KUHP dalam Menangulangi Penggunaan dan Peredaran Minuman Keras (Penelitian di Polres Blitar). 22. Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur PenyidikanTindak Pidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) (Penelitian di Polres Blitar). 23. Persepsi Polisi Terhadap Konstruksi Hukum Tindak Pidana Penggunaan dan Peredaran Minuman Keras yang diatur dalam Pasal 300 KUHP (Studi di Polres Blitar). 24. Kendala Yuridis Terhadap Kriminalisasi Perbuatan Santet sebagai Tindak Pidana di Indonesia. 25. Konsistensi Penegakan Peraturan Lalu Lintas oleh Polisi pada Pelanggaran Terkait dengan UU No. 14 Tahun 1992 (Studi di polresta Malang). 26. Upaya Kepolisian Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hand Phone di Angkutan Umum (Studi di Wilayah Hukum Polres Malang). 27. Peranan Kepolisian dalam Mengungkap Kasus Pembuangan Bayi (Studi di Polsekta Sukun Malang). 28. Tindak Pidana Penyelundupan dalam Kajian Penyebab dan Penanggulangannya (Studi di Kantor Bea Cukai Surabaya) 29. Tinjauan Kriminologis Tentang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan BBM dan Penanggulangannya (Studi di Kantor Bea Cukai Surabaya).

KONSENTRASI BISNIS 1. 2. 3.

Pelaksanaan Peningkatan Hak Atas Tanah dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM) (Studi di Badan Urusan Tanah dan Rumah Kota Malang) Analisis Yuridis Pelaksanan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) untuk Bisnis dengan Pelanggan Industri (Studi di PLN Kota Malang). Pelaksanaan Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor (Studi di BFI Finance). 69

KONSENTRASI HTN/HAN 1. 2. 3. 4. 5.

Peranan Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan di Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Pelaksanaan Penagihan/ Wajib Pajak dengan Surat Paksa Bagi Waib Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bagi WP PPH Menurut UU 19/2000 (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro). Kewenangan Komisi Yudicial dan Implikasinya Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Perspektif Pasal 13 Butir B UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudicial. Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

16 MEI 2006

KONSENTRASI PRAKTISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Upaya Polri dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Peserta Kampanye Selama Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Studi di Wilayah Hukum Polres Lamongan). Upaya Polri dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Togel yang Menggunakan Teknologi Short Massage Service (Studi di Polres Lamongan). Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Togel yang Menggunakan SMS (Studi di Polres Lamongan) . Tinjauan Yuridis Kriminologis Kekerasan yang dilakukan oleh Guru terhadap Murid. Tinjauan Yuridis terhadap Problema Delik Makar Jamaah Al Islamiyah Abu Bakar Ba’asyir (Studi Kasus di Bojonegoro). Peranan Keppres No. 80 Tahun 2003 bagi Pemerintah dalam Melakukan Pengawasan terhadap Proses Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Analisis Yuridis Sistem Pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa menurut Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Penerapan Standar Mutu Produk Air Minum Isi Ulang terhadap Perlindungan Hukum bagi Konsumen (Studi Kasus di Kota Malang). Peran Lembaga Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi Setelah dikabulkannya Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Dampaknya Bagi KlienTidak Mampu. Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang dengan Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kota Malang. Pembinaan Narapidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Anak (Studi Kasus di LP Anak Blitar). Efektifitas Pemidanaan terhadap Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polres Kediri). Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Nganjuk). Tinjauan Kriminologis Pelacuran yang dilakukan oleh Siswi SMA (Studi Kasus di Kota Blitar). Sidik Jari sebagai Alat Identifikasi dan Alat Bukti Tindak Pidana (Studi Kasus di Polresta Malang). Pemanfaatan Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sarana Pembinaan Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang). Upaya Polri dalam Menanggulangi Kebut-kebutan Liar yang dilakukan oleh Remaja (Studi Kasus di Polresta Malang). Analisis Yuridis Jaminan Keselamatan Kereta dalam UU No 13 Tahun 1992 tentang Perkereta Apian. Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 75/ 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok (Studi di DKI Jakarta). 70

20. Analisa terhadap Tugas, Peran dan Fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat di dalam Melindungi Hak-Hak Narapidana (Studi di PN dan LAPAS Lowokwaru Malang). 21. Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Kayu Melalui Industri Mebel (Studi di Industri Mebel Bukir Pasuruan). 22. Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Masalah Pencurian Listrik oleh Masyarakat yang digunakan untuk Penerangan Jalan dan Penertibannya oleh Petugas PLN (Studi di PLN Cab. Pasuruan). 23. Tindak Pidana Penyelundupan Kayu melalui Industri Mebel (Studi di Industri Mebel di Bukir Pasuruan). 24. Sistem Pidana Penjara dan Pengaruhnya terhadap Pola Pembinaan Narapidana (Studi LP Ponorogo). 25. Pola Pembinaan Life Skill di Lembaga Pemasyarakatan dan Pengaruhnya terhadap Mental Spiritual Narapidana (Studi di LP Ponorogo) (LP Narkotika Madiun) Efektifitas Tata Tertib bagi Narapidana di Rutan Kab. Ponorogo. 26. Penanganan Transaksi Narkoba di LP Narkotika Madiun. 27. Peranan Lembaga Pra Peradilan dalam Melindungi Hak Asasi Tersangka. 28. Fungsi danTugas “Jaksa Peneliti” dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Malang). 29. Perlindungan Terhadap Hak-hak Tersangka didalam Proses Penyidikan (Studi di Polresta Malang). 30. Tindakan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga terhadap Anak Dibawah Umur (Studi di PN Kota Malang). 31. Aborsi sebagai Masalah Etika yang ditinjau dengan KUHP serta UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 (Studi di RS Saiful Anwar Kota Malang). 32. Analisis Yuridis Aborsi dalam Rancangan KUHP Baru. 33. Peran LSM dalam Melakukan Proses Pendampingan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. 34. Kendala Yang dihadapi Penyidik dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil (Studi di Mapolretsa Malang). 35. Upaya Polri dalam mencegah dan mengatasi Kerusuhan Massa dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Studi di Mapolresta Malang). 36. Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan terhadap Barang Pasca Pilkada di Tuban. 37. Pola Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Adat Sara (Studi di Desa Sungai Rambai, Kec. Tebu Nlu, Kab. Tebo Tengah, Jambi). 38. Penipuan terhadap Konsumen oleh Sales Promotion dalam Penjualan Suatu Produk (Studi di Kab. Tebo Tengah, Jambi).

KONSENTRASI BISNIS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Perlindungan Hukum terhadap Investor yang dirugikan Akibat Praktek Perdagangan Semu dalam Pasar Modal (Studi di Bursa Efek Surabaya). Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Obat Etikal yang di Jual Bebas di Pasaran (Studi di Apotek Sehat Lamongan). Inventarisasi dan Identifikasi terhadap Potensi Desain Industri Kerajinan di Kota Malang dalam Rangka Mengundang Otonomi Daerah (Studi di Kadin Kota Malang). Perlindungan Hukum terhadap Usaha Kecil dalam Perjanjian Kerjasama Modal Ventura (Studi di Lamongan). Analisa Yuridis terhadap Tindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Melindungi Konsumen terhadap Kasus Pembaharuan Tanggal Kadaluarsa dalam Obat Keras dan Makanan (Studi di BPOM Surabaya). Analisa Yuridis tentang Ketentuan Penggunaan Jasa Lelang Barang pada Situs Amboi.com (e-commerce). Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Pengaruhnya terhadap Perlindungan Dana Nasabah (Studi pada BPR Delta Bondowoso). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahin 2004 Tentang Wakaf (Studi di Kabupaten Dati II Bondowoso). 71

9. Pelaksanaan Pasal 1365 KUHPDT Mengenai Pembangunan Gedung Baru STAIN yang mengakibatkan kerugian terhadap lingkungan sekitarnya. 10. Perlindungan Hukum Karya Fotografi (Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002).

12 Juni 2006

KONSENTRASI PRAKTISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dalam Proses Penyembuhan Narapidana yang Ketergantungan Narkoba (Studi Kasus di LAPAS Narkotika Kelas IIA Pamekasan). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polres Pamekasan). Efektivitas Peran Hakim Pengawas Terhadap Narapidana yang Memperoleh Status Lepas Bersyarat (Studi di Wilayah Pengadilan Negeri Pamekasan). Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Kasus Penodaan Agama dalam Buku Menebus Gelap menuju Terang yang diterbitkan oleh Yayasan Kanker Narkoba Cahaya Alam (Studi Kasus di MUI Kabupaten Probolinggo). Perlindungan Hukum Bagi Anak-Anak Jalanan Dibawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Malang). Peranan Sidik Jari sebagai Alat Bukti dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Polresta Malang). Peran Kabag OPS dalam Pengungkapan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Studi di Polresta Mojokerto) Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi di Kepolisian di Wilayah Kota Mojokerto). Tinjauan Yuridis Kiminologis terhadap Kerusuhan Akibat “Hooliganisme” (studi Kasus di Kota Mojokerto). Peran Kabag Operasional dalam Pangungkapan Tindak Pidana Pembuatan Sabu-sabu (Studi di Polresta Surabaya). Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Malapraktek Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penipuan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri ( Study Kasus di Polres Lamongan ) Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ( Study Kasus Di Polres Lamongan ) Analisis Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Malapraktek di Polres Lamongan Perlindungan Hukum terhadap Program Komputer Khususnya Website dalam Kaitannya dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Studi di Departemen Hukum dan HAM Surabaya). Tanggung jawab Penaksir dalam Menaksir Objek Jaminan Gadai (Studi di Perusahaan Umum Pegadaian Kediri). Tanggung Jawab Perusahaan Penganguktan antar Jemput (Travel) terhadap Keselamatan Penumpang dan barang Bawaannya apabila terjadi Kecelakaan Lalu Lintas (Studi pada Perusahaan Pengangkutan Anugerah Travel kediri Tanggung jawab Pegadaian Terhadap Objek Jaminan Gadai (Studi di Perusahaan Umum Pegadaian Kediri). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Pengangkutan Laut (Studi di Very Penyeberangan Gresik – bawean ). Pelaksanaan Jaminan Soisal Tenaga Kerja pada Perusahaan Sarung Behaestex Gresik.

72

18 Juli 2006

KONSENTRASI PRAKTISI/ KEPENGACARAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Perjudian Sepakbola Melalui Short Message Service (SMS) (Studi di Wilayah Hukum Lamongan). Tinjauan Kriminologis Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana (Studi di Polresta Lamongan). Tinjauan Kriminologis Taruhan Pada Saat Pertandingan Sepak Bola Melaui SMS (Short Message Service) (Studi di Wilayah Kecamatan Babat Kabupaten lamongan). Analisis Yuridis-Sosiologis Terhadap Pasal 486 RUU KUHP Tentang Kriminalisasi “Kumpul Kebo” . Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Polres Kepanjen Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Dalam Upaya Pemberantasan Praktek Prostitusi. Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Prespektif Pasal 486 RUU KUHP. Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Notaris Dalam Meningkatkan Kinerja Notaris (Studi di Badan Pengawas Notaris Surabaya). Pelepasan Bersyarat Sebagai Sarana Resosialisasi Terpidana dan Relevansinya Bagi Upaya Pembinaan Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kota Blitar). Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan jalan Raya Khususnya Pelanggaran kelebihan Muatan Barang Yang Mengakibatkan Kerusakan Barang (Studi Di Polresta Blitar).

KONSENTRASI BISNIS 1. 2. 3. 4. 5.

Tanggung Jawab Pialang Valuta Asing Terhadap Nasabah Dalam Perdagangan Valuta Asing (Studi di PT. Agro Dana Futures Malang). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Setelah Berakhirnya Perjanjian Waralaba (Franchising). Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Melaksanakan Pengangkutan Orang (Studi Kasus Pada P.O Al Mubarok Malang). Perjanjian Carter Otobus Berdasarkan Perjalanan (Studi Kasus Pada P.O Al Mubarok Malang). Perlindungan Hukum Kepada Tenaga Kerja Dalam Program Jamsostek (Studi Kasus Pada CV. Berlian Putra Lamongan).

27 Juli 2006

KONSENTRASI PRAKTISI/ KEPENGACARAAN 1. 2. 3. 4.

Asas Retro Aktif dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peranan Korban Kejahatan (Victim) dalam Terjadinya Suatu Tindak Pidana Ditinjau dari Victimologi. Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dengan Mengacu pada Praktek Peradilan. Fungsi Dokumen Elektronik dalam Proses Pemeriksaan Perkara (Studi di PN Kota Malang).

73

KONSENTRASI BISNIS 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Analisis Yuridis Sosiologis Perjanjian Kerja Sama antara Event Organizer dengan Artist Mangement dalam Bisnis Pertunjukan Musik (Studi di Black Organizer dan UNGU Management pada Saat Konser di Kota Banjarmasin). Perlindungan Hak Cipta atas Format Program Televisi (Studi pada Stasiun Televisi ”Malang TV” di Kota Malang). Kajian atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum (studi pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu di Paringin). Tanggung Jawab Penanggung terhadap Tertanggung Mengenai Klaim Asuransi Kebakaran Sebelum Polis Ditandatangani (Studi di PT. Asuransi Wahana Tata Malang). Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai Proteksi Kepentingan Tenaga Kerja. (Studi di PT. Bentoel Malang). Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Tenaga Kerja.

HTN-HAN 1. 2.

Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Undang – undang terhadap UUD 1945 sebagai Pengawal Konstitusi. Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh UUD.

8 Agustus 2006

KONSENTRASI PRAKTISI/ KEPENGACARAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Upaya-upaya PT. PLN (Persero) Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Listrik (Studi di P PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang). Penanganan Anggota Polri Yang Melakukan Tindakan Indisipliner (Studi di Unit Paminal Polwil Malang). Penegaka Disiplin TerhadapPara Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana (Syudi di Polres Malang). Tinjauan Yuridis Komperatif Tentang Penanganan Terhadap Anggota POLRI Yang Melakukan Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Pemisahan POLRI Dengan TNI. Tinjauan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Teknologi Informasi di Indonesia (Studi di Polresta Malang). Peran Seksi Khusus Polri Terhadap Kejahatan Melalui Teknologi Informasi Terkait Pembajakan Sofware Komputer. Tinjauan Yuridis Terhadap Digital Evidance Atau Data Digital Sebagai Bukti Petunjuk di Persidangan. Analisis Yuridis Tentang Kerugian Konsumen Pengguna Jasa Layanan Telekomunikasi Telepon Genggam Atas “ Veronica” Ditinjau Dari Undang-undang Perindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Analisis Yuridis Tentang Penanganan Kejahatan Penyelundupan Senjata Antar Negara Oleh WNI Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional. Analisi Yuridis Mengenai Maraknya Kasus Bunh Diri Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No.. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak SD Bernama Abang di Desa Agrosari Malang). Implementasi Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indistrial Terhadap Penyelesaian Sengketa Perburuhan. Prosedur Hukum Untuk Mendapatkan Pengakuan Desain Industri Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi pada Kerajinan Ukir Kayu Jati di Bojonegoro).

74

13. 14. 15.

Upaya Kepolisian Dalam Menaggulangi Perdagangan Anak dan Perempuan (Children And Woman Trafficking). Persepsi Instansi Pemerintahan dan Aparat Penegak Hukum di Kota malang Tentang Trafficking di Bidang Pengemisan. Fenomena Trafficking Dalam “Kawin Kontrak” Studi di Rembang Pasuruan.

KONSENTRASI BISNIS 1. 2. 3. 4. 5.

Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap ”Penumpang Gelap” Kereta Api (Studi Kasus di Stasiun Kota Baru Malang). Tinjauan Yuridis Empiris Penegakan Tarif Ekonomi Penumpang KA Berdasarkan UU No. 13 Tahun 1992. Tinjauan Yuridis Sosiologis Jaminan Atas Benda Tak Bergerak Dalam Pemberian Kredir Modal Kerja Bergulir (Studi di Provinsi Kalimantan Timur). Tinjauan Yuridis Perjanjian Pemberian Pinjaman Kredit Modal Kerja Bergulir Antara Lembaga Pengelola Usaha Mikro Kecil dan Mikro Kecil (Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Tinjauan Yuridis Pembentukan Lembaga Pengelola Usaha Mikro dan Mikro Kecil Sebagai Lembaga Pemberi Pinjaman Kredit Modal Kerja ergulir Bagi Kelompok Usaha Mikro dan Mikro Kecil di Kalimantan Timur.

15 Agustus 2006

KONSENTRASI PRAKTISI/ KEPENGACARAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Tinjauan Yuridis Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dengan Pengguguran Kandungan. Tinjauan Yuridis Sosiologis Pemidanaan bagi Pelaku Carok Satu Lawan Satu. Efiktifitas Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi Implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pembaharuan Apit UndangUndang No. 31 Tahun 1999. Pelaksanaan Pemidanaan Bagi Narapidana Militer yang Melakukan Tindak Pidana Umum (Studi di LP Militer Sidoarjo). Efektifitas Pelaksanaan Pemberian Pelindungan Hukum Bagi Pembantu Rumah Tangga Anak Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (Studi di Kecamatan Ringinrejo Kab. Kediri). Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 sebagai Pelaksanaan Kesejahteraan Anak (Studi Kasus Anak Jalanan di Alun-Alun Kota Malang. Kekerasan Massa ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Suatu Perbandingan Terhadap Hukum Positif). Kekerasan Masa Sebagai Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Normatif). Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Wartawan Serta Pertanggung Jawabannya Terhadap Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus di Kota Malang). Pola Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Massa (Studi Yuridis-Sosiologis Kasus Kekerasan Massa Terhadap Tersangka Pencurian Mobil di Pregen Kab. Pasuruan). Penanggulangan Penyalah Gunaan Psikotropika di Kalangan Pelajar SLTP (Studi di Polsek Prigen Kabupaten Pasuruan). Sanksi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Pasuruan).

75

KONSENTRASI BISNIS 1. 2. 3.

Efektifitas Pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Studi di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kediri Branch Office). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Laundry atas Kerugian yang di Tanggung Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Setelah Berlakunya UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Kota Malang). Efektifitas Tugas Yayasan Lembaga Konsumen dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Laundry atas Kerugian yang ditanggung Akibat Kelalaian Pelaku Usaha (Studi di Kota Malang).

25 Agustus 2006

KONSENTRASI PRAKTISI/ KEPENGACARAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Efektifitas Fungsi Sidik Jari dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. (Studi di Polresta Malang). Peran Unit Identifikasi dalam Proses Penyelidikan Suatu Kasus Tindak Pidana). Peranan Sidik Jari sebagai Alat Identifikasi dan Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian (Studi Polresta Malang). Tinjauan Yuridis Normatif Pasal 26 Ayat (1) UU tentang Kewarganegaraan Tahun 2006 diTinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia. Tinjauan Teoritik Dampak Pemberlakuan Kewarganegaraan Ganda Anak Berdasrakan UU Kewarganegaraan Tahun 2006. Tinjauan Yuridis Sosiologis Perilaku Sex Menyimpang yang Terjadi di Lokalisasi Krandex – Nganjuk. Tinjauan Kriminologis Perilaku Sex Menyimpang yang Terjadi di Lokalisasi Krandex – Nganjuk. Kriminalisasi dalam Pemberian Ganti Rugi Pembebasan Hak Atas Tnah (Studi di Kota Nganjuk).

KONSENTRASI BISNIS 1. 2. 3. 4. 5.

Analisa Yuridis Transaksi Ilegal dalam Prostitusi Terselubung. Tinjauan Yuridis Sosiologis Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia dan Sendirian Berhad(SDN Bhd) di Malaysia (Studi Di Notaris Bil’id Muhdin B. Surabaya Indonesia dan Advocates dan Solicitras Orhman Hasim Sepana Malaysia) Perlindungan Konsumen terhadap Pembulatan Nominal Ke Atas Harga Suatu Barang (Studi di Yanti Mini Market Samarinda). Relokasi Pedagang PKL kaitannya dengan peningkatan penghasilan (Studi terhadap efektifitas pelaksanaan Perda tentang relokasi pedagang dikota Malang) Implementasi perlindungan hukum bagi pedagang PKL (Studi pasca relokasi pedagang dikota Malang)

76

29 Agustus 2006

KONSENTRASI PRAKTISI/ KEPENGACARAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Tinjauan Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pencurian yang dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Orang Dewasa dan Anak-Anak (Putusan Mahkamah Agung No. 1558 K/Pid/1998) Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Aparat Kepolisian di Jalan Raya (Studi Pengamatan di Kabupaten Remang) Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Mati Sehubungan dengan Kasus Kelalaian Seorang Aparat Kepolisian dalam Menjalankan Tugasnya dan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Akibat Terkena Tembakan yang Meleset (Studi Kasus Pengamatan di Kab. Wonogiri) Pemberitaan Tentang Kejahatan dalam Media Cetak (Ditinjau dari Sudut Pandang Azaz Praguga Tak Bersalah). Tanggung Jawab PT.PLN (Persero) dalam Standar Pelayanan Terhadap Konsumen di Tinjauan dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penerapan Azaz Praduga Tak Bersalah di Media Cetak (Studi di Radar Malang) Pro Kontra Penanganan Kasus Malpraktek yang dilakukan Bidan Han (Studi Kasus Polresta Batu) Proses Penyelesaian Kasus Pencabulan yang dilakukan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Polresta Batu). Problematika Penyidikan Kasus Malpraktek Proses Kelahiran Bayi dan Solusinya (Studi Kasus Bidan Handayani di Polresta Batu)

KONSENTRASI BISNIS 1. 2. 3. 4.

Tanggung Jawab Pengangkutan dan Juragan Kapal Atas Keselamatan Barang yang dikirim Melalui Jalur Sungai dan Perairan Pedalaman (Studi di Pelabuhan Kab. Kuala Kurun, Kal-Teng) Tanggung Jawab PT.PLN (Persero) Terhadap Pelanggan / Konsumen Akibat Kesalahan dalam Pencatatan Tagihan Rekening Listrik. Analisis Kebijakan Legislasi yang Terkait dengan TI Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna TI Secara Langsung. Analisis Yuridis Terhadap Proses Kriminalisasi dan Pengaturan Hukum Kejahatan di Internet

HTN-HAN 1. 2.

“ Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Oleh Presiden dan / atau Wakil Presiden (Impeachment) di Indonesia” “ Peranan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pengawasan Keuangan Negara dan Pemberantasan Korupsi

2 September 2006

KONSENTRASI HUKUM TATA NEGERA 1. 2.

Perencanaan Tata Ruang Kota dalam Pengembangan Wilayah (Studi Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan). Manajemen Personalia dan Peran Pegawai Tidak Tetap Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi pada Badan Kepegawean Daerah Kabupaten Pasuruan).

77

3. 4.

Tanggung Jawab Majikan Terhadap Overmacht yang di Alami Oleh Buruh. Analisis Yuridis Terhadap Kelemahan Prosedur Pengajuan Gugatan dan Banding dalam UU No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Studi di Kantor Pajak Kab. Mojokerto).

5 September 2006

KONSENTRASI PRAKTISI/ KEPENGACARAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Penderita HIV/AIDS (ODHA) (Studi di Rumah Sakit Saiful Anwar). Hak Waris Anak Perkawinan Campur Ditinjau dari Hukum Waris Indonesia dan Undang – undang Kewarganegaraan. Tinjaun Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Fungsi Dewan Penyiaran Daerah dalam Mengatasi Peredaran Jaringan TV Kabel Ilegal (Studi di Dewan Penyiaran Surabaya). Peranan Organisasi Massa dan Hukum Pidana Islam dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan.(Legal Opini) Singkronisasi Pelaksanaan Fungsi Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Terpadu. Pertanggung Jawaban Pidana bagi Seseorang Pengemudi Kendaraan Bermotor dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Prespektif Menurut Pasal 359 Kitab UU Pidana (Study di Wilayah Hukum Polres Malang). Peranan Organisasi Massa Islam dalam Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan. (Study Kasus terhadap Pemberitaan Media Cetak dan Elektronik di Indonesia). Tinjauan Yuridis Normatif Pengaturan Wajib Lapor Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006. Pelanggaran Hak Azazi Manusia pada Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi Kasus tentang TKI). Akibat Hukum Penanganan Unit Gawat Darurat oleh Rumah Sakit atas Pasien yang Kritis Tanpa Persetujuan Pihak Keluarga Pasien (Studi Kasus di RSAA Malang). Tindakan Hukum Polri dalam Kasus Carok Massal yang Terjadi di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan (Studi Kasus di Polres Pamekasan). Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Carok Massal yang Terjadi di desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan (Studi Kasus di Polres Pamekasan).

KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA 1. 2. 3.

Aspek Politik Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Negara Hukum Indonesia Bidang Yudikatif Menurut Amandemen UUD 1945. Analisa Yuridis Normatif Hubungan Konsep Negara Hukum dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia Menurut Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 Aspek Politik Hukum Fungsi Komisi Yudicial Pasca Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia.

78

12 September 2006

KONSENTRASI PRAKTISI/ KEPENGACARAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Persoalan Penentuan Strat Minima dan Strat Maxima Sanksi Pidana Penjara Menurut KUHP (Studi di PN Kota Malang). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana yang Dilakukan Anggota Polri. Implementasi Undang – undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Kaintannya dengan Pembinaan Narapidana. Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang terjadi Pada Proyek Kawasan Industri Gula Masyarakat (KIGUMAS) DI Kabupaten Malang. Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Kawasan Industri Gula Masyarakat (KIGUMAS) di Kabupaten Malang. Peran Serta Masyarakat DalamPemberantasan Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Prospek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pasca Adanya UU PSK Efektifitas Implementasi Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Tentang Pelindungan Saksi dan Korban Terhadap Pengungkapan Korupsi. Analisis Yuridis Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi

KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA 1. 2.

Konsistensi Ketentuan Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial. Perluasan Kewenangan DPD (Studi Pemikiran Pembangunan HTN).

19 September 2006

KONSENTRASI PRAKTISI/ KEPENGACARAAN 1.

Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Surat Dakwaan No. Reg. Rek.PDM 735/Blitar/II/2005 Tentang Dugaan Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Abdul Choliq Selaku Kepala Sekolah Terhadap Anak Didiknya

2.

Tinjauan Yuridis Sosiologis Implementasi Peraturan Menkominfo Nomor 23/Kominfo/M/10/225 Dalam Upaya Menanggulangi Kejahatan Melalui Telepon Seluler Dengan Kartu Pra Bayar. Tinjauan Yuridis Kriminologis Atas Implementasi Inpres No. 10 Tahun 2005 Terhadap Peningkatan Tindak Kejahatan Di Kabupaten Blitar (Studi Di Polres Blitar

3.

KONSENTRASI HUKUM ISLAM 1. 2. 3. 4.

Buruh, Pengusaha, Kontrak Kerja Dilihat Dalam Konteks Hukum Islam Sistem Pemberlakuan Sanksi HAD Peminum Khamr Dalam Islam Mengkaji Qanun Perbuatan Mesum Di Tinjau Dari Sudut Hukum Islam Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Had Dalam Qanun Khamr Menurut Hukum Islam.

79

25 September 2006

KONSENTRASI PRAKTISI/ KEPENGACARAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Perlindungan Hukum Bagi First Aider Dalam Melakukan Pertolongan Pertama Gawat Darurat Pra Rumah Sakit (Studi Kasus di Kota Malang). Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Mengenai Status Advokat Sebagai Penebak Hukum (Studi Kasus di Kota Malang). Upaya Hukum Penyidik Dalam Meminimalisisr Terjadinya Tindak Pidana Incest Terhadap Anak Perempuan (Studi Kasus di Polresta Malang). Nilai Pembuktian Keterangan Saksi Mahkota Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Perbandingan Perumusan Delik Kesusilaan Menurut KUHP Dengan KUHP Pertanggung Jawaban Pidana Apoteker Terhadap Kesalahan Dalam Melaksanakan Pelayanan Obat Dengan Resep Dokter (Studi Kasus di Kabupaten Kediri). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyidik (Studi Kasus Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP di Unit Lara Polres Kediri).

KONSENTRASI HUKUM BISNIS 1. 2. 3.

Pelaksanaan Multi Level Marketing dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dari Pelaku Usaha (Studi Ahad Net Pasuruan). Tinjauan Tentang Peran KUD Dalam Memberikan Kredit Pada Masyarakat (Studi di KUD Pasuruan). Studi Perbandingan Tentang Pelaksanaan Multi Level Marketing dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Ahad Net Pasuruan).

27 September 2006

KONSENTRASI PRAKTISI/ KEPENGACARAAN 1. 2. 3. 4. 5.

Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Studi di Kota Malang). Tinjauan Yuridis Sosiologis Upaya Polisi Dalam Menangani Maraknya Kasus Pengedaran Uang Palsu Dan Penerapan Hukumnya (Studi Di Porles Malang). Studi Hukum Pidana Lingkungan Hidup Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997. Analisa Pelaksanaan Akses Publik Ke Pengadilan Pidana Sebagai Upaya Untuk Menjaga Pelestarian Lingkungan (Studi Kasus Tentang Kegiatan-Kegiatan Yang Berpotensi Mengakibatkan Kerusakan Terhadap Lingkungan di Daerah Malang Selatan). Analisa Aspek Yuridis Mengenai Dampak Terhadap Lingkungan (AMDAL) Terkait Dengan Perijinan Pendirian Bangunan Di Sekitar Sungai

1. 2. 3. 4.

Penerapan Prinsip Syariah di Perum Pegadaian Syariah Tlogomas Malang (Studi di Perum Pegadaian Syariah Tlogomas Malang). Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Sepeda Motor Melalui Lembaga Pembiayaan Syariah (Studi di Federal International Finance (FIF) Syariah Malang). Analisis Yuridis Sosiologis Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Untuk Pertanian dan Tambak (Studi di Desa Tukkerto Kec. Deket Kab. Lamongan. Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Deposito Mudharabah (Studi DI Bank Syariah Mandiri Surabaya).

KONSENTRASI HUKUM BISNIS

80

12 Oktober 2006

KONSENTRASI PRAKTISI/ KEPENGACARAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Status Barang Bukti Dalam Perkara Pidana yang Tersangka atau Terdakwanya Meninggal Dunia (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang). Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi di Kota Malang). Efektifitas Sistem Pembuktian Terbalik dalam Peradilan Korupsi di Indonesia Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidanan Kekerasan dalam Hubungan Pra-Nikah (Studi Pada Mahasiswa UMM). Upaya Pihak Kepolisian dalam Mengungkap Kasus Perjudian Lewat Situs Internet. Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tidak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan “Pemalakan” yang dilakuakan Oleh Anak Jalanan. Pemenuhan Hak-Hak Tersangka / Terdakwa dalam Hal Mendapatkan Bantuan Hukum VIDE Pasal 56 KUHP (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen). “Penaggalan “ Hukum Pidana dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Studi di Kepolisian Resort Kota Malang) Dasar Perkembangan Penyidik Melakukan Diskresi dalam Penanganan Perkara Pidana dan Kendalanya (Studi di Kepolisian Resort Kota Malang) Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Pertimbangan Hukum Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana dan Akibat Hukumnya (Studi di Polresta Kediri) Tinjauan Yuridis Dampak Peredaran Uang Palsu dalam Perekonomian Masyarakat (Studi di Pengadilan Negeri Malang) Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya Penyelesaian Tindak Kejahatan Penganiayaan diluar Pengadilan (Studi di Kepolisian Sektor Rejotangan) Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pacaran Negatif (Studi di Desa Plimbing Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung).

KONSENTRASI HUKUM BISNIS 1. 2. 3. 4. 5.

Sistem ADHOL- AMEK Antara Pedagang Pracangan dengan Pedagang Mlijo dalam Kaitannya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli (Studi di Pasar Kepanjen, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang). Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Perjanjian Jual Beli Buah Mangga Secara Ijon ( Studi di Desa Slorok Kecamatan Kromongan, Kabupaten Malang) Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Arisan Dagang (Studi di Desa Slorok Kecamatan Kromongan, Kabupaten Otalong). Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Merek dalam Kaitannya dengan Pemalsuan Merek (Studi di Kantor Wilayah Hukum Ham Cq Urusan Haki Surabaya) Tanggung Gugat Pihak Penanggung Terhadap Pihak Tertanggung Pada Hubungan Hukum Asuransi Jiwa Tabungan Ongkos Naik Haji (Studi di PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Malang).

18 Nopember 2006

KONSENTRASI PRAKTISI/ KEPENGACARAAN 1. 2. 3.

Peranan LP Anak Dalam Mewujudkan Fungsi Menghukum, Memperbaiki dan Merehabilitasi Terhadap Napi Anak (Studi di LP Anak Blitar). Pengaruh Pergaulan dan Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Oleh Narapidana Anak (Studi di LP Anak Blitar). Analisis Kriminologis dan Psikologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Ibu Terhadap Anak-Anaknya (Studi di LP Wanita Malang).

81

4. 5. 6. 7. 8.

Peranan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi Terhadap Pelaksanaan Program Community Policing di Kepolisian Resort Kota Batu). Polisi Sipil Sebagai Paradigma Baru (Sistem Ideal Kepolisian di Indonesia) Studi Komporatif Sistem Kepolisian Dari Era Sebelum Reformasi dan Pasca Reformasi). Perilaku Kasar Yang Masih Dilakukan Penyidik Polisi Dalam Invetigasi Tindak Pidana (Studi Tentang Perilaku Kasar Dalam Investigasi Penyidik Policy di Wilayah Hukum Polres Lumajang). Tinjauan Yuridis Sosiologis Mengenai Penggunaan Bahan Berbahaya Beracun Oleh Petani di Kota Batu. Tinjauan Yuridis Atas Kasus Eksekusi di Villa Bukit Cherry di Kota Batu

KONSENTRASI HUKUM TATA NEGERA 1. 2.

Analisis Yuridis Normatif Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (Studi Kasus Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial). Konfigurasi Politik Dalam Pembuatan Perda Syariat di indonesia (Analisis Perda Syariat Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah).

21 Nopember 2006

KONSENTRASI PRAKTISI/ KEPENGACARAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tinjauan Yuridis Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba dan Psikotropika (Studi Tentang Pasal 41 UU NO. 22 Tahun 1997 Tentang Psikotropika JO 47 UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Dalam Putusan PN Malang No. 974/Pid.B/2004. Praktek Hukum Terhadap Putusan Pelepasan dan Segala Tuntutan Hukum dan Pembebasan Dari Segala Tuduhan di Pengadilan Negeri Malang. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. Kajian Yuridis Sosiologis Implementasi Hak Untuk Hidup Bagi Pemakai Narkoba Penderita HIV/ AIDS Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM (Studi di Yayasan Penanggulangan AIDS Matahati, di Denpasar). Implementasi UU No. 39 Tahun 1999Tentang Hak Mendapat Rasa Aman Bagi Narapidana di LP (Studi di LP Lowokwaru Malang). Proses Pelaksanaan Perkawinan Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi di LP Lowokwaru Malang).

KONSENTRASI HUKUM BISNIS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pelaksanaan SK Gubernur No. 188/ 16/ 013/ KPTS/ 2006 Tentang Upah Minimum Propinsi di Kota Malang. Efektifitas Pelaksanaan Gubernur No. 188/16/013/KPTS/2006 Tentang Upah Minimum Propinsi di Kota Kediri dan Kendalanya (Studi di PT. Gudang Garam Kediri). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank dengan Agunan Setifikat Yang Bukan Atas nama Debitur (Studi di BPR Insumo Arto Kediri). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Lelang Negara Pada KP2LN Malang). Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Bidang Usaha Jasa Keuangan Oleh Koperasi Dalam Kaitan Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Studi di Koperasi Pegawai Negeri Begu Trenggalek). Pelaksanaan Penjaminan Simpanan Nasabah Penyimpan Oleh LPS Terlikuidasi (Studi Kasus di PT. BPR Tripillar Arthajaya Yogyakarta). Tanggung Jawab Perusahaan Pembiayaan Terhadap Resiko Kehilangan Kendaraan Bermotor Dalam Masa Kepemilikan Belum Berpindah Tangan (Studi Kasus Adira Finance Malang).

82

KONSENTRASI HUKUM ISLAM 1. 2.

Akibat Perceraian Orang Tua Beda Agama Terhadap Hak Hadhanan Anak Prosedur Hukum Perceraian Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukum Terhadap Hak Asuh Anak. Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Fiqih Lintas Agama Dalam Kehidupan Rumah Tangga Yang Berlatar Belakang Beda Agama (Studi di Kota Batu).

27 Nopember 2006

KONSENTRASI PRAKTISI/ KEPENGACARAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Kewajiban Balik Nama Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor Serta Pengaruh Cacat Tersembunyi Yang Melekat (Studi di Samsat Kepanjen Kota Malang). Keterangan Saksi Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Pengadilan Negeri Malang). Tinjauan Yuridis Tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (Studi Kasus Pembuangan Lumpur Lapindo di Sungai Porong). Pengaruh Pendidikan dan Latihan Kerja Terhadap Narapidana Untuk Keberhasilan Bersosialisasi di Masyrakat (Studi di BAPAS Pati). Pemanfaatan Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sarana Pembinaan Narapidana (Studi di LP Kelas II B Pati). Implementasi Pemberian Hak Mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana (Studi di LP Kelas II B Pati). Pengawasan Terhadap Prosedur Pemberian Izin Keimigrasian Bagi Orang Asing. Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Subjektivitas Penyidik Dalam Melakukan Penyelidikan (Studi Kasus di Polres Batu). Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polres Batu). Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pertimbangan Polisi Dalam Menetapkan Hasil Penyelidikan Sebagai Dasar Penyidikan (Studi di Polresta Malang) Perluasan Makna Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP Baru di Indonesia. Problematiak Asas Legalitas Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dampak Minuman Keras Terhadap Dorongan Untuk Melakukan Kejahatan (Studi di Polresta Malang).

KONSENTRASI HUKUM BISNIS 1. 2. 3. 4.

Landasan Yuridis Praktek Bisnis Militer (Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia). Tinjauan Yuridis Sosiologis Praktek Bisnis Militer (Studi di Puskopad A DAM V Brawijaya). Tinjauan Yuridis Sosiologis Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Perkreditan Kendaraan Bermotor (Studi di Bussan Auto Finance Cabang Jember). Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Bussan Auto Finance (Studi di Bussan Auto Finance Jember).

5.

Efektifitas Penerapan PeraturanBank Indonesia Nomor 7/8/PBI/ 2005 Tentang Sistem Informasi Debitur Sebagai Upaya Penaggulangan Kredit Macet (Studi di Bank Indonesia Cabang Malang). Tinjauan Yurids Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Dalam Bancassurance (Studi di Lippo Bank Cabang Malang).

6.

83

5 Desember 2006

KONSENTRASI PRAKTISI/ KEPENGACARAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Efektifitas Pemberian Pelepasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarkatan Wanita Kelas II A Malang. Analisis Yuridis Sosiologis Dampak Penerapan Darurat Sipil di Maluku Utara. Perlindungan Saksi Terhadap Intervensi dari Pihak-Pihak Terkait Dalam Suatu Kasus. Analisis Kasus Korupsi Terkait Maraknya Kasus Korupsi di Negara Indonesia. Problematika Pelaksanaan Asas Praduga tak Bersalah (Presumtion Of Innocent) Dalam Peradilan Pidana di Indonesia. Pelanggaran Hak Normatif Pada Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi Tentang TKI di Luar Negeri). Pelanggaran Terhadap Hak Normatif Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi Terhadap TKI dan PJTKI Kec. Dolopo Kab. Madiun). Analisis Yuridis Tentang Jaminan Indepedensi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Dalam Kasus Penyelesaian Kasus Malpraktek. Efektifitas Hukum Sebagai Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Dari Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Malang. Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Manula dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus di Polresta Malang). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak-Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polresta Malang). Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Mal Praktek (Studi Kasus di Polresta Malang). Penerapan Sanksi Hukum dan Dampaknya Terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Mojokerto. Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian SP3 Terhadap Tersangka Korupsi BLBI Berdasarkan Surat Keterangan Lunas (SKL) Dalam Prespektif Hukum Acara Pidana.

KONSENTRASI HUKUM BISNIS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Analisis Yuridis Sosiologis Keseimbangan Hak dan Kewajiban Antara Pemberi Tugas dan Pemborong (Studi Kasus Perjanjian Pemborongan Antara PT. (Persero) Angkasa Pura I Cab. Bandara Patimura Ambon Dengan CV. Prima Pembangunan di Kota Ambon). Analisis Permasalahan Teknologi Sistem Informasi Dalam Pendaftaran dan Pembayaran Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Malang). Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil dan Mikro (Studi di Unit Usaha Kecil Mikro dan Deperindag Kota Pasuruan). Perlindungan Hukum bagi Issuer Bank Dalam Penggunaan Credit Card Oleh Card Holder (Studi di PT. BNI (Persero) Tbk. Cabang Unibraw Malang). Efektifitas Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ditinjau Dari UU No. 2 Tahun 2004 (Studi di Depnaker Kab. Tuban). Peranan Pusat Pelayanan Informasi Pelanggan (Call Center) PT. PLN (Persero) Sebagai Upaya Mewujudkan Hak Atas Informasi Untuk Konsumsi. Tanggung Jawab Aktif Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Mengenai Produk Makanan Yang Rusak Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (Studidi YLKI Malang). Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Sistem Perdagangan E-Comerce. Pemberian Kredit Oleh Koperasi Dengan Jaminan BPKB Kendaraan Bermotor. Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor (Studi di PT. Asuransi Bumi Putera Kabupaten Blitar). Tinjauan Yuridis empiris Penegakan Tarif Ekonomi Penumpang KA Berdasrkan UU No. 13 Tahun 1992 (Studi Kasus di Stasiun Kertosono).

84

9 Desember 2006

KONSENTRASI PRAKTISI/ KEPENGACARAAN 1. 2.

Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Jaminan Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Remisi Bagi Narapidana.

KONSENTRASI HUKUM BISNIS 1. 2. 3. 4.

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Obligasi Yang Melakukan Perdagangan Obligasi Tanpa Warkat (Scripless Trading) di BES. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Lumpur Lapindo Berdasarkan Keppres No. 13 Tahun 2006. Analisis Yuridis dan Non Yuridis Penyelesaian Kredit Macet di Bank Jatim Cabang Malang. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan/ Minuman Yang Belum Terdaftar Berdasarkan UU No. 8/ 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Kantor Dinas Kesehatan Kota Malang).

KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA 1. 2.

Tinjauan Yuridis Sosiologis Mekanisme Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) (Studi Kasus di Kec. Temayang Kab. Bojonegoro). Peran dan Fungsi BAPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 (Studi Kasus di kabupaten Bojonegoro).

WISUDA PERIODE II TAHUN 2006/ juni 2006 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Analisis Kritis Konsepsi Rule of Law Dalam Pembangunan Negara Hukum Indonesia Sanksi Hukum Bagi Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Perkelahian Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro) Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah (Studi di DPRD Kota Bima Periode 20042009 Boikot Produk Amerika Dalam Perspektif Hukum Islam Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Di Tinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di PT Asuransi Bumi Asih Jaya dan PT. Asuransi Syariah Mubarakah Malang) Kajian Kritis Terhadap Upaya Sub Detasemen V/1-2 Polisi Militer Dalam Menangani Tindakan Disersi Oleh Anggota TNI AD (Studi di Sub Detasemen V/1-2 Polisi Militer Kota Ngawi) 85

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Analisa Hubungan DPRD Dengan Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Upaya Polri Dalam Menanggulangi Perkelahian Antar Organisasi Pencak Silat Persaudaraan Teratai (PSHT) dan Pagar Nusa (PN) Peminjaman Secara Fidusia Terhadap Ijin Menempati Atas Bangunan Pasar Di Kabupaten Jember (Studi di Bank Rakyat Indonesia Tbk. Tanjung Trunojoyo Jember) Faktor Penyebab Terjadinya Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda dan Penyelesaiannya. (Studi Kasus Terbitnya Dua Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda) Analisis Tentang Putusan Pengadilan Negeri Malang Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Di Bawah Umur (Perkara Pidana No. 189/Pid.B/2003/PN Malang) Aspek Yuridis Sosiologis Pembangunan Malang Town Square Di Kawasan Pendidikan Di Kota Malang Di Tinjau Dari Perda No. 7 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Praktek Cornering The Market Di PT. Bursa Efek Jakarta Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indosenia Analisis Terhadap Kontrak Kerja Antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dengan Majikan Mengenai Jaminan Hukum Terhadap Hak-Hak TKI Di Luar Negeri Di Tinjau Dari Perspektif Perundang-Undangan Indonesia. Kajian Kritis Implementasi Tujuan Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Di Kabupaten Bojonegoro Di Tinjau Dari RUTRK Upaya Polri Dalam Pemberantasan Perjudian Setelah Berlakunya Instruksi Kapolri No. TR/27/I/2005 (Studi Di Polres Pamekasan) Disparitas Putusan Hakim Terhadap Kasus Psikotropika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang dan Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru) Pemusnahan Benda Sitaan Yang Bersifat Membahayakan dan Terlarang Untuk Diedarkan (Studi Kejaksaan Negeri Malang) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Undang-Undang Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi. (Analisis Yuridis Normatif Terhadap UU No. 10 Tahun 2004) Penegakan Hukum Terhadap Ketentuan Pidana Dalam Perda No. 13 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Studi Di Kota Malang) Analisa Yuridis Sosiologis Terhadap Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Studi Kasus Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan) Peran Unit P3D Dalam Menindak Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran (Studi Di Polres Pasuruan) Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang No. 40/Pid B/2005 Kasus Kepemilikan Orangutan “Tole” Analisa Putusan Hakim Tentang Kasus Budidaya Tanaman Tanpa Ijin Yang Di Lakukan Petani Di Tulungagung (Studi Putusan No. 37/Pid.B/PN.Ta) Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Tinjau Dari PP No. 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Studi Di Pemerintah Kota Malang) Kajian Kritis Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Polresta Malang) Pandangan Para Tokoh Masyarakat Terhadap Praktek Perjudian “Cap Jiki” dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan) Analisis Terhadap Putusan Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Surat Oleh Purwanto, SH. (Studi Kasus Terhadap Perkara Pidana No. 562/Pid.B/2004 Pengadilan Negeri Banyuwangi) Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Secara Liar Studi Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijasah Oleh Caleg DPRD Pemilu 2004 (Studi di Polresta Malang) Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh "Sales Promotion Girl" Yang Mengalami Pelecehan Seksual Pada Saat Bekerja. (Studi Terhadap Sales Promotion Girl Dari PT. Marlboro Di Kota Malang) 86

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Tinjauan Yuridis Normatif Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Penodaan Terhadap Agama Islam Dalam Pandangan Hukum Positif. (Studi Kasus Grup Band Dewa) Analisa Terhadap Pelanggaran Marka Jalan Sebagai Prasarana Berlalu Lintas Oleh Pemakai Jalan. (Studi di Wilayah Polresta Malang) Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia Terhadap Kerusakan Atau Hilangnya Paket Pengiriman Barang Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan PKB Menurut Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2001 (Studi di Pemerintah Propinsi Tingkat I Jawa Timur UPTD Pendapatan Pasuruan) Eksaminasi MA No. 1143/K/Pid/2004 Tentang Kasasi Fajri Alias Yusuf Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Palu Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan (Studi di Kota Malang) Perbandingan Konsepsi Hukum Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Positif Pada Pasal 284 KUHP dan Hukum Islam Efektivitas Pemberlakuan Program Safety Riding Pada Kendaraan Bermotor Dalam Menekan Kecelakaan Lalu Lintas. (Studi Satuan Lalu Lintas Polwiltabes Surabaya) Hak Asasi Manusia Dalam Piagam Madinah dan UUD 1945 (Analisis Deskriptif Komparatif Terhadap Hak Kebebasan Beragama) Eksistensi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Islam Tindak Pidana Perzinaan Menurut Pasal 284 KUHP (Analisa Yuridis Normatif Berdasarkan Hukum Pidana Islam) Perbuatan Pidana dan Hukumannya Di Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perspektif Fiqih Islam (Studi Tentang Qanun No. 11 Tahun 2002 dan Qanun No 12 Tahun 2003) Kekerasan Massa Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Islam Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Hak Pendidikan Bagi Anak Terlantar Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. (Studi di Kota Malang) Tinjauan Tentang Pembayaran Letter of credit (L/C) Dalam Transaksi Jual Beli Ekspor (Studi Pada Bank Mandiri di Surabaya). Pertanggungjawaban KPUD Sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Pasca Judicial Review Atas Pasal 57 (1) Pasal 66 (3e) dan Pasal 67 (1e) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Keberadaan Debt Collector Dalam Penagihan Pinjaman Macet (Studi di Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Cabang Dau Kabupaten Malang) Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia (Studi Tentang Pemikiran Ustadz Abu Bakar Ba'asyir Dalam Perspektif Fiqih Islam dan Hukum Tata Negara) Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dalam Kewarisan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Tinjauan Hukum Adat Terhadap Delik Pemerkosaan (Studi Masyarakat Adat Madura Di Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan) Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Sengketa Sewa Menyewa Perumahan Lama Di Kota Malang Analisis Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Dalam Penyelesaian Pelanggaran Ijin Trayek Angkutan Kota (Angkot) Di Kota Malang Tinjuan Kriminologis Terhadap Ibu Rumah Tangga Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel Di Kecamatan Kota-Kota Kediri Kajian Yuridis Normatif Tentang Kepemimpinan Perempuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Itsbat Nikah Untuk Menetapkan Asal Usul Anak (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)

87

WISUDA PERIODE III TAHUN 2006 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Penegakan Hukum Bagi Warga Negara Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas (Studi Di Kantor Imigrasi Malang) Implementasi Performing Right Licenses Atau Hak Penyiaran Karya Cipta Musik Menurut UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Di Lembaga Karya Cipta Indonesia (KCI) Surabaya) Analisa Kriminologis Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pengrusakan Tempat Ibadah Jama'ah Ahmadiyah Oleh Massa. (Studi Kasus Di Polres Mataram - Lombok NTB) mam a Pertentangan Konsep Kejahatan Antara Masyarakat Dengan KUHP Dalam Kejahatan Zina Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebiasaan Masyarakat Madura Dalam Membawa Senjata Tajam Di Tinjau Dari Perspektif UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Pada Masyarakat Islam Di Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Strategi Penangkapan Tersangka Terorisme Dr. Ashari (Studi Densus 88 Polda Jatim) Tindak Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Malang) Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sketsa Wajah Tindak Pidana Dalam Kasus Bom Bali (Studi Kasus Di Polda Bali) "Peran dan Fungsi Yayasan Lembaga Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen" (Studi di Yayasan Lembaga Konsumen Malang) Perubahan Status Kepala Desa dan Perangkat Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Malang (Studi Di Pemerintah Kota Malang) Peran Polri Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kerusuhan Massa Yang Terjadi Dalam Konser Musik (Studi Kasus Di Polresta Malang) Peranan Polri Dalam Menanggulangi Penggunaan Senjata Api Secara Melawan Hukum Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Pelaksanaan Sanksi Bagi Narapidana Anak Yang Melarikan Diri (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar) Penerapan Azas Strict Liability (Pertanggungjawaban Mutlak) Dalam Sidang Pelagaran Lalu Lintas (Studi di Pengadilan Negeri Malang) Analisa Penegakan Hukum Penebangan Hutan Konservasi Secara Ilegal Dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Kawasan Arboretum Sumber Brantas Batu Malang) Dampak Pembuatan Sketsa Wajah Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Terhadap Kesalahn Penangkapan Orang Dalam Proses Penyidikan Di Polwil Malang) Analisa Yuridis Sosiologis Terhadap Perjanjian Mitra Kerja Antara Badan Rumah Sakit Daerah (BRSD) Dengan PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero). (Studi di Rumah Sakit Daerah Kab. Bojonegoro dan PT. Askes (Persero) Cabang Bojonegoro. Pelaksanaan Pasal 8 Ayat I Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Mengenai Keikutsertaan Program Penjaminan Simpanan (LPS) dan Pengaruhnya Terhadap Perlindungan Hukum Dana Nasabah Perbankan (Studi Pada PT. BPR Manuk Wari Tamanan-Bondowoso. Kajian Kriminologis Prilaku Seks Bebas Di Kalangan Pelajar SMA (Studi Di Kota Madiun) Metode Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Studi Kasus Di Bapelda Kabupaten Pasuruan) Tinjaun Yuridis Sosiologis Terhadap Sengketa Tanah Ulayat Yang Timbul Pasca Kerusuhan Ambon. Tinjauan Yuridis Sosiologis Pembukaan Jalan Tembus Kawasan Perumahan Taman Sulfat Dan Perumahan Srikandi (Studi Kasus Ditinjau Atas Penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Laporan Intelijen Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Pelaksanaan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Propensi Jawa Timur No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian 88

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Golongan C Pada Wilayah Sungai Terhadap Usaha Perizinan Penambangan Pasir (Studi Di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo) Tinjauan Yuridis Empiris Terhadap Penyalahgunaan Visa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Surabaya). Pola Penyelesaian Dalam Hal Terjadinya Prapenuntutan Yang Melampui Batas Waktu Yang Ditentukan Dalam KUHAP (Studi Di Polresta Malang Dan Kejaksaan Negeri Kota Malang) Analisis Kritis Rumusan Pasal 420 RUU KUHP Tentang Pesetubuhan (Suatu Pemikiran Ke Arah Pembaharuan Hukum Pidana) "Analisis Terhadap Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Narapidana Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 dan PP No. 32 Tahun 1999 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang)" Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Lahan Parkir. Tanggung Jawab Hukum Advokat Yang Melakukan Penyuapan ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Indonesia Penerapan Pasal 360 KUHP Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Di Polresta Malang). Perlindungan Hak Cipta Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Islam. Studi Perbandingan Antara Minuman Beralkohol Antara Fiqih Jinayah dan Perda No. 22 Tahun 2000 Di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah Analisis Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Implementasi Undang – Undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 46 Ayat (1) dan (2) tentang Alimentasi Anak kepada Orang Tua (Studi Kasus di Panti Jompo Budi Sejahtera Kecamatan Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan). Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap PP. No. 44 Tahun 1993 Mengenai Plat Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dibuat Oleh PKL. Implementasi Pasal 10 UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Pemberitahuan Ke Polisi Kaitannya Dengan Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Studi Di Polresta Malang) Studi Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Minuman Keras Menurut Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik). Tinjauan Yuridis Kriminologis Eksploitasi Seks Komersial Anak Berdasarkani UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu) Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Menanggulagi Praktek Perjudian Togel (Studi Di Polres Malang Implementasi Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Implementasi Tugas Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 30 UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 di Kejaksaan Negeri Malang). Analisis Yuridis Implementasi Ketentuan Penyebaran Dan Pembagian Kartu Kompensasi BBM (Studi Di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung). Analisa Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Yusuf Effendi Selaku Direktur UD. Tiga Top Indonesia (TTI) Terhadap PT. Borwita Citra Prima (BCP). (Studi Terhadap Putusan Nomor: 505/Pid.B/2004/PN. Malang) Pertanggung Jawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Korporasi "Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Pedhofilia Dalam Perspektif Tiga Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga" Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi di Indonesia (Studi Komparasi Terhadap Rumusan dan Ancaman Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi). Peranan Polri DalamMencegah dan Menanggulangi Kejahatan Perdagangan Anak Dalam Bentuk Eksploitasi Seksual (Studi Di Polwiltabes Surabaya) PelaksanaanPembinaan Pidana Bermasyarakat Oleh Balai Pemasyarakatan (Studi Di Balai Pemasyarakatan Bojonegoro) 89

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

73.

Pelaksanaan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor HK.021.26/1535/79 Tentang Persewaan Tanah Bengkok Atau Ganjaran Milik Desa (Studi Di Kota Batu Jawa Timur) Analisa Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 191/Pid.B/2004/PN Gresik Mengenai Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Tindak Pidana Penangkapan Ikan dan Usaha Perikanan Tanpa Izin (Ilegal Fishing) Oleh MV. Siriwanphen Thailand) Sistem Perumusan Ancaman Pidana Seumur Hidup Dalam Undang-Undang Diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Studi Terhadap Kebijakan Legislatif Tentang Pidana Seumur Hidup). Peran Sidik Jari Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Perampokan Nasabah Bank (Studi Di Polresta Malang). Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar) Analisa Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No : 221/Pid.B/2005 PN.LMJ. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh H. Anthonius Santoso, SH.MM. Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Keputusan Bupati No. 180/783/KEP/421.012/2005 Tentang Penghentian Kegiatan Pondok Itikaf Ngaji Lelaku Dalam Kasus Sholat Dua Bahasa Oleh Yusman Roy Hubungan Dewan Perwakilan Derah (DPD) dengan Masyarakat Lokal Dalam Mewakili Kepentingan Daerah (Ditinjau dari Pasal 50 Huruf F UndangUndang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ) Problematika Dalam Proses Pendaftaran Tanah Secara Sistematik (Studi Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun) Sanksi Terhadap SPBU Yang Melakukan Pengurangan Takaran (Studi di Balai Pelayanan Kemetrologian Malang). Tinjauan Yuridis Sosiologis Kendaraan Bermotor untuk Sarana Penggilingan Padi Keliling Menurut UU. No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi) Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan (Studi Analaisis Terhadap Putusan Hakim No. 433.Pid/B/2005) Studi Di Pengadilan Negeri Malang Implementasi Jaminan Fidusia Pada Kredit Mikro Di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Lamongan Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Kasus Perdagangan Perempuan/Trafiking (Studi Di Polresta Malang) Penerapan Asas Praduga Tak ersalah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Curanmor (Studi Di Polresta Malang) Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Penanganan Pembalakan Liar Menurut UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Di RPH Kronto BKPH Tosari KPH Pasuruan) Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Perjudian Terselubung Dalam Perlombaab Burung Merpati (Studi Kasus Di Polres Malang). Pornografi Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Terhadap terbitnya Majalah Playboy Versi Indonesia) Studi Perbandingan Praktek Pemberian Jaminan Kredit Modal Kerja dan Al Mudhrabah Antara Bank Jatim Cabang Malang Dengan BNI Syariah Cabang Malang Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Kejahatan Perkosaan (Sexsual Violence) Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayat) Dan Hukum Pidana Positif Indonesia. Hak Struktural Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif) Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak Nakal Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Studi Di Kota Banjarmasin) Pelaksanaan Denda Sebagai Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Mobil Penumpang Umum (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang) 90

74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.

Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Franchising/ Waralaba Yang Bergerak Dalam Bisnis Garmen Terkait Maraknya Pemalsuan Merek Surf Wear (Studi di Planet Surf Malang). Implementasi Persetujuan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perumahan (Studi di Kantor BUTR Kota Malang).. Metode Penyelidik Dalam Mengungkap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika. Efektifitas Manajemen Penanganan Perkara Korupsi Kaitannya Dengan Penerapan Asa Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Tuban) Faktor Penyebab Tindak Kekerasan Dalam RumahTangga Yang Dilakukan Oleh stri Terhadap Suami (Studi Kasus No. Pol. : LP/32/III/2006) Persepsi Polisi Terhadap Azaz Legalitas Dan Implementasinya Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar) Analisa Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Berkas Perkara No. 559/Pid.B/2004/PN.Kepanjen Dengan Berkas Perkara No. 560/Pid.B/2004/PN Kepanjen) Kewenangan Komisi Yudisial dan Implikasinya Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Prespektif Pasal 13 Huruf b UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Dirugikan Akibat Praktek Perdagangan Semu Dalam Pasar Modal (Studi Di Bursa Efek Jakarta Pusat Informasi Pasar Modal Malang). Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Listrik Pada Industri Kecil (Studi Pada Kawasan Industri Kecil Di Kabupaten Trenggalek). Upaya Penyidik Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Dalih Isu Dukun Santet Di Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep (Studi Kasus Di Polres Sumenep). Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Putusan Nomor 732/Pid.B/2004/PN. Jkt. Sel. Dan Putusan Nomor 157/Pid/2004/PT.DKI) Implementasi Pemberian Hak Remisi Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Bagi Narapidana Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro) Faktor Penyebab Hakim Dan Panitera Dalam Memutus Perkara Pidana Dengan Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 200 KUHAP Peran Dewan Kehormatan Kode Etik Advokat Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat (Studi Kasus Di Ikadin Cabang Malang) Pertimbangan Polri Dalam Melakukan Pembubaran Aksi Massa Dalam Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (Studi Di Mapolresta Malang) Eksistensi Pasal-Pasal Penodaan Agama Dalam RUU KUHP Dalam Prespektif Hak Kebebasan Beragama Dalam Konteks Ham. Analisis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan (Studi Di Polres Situbondo). Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Bidang Ketenagalistrikan (Studi Terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT.PLN (Persero) Dengan Pelanggan Industri Di Kota Malang). Analisis Yuridis Strategi Pengendalian Aksi Massa Oleh Polri (Studi Kasus Pengendalian Aksi Massa Di Bepura 16 Maret 2006) Implementasi SK Memperindag Nomor 350 Tahun 2001Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang). Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Pornoaksi dalam KUHP (Studi Di Kota Malang) Ketidakpatuhan Para Penambang Tradisional Terhadap Izin Usaha Pertambangan Batubara Sesuai DenganUU No. 11 ahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Studi di Kabupaten Banjar Kalsel) Problematika Penegakan Pasal 282 KUHP (Studi Di Polresta Malang) 91

99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.

Peranan Keterangan Ahli Pada Proses Peradilan Untuk Mengunkap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi PerkaraTindak Pidana Korupsi Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM) Advokasi Terhadap Istri Sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Pusat Perlindungan Perempuan Dan Anak) Tinjauan Yuridis Status Hukum Keperdataan Anak Berkewarganegaraan Ganda Berdasrakan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Hand Phone Multiguna (Studi Di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa Kota Malang). Sistem Pembinaan Psikologis Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Penangguhan Penahanan Yang Dilakukan Dengan Jaminan Uang (Studi Di Kejaksaan Negeri Tulungagung). Mekanisme Eksekusi Terhadap Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Malang Dan Kejaksaan Negeri Kota Malang). 4 Jan 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

JUDUL 1. Analisa Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Merahasiakan Identitas Anak Nakal Oleh Pers.

2.

1. Tinjauan Yuridis Sosiologis Pengawasan KPI Terhadap Tayangan Kekerasan Smack Down Oleh Televisi Lativi (Studi Kasus KPI Propinsi).

3.

1. Dasar Pertimbangan Pemecahan Perkara Pidana (Spiltsing) Dalam Praktek (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Malang).

KONSENTRASI HUKUM BISNIS 1.

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Pemilik Angkot Dengan Sopir Angkot (Studi Pada Jalur ADL di Kota Malang).

2.

Perlindungan Hukum Terhadap Pengembang dalam Bidang Bio Teknologi yang Sudah Dipatenkan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 516/Pid.B/2005)

KONSENTRASI HTN/ HAN 1.

Analisa Yuridis Sosiologis Terhadap Perspektif Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang). 92

11 Januari 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI 1.

Aplikasi Hukum Adat Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi di Desa Banaran Kec. Kandangan kab. Kediri).

2.

Pelaksanaan Bantuan Hukum Kumdam V Brawijaya Pasca Berlakunya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Dalam Menyelesaikan Perkara Yang Diajukan Oleh Anggota TNI Angkatan Darat Beserta Keluarga Besarnya (Studi di Bagian Hukum KODAM V Brawijaya Malang).

3.

Analisa Yuridis Sosiologis Tentang Perbedaan Biaya Nominal Pembuatan Akta Nikah Antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Dengan Kantor Catatan Sipil Kota Batu. Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Studi di Lembaga Penyiaran di Wilayah Malang).

4.

KONSENTRASI HUKUM BISNIS 1.

Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Rumah Sakit Sebagai Pelaku Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien (Studi di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang).

2.

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Adanya Emiten Decisting di Pasar Modal (Studi di Pusat Informasi Pasar Modal Bursa Efek Jakarta (PIPM – BES) Malang)

25 Januari 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI 1.

Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Aparat Kepolisian Yang Melakukan Pengamanan Unjuk Rasa Dalam Prespektif UU 2/2002 (Studi di Polresta Malang)

2.

Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Jenis- Jenis Tindak Pidana Dalam Pilkada Lansung Menurut UU No. 32 Tahun 2004.

3.

Penerapan Azas Lex Spesialis Derograf Lex Generalis Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polresta Malang)

93

5 Pebruari 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI 1.

Upaya Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Aliran Listrik (Studi Kasus di PLN di Lumajang).

2. 3. 4.

Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyala Gunaan Narkotika Oleh Narapidana (Studi di LP Lowok Waru Kelas I A) Model Pelembagaan dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi pada LP Lowok Waru di Malang) Penegakan Hukum Terhadap POOL dan CAFÉ Sebagai Ajang Prestitusi (Studi di Kota Malang)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS 1.

Muslih

01400079

Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang dalam Perjanjian Pelayanan Pengangkutan Pariwisata Apabila Terjadi Kejelakaan Transportasi (Studi Kasus di PO Jaya Ponorogo).

3 Maret 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI Pelaksanaan Pemberian Hak Mendapatkan A. Fuad Usfa, SH., Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana M.Si (Studi di LP. Wanita Malang)

1.

ARIS CAHYONO

03400132

2.

AKHMAD FANDI SUHONO

03400231 Dualisme Ketentuan Yuridis terhada Sumali.,S.H,M.H Kehadiran Saksi Korban Dipersidangan dalam Prespektif KUHAP dan Undang – undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3.

UMI FARIDA

03400208

Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Sumali.,S.H,M.H Penyimpangan Perilaku seksual Narapidana (studi LP. Lowokwaru Malang).

94

Haris.,SH.M.Hum.

Disetujui (MPH)

A. Fuad Usfa, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

Haris.,SH.M.Hum.

Disetujui (MPH)

Analisis Yuridis Sosiologis tentang Dr. Muslan Pengunjung Café yang Nyata Mabuk di Jalan Abdurrahman, SH.M.H Umum (Studi Kasus di Kota Malang)

4.

RIDHA FARDHIAN

01400126

5.

FANKY TIN. N.

6.

SAMSUR RIJAL

7.

REDHI CITRA SUSANTO

Tinjauan Yuridis Sosiologis Kegunaan Tongat, SH.M.H. Penelitian Kemasyarakatan BAPAS dalam Upaya Melindungi Hak – hak anak dalam Proses Peradilan(Studi di BAPAS Kls. I Malang). 03400137 Efektifitas Pelaksanaan Fungsi BAPAS Tongat, SH.M.H. terhadap Pembimbingan Anak Pidana yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kls. I Lowokwaru Malang). 00400064 1. Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Haris.,SH.M.Hum. Perkelahiaan Antar Kelompok Terorganisir di Tulungagung. 03400024

15 Maret 2007

Konsentrasi Praktisi 1. Dwi Wahyu Kurniawan

01400325

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan Anak Pidana Dalam di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Sragen, yang bukan merupakan Lembaga Pemsyarakatan khusus anak ? 2. Bagaimana efektifitas Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Sragen ?

Efektifitas Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Sragen

95

Sumali.,S.H,M.H

Disetujui

Wasis Suprayitno, SH.M.Si.

Disetujui (MPH)

Wasis Suprayitno, SH.M.Si.

Disetujui (MPH)

A. Fuad Usfa, SH., M.Si

Disetujui

Konsentrasi HTN/HAN NO.

NAMA 1. Yayat Supriyatna

NIM 02400213

1.

2.

3.

2. Agung Teguh Sutanto

02400284

PERMASALAHAN Apakah yang menjadi tujuan Negara dalam menjalankan kebijakan pelarangan terhadap organisasi /partai berideologi Komunisme/MarxismeLeninisme di Indonesia ? Bagaimanakah arah pembangunan politik hukum terkait dengan pembubaran PKI di Indonesia ? Bagaimanakah pelarangan terhadap organisasi/partai berideologi Komunisme/MarxismeLeninsme di Indonesia dalam perspektif Pasal 28 E (3) UUD 1945 ?

1. Bagaimana pelaksanaan proses penyelesian sengketa lingkungan hidup melalui perdamaian di Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan ? 2. Sejauh mana kekuatan putusan perdamaian diluar sidang pengadilan ? 3. Bagaimana pelaksanaan eksekusinya apabila

JUDUL PEMBIMBING KETERANGAN Pelarangan Organisasi/Partai 1. Hj. Suti Mulyani Disetujui Berideologi Komunisme/ SH., MH. Marxisme-Leninsme Di 2. DR. Muslan Indonesia Dalam Perspektif Abdurrahman, SH., Pasal 28 E (3) UUD 1945 MH.

Surya Tinjauan Tentang Upaya 1. DR. Anoraga, SH., Perdamaian Di Luar MH. Pengadilan Dalam Pandangan UU RI No. 23/97 Tentang 2. Fifik wiryani SH., Pengelolaan Lingkungan M.Si., M.Hum. Hidup (Studi Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan)

96

Disetujui

3.

Ngesti Handayani

03400184

4.

Vietha Yudiarta

02400099

perkara tersebut terjadi melalui proses perdamaian ? 4. Sistem pemerintahan apakah yang berlaku di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945

1. Bagaimanakah peran dan fungsi Badan Pengawas Daerah dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan yang terjadi dilingkungan Pegawai Negeri Sipil ? 2. Apa saja batasan tindakan Badan Pengawas Daerah dalam memproses pelaku kejahatan kesusilaan di lingkungan Pegawai negeri Sipil ? 3. Apa saja factor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Badan Pengawas Daerah dalam menanggulangi tindak kejahatan kesusilaan lingkungan pegawai Negeri Sipil

Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Konsistensi Sistem Pemerintahan (Analisis Yuridis Normatif Implikatisi UUD 1945 Pasca PerubahanI, II, III IV Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia) Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Daerah Dalam Menanggulangi Tindak Kejahatan Kesusilaan Dalam Lingkungan Pegawai Negeri Sipil (Study Kasus Di Badan Pengawas Daerah Kabupaten Magetan)

97

1. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum. 2. Hj. Suti Mulyani, SH., MH.

Disetujui

1. Bayu Dwiwiddy J., SH., M.Hum. 2. Sidik Sunaryo, SH., M.Si.

Disetujui

23 Maret 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. NAMA 1. Dimas Andri Yanto

2. Ikhwanul Arif

NIM 00400360

00400125

PERMASALAHAN 1. Unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas 2. Bagaimana tanggung jawab PT Lapindo Brantas terhadap tindak pidana pidana pencemaran lingkungan yang telah dilakukan. 1. Bagaimanakah batasanbatasan mengenai pornagrafi dan pornoaksi menurut Pasal 533 KUH Pidana 2. Bagaimana Batasanbatasan mengenai pornografi dan pornoaksi menurut pelaku seni (seniman)

JUDUL Kajian Hukum Pidana Mengenai Pencemaran Lingkungan oleh PT Lapindo Brantas

Pemahaman Pelaku Seni Terhadap Pasal 533 KUH Pidana Tentang Pornografi dan Pornoaksi dalam Berkarya (Studi Kasus Wilayah Malang Raya)

98

PEMBIMBING Sidik Sunaryo, SH., M.Si 2. DR. Surya Anoraga, SH., MH 1.

1. Fuad Usfa, SH., M.Si 2. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum

KETERANGAN Disetujui

Disetujui

4 April 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. NAMA 1. Yuyun Ratna Sumarni

NIM 03400134

1.

2.

2.

Nanang Khoirul Anam

02400044

1.

2.

PERMASALAHAN Bagiamanakah konsep pidana ganti kerugian dalam KUHP dan Rancangan KUHP sebagai alternative pidana perampasan kemerdekaan? Bagaimanakah relevansi pidana ganti kerugian dengan tujuan pemidana? Bagaimana upaya penegakan Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas secara preventif dan represif terhadap supporter aremania pada Stlantas Polres Malang? Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Satlantas Polres Malang dalam menindak supporter aremania yang melanggar aturan lalu lintas?

JUDUL PEMBIMBING Pidana Ganti Kerugian 1. Bayu Dwiwiddy Jatmiko., SH., Sebagai Alternatif Pidana M.Hum. Perampasan Kemerdekaan Dalam Perspektif 2. Tongat, SH., Pembaharuan Hukum Pidana M.Hum. di Indonesia

KETERANGAN Disetujui (MPH)

Upaya Penegakan Undang- 1. Wasis Suprayitno., Undang No. 14 Tahun 1992 SH., M.Si. Tentang Lalu Lintas Terhadap 2. Sumali, SH., Supporter Aremania (Studi di M.Hum. Polres Malang)

Disetujui

99

3.

Aditya Anggara

03400091

4.

Isna Lutfi Azizah

03400188

5.

Muhammad Yasir

00400333

1. Bagaimanakah peranan polisi apabila dalam eksekusi perkara perdata diwarnai dengan kerusuhan? 2. Bagaimanakah kewenangan polisi dalam melakukan suatu tindakan menurut hokum yang diperkenankan apabila terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan bagi para petugas eksekusi dan para polisi itu sendiri? 1. Bagaimana proses/prosedur perceraian yang terjadi antara narapidana dengan istrinya? 2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan proses perceraian yang terjadi antara narapidana dengan istrinya? 1. Dampak Hukum apa saja yang terjadi akibat dari operasi ganti kelamin? 2. Bagaimana solusi terhadap dampak hokum akibat operasi ganti kelamin tersebut?

Peranan dan Kewenangan Polisi Dalam Eksekusi Perkara Perdata Yang Diwarnai Dengan Kerusuhan (Studi di Polres Malang)

a. Wasis Suprayitno, SH., M.Si. b. DR. Muslan Abdurrahman, SH., MH

Disetuji (MPH)

Permasalahan Hukum Perceraian Yang Terjadi Antara Narapidana Dengan Istrinya (Studi di Pengadilan Agama)

1. A. Fuad Usfa, SH., M.Si. 2. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum.

Disetujui (MPH)

1. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum 2. Haris, SH., M.Hum

Disetujui

Persoalan Hukum Akibat Tindakan Operasi Ganti Kelamin Yang Dilakukan Oleh Para Transeksual (Studi Pada Komunitas Ikatan Waria Malang dan Dinas Kependudukan Kota Malang).

100

6.

Harid Mihrabi Ibrahim

02400025

7.

Muhammad Fahlian Raharja

01400292

1. Mengapa pidana penjara menjadi altrnatif pidana yang sering dipilih hakim? 2. bagaimana pidana penjara dapat dijatuhkan dalam putusan hakim? 3. Seberapa efektifkah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim tersebut? 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan mahasiswa melakukan perbuatan memalsukan tanda tangan? 2. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh pihak Universitas dalam hal menanggulangi banyaknya kasus pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh mahasiswa? 3. Apakah faktor-faktor penghambat atau kendalakendala bagi pihak universitas dalam menagggulangi banyaknya kasus pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Mahasiswa?

Kecendrungan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Kalabahi)

1. Tongat, SH., M.Hum 2. Sumali, SH., M.Hum

Disetujui

Kajian Yuridis Sosiologis Dalam Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Yang Dilakukan Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa/ Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang).

1. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum 2. Wasis Suprayitno, SH., M.Hum

Disetujui

101

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. NAMA 1. Tri Kartika Fitra Ghozanda

NIM 02400175

c.

d.

2.

Dwi Ary Setyaningtyas

02400138

1.

2.

PERMASALAHAN Bagaimana pemahaman penyidik terhadap hak tersangka dalam memberikan keterangan di Polres Bangkalan. Bagaimana kendala yang terjadi didalam memahami hak tersangka dalam memberikan keterangan di Polres Bangkalan. Bagaimanakah cara pengembalian kerugian keuangan Negara dalam kasus korupsi melalui instrument perdata Bagaimanakah posisi ahli waris dalam pengembalian kerugian keuangan Negara dalam kasus korupsi melalui instrument perdata.

JUDUL Pemahaman Penyidik Terhadap Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan di Polres Bangkalan.

PEMBIMBING 1. Sumali, SH., M.Hum 2. Wasis Suprayitno, SH., M.Hum

KETERANGAN Disetujui

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Melalui Jalur Perdata (Studi Penelitian Yuridis Normatif)

1. Hj. Komariah,SH, M.Si 2. Sidik Sunaryo, SH., M.Si

Disetujui

102

3.

Fajar Firmansyah

03400098

1. Hak-Hak apa sajakah yang harus diberikan kepada korban kecelakaan jasa angkutan penerbangan? 2. bagaimanakah perlindungan hokum terhadap hak-hak korban kecelakaan jasa angkutan penerbangan yang tidak terpenuhi?

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kecelakaan Jasa Angkutan Penerbangan Yang Tidak Terpenuhi.

1. Herwastoeti, SH., M.Si 2. Hj. Komariah, HS., M.Si

Disetujui (MPH)

13 April 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. NAMA 1. Dina Mariawati Puspitasari

NIM 03400131

PERMASALAHAN 1. Bagaimana karakteristik wanita-wania pelaku kejahatan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Wanita Kota Malang? 2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Kota Malang, untuk membina para pelaku kejahatan?

JUDUL PEMBIMBING Kajian Yuridis Kriminologis 1. A. Fuad Usfa, SH., M.Si Tentang Wanita Sebagai Pelaku Kejahatan (Studi di 2. Wasis Suprayitno, Lembaga Pemasyarakatan SH., M.Si Kelas II A Wanita Malang

103

KETERANGAN Disetujui (MPH)

2.

Muhroi Mahsun

03400205

3.

Karisma Adi Nugraha

03400151

1. Faktor apa yang menyebabkan perdamaian menjadi suatu upaya untuk penyelesaian sengketa jual beli rumah dan tanah? 2. Apakah kekuatan hukum suatu perdamaian dapat disimpangi oleh para pihak bila suatu hari timbul rasa tidak puas? 3. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh jika salah satu pihak Wanprestasi? 1. Bagaimanakah pola pembinaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang. 2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang dalam membina narapidana wanita kasus narkoba dan bagaimanakah cara mengatasi kendala- kendala tersebut?

Analisis Yuridis Sosiologis 1. Sumali, SH., M.Hum Terhadap Putusan Perdamaian Dalam Sengketa Jual Beli 2. Hj. Komariah, HS., Rumah dan Tanah (Studi di M.Si Pengadilan Negeri Banyuwangi).

Disetujui (MPH)

Implementasi Bimbingan Serta Pola Pembinaan Yang Dilakukan Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Wanita Kasus Narkoba.

Disetujui (MPH)

104

1. Wasis Suprayitno, SH., M.Si 2. DR. Surya Anoraga, SH., MH

Yoyok Vendra Gunawan

02400015

1. Bagaimana pelaksanaan penarikan tarif retribusi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Kebumen? 2. Kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan penarikan tarif retribusi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang retribusi parkir di kabupaten Kebumen? 3. Usaha apa saja yang dilakukan Pemda Kabupaten Kebumen untuk mengatasi kendalakendala tersebut

Pelaksanaan Penarikan Tarif Retribusi Dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

1. Catur Wido Haruni, SH., M.Si, M.Hum 2. DR. Muslan Abdurraman, SH., MH.

Disetujui

PEMBIMBING 1. Catur Wido Haruni, SH., M.Si, M.Hum 2. Hj. Suti Mulyani,SH., MH

KETERANGAN Disetujui (MPH)

NSENTRASI HTN-HAN NO. 1.

NAMA Sakinatul Ummah

NIM 03400194

PERMASALAHAN 1. Bagimana Pengaturan fungsi dan kewenangan DPD dalam UUD 1945 Pasca amandemen IV pasal 22C dan 22D 2. Bagaimana optimalisasi fungsi dan kewenangan DPD untuk ikut serta dalam pembahasan RUU?

JUDUL Optimalisasi Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Bikameral Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pasal 22C dan 22D UUD 1945 Pasca Amandemen IV)

2.

Johar Kiswati

03400105

Bagaimana konsep NKRI dengan adanya : a. terkait berlakunya hukum syariat di Nangroe Aceh Darussalam b. terkait dengan adanya

1. Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Adanya Pemberlakuan 2. Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam. 105

DR. Muslan Abdurraman, SH., MH. Cekly S. Pratiwi, SH., LL.M

Disetujui (MPH)

3.

Utami Dini Suryanita

03400073

peradilan syariat di Nangroe Aceh Darussalam 1. Apakah penyebab yang mendasari penduduk untuk mendirikan bangunan di sepanjang sepadan sungai? 2. bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya bangunan di sepanjang sepadan sungai? 3. bagimanakah pendirian bangunan di sepanjang sepadan sungai ditinjau dari Perda Tata Ruang Kota Pemekasan?

Analisis yuridis Sosiologis Pendirian Bangunan di Sepanjang Sepadan Sungai Dalam Kaitannya Dengan Hukum Tata Ruang Kota (Studi Kasus di Kota Pamekasan).

1. DR. Surya Anoraga, SH., MH 2. Catur Wido Haruni, SH., M.Si, M.Hum

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Oki Ariadian Sugiharto Putri

NIM 03400019

2.

Dany Hendro S.

01400030

PERMASALAHAN Bentuk-bentuk pelanggaran hukum apa saja yang terkait dengan merk terkenal 2. Bagaimanakah prosedur dan pelaksanaan pemberian perlindungan hukum dalam hal terjadinya sengketa atas merk terkenal? 3. Bagaimana pemanfaatan potensi alam dan pengembangan sector kerajinan rakyat di Kota Blitar? 4. Bagamana upaya 1.

JUDUL Perlindungan Hukum Atas Merk Terkenal Dalam Sengketa (Studi di Direktorat Jenderal HAKI Departement Hukum dan HAM Tangerang Banten).

PEMBIMBING 1. Hj. Komariah, SH., M.Si 2. Herwastoeti, SH., M.Si

KETERANGAN Disetujui (MPH)

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan UU No. 2 tahun 1999 Terhadap Pemanfaatan potensi Alam Dalam Kaitannya Dengan Pengembangan Desain industri Untuk Kalangan

1. Herwastoeti, SH., M.Si 2. Hj. Komariah, SH., M.Si

Disetujui

106

3.

Wahyudi Sugiarto

03400097

Pemerintah Kota Blitar Dalam Pengembangan kelayakan desain industri untuk kerajinan-kerajinan rakyat di Kota Blitar? 1. Bagaimana penyelesaian di luar pengadilan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak bila terjadi Wanprestasi pada perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah secara angsuran yang menggunakan akta notaris dari kantor Dra. Tuminem, SH.? 2. Apa hambatan yang di alami para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang timbul sehubungan dengan Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pengikatan jual beli? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak dan notaris dalam proses penyelesaian sengketa tersebut?

Pengrajin (Studi di Blitar)

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Mengenai Wanprestasi Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Angsuran Dengan Akta Notaris (Studi Kasus Sengketa Antara Tuan Ferry Lukman Dengan Tuan Tony Supriadi di Kantor Notaris Dra. Tuminem, SH. Kota Malang).

107

1. Hj. Komariah, SH., M.Si 2. Herwastoeti, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

13 APRIL 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. NAMA 1. Dina Mariawati Puspitasari

NIM 03400131

1.

2.

2.

Muhroi Mahsun

03400205

1.

2.

3.

3.

Karisma Adi Nugraha

03400151

1.

PERMASALAHAN Bagaimana Karakteristik Wanita-Wanita PElaku Kejahatan Yang Menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Kota Malang paya Apa Saja Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Kota Malang Untuk Membina Para Pelaku Kejahaan Faktor apa yang menyebabkan perdamaian menjadi suatu upaya untuk penyelesaian sengketa jual beli rumah dan tanah ? Apakah kekuatan huum suatu perdamaian dapat disimpangi oleh para pihak bila suatu hari timbul rasa tidak puas ? Upaya hukum apayang dapat ditempuh jika salah satupihak Wanpretasi Bagaimanakah pola pembinaan dan pelaksanaa pembinaan terhadap narapidana wanita kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

JUDUL PEMBIMBING Kajian Yuridis Kriminologis 1. A. Fuad Usfa, SH. M.Si Tentang Wanita Sebagau Pelaku Kejahatan (Studi di 2. Wasis Suprayitno, LEmbaga Pemasyarakatan SH. M.Si Kelas IIA Wanita Malang)

KETERANGAN Disetjui

Analisis Yuridis Sosiologis 1. Sumali, SH., M.Hum terhadap Putusan Perdamaian Dalam Sengketa Jual Beli 2. Cekly S. Pratiwi, Rumah dan Tanah (Sudi di SH., LL.M Pengadilan Negeri Banyuwangi)

Disetujui (MPH)

Implementasi Bimbingan Serta Pola Pembinaan Yang Dilakukan Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Wanita Kasus Narkoba

Disetujui (MPH)

108

1. Wasis Suprayitno, SH., M.Si 2. DR. Surya Anoraga, SH., MH

2.

4.

Yoyok Vendra Gunawan

02400015

IIA Wanita Malang Kendala-kendala apa saja yang ihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang dalam membina narapidana wanita kasus narkoba dan bagaimanakah cara mengatasi kendalakendala tersebut ?

1. Bagaimana pelaksanaan penarikan tariff retribusi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Kebumen 2. Kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan penarikan tariff retribusi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Kebumen 3. Usaha apa saja yang dilakukan Pemda Kabupaten Kebumen untuk mengatasi kendalakendala tersebut

Pelaksanaan Penarikan Tarif Retribusi Dalam pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

109

1. Catur Wido Haruni, SH., M.Si, M.Hum 2. DR. Muslan Abdurraman, SH., MH.

Disetujui

KONSENTRASI HTN-HAN NO. 1.

NAMA Sakinatul Ummah

NIM 03400194

2.

Johar Kiswati

03400105

3.

Utami Dini Suryanita

03400073

PERMASALAHAN 1. Bagimana Pengaturan fungsi dan kewenangan DPD dalam UUD 1945 Pasca amandemen IV pasal 22C dan 22D 2. Bagaimana optimalisasi fungsi dan kewenangan DPD untuk ikut serta dalam pembahasan RUU? Bagaimana konsep NKRI dengan adanya : a. terkait berlakunya hukum syariat di Nangroe Aceh Darussalam b. terkait dengan adanya peradilan syariat di Nangroe Aceh Darussalam 1. Apakah penyebab yang mendasari penduduk untuk mendirikan bangunan di sepanjang sepadan sungai? 2. bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya bangunan di sepanjang sepadan sungai? 3. bagimanakah pendirian bangunan di sepanjang sepadan sungai ditinjau dari Perda Tata Ruang Kota Pemekasan?

JUDUL Optimalisasi Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Bikameral Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pasal 22C dan 22D UUD 1945 Pasca Amandemen IV)

PEMBIMBING 1. Catur Wido Haruni, SH., M.Si, M.Hum 2. Hj. Suti Mulyani,SH., MH

1. Hj. Suti Tinjauan Yuridis Normatif Mulyani,SH., MH Terhadap Konsep Negara 2. DR. Muslan Kesatuan Republik Indonesia Abdurraman, SH., Dengan Adanya Pemberlakuan MH. Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam.

Analisis yuridis Sosiologis Pendirian Bangunan di Sepanjang Sepadan Sungai Dalam Kaitannya Dengan Hukum Tata Ruang Kota (Studi Kasus di Kota Pamekasan).

110

1. DR. Surya Anoraga, SH., MH 2. Catur Wido Haruni, SH., M.Si, M.Hum

KETERANGAN Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Dany Hendro S.

NIM 01400030

1.

2.

2.

Wahyudi Sugiarto

03400097

1.

2.

3.

PERMASALAHAN Bagaimana pemanfaatan potensi alam dan pengembangan sector kerajinan rakyat di Kota Blitar? Bagamana upaya Pemerintah Kota Blitar Dalam Pengembangan kelayakan desain industri untuk kerajinan-kerajinan rakyat di Kota Blitar? Bagaimana penyelesaian di luar pengadilan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak bila terjadi Wanprestasi pada perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah secara angsuran yang menggunakan akta notaris dari kantor Dra. Tuminem, SH.? Apa hambatan yang di alami para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang timbul sehubungan dengan Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pengikatan jual beli? Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak dan notaris dalam proses penyelesaian sengketa tersebut?

JUDUL PEMBIMBING 1. Herwastoeti, SH., Tinjauan Yuridis Pelaksanaan M.Si UU No. 2 tahun 1999 2. Hj. Komariah, SH., Terhadap Pemanfaatan potensi M.Si Alam Dalam Kaitannya Dengan Pengembangan Desain industri Untuk Kalangan Pengrajin (Studi di Blitar)

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Mengenai Wanprestasi Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Angsuran Dengan Akta Notaris (Studi Kasus Sengketa Antara Tuan Ferry Lukman Dengan Tuan Tony Supriadi di Kantor Notaris Dra. Tuminem, SH. Kota Malang).

111

1. Hj. Komariah, SH., M.Si 2. Herwastoeti, SH., M.Si

KETERANGAN Disetujui

Disetujui (MPH)

24 April 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. NAMA 1. Aisyah Eny

NIM 03400129

PERMASALAHAN 1. Bagaimana prosedur dan syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan praktek pembelaan bagi keluarga TNI AD Kodam V/ Brawijya yang melakukan tindak pidana umum? 2. Bagaimana pelaksanaan pembelaan dan pemberian nasihat hukum bagi keluarga TNI AD Kodam V/ Brawijaya yang melakukan tindak pidana umum? 3. Bagaimana hambatanhambatan yang ditimbulkan dalam proses pembelaan dan bantuan hukum bagi keluarga TNI AD KodamV/ Brawijaya, serta upaya penaggulangannya?

JUDUL Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Pemberian Pembelaan dan Nasehat Hukum Bagi Keluarga TNI AD yang Melakukan Tindak Pidana Umum (Studi Kasus di Kumdam V Brawijaya)

112

PEMBIMBING 1. DR. Surya Anoraga, SH., MH 2. Tongat, SH., M.Hum

KETERANGAN Disetujui (MPH)

2.

3.

4.

Budiarsih

Agus Hartanto

Rini Sulistyowati

03400139

00400161

02400018

1. Bagaimankah pengakuan dan perlindungan atas hak-hak anak terlantar dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak? 2. Bagaimanakah Implementasi pengasuhan anak terlantar oleh pemerintah dalam pasal 4 4 ayat 1 undang-undang no. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak? 3. Apakah kendala pemerintah dalam menerapan pasal 4 ayat 1 undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak? 1. Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi tindak pidana korupsi menurut hukum positif ? 3. Apakah pelapor dan saksi dapat dikenai tuduhan pencemaran nama baik dan di jadikan tersangka? 1. Bagaimanakah fungsi pers berdasarkan UU No. 40 tahun 1999? 2. Bagaimanakah peranan pers dan pelaksanaannya dalam membangun kesadaran hukum masyarakat? 3. kendala peranan pers dalam

Implementasi Pengasuhan Anak Terlantar Oleh Pemerintah Dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

1.

Perlindungan Hukum Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Korupsi.

1.

2.

2.

Peranan Pers Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi di Radar Malang).

113

DR. Muslan Abdurrahman, SH., MH Hj. Suti Mulyani, SH., MH

Disetujui (MPH)

DR. Surya Anoraga, SH., MH A. Fuad Usfa, SH., M.Si

Disetujui

1. Haris, SH., M.Hum 2. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum

Disetujui

5.

Riska Yudha Arifianti

03400159

membangun kedaran hukum masyarakat? 1. Apakah penayangan berita kriminal di televisi melanggar asas praduga tak bersalah? 2. Apa akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari adanya berita kriminal di televise? 3. Bagaimanakah tanggung jawab secara hukum terhadap penayangan berita kriminal bagi profesi jurnalis dan polisi?

Analisa Hukum Terhadap Penayangan Berita Kriminal Melalui Media Televisi Dalam Kaitannya Dengan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)

1. Haris, SH., M.Hum 2. DR. Surya Anoraga, SH., MH

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Achmad Lukman Hakim

NIM 03400152

1.

2. 3.

2.

Ayu Lestari

03400078

1.

2.

PERMASALAHAN Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia tanpa pendaftaran di kantor fidusia? Apakah dengan Akta notaris yang memuat perjanjian fidusia sudah mempunyai kekuatan ekskutorial? Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia tanpa pendaftaran di kantor pencatat fidusia? Bagaimanakah perlindungan hukum Hak Cipta atas folkor yang di atur UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta? Bagaimanakah tinjauan hukum adat terhadap perlindungan hukum Hak Cipta atas folklore yang diatur dalam UU No. 19 tahun 2002 hak Cipta?

JUDUL PEMBIMBING 1. Herwastoeti, SH., Tinjauan Yuridis Terhadap M.Si Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Tanpa 2. Hj. Komariah, SH., Pendaftaran Oleh Kreditur M.Si (Studi di kantor Fidusia Surabaya dan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri Banyuwangi)

KETERANGAN Disetujui (MPH)

1. DR. Muslan Abdurrahman, SH, MH 2. Herwastoeti, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

Tinjauan Hukum Adat Terhadap Perlindunagn Hukum Hak Cipta Atas Folklor Dalam UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

114

3.

Yunaini Purbowati

03400136

4.

Krisna Satria

03400141

1. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan pemblokiran rekening bank dapat dilakukan terhadap penanggung pajak atau wajib pajak? 2. Implikasi Yuridis apa yang timbul dalam kaitannya dengan pemblokiran dan bagaimana pengaktifan kembali rekening wajib pajak? 1. Bagaimana mekanisme penerapan fasilitas internet banking (e-banking) oleh pihak bank kepada nasabah dalam transaksi pembayaran perbankan? 2. Apa kendala-kendala yang ditimbulkan atas penggunaan fasilitas Internet banking (e-banking)terhadap para pihak dalam transaksi pembayaran perbankan? 3. Bagaimana upaya penyelesaian hukum jika terjadi penyalahgunaan fasilitas internet Banking (e-banking) dalam rangka perlindungan nasabah bank?

Analisa Yuridis Sosiologis Terhadap Pemblokiran Rekening Bank Milik Penanggung Pajak Guna Melunasi Utang Pajaknya (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang)

1. Herwastoeti, SH., M.Si 2. Hj. Suti Mulyani, SH., M.H

Disetujui (MPH)

Kajian Yuridis Penerapan Fasilitas Internet Banking Dalam Transaksi Pembayaran Perbankan (Studi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Malang (BNI) )

1. Herwastoeti, SH., M.Si 2. Hj. Komariah, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

115

5.

Falzakiah

03400169

1. Bagaimanakah keseimbangan hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam perjanjian waralaba dan pelaksanaannya pada bisnis bakso kota Cak Mandi Kota Malang? 2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asas keseimbangan tersebut? 3. Bagaimanakah upaya penyelesaian terhadap kasus yang ditimbulkan dari pelaksanaan asas keseimbangan tersebut?

Tinjauan Yuridis Sosiologis Asas keseimbangan Dalam Perjanjian Waralaba (Studi pada Bisnis Bakso Kota cak Man di Kota Malang)

1. Hj. Komariah, SH., M.Si 2. Herwastoeti, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HTN - HAN NO. NAMA 1. Nur Chalis Opier

NIM 03400241

PERMASALAHAN 1. Bagaimanakah kedudukan dan wewenang komisi Pembantu Negara menurut UUD 1945? 2. Bagaimana mekanisme pengisian dan pertanggungjawaban Komisi Pembantu Negara? 3. Bagaimana hubungan Komisi tersebut dengan lembaga lembaga negara lainnya?

JUDUL PEMBIMBING KETERANGAN 1. Hj. Suti Mulyani, Tinjauan Yuridis Normatif Disetujui (MPH) SH., MH Tentang Kedudukan Komisi Pembantu Negara Dalam Sistem 2. Catur Wido Haruni, Ketata Negaraan Indonesia SH., M.Si, M.Hum Menurut UUD 1945.

116

2.

Muhammad Fadhil Wijaya

02400308

3.

Deni Rahman

00400009

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya disersi oleh anggota (TNI AD) 2. Bagaimana peranan Polisi Militer dalam menangani tindak pidana Disersi yang dilakukan oleh anggota Militer (TNI AD) 3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polisi Militer dalam Menangani Tindak Pidana Disersi tersebut dan upaya untuk menanganinya Bagaimana Sistem Pemidanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang ditinjau dari ide dasar teory Doble Track System

1. Sidik Sunaryo, Peranan Polisi Militer (POM) SH., M.Si Dalam Menangani Tindak Pidana Disersi yang Dilakukan 2. Haris, SH. M.Hum Oleh Anggota Militer (TNI AD) “Studi Kasus di DENPOM V/3 Brawijaya Malang”

Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Ide Dasar Teory Doble Track Sistem

1. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum 2. Tongat, SH., M.Hum

Disetujui

Disetujui

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Desty Astuti

NIM 03400164

PERMASALAHAN 1. Apakah kesalahan berita merupakan bagian dari masalah keperdataan ? 2. Apakah kesalahan berita merupakan tanggung jawab keperdataan media massa yang bersangkutan? Siapa yang bertanggung jawab?

JUDUL Tanggung Jawab Keperdataan Media Masa Terhadap Kesalahan Berita

117

PEMBIMBING 1. Hj. Rahayu Haryini, SH., M.Si., M.Hum 2. Hj. Komariah, SH., M.Si

KETERANGAN Disetujui (MPH)

2.

Danny Hidayat

02400210

1. Bagaimana kewenangan pelaksana wasiat dan pengurus dalam mempertahankan boedel wasiat berdasarkan putusan perkara no. 28/Pdt.Pwl./2004/PN.STB.? 2. Apakah pelaksana wasiat dan pengurus dapat mempertahanakan boedel wasiat untuk dan atas nama sendiri pelaku pengurus boedel wasiat di muka pengadilan terhadap gangguan pihak ketiga dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut

Kewenangan Pelaksana Wasiat dan Pengurus Dalam Mempertahankan Boedel Wasiat di Muka Pengadilan (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo ) No. 28/Pdt/Pwl/2004/PN.STB.

118

1. Sumali, SH., M.Hum 2. Herwastoeti, SH., M.Si

Disetujui

3.

Silviana Yustina

03400157

1. Bagaimana pelaksana pemberian kredit kepada pegawai Negeri Sipil dengan jaminan SK. Pengangkatan Pegawai di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang malang Unit Dinoyo. 2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pemberian kredit kepada Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan SK. Pengangkatan Pegawai di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang MalangUnit Dinoyo? 3. Bagaimana upaya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Unit Dinoyo jika terjadi wanprestasi atas pelaksanaan kredit tersebut

Wanprestasi Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS (Studi di BRI Unit Dinoyo Malang).

119

1. Herwastoeti, SH., M.Si 2. Hj. Komariah, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

3 Mei 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Erfan Eka Setiawan

NIM 03400057

PERMASALAHAN 1. Bagaimanakah pola pembinaan anak laki dan anak perempuan di Lembaga Pemasyarakatan anak Blitar? 2. Apa Faktor penghambat dan pendukung pembinaan anak laki-laki dan anak perempuan di lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar? 3. Bagaimana perbandingan pola pembinaan anak laki-laki dan anak peremrpuan dan pelaksanaannya di LP Anak Blitar?

JUDUL Tinjauan Perbandingan Hukum Tentang Pola Pembinaan Anak LakiLaki Dengan Anak Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Pelaksanaannya (Studi di LP Anak Blitar).

1. 2.

PEMBIMBING A. Fuad Usfa, SH., M.Si Haris, SH., M.Hum

KETERANGAN Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

2.

NAMA Ardhya Firmansyah

NIM 00400134

PERMASALAHAN 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum, terhadap pelanggan telepon CDMA pasca bayar Telkom Flexi dari penggandaan nomor ? 2. Bagaimanakah upya hukum yang dapat dilakukan oleh pelanggan apabila terjadi penggandaan nomor CDMA?

JUDUL PEMBIMBING Perlindungan Hukum Pelanggan Pasca 1. Herwastoeti, SH., M.Si. 2. Hj. Komariah, SH., Bayar (Flexi Classy) Terhadap M.Si. Pembajakan (Penggandaan) Nomor (Studi Di PT. Telkom Drive V Jawa Timur Kandatel Batu)

Oky Aridian SP.

03400019

1. Bagaimanakah rumusan secara definitive tentang itikad baik dan itikad tidak baik dalam permintaan pendaftaran merek ? 2. Apakah pengaruh azas itikad

Peranan Asas Itikad Tidak Baik Dalam Proses Pemeriksaan Substantif Pada Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek Menurut UndangUndang Nomor 15

120

1. Herwastoeti, SH., M.Si. 2. Hj. Komariah, SH., M.Si.

KETERANGAN Disetujui

Disetujui (MPH)

3.

Fidya Dini

03400117

baik dan itikad tidak baik dalam permohonan permintaan pendaftaran merek ? 3. Bagaimanakah mekanisme pemeriksa merek dalam membuktikan ada atau tidaknya itikad baik dan itikad tidak baik dalam pemeriksaan substantif permohonan permintaan pendaftaran merek ? 1. Apa Akibat Hukum penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang mewah pada kaset, CD dan VCD ? 2. Apakah hambatan dan kendalanya dalam penghapusan PPN atas barang mewah pada kaset, CD dan VCD ?

Tahun 2001 Tentang Merek

Upaya Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Mewah KAset, CD Dan VCD Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang PPN Dan PPnBM.

1. Hj. Suti Mulyani, SH., MH. 2. Herwastoeti, SH., M.Si.

Disetujui (MPH)

28 Mei 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO .

1.

NAMA

Prima Lukie Anggara

NIM

00400355

PERMASALAHAN

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pers di dalam KUHP dan di dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers? 2. Bagaimana pengertian tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP? 3. Bagaimana penggunaan lembaga mediasi sebagai sarana penyelesaian

JUDUL

Analisa Yuridis Penggunaan Lembaga Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Pencemaran Nama Baik Oleh Pers.

121

PEMBIMBING

KETERANGAN

1. Wasis Suprayitno, SH., M.Si 2. Haris, SH., M.Hum

Disetujui

2.

Rizaldy

03400080

1.

3.

Muhammad Nur Fahrudin

03400218

1.

2.

3.

4.

Puguh Setyo Aprilianto

02400126

1.

2.

3.

pencemaran nama baik oleh pers? Bagaimana Tipologi hukum tentang anti pornografi dan pornoaksi dalam RUU KUHP? Siapa yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi? Bagaimana permasalahan tentang penyidik tindak pidana korupsi? Bagaimana perbandingan hukum mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi? Bagaimana efektifitas penaggulangan gelandangan dan pengemis oleh Satpol PP di Kota Malang? Apakah kendala-kendala penaggulangan gelandang dan pengemis yang dihadapi oleh Satpol PP di Kota Malang? Bagiamana upaya yang dilakukan Satpol PP Kota Malang untuk mengatasi kendala penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota

Tipologi Hukum Tentang APP Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP.

1. Tongat, SH., M.Hum 2. A. Fuad Usfa, SH., M.Si

Kajian Hukum Komparatif Tentang 1. Sumali, SH., M.Hum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Antara KPK Dengan 2. Tongat, SH., Kejaksaan M.Hum

Efektifitas Pelaksanaan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Oleh Satpol PP (Studi Yuridis Sosiologis di Kota Malang).

122

1. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum 2. Sumali, SH., MH

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

Disetujui

5.

Dian Paramitha AP

03400149

1.

2.

6.

Evi Palupi

03400099

1.

2.

7.

Yuni Puspita Sari

03400015

1.

2.

Malang? Bagaimanakah penanganan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana pada masa pelaksanaan pembebasan bersyarat? Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penanganan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana pada masa pelaksanaan pembebasan bersyarat? Bagaimana pengaturan asas Equality Before The Law di Indonesia saaat ini? Bagaimana Pengaruh asas Equality Before The Law terhadap proses penyidikan pidana berdasar UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah? Bagaimana tingkat pemahaman istri dan anak-anak terhadap perbuatan kekerasan rumah tangga sebagai tindak pidana? Bagaimana tingkat kesadaran istri dan anakanak untuk melaporkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga

Penanganan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Masa Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (Studi di LP Klass II Kediri

1.

Analisis Yuridis Normatif Pemberlakuan Asas- Asas “Equality Before The Law” Terhadap Aparatur Daerah (Tinjauan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

1. Catur Wido Haruni, SH., M.Si, M.Hum 2. Hj. Suti Mulyani, SH., MH

Disetujui (MPH)

Tingkat Kesadaran Hukum Istri dan Anak-Anak Korban KDRT Dalam Melaporkan Tindak Pidana KDRT di Desa Ketapang Kec. Sumber asih Kota Probolinggo.

1. Hj. Komariah SH., M.Si 2. DR. Muslan Abdurrahman, SH., MH

Disetujui (MPH)

123

2.

Tongat, SH., M.Hum DR. Surya Anoraga, SH., MH

Disetujui (MPH)

sebagai tindak pidana?

8.

Dahliyatul Mahfudloh

03400197

1. Apakah penayangan berita kriminal oleh televisi tersebut sudah sesuai dengan UndangUndang Penyiaran? 2. Apakah penayangan berita kriminal oleh televisi sudah memenuhi Hak Anak dalam memperoleh informasi yang sehat menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan konvensi Hak-hak Anak?

Tinjauan Yuridis Normatif Penayangan Berita Kriminal Oleh Televisi Terhadap Hak Anak Dalam Memperoleh Informasi Yang Sehat.

1. Hj. Komariah, SH., M.Si 2. DR. Muslan Abdurrahman, SH., MH

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. NAMA 1. Lusi Hepy D.

NIM 03400090

PERMASALAHAN 1. Bagaimanakah bentukbentuk pelanggaran hak atas merek Rokok Mansion terhadap Galan 999? 2. Bagaimana Penyelesaian sengketa hak atas merek Rokok Mansion terhadap Galan 999?

JUDUL Analisa Yuridis Terhadap Putusan No. 08/ HAKI/ 2004/ PN.Niaga. Sby Dalam Kasus Hak Atas Merk Rokok Mansion Terhadap Galan 999.

124

PEMBIMBING KETERANGAN 1. Hj. Komariah, SH., Disetujui M.Si (MPH) 2. Herwastoeti, SH., M.Si

5 Juni 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1

2

3

NAMA Edwin Krisnawanto

NIM 03400223

Hani a

03400237

Rahmadi Usman

03400033

PERMASALAHAN 1. Kapan beralihnya penanganan perkara dari penyidik (JPU) ke Jaksa Pengacara Negara (JPN) guna dilakukan gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara? 2. Bagaimana mekanisme gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara? 3. Bagaimana proses gugatan perdata jika tersangka meninggal dunia, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara? 4. Bagaimana tindakan hukum bila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih tedapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan. (sedangkan di sidang pengadilan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi? 1. Bagaimana kronologis dan modus tindak pidana pemerkosaan terhadap gadis di bawah umur yang dilakukan paranormal Imam Suyuti? 2. Bagaimanakah pola penyelesaian terhadap tindak pidana perkosaan terhadap gadis dibawah umur pada kasus paranormal Imam Suyuti? 3. Bagaimankah bentuk sanksi terhadap tindak pidana perkosaan terhadap gadis dibawah umur yang dilakukan paranormal khususnya Imam Suyuti?

JUDUL Gugatan Perdata Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksanaan Negeri Blitar).

Pola Penyelesaian 1. Wasis Tindak Pidana Suprayitno, Pemerkosaan SH., M.Si Terhadap Gadis di 2. DR. Surya Bawah Umur Anoraga, SH., (Tinjauan Yuridis MH Kriminologis Terhadap Kasus Pemerkosaan Oleh Paranormal di Nalum Sari Jepara).

Disetujui (MPH)

1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi timbulnya kejahatan kekerasan suporter sepak bola? 2. Bagaimanakah corak tindakan diskresi aparat

Diskresi Penegakan Hukum Aparat Kepolisian, Sebagai Faktor Kriminogen

Disetujui (MPH)

125

PEMBIMBING 1. Sumali, SH., M.Hum 2. Sidik Sunaryo, SH., M.Si

1. Tongat, SH., M.Hum 2. A. Fuad Usfa, SH., M.Si

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

4

Tomi Aprialis

02400077

5

Medi Eko Cahyono

03400220

6.

Artur Candra Kusuma

03400238

kepolisian dalam menangani kejahatan suporter sepak bola? 3. Apa yang menjadi pertimbangan aparat kepolisian dalam melakukan tindakan diskresi tersebut? 1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat penyidikan? 2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga? 1. Bagaimanakah tipologi perilaku Mairil di dalam Pesantern Putra? 2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perilaku mairil? 3. Apakah upaya penanggulangan yang dilakukan Ponpes terhadap perilaku Mairil? 1.

Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penerapan hukuman denda bagi terdakwa perkara tindak pidana? 2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dengan masih diikuti dengan hukuman denda? 3. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman denda?

Timbulnya Kejahatan Kekerasan Massa (Suporter Sepak Bola). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polresta Malang). Analisis Kriminologis Terhadap Perilaku Mairil Didalam Pesantren Putra (Studi di Pesantren Tambak Beras Jombang). Penerapan Hukuman Denda Bagi Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Malang).

1. Hj.Komariah, SH., M.Si 2. Sumali, SH., M.Hum

Disetujui

1. A. Fuad usfa, SH., M.Si 2. DR. Muslan Abdurrahma n, SH., MH

Disetujui (MPH)

1. DR. Surya Anoraga, SH., MH 2. Sumali, SH., M.Hum

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA

Akhmad Afif

NIM

03400034

1.

PERMASALAHAN

Bagaimanakah efektifitas pemberlakuan retribusi parkir berlangganan kendaraan bermotor di daerah Kota Pasuruan?

126

JUDUL

Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Efektifitas

PEMBIMBING

1. Herwastoeti, SH., M.Si 2. Hj. Suti

KETERANGAN Disetujui (MPH)

2.

2.

Farid Hermawan

00400173

Konsekuensi hukum apakah yang etrjadi untuk juru parkir yang tidak memiliki tanda pengenal dan menaikkan tarif dasar retribusi parkir? 3. Bagaimanakah tanggung jawab pengelola jasa parkir untuk setiap hal yang menimpa kendaraan pengguna jasa parkir? 1. Bagaimana bentuk isi perjanjian dan pelaksanaan kontrak kerja di BPR Arjo Wijaya? 2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Terhadap Permasalahan yang terjadi antara Tenaga Kerja Wanita dengan pihak perusahaan mengenai klausula tidak boleh menikah dalam kurun waktu tertentu?

3

Riska Rialita

03400244

1.

Apakah setiap paten asing itu menurut UU harus didaftarkan berdasarkan ketentuan dengan hak prioritas? 2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap paten asing yang terdaftar di Indonesia?

Pemberlakuan Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor (Studi di Kota Pasuruan)

Mulyani, SH., MH

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita Terhadap Klausula Perjanjian Kontrak Tidak Menikah Dalam Kurun Waktu Tertentu (Studi Kasus di BPR Arjo Wijaya Lawang) Perlindungan Hukum Terhadap Paten Asing Menurut UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten

1. DR. Muslan Abdurrahma n, SH., MH 2. Herwastoeti, SH., M.Si

Disetujui

1. Herwastoeti, SH., M.Si 2. Hj. Komariah, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

PEMBIMBING

KETERANGAN

KONSENTRASI HUKUM ISLAM NO. 1.

NAMA Muhammad Hilman Fanani

NIM

03400143

PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah Urgensi pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Melalui Fatwa MUI? 2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

JUDUL

Urgensi Pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Melalui Fatwa MUI Sebagai Dasar Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

1. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum 2. A. Fuad Usfa, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HTN/ HAN NO. 1.

NAMA

Riky Rehendro

NIM

03400221

PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah pengaturan dan analisa yuridis tentang hak konstitusional untuk dipilih dan

127

JUDUL Analisa Yuridis Tentang Hak

PEMBIMBING 1. Hj. Suti Mulyani,

KETERANGAN Disetujui (MPH)

memilih bagi Anggota TNI dalam prespektif perundang-undangan di bidang HAM? 2. Bagaimana pengaturan dan analisa yuridis tentang hak konstitusional untuk dipilih dan memilih bagi anggota TNI dalam perspektif perundang-undangan dibidang PEMILU?

Konstitusional Untuk Dipilih dan memilih Bagi Anggota TNI Dalam Prespektif PerundangUndangan Dibidang HAM dan Pemilihan Umum.

SH., MH 2. Catur Wido Haruni, SH., M.Si, M.Hum

11 Juni 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. NAMA 1. Arifin Rozi

2.

3.

Dian Kurniawan

Novan Yustianto

NIM 03400118

01400276

02400296

PERMASALAHAN 1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi penambang minyak tradisonal di Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro? 2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh penambang minyak tradisional dalam memperoleh perlindungan hukum? 3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh penambang minyak tradisional dan pemerintah dalam mengatasi kendala pemberian perlindungan hukum? 1. Bagaimanakah diskresi fenomena pemberian amplop kepada wartawan yang terjadi dalam lingkup PWI – Malang? 2. Bagaimanakah perspektif hukum terhadap fenomena pemberian amplop kepada wartawan? 3. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat terjadinya fenomena pemberian amplop kepada wartawan tersebut?

1. Apa Faktor Penyebab terjadinya perkelahian antar anak didik di lembaga pemasyarkatan anak Blitar? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan 128

JUDUL Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Bagi Penambang Minyak Tradisional (Studi di Kecamatan Kedewan Kabupaten Bopjonegoro).

PEMBIMBING 1. Hj. Suti Mulyani, SH., MH 2. Sidik Sunaryo, SH., M.Si

KETERANGAN Disetujui (MPH)

Perspektif Hukum Terhadap Fenomena Pemberian Amplop Kepada Wartawan (Studi Pada Persatuan Wartawan Indonesia – Malang dan Media Cetak Jawa Pos Radar Malang, Malang Post, Surya) Tinjauan Kriminologis Terjadinya Perkelahian Antar

1. Wasis Suprayitno, SH., M.Si 2. Tongat.,S.H, M.Hum

Disetujui

1. A. Fuad Usfa, SH., M.Si 2. Sumali, SH., M.Hum

Disetujui

menyelesaikan perkelahian antar anak didik di Lembaga Pemasyarkatan Anak Blitar? 3. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pembinaan anak didik dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak di Blitar?

Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. NAMA 1. Lea Indiarti

NIM 03400226

PERMASALAHAN 1. Bagaimanakah proses pendaftaran benda tidak bergerak sebagai objek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia? 2. Permasalahan hukum apa yang ada dalam pendaftaran benda tidak bergerak sebagai objek jaminan fidusia?

JUDUL Tinjauan Yuridis Sosiologis Permasalahan Hukum Pendaftaran Benda Tidak Bergerak Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Studi Pada Kantor Pendaftaran Fidusia di Surabaya).

PEMBIMBING 1. Herwastoeti , SH., M.Si 2. Hj. Komariah, SH, M.Si

KETERANGAN Disetujui (MPH)

PEMBIMBING 1. DR. Muslan Abdurrahma n, SH., MH 2. Catur Wido Haruni, SH., M.Si, M.Hum

KETERANGAN Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HTN/ HAN NO. 1.

NAMA Novita Andreanti

NIM 03400161

PERMASALAHAN 1. Bagaimana politik hukum pemerintah dalam UU No. 32 tahun 2004 mengatur tentang pemerintahan desa? 2. Bagaimana prospek politik hukum pemerintah desa menuju desa otonom dan demokratik ditinjau dari UU No. 32 thaun 2004?

JUDUL Politik Hukum Pemerintah Desa Menuju Desa Otonom dan Demokratik Ditinjau Dari UndangUndang 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

129

22 Juni 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Agung Tri Handoko

NIM 02400093

2.

Arief Siregar Bin Santoso

03400068

3.

Siska Prantawati

03400101

PERMASALAHAN 1. Bagaimana Konsistensi Dan Relevansi Pengaturan Ketentuan Pidana Terhadap Tersangka Anak Menurut Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Undang-Undang Perlindungan Anak? 2. Bagaimana Pemberlakuan Pidana Narkotika Terhadap Tersangka Anak Di Polresta Blitar Dan Di LPA Blitar ? 3. Bagaimana Seharusnya Ketentuan Pidana Narkotika Terhadap Tersangka Anak Dirumuskan Dan Diterapkan Dimasa Mendatang, Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak? 1. Bagaimana Pelaksanaan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Di PN Kediri ? 2. Apakah Kendala Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Pada Perkara Pidana Di PN Kediri? 3. Upaya Apakah Yang Dilakukan Hakim Untuk Mengatasi Kendala Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Penggabungan, Gugatan Ganti Ketrugian Pada Perkara Pidana Di PN Kediri?

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Aset Wisata Daerah? 2. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Aset Wisata Di Kota Batu? 3. Apakah Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Aset Wisata?

JUDUL Analisis Pemberlakuan Ketentuan Pidana Narkotika Terhadap Tersangka Anak (Studi Di Polresta Blitar Dan LPA Blitar)

Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Upaya Dan Kendala Yang Dihadapi Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Pada Perkara Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Kediri) Permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Aset-Aset Wisata Daerah Di Kota Batu

KONSENTRASI HUKUM BISNIS 130

PEMBIMBING 1. Tongat, SH., M.Hum 2. Wasis Suprayitno, SH., M.Si.

KETERANGAN

1. Sumali, SH., MH. 2. Sidik Sunaryo, SH., M.Si.

Disetujui (MPH)

1. DR. Surya Anoraga, SH., MH. 2. Bayu Dwiwiddy J., SH., M.Hum.

Disetujui (MPH)

Disetujui

NO. 1.

NAMA

Andy Jaya A.

NIM

03400062

PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah Pemahaman Stake Holder Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Oleh Pelaku Usaha Menurut Pasal 5 Sampai Dengan 8 UU No. 5 Tahun 1999? 2. Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Larangan Perjanjian Penetapan Harga Oleh Pelaku Usaha Di Kec. Kauman Kab. Tulungagung? 3. Bagaimanakah Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum Yang Dilakukan Aparat Terhadap Larangan Perjajian Penetapan Hargaoleh Pelaku Usaha Di Kec. Kauman Kab. Tulungagung?

JUDUL Perjanjian Penetapan Harga Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)

PEMBIMBING

1. Hj. Komariah, SH., M.Si. 2. Herwastoet i, SH., M.Si

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

DAFTAR JUDUL WISUDA PERIODE II JUNI TAHUN 2007 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 1.

99400118 Septin Wulandari

2.

00400035 Waluyo Sejati

3.

00400095 Hendra Kurniawan

4.

00400125 Ikhwanul Arif

5.

00400138 Bagus Widyatmoko

6.

Prastyo 00400160 Evin Durijanto

7.

00400162 Donny Purwahyudi

12 Mei 2007 19 Mei 2007 23 Mei 2007 23 Mei 2007 19 Mei 2007 21 Mei 2007 26 Mei 2007

Problematika Penyidikan Kasus Malpraktek Proses Kelahiran Bayi dan Solusinya (Studi Kasus Bidan Handayani di Polresta Batu) Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Atas UU No. 22 Tahun 2004 Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerugian Akibat Kenaikan Tegangan Listrik (Studi di PT. PLN APj Malang) Pemahaman Pelaku Seni Terhadap Pasal 533 KUH Pidana Tentang Pornografi dan Pornoaksi Dalam Berkarya Kajian Kriminologis Tentang Modus Penyalahgunaan Narkotika Di Warung Kopi Cethe Tulungagung (Studi Kasus Di Polres Tulungagung) “Implementasi Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2001 Terhadap Produk Kerajinan Sandal (Studi Di Desa Kludan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo)” Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksaan Norma Perlindungan Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Bagi Tenaga Kerja (Studi di Kusuma Agrowisata Hotel Batu) 131

19 Mei 2007 22 Mei 2007 23 Mei 2007 16 Mei 2007 23 Mei 2007 23 Mei 2007 22 Mei 2007 21 Mei 2007 12 Mei 2007 18 Mei 2007 22 Mei 2007

8.

00400164 Benhar Yusuf

9.

00400180 Ferry Setiawan

10.

00400213 Syafii

11.

00400229 Rizki Diana Sari

12.

00400244 Ubaiddillah

13.

00400302 Ahmad Nasucha

14.

01400015 Ion Verlena

15.

Adhityo 01400021 Fajar Nugroho

16.

01400110 Diah Muliana Sunu

17.

01400113 M. Said

18.

01400136 Aprilinda Mesloy

19.

01400153 Ratna Susiana

12 Mei 2007

20.

01400166 Veri Kusumawardhani

23 Mei 2007

21.

01400185 Agus Nafi'uddin

23 Mei 2007

22.

01400203 Afiyah

23.

Anas Wahib 01400232 Estu Al Hamam

24.

01400291 Siskarini Ibadillah

23 Mei 2007 16 Mei 2007 12 Mei 2007

Tinjauan Yuridis Sosiologis Atas Pelaksanaan Merger Bank Di Indonesia Berdasarkan PP No. 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Studi di Bank Permata Malang Pelaksanaan Perjanjian Sewa Bus Untuk Pengangkutan Orang (Studi Di PO AL Mubarok Malang) Penipuan Terhadap Konsumen Oleh Sales Promotion Dalam Penjualan Suatu Produk Kajian Kritis Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polresta Malang) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Sanksi Pidana Penjara Penjatuhan Pidana Mati dan Relevansinya Dengan Tujuan Pemidanaan Pertimbangan dan Dasar Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Bayi (Studi Di Pengadilan Negeri Malang) Analisis Kriminologis Terhadap Taruhan Pada Saat Pertandingan Sepak Bola Melalui SMS (Short Message Service) (Studi Di Wilayah Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan) Kajian Yuridis Sosiologis Peranan Yayasan Hatihati Terhadap Hak Hidup Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) Serta Perlindungan Hukumnya Analisis Yuridis Sosiologis dan Kriminologis Terhadap Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Kabupaten Malang Unit RPK dan Anak Di Kepanjen Perbandingan Perumusan Delik Perkosaan Menurut RUU KUHP dan KUHP Efektifitas Sanksi Pidana Adat Desa Dalam Menanggulangi Perzinahan Di Masyarakat (Studi di Desa Sumber Tangkil, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang) Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Oleh DPRD (Studi Kajian Tentang Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 18 Tahun 2003 Tentang Retribusi Parkir) Permasalahan Hukum Untuk Mendapatkan Pengakuan Hak Desain Industri Dalam Perspektif UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Pada Sentra Kerajinan Ukir Kayu Jati Di Bojonegoro) Pelaksanaan Pengambilan Kendaraan Bermotor Yang Berstatus Sebagai Benda Sitaan Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Kepolisian Resort Sampang) Penegakan Hukum Terhadap Terjadinya Perkelahian Antar Pelajar (Studi Di Polres Pamekasan) Tinjauan Yuridis Kriminologis Kekerasan Majikan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Studi Kasus Kekerasan Fisik dan Psikis Terhadap Sulistyowati oleh Bagus. Data Terdapat di Polresta Malang) 132

21 Mei 2007 19 Mei 2007 19 Mei 2007 12 Mei 2007 23 Mei 2007 18 Mei 2007 21 Mei 2007 24 Januari 2007 21 Mei 2007

25.

01400319 Masykur

26.

Firman 01400346 Toni Hidayat

27.

01400365 Tri Adi Yulianto

28.

02400011 Gandhi Suryono

29.

Abdul 02400014 Mukhlas Kahar

30.

Anggraini 02400037 Dyah Primantari

31.

02400038 Tomi Sugianto

32.

02400045 Yudi Purwanto

33.

02400076 Rekian Widiyastuti

34.

02400084 Endy Sri Hartanto

19 Januari 2007

35.

02400088 Edyson Zamzani

36.

Yudha 02400097 Fariz Saputra

37.

Adityo 02400110 Titis Nugroho

38.

02400113 Yanie Augustia

39.

02400133 Happy Novarina

40.

02400155 Ratih Ita Puspita

41.

Farid 02400161 Muhamad Sugiharto

42.

02400173 Nurul Ratnawati

19 Mei 2007 16 Mei 2007 12 Mei 2007 19 Mei 2007 19 Mei 2007 12 Mei 2007 18 Mei 2007 12 Mei 2007

Aspek Politik Hukum Kewenangan Komisi Yudisial Pasca Putusan MK Nomor 0005/PUU-IV/2006 dan Implikasinya Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Hak Kesaksian Wanita Dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Persamaan Hak Subyek Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Dalam Pasal 338 KUHP Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Arisan Dagang (Studi di Pasar Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang) Analisis Yuridis Sosiologis Penerapan Darurat Sipil Di Maluku Utara Berdasarkan Keppres No. 88 Tahun 2000 jo UU No. 23/Prp/1959 Tanggung Jawab Hukum Pelaksanaan Standar Pelayanan Gizi Bagi Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Pare Kediri Implikasi Yuridis Putusan MK Mengenai Impeachment Terhadap Presiden dan/ Atau Wakil Presiden Atas Dugaan Melakukan Tindak Pidana Berat Tindak Pidana Penyelundupan Kayu Pada Industri Mebel (Studi Di Polresta Pasuruan) Tanggung Jawab Pialang Valuta Asing Terhadap Investor Dalam Perdagangan Valuta Asing (Studi Di PT. Agrodana Futures Malang) Tinjauan Kriminologis Bankum Dalam Menangani Perkara Penyalahgunaan Werving Dalam Jabatan (Studi Di Kumdam V/ Brawijaya Malang) Tinjauan Yuridis Komparatif Tentang Penanganan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Pemisahan Polri dan TNI “Pelaksanaan Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang) Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Fenomena Trafficking Dalam Kawin Kontrak (Studi Di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan) Tinjauan Kriminologis Tentang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Tepung Daging dan Penanggulangannya (Studi Kasus Bea Cukai Surabaya) Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Fiqih Lintas Agama Dalam Kehidupan Rumah Tangga Yang Berlatar Belakang Beda Agama (Studi Di Kota Batu) “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemeriksaan Tambahan Tindak Pidana Korupsi” (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang) Analisa Victimologis Terhadap Pembantu Rumah Tangga Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Lumajang) 133

43. 44.

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

16 Mei 2007 19 Mei 2007

Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Manusia Lanjut Usia (Manula) dan Upaya Penanggulangannya. (Studi Kasus Di Polresta Malang) Analisa Yuridis Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut UU No. 5 02400183 Catur Wahyuni Tahun 1999 Di Bidang Industri Telekomunikasi Pelaksanaan Standar Mutu Produk Depot Air Minum Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI 19 Mei Yuniar Tri Nomor 907 Tahun 2002 (Studi Kasus Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Di Sekitar 02400189 Eka 2007 Maharani Kawasan Kampus Malang) Antisipasi Pengadilan Agama Dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan UU No. 3 02400192 Shofiyah Machroes 22 Mei Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 2007 02400194 Nur Aisah 19/01/2007 Restitusi dan Konpensasi Terhadap Korban Kejahatan Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal Tinjauan Yuridis Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pranikah (Studi 02400198 Noor Helmi Saputro 18 Mei Pada Mahasiswa UMM) 2007 19 Mei Studi Perbandingan Tentang Pelaksanaan Multi Level Marketing dan Perlindungan Hukum Bagi 02400214 Muhammad Danial Konsumen Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 2007 Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Tindakan Pertolongan Pertama Gawat Darurat Yang 22 Mei 02400219 Findha Yuniarti Dilakukan Oleh Tenaga Pertolongan Pertama Palang Merah Indonesia Cabang Kabupaten Pasuruan 2007 (Studi Kasus Mengenai KorbanYang Mengalami Luka Berat Atau Meninggal) Peranan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi Program Community 21 Mei 02400226 Wahyu Adri Policing Oleh Kepolisian Resort Kota Batu) 2007 Prabowo Wahyudi Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di 19 Mei 02400237 Kota Malang) 2007 Kurniawan 22 Mei “Diskresi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan” (Studi Di Kepolisian Resort 02400250 Said Noor Prasetyo Probolinggo Sektor Banyu Anyar) 2007 Tinjauan Yuridis Sosiologis Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Hasil Tambak (Studi Di Pasar Ikan 22 Mei 02400260 Iswantini Kabupaten Lamongan) 2007 Analisa Yuridis Keharusan Registrasi Nomor HP Kartu Prabayar IM3 (Studi di PT Indosat Cabang 22 Mei 02400266 Nurul Aini Malang) 2007 Penggunaan KUHP Oleh Hakim Dalam Delik Pers Yang Dilakukan Oleh Wartawan / Media Cetak 23 Mei 02400273 Teguh Adminto (Studi Tentang Penyelesaian Delik Pers Oleh Hakim PN. Sleman Pasca Berlakunya Undang-Undang 2007 Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers 19 Mei Efektifitas Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No. 02400281 Mochamad 2007 2/2004 (Studi di Disnaker dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban) Helmyadam 19 Mei Penerapan Prinsip Syariah Di Perum Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang (Studi Di 02400304 Lilis Kristinawati Pegadaian Syariah Cabang Malang) 2007 Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Pertimbangan Hukum Penghentian Penyidikan Terhadap Rilla Usfatul 21 Mei 02400306 Puspa 2007 Tindak Pidana dan Akibat Hukumnya (Studi di Polresta Kediri) Chasanah 03400001 Sufriya 12 Mei Peran dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Dalam Proses Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi 02400176 Maria Ulfa

134

Kusumawardana

2007

61.

Rara Philona 03400004 Raden Harwantisari

18 Mei 2007

62.

03400007 Dian Puspita

63.

03400020 Julia Putriandra

64.

03400021 Hanifah Kurnaini

21 Mei 2007 21 Mei 2007 21 Mei 2007

65.

03400024 Fanky Tin Nullandani

18 Mei 2007

66.

03400027 Dany Damasto

67.

03400132 Aris Cahyono

68.

03400135 Nur Awalin

69.

03400137 Samsur Rijal

70.

03400150 Esa Iqbal Al Anis

71.

03400179 Salman Ali Prawira

72.

03400184 Ngesty Handayani

73.

03400212 Novita Helisetiawati

74.

03400229 Rudy Harmono

75.

03400246 Joko Prasetyo

12 Mei 2007 12 Mei 2007 12 Mei 2007 18 Mei 2007 19 Mei 2007 12 Mei 2007 21 Mei 2007 19 Mei 2007 23 Mei 2007 21 Mei 2007

76.

Yuniar 04400245 Prima Rizkiana

12 Mei 2007

Narapida (Studi di BAPAS Malang) Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Efektivitas Pembimbingan Narapidana Dalam Pemberian Pembahasan Bersyarat. (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang) Tinjauan Yuridis Sosilogis Tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana. (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Malang) Analisis Yuridis Sosiologis Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Berdasarkan Pada Pasal 52 Undang_undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Di Kota Malang Pelaksanaan Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar Tinjauan Yuridis Sosiologis Kegunaan Penelitian Kemasyarakatan Oleh Bapas Dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi di BAPAS Klas I Malang dan Pengadilan Negeri Kota Malang) “Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Efektivitas Pemberlakuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bagi Usaha Kecil” (Studi Pada Unit Usaha Kecil dan Disperindag Kota Pasuruan) Pelaksanaan Pemberian Hak Mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana (Studi Di Lapas Kelas II A Wanita Malang) Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian SP3 Terhadap Tersangka Korupsi BLBI Berdasarkan Surat Keterangan Lunas (SKL) Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan Terhadap Pembimbingan Anak Pidana Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Efektivitas Hukum Sebagai Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Dari Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Malang “Analisis Yuridis Normatif Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara” (Studi Kasus Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial) Kajian Kritis Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Analisis Yuridis dan Non Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Di Bank Jatim Cabang Malang Tinjauan Yuridis Sosiologi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor (Studi di PT. Bussan Auto Finance Cabang Jember) Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan “Analisis Yuridis Sosiologis Keseimbangan Hak dan Kewajiban Antara Pemberi Tugas dan Pemborong (Studi Kasus Pada Perjanjian Pemborongan Antara PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Pattimura Ambon dengan CV. Prima Pembangunan di Kota Ambon)” 135

10 Juli 2007 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. NAMA 1.

Deka Yudihistira W.

NIM 03400026

PERMASALAHAN

1.

Perbandingan peran dan

mekanisme kerja unit identifikasi dalam menangani kasus bunuh diri di Polresta Malang dan Polresta Bangkalan?

2.

Moh. Ali Wahyudi

03400022

2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi unit identifikasi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta upaya penyelesaiannya? 1. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya tidak pidana penebangan kayu jati secara ilegal dan peredarannya? 2. Bagaimana modus terjadinya tindak pidana penebangan secara ilegal dan peredaranya tersebut? 3. Apa tipe-tipe tindak pidana penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya tersebut?

JUDUL

PEMBIMBING KETERANGAN

Analisa Perbandingan Hukum Atas Peranan Unit Identifikasi Dalam

1. Tongat, SH., M.Hum.

Mengungkap Kasus Bunuh Diri (Studi Di Polresta

Anoraga,

Distujui (MPH)

2. DR. Surya

SH., MH.

Malang Dan Polres Bangkalan)

Tinjauan Yuridis Kriminologis Penebangan Kayu Jati Secara Ilegal Di Wilayah Hutan Dan Peredarannya (Studi Di Kabupaten Sumenep)

1. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum. 2. A. Fuad Usfa, SH., M.Si.

136

Disetujui (MPH)

4.

3.

Bagus Setiyoko

02400108

Bagaimana reaksi masyarakat

terhadap penebangan kayu jati secara ilegal dan peredarannya tersebut? 5. Bagaimana pola penyelesaian yang harus diambil dalam menanggulangi tindak pidana kehutanan tersebut, apakah menggunakan pola musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku? Bagaimana terjadiny, modus dan 1. tipe kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh kalangan remaja? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh kalangan remaja? 3.

4.

Tinjauan Kriminologis Dan Victimologis Terhadap

1. Wasis Suprayitno,

Kejahatan Pemerasan Yang Dilakukan Oleh

SH., M.Si 2. Tongat, SH.

Kalangan Remaja Di Kota Blitar.

M.Hum

Bagaimana reaksi masyarakat terhadap terjadinya kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh kalangan remaja? Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap terjadinya kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh kalangan remaja?

137

Disetujui

4.

Thunang Prihambodo

03400228

1.

Bagaimana perbandingan hukum pengaturan dan konsekwensinya bagi perlindungan saksi dan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara UU No. 23 Tahun 2004 dengan UU No. 13 tahun 2006?

Tinjauan Yuridis Komparatif Perlindungan Saksi Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara UU No. 23 Tahun 2004 Dengan UU No. 13 Tahun 2006

1. Hj. Komariah, SH., M.Si 2. Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M

Disetujui (MPH)

PEMBIMBING

KETERANGAN

1. Hj. Suti Mulyani, SH., MH. 2. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum.

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM HTN/HAN NO.

NAMA

1.

Rahmat Amirza Y.

NIM 03400217

PERMASALAHAN 1. 2.

JUDUL

Analisis kritis pentingnya kewenangan pengawasan KY terkait memerangi mafia peradilan? Bagaimana bentuk kewenangan KY paska putusan MK?

Tinjauan Yuridis Normatif Pentingnya Wewenang Pengawasan Oleh Komisi Yudisial Paska Putusan Mahkamah Konstitusi.

19 Juli 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Rita Fuji Rahayu

NIM 03400247

PERMASALAHAN 1.

2.

JUDUL

Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh WNA (Warga Negara Asing) dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polwitabes Surabaya? Bagaimana tindakan polisi dalam menanggulangi modus operandi tindak pidana nakotika yang dilakukan oleh

PEMBIMBING KETERANGAN

Modus Operandi Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika Oleh Warga

1. Cekly Setya Pratiwi, SH., LL.M

Negara Asing (Studi

2. Sidik

Kasus Di Polwitabes Surabaya).

138

Sunaryo, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

WNA (Warga Negara Asing)? 2.

M. Ardiansyah

01400058

1.

Bagaimanakah wewenang KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Agung No. 169/PUUII/2004?

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 169/PUUII/2004 Tentang Pengajuan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap UUD

1. DR. Surya Anoraga,

Disetujui

SH., MH 2. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum

45. 3.

Eva Novanti Sari

03400148

1. Bagaimanakah realita kasus tindak pidana perkosaan di wilayah kabupaten kediri? 2. Apakah yangmenjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perkosaan sehingga mengakibatkan terjadinya disparitas putusan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri?

Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Tindak Pidana Perkosaan (Studi Di Pengadilan Negeri Kab. Kediri)

1. Sumali, SH., M.Hum 2. Wasis Suprayitno, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

30 Juli 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. NAMA 1.

Maulana Aryo Bimo

NIM 03400235

PERMASALAHAN 1. 2.

Bentuk-bentuk akses terhadap keadilan apa saja yang di butuhkan oleh masyarakat kota Malang? Bagaimana bentukbentuk akses terhadap keadilan yang di perankan oleh LBH Surabaya post Malang terhadap masyarakat Kota Malang?

JUDUL

Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Akses Terhadap Keadilan Masyarakat Kota Malang (Studi di Kota Malang).

139

PEMBIMBING KETERANGAN 1. Sidik Sunaryo, SH., M.Si 2. Cekly S. Pratiwi, SH., LL.M

2.

Angga Setia Ushermawan

02400261

3.

Kristian Maulana

03400249

4

Catur Heri S.

02400297

1. 2.

Bagaimana prospek adaptasi KUHP terhadap bentuk kejahatan dunia maya (melalui telepon seluler) Bagaimana bentuk ancaman pidana terhadap bentuk kejahatan dunia maya (melalui telepon seluler) 1. Apakah hal-hal yang menjadi dasar penyusunan surat penuntutan dan surat dakwaan oleh penuntut umum (dalam kasus tindak pidana korupsi DPRD Kota Malang)? 2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara pada saat pembuatan surat tuntutan dan dakwaan (dalam kasus tindak pidana korupsi DPRD Kota Malang)? 3. Bagaiman upaya penuntut umum untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? 1. Bagaimana modus terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh pelaku? 2. Bagaimanakah upaya pembuktian untuk mengungkap terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan ? 3.

Analisa Yuridis Daya Jangkau KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Terhadap Bentuk Kejahatan Maya Melalui Telepon Seluler.

1. Wasis Suprayitno, SH., M.Si 2. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum

Kendala Penuntut Umum Dalam Penyusunan Surat Tuntutan dan Dakwaaan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh DPRD Kota Malang (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang).

1. Tongat, SH., M.Hum 2. Sumali, SH., MH

Analisa Yuridis Kasus Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan (Studi Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri No. 379/Pid.B/2007/PN).

Apakah tepat dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam Keputusan Pengadilan Negeri No. 379/Pid.B/2007/PN?

140

1. Tongat, SH., M.Hum 2. Sumali, SH., M.Hum

KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA NO. 5.

NAMA Zulhamdi

NIM 02400034

PERMASALAHAN 1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik dalam prespektif pasal 24C ayat (1) UUD 1945? 2. Bagaimana prosedur penanganan perkara pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi

JUDUL Analisa Yuridis Normatif Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Pembubaran Partai Politik Menurut Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945.

PEMBIMBING 1. Catur Wido Haruni, SH., M.Si, M.Hum 2. DR. Muslan Abdurrahm

KETERANGAN

an, SH., MH

dan konsekwensi hukumnya?

30 Agustus 2007 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. NAMA

NIM

PERMASALAHAN

1.

M. Anton R.H

00400146

1 . 2 .

2.

Adly Fuad

03400094

1 . 2 . 3 .

Bagaimana proses atau prosedur dalam pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan penyidik Polri menurut ketentuan perundangan yang berlaku? Hambatan-hambatan apa yang dihadapi penyidik Polri dalam pemusnahan barang bukti narkotika? Bagaimana ketentuan prosedural dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian (Polres Malang)? Apakah kendala-kendala yang dialami dalam penyusunan BAP? Apakah akibat hukum dari tidak terpenuhinya ketentuan prosedural dalam BAP di Kejaksaan Negeri Malang dan Kepolisian?

141

JUDUL

PEMBIMBING

Analisa Yuridis Sosiologis Tentang Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Ketentuan Prosedural Dalam Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (Studi di Polres Malang dan Kejaksaan Negeri Malang).

1. Cekly S. Pratiwi, Disetujui (MPH) SH., LL.M 2. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum

Prosedur Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Oleh Penyidik (Studi Di Polres Pasuruan).

KETERANGAN

1. Cekly S. Pratiwi, Disetujui SH., LL.M 2. Tongat, SH., M.Hum

3.

Yuvie Indra Mahyudin

03400008

1.

2.

3.

Bagaimana bentuk pelanggaran izin usaha tempat hiburan umum (Karaoke) yang sering terjadi di Kota Banjarmasin? Bagaimanakah bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha tempat hiburan umum (Karaoke) di Kota

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Tempat Hiburan Umum (Karaoke) (Studi di Kota Banjarmasin).

1.

2.

Sumali, SH., M.Hum Herwastoet i, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

Banjarmasin? Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha tempat hiburan umum (Karaoke) di Kota Banjarmasin?

20 September 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI/ KEPENGACARAAN NO. 1.

2.

NAMA Muhammad Muhajir

NIM 03400086

Imam Roesli P.

03400163

PERMASALAHAN 1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan razia yang dilakukan oleh Polresta Malang? 2. Kendala apa saja yang dihadapi Polresta Malang dalam melakukan razia narkoba? 3. Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan razia yang telah dilakukan Polresta Malang terhadap frekuensi peredaran narkoba? 1. Bagaimana prosedur penyelidikan tindak pidana koorporasi yang dilakukan Polwil Malang? 2. Bagaimana penentuan kwalifikasi

142

JUDUL Efektifitas Razia Narkoba Pengaruhnya Terhadap Frekuensi Peredaran Narkoba (Studi di Polresta Malang).

PEMBIMBING 1. DR. Surya Anoraga, SH., MH 2. Sidik Sunaryo, SH., M.Si

KETERANGAN

Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Penyelidikan Tindak Pidana Koorporasi (Studi

1. Tongat, SH., M.Hum 2. Cekly S.

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

kejahatan koorporasi sebagai subyek Hukum Pidana di Polwil Malang? 3. Bagaimana penentuan kwalifikasi pertanggung jawaban koorporasi dalam Hukum Pidana?

3.

Esa Kurniasari

03400060

4.

Endang Conik Pebruani

04400015

a. Bagaimana hak-hak tersangka yang diancam Pidana 5 Tahun atau lebih dalam hal pendampingan kuasa hukum? b. Apa kendala yang dihadapi dalam praktek dan bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut? c. Apa akibat hukum apabila hak-hak tersangka dalam hal pendampingan kuasa hukum tidak terpenuhi? 1. Apa yang menjadi alasan anak mendapatkan remisi? 2. Bagaimana pengaruh pemberian remisi yang selama ini dilakukan bagi anak pidana terhadap perilaku anak dalam menjalani sisa hukumannya?

di Polwil Malang).

Pratiwi, SH.,LLM

Tinjauan Yuridis Sosiologis Hak-Hak Tersangka Dalam Pendampingan Kuasa Hukum.

1. Sumali, SH., M.Hum 2. Wasis, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

Pengaruh Pemberian Remisi Pada Anak Pidana Terhadap Perilaku Anak Dalam Menjalani Sisa Hukuman (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar).

1. DR. Surya Anoraga, SH., MH 2. Sumali, SH., M.Hum

Disetujui (MPH)

JUDUL PEMBIMBING Efektifitas Penegakan 1. Herwastoeti, Hukum Pasca SH., Msi Diberlakukannya Undang- 2. Cekly S. Undang No. 19 Tahun Pratiwi, 2002 Terhadap Penjual dan SH., LLM Pembeli VCD Bajakan (Studi di Kota Pasuruan).

KETERANGAN Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Deni Setiawan

NIM 03400140

PERMASALAHAN Bagaimana efektifitas penegakan hukum pasca diberlakukannya UndangUndang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta terhadap para penjual dan pembeli VCD bajakan? 2. Bagaimana perkembangan penegakan hukum pasca diberlakukannya UndangUndang No. 19 Tahun 2002 dari tahun ke tahun? 3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum oleh pemerintah dan penegak hukum pasca 1.

143

pemberlakuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 terhadap penjual dan pembeli VCD bajakan?

2.

Hendy Kurniawan

03400181

3.

Rizka Fatmawati

03400030

4.

Syaifuddin

02400285

1. Dapatkah penebusan barang jaminan oleh pihak ketiga menggunakan Surat Bukti Kredit (SBK) dan bagaimana prosedur atau tata cara penebusan barang jaminan tersebut? 2. Akibat hukum apa yang timbul dari penebusan barang jaminan oleh pihak ketiga dengan menggunakan Surat Bukti Kredit(SBK) dan jika terjadi masalah, kendala apa yang dihadapi Perum Pegadaian dalam menyelesaikan masalah tersebut? 1. Bagaimana standar operasional penilaian dari pihak bank terhadap jaminan fidusia dalam praktek sehingga kredit yang diberikan kepada debitur benar-benar akan dibayar/ dilunasi sesuai waktu yang dijanjikan? 2. Bagaimana penilaian bank terhadap barang jaminan yang dapat mengalami penyusutan nilai karena suatu proses industri dan langkah-langkah yang diambil oleh pihak bank terhadap barang jaminan yang mengalami penyusutan nilai? 1. Bagaimana prosedur atau tata cara untuk pendirian Perseroan Terbatas (PT)? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab Pendaftaran Perseroan Terbatas (PT) di tolak oleh Menteri Kehakiman? 3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi penyebab terjadinya Perseroan Terbatas (PT) di tolak oleh Menteri Kehakiman?

144

Tinjauan Yuridis Sosiologis 1. Hj. Terhadap Penebusan Komariah, Barang Jaminan Oleh Pihak SH., M.Si Ketiga Dengan 2. Fifik Menggunakan Surat Bukti Wiryani, Kredit Di (Studi Kasus di SH., M.Si., Perum Pegadaian Kota M.Hum Malang).

Pemberian Kredit Modal Kerja Industri Dengan Jaminan Fidusia Dalam Praktek di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Bojonegoro.

Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas (PT) (Studi di Kantor Notaris Niluh Elita Maharani, SH., M.Kn Malang)

1. Herwastoeti , SH., M.Si 2. Fifik Wiryani, SH., M.Si, M.Hum

1. Hj. Komariah, SH., M.Si 2. Fifik Wiryani, SH., M.Si, M.Hum

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

Disetujui

KONSENTRASI HTN / HAN NO. 1.

NAMA Fathurrachman

2.

Khairil Oktaviyan

3.

Muhammad Zaenal Arifin

NIM 03400075

PERMASALAHAN 1. Apakah pengaturan pelayanan publik dasar dalam Perda Propinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 sudah menjamin Hak-Hak Publik? 2. Bagaimana Implementasi dari Perda Tersebut di Kota Malang? 3. Kendala apakah yang timbul dalam implementasi Perda tersebut di Kota Malang 03400108 1. Bagaimanakah dampak hukum Putusan MK No. 05 Tahun 2007 terhadap sistem pemilihan Kepala daerah yang ada di Indonesia? 2. Apakah permasalahan hukum yang dapat ditimbulkan jika Putusan MK tersebut diberlakukan tanpa adanya PERPU dan bagaimana alternatif solusinya? 02400159 1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pembayaran klaim oleh penanggung (Pihak Asuransi) kepada tertanggung (Konsumen) 2. Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan serta upaya apa yang dilakukan oleh tertanggung (Konsumen) dalam penyelesaian pembayaran klaim? 3. Bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap tindakan Perusahaan Asuransi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

145

JUDUL Implementasi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Kota Malang)

PEMBIMBING 1. Hj. Suti Mulyani, SH., MH 2. DR. Muslan Abdurrahma n, SH., MH

KETERANGAN Disetujui (MPH)

Alternatif Solusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05 Tahun 2007 Tentang Diperbolehkannya Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah

1. Catur Wido Disetujui (MPH) Haruni, SH., M.Si., M.Hum 2. Hj. Suti Mulyani, SH., MH

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Dengan Klausula All Riks Dalam Asuransi Kendaraan Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1. Herwastoeti , SH., M.Si 2. Hj. Komariah, SH., M.Si

Disetujui

22 September 2007 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI/ KEPENGACARAAN NO. 1.

NAMA Hanif Suprayogie

NIM 03400214

PERMASALAHAN 1. Bagaimana kriteria pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang? 2. Bagaimana masalah yang timbul dalam penentuan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemsyarakatan Kelas I Malang?

JUDUL Masalah Penentuan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)

PEMBIMBING 3. Tongat, SH., M.Hum 4. DR. Muslan Abdurrahma n, SH., MH

KETERANGAN

PEMBIMBING 1. Herwastoeti , SH., M.Si 2. Hj. Komariah, SH., M.Si

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Muhammad Zaenal Arifin

NIM 02400159

PERMASALAHAN Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pembayaran klaim oleh penanggung ? 2. Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan serta upaya apa yang bisa dilakukan? 3. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap tindakan Perusahaan Asuransi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

1.

JUDUL Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Dengan Klausula All Risk Dalam Asuransi Kendaraan Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Allianz Malang).

KONSENTRASI HUKUM ISLAM 146

Disetujui

NO. 1.

NAMA Fatul Rizal

NIM 03400206

PERMASALAHAN 1. Bagaimana Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positip mengatur Pertanggung Jawab Pidana Pelaku Anak ? 2. Bagaimana perbandingan Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif dalam mengatur pertanggung jawaban Pidana Pelaku Anak ?

JUDUL Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif.

PEMBIMBING 1. Sumali.,S.H .,M.Hum. 2. DR. Muslan Abdurrahm an, SH., MH.

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

28 September 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI/ KEPENGACARAAN NO. 1.

NAMA Moh. Kristiawan

NIM 04400143

PERMASALAHAN 1. Apakah yang menjadi penyebab Perdagangan Manusia (Trafficking In Person) dan bagaimanakah para pelaku trafficking beroperasi? 2. Bagaimana perlindungan terhadap korban perdagangan manusia (Trafficking) berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

2.

Mochamad Irwan Ardiansyah

04400170

3.

Edy Mulyadi

03400092

1. Apakah sejauh ini masyarakat khususnya penyeberang jalan telah memanfaatkan zebra cross untuk menyeberang jalan? 2. Faktor-faktor apakah yang mendorong penyeberang jalan untuk menyeberang jalan melintas di zebra cross dan di luar zebra cross? 3. Bagaimana konsekuensi hukum bila terjadi kecelakaan bagi penyeberang jalan yang melintas di zebra cross dan di luar zebra cross? 4. Bagaimana peranan aparat dalam mengingatkan penyeberang jalan agar melintas di zebra cross? 1. Apakah tidak terjadi kekosongan hukum untuk menjerat pelaku peledakan Bom Bali

147

JUDUL Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kasus Perdagangan Manusia (Trafficking In Person) Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi di Kejaksaan Negeri Sumenep). Kesadaran Penyeberang Jalan Dalam Mematuhi Aturan Menyeberang di Zebra Cross dan Konsekuensi Hukumnya (Studi di Jalan Raya Tlogomas Kota Malang).

Tinjauan Yuridis Normatif Implikasi

PEMBIMBING 1. Tongat, SH., M.Hum 2. DR.Muslan Abdurrahm an, SH., MH

KETERANGAN

MPH

1. Sidik Sunaryo, SH., M.Si 2. Wasis Suprayitno, SH., M.Si

MPH

1. Sumali, SH., M.Hum

MPH

2.

3.

4. Sakamuli Prentha

04400020

1.

2.

5. Arya Maulana PP

04400230

dan instrument hukum apakah yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku tersebut? Apakah implikasi hukum terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana kasus Bom Bali dengan adanya pembatalan pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2003? Apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dijadikan sebagai novum bagi terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung? Apakah bentuk-bentuk kerjasama antara aparat penegak hukum (Polisi) dengan orang tua dalam menghilangkan ketergantungan pecandu narkotika yang belum cukup umur? Kendala-kendala apa saja yang dihadapi aparat penegak hukum (Polisi) dan Orang Tua setelah diberlakukannya Pasal 86 (2) UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika?

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong penonton melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap penyanyi dangdut OM. ORSELA? 2. Bagaimana reaksi yang dilakukan penyanyi dangdut OM. ORSELA menghadapi pelecehan seksual oleh penonton? 3. Bagaimana upaya Polisi mengatasi pelecehan seksual terhadap penyanyi dangdut OM. ORLESA?

Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perkara No. 013/PUU-I/2004 terhadap UU No. 16 Tahun 2003.

Tinjauan Yuridis Sosiologis Efektifitas Kerjasama Antara Aparat Penegak Hukum Dengan Oranmg Tua dalam melaksanakan Pasal 86 (2) UU0 No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Studi di Polresta Malang) Analisis Yuridis Sosiologis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Penyanyi Dangdut (Studi Kasus OM. ORLESA di Desa Sedayu Kec. Turen, Kab. Malang).

2. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum

1. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum 2. Tongat, SH., M.Hum

MPH

1. Tongat, SH., M.Si 2. Sidik Sunaryo, SH., M.Si

MPH

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Arief Rachman Jaya

NIM 01400104

PERMASALAHAN 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pembeli yang diatur dalam UndangUndang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan?

148

JUDUL PEMBIMBING Perlindungan Hukum Bagi 1. Herwastoeti Pihak Pembeli Dalam , SH., M.Si Transaksi Jual Beli 2. Fifik Komputer Rakitan Menurut Wiryani, Undang-Undang SH., M.Si,

KETERANGAN

2.

Iin Nuraini

04400115

2. Faktor-faktor penghambat apakah yang timbul dalam transaksi jual beli komputer rakitan dan bagaimana penyelesaiannya? 1. Bagaimana prosedur pembentukan kesepakatan kerja bersama di PT. Sasa Inti Gending? 2. Apa sajakah peran SPSIi Kab. Probolinggo dalam pembuatan kesepakatan kerja bersama antara pengusaha dan pekerja di PT Sasa Inti Gending? 3. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung SPSI Kab. Probolinggo dalam pelaksanaan perannya pada pembuatan kesepakatan kerja bersama antara pengusaha dan pekerja di PT. Sasa inti Gending?

No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Analisis Yuridis Sosiologis Peran SPSI Kab. Probolinggo Dalam Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama Antara Pengusaha dan Pekerja di PT. Sasa Inti Gending (Studi Kasus di PT. Sasa Inti Gending dan SPSI Kab. Probolinggo)

M.Hum 1. Herwastoeti , SH., M.Si 2. Catur Wido Haruni, SH., M.Si, M.Hum

MPH

PEMBIMBING 1. DR. Surya Anoraga, SH., MH 2. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum

KETERANGAN

KONSENTRASI HUKUM ISLAM NO. 1.

NAMA Yasin Yusuf

NIM 03400106

PERMASALAHAN 1. Bagaimana upaya Departemen Agama dalam menyatukan Nahdatul Ulama dengan Muhammadiyah dan pengaruhnya pada keputusan penetapan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia? 2. Problematika apa yang menghambat Departemen Agama dalam menyatukan Nahdatul Ulama dengan Muhammadiyah pada penetapan Hari Raya Idul Fitri? 3. Apa dampak perbedaan Hari Raya Idul Fitri bagi masyarakat Indonesia

JUDUL Upaya Departemen Agama Dalam Menyatukan Nahdatul Ulama Dengan Muhammadiyah dan Pengaruhnya Pada Keputusan Penetapan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia.

MPH

1 Oktober 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI/ KEPENGACARAAN NO.

NAMA

NIM

PERMASALAHAN

JUDUL

149

PEMBIMBING

KETERANGAN

1.

Putra Perdana KN.

04400025

2.

Ricky Prahara K.

00400253

3.

Efendi Slamet Ready

04400110

1. Bagaimana yuridiksi hukum Indonesia dalam mengungkap komponen dunia cyber? 2. Hukum apakah yang berlaku dan diterapkan di dalam dunia maya khususnya di Indonesia? 3. Bagaimana hukum memberikan perlindungan yang menjamin keamanan dari setiap pengguna internet? 1. Bagaimana proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana laporan palsu? 2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi selama proses pemeriksaan tindak pidana laporan palsu?

Keamanan Hukum Untuk 1. DR. Surya Dunia Cyber dan Urgensi Anoraga, Cyberlaw Bagi Indonesia. SH., MH. 2. Tongat, SH., M.Hum

Disetujui (MPH)

Proses Pemeriksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laporan Palsu (Studi di Polsek Ngantang).

1. Wasis Suprayitno, SH., M.Si 2. Tongat, SH., M.Hum

Disetujui

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kendaraan mobil pribadi alih fungsi menjadi angkutan umum? 2. Mengapa penegakan hukum pada kendaraan mobil pribadi alih fungsi pada angkutan umum tidak berjalan? 3. Mengapa masyarakat melegalkan hal tersebut?

Kajian Yuridis Sosiologis Kendaraan Mobil Pribadi Alih Fungsi Menjadi Angkutan Umum Pada UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Kabupaten Pamekasan).

1. Catur Wido Haruni, SH., M.Si, M.Hum 2. Hj. Suti Mulyani, SH., M.H.

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM HTN/ HAN NO.

NAMA

NIM

PERMASALAHAN

JUDUL

PEMBIMBING

1. Mengapa terjadi pelanggaran tata ruang kota? 2. Dampak hukum apa yang ditimbulkan dari pelanggaran tata ruang kota?

Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Tata Ruang Kota Ditinjau Dari Apek Yuridis Sosiologis (Studi di Kota Malang). Tinjauan Yuridis Sosiologis Penerapan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Proses Pendidikan (Studi Pada

1. Hj. Suti Mulyani, SH., MH. 2. Fifik Wiryani, SH., M.Si, M.Hum 1. Sidik Sunaryo, SH., M.Si 2. DR. Muslan Abdurrahmanm , SH., MH.

1.

Hardi Sasmito

04400205

2.

Aswika Budhi Arfandy

04400201

1.

2.

Bagaimanakah penerapan sistem pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di IPDN? Adakah bentuk justifikasi pembenar secara eksplisit berupa peraturan tertulis IPDN (internal) dari adanya tindak kekerasan (Lex Spesialis)di IPDN

150

KETERANGA N

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

terhadap substansi Yuridis UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

3. A. Rosyid Ruum Hadi

04400037

Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara dan Implikasinya Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

1. Sejauh manakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa kewenangan antar Lembaga Negara? 2. Bagaimanakah implikasinya terhadap sistem Ketatanegaraan Indonesia?

1. Hj. Suti Mulyani, SH., MH 2. Catur Wido haruni, SH., MH.

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM ISLAM NO. 1.

NAMA Budi Hartono

NIM 03400069

PERMASALAHAN 1. Bagaimanakah peranan MUI dalam mewujudkan terciptanya keselarasan langkah Ormas Islam dalam penentuan hari-hari besar Islam untuk persatuan dan kesatuan serta kebersamaan Umat Islam? 2. Bagaimanakah langkah MUI dalam menempuh jalan Al-Jam u Wat Taufiq (Kompromi dan Persesuainan) dan Tarjrih (Mencari hukum yang lebih kuat)?

JUDUL Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Penyatuan dan Penyesuaian Langkah Organisasi Islam Dalam Penentuan Hari-Hari Besar Islam (Studi Kasus di Kabupaten Situbondo).

PEMBIMBING 1. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum 2. Sumali, SH., M.Hum

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

26 Oktober 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI/ KEPENGACARAAN NO. 1.

NAMA Dani Prihandoko

NIM 02400207

PERMASALAHAN 1. Ketentuan apa yang mengatur tentang prosedur penatausahaan dan pengelolaan hasil pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi? 2. Tindakan apakah yang dapat dilakukan oleh Jaksa eksekutor untuk melaksanakan putusan pengadilan yang menetapkan

151

JUDUL Tinjauan Yuridis Prosedur Penatausahaan dan Pengelolaan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi ke Dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PEMBIMBING 1. Hj. Suti Mulyani, SH., MH. 2. Sumali, SH., MH.

KETERANGAN

Disetujui

2.

Bara Khalim

04400005

3.

Ayup Puri Nuryudha

04400028

sanksi pembayaran uang pengganti kepada terpidana korupsi dan apakah kendala hukumnya? 3. Bagaimana tanggung jawab jaksa eksekutor terhadap penatausahaan dan pengelolaan hasil pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi?

(Studi di Kejaksaan Negeri Kepanjen).

1. Apakah landasan kebijakan pelaksanaan tukar menukar tanah Kas Desa dengan tanah pengganti dalam pembangunan perumahan sesuai dengan asas hukum pertanahan? 2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan? 3. Apakah kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya yang ditempuh dalam pelaksanaan tukar menukar tanah Kas Desa dengan tanah pengganti dalam pembangunan perumahan? 1. Bagaimana pertanggung jawaban pemerintah dan PJTKI terhadap TKI yang keselamatannya terancam di Luar Negeri? 2. Bagaimana hubungan hukum antara Pemerintah, PJTKI dan TKI setelah sampai di luar negeri? 3. Bagaimana jaminan keselamatan terhadap TKI yang diberikan oleh Pemerintah dan PJTKI di Luar Negeri? 4. Apa penyebab keselamatan TKI sering di abaikan oleh Pemerintah dan PJTKI?

Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pelepasan Hak Dalam Tukar Menukar Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Perumahan (Studi di BPN) Sidoarjo).

152

1. Fifik Wiryani, SH., M.Si, M.Hum. 2. Sidik Sunaryo, SH., M.Si.

1. Wasis Tanggung Jawab Suprayitno, Pemerintah dan Penyalur SH., M.Si. Jasa Tenaga Kerja 2. DR. Muslan Indonesia Terhadap Jaminan Keselamatan Abdurrahm Tenaga Kerja Indonesia di an, SH., Luar Negeri (Studi di Badan MH. Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jakarta).

Disetujui (MPH)

Disetujui. Alamat BNP2TKI Jl. Jend. Gatot Subroto Kavling 51 Lt. 6A Jakarta Selatan http://ww w.tki.or.id

KONSENTRASI HUKUM HTN/ HAN NO. 1.

NAMA Irwah Yudi Laonga

2. Kenthus Prihantono

NIM 03400240

03400187

PERMASALAHAN 1. Bagaimana pengangkatan dan pemberhentian Menteri oleh Presiden menurut system Pemerintahan Republik Indonesia sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945? 2. Bagaimana perbandingan tentang pengangkatan dan pemberhentian Menteri oleh Presiden menurut system Pemerintahan Republik Indonesia sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945? 1. Apa upaya perlindungan hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban dalam menangani masalah TKI Illegal? 2. Bagaimana efektifitas perlindungan hukum oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan TKI Illegal?

JUDUL Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Oleh Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Dalam Ketatanegaraan RI Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945.

PEMBIMBING 1. Hj. Suti Mulyani, SH., MH. 2. Catur Wido Haruni, SH., M.Si, M.Hum.

Efektifitas Perlindungan Hukum Dalam Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Illegal Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban).

1. Sidik Sunaryo, SH., M.Si. 2. DR. Muslan Abdurrahm an, SH., MH.

Disetujui (MPH)

PEMBIMBING 1. Hj. Komariah, SH., M.Si. 2. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum.

KETERANGAN

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Ratna Yunita Sari

NIM 03400029

PERMASALAHAN 1. Bagaimana proses pengajuan klaim asuransi di PT. Asaransi Jiwasraya? 2. Apa yang menyebabkan klaim kematian tidak dibayarkan oleh pihak penanggung? 3. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 dalam menyelesaikan sengketa klaim kematian dalam asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwasraya?

JUDUL Implementasi UndangUndang No. 2 Tahun 1992 Dalam Proses Pengajuan Klaim Kematian Dalam Asuransi Jiwa (Studi di PT. Asuransi Jiwasraya R.O Malang).

KONSENTRASI HUKUM ISLAM 153

Disetujui (MPH)

NO. 1.

NAMA Fahruddin Ar Rozi

NIM 01400074

PERMASALAHAN 1. Bagaimana konsep Hukum Islam tentang aborsi? 2. Bagaimana konsep Hukum Islam mengenai aborsi bila direduksi dalam Hukum Pidana?

JUDUL Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Aborsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana (KUHP).

PEMBIMBING 1. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum 2. Sumali, SH., M.Hum.

KETERANGAN

Disetujui

KONSENTRASI HUKUM HTN/ HAN NO. 1.

NAMA Suto Wiyono

NIM 03400192

PERMASALAHAN Bagaimana pergeseran konstitusi dan perundang-undangan dalam mempertegas otonomi dan kewenangan Desa sehingga terwujud otonomi Desa yang asli dan utuh?

JUDUL Mempertegas Posisi Otonomi dan Kewenangan Desa (Analisa Yuridis Normatif Pengesahan Perundangan Tentang Otonomi Desa).

PEMBIMBING 1. Catur Wido Haruni, SH., M.Si 2. DR. Surya Anoraga, SH., MH.

KETERANGAN

PEMBIMBING 1. Herwastoeti, SH., M.Si 2. Hj. Komariah, SH., M.Si

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Maya Yunita Sari Hidayat

NIM 04400207

PERMASALAHAN 1. Bagaimanakah hak-hak dari penjual dan pembeli sewa beli dalam pengajuan klaim atas kendaraan yang diasuransikan tersebut jika terjadi evenement? 2. Bagaimanakah prosedur pengajuan klaim asuransi dalam perjanjian sewa beli kendaraan? 3. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh penanggung dan tertanggung jika barang

154

JUDUL Analisa Yuridis Terhadap Klaim Asuransi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi di PT. Federal Internasional Finance dan PT. Asuransi Astra Buana di Malang).

Disetujui (MPH)

yang menjadi objek pertanggungan berpindah kepada pihak ketiga?

12 Nopember 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI/ KEPENGACARAAN NO. 1.

NAMA Tatang Maulana

NIM 03400003

PERMASALAHAN 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa dalam melakukan tuntutan pidana pada pelaku tindak pidana perkosaan yang terjadi terhadap anak? 2. Bagaimana analisa yuridis terhadap dasar pertimbangan tuntutan Jaksa dalam kasus perkosaan terhadap anak?

JUDUL Analisa Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Tuntutan Jaksa Dalam Kasus Perkosaan Terhadap Anak ( Studi di Kejaksaan Negeri Malang).

PEMBIMBING Wasis Suprayitno, SH., M.Si

KETERANGAN

2.

Fajrian Yustiardi

04400038

1. Bagaimana Peranan Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam proses pemeriksaan perkara di PTUN? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam proses pemeriksaan perkara di PTUN? 1. Kenapa cukai rokok mudah dipalsukan? 2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku memalsukan cukai rokok? 3. Apa peranan kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan dalam kasus pemalsuan cukai rokok?

Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Peranan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Proses Pemeriksaan Perkara di PTUN.

1. Catur Wido Haruni, SH., M.Si, M.Hum 2. Sumali, SH., M.Hum

Disetujui (MPH)

1. Tongat, SH., M.Hum. 2. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum 1. Hj. Suti Mulyani, SH., MH. 2. Tongat, SH., M.Hum

Disetujui

3.

4.

Yan Eka Putra W.

Agung Didik Supriyadi

02400315

03400011

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Cukai Rokok di Wilayah Kabupaten Malang (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang). Peran dan Fungsi Pejabat 1. Bagaimanakah peran dan fungsi pejabat Bea Cukai Dalam bea cukai dalam melakukan penyidikan Melakukan Penyidikan tindak pidana peredaran rokok tanpa pita Tindak Pidana Peredaran cukai dan cukai palsu? Rokok Tanpa Pita Cukai 2. Bagaimanakah Prosedur penyidikan tindak dan Cukai Palsu pidana peredaran rokok tanpa pita dan Berdasarkan UU No. 11 cukai palsu? 3. Apa saja hambatan pejabat bea dan cukai Tahun 1995 Tentang dalam menangani tindak pidana peredaran Cukai (Studi di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai rokok tanpa pita dan cukai palsu?

155

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

5.

Risa Rismiati

04400069

1. Apakah Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung sudah dilaksanakan dengan efektif dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung? 2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung maupun penghambat efektif atau tidak efektif pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tersebut di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung?

6.

Nawang Andi Kusuma

03400127

1. Bagaimanakah bentuk pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara selama 15 tahun? 2. Bagaimanakah tata cara pemberian bantuan hukum dan praktiknya di peradilan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku? 3. Apakah sanksi bagi yang melanggar ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum baik bagi pemberi maupun menerima bantuan hukum? 4. Apakah pemberian bantuan hukum tersebut sudah berjalan efektif?

Tipe A Malang). Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung).

Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka/ Terdakwa Yang Diancam Pidana Mati Atau Pidana Penjara 15 (Lima Belas) Tahun Atau Lebih Oleh Advokat (Studi di Pengadilan Negeri Blitar).

1. Sidik Sunaryo, SH., M.Si 2. Sumali, SH., MH.

Disetujui (MPH)

1. Sidik Sunaryo, SH., M.Si 2. Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA H. Ririk Puspita Dewi

NIM 04400218

PERMASALAHAN 1. Bagaimana bbentuk-bentuk Pelanggaran yang terdapat pada kasus Temasek? 2. Apakah kasus Temasek bertentangan dengan UU No.5 Tahun 1999?

156

JUDUL Analisa yuridis Normatif Mengenai Kepemilikan Silang Grup Temasek (Studi Terhadap UU No. 5

PEMBIMBING 1. Hj. Komariah, SH., M.Si. 2. Catur Wido

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

2.

Umi Meisyaroh

04400232

3.

Nur Hadi

04400136

4.

M. Ibadul

03400154

5.

Farida Ariyani

04400111

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli) 1. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap Tinjauan Yuridis Empiris pembuangan dan pengelolaan limbah Terhadap Pembuangan industri yang dilakukan oleh Pabrik Gula dan Pengelolaan Limbah Krebet? Industri Serta 2. Bagaimanakah pengaruh pembuangan dan Pengaruhnya (Studi di pengelolaan limbah industri yang dilakukan Pabrik Gula Krebet, oleh Pabrik Gula Krebet terhadap Pabrik Gula Kecamatan Bululawang Krebet masyarakat sekitarnya? Kabupaten Malang).

Haruni, SH., M.Si, M.Hum 1. DR. Surya Anoraga, SH., MH. 2. Herwastoeti , SH., M.Si

1. Bagaimanakah pengaturan kedewasaan seseorang dalam menghadap Notaris untuk pembuatan Akta Notariil menurut UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris? 2. Bagaimanakah akibat hukum dari suatu akta notariil yang ditandatangani oleh para pihak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 UU. No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris? 1. Bagaimanakah proses pelaksanaan prosedur ijin penempatan yang dilaksanakan oleh PJTKI dan bentuk pengawasannya? 2. Bagaimana pola ketentuan pembinaan yang diberikan oleh Depnaker kepada TKI dan upaya apa yang dilakukan oleh pihak Depnaker dalam menangani PJTKI yang nakal? 1. Bagaimana pelaksanaan layanan jasa parker di kota Malang? 2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap layanan jasa parkir di Kota Malang?

Kajian Yuridis Normatif Kedewasaan Seseorang Dalam Menghadap Notaris Untuk Pembuatan Akta Notariil (Menurut UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

1. Hj. Komariah, SH., M.Si 2. Herwastoeti , SH., M.Si

Disetujui (MPH)

Penerapan Ijin Terhadap PJTKI Dalam Penempatan Tenaga Kerja (TKI) Keluar Negeri (Studi Kasus di Kantor BNP2TKI).

1. Wasis Suprayitno, SH., M.Si 2. DR. Muslan Abdurrahm an, SH., MH.

Disetujui (MPH)

Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dlaam Layanan Jasa Parkir di

1. Herwastoeti , SH., M.Si 2. Hj. Komariah, SH., M.Si

157

Disetujui (MPH)

Kota Malang.

KONSENTRASI HUKUM HTN/ HAN NO. 1.

NAMA M. Tanzil Multazam

NIM 04400078

PERMASALAHAN 1. Bagaimanakah kendala yuridis daya mengikat eksekusi dari putusan pengadilan Tata Usaha Negara? 2. Bagaimanakah seharusnya daya mengikat eksekusi dalam suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara?

JUDUL Analisa Yuridis Normatif Terhadap Lemahnya Daya Ikat Eksekusi Dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Tereksekusi.

PEMBIMBING 1. Catur Wido Haruni, SH., M.Si, M.Hum 2. DR. Surya Anoraga, SH., MH.

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

16 Nopember 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI/ KEPENGACARAAN NO. 1.

2.

NAMA Siska Retno Anggraini

NIM 04400014

Mumuk Zairoh

03400087

PERMASALAHAN 1. Kendala psikologis apakah yang dialami oleh korban untuk melaporkan tindak pidana perkosaan yang dialaminya? 2. Kendala yuridis apakah yang dialami oleh korban untuk melaporkan tindak pidana perkosaan yang dialaminya? 1. Apa yang menjadi modus pencurian tanaman hias? 2. Bagaimana strategi penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian? 3. Kendala-kendala apakah yang dialami kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan?

JUDUL Kendala Psikologis dan Yuridis Bagi Korban Dalam Melaporkan Tindak Pidana Perkosaan Yang Dialaminya (Studi di Polresta Malang). Tinjauan Yuridis Tentang Penyelidikan Kasus Pencurian Tanaman Hias (Studi di Polresta Malang).

PEMBIMBING 1. DR. Surya Anoraga, SH., MH. 2. Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M 1. Tongat, SH., M.Hum 2. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum

KETERANGAN

PEMBIMBING 1. DR. Surya

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM HTN/ HAN NO. 1.

NAMA Abdullah Syafii

NIM 04400116

PERMASALAHAN 1. Bagaimana kualifikasi lembaga Negara

158

JUDUL Analisis Yuridis Normatif

Disetujui

pembantu sebagai lembaga Negara primair? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa lembaga Negara yang bersifat pembantu (Auxililiry Organ).

Penyelesaian Sengketa Lembaga Negara Yang Bersifat Pembantu (Auxiliry Organ) Yang Termuat Dalam UUD 45

Anoraga, SH., MH. 2. Hj. Suti Mulyani, SH., MH.

(MPH)

26 Nopember 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI/ KEPENGACARAAN NO. NAMA 1. M. Agoes Rochmad

NIM 03400121

PERMASALAHAN 1. Sejauh mana efektifitas pelaksanaan perlindungan HAM dalam aspek hukum terhadap pengungsi Lumpur Lapindo? 2. Apa saja kendala-kendala efektifitas pelaksanaan perlindungan HAM dalam aspek hukum terhadap pengungsi Lumpur Lapindo dan solusinya?

JUDUL Efektifitas Pelaksanaan Perlindungan HAM Bagi Pengungsi (Studi Pada Pengungsi Lumpur Lapindo Sidoarjo).

PEMBIMBING 1. DR. Muslan Abdurrahm an, SH., M.H. 2. Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M

Tinjauan Yuridis Pembaharuan Hukum Dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Santet Yang Dilakukan Oleh Tukang Teluh (Studi Terhadap Ketentuan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Efektifitas Penertiban Oleh Satpol PP Terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum Yang Dilakukan Oleh Pekerja Seks Komersial (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang). Analisa Yuridis Empiris Terhadap Penerapan Peraturan Bersama

1. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum 2. Tongat, SH., M.Hum

Disetujui (MPH)

1. DR. Surya Anoraga, SH., MH. 2. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum. 1. Bayu Dwiwiddy Jatmiko,

Disetujui

2.

Kristimastuti

04400094

1. Bagaimana Tinjauan yuridis pembaharuan hukum dalam penanganan terhadap tindak pidana santet yang dilakukan oleh tukang teluh?

3.

Thamrin Marpaung

02400204

1.

4.

Isykar Mohammad Khan

03400153

Bagaimana bentuk-bentuk tindakan penertiban oleh Satpol PP terhadap pelanggaran penertiban umum yang dilakukan oleh PSK? 2. Bagaimana efektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh PSK? 1.

Bagaimana cara pemerintah mewujudkan kerukunan antar umat beragama dengan berpedoman pada PANCASILA, UUD 45

159

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

5.

Andrianto Gunarso

04400129

dan PBM oleh MENAG dan MENDAGRI? 2. Apakah PBM No. 9/8 Tahun 2006 bisa mewujudkan kerukunan antar umat beragama, pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumat Ibadat di Daerah? 3. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap keinginan pemerintah dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragam, pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat di Daerah berdasarkan PBM No. 9/8 Tahun 2006? 1. Bagaimanakah upaya preventif terhadap kerusuhan antar pemain dalam pertandingan sepakbola? 2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab timbulnya kerusuhan antar pemain sepakbola?

SH., M.Hum Menteri Agama dan Menteri 2. Sumali, Dalam Negeri Dalam SH., M.Hum Menjamin Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Kasus di Kota Batu).

Kajian Yuridis Sosiologis Kerusuhan Antar Pemain Dalam Pertandingan Sepakbola (Studi Kasus di Pengda PSSI Jatim Surabaya).

1. Sumali, SH., M.Hum 2. Tongat, SH., M.Hum

Disetujui (MPH)

JUDUL Pertanggung Jawaban Tugas Notaris Dari Perspektif Hukum Bisnis.

PEMBIMBING 1. Hj. Komariah, SH., M.Si 2. Herwastoeti , SH., M.Si

KETERANGAN

Kendala Efektifitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pendesain Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi di Pusat Kerajinan Onix Tulungagung).

1. Herwastoeti , SH., M.Si 2. Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

2.

NAMA Arief Rachman

NIM 04400040

Anton Dwi Cahyono

03400104

PERMASALAHAN 1. Bagaimana tugas dan wewenang Notaris menurut Perundang-undangan Indonesia? 2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris menurut Perundang-undangan Indonesia, kendala yuridis dan solusinya? 3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pendesain menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri terhadap kerajinan Onix? 4. Bagaimana efektifitas pelaksanaan perlindungan hukum bagi pendesain kerajinan Onix? 5. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum bagi pendesain menurut UndangUndang Nomor 31 Tahun 2000 tentang

160

Disetujui (MPH)

3.

Marhasyim Susanto

03400079

desain industri terhadap kerajinan Onix dan solusinya? 3. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi petani benih yang mengalami gagal panen dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan PT. Pertani Jatim IV Jember? 4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberian perlindungan hukum bagi petani benih yang menangani gagal panen dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan PT. Pertani Jatim IV Jember? 5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mekanisme perlindungan hukum tersebut dan solusinya?

Perlindungan Hukum Bagi Petani Benih Yang Mengalami Gagal Panen Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan (Studi di PT. Pertani Jember).

1. Hj. Komariah, SH., M.Si 2. Sumali, SH., M.Hum

Disetujui (MPH)

PESERTA WISUDA PERIODE III NOPEMBER TAHUN AKADEMIK 2007 Nopember 2007 NO.

NAMA MAHSISWA

NIM

JUDUL SKRIPSI Kendala Yuridis Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

TRIA LAMBANG 1. SEMBODO 2. SIGIT WICAKSONO 3. R. ZAIBUR RAHMAN

99400005 99400171 99400289

WAHYU CATUR PAMUNGKAS

00400257

Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap ”Tabrak Lari” dan Penanggulangannya Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Pengangkutan Laut (Studi Penyeberangan Selat Bawean-Gresik) Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pencuruan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Orang Dewasa dan Anak-Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Jembar)

5. MOHAMAD YASIR 6. TAUFAN FLORISA *)

00400333 00400403

Persoalan Hukum Akibat Tindakan Operasi Ganti Kelamin Yang Dilakukan Oleh Para Transeksual (Studi Pada Komunitas Ikatan Waria Malang Serta Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang) Cautinasia Bagi Penderta HIV/Aids Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia

7. SYAH AWALUDIN * 8. MUHAMMAD GEYS

00400452 01400012

Peran Ulama Dalam Membangun Kesadaran Hukum, Masyarakat Pasca Konflik (Study Kasus Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon) Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Efektifitas Fungsi Sidik Jari Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Polresta Malang)

4.

9.

MERYK DEWI RATMASARI

01400086

10. BAMBANG SUSIANTO

02400012

DIMAS DARU 11. WICAKSONO

02400023

Efektivitas Pelaksanaan Program ”Formula Satu” Dalam Menekan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Diwilayah Hukum Polresta Malang Pelaksanaan Penjaminan Simpanan Nasabah Penyimpan Olah Lembaga Panjamin Simpan (LPS) Dalam Kasus Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripillar Arthajaya Yogyakarta (Studi Kasus Likuidasi PT BPR Tripillar

161

Arthajaya Yogyakarta) 12. ZULHAMDI

02400034

ROHMAT SUBEKTI 13. NURWIYONO

02400049

”Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Pembubaran Partai Politik Menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945” ”Upaya Penyelesaian Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dengan Agunan Sertifikat Tanah Yang Bukan Atas Nama Debitur Sendiri” (Studi Di BPR Insumo Sumberarto Kediri)

14. VIETHA YUDHIARTA

02400099

Peran dan Fungsi Badan Pengawas Daerah Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan Dalam Lingkungan Pegawai Negeri Sipil (Studi di Badan Daerah Kabupaten Magetan)

15. REZZA PAHLEVI 16. HERWANDY

02400115 02400120

DWI ARY 17. SETYANINGTYAS

02400138

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Adanya Emiten Desliting Di Pasar Modal (Studi Di Pusat Informasi Pasar Modal Bursa Efek Jakarta-Malang) Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di PR. HF. Prima (Studi di PR HF Prima Sangkar Emas, Malang) Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata

18. LUKIYAWATI

02400172

TRI KARTIKA FITRA GHAZANDA 20. SODIK ARIFIN 19.

Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pengertian Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Oleh Satuan Polisi Pamong Paraja (Studi Di Kota Malang) Pemenuhan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Di Polres Bangkalan (Studi Bagian Reskrim Polres Bangkalan)

02400175 02400228

Pelanggaran Terhadap Hak Normatif Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Studi terhadap TKI Di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun)

21. RISKY ADYANTORO

02400232

BHEKTINING RAHMA 22. FIQRASARI

02400253

23. UKI DIANA INDRIANI 24. AGUS SUDARISMAN

02400267 02400277

Tinjauan Yuridis Sosiologis Kewenangan Penyidik Polisi Republik Indonesia (Polri) Dalam Melakukan Penahanan (Studi Satuan Reskrim Polres Batu) Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Upaya Efektifitas Pembinaan Narapidana Narkoba (Studi Pada Lapas Kelas I Madiun)

AGUNG TEGUH SUTANTO 26. JOKO SAPUTRO

02400288

Penegakan Hukum Perda No. 8 Tahun 2005 Tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul Di Kota Malang Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1-A Lowokwaru Malang Pelaksanaan/Implementasi Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Sengketa Kehutanan Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Pada Dinas Kehutanan, Penyelesaian Sengketa Penebangan Kayu Di Kabupaten Bangkalan Madura) Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Asuransi Kendaraan Bermotor

27. SUKAHATA WAKANO * 28. FAKHRUDIN *

02400319 02400320

Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Larangan Perkawinan Exogami Dalam Adat Alifuru (Studi Di Desa Werinama Kec. Werinama Kab. Seram Bagian Timur) Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Ishlah (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)

29. FAKHROZI * 30. SEVI LAILA *

02400321 02400326

NAZILATUL 31. RAHMAJABA *

02400332

Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Bahan Tambahan Pangan (Pengawet) Dalam Makanan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Hak Milik Atas Tanah

NAILIL MAULIDATUL 32. ISNIAH * 33. YUSNIDAR FARISTIEN *

02400341 02400350

25.

02400284

Studi Atas Kesiapan Para Hakim PA Malang Berkaitan Dengan Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Pasal 1 Angka 37 Tentang Perubahan Terhadap Pasal 49 Huruf i UU No. 3/2006 Hak Memperoleh Pendidikan BAgi Pekerja Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

162

34. PHONGKY GAUTHAMA

03400010

PARAMITA WIDYA SUSANTY

03400023

”Studi Komparasi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Di Indonesia Dengan Di Jerman” Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktek Prostitusi Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur (Studi di Wilayah Songgoriti Batu Malang)

36. AKHMAD AFIF 37. SARAH MEUTIA SARI

03400034 03400036

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor Penerapan Hukum dan Dampaknya Terhadap Pekerja Sex Komersial (Studi di Satpol PP dan Polres Mojokerto

38. RUDI HARTONO

03400037

39. NU’MAN AUNUH

03400040

”Profesionalisme Polisi Dalam Menangani Tindak pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak” (Studi Kasus di Polres Kediri) Peran Lembaga Penyiaran Dalam Memebrikan Perlindungan Kepada Anak Berdasarkan Ketentuan Pasal 36 Ayat (3)

35.

UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Hambatan-Hambatannya (Studi di Agropolitan Televisi Batu) ”Perlindungan Konsumen Terhadp Produk Makanan dan Minuman Yang Belum Terdaftar Berdasarkan Permenkes No. 382/Menkes/Per/VI/1989 Tentang Pendaftaran Makanan” (Studi Di Kantor Dinas Kesehatan Kota Malang dan Yayasan Lembaga Konsumen Malang)

40. ENI YULIATI

03400052

41. DEWI HANDAYANI

03400053

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Malang)

42. ERFAN EKA SETIAWAN

03400057

Pola Pembinaan Nara Pidana Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Blitar Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Pada Perkara Pidana

ARIEF SIREGAR BIN SANTOSO WIWIN HENDRI SRI 44. WAHYUNI 45. ADITYA ANGGARA

03400070 03400091

46. WAHYUDI SUGIARTO

03400097

47. FAJAR FIRMANSYAH

03400098

43.

48.

YUYUN RATNA SUMARNI

03400068

03400134

49. YUNAINI PURBOWATI

03400136

50. KRISNA SATRIA

03400141

KARISMA ADI NUGRAHA ACHMAD LUKMAN 52. HAKIM 51.

53. MURNI SETYO RAHAYU

“Analisis Yuridis Sosiologis Faktor Penyebab Perbedaan Biaya Nominal Pembuatan Akta Nikah Antar Kantor Agama Kecamatan Junrejo dengan Kantor Catatan Sipil Kota Batu” Efektifitas Peranan Polisi Dalam Eksekusi Perkara Perdata Yang Diwarnai Dengan Kerusuhan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Mengenai Wanprestasi Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bangunan Di Atas Tanah Sewa Kota Malang (Studi Kasus Sengketan Antara Ferry Lukman dengan Tommy Supriyadi di Kantor Notaris Dra. Tuminem, SH Kota Malang) Hak Atas Informasi Mengenai Hak-Hak Penumpang Ketika Terjadi Kecelakaan Menggunakan Jasa Angkutan Penerbangan Yang Diberikan Oleh Perusahaan Penerbangan Kepada Konsumen (Studi Di Perusahaan Penerbangan PT. Mandala Air Lines Malang) Pidana Ganti Kerugian Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Efektifitas Pemblokiran Rekening Bank Milik Penanggung Pajak Guna Melunasi Utang Pajaknya (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Malang) Kajian Yuridis Sosiologi Penerapan Fasilitas Internet Banking Dalam Transaksi Pembayaran Perbankan (Studi di PT

03400152

Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Malang) Implementasi Oleh Bimbingan Serta Pola Pembinaan Yang di Lakukan Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Wanita Kasus Narkoba (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang) Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Tanpa Pendaftaran Oleh Kreditur (Studi Di KSP Artha Tani Mandiri Banyuwangi)

03400155

Implementasi Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 81Tahun 1998 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Terhadap Kelaikan Operasi Kereta Penumpang (Studi di PT. Kereta Api (Persero) Daop VII Madiun)

03400151

163

54. SILVIANA YUSTINA

03400157

RISKA YUDHA 55. ARIFIANTI 56. DESTY ASTUTY

03400159 03400164

57. SANTI SETIANINGRUM

03400178

58. SANTI MEI IRAWATI

03400182

Pelaksanaan PemberianKredit Dengan Jaminan SK. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Bank Rakyat Indonesia Unit Kasiman Bojonegoro) Analisis Hukum Terhadap Penayangan Berita Kriminal Melalui Media Televisi Dalam Kaitannya Dengan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) (Studi Di Batu TV) Kajian Yuridis Normatif Tanggung Jawab Keperdataan Media Massa Cetak Terhadap Kesalahan Penulisan Berita Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Pertanggungjawaban Risiko Kecelakaan Penumpang Kereta Api (Studi Pada PT. Kereta Api Indonesia DAOPS VII Madiun) Model Pelembagaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Lowokwaru Malang (Studi Di LP Lowokwaru Malang) ”Permasalahan Hukum Perceraian Yang Terjadi Antara Narapidana Dengan Istrinya” (Studi di Pengadilan Agama Malang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru Malang) Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Proses Perdailan Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Probolinggo)

59. ISNA LUTFI AZIZAH 60. ULIN NI’MAH

03400188 03400191

61. SAKINATUL UMMAH

03400194

DAHLIYATUL 62. MAHFUDLOH

03400197

Pelaksanaan Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Sistem Perwakilan Di Indonesia Tinjuan Yuridis Normatif Penayangan Berita Kriminal Oleh Televisi Terhadap Hak Anak Dalam Memperoleh Informasi Yang Sehat

63. YULIANA ASTUTI

03400201

Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

64. ANITA RESPATI

03400202

65. UMI FARIDA

03400208

”Perlindungan Hukum Terhadap Investor Obligasi Yang Melakukan Perdagangan Obligasi Tanpa Warkat (Scriptless Trading) di Bursa Efek Surabaya” ”Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Penyimpangan Perilaku Seksual Narapidana” (Studi Pada LP Klas I

MUHAMMAD NUR FAHRUDIN 67. RIKY REHENDRO 66.

68. EDWIN KRISNAWANTO

69.

AKHMAD FANDHI SUHONO

ARTUR CANDRA 70. KUSUMA 71. NUR CHALIS OPIER

Lowokwaru Malang) Kewenangan Kepolisian, Kejaksanaan dan KPK Dalam Pemberantasan Korupsi 03400218 03400221

03400223

03400231 03400238 03400241

Analisa Yuridis Hak Konstitusi Anggota TNI Dipilih dan Memilih Dalam Perspektif Hak Sipil-Politik dan PerundangUndangan Pemilu Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Gugatan Perdata Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Terhadap Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Tinjuan Yuridis Normatif Dualisme Ketentuan Tentang Kehadiran Saksi Di Persidangan Dalam Perspektif UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Eksiminasi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 610/Pid.B/2006/PN Malang Tentang Pembajakan Soptwere Terdakwa Joni Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Di Malang Tinjauan Normatif Tentang Komisi Pembantu Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945.

164

1 Desember 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI/ KEPENGACARAAN NO. 1.

NAMA M. Shadek Fuad

NIM 01400201

PERMASALAHAN 1. Bagaimanakah pengaturan tentang eksaminasi publik pada hukum positif yang berlaku? 2. Bagaimanakah eksaminasi publik dalam tinjauan hukum yang berlaku di Indonesia?

JUDUL Analisis Yuridis Normatif Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Hakim Sebagai Bentuk Pengawasan Publik Terhadap Pengadilan.

PEMBIMBING 1. Tongat, SH., M.Hum 2. Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M

KETERANGAN

PEMBIMBING 1. DR. Surya Anoraga, SH., MH. 2. Hj. Suti Mulyani, SH., MH.

KETERANGAN

PEMBIMBING 1. DR. Muslan Abdurrahm an, SH., MH. 2. Hj.Komaria h, SH., M.Si 1. Herwastoeti , SH., MH. 2. Hj. Komariah, SH., M.Si

KETERANGAN

Disetujui

KONSENTRASI HUKUM HTN/ HAN NO. 1.

NAMA Robby Ari Prabowo

NIM 03400111

PERMASALAHAN 1. Bagaimana pengaturan hak-hak warga Negara yang diatur dalam piagam Madinah dan UUD 1945 2. Bagaimana perbandingan pengaturan dan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara menurut Piagam Madinah dan UUD 1945?

JUDUL Perbandingan Hak-Hak Warga Negara Yang Diatur Dalam Piagam Madinah Dan UndangUndang Dasar 1945.

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

2.

Hanan

NAMA

Indah Mukti Rahayu

NIM 04400065

04400057

PERMASALAHAN 1. Bagaimanakah pemenuhan hak dan kewajiban bagi calon TKI selama berada di PJTKI? 2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi calon TKI, permasalahan dan solusinya? 1. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan pihak Bank untuk mengatasi hambatan macetnya pembayaran kartu kredit? 2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan Bank jika terjadi Wan Prestasi?

165

JUDUL Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (Studi Di PT. Tritama Bina Karya Malang). Upaya Hukum Yang Dilakukan Bank Dalam Menangani Perbuatan Wan Prestasi Oleh Pemegang Kartu Kredit (Studi Kasus di Bank

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

Niaga Surabaya).

166

3.

Indri Hapsari

04400064

1. Bagaimana pertanggung jawaban bank terhadap keterlambatan pencairan deposito akibat kelalaian nasabah? 2. Bagaimana penyelesaian terhadap pencairan deposito yang diakibatkan kelalaian nasabah?

Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Keterlambatan Pencairan Deposito Akibat Kelalaian Nasabah (Studi Kasus di BCA Cabang Dinoyo).

1. Herwastoeti , SH., M.Si 2. Hj. Komariah, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

10 Desember 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI/ KEPENGACARAAN NO. 1.

NAMA Teto Aditya

NIM 04400092

PERMASALAHAN 1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Pembaharuan Hukum Acara Perdata Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Murah Dan Sederhana (Studi Terhadap PasalPasal di Dalam PERMA No 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi)?

2.

Idris Kartono S.

03400195

1. Apa Yang Menjadi Indikasi Penyebab Maraknya Peredaran Narkoba Di Kalangan Mahasiswa? 2. Sejauh Mana Peran Penegak Hukum Pada Tingkat Efektifitas Penyelidikan Sebagai Upaya Meminimalisir Maraknya Sindikat Peredaran Narkoba Di Lokasi Kampus Kota Malang? 3. Bagaimana Mekanisme Penyelidikan Yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian Kota Malang, untuk Mengungkap Sindikat Peredaran Narkoba di Wilayah Kampus?

167

JUDUL Tinjauan Yuridis Pembaharuan Hukum Acara Perdata Dalam Rangka Mewujudkan Azas Peradilan Cepat, Murah dan Sederhana (Studi Terhadap Pasal-Pasal Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi). Efektifitas Peran Penegak Hukum Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Sindikat Peredaran Narkoba Di Wilayah Kampus (Studi Kasus di POLRESTA Malang)

PEMBIMBING 1. Sumali, SH., M.Hum 2. Hj. Komariah, SH., M.Si

KETERANGAN

1. Sidik Sunaryo, SH., M.Si 2. Tongat, SH., M.Hum

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

3.

Yulli Puspita Rini

03400014

1. Faktor-faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas? 2. Bagaimana Pengaruh Putusan Hakim Terhadap Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Malang?

4.

Akroma Nurhuda

04400211

1. Bagaimana Pemahaman Penduduk Terhadap Tindak Pidana Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya? 2. Bagaimana Penegakan Hukum Yang Harus Dilakukan Terhadap Tindak Pidana Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan Dan Peredarannya?

5.

Mashuri

04400241

1. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Melatar Belakangi Makin Bertambahnya PSK Pasca Lebaran? 2. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Perda Tentang Pelacuran Di Surabaya?

Analisa Yuridis Tentang Pengaruh Putusan Hakim Dalam Perkara Lalu Lintas Terhadap Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Malang. Studi Terhadap Pemahaman Penduduk Tentang Tindak Pidana Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan Dan Peredarannya (Studi di Dukuh Sumber Celeng, Desa Banjarejo Kec. Donomulyo. Kab. Malang Analisis Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Seks Komersial (Studi di Dinas Sosial Kota Surabaya)

1. Wasis Suprayitno, SH., M.Si 2. Sidik Sunaryo, SH., M.Si 1. Tongat, SH., M.Hum 2. DR. Surya Anoraga, SH., MH

Disetujui (MPH)

1. Wasis Suprayitno, SH., M.Si 2. DR. Muslan Abdurrahm an, SH., MH.

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

15 Desember 2007

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI/ KEPENGACARAAN NO. 1.

NAMA Surya Akbar

NIM 04400095

PERMASALAHAN 1. Apa saja penyebab masih bebasnya peredaran minuman keras di kota Batu? 2. Upaya hukum apa saja yang telah dilakukan untuk membatasi/ memberantas peredaran minuman keras di kota Batu? 3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Polisi dalam melakukan pembatasan/ pemberantasan peredaran minuman keras dan solusinya?

168

JUDUL Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pembatasan Peredaran Minuman Keras Di Kota Batu ( Studi di Polresta Batu).

PEMBIMBING 1. Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M 2. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

2.

Sugiarto

04400076

1. Bagaimanakah model-model pembinaan narapidana yang berstatus Ibu sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan? 2. Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan model pembinaan narapidana yang berstatus Ibu sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan? 3. Apakah kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana tindak pidana tersebut dan solusinya?

1. Sidik Model Pembinaan Sunaryo, Narapidana Yang Berstatus SH., M.Si Ibu Sebagai Pelaku Tindak 2. Cekli S. Pidana Kekerasan Pratiwi, Terhadap Anak SH., LL.M (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Malang).

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

2.

NAMA Tifani Meidiyantie

NIM 04400060

Didin Zakianti

03400047

PERMASALAHAN 1. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban Bank Central Asia (BCA) terhadap keterlambatan transfer dana elektronik yang disebabkan oleh kesalahan handware atau software dari computer milik BCA? 2. Akibat hukum apakah yang akan ditimbulkan dari keterlambatan transfer dana elektronik yang disebabkan oleh kesalahan handware atau software dari computer milik BCA? 3. Haruskah pihak pengirim atau penerima transfer menerima bunga keterlambatan atau ganti rugi karena selisih tingkat suku bunga manakala terjadi keterlambatan dalam hal transfer dana elektronik? 1. Bagaimana reformasi bentuk dan mekanisme perlindungan hukum nasabah menurut Arsitektur Perbankan Indonesia? 2. Bagaimana perbandingan implementasi perlindungan hukum nasabah sebelum dan sesudah berlakunya Arsitektur Perbankan Indonesia? 3. Kendala-kendala apa yang menghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum nasabah menurut Arsitektur Perbankan Indonesia?

169

JUDUL Bentuk Pertanggungjawaban Bank Terhadap Keterlambatan Transfer Dana Elektronik Yang Disebabkan Oleh Kesalahan Hardware Atau Software Dari Komputer Milik Bank (Studi Kasus di BCA Cabang Malang).

PEMBIMBING 1. Herwastoeti, SH., M.Si 2. Wasis Suprayitno, SH., M.Si

KETERANGAN

Reformasi Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (Studi di Bank Bukopin Malang).

1. Herwastoeti, SH., M.Si 2. Wasis Suprayitno, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

26 Desember 2007

KONSENTRASI HTN/ HAN NO. 1.

NAMA Rio Agus Sunarto

NIM 03400170

PERMASALAHAN 1. Apa dan bagaimana kesesuaian komponen cadangan yang diusulkan oleh Departemen Pertahanan dengan konsepsi postur pertahanan Negara saat ini jika ditinjau dari hukum pertahanan Negara?

JUDUL Komponen Cadangan Departemen Pertahanan Ditinjau Dari Hukum Pertahanan Negara (Tinjauan Yuridis Normatif).

PEMBIMBING 1. DR. Surya Anoraga, SH., MH. 2. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M. Hum

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI/ KEPENGACARAAN NO. 1.

2.

NAMA Mohammad Sokip

NIM 02400186

PERMASALAHAN Sejauh mana bukti permulaan yang cukup untuk melalukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana 2. Kendala apa saja yang terjadi dalam penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dan solusi.

Edi Sucipto

01400047 1.

1.

2. 3.

Bagaimana perbandingan tindakan penyidikan oleh polisi terhadap kasus pencurian hewan ternak, curanmor dan pencurian kayu jati? Sejauh mana aparat kepolisian memahami pasal 422 KUHP? Bagaimana kecenderungan cara penyidikan yang sering dilakukan polisi dan dampak psikologisnya terhadap para pelaku kejahatan pencurian

170

JUDUL Kendala Yuridis dan Sosiologis Aparat Kepolisian Dalam Melakukan Penangkapan Terhadap Orang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Polres Pekalongan) Analisa Perbandingan Tindakan Penyidikan Oleh Polisi Dalam Kasus Pencurian Hewan Ternak, Pencurian Kendaraan Bermotor Dan Pencurian Kayu Jati (Studi Klinis Di Polres Lamongan)

PEMBIMBING 1. DR. Muslan Abdurrahma n, SH., MH. 2. Sidik Sunaryo, SH., M.Si.

KETERANGAN Disetujui

1. DR. Muslan Abdurrahma n, SH.,MH. 2. Tongat, SH., M.Hum.

Disetujui

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Rena Andikelambai

NIM 02400057

PERMASALAHAN 1. Bagaimana pelaksanaan Hak bagi TKI untuk mendapatkan informasi dari PJTKI 2. Apakah akibat hukum dan permasalahan yang dialami oleh TKI berkaitan dengan adanya kesalahan informasi yang telah diterimanya. 3. Bagaimana bentuk ganti rugi yang diberikan PJTKI akibat dari kesalahan pemberian informasi

JUDUL Pelaksanaan Hak TKI Untuk Mendapatkan Informasi dan Permasalahannya (Studi Pada PJTKI Surya Buana Malang)

PEMBIMBING 1. DR. Muslan Abdurrahma n, SH., MH. 2. Herwastoeti, SH., M.Si.

KETERANGAN

Disetujui

17 Januari 2008

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Dian Wahyudi

NIM 02400169

PERMASALAHAN 1. Bagaimana pelaksanaan peran jaksa dalam melaksanakan putusan kasasi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap? 2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi jaksa dalam melaksanakan putusan di tingkat kasasi yang telah memperoleh hukum tetap? 3. Upaya apa saja yang harus dilaksanakan jaksa dalam mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan putusan ditingkat kasasi yang telah memperoleh kekuatan hukum?

JUDUL PEMBIMBING KETERANGAN Peran Jaksa Dalam 1. Hj. Suti Mulyani, Disetujui SH., MH Melaksanakan Putusan di Tingkat Kasasi Yang Telah 2. Sumali, SH., MH. Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur).

171

2.

Beny Kusbandono

03400058

3.

Fakhruroji Fuad

03400067

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pornografi menurut KUHP? 2. Bagaimana pengaturan tindak pidana pornografi menurut RUU pornografi? 3. Bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana pornografi menurut KUHP dan RUU Pornografi? 4. Bagaimana bentuk-bentuk pembaharuan pengaturan tindak pidana pornografi yang perlu dilakukan? 1. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana pemalsuan Dokumen? 2. Bagaimana peranan kepolisian dalam penanganan tindak pidana pemalsuan Dokumen di Kota Malang? 3. Apa kendala yang dialami Kepolisian dalam penanganan tindak pidana pemalsuan Dokumen di Kota Malang?

Analisa Perbandingan 1. Tongat, SH., M.Hum Pengaturan Tindak Pidana Pornografi di Indonesia (Studi 2. Bayu Dwiwiddy Pembaharuan Hukum Dalam Jatmiko, SH., KUHP Melalui RUU M.Hum Pornografi).

1. Cekli S. Pratiwi, Peranan Polri Dalam SH., LL.M Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen (Studi di 2. Sidik Sunaryo, Polresta Malang). SH., M.Si

172

Disetujui

Disetujui

2 Pebruari 2008

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. NAMA 1. Doly Andriono Hidayat A.

NIM 02400032

1.

2.

3. 4.

2.

Yuniarama Zhalia

03400189

3.

Yoga Pratama Hardaniawan

01400222

1.

PERMASALAHAN Apa Pertimbangan Yuridis Sosiologis Penyidik Kepolisian Dalam Penyerahan BAP Kepada Jaksa Penuntut Umum? Apa Pertimbangan Yuridis Sosiologis Jaksa Penuntut Umum Dalam Pengembalian BAP (P. 18 dan P.19) ? Apa Kendala Penyidik Kepolisian dalam Melengkapi BAP? Tindakan Apa Yang Dapat Dilakukan Oleh Kejaksaan Untuk Kelengkapan Berkas Perkara Yang Ditanganinya ?

Bagaimana Perbandingan Penyelesaian Perkara Perzinaan di KUHPM dengan KUHP ? 2. Bagaimana Proses Penyelesaian Perkara Pidana Perzinaan di Lingkungan TNI-AD di KUMDAM V Brawijaya ? 1. Bagaimana Konsekwensi Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Cara Kekeluargaan?

JUDUL Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Proses Penyerahan Dan Pengembalian Berkas Perkara Antara Kepolisian Dengan Kejaksaan (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang dan POLRESTA Malang).

PEMBIMBING 1. Sidik Sunaryo, SH., M.Si 2. Hj. Suti Mulyani, SH., MH

KETERANGAN Disetujui

Perbandingan Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan di KUHPM dengan KUHP (studi Kasus di KUMDAM V Brawijaya)

1. Sidik Sunaryo, SH., M.Si 2. DR. Surya Anoraga, SH., MH

Disetujui

Konsekuensi Yuridis Sosiologis Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Cara Kekeluargaan (Studi Kasus di POLSEK Kepohbaru Bojonegoro) 173

1. Tongat, SH., M.Hum 2. DR. Surya Anoraga, SH., MH

Disetujui

2. Apakah Dampak Sosial Yang Terjadi Terhadap Pelaku, Korban dan Masyarakat Pada Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Cara Kekeluargaan? 3. Bagaimana Upaya Aparat Penegak Hukum Guna Mengurangi Sering Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Tersebut ?

4.

Faria Agusti Ningrum

01400165

1. Bagaimana Peranan lembaga Penyiaran Publik Malang Dalam Mengatasi Peredaran Jaringan TV Kabel Ilegal ? 2. Kendala Apa Yang Dihadapi Lembaga Penyiaran Publik Malang Dalam Mengatasi Peredaran Jaringan TV Kabel Ilegal ? 3. Upaya Apa Saja Yang Dilakukan Lembaga Penyiaran Publik Malang Untuk Mengatasi Peredaran Jaringan TV Kabel Ilegal ?

Peranan Lembaga Penyiaran Publik Dalam Mengatasi Peredaran Jaringan TV Kabel Ilegal

174

1. Wasis Suprayitno, SH., M.Si 2. Hj. Suti Mulyani, SH., MH

Disetujui

5.

Andi Adi Johan

03400130

1. Bagaimana Upaya Penegak Hukum Dan Komponen Masyarakat Dalam Penanggulangan Atau Penertiban Perjudian Togel Di Kota Batu ? 2. Sejauhmana Peran Penyidik Dalam Upaya Optimalisasi Proses Prosedural Pemeriksaan Tersangka Dalam Kasus Perjudian Togel Yang Terjadi di Kota Batu ? 3. Kendala-kendala Apa Saja Yang Dihadapi Dalam Pemberantasan Judi Togel Dan Solusinya ?

Optimalisasi Peran Penyidik Dalam Pemeriksaan Tersangka Kasus Perjudian Togel (Studi Kasus di POLRESTA Batu)

1. Bayu Dwiwiddy J, SH., M.Hum 2. Tongat, SH., M.Hum

Disetujui

KONSENTRASI HUKUM ISLAM NO. NAMA 1. Muhammad Saifudin Zuhri

NIM 03400245

PERMASALAHAN 1. Permasalahan Apa Yang Dialami TKW Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri ? 2. Apa Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Luar Negeri Menurut Hukum Islam ?

JUDUL PEMBIMBING 1. Bayu Dwiwiddy J, Hukum Bagi Tenaga Kerja SH., M.Hum Wanita Indonesia Yang Berada Di Luar Negeri Menurut Hukum 2. DR. Muslan Islam Abdurrahman, SH., MH

175

KETERANGAN Disetujui

KONSENTRASI HTN/ HAN NO. NAMA 1. Fajrul Isalamy Akbar

NIM 01400304

PERMASALAHAN 1. Bagaimana Kedudukan Lembaga Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia ? 2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Keberadaan Lembaga Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Khususnya Di Sapeken Kabupaten Sumenep ?

JUDUL Kedudukan Lembaga Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Studi Keberadaan Lembaga Hukum Adat Di Pulau Sapeken Kabupaten Sumenep)

PEMBIMBING KETERANGAN Disetujui 1. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum 2. DR. Muslan Abdurrahman, SH., MH

12 Maret 2008

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Isanur Kristian Handayani

NIM 01400301

PERMASALAHAN Bagaimana Bentuk-Bentuk Dari Tindak Kekerasan Fisik Terhadap Mahasiswa/i Yang Menjalin Hubungan Dengan Pelaku Tindak Kekerasan? 2. Bagaimana Pemahaman Korban dan Pelaku Tentang Tindak Kekerasan Yang Terjadi Dalam Pergaulan Bebas Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang? 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Terjadinya Tindak Kekerasan Fisik Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Yang Menjalin Hubungan Dengan Pelaku?

1.

JUDUL Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Fenomena Terjadinya Tindak Kekerasan Fisik Dalam Pergaulan Bebas Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (Studi di Wilayah Hukum POLRESTA Malang)

176

1. 2.

PEMBIMBING Tongat, SH., M.Hum Haris, SH., M.Hum

KETERANGAN Disetujui

2.

Agus Setyo Purnomo

03400113

3.

Ratih Octaviany

04400013

1.

Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Pelaksanaannya? 2. Apa Saja Bentuk-Bentuk Perbuatan Yang Menyimpang Dari Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 ? 3. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Perbuatan Yang Menyimpang Dari Perlindungan Hukum Menurut Pasal 13 UU No. 25 Tahun 2002? 4. Apa Saja Dasar-Dasar Hukum Tentang Perlindungan anak di Indonesia? 1. Apakah Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Telah Memenuhi Syarat Formil dan Materiil dari Suatu Dakwaan? 2. Bagaimana Prosedur Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Lamongan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan, Sebagaimana disebutkan Dalam Pasal 372 KUHP Dengan Terdakwa H. Heri Sugianto Bin H. Achiyat? 3. Apakah Hakim Sudah Tepat Dalam Menerapkan Hukum Terhadap Putusan Yang Dijatuhkan Dalam Perkara Pidana Penggelapan Dengan Terdakwa H. Heri Sugianto?

Tinjauan Yuridis Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Berkaitan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia

1. Haris, SH., M.Hum 2. Cekli S. Pratiwi, SH., L.LM

Disetujui (MPH)

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor : 315/Pid.B/2007/ PN. Lamongan Dengan Terdakwa H. Heri Sugianto Bin Achiyat Dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP)

1. Cekli S. Pratiwi, SH., L.LM 2. Tongat, SH., M.Hum

Disetujui (MPH)

177

4.

Pandu Nuswantara

04400039

1.

5.

Mamlu’atul Ilmiah

04400158

1.

6.

Lutfia Ismirasari

04400172

1. Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran-Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Mikrolet? 2. Apakah Kendala Yang Dihadapi Oleh aparat Yang Berwenang Dalam Melakukan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Pengemudi Mikrolet dan Solusinya? 3. Bagaimana Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Aparat Yang Berwenang di Banyuwangi Untuk Mengurangi Intensitas Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Mikrolet?

Bagaimana Implementasi Asas-Asas Pasal 2 PP No. 25 Tahun 1997 Di Kabupaten Malang? 2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menghambat Pelaksanaan AsasAsas Tersebut? 3. Upaya-Upaya Apa Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Asas-Asas Tersebut? Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Tawuran Dalam Pagelaran Kesenian Tayuban? 2. Tindak Pidana Apa Saja Yang Sering Terjadi Dalam Acara Pagelaran Kesenian Tayuban? 3. Upaya-Upaya Apakah Yang Dilakukan Oleh Aparat Yang Berwenang Dalam Menanggulangi Tawuran Yang Disebabkan Pagelaran Kesenian Tayuban?

Tinjauan Yuridis Sosiologis Mengenai Pelaksanaan Asas Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (studi Kasus Kabupaten Malang) Analisis Kriminologis Tawuran Pada Acara Pagelaran Kesenian Tayuban Oleh Para Pemuda (Studi di Desa Pandansari Kec. Ngantang Kabupaten Malang)

1. M. Isrok, SH., CN 2. Hj. Komariah, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

1. Sidik Sunaryo, SH., M.Si 2. Sumali, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Mikrolet Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi)

1. 2.

Disetujui (MPH)

178

Haris, SH., M.Hum Sidik Sunaryo, SH., MM.Si

7.

Zulvikar Nur Barlin

04400181

1.

2.

3.

8.

Yuni Safitri

04400186

1.

2.

9.

Zubaidah

04400190

10.

Dwi Agung P.

04400193

1.

Bagaimana Proses Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Malang? Bagaimana Efektifitas Penerapan Asas Peradilan Cepat Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Malang? Apa Saja Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Asas Peradilan Cepat Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Malang?

Efektifitas Penerapan Asas Peradilan Cepat Dalam Putusan Perceraian Dan Permasalahannya

Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berada di Lingkungan Lokalisasi Tersebut? Apakah Perlindungan Hukum Yang Ada Sudah Efektif dan Relevan Dengan Kenyataan Yang Ada Di Lingkungan Lokalisasi Tersebut?

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada di Lingkungan Lokalisasi Tretes Desa Pencalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan (studi Kasus di POLSEK Prigen) Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Peran LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Dalam Memberi Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan (Studi Di LPA Surabaya Jatim)

Bagaimana Kewenangan Lembaga Perlindungan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Anka Korban Kekerasan? 2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Lembaga Perlindungan Anak Kepada Anak Korban Kekerasan? 3. Faktor Apakah Yang Menjadi Kendala LPA Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Korban Kekerasan Beserta Solusinya? 1. Problematika Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pelapor Dan Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga? 2. Bentuk-Bentuk Ancaman Kekerasan Terhadap Saksi Pelapor dan Saksi Korban KDRT Yang Melaporkan Kepada Pihak Yang Berwajib? 3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Yang Telah Diberikan Kepada Saksi Pelapor dan Saksi Korban KDRT Yang Dilakukan Oleh Polisi?

Perlindungan Saksi Sebagai Pelapor Dan Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di POLRES Mojokerto)

179

1. Sumali, SH., M.Hum 2. Haris, SH., M.Hum

1. 2.

Haris, SH., M.Hum Bayu Dwiwiddy J, SH

1. Haris, SH., M.Hum 2. Hj. Komariyah, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

YUDISIUM MAHASISWA PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2008 11 Maret 2008

NO.

NAMA MAHSISWA

NIM

JUDUL SKRIPSI

01400030

Pemberian Hak Mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati) Tinjauan Yuiridis Sosiologis Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pada Pengrajin Kendang Di Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar (Studi Kasus Di Kecamatan Kepenjen Kidul Kota Blitar)

74. MUSLIH

01400079

”Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam Perjanjian Pengangkuatn Pariwisata Aspabila Terjadi Kecelakaan Transportasi” (Studi Kasus di P.O Al-Mubarok Malang

75. NOVITASARI

01400134

Tinjauan Yuridis Terhadap Pernyataan Modal Sebagai Indikasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pada Proyerk Kawasan Industri Gula Masyarakat (KIGUMAS) di Kabupaten Malang

76. RINA KRISTINADEWI 77. GUFRAN

01400160 01400217

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polres Ponorogo) Pelanggaran Kode Etik Junalistik Wartawan Serta Pertanggung Jawabannya Terhadap Pencemaran Nama Baik

RIZKI AGUNG 72. KURNIAWAN 73.

78.

DANNY HENDRO SAPUTRO

NASRUDDIN *)

01400009

01400370

Tindak Pidana Kekerasan Psikis Suami Terhadap Istri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

79. IWAN HERMANSYAH

02400039

Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Melaksanakan Kegiatan Jurnalistik (Studi Kasus Di Polresta Malang)

80. INDAH MASITA SARI

02400043

Efektifitas Tugas Yayasan Lembaga Konsumen Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Laundry Atas Kerugian Yang Ditanggung Akibat Kelalaian Pelaku Usaha (Studi di Kota Malang)

81. RIKA KURNIA SARI 82. TOMI APRIALIS

02400059 02400077

Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Ibu Terhadap Anaknya (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II-A Malang) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan (Studi Kasus Di Polres Malang)

83. AGUNG TRI HANDOKO

02400093

PUGUH SETYO 84. APRILIYANTO

02400126

Analisis Yuridis Tentang Implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Norkotika (Studi Di Polresta Blitar) Efektivitas Pelaksanaan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Perda No. 11 Tahun 1984 Tentang Ketertiban dan Kebersihan (Studi Yuridis Sosiologis Pada Kota Malang)

85. DWI INDRAWATI

02400130

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pembantu Rumah Tangga Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Kecamatan Ringginrejo Kabupaten Kediri)

86. EKA WAHYU LESTARI

02400134

DIAN ARIF PANDU PERKASA FENDI TUTUR 88. SETIAWAN

87.

02400199 02400209

Peran Dinas Pengawas Bangunan dan Pengendalian Lingkungan (WASBANGDALING) Dalam Melakukan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup” Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Aparat Kepolisian Yang Pelaksanaan Pengamanan Unjuk Rasa Dalam Perspektif UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia (Studi Di Polresta Malang) ”Pelaksanan Bantuan Hukum terhadap Anggota TNI AD dan Keluarganya Oleh KUMDAM B Brawijaya (Studi Implementasi Bantuan Hukum Oleh Kumdam V Brawijaya Pasca Berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 Tentang

180

Advokat)” 89. YAYAT SUPRIATNA 90.

YOFI ANDRI YANUTAMA

91. CITRA SAKAMULI ANGGA SETIA USHERMAWAN 93. DANI PRIHANDOKO 92.

02400230

Pelarangan Organisasi/Partai Berideologi Komunisme/ Marxisme-Leninisme Di Indonesia Dalam Perspektif Pasal 28 E (3) UUD 1945 Pelaksanaan Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Semestara Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polresta Malang)

02400245

”Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Nakal Oleh Pers di Media Massa Cetak” (Studi di Harian Pikiran Rakyat dan Sinar Harapan)

02400213

02400261 02400287

Analisis Yuridis Daya Jangkau KUHP dan KUHPTerhadap Bentuk Kejahatan Maya Melalui Telepon Seluler Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mengenai Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti (Studi di kejaksaan Negeri Kepanjen)

APRIS LUKITO PUTRA HANANTO MUHAMMAD FADHIL 95. WIJAYA MARDIYAN RUDI 96. HARTONO *) 94.

02400337

Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap ”Penumpang Gelap” Kereta Api (Studi di Stasiun Madiun/Daops VII Madiun) Peranan Polisi Militer (POM) Dalam Menangani Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (TNI – AD) Tingkat Pemahaman Suami Istri Terhadap Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Perceraian

97. NI'MATUL LAILI RM *)

02400340

Penodaan Agama Menurut Hukum Islam dan hukum Positif (Studi Kasus Penodaan Agama Islam Oleh Lembaga Pelayanan Mahasiswa (LPMI) Di Hotel Assida Batu Malang)

98. FATHUL MUJIB *)

02400352

Analisis Yuridis Sosiologis Hukum Islam Terhadap Has Asuh Anak Jalanan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kota Malang)

YUFIE INDRA MAHYUDIN OKY ARIADIAN 100. SUGIHARTO PUTRI 99.

02400295 02400308

03400019

Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Tempat Hiburan Umum (Karaoke) Pengarah Asas Itikad Tidak Baik Dalam Proses Pemeriksaan Substantif Pada Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek (Studi di Direktorat Jenderal Haki Departemen Hukum dan HAM Tangerang)

101.MOH. ALI WAHYUDI

03400022

Tinjauan Kriminologis Penebangan Kayu Jati Secara Illegal Di Wilayah Hutan (Studi Di Desa Aeng Kakap Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)

102.RAHMADI USMAN

03400033

103.

NURIKE MARTHA RINA AFRIANTI

03400008

03400041

104.ESA KURNIASARI 105.ANDY JAYA ASMARA

03400060 03400062

UTAMI DINI 106. SURYANITA

03400073

107.PATHOR RAHMAN 108.AYU LESTARI

03400075 03400078

Bentuk Diskresi dan Pertimbangan Aparat Kepolisian Terhadap Suporter Sepak Bola Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Pada Suporter Arema Malang ”Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Trafficking Dengan Mengambil Pengadilan Negeri Banyuwangi Sebagai Tempat Penelitian” Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Hak-Hak Terdakwa Di Dalam Memperoleh Pendampingan Kuasa Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri) Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Program Komputer Oleh Warnet (Studi Di Kota Malang) ”Pendirian Bangunan Disepanjang Sempandan Sungai Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Analisis Yuridis Sosiologis : Pasal 5 Huruf B Perda RTRW Kabupaten Pamekasan) (Studi di Kabupaten Pamekasan)” Implementasi Peraturan Daerah Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Kantor Kependudukan Kota Malang) Efektifitas Perlindungan Hak Cipta Atas Folklor (Studi Pada Komunitas Kesenian Jaranan Di Tulungagung)

181

109.MUHAMMAD MUHAJIR

03400086

Efektifitas Pelaksanaan Razia Narkoba Terhadap Frekwensi Peredaran Narkoba (Study Di Polresta Malang)

110.MUMUK ZAIROH

03400087

Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Penyidikan Kasus Pencurian Tanaman Hias/Bunga Jenis Anthorium (Studi Di Polresta Malang)

03400090

Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Perluasan Tindakan Medis Terhadap Pasien Yang Dirugikan

112.ALDY FUAD

03400094

Analisis Yuridis Sosiologis Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Ketentuan Prosedural Dalam Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (Studi Tentang Hak-hak Tersangka atas Pendampingan Kuasa Huku di Polres Malang)

113.EVI PALUPI

03400099

Analisa Yuridis Sosiologis Pemberlakuan Asas ”Equality Before The Law” Terhadap TindakanPenyidikan Aparatur Daerah (Tinjauan Terhadap Pasal 36 dan 53 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

114.SISKA PRANTAWATI

03400101

Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Terhadap Aset Wisata (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Candi Di Tulungagung)

115.JOHAR KISWATI

03400105

Tinjauan Yuridis Normatif Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Adanya Otonomi Khusus Pemerintahan Aceh. (Studi Terhadap Hak Pemberlakuan Syariat Islam)

116.FIDYA DINI

03400117

Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kaset, CD dan VCD Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang PPN dan PPnBM (Studi di Kantor Pajak Kota Malang)

117.ARIFIN ROZI

03400118

111.

LUSI HEPYDIANING RACHMYANTI

NAWANG ANDI KUSUMA BUDIARSIH 119. PURWANDARI 118.

120.

MOHAMMAD HILMAN FANANI

03400127 03400139 03400143

Perlindungan Hak Bagi Penambang Minyak Tradisional Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 (Studi di Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Tidak mampu Yang Diancam Pidana Penjara Lima Tahun Lebih Oleh Advokat (Studi Di Pengadilan Negeri Blitar) Implementasi Pengasuhan Anak Terlantar Oleh Pemerintah Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 4 Ayat 1 (Studi Kasus Di Kantor Bagian Sosial Kesekretariat Kota Malang Urgensi Pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Berdasarkan Fatwa MUI Sebagai Dasar Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama

121.EVA NOVANTI SARI

03400148

DIAN PARAMITHA 122. ADHY PERDANA

03400149

Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Tindak Pidana Perkosaan (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri) Pembinaan Nara Pidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Masa Pelaksanaan Pemberantasan Bersyarat (Studi di BAPAS Kelas II Kediri)

123.NOVITA ANDREANTI

03400161

Politik Hukum Pemerintahan Desa MenujuDesa Otonom dan Demokratis Dtinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

124.FALZAKIAH

03400169

03400217

Tinjauan Yuridis Sosiologis Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Pada Bisnis Bakso Kota Cak Man Di Kota Malang) Tinjauan Yuridis Normatif Kewenangan Presiden Sebagai Kepala Negara Dalam Memberikan Grasi (Studi Hak Prerogratif Presiden Memberikan Grasi THBP Pelaku Tindak Pidana Terorisme) ”Kajian Yuridis Normatif Pentingnya Wewenang Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006”

127.MEDI EKO CAHYONO

03400220

Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Mairil Dalam Pesantren Putra (Studi Di Pesantren Tambakberas Jombang Jawa Timur)

128.LEA INDIARTI 129.THUNANG

03400226 03400228

Tinjauan Yuridis Sosiologis Permasalahan Hukum Pendaftaran Benda Tidak Bergerak Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Studi Pada Kantor Pendaftaran Fidusia Di Surabaya) Tinjauan Yuridis Perlindungan Saksi Sekaligus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif Antara UU

MUKHTARRUDIN AFFANDI RAHMAT AMIRZA 126. YULIANSYAH 125.

03400193

182

PRIHAMBODO

No. 23 Tahun 2004 Dengan UU No. 13 Tahun 2006)

130.MAULANA ARYO BIMO

03400235

Pola Penyelesaian Tindak Pidana Perkosaan dan Pemerasan Terhadap Gadis Di Bawah Umur (Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kasus Perkosaan dan Pemerasan Oleh Yanto Guru Di Situbondo)

131.MERI HARINA

03400236

Tinjauan Yuridis Sosiologis Kewenangan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Tradisional Cina Yang Merugikan Konsumen (Study Di Balai Besar POM Mataram)

132.HANI’A

03400237

Pola Penyelesaian Tindak Pidana Perkosaan dan Pemerasan Terhadap Gadis Di Bawah Umur (Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kasus Perkosaan dan Pemerasan Oleh Yanto Guru Di Situbondo)

133.IRWAH YUDI LAONGA 134.RISKA RIALITA

03400240 03400244

”Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Oleh Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Dalam Ketatanegaraan RI Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945” Perlindungan Hukum terhadap Paten Asing Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

135.RITA FUJI RAHAYU

03400247

Modus Operandi Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Oleh Polisi (Studi Kasus di Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya)

136.KRISTIAN MAULANA

03400249

137.TINUK DWI CAHYANI *)

03400274

138.LENI DWI NURMALA *) 139.NIA KURNIA *) 140.BARA KHALIM

03400275 03400284 04400005

SISKA RETNO ANGGRAINI ENDANG CONIK 142. PEBRUANI 141.

04400015

”Tinjauan Krminologis dan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan (Studi di Polresta Malang)” Persepsi Narapidana Anak Terhadap Pemberian Remisi Ditinjau Dari Peraturan Presiden No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar)

04400020

Efektifitas Kerjasama Antara Aparat Penegak Hukum Dengan Orang Tua Dalam Melaksanakan Pasal 86 (2) UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Studi Di Polresta Malang)

04400025

Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Trafficking Melalui Internet

145.FAJRIAN YUSTIARDI

04400038

”Tinjauan Yuridis Praktek Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Oleh Jaksa Pengacara Negara” (Studi Di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)

146.RISA RISMIATI

04400069

143.SAKAMULI PRENTHA 144.

147.

PUTRA PERDANA KUSUMA NINGRAT

MOCHAMMAD TANZIL

04400014

Kendala Penuntut Umum Dalam Penyusunan Surat Dakwaan dan Penuntutan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh DPRD Kota Malang (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang Dampak Sistem Perumusan Ancaman Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Islam Perbandingan Perbandingan Harta Waris Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Analisis Kejahatan Mayantara Dalam Perspektif Kriminologi dan Fiqih Jinayah Pelepasan Hak Dalam Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Jerukgamping Untuk Pembangunan Perumahan

MULTAZAM 04400078

148.IIN NURAINI

04400115

MOH. KRISTIAWAN 149. TRIMARYONO KA

04400143

150.MAYA YUNITA SARI

04400207

”Problematika Penerapan Asas Peradilan Cepat, Murah dan Sederhana Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan” (Studi di Pengadilan Negeri Tulungagung) Analisa Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya) Teran Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (ESP RTMM) Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Kasus Perdangan Manusia (Human Trafficking) Dalam Perspeftif UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Di Kepolisian Resort Kota Malang) Analisa Yuridis Klaim Asuransi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi di PT. Federal Internasional

183

HIDAYAT WINDA 151. ASTRIANINGRUM 152.ZAINUL ARIFIN

06400095 06400247

Finance dan PT. Asuransi Astra Buana di Malang) Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2007 Tentang APBD (Studi Di DPRD Kabupaten Kapuas) Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Perjanjian Antara Pemilik Angkot Dengan Sopir Angkot

153.ADITYA YUDISTIRA

07400119

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Dalam Rangka Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang)

154.FAIZUL AREF

07400306

Pola Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Massa (Studi Yuridis Kasus Kekerasan Massa Terhadap Tersangka Pencuri Motor Di Prigen Pasuruan)

155.AMAL

99400299

”Studi Kasus Pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran Dengan Awak Kapal Di Kantor Administrator Pelabuhan Pasuruan”

17 Maret 2008

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Wike Listyowati

NIM 04400059

1.

2.

3.

2.

Evidia Rahmawati

04400071

1.

2.

3.

PERMASALAHAN Bagaimana Implementasi Program Pemolisian Masyarakat di Wilayah Polres Bojonegoro? Apa Kendala dan Faktor Pendukung Program Pemolisian Masyarakat di Wilayah Polres Bojonegoro? Efektifkah Pemolisian Masyarakat Dalam Mengurangi Terjadinya Tindak Pidana di Wilayah Polres Bojonegoro? Apakah Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Munculnya Profesi PSK di Desa Wonorejo, Kec. Pakah Kabupaten Tuban? Apa Yang Menjadi Dasar Hukum Bagi SATTIBTRANMAS Dalam Memberantas PSK di Desa Wonorejo Kec. Pakah Kabupaten Tuban Oleh Pihak SATTIBTRANMAS? Langkah-Langkah Apa Saja

JUDUL Efektifitas Pelaksanaan Program Pemolisian Masyarakat (Community Policing) Dalam Mengurangi Terjadinya Tindak Pidana ( Studi di Polres Bojonegoro)

Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Kewenangan SATTIBTRANMAS Kabupaten Tuban Dalam Memberantas Pekerja Seks Komersial

184

1. 2.

1. 2.

PEMBIMBING Bayu Dwiwiddy J, SH., M.Hum Sidik Sunaryo, SH., M.Si

KETERANGAN Disetujui (MPH)

Bayu Dwiwiddy J, SH., M.Hum DR. Muslan Abdurrahman, SH., MH

Disetujui (MPH)

Yang Dilakukan Oleh Pihak SATTIBTRANMAS Kabupaten Tuban Dalam Memberantas PSK di Desa Wonorejo Kec. Pakah Kabupaten Tuban? 4. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi SATTIBTRANMAS Dalam Memberantas PSK di Desa Wonorejo Kec. Pakah Kabupaten Tuban dan Bagaimana Solusinya?

185

3.

Yuli Wiji Astuti

04400174

1.

Bagaimana Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Indekost? 2. Siapakah Aparat Yang Berwenang Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Anak Indekost di Lokasi Kost-Kostan? 3. Upaya Apa Saja Yang Dilakukan Oleh Aparat Yang Berwenang Dalam Melakukan Penegakan Hukum Atas Berbagai Ketentuan Yang Ada Terhadap Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Indekost?

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Indekost dan Penegakan Hukumnya (Studi Kasus di Kota Malang)

1. DR. Surya Anoraga, SH., MH 2. Bayu Dwiwiddy J, SH., M.Hum

Disetujui (MPH)

4.

Merina Taurissia

04400188

1.

Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Permasalahan Hukum Yang Dialami Anak Negara Dan Kendala Pembinaannya Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar

1.

Cekli S. Pratiwi, SH., L.LM Bayu Dwiwiddy J, SH., M.Hum

Disetujui (MPH)

Permasalahan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Bekerja Dalam Sektor Informal (Studi di Wilayah Kota Jember)

1. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum 2. DR. Surya Anoraga, SH., M.H

Disetujui (MPH)

5.

Kiki Deviana Mangundap

04400199

Permasalahan Hukum Apakah Yang Sering Dialami Oleh Anak Negara? 2. Permasalahan Hukum Apa Yang Sering Menjadi Kendala Dalam Proses Pembinaan Anak Negara di LP Anak Blitar? 3. Bagaimana Kebijakan LP Blitar Dalam Membantu Anak Negara Dalam Menyelesaikan Permasalahan Hukum Yang Dialaminya? 1. Bagaimana Perlindungan Dan Penegakan Hukum Dilakukan Terhadap Anak Jalanan Yang Bekerja Dalam Sektor Informal? 2. Permasalahan Apakah Yang Sering Timbul Dalam Pelaksanaan Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Bekerja Dalam Sektor Informal? 3. Bagaimana Upaya Pemerintah Kota Jember Mengatasi Permasalahan Perlindungan dan Penegakan Hukum Anak Jalanan Yang Bekerja Dalam Sektor Informal?

186

2.

6.

Anna Hijratul Amaliyah Ramadhani

04400212

1.

2.

3.

7.

Agny Vitasari

04400215

1.

2.

3.

Apakah Konsekuensi dan Permasalahan Hukum Dari Dimilikinya Hak Imunitas Oleh Advokat? Apakah Hak Imunitas Advokat Telah Cukup Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Advokat? Faktor-Faktor Apa Sajakah Yang Menghambat Penggunaan Hak Imunitas Advokat? Bagaimana Prosedur Penyitaan Barang Bukti Milik Pelaku Tindak Pidana Psikotropika Yang Dilakukan Oleh Penyidik? Upaya-Upaya Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Milik Pelaku Tindak Pidana Psikotropika Hasil Dari Penyitaan? Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Milik Pelaku Tindak Pidana Psikotropika Hasil Penyitaan?

Studi Tentang Konsekuensi dan Permasalahan Hukum Hak Imunitas Advokat Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

1. Sumali, SH., M.Si 2. Cekli S. Pratiwi, SH., L.LM

Disetujui (MPH)

Tinjauan Yuridis Sosiologis Peranan Penyidik POLRI Dalam Hal Penyitaan Barang Bukti Milik Pelaku Tindak Pidana Psikotropika (Studi Kasus Di Polresta Malang)

1. Sidik Sunaryo, SH 2. Tongat, SH., M.Hum

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Henny Soesanti

NIM 04400101

1.

2.

3.

PERMASALAHAN Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2006 Terkait Ijin Usaha Pemondokan di Kota Malang? Faktor-Faktor Apakah Yang Menjadi Kendala Bagi Pemilik Kos Belum Memiliki Ijin Usaha Pemondokan? Upaya Hukum Apa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Malang Untuk Menertibkan Perijinan Usaha Pemondokan?

JUDUL Efektifitas Perda No. 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan Terhadap Perijinan Usaha Kos (Studi Di Kota Malang)

187

PEMBIMBING 1. M. Isrok, SH., CN 2. DR. Surya Anoraga, SH., MH

KETERANGAN Disetujui (MPH)

29 Maret 2008

7 April 2008

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Mohammad Hasan

NIM 04400082

1. 2. 3.

2.

Ika Handayani

04400144

1.

2.

3.

4.

3.

Masriah

04400160

1.

2.

3.

PERMASALAHAN Apa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga? Apakah Tipe-Tipe Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Sering Terjadi? Bagaimanakah Upaya Penaggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Meminimalisir Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga? Faktor-Faktor Apa Yang Mendorong Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak? Bagaimana Modus Yang Dilakukan Pelaku Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak? Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak? Bagaimana Efektifitas Upaya Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Kepolisian Kepada Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan? Faktor-Faktor Apakah Yang Mendorong Mahasiswi Melakukan Aborsi Akibat Kehamilan PraNikah? Bagaimana Reaksi Civitas Akademika Terhadap Fenomena Aborsi Akibat Kehamilan PraNikah di Kalangan Mahasiswi? Upaya Hukum apa Sajakah Yang Dapat Diambil Oleh Aparat Penegak Hukum Jika Mengetahui Adanya Kasus Aborsi?

JUDUL Tinjauan Kriminologis Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di MAPOLRESTA Batu)

1. 2.

PEMBIMBING Wasis, SH., M.Si Sidik Sunaryo, SH., M.Si

KETERANGAN Disetujui (MPH)

Efektifitas Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus di POLRESTA Malang)

1. Sidik Sunaryo, SH., M.Si 2. Sumali, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

Analisis Kriminologis Fenomena Aborsi Akibat Kehamilan Pranikah di Kalangan Mahasiswi (Studi Kasus di UMM)

1. Tongat, SH., M.Hum 2. Sumali, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

188

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Henny Maghfirohtul Lailah Imron

NIM 04400283

1.

2.

3.

PERMASALAHAN Bagaimana Mekanisme dan Pelaksanaan Perizinan Barang Import? Apakah Kewenangan PPNS Dalam Pelaksanaan Perizinan Barang Import? Kendala-Kendala Apa Saja Yang Dialami Oleh Para Pihak Dalam Pemberian Dan Pelaksanaan Perizinan Barang Import Dan Bagaimana Solusinya?

JUDUL Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Pelaksanaan Perizinan Barang Import Oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Studi Kasus di Pelabuhan Perak Surabaya)

PEMBIMBING 1. M. Isrok, SH., CN 2. Herwastoeti, SH., M.Si

KETERANGAN Disetujui (MPH)

11 April 2008

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Rachmadhaniansyah

NIM 04400055

PERMASALAHAN Apa Saja Bentuk-Bentuk Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak? 2. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak? 3. Hal-Hal Apa Saja Yang Menghambat Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Anak dan Bagaimana Solusinya ?

1.

JUDUL Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum POLRESTA Malang)

189

1. 2.

PEMBIMBING DR. Surya Anoraga, SH., MH Tongat, SH., M.Hum

KETERANGAN Disetujui (MPH)

2.

Sigit Taufikur R.

04400126

1.

2.

3.

3.

Hamdani

04400140

1.

2.

4.

Hamidah Binti Mawaddah

04400222

1.

2. 3.

5.

Nizar

04400117

1. 2.

3.

Bagaimanakah Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Narkoba di LP Narkoba Kab. Pamekasan? Faktor Apa Saja Yang Mendukung Dan Kendala Yang Dihadapi Petugas Dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan LP Narkoba Kab. Pamekasan? Bagaimana Upaya/ Solusi Dalam Menghadapi Kendala-Kendala Yang Terjadi Untuk Tercapainya Efektifitas Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan di LP Narkoba Kab. Pamekasan? Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Untuk Mendapatkan HakHaknya Terutama Untuk Mendapatkan Informasi Yang Benar Terhadap Barang/ Jasa Yang Ditawarkan? Bagaimana Kewajiban Normatif Para Pelaku Usaha Dalam Menawarkan Barang/ Jasanya Untuk Melindungi Konsumen? Bagaimana Ancaman Saksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Mutilasi Menurut KUHP? Apakah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pembunuhan Mutilasi? Apakah Dasar Pertimbangan Penyidik Dalam Menentukan Telah Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi? Bagaimana Landasan Yuridis Titip Sidang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya? Bagaimanakah Pelaksanaan Titip Sidang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya? Permasalahan Hukum Apakah Yang Ditimbulkan Dari Perbuatan Titip Sidang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya?

Efektifitas Pelaksanaan Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Narkoba (Studi di LP Narkoba Kab. Pamekasan)

1. Wasis Suprayitno, SH., M.Si 2. DR. Surya Anoraga, SH., MH

Disetujui (MPH)

Analisa Yuridis Normatif Terhadap Perlindungan Konsumen Untuk Mendapatkan Informasi Yang Benar Terhadap Periklanan Tarif Murah Telepon Seluler

1. Herwastoeti, SH., M.Si 2. Wasis Suprayitno, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

Analisa Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Mutilasi (Studi di POLRESTA Malang)

1.

Sidik Sunaryo, SH., M.Si Haris, SH., M.Hum

Disetujui (MPH)

Tinjauan Yuridis Sosiologis Titip Sidang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya (Studi di Wilayah Hukum POLRESTA Malang)

1.

Wasis Suprayitno, SH., M.Si 2. DR. Surya Anoraga, SH.,MH

Disetujui (MPH)

190

2.

6.

Fathul Ulum

04400121

1.

2.

7.

Rifin Sucipto

04400150

1. 2.

3.

8.

Abdullah Bin Usman

03400233

1.

2.

9.

Fendy Wibowo

04400177

1.

2. 3.

10.

Taufik Ismail

04400162

1.

2. 3.

Bagaimana Implementasi dari Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHAP Bagi Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan Pada Waktu Proses Penyidikan? Bagaimana Implikasi Yuridis Terhadap Tidak Diberikannnya Bantuan Hukum Dengan Cuma-Cuma Kepada Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan Pada Waktu Proses Penyidikan? Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Masih Terjadi? Faktor apakah Yang Melatar Belakangi Orang Tua Melakukan Eksploitasi Terhadap Anaknya? Bagaimana Peran Lembaga Sosial Masyarakat Dalam Hal Terjadi Eksploitasi Anak secara Ekonomi? Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Berkaitan Dengan Pornografi Dalam Perspektif Kebebasan Pers? Akibat Hukum Apakah Yang Ditimbulkan Oleh Putusan PN Jaksel No. 2362/Pid B/2006/PN Jaksel Berkaitan Dengan Pornografi Dalam Perspektif Kebebasan Pers di Indonesia?

Implikasi Yuridis Tidak Terpenuhinya Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP Pada Waktu Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di POLRES Malang)

1. 2.

Tongat, SH., M.Hum Sumali, SH., M.Hum

Disetujui (MPH)

Implementasi Pasal 54 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Oleh Lembaga Sosial Seperti Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Kaitannya Dalam Hal terjadi Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Anak

1. 2.

Tongat, SH., M.Hum DR. Muslan Abdurrahman, SH., MH

Disetujui (MPH)

Kajian Pornografi Dalam Perspektif Kebebasan Pers (Studi Kasus Terhadap Putusan PN Jaksel No. Reg 2362/PidB/2006/PN Jaksel)

1. Wasis Suprayitno, SH., M.Si 2. Hj. Suti Mulyani, SH., MH

Disetujui

Bagaimana Sejarah Penguasaan dan Kepemilikan Tanah di Desa Alas Tlogo Kec. Lekok Pasuruan? Bukti-Bukti Apa Saja Yang Dimiliki Oleh Para Pihak Yang Bersangkutan? Bagaimana Analisis Yuridis Mengenai bukti Kepemilikan Tanah Di Desa Alas Tlogo Kec. Lekok Pasuruan?

Analisis Yuridis Empiris terhadap Bukti Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Antara TNI AL Dengan Masyarakat Di Desa Alas Tlogo Kec Lekok Kab. Pasuruan)

1. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum 2. Tongat, SH., M.Hum

Disetujui (MPH)

Sejauh Mana Keefektifitasan Proses Mediasi Dalam Menyelesaikan Masalah Pencemaran Lingkungan Hidup UPM IV Balongan? Hambatan-Hambatan Apa Saja Yang Timbul Selama Berjalannya Proses Mediasi? Bagaimanakah Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Indramayu Dalam Mengendalikan Limbah UPM IV Balongan Indramayu?

Penyelesaian Sengketa Pencemaran 1. DR. Surya Anoraga, SH., MH Lingkungan Hidup Antara Unit 2. Fifik Wiryani, SH., Pengolahan Minyak IV Pertamina M.Si., M.Hum Dengan Masyarakat Desa Balongan Indramanyu Melalui Proses Mediasi

191

Disetujui (MPH)

11.

Nova Rosalia Indah

04400194

1.

2.

12.

13.

14.

Himawan Zein

Nyawiji Ningastuti H.

Imam Mulyadi

04400016

04400024

01400026

1.

Faktor-Faktor Apa Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Yang Berprofesi Sebagai Anggota TNI AD Terhadap Istrinya? Bagaimana Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Yang Berprofesi Sebagai TNI AD Terhadap Istrinya?

Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak? 2. Apakah Pedoman Hakim Untuk Memperoleh Keyakinan Dalam Memutuskan Perkara Ini? 3. Bagaimana Kedudukan Keterangan Anak Menurut Pasal 171 KUHAP Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak? 1. Apakah Proses Pembuktian Tindak Pidana Tersebut Sudah Mampu Membuktikan Adanya Unsur-Unsur Tindak Pidana Traficking? 2. Faktor-Faktor dan Modus Apa Saja Yang Melatar Belakangi Terjadinya Traficking? 3. Apa Saja Upaya Hukum Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Traficking? 1. Bagaimana Peran Serta BAKORKAMLA Dalam Menjaga Pengamanan Wilayah Republik Indonesia Khususnya di Laut? 2. Apa Saja Kendala Atau Hambatan Yang Dihadapi BAKORKAMLA Dalam Menjaga Pengamanan Wilayah Republik Indonesia Khususnya Di Laut

Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Yang Berprofesi Sebagai Anggota TNI AD Terhadap Istrinya (Studi Kasus di KUMDAM V Brawijaya Malang)

1. Tongat, SH., M.Hum 2. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Disetujui (MPH)

Analisa Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)

1.

Wasis Suprayitno, SH., M.Si Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M

Disetujui (MPH)

Analisa Yuridis Tentang Proses Pembuktian Tindak Pidana Tracfiking (Studi di POLRESTA Malang)

1.

DR. Surya Anoraga, SH., MH Bayu Dwiwiddy J, SH., MH

Disetujui (MPH)

Peran Serta BAKORKAMLA (Badan Koordinasi Keamanan Laut) Dalam Pengamanan Laut Nusantara Yang Dilakukan Oleh Angktan Laut Republik Indonesia (Studi di ARMABAR Jakarta)

1. Sumali, SH., M.Si 2. Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M

192

2.

2.

Disetujui

15.

Andi Dina

04400176

1.

2.

3.

4.

16.

Lita Anggraini

04400044

17.

Rochatul Jannah

03400207

1.

Bagaimanakah Pembinaan Yang Dilakukan Oleh RUTAN Terhadap Narapidana, Pelaku Tindak Pidana Narkoba ? Bagaimanakah Dampak Psikologis Dari Pembinaan Yang Dilakukan RUTAN Terhadap Pelaku Narapidana Narkoba ? Bagaimanakah Tindak Lanjut Dari Pembinaan Dalam Hal Diketahui Adanya Dampak Psikologis Dari Pembinaan Yang Dilakukan Oleh RUTAN? Apa Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Tindak Lanjut Dari Pembinaan Yang Dilakukan Oleh RUTAN dan Solusinya ?

Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Children Trafficking? 2. Apa Saja Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Children Trafficking dan Solusinya ? 1. Apakah Dasar Pertimbangan Penempatan Terpidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa? 2. Dampak Apa Yang Timbul Dari Penempatan Terpidana Anak Yang Ditempatkan Di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa? 3. Bagaimana Sistem Pemberian Pengawasan Dan Pembinaan Terpidana Anak Yang Ditempatkan Di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa?

Dampak Psikologis Dari Pembinaan Rumah Tahanan (RUTAN) Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba (Studi Kasus di Rumah Tahanan Kec. Pinrang Sulawesi Selatan)

1. Sidik Sunaryo, SH., M.Si 2. Tongat, SH., M.Hum

Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap 1. Sumali, SH., M.Si 2. DR. Muslan Perlindungan Hukum Bagi Korban Abdurrahman, SH., Children Trafficking (Studi di POLRES MH Malang)

Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Penempatan Terpidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Malang)

193

1. Sidik Sunaryo, SH., M.Si 2. Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

Disetujui

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Nita Nurhayanda

NIM 04400204

1.

2.

3.

4.

2.

Danu setiyoso

04400093

1. 2.

3.

PERMASALAHAN Bagaimana Seharusnya Aplikasi Pelaksanaan Dari Tempat Usaha Yang Sudah Memiliki Surat Ijin Usaha? Bagimana Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Izin Usaha Rumah Makan (Restoran)? Bagaimana Upaya Pemerintah Kota Mataram Dalam Penertiban Penyalahgunaan Izin Usaha Rumah Makan (Restoran) di Kota Mataram? Kendala-Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Pemerintah Kota Mataram Dalam Upaya Penertiban Penyalahgunaan Izin Usaha Rumah Makan (Restoran) di Kota Mataram? Bagaimanakah Bentuk-Bentuk Perbuatan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Nasabah? Upaya-Upaya Hukum Apakah Yang Dilakukan Koperasi Untuk Meminimalisasi dan Menangani Nasabah Yang Wanprestasi? Apa Kendala Yang Dihadapi Oleh Koperasi Dalam Melaksanakan Upaya Hukum Untuk Meminimalisasi dan Menangani Nasabah Yang Wanprestasi?

JUDUL Upaya Penertiban Penyalahgunaan Izin Usaha Rumah Makan (Restoran) di Kota Mataram

PEMBIMBING 1. M. Isrok, SH., CN 2. Herwastoeti, SH., M.Si

Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang 1. M. Isrok, SH., CN Upaya-Upaya Hukum Yang Dilakukan 2. Herwastoeti, SH., M.Si Koperasi Untuk Meminimalisasi Dan Menangani Nasabah Yang Wanprestasi (Studi Di Koperasi Sidodadi Kabupaten Malang)

194

KETERANGAN Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM ISLAM NO. 1.

NAMA Fanny Yunita Lauhatta

NIM 04400187

1.

2.

3.

2.

Nur Aini

04400154

1.

2.

3.

4.

PERMASALAHAN Bagaimana Status Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Hukum Perdata (BW)? Bagaimana Status Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Hukum Islam (KHI dan UU No. 1 Tahun 1974)? Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Status Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata? Bagaimana Keabsahan Sebuah Perkawinan Yang Bertindak Sebagai Wali Adalah Bapak Tiri Karena Bapak Kandung Enggan Mewali di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam? Apakah Seorang Bapak Tiri Mempunyai Hak Menjadi Wali Atas Perkawinan Anak Tirinya Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam? Syarat bagi Bapak Tiri Agar Dapat Bertindak Sebagai Wali dan Menjadikan Sah Perkawinan Anak Tirinya Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam? Apa Alasan Memilih Bapak Tiri Sebagai Wali Dalam Perkawinan?

JUDUL Analisa Perbandingan Hukum Status Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Analisis Yuridis Empiris Hak Mewali Bagi Bapak Tiri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

195

PEMBIMBING 1. Bayu Dwiwiddy J, SH., M.Hum 2. Hj. Komariah, SH., M.Si., M.Hum

KETERANGAN Disetujui (MPH)

1. Sumali, SH., M.Hum 2. Bayu Dwiwiddy J, SH., M.Hum

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM HTN/HAN NO. 1.

NAMA Moh. Dailami

NIM 04400133

1.

2.

PERMASALAHAN Landasan Apa Yang Mengesahkan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Penafsiran Hukum UU Atau UUD ? Parameter Apakah Yang Digunakan Oleh Hakim Konstitusi Dalam Menjatuhkan Sah Tidaknya Putusan Konstitusi, Pada Saat Dilakukannya Pengujian Terhadap Undang-Undang?

JUDUL Tinjauan Yuridis Normatif Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Menafsirkan UUD dan UU Dalam Judicial Review UU Terhadap UUD

PEMBIMBING 1. Hj. Suti Mulyani, SH., MH 2. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.hum

KETERANGAN Disetujui (MPH)

Judul 15 April 2008 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 2.

NAMA Hendra Yuanto

NIM 04400221

1.

2.

PERMASALAHAN Faktor-faktor Apa Yang Melatar belakangi Terjadinya Pencurian Listrik di Dalam Hajatan Besar? Bagaimanakah Bentuk-Bentuk Tindakan Penegakan Hukum Oleh PLN dan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Listrik Dalam Hajatan Besar?

JUDUL Analisa Kritis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Listrik Dalam Hajatan Besar (Studi di Wonosari Kecamatan Pagu Kab. Kediri

196

PEMBIMBING 1. Haris, SH., M.Hum 2. Wasis Suprayitno, SH., M.Si

KETERANGAN Disetujui (MPH)

3.

Nur Pamungkas

04400216

1.

2.

4.

Rizal Abdul Amir

03400251

1.

2.

5.

Ahmad Anwar

03400256

1.

2.

3.

6.

Rengga Subastian

04400127

1.

2.

7.

Yuniar Wicaksono

04400219

1.

Faktor-Faktor Apa Yang Melatar Belakangi Para Pelaku Mengkonsumsi Minuman Keras? Apakah Jenis-Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Para Pelaku Pengkonsumsi Minuman Keras? Bagaimana Penerapan Asas Peradilan Cepat, Biaya Murah Dan Sederhana Di Pengadilan Negeri Malang? Bagaimanakah Perbandingan Penerapan Asas Peradilan Cepat, Biaya Murah dan Sederhana Dalam Pengadilan Kasus Prodeo dan Kasus Non Prodeo? Bagaimanakah Praktek Pencaloan Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di SAMSAT Mapolres Kepanjen? Bagaimanakah Praktek Pencalonan Tersebut Bila Dilihat Dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1992? Apakah Akibat Hukum Surat Izin Mengemudi (SIM) Yang Diperoleh Dari Pencalonan Tersebut? Bagaimana Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap PelakuKejahatan Anak? Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Dan Bagaimana Solusinya? Bagaimana Konsekuensi Yuridis Dan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang?

Analisa Yuridis Sosiologis Terhadap Jenis-Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Para Pengkonsumsi Minuman Keras (Studi Kec. Ngantang Kab. Malang)

1. Wasis Suprayitno, SH., M.Si 2. Sidik Sunaryo, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

Penerapan Asas Peradilan Cepat, Biaya Murah Dan Sederhana Dalam Kasus-Kasus Prodeo (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Malang)

1. Sumali, SH., M.Si 2. Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M

Disetujui

Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Pencalonan Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 (Studi Kasus di SAMSAT Mapolres Kepanjen)

1. Bayu Dwiwiddy J, SH., M.Hum 2. Wasis Suprayitno, SH., M.Si

Disetujui

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Anak Dalam Proses Penyidikan (Sudi di POLRESTA Malang)

1. Bayu Dwiwiddy J., SH., M.Hum 2. Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M

Disetujui (MPH)

Konsekuensi Yuridis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Narapidana (Studi Di LP Wanita Malang)

1. Sidik Sunaryo, SH., M. Si 2. Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M

Disetujui (MPH)

197

2.

8.

Dimas Rizki A.

04400119

Kendala-Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang Dalam Memenuhi Hak Tersebut Dan Upaya Apa Yang Dilakukan Dalam Menangani Kendala Tersebut? 1. Bagaimana Formulasi Criminal Act dan Criminal Responsibility Dalam Rumusan TP Menurut Konsep RKUHP? 2. Bagaimanakah Konsekuensi Dianutnya Pandangan Dualistis Dalam Rumusan TP Terhadap Pemidanaan?

Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Rumusan Tindak Pidana Menurut Konsep Rancangan KUHP (Tinjauan Kritis Tentang Penerapan Teori Dualistis Dalam Konsep Rancangan KUHP)

1. Tongat, SH., M.Hum 2. DR. Surya Anoraga, SH., MH

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Putra Maulana

NIM 03400225

1.

2.

PERMASALAHAN Bagaimana Pelaksanaan Penyitaan Yang Dilakukan Fiskus Selaku Petugas Pajak Terhadap Barang Milik Wajib Pajak Sebagai Upaya Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Akibat Tunggakan Pajak Terhutang? Apa Hambatan Yang Dihadapi Oleh Fiskus Selaku Petugas Pajak dan Bagaimana Solusinya Dalam Pelaksanaan Penyitaan Terhadap Barang Milik Wajib Pajak Sebagai Upaya Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Akibat Tunggakan Pajak Terhutang?

JUDUL Pelaksanaan Penyitaan Terhadap Barang Milik Wajib Pajak Sebagai Upaya Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Akibat Tunggakan Pajak Terhutang (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Malang)

198

PEMBIMBING 3. Hj. Suti Mulyani, SH., MH 4. M. Isrok, SH., CN

KETERANGAN Disetujui

KONSENTRASI HUKUM HTN/HAN NO. 1.

NAMA Rachmad Ady Pramono

NIM 04400167

PERMASALAHAN

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dalam Mengelola Perparkiran Milik Pemerintah Di Kabupaten Malang ? 2. Kendala Apa Yang Dihadapi Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dan Bagaimana Upaya Untuk Mengatasi Kendala Tersebut Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang ?

JUDUL

Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

199

PEMBIMBING 1. Catur Wido Haruni, SH., M.Si 2. Suti Mulyani, SH., MH

KETERANGAN Disetujui (MPH)

Judul 29 April 2008 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

2.

NAMA Yuliana A. S.

NIM 04400008

Lia Dwi Sriwahyuni

03400142

PERMASALAHAN Upaya-Upaya Apa Saja Yang Dilakukan Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Yang Telah Dilakukan Penyitaan ? 2. Bagimana Cara Penyidik Melakukan Penyitaan Barang Bukti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika ? 1. Bagaimanakah Pembinaan Yang Dilakukan LP Terhadap Para Narapidana Pelaku Tindak Kejahatan Narkoba Yang Menjalani Sanksi Pidana Dalam Waktu Lama ? 2. Bagaimana Dampak Psikologis Dari Lamanya Menjalankan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Narkoba Bila Dikaitkan Dengan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan ?

1.

JUDUL PEMBIMBING 1. DR. Surya Anoraga, Efektifitas UU No. 22 Tahun 1997 SH., MH Tentang Narkotika Terhadap Peranan Penyidik Dalam Penyitaan Barang 2. Tongat, SH., M.Hum Bukti Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi di MAPOLWIL Malang)

Dampak Psikologis Yang Dialami 1. DR. Surya Anoraga, SH., MH Pelaku Kejahatan Narkoba Akibat Lamanya Menjalani Sanksi Pidana 2. Haris, SH., M.Hum Dan Pembinaan Oleh Lembaga Pemasyarakatan (Studi di LP Narkoba Madiun)

200

KETERANGAN Disetujui (MPH)

Disetujui

3.

Dadang Panji Permana

0340074

4.

Fahmi

04400153

5.

Achmad Fauzi

04400045

1. Apakah Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Curanmor di Wilayah Jombang Menurut Korban ? 2. Bagaimana Bentuk-Bentuk Peranan Korban Dalam Mengungkap Tindak Pidana Curanmor ? 3. Apakah Upaya POLRES Jombang Untuk Menindak Lanjuti Bentuk-Bentuk Peranan Korban Dalam Mengungkap Tindak Pidana Curanmor ? 1. Bagaimana Perilaku Yang Ditimbulkan Komunitas Punk Yang Berpengaruh Terhadap Keamanan Lingkungan Sekitar ? 2. Apakah Faktor-Faktor Penyebab Komunitas Punk Melakukan Pelanggaran Hukum ? 3. Apakah Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Komunitas Punk Yang Melakukan Pelanggaran Hukum ? 4. Bagaimana Peran Aparat Terhadap Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Komunitas Punk di Kota Malang ? 1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Kebijakan Safety Riding Pada Bis Antar Kota Dalam Propinsi Jurusan Malang-Jombang ? 2. Apakah Faktor-Faktor Yang Menghambat Upaya Penegakan Hukum Kebijakan Safety Riding Pada Bis antar Kota Dalam Propinsi Jurusan Malang-Jombang ?

Peranan Korban Dalam Mengungkap 1. Tongat, SH., M.Hum Tindak Pidana Curanmor (Studi 2. Wasis Suprayitno, SH., M.Si Kasus di Wilayah Hukum POLRES Jombang)

Disetujui

Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap 1. Haris, SH., MH Pelanggaran Hukum Yang Di 2. Wasis Suprayitno, SH., M.Si Timbulkan Dari Keberadaan Komunitas Punk di Kota Malang

Disetujui (MPH)

Penegakan Hukum Kebijakan Safety 1. Bayu Dwiwiddy SH., M.Hum Riding (Studi Terhadap Bis Antar Kota Dalam Propinsi Jurusan 2. Haris, SH., M.Hum Malang-Banyuwangi)

Disetujui (MPH)

201

J,

6.

Totok Hari Febianto

04400074

1. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Kasus Perceraian ? 2. Apa Saja Kriteria Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hakim Yang Menjadi Dasar Putusan Perceraian ? 3. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Kasus Perceraian Yang Disebabkan Karena Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga ? 4. Bagaimana Analisis Keadilan Gender Dalam Putusan Perceraian Yang Disebabkan Karena Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga ?

Analisis Keadilan Gender Dalam 1. Sumali, SH., M.Hum Putusan Perceraian Karena 2. Sidik Sunaryo, SH., M.Si Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Malang)

Disetujui (MPH)

Judul 24 Mei 2008 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Tridam Frisnudharma

NIM 04400012

PERMASALAHAN 3. Bagaimana Bentuk-Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Sipil Oleh LAPAS ? 4. Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Sipil Oleh LAPAS ? 5. Upaya Apa Yang Dilakukan Agar Tidak Terjadi Pelanggaran Hak-Hak Sipil di LAPAS ?

JUDUL PEMBIMBING Tinjauan Yuridis Sosiologis 3. Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Sipil Oleh Lembaga Pemasyarakatan 4. Sidik Sunaryo, SH., M.Si (Studi di LAPAS Lowokwaru Malang)

KETERANGAN Disetujui (MPH)

2.

Anita Puji Lestari

04400034

Tinjauan Yuridis Sosiologis 3. Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M Pelaksanaan Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum 4. Haris, SH., M.Hum Pada Narapidana Anak (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Blitar)

Disetujui (MPH)

3.

Bambang Nur Wahit

04400091

3. Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak ? 4. Apakah Kendala Yang Dihadapi Oleh LAPAS Dalam Memenuhi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Anak ? 1. Bagaimana Bentuk-Bentuk

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Disetujui

202

1. Haris, SH., M.Hum

2.

3.

KDRT di Desa Sumber Pinang? Apakah Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya KDRT di Desa Sumber Pinang ? Bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Aspek Budaya Madura (Patrilineal) dan Hukum Positif Di Indonesia ?

Ditinjau Dari Aspek Budaya Madura 2. Fifik Wiryani, (Patrilineal) Dan Hukum Positif Di M.Si., M.Hum Indonesia (Studi Kasus Di Desa Sumber Pinang Kec. Milandingan Kab. Situbondo)

203

SH.,

(MPH)

4.

Fitriah Wulandari

04400157

1.

2.

3.

5.

M. Ichsanul K.

04400171

1.

2.

6.

Jelita Indri A.

04400213

1.

2.

7.

Dedy Setyawan

02400111

1.

2.

Bagaimana Proses Beracara Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak ? Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Proses Beracara di PN Surabaya ? Upaya Hukum Apa Yang Diambil Oleh Aparat Penegak Hukum Bagi Korban Kekerasan Terhadap Anak ? Bagaimanakah Pelaksanaan Prosedur Perizinan Usaha Waralaba dan Permasalahannya di Dinas Perizinan Kota Malang ? Apa Saja Hambatan Yang Terjadi Dalam Proses Perizinan Usaha Waralaba Pada PT. Kota Jaya dan Bagaimana Solusinya ? Kendala-Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Oleh YLK dalam Mengungkap Permainan Pasang Baru Listrik Yang Dilakukan Oleh PLN Tersebut ? Upaya Hukum Apa Yang Dilakukan Oleh YLK Dalam Membantu Konsumen Yang Dirugikan Dalam Pasang Listrik? Bagaimana Transportasi Dalam Pengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Di Desa Sumber Sekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang ? Bagaimana Partisipasi Publik Dalam Mengontrol Pengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Pengaruhnya di Desa Sumber Sekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang ?

Analisis Yuridis Empiris Proses 1. Tongat, SH., M.Hum Beracara Dalam Kasus Kekerasan 2. Sumali, SH., MH Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Surabaya

Disetujui (MPH)

Pelaksanaan Prosedur Perizinan 1. Hj. Suti Mulyani, SH., M.Si Usaha Waralaba dan Permasalahannya (Studi Pada PT. 2. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum Kota Jaya Malang dan Dinas Perizinan Kota Malang)

Disetujui (MPH)

Upaya Yayasan Lembaga Konsumen 1. Herwastoeti, SH., M.Si (YLK) Dalam Mengungkap 2. Wasis Suprayitno, SH., M.Si Permainan Pasang Baru Listrik Yang Dilakukan Oleh PLN

Disetujui (MPH)

Peran Partisipasi Publik Dalam 1. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum Mengontrol Transparansi Pembuatan KTP dan Pengaruhnya (Studi di Desa 2. Hj. Suti Mulyani, SH., M.H. Sumber Sekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Disetujui

204

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

2.

NAMA Nani Ariyanti

NIM 04400229

Dwi Haspi A.

04400235

PERMASALAHAN 1. Permasalahan Hukum Apakah Yang Dihadapi Oleh Perusahaan Berbentuk PT Dalam Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan (WDP) ? 2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Terhadap Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Oleh Perusahaan Berbentuk PT Dalam Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan (WDP) ? 1. Faktor-Faktor Apakah Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Surat Kuasa ? 2. Bagaimana Kekuatan Hukum Surat Kuasa Yang Disalahgunakan Tersebut ? 3. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Surat Berharga ?

JUDUL PEMBIMBING Permasalahan Hukum Dalam 1. Herwastoeti, SH., M.Si Pelaksanaan Wajib Daftar 2. M. Isrok, SH., CN Perusahaan (WDP) Bagi Perusahaan Berbentuk PT (Studi di Balikpapan Selatan Kota Balikpapan)

KETERANGAN Disetujui (MPH)

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya 1. Hj.. Komariah, SH., Penyalahgunaan Surat Kuasa Dalam M.Si., M.Hum Perkara Perdata (Studi di IPHI/ 2. M. Isrok, SH., CN Ikatan Penasehat Hukum Indonesia di Surabaya)

Disetujui (MPH)

205

Judul 16 Juni 2008 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

2.

NAMA Agung Pamuji Wibowo

NIM 03400045

Erfan Nilasmani

04400047

PERMASALAHAN JUDUL PEMBIMBING Bagaimana Bentuk Kejahatan Tinjauan Yuridis Tentang Kejahatan 5. DR. Surya Anoraga, SH., MH Carding Sebagai Suatu Carding Sebagai Bentuk Kejahatan 6. Cekli Setya Pratiwi, Kejahatan Transnasional di Transnasional SH., LL.M Indonesia ? 7. Bagaimana Penegakan Hukum di Indonesia dalam Menangani Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional ?

6.

5. Bagaimana Dampak Pembuangan Limbah Pabrik Terhadap Ekosistem Laut dan Warga Setempat ? 6. Bagaimana Upaya-Upaya Hukum Yang Dilakukan LSM Ecoton Dalam Menangani Kasus Pencemaran Kali Surabaya Yang Dilakukan oleh PT. Kingdom Indah ?

Upaya-Upaya Penegakan Hukum 5. Wasis Suprayitno, Sh., M.Si Terhadap Pencemaran Kali Surabaya Yang Dilakukan Oleh PT. Kingdom 6. DR. Surya Anoraga, SH., MH Indah (Studi Kasus di LSM Ecoton Gresik)

206

KETERANGAN Disetujui

Disetujui (MPH)

3.

Eki Satriyomi A.

04400049

1.

2.

3.

Faktor Sosiologis Apakah Yang Mendorong Masyarakat Cenderung Mencoba Untuk Menyuap Aparat Kepolisian (Damai Di Tempat) Terhadap Kasus Tilang (Pelanggaran Lalu Lintas) ? Akibat Hukum Apakah Yang Dapat Dikenakan Terhadap Masyarakat Dan Aparat Kepolisian Yang Melakukan dan Menerima Suap ? Bagaimana Penanggulangan dari Pihak Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Untuk Menanggulangi Kasus Suap Pada Kasus Tilang ?

Tinjauan Yuridis Sosiologis 1. Wasis Suprayitno, SH., M.Si Terhadap Kecenderungan Masyarakat Untuk Melakukan 2. DR. Surya Anoraga, SH., MH Percobaan Suap Pada Aparat Kepolisian Dalam Kasus Tilang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di POLRES Pamekasan).

Disetujui (MPH)

Judul 26 Juni 2008

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

2.

NAMA Yani Hartanto

NIM 03400025

PERMASALAHAN 1. Bagaimana Pertimbangan Dan Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus Kasus Perkosaan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Gresik? 2. Bagaimana Penerapan Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Gresik?

JUDUL PEMBIMBING 1. Wasis Suprayitno, Studi Tentang Penegakan Pasal 81 SH., M.Si. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Tindak 2. Bayu Dwiwiddy Pidana Perkosaan Anak Di Bawah Jatmiko, SH., M.Hum. Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik)

KETERANGAN Disetujui

Febri Nurcahyo

04400032

7. Bagaimanakah Pelaksanaan Penegakan Hukum Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen Terhadap Fenomena Perang Tarif Antar Operator Seluler Kartu GSM Pra-Bayar? 8. Bagaimanakah Efektifitas Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Fenomena

Efektifitas Pelaksanaan Pemberian 1. Komariah, SH., M.Si., M.Hum. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 2. Tongat, SH., M.Hum. Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Fenomena Perangtarif Antar Operator Seluler Kartu GSM Pra-Bayar (Studi Terhadap Operator Telkomsel, Indosat Malang).

Disetujui (MPH)

207

3.

Farid Elmalaki

04400088

Perang Tarif Antar Operator Seluler Kartu GSM Pra-Bayar? 1. Apakah Bentuk_Bentuk Pelayanan PDAM Yang Merugikan Konsumen? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang dirugikan Oleh PDAM? 3. Bagaimana Upaya-Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Konsumen dan PDAM Terhadap Pelayanan PDAM Yang Merugikan Konsumen?

Perlindungan Hukum Bagi 1. Komariah, SH., M.Si., M.Hum. Konsumen Air Minum Yang Dirugikan di Kota Sampang (Studi 2. Haris, SH., M.Hum. Kasus di Kantor PDAM Kota Sampang)

208

Disetujui (MPH)

4.

Aulga M. M. P.

04400122

1.

2.

5.

Eko Setiawan

04400240

1.

2.

3.

Apa Yang Dijadikan Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Putusan Kasus Tersebut? Bagaimana Analisis Yuridis Tentang Pertimbangan Hukum Dalam Kasus Tersebut? Modus Apa Sajakah Yang Mendasari Pencurian Rel Kereta Api? Tindakan Hukum Apa Sajakah Yang Diambil Oleh Pihak Aparat Penegak Hukum dan PT. Kereta Api Dalam Menangani Kasus Pencurian Rel Kereta Api? Bagaimana Cara Penanggulangan Agar Tidak Terjadi Pencurian Rel Kereta Api?

Analisis Yuridis Keputusan 1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1809/Pid.B/2007 Dalam Kasus 2. Tindak Pidana Korupsi Mantan Direktur Utama Bulog Widjanarko

Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Rel Kereta Api (Studi Kasus di Stasiun Kota Baru Malang, Jatim)

209

Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M Sumali, SH., MH.

Disetujui (MPH)

1. Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M 2. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HTN / HAN NO. 1.

NAMA Agus Sanusi

NIM 04400113

1.

2.

3.

PERMASALAHAN Apakah Kewenangan Legislasi DPD Pasca Amandemen UUD 1945 Telah Mewujudkan Sistem Bikameral? Kendala-Kendala Apa Yang Dihadapi DPD Dalam Mengoptimalkan Kewenangan Legislasi Sebagai Wujud Sistem Bikameral? Bagaimana Upaya DPD Dalam Mengoptimalkan Kewenangan Legislasi Sebagai Wujud Sitem Bikameral di Indonesia?

JUDUL PEMBIMBING Kajian Yuridis Normatif 1. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum. Kewenangan Legislasi DPD Sebagai Wujud Sistem Bikameral di 2. Suti Mulyani, SH., MH. Indonesia Menurut Pasal 22 D UUD 1945 Pasca Amandemen

KETERANGAN Disetujui (MPH)

Judul 5 Agustus 2008

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

2.

NAMA Sahid

NIM 04400022

Iftitahul Wardah

04400225

PERMASALAHAN 3. Bagaimana Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Atas Penyaluran Beras Miskin Yang Dilakukan Kepala Desa Sukajeruk ? 4. Bagaimana Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Pada Penyaluran Beras Miskin Dilihat Dari Uu No. 31 Tahun 1999 Jo. Uu No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TP Korupsi ? 1. Faktor – Faktor Yang Melatar Belakangi Timbulnya Sertifikat Ganda ? 2. Bagaimana Penyelesaian Hukum Yang Dilakukan BPN Apabila Timbul Sertifikat Ganda ? Bagaimana Tinjauan Yuridis Apabila Terjadi Sertifikat Ganda ?

JUDUL PEMBIMBING Analisa Yuridis Terhadap Tindak 7. Sidik Sunaryo, SH., M.Si Pidana Korupsi Atas Penyaluran Beras Miskin (Raskin) Yang 8. DR. Surya Anoraga, SH., MH Dilakukan Kepala Desa Sukajeruk (Studi di Polresta Sumenep).

KETERANGAN Disetujui (MPH)

Peranan Badan Pertanahan Nasional 1. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum Dalam Menyelesaikan Sertifikat Ganda (Studi di BPN Kabupaten 2. M. Isrok, SH., CN Malang)

Disetujui (MPH)

210

Judul 8 September 2008 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA

Maksus

NIM

02400193

PERMASALAHAN

5. Bagaimana Peranan DPRD Dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Kota Malang? 6. Apakah Hambatan Yang Ditemui Dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Kota Malang?

JUDUL

PEMBIMBING

Fungsi Pengawasan DPRD 9. Suti Mulyani, SH.,MH Terhadap Pelaksanaan Perda 10. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum No. 10 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Kota Malang.

KETERANGAN Disetujui

Judul 11 September 2008 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA

Sofyan Syafril

NIM

PERMASALAHAN

JUDUL

04400003

7. Apakah Deskripsi Penggantian Katalis (Catalist Changeout) di Kilang Pertamina UP-IV Dapat Dikategorikan Ciptaan yang Dilindungi oleh UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 ? 8. Apakah Perbuatan Tergugat I & II Dapat Dikatakan Melanggar Hak Cipta ? 9. Apakah Putusan Hakim

Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 31/ SAL.Kep/ 2005 Dalam Perkara Antara Dr. Ir. Junizal Julian Luhan Sebagai Penggugat Melawan PT. Menara Megah Sebagai Tergugat I & PT. Pertamina UP-VI Balongan, Sebagai Tergugat II (Studi Tentang Pelanggaran Hak Cipta atas Deskripsi Teknikal Penggantian Katalis di Kilang Pertamina UP-IV Balongan) 211

PEMBIMBING 11. Sumali, SH., MH. 12. Herwastoeti, SH., M.Si

KETERANGAN Disetujui

2.

Afri Rahmatullah

02400244

1.

2.

3.

Milla Astri Sakdiya

04400142

1.

2.

3.

MA yang Menghukum Tergugat I & Tergugat II Dengan Jumlah Uang Senilai Rp. 100.000.000 Sudah Sesuai Dengan Ketentuan UU yang Berlaku, Dilihat Dari Aspek Keadilan dan Aspek Kemanfaatan Hukum ? Bagaimana Prosedur Pembayaran Ganti Rugi yang Diterima Penumpang yang Mengalami Kecelakaan Pesawat Udara di PT. Mandala Airlines Surabaya ? Bagaimana Implementasi Hak-Hak Penumpang yang Mengalami Kecelakaan Pesawat Udara di PT. Mandala Airlines ? Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Bekerja Pada Malam Hari di Alfamart Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ? Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Bekerja Pada Malam Hari di Alfamart Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ? Kendala – Kendala Apa Saja yang berkaitan Dengan Pelaksanaan

Implementasi Hak – Hak Penumpang yang Mengalami Kecelakaan Pesawat (Studi di PT. Mandala Airlines Surabaya)

1. Hj.. Komariah, SH., M.Si., M.Hum 2. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Disetujui

Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Bekerja Pada Malam Hari di Alfamart, Terhadap Kendala Dan Penyelesaiannya (Studi di Alfamart Kecamatan Singosari Kabupaten Malang )

1. Herwastoeti, SH., M.Si 2. Hj.. Komariah, SH., M.Si., M.Hum

Disetujui

212

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Bekerja Pada Malam Hari di Alfamart Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan Penyelesaiannya ?

Judul 20 September 2008 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Wedha Sanggara

NIM 04400085

PERMASALAHAN 10. Apa yang menyebabkan munculnya kanalisasi dari pihak Polantas ? 11. Apa yang menjadi faktor penghambat dengan kemunculan Kanalisasi ? 12. Bagaimana efektifitas atau penerapan Kanalisasi dalam memperlancar arus lalu lintas ?

JUDUL Efektivitas Pengaturan Kanalisasi Dalam Menciptakan Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Malang

2.

Benny Adiwarman

04400054

1.

Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya 1. Tongat, SH, M.Hum Tindak Pidana Traficking dan 2. Wasis Suprayitno, SH., M.Si Penanggulangannya di Wilayah Turen Kabupaten Malang (Studi di POLSEK Turen dan LPKP)

Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya traficking jika dilihat dari aspek korban dan keluarganya ? 2. Siapa saja pelaku yang terlibat dalam tindak pidana traficking ? 3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana traficking ?

213

PEMBIMBING 13. Wasis Suprayitno, SH., M.Si 14. Haris, SH., M.Hum

KETERANGAN Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

Judul 14 Oktober 2008 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 9.

NAMA Unggul Hudoyo

NIM 02400060

PERMASALAHAN JUDUL Bagaimana Implikasi Pidana Mati Analisis Yuridis Dan Implikasi Pidana Mati Terhadap Perlidungan Hak Asasi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Manusia (HAM) ? 4. Bagaimana Implikasi Pidana Mati Terhadap Sistem Hukum Indonesia ?

3.

PEMBIMBING 3. Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M 4. Tongat, SH., M.Hum

KETERANGAN Disetujui

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Taufiq Effendy

NIM 04400004

5.

6.

7.

PERMASALAHAN Bagaimana Mekanisme Yang Dijalankan Oleh Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Dalam Memberikan Peminjaman Modal Kepada Nasabah Pedagang Pasar Tradisional ? Bagaimana Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Nasabah Pedagang Pasar Tradisional Dalam Melakukan Peminjaman Modal Kepada BPR Tugu Artha Serta Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh BPR Tugu Artha Dalam Menghadapi Kendala-Kendala Tersebut ? Bagaimana Bentuk Perlindungan HukumYang Diberikan Oleh BPR Tugu Artha Kepada Nasabah Pedagang Pasar Tradisional Dalam Melakukan Peminjaman Modal ?

JUDUL PEMBIMBING Perlindungan Hukum Bagi Nasabah 1. Herwastoeti, SH., M.Si Pedagang Pasar Tradisional Dalam 3. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum Peminjaman Modal di Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Kota Malang

214

KETERANGAN Disetujui

Judul 18 Oktober 2008 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Farid Kurniawan

NIM 99400093

4.

5.

6.

2.

Netty Agustini

02400205

4. 5. 6.

3.

Amirullah Jayadi

02400264

1.

2.

PERMASALAHAN Bagaimana Proses Pelaksanaan Peraturan Walikota Probolinggo No. 12 Tahun 2007 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Pencatatan Kematian Di Kelurahan Kademangan Kota Probolinggo ? Bagaimana Tingkat Kepatuhan Aparat Pelaksana Dalam Melaksanakan Peraturan Walikota Probolinggo No. 12 Tahun 2007 Tentang SIAK Dalam Pencatatan Kematian ? Bagaimana Faktor-Faktor Penghambat Dari Pelaksanaan Peraturan Walikota Probolinggo No. 12 Tahun 2007 Tentang SIAK Dalam Pencatatan Kematian ?

JUDUL PEMBIMBING Efektifitas Pelaksanaan 1. Bayu Dwiwiddy J, SH., M.Hum Peraturan Walikota No. 12 Catur Wido Tahun 2007 Tentang Sistem 2. Haruni, SH., Informasi Administrasi M.Si., M.Hum Kependudukan (SIAK) di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kota Probolinggo (Studi Kasus di Kantor Catatan Sipil Kota Probolinggo dan Kelurahan Ketapang)

KETERANGAN

Apakah Definisi Dari Pers Dan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Pidana ? Bagaimana Pengaturan Jaminan Kebebasan Pers Dalam Peraturan per-UU-an di Indonesia ? Mengapa Korban Dalam Delik Pers Tidak Menggunakan UU No. 40 Tahun 1999 tetapi Menggunakan KUHP Dalam Hal Ini Pasal 310 ? Bagaimanakah Legalitas Informasi/ Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia ? Apakah Yang Menjadi Kendala Tentang Informasi/ Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia?

Analisa Tentang Fungsionalisasi a. Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan Dalam Proses b. Bayu Dwiwiddy Penyelesaian Delik Pers di J, SH., M.Hum Indonesia

Disetujui

Tinjauan Yuridis Normatif 1. Bayu Dwiwiddy J., SH., M.Hum Terhadap Kekuatan Informasi / Dokumen Elektronik Sebagai 2. Tongat, SH., M.Hum Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia

Disetujui

215

Disetujui

4.

Aulia Nugraha

04400155

1.

Bagaimana Peran Aparat Desa Menyelesaikan Kasus KDRT Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri ? Apakah Kendala-Kendala Yang Dialami Aparat Dalam Menyelesaikan Kasus KDRT Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri ? Bagaimana Upaya-Upaya Aparat Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Penyelesaian Kasus KDRT Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri ?

2.

3.

Peran Aparat Desa Dalam 1. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., Menangani Kekerasan Dalam M.Hum Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Keluarga di Desa 2. Fifik Wiryani, SH., M.Si., Cangkringan Kecamatan M.Hum Nganjuk Kabupaten Nganjuk)

Disetujui

KONSENTRASI HUKUM HTN/ HAN NO. 7.

NAMA Erwin Widhiandono

NIM 02400102

PERMASALAHAN 1. Bagaimana Langkah-Langkah Dalam Kegiatan Penyusunan Evaluasi Guna Pencapaian Akuntabilitas Kinerja ? 2. Bagaimana Proses Evaluasi Kinerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ?

JUDUL Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dalam Rangka Otonomi Daerah

PEMBIMBING 1. Suti Mulyani, SH., MH 2. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

KETERANGAN

PEMBIMBING 1. M. Isrok, SH., CN. 2. Herwastoeti, SH., M.Si

KETERANGAN

Disetujui

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Sunandar Rizqy Sufiyan

NIM 04400141

1.

PERMASALAHAN Bagaimana Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Ditinjau Dari Aspek Substansi Mengenai Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Dalam Penetapan Ganti Rugi Maksimal ?

216

JUDUL Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Ditinjau Dari Aspek Substansi Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Penetapan Ganti Rugi Maksimal

Disetujui

Judul 31 Oktober 2008 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Agus Dian Verianto

NIM 04400123

1.

2.

2.

Nasihul Amin

07400117/P

7.

8.

9.

PERMASALAHAN Bagaimana Realisasi Pelaksanaan Perlindungan HakHak Terhadap Anak Yang Statusnya Sebagai Tersangka Tindak Pidana Berat Oleh Kepolisian Polresta Malang ? Kendala-Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Oleh Polresta Malang Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Anak Dalam Statusnya Sebagai Tersangka ? Bagaimana Pola Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Oleh Perangkat Desa Yang Terjadi Di Desa Karang Geneng Kecamatan Karang Geneng Kabupaten Lamongan ? Apakah Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Perangkat Desa Yang Terjadi Di Desa Karang Geneng Kecamatan Karang Geneng Kabupaten Lamongan ? Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Perangkat Desa Yang Terjadi Di Desa Karang Geneng Kecamatan Karang Geneng Kabupaten Lamongan tersebut ?

217

JUDUL PEMBIMBING 3. Tongat, SH., Perlindungan Hukum Terhadap M.Hum Hak-Hak Anak Dalam Statusnya Sebagai Tersangka Tindak Pidana 4. Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M Berat (Studi Kasus di Wilayah Polresta Malang)

Pola Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Pada Lingkup Desa (Studi Pada Desa Karang Geneng Kecamatan Karang Geneng Kabupaten Lamongan)

a. Haris, SH., M.Hum b. Sumali, SH., M.Hum

KETERANGAN

Disetujui

Disetujui

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Suci Rahayu

NIM 03400028

PERMASALAHAN Bagaimana Bentuk Perjanjian Usaha Distro Di Distro Heroine Exp. Serta Hak dan Kewajiban Yang Harus Dilakukan Oleh Para Pihak ? 3. Bagaimana Upaya Hukumnya Apabila Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Pihak ?

2.

JUDUL Analisis Yuridis Terjadinya Wanprestasi Perjanjian Usaha Distro (Studi Kasus di Distro Heroine Exp Kota Malang)

PEMBIMBING 3. Herwastoeti, SH., M.Si 4. Komariah, SH., M.Si., M.Hum

KETERANGAN

PEMBIMBING 5. Wasis Suprayitno, SH., M.Si., 6. DR. Surya Anoraga, SH., MH.

KETERANGAN

a. Catur Wido H., SH., M.Si., M.Hum. b. Suti Mulyani SH., MH.

Disetujui

Disetujui

Judul 10 Nopember 2008 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

2.

NAMA Andi Irawan

NIM 04400007

Yusron Pahlevi

05400092

PERMASALAHAN Tindak Pidana Apa Yang Timbul Akibat Pengaruh Minuman Keras di Desa Taman Ayu KecamatanPronojiwo Kabupaten Lumajang ? 4. Faktor-Faktor Kriminogen apakah yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana akibat minuman keras? 5. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana akibat pengaruh minuman keras di Desa Taman Ayu, Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang ? 10. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap Perda dalam perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda ? 11. Sistem pengawasan Perda yang bagaimanakah yang relevan di Implementasikan dalam perspektif UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemda ? 3.

218

JUDUL Studi Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Akibat Minuman Keras (Studi Pada Desa Taman Ayu, Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang)

Kajian Teoritis Sistem Pengawasan Pemda Propinsi Terhadap Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten atau Kota

Disetujui

3.

Rakhman Adi C.

08400140

1. 2.

Bagaimana upaya Polsekta Lowokwaru Malang dalam mencegah dan menaggulangi pencurian sepeda motor? Bagaimana upaya Polsekta Lowokwaru Malang untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat di wilayah Poleskta Lowokwaru Malang terhadap pencurian sepeda motor?

Upaya – Upaya Polri Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Di Polsekta Lowokwaru)

1. Sumali, SH., M.Hum. 2. Haris, SH., M.Hum.

Disetujui

Judul 14 Nopember 2008 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Lailatul Fitriyah

NIM 05400103

6.

7.

2.

Seqly Intan Mayang Sari

05400204

1.

2.

PERMASALAHAN Apa Saja Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pemberontakan Napi Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan ? Tindakan Apakah Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Pada Saat dan Sesudah Terjadinya Pemberontakan Napi ? Setiap Anak Berhak Untuk Selalu Mendapatkan Jaminan Atas Hak-Haknya, lalu Bagaimana Dengan Pemenuhan Hak Bagi Napi Anak ? Bagaimana Prosedurnya Apakah Sudah Sesuai dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak ?

JUDUL Analisa Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pemberontakan Napi di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di LP Kelas IIB Kota Pasuruan) Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Pemenuhan Hak Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus di LPA Blitar)

PEMBIMBING 7. Tongat, SH., M.Hum 8. DR. Surya Anoraga, SH., MH 1. DR. Surya Anoraga, SH., MH 2. Sumali, SH., M.Si

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO.

1.

NAMA Lina Novita Sari

NIM 05400079

1.

2.

PERMASALAHAN Bagaimana Syarat dan Tata Cara Untuk Mendapatkan Label Halal ? Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Apabila Terdapat Produk Makanan Yang Mencantumkan Label Halal Akan Tetapi Produk Tersebut Mengandung Zat / Bahan Makanan Yang Tidak Halal bila ditinjau dari UUPK ?

JUDUL Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Atas Pencantuman Label Halal Pada Produknya Ditinjau Dari UndangUndang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

219

1. 2.

PEMBIMBING Herwastoeti, SH., M.Si M. Isrok, SH., CN

KETERANGAN Disetujui

KONSENTRASI HTN / HAN NO.

1.

NAMA Gunawan Wibisono

NIM 04400114

PERMASALAHAN Bagaimana Pengaturan Tentang Tata Cara Pengangkatan Duta Besar RI ? 2. Bagaimanakah Kewenangan DPR Dalam Pengangkatan Duta Besar RI Setelah Pasca Amandemen UUD 1945 ?

1.

JUDUL Kewenangan DPR dalam Pengangkatan Duta Besar RI Menurut Pasal 13 UUD 1945 Pasca Amandemen

PEMBIMBING 1. Suti Mulyani, SH., MH 2. Catur wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

KETERANGAN Disetujui

Judul 17 Nopember 2008 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Hana Wastuti Poetri

NIM 05400203

8.

PERMASALAHAN JUDUL Bagaimana Konsep Perlindungan Hukum Bagi TKW Analisa Yuridis Perlindungan Terhadap Tindak Pidana Trafficking dalam Perspektif Hukum Bagi TKW Terhadap Tindak Pidana Trafficking dalam HAM ? Perspektif HAM

PEMBIMBING 9. DR. Muslan Abdurrahman, SH., MH. 10.Haris, SH., M.Hum.

KETERANGAN

JUDUL Analisa Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pemberontakan Napi di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di LP Kelas IIB Kota Pasuruan)

PEMBIMBING 11.Tongat, SH., M.Hum 12.DR. Surya Anoraga, SH., MH

KETERANGAN

Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Pemenuhan Hak Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus di LPA Blitar)

3. DR. Surya Anoraga, SH., MH 4. Sumali, SH., M.Si

Disetujui

Judul 18 Nopember 2008 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

2.

NAMA Lailatul Fitriyah

NIM 05400103

Seqly Intan Mayang Sari

05400204

PERMASALAHAN Apa Saja Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pemberontakan Napi Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan ? 10. Tindakan Apakah Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Pada Saat dan Sesudah Terjadinya Pemberontakan Napi ? 11. Bagaimanakah Pengaruh Pemberontakan Napi tersebut Terhadap Sistem Pembinaan Napi di Lembaga Pemasyarakatan ? 1. Bagaimana Pemenuhan Hak Anak Didik Menurut Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2002 di Lembaga Pemasyarakatan Anak ? 2. Kendala-Kendala Apakah Yang dihadapi Oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Didik Menurut Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2002 dan Solusinya ? 9.

220

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO.

1.

NAMA Lina Novita Sari

NIM 05400079

3.

4.

PERMASALAHAN Bagaimana Syarat dan Tata Cara Untuk Mendapatkan Label Halal ? Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Apabila Terdapat Produk Makanan Yang Mencantumkan Label Halal Akan Tetapi Produk Tersebut Mengandung Zat / Bahan Makanan Yang Tidak Halal bila ditinjau dari UUPK ?

JUDUL Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Atas Pencantuman Label Halal Pada Produknya Ditinjau Dari UndangUndang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. 2.

PEMBIMBING Herwastoeti, SH., M.Si M. Isrok, SH., CN

KETERANGAN Disetujui

KONSENTRASI HTN / HAN NO.

1.

NAMA Gunawan Wibisono

NIM 04400114

PERMASALAHAN Bagaimana Pengaturan Tentang Tata Cara Pengangkatan Duta Besar RI ? 4. Bagaimanakah Kewenangan DPR Dalam Pengangkatan Duta Besar RI Setelah Pasca Amandemen UUD 1945 ?

3.

JUDUL PEMBIMBING Tinjauan Yuridis Kewenangan DPR 3. Suti Mulyani, SH., MH dalam Pengangkatan Duta Besar RI 4. Catur wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum Menurut Pasal 13 UUD 1945 Pasca Amandemen

KETERANGAN Disetujui

Judul 22 Nopember 2008 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

2.

NAMA Rima Nurmaya Shanti

NIM 05400016

Sandi Hanum Menghiashati

05400028

PERMASALAHAN 12. Apakah Yang Menjadi Dasar Permohonan Yudicial Review Pasal 37 Ayat (2) UU No. 29 / 2004 Tentang Praktek Kedokteran Oleh MK ? 13. Bagaimana Implikasi Putusan MK Terkait Pasal 37 Ayat (2) UU No. 29 / 2004 Tentang Praktek Kedokteran Terhadap Praktek Kedokteran di Indonesia ? 1. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukun Yang Diberikan Unit Seksi Metrologi Bagi Konsumen Atas Kebenaran Ukuran Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) ? 2. Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Mengenai Kebenaran Ukuran

221

JUDUL PEMBIMBING Tinjauan Yuridis Putusan 1. Suti Mulyani, SH., MH Mahkamah Konstitusi Nomor 4 / PUU-V / 2007 Atas Permohonan 2. Sumali, SH., MH Yudicial Review Terkait Pasal 37 Ayat (2) UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Efektifitas Pelaksanaan 1. Wasis Suprayitno, Perlindungan Hukum Bagi SH., M.Si Konsumen Mengenai Kebenaran Ukuran Barang Dalam Keadaan 2. Herwastoeti, SH., M.Si Terbungkus (Studi Kasus di Balai Pelayanan Kemetrologian

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

Barang Dalam Keadaan Terbungkus ? Upaya Penyelesaian Apakah Yang Dilakukan Unit Seksi Metrologi Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Apabila Terjadi Pelanggaran Mengenai Kebenaran Ukuran Barang Dalam Keadaan Terbungkus ? 1. Bagaimana Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dari Perspektif Hukum Pidana Dan UU No. 39 / 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

3.

3.

Sari Yulianti Parahita

05400060

4.

Indah Mayasari

05400080

1. 2.

5.

Novan Herdianto

05400095

1.

6.

Reny Wulandari Tri Rahayu

05400105

1.

7.

Ana Mahdiana

05400108

1.

2.

8.

Ayu Dewi Aisyah

05400115

1. 2.

Surabaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur)

Analisa Yuridis Tentang 1. Pencemaran Nama Baik Terkait Dengan Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat di 2. Indonesia Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bagaimana Pengaturan Tentang Tindak Pidana Tinjauan Yuridis Normatif 1. Phedofilia Dalam Peraturan Hukum di Indonesia ? Terhadap Tindak Pidana Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Phedofilia Dari Perspektif 2. Pidana Phedofilia ? KUHP Dan UU Perlindungan Anak Bagaimanakah Penentuan Alat Bukti Dalam Tindak Kajian Yuridis Normatif 1. Pidana Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Penetuan Alat Bukti Dalam Teknologi Informasi Dengan Melihat Aturan-Aturan Tindak Pidana Penggunaan 2. Hukum Yang Berkaitan dengan Pembuktian di Teknologi Informasi Indonesia ? Bagaimana Konsekuensi Yuridis Kejahatan Tinjauan Yuridis Normatif 1. Terorganisir Yang Dilakukan Oleh Geng Preman Mengenai Kejahatan ditinjau Menurut Hukum Pidana Indonesia ? Terorganisir Yang Dilakukan 2. Oleh Geng Preman Faktor-Faktor Apakah Yang Menjadi Penyebab Tinjauan Yuridis Sosiologis 1. Terjadinya Perilaku Huru-Hara Pembakaran Terhadap Huru-Hara Perusahaan Stockfile Malenggong Jaya Abadi Oleh Pembakaran Perusahaan 2. Masyarakat Desa Ujung Baru ? Stockfile Malenggong Jaya Bagaimana Upaya Hukum Penyelesaian Terhadap Abadi (Studi di Kabupaten Huru-Hara Pembakaran Perusahaan Stockfile Tanah Laut) Malenggong Jaya Abadi ? Sejauh Mana Pandangan aparat Penegak Hukum Maraknya Perjudian Togel 1. Dalam Menanggapi Maraknya Perjudian Togel ? Ditinjau Dari Segi Kriminologi Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi (Studi Kasus di Desa Bringin 2. Maraknya Perjudian Togel ? Kec. Wajak Malang)

222

DR. Surya Anoraga, SH., MH Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M

Disetujui (MPH)

Haris, SH., M.Hum Fifik Wiryani, Sh., M.Si., M.Hum Sidik Sunaryo, SH., M.Si Haris, SH., M.Hum

Disetujui (MPH)

Sidik Sunaryo, SH., M.Si Tongat, SH., M.Hum Sumali, SH., MH Tongat, SH., M.Hum

Disetujui (MPH)

Tongat, SH., M.Hum Bayu Dwiwiddy J, SH., MH

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

2.

NAMA Dediansyah

NIM 05400076

Annas Absyar

05400132

NAMA Eko Agus Victoriyawan

NIM 05400075

JUDUL PEMBIMBING Penyandaan Barang Menurut 1. Herwastoeti, SH., M.Si Hukum Adat Banjar Dilihat Dari Perspektif KUHPerdata (Studi 2. DR. Muslan 2. Abdurrahman, Kasus di Kampung Pekapuran SH., MH Banjarmasin) 1. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tinjauan Yuridis Normatif1. M. Isrok, Sh., CN Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E- Perlindungan dalam Transaksi 2. Herwastoeti, Commerce) Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Konsumen SH., M.Si Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 11 Melalui Media Elektronik (E – Commerce ) Menurut UU No. 8 Tahun 2008 Tentang ITE ? Tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2008 1.

PERMASALAHAN Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Seseorang Melakukan Praktek Penyandaan Barang ? Bagaimana Penyandaan Barang Menurut Hukum Adat Banjar, Jika Dilihat Dari Perspektif KUH Perdata ?

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM HTN / HAN NO. 1.

1.

2.

PERMASALAHAN Bagaimana Pandangan Masyarakat Kecamatan Kanigoro Terhadap Pembebasan Tanah Guna Pembangunan Sudetan Sungai? Kendala Apa Saja Yang Dialami Dalam Upaya Ganti Rugi Kepada Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah ?

JUDUL Analisa Yuridis Sosiologis Pembebasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi di Kec. Kanigoro Kab. Blitar)

PEMBIMBING 1. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum 2. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Judul 26 Nopember 2008 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Putri Ratih Yunita Sari

NIM 05400004

PERMASALAHAN 14. Apakah Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penganiyaan Oleh Suporter Terhadap Wasit Dalam Pertandingan Sepak Bola ? 15. Bagaimana Bentuk/Modus Penganiayaan Yang Dilakukan Suporter Terhadap Wasit Dalam Pertandingan Sepak Bola ? 16. Apakah Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Suporter Aremania Terhadap Wasit Dikategorikan Tindak Pidana ? 17. Bagaimana Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian dan PSSI Terhadap Penganiayaan Suporter Kepada Wasit Dalam Pertandingan Sepak Bola ?

223

JUDUL PEMBIMBING Analisa Yuridis Sosiologis 3. Haris, SH., M.Hum Penganiayaan Dalam Pertandingan Sepak Bola Yang 4. Sumali, SH., MH Disebabkan Tindakan Brutal Oleh Suporter Terhadap Wasit Dalam Permainan Sepak Bola Antara Aremania VS Persiwa Wamena (Studi di Kantor PSSI Surabaya dan Polres Kediri)

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

2.

Yunita Hadianti

05400005

3.

Frika Rizqi Annisa

05400104

1.

Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan ? 2. Faktor Apa Yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum ? 2. Bagaimana Pelaksanaan Harm Reduction Bagi Pengguna Narkoba Jenis Suntik di Kota Malang ? 3. Kendala Apa Yang dihadapi Oleh LSM Sadar Hati dan Badan Narkotika Kota Malang Dalam Melaksanakan Harm Reduction Bagi Pengguna Narkoba Jenis Suntik di Kota Malang ?

Efektifitas Pelaksanaan Undang- 1. Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Laik Uji Angkutan Kendaraan Bermotor (Studi di 2. Dinas Lalu Lintas angkutan Jalan Kota Banjarmasin) Tinjauan Yuridis Sosiologis 3. Pelaksanaan Harm Reduction Bagi Pengguna Narkoba Jenis 4. suntik (Studi di LSM Sadar Hati dan Badan Narkotika Kota Malang)

DR. Surya Anoraga, SH., MH Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum Sidik Sunaryo, SH., M.Si Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Ginanjar Hardika W.

NIM 05400093

3. 4. 5.

PERMASALAHAN Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia ? Bagaimana Pembebanan Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit ? Apa Akibat Hukum Pembebanan Jaminan Fidusia Apabila Terjadi Kredit Macet ?

JUDUL PEMBIMBING Pembebanan Jaminan Fidusia 1. Komariah, SH., M.Si., M.Hum dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank 2. M. Isrok, SH., CN Rakyat Indonesia Unit Sumbersari Kota Malang

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HTN / HAN NO. 1.

NAMA Linsia

NIM 05400090

1.

2.

PERMASALAHAN Bagaimana Pelaksanaan Ketentuan Perizinan Usaha Perikanan-Kelautan dan permasalahannya di Kabupaten Lamongan Apabila Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 7 Tahun 2004, Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan ? Apakah Ketentuan Perda Kab. Lamongan No. 7 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan -Kelautan Sudah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Usaha Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur ?

224

JUDUL PEMBIMBING Pelaksanaan Izin Usaha 1. DR. Surya Anoraga, SH., Perikanan-Kelautan dan MH permasalahannya Ditinjau Dari Catur Wido Perda Nomor 7 Tahun 2004 2. Haruni, SH., Tentang Retribusi Izin Usaha M.Si., M.Hum Perikanan Dan Kelautan Di Kabupaten Lamongan

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

2.

Ratna Susanti

05400106

1. 2.

Bagaimana Penerapan Pajak Parkir Berlangganan di Daerah Tulungagung ? Efektifitas Pajak Parkir Berlangganan di Daerah Tulungagung ?

Tinjauan Yuridis Sosiologis 1. Tentang Fungsi Parkir Berlangganan Menurut Perda Nomor 3 Tahun 2004 Kabupaten 2. Tulungagung (Studi di Tulungagung)

Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum Suti Mulyani, SH., MH

Disetujui (MPH)

Judul 1 Desember 2008 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Lily Nurindah Sari

NIM 05400085

PERMASALAHAN 18. Bagaimana Kedudukan dan Kriteria Keterangan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Menurut KUHAP ? 19. Bagaimanakah Akibat Hukum Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Jika Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia ?

JUDUL PEMBIMBING Timbulnya Konflik Yuridis Atas 5. Tongat, SH., M.Hum Penerapan Saksi Mahkota (Kroon Getuige) Dalam 6. Sumali, SH., MH Statusnya Sebagai Terdakwa Dalam Proses Pembuktian di Persidangan

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Wiharto Joko N.

NIM 04400203

1.

PERMASALAHAN Bagaimana Perlindungan Hak Cipta Terhadap Piranti Lunak Komputer Menurut Pasal 30 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002

JUDUL PEMBIMBING Perlindungan Hak Cipta 3. Komariah, SH., M.Si., M.Hum Terhadap Piranti Lunak Komputer Menurut Pasal 30 4. Herwastoeti, SH., M.Si Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002

KETERANGAN

Disetujui

Judul 2 Desember 2008 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA SYAHRIR

NIM 04400086

1.

2.

2.

KURNIA KARYA NUGRAHA

05400059

1.

PERMASALAHAN Bagaimana Implementasi pembayaran uang titip sidang kepada Polantas dalam kasus pelanggaran lalu lintas ? Problematika apakah yang terjadi dalam implementasi pembayaran uang titip sidang kepada Polantas dalam kasus pelanggaran lalu lintas dan konsekwensi yuridisnya? Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran terhadap proses keluar dan masuknya muatan barang?

225

JUDUL PEMBIMBING Implementasi Pembayaran Uang 7. Wasis Suprayitno, Titip Sidang Kepada Polantas SH., M.Si. Dalam Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Dan Konsekuensi 8. DR. Muslan Abdurrahman, Yuridisnya (Studi di Polres SH., MH. Surabaya Selatan) Analisis Yuridis Pelanggaran Terhadap Proses Keluar dan

1. Haris, SH., M.Hum.

KETERANGAN

Disetujui

Disetujui (MPH)

2.

3.

3.

ABDUL AZIZ BASHORI

05400039

1. 2.

4.

RIZCA FAUZIYAH

05400077

1.

2.

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap proses keluar dan masuknya muatan barang ? Upaya apa yang perlu dilakukan oleh pihak PT. Terminal petikemas Surabaya terhadap container bermuatan lebih yang mengandung unsur penyuapan? Faktor apa yang mendorong pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilatar belakangi perselingkuhan ? Bagaimanakah bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilatar belakangi perselingkuhan ? Bagaimana prosedur pemeriksaan di pengadilan negeri Gresik terhadap kasus tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan oleh terdakwa H. Syaifuddin Zuhri di kota Gresik? Apa saja kendala-kendala proses pemeriksaan di pengadilan negeri Gresik terhadap kasus tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan oleh terdakwa H. Syaifuddin Zuhri di kota Gresik dan Solusinya ?

Masuknya Muatan Barang Yang Mengandung Unsur Penyuapan (Studi Kasus Di Pelabuhan PT. Terminal Petikemas Surabaya)

2. DR. Muslan Abdurrahman, SH., MH.

Kajian Yuridis Tindak Pidana 1. Wasis Pembunuhan Yang Dilatar Suprayitno, belakangi Perselingkuhan (Studi SH., M.Si. Di Desa Tegar Priyak Kec. 2. DR. Muslan Geger Kab. Bangkalan – Abdurrahman, Madura) SH., MH. Analisa Yuridis Sosiologis 1. Sumali, SH., Terhadap Kasus Tindak Pidana M.Hum. Penggelapan MobilYang 2. Cekli setya P., Dilakukan Oleh Terdakwa SH., LLM. H. Syaifuddin Zuhri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik)

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA ROMI EFFENDI

NIM 03400165

2.

3.

PERMASALAHAN Bagaimana konsekuensi hukum dari pengecualian pasal 50 (b) tentang waralaba Pada Undang – Undang No. 5 tahun 1999 terhadap perlindungan hukum bagi usaha kecil atas ekspansi waralaba ? Bagaimana praktek perlindungan hukum terhadap usaha kecil atas ekspansi perusahaan waralaba ritel ditinjau dari UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ?

226

JUDUL PEMBIMBING Tinjauan Perlindungan Hukum 5. M. Isrok, SH., CN. Bagi Usaha Kecil Terhadap Ekspansi Perusahaan Waralaba 6. Komariah, SH., M.Si., M.Hum Ritel Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat

KETERANGAN

Disetujui

YUDISIUM MAHASISWA PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2008 1 Juli 2008 NO

NAMA MAHSISWA DENI RAHMAN

NIM 00400009

JUDUL SKRIPSI Tinjauan Yuridis Normatif Sistem Pemindahan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Ide Dasar Teory Double Track System

AMRULLOH JOICE MARGARETHA DESILO RENA ANDIKALEMBAI

Analisis Yuridis Sosiologis Pasal 36 Ayat 4 UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Prosedur Pengajuan Perkara 00400287 Banding Dalam Pengadilan Pajak 01400111 Penggunaan Sidik Jari Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Polres Tuban) Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Ditinjau dari 01400233 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil) Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kedudukan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut UU No. 32 01400241 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Kajian Yuridis Sosiologis Dalam Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Yang Dilakukan Mahasiswa (Studi Pada 01400292 Universitas Muhammadiyah Malang 02400025 Kecenderungan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Dari Pada Pidana Denda Implementasi Proses Penyerahan Berkas Perkara Dari Penyidik Kepolisian Kepada Jaksa Perspektif Kitab 02400032 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Polresta Malang) 02400048 Fungsi Asuransi Bagi Kreditur Akibat Rusaknya Jaminan Fidusia 02400057 Pelaksanaan Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Untuk Mendapatkan Informasi dan Permasalahannya

HAPPY CAHYA PUSPITASARI DIAN WAHYUDI

Implementasi Perda Kabupaten Blitar No. 8 Tahun 2002 Tentang Larangan Pengedaran Minimum Beralkohol 02400121 (Studi Di Polres Blitar) 02400169 Kendala Dan Upaya Jaksa Dalam Melaksanakan Putusan Kasasi Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

DEWI DECANOVA TATOK SRI YULIANTO DEVAN ARIYANTO DANANG WICAKSONO

Pemberian Asuransi Sebagai Ganti Rugi Kepada Korban Kecelakaan Pesawat Terbang Lion Air (Studi Kasus di 02400177 PT. Jasa Raharja Solo) 02400200 Perluasan Makna Azas Legalitas Dalam Rancangan KUHP Baru Indonesia 02400225 Peran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Dalam Pelaksanaan Perlindungan Varietas Tanaman 02400272 Analisis Yuridis Sosiologis Penggunaan Pestisida Oleh Petani Apel di Kota Batu

SYAIFUDDIN

02400285

SETIYAKA ALI UMAR

02400286

CATUR HERI SETYAWAN

02400297

Analisis Yuridis Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan (Studi Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri No. 379/Pid B/2007/PN)

EKO SUPRAYITNO

02400318

Problematika Hukum Terhadap Pembuktian Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak (Traffiking) Analisis Pembuktian Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP)

DHIAN SUDARMAWAN BOWO WICORO MEI CANDRA ARDIANSAH WAHYUDI SETYO ADI PURNOMO MUHAMMAD FAHLIAN RAHARJA HARID MIHRABI IBRAHIM DELY ANDRIONO HIDAYAT

Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas (PT) (Studi Di Kantor Notaris Niluh Elita Maharani, Malang) Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Outusan Rehabilitas Bagi Pecandu Narkotika dan Psikotropika (Studi Tentang Penerapan Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo 47 UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika di Kejaksaan Malang)

227

DEKA YUDHISTIRA WAHYUDI

03400026

RATNA YUNITA SARI

03400029

DIDIN ZAKIANTI

03400047

Peranan Unit Identifikasi Dalam Mengungkap Kasus Bunuh Diri (Studi Terhadap Pelaksanaan Petunjuk Teknis Polri Di Bidang Identifikasi Di Polresta Malang) Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Penganjuan Klaim Asuransi Kematian 9Studi Di PT. Asuransi Jiwasraya RO. Malang) Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank (Studi di Bank BTN Cab. Malang) Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Koperasi di Lingkungan Militer (Studi di Primkopau ”Glatik”

HERLINA SISKAWATI

03400055

RIZALDY EDY MULYADI

Skadron 464 Paskhas Pangkalan Abdurrahman Saleh Kota Malang) 03400080 Tipologi Hukum Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Tentang Pasal-Pasal Pornografi 03400092 Analisis Putusan MK Atas Perkara No. 13/PUU-I/2003 Tentang Pemberlakuan Azas Retro Aktif Di Indonesia

KHAIRIL OKTAVIYAN

03400108

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah

MOH. AGOES ROCHMAD

03400121

Efektivitas Pelaksanaan Pemberian Hak Kompensasi Bagi Korban Bencana Sosial Lumpur Lapindo (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo)

AISYAH ENY WIDYAWATI

03400129

Kompetensi Peradilan Militer Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Yang Dilakukan Angota TNI AD (Studi Kasus di Peradilan Militer III-12 Surabaya)

DENY SETIAWAN

03400140

ISYKAR MOHAMMAD KHAN

03400153

No. 05/PUU/2007

Tentang Diperbolehkannya Calon

03400154

Efektifitas Penegakan Hukum Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Kasus Pelanggaran Di Bidang Cakram Optik (Studi Kasus di Polres Batu) Efektifitas Penerapan Peraturan Bersama Menteri Antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Kerukunan Umat Beragama Oleh Pemerintah Daerah Kota Batu (Studi Kasus di Kota (Batu) Penerapan Ijin Kepada PJTKI Dalam Penempatan Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri (Studi Kasus di BNP2TKI Jakarta)

IMAM ROESLI PRINGGA JAYA

03400163

Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Penyidikan Tindak Pidana Korporasi (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Di Polda Jatim Surabaya)

RIO AGUS SUSANTO

03400170

Tinjauan Yuridis Normatif Politik Hukum Komponen Cadangan Departemen Pertanahan Ditinjau Dari Hukum Pertanahan Negara

HENDY KURNIAWAN

03400181

KENTHUS PRIHANTONO

03400187

Jaminan Penyelesaian Sengketa Terhadap Penebusan Barang Jaminan Gadai oleh Pihak Ketiga Dengan Menggunakan Surat Bukti Kredit (Studi di Kantor Cabang Perum Pegadaian Kota Malang) Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Yang Berangkat Ilegal (Studi Kasus TKI

MUH. IBADUL MUTAKIN AL IN’AMI

Ilegal di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban) SUTO WIYONO

03400192

Eksistensi Kedudukan dan Kewenangan Desa (Analisis Yuridis Normatif Pergeseran Perundang-Undangan Tentang Desa)

IDRIS KARTONO S.

03400195

Tinjauan Yuridis Sosiologis Peran Kepolisian Terhadap Peredaran Narkoba Di Wilayah Kampus (Studi Kasus Di Polresta Malang)

MUHROI MAHSUN MOH. SAIFUDIN ZUHRI

03400205 03400245

Analisis Perbandingan Hukum Ketentuan Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Antara Ketentuan Dalam KUHP dan RUU KUHP Pasal 420 Hukum Bagi Tenasga Kerja Wanita Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri Menurut Hukum Islam

HIKMA WAHDANA *)

03400264

Eksistensi dan Otoritas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Penetapan Aliran-Aliran Sesat Dalam Perspektif Disiplin Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia

228

IMAM MA’ARIF *)

03400276

Implementasi Konsep Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam Dalam Kebijakan Lingkungan dan Hukum Positif di Indonesia

SRI ROHANI FIRDAUSI *)

03400308

Perlindungan Anak Sebagai Korban Tranffickin Perspektif Syari’ah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

AYUP PURI NURYUDHA

04400028

A. ROSYID RUUM HADI

04400037

ARIEF RACHMAN

04400040

Pengawasan Terhadap Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Oleh Majelis Pengawas Daerah (Studi di Najelis Pengawas Notaris Daerah Malang)

SUGIARTO

04400076

Model Pembinaan Narapidana Yang Berstatus Ibu Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang)

KRISTIMASTUTI

04400094

Praktik Ilmu Hitam Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana (Studi Terhadap Ketentuan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

EFENDI SLAMET READY

04400110

Kajian Yuridis Sosiologis Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum Menurut Pasal 20 PP No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan

FARIDA ARIYANI

04400111

Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor (Studi di Kota Malang)

ABDULLAH SYAFI’I

04400116

Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Bersifat Penunjang Yang Termuat Dalam Undang-Undang Dasar 1945

DIMAS RIZKI AFRIANTO

04400119

FATHUL ULUM

04400121

ANDRIANTO GUNARSO

04400129

MOH. DAILAMI

04400133

NUR HADI

Terhadap UUD 1945 04400136 Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Alih Daya (Outsoucing) (Studi di PT. Wira Usaha Sejahtera Gresik)

MAMLU’ATUL ILMIAH

04400158

Analisis Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Tawuran Pada Acara Pagelaran Kesenian Tayuban (Studi di Desa Pandesari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)

ZULVIKAR NUR BALIN

04400181

Penerapan Azas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

YUNY SAFITRY

04400186

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Di Lingkungan Lokalisasi Tretes Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan

ASWIKA BUDHI ARFANDY

04400201

Tinjauan Yuridis Sosiologis Implementasi UU No. 20 Tahun 2003 Tenyang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Proses Pendidikan (Studi Pada Kampus IPDN Jatinegara Sumedang, Jabar)

Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Terhadap TKI di Luar Negeri Analisa Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/SKLN-IV/2006 Tentang Sengketa Kewenangan Antara Komisi Penyiaran Indonesia Dengan Presiden Republik Indonesia cq Menteri Komunikasi dan Informasi

Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rumusan Tindak Pidana Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tinjauan Yuridis Sosiologis Alasan Penolakan Tersangka Yang Diancam Pidana Minimum Lima Belas (15) Tahun Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Dengan Cuma-Cuma Di Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Polisi Resor Kota Malang) Kajian Yuridis Sosiologis Kerusuhan Antar Pemain Dalam Pertandingan Sepak Bola (Studi di Pengda PSSI Jatim Surabaya) Tinjauan Yuridis Normatif Kewenangan MK Untuk Menafsirkan UUD Dan UU Dalam Judicial Review UU

229

HARDI SASMITO

04400205

Implementasi RTH Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Malang Pasca Di Undangkannya UU No. 26 Tahun 2007

AKROMA NURHUDA

04400211

Kesadaran Penduduk Tentang Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya (Studi Di Dukuh Sumberceleng Ds. Banjarrejo Kec. Donomulyo Kab. Malang

AGNY VITASARI ARYA MAULANA PANDHU

04400215

PRADHANA

04400230

Tinjauan Yuridis Sosiologis Penyidik Dalam Hal Penyitaan Barang Bukti Milik Pelaku Tindak Pidana Psikotropika (Studi di Polresta Malang) Analisis Yuridis Sosiologis Tindak Pidana Pelecehan Sexual Terhadap Penyanyi Dangdut (Studi Kasus di O.M. Orlesa Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang)

MASHURI FATHA AULIA RISKA *)

Kajian Yuridis Sosiologis, Perlindungan Hukum Terhadap Penjaja Seks Komersial (PSK) (Studi Pada Satpol PP 04400241 dan Dinas Sosial Kota Surabaya) 04400254 Pelanggaran Sighat Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)

RIZA KURNIAWAN

06400240

NORMAN CAHYADI

07400101

AGUS HARTANTO

07400102

BERTI RAHMAWATI MAHESA SRI WIRAWAN RUSMALA TRI YASNING ANDAYANI

Kajian Yuridis Sosiologis Yayasan Pendidikan Islam Jenderal Sudirman Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 2001 Tentang Yayasan Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sporship Anatar Klub Bola Persebaya Dengan PT. Jawa Pos ”Perlindungan Hukum Bagi Pelapor san Aksi Tindak Pidana Korupsi”

Upaya Perlindunagn Hukum Nasabah Penyimpanan Dana Sebagai Konsumen Jasa Perbankan Pada Pengguna 07400108/P ATM (Studi di Bank Negara Indonesia Cabang Malang) 07400266 07400307

Prospek Arbitrase Online Di Indonesia (Studi Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa) Tinjauan Yuridis Kriminologis Mengenai Faktor Penyebab dan Faktor Pencegahan Terhadap Narapidana Anak Menjadi Residivis (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Blitar

YUDISIUM MAHASISWA PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2008 NO 1

NAMA MAHASISWA Bagus Setiyoko

NIM 02400108

JUDUL SKRIPSI Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Pemerasan yang dilakukan oleh Kalangan Remaja di Kota Blitar

2

Danny Hidayat

02400210

Kewenangan Pelaksana Wasiat Dan Pengurus Dalam Mempertahankan Boedel Wasiat Di Muka Pengadilan (Salisis Putusan Pengadilan Negeri Situbondo)

3

Tatang Maulana

03400003

Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Dasar Pertimbangan Tuntutan Jaksa dalam Kasus Perkosaan Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Malang)

4

Yulli Puspito Rini

03400014

Tinjauan Yuridis Putusan Hakim dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Malang (Studi Kasus Di PN Kota Malang)

5 6 7

Yuni Puspita Sari Beny Kusbandono Fakhuroji Fu'ad

03400015 03400058 03400067

Tingkat Kekerasan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Melaporkan Tindak Pidana KDRT (Studi di Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kota Probolinggo) Studi Tentang Pengaturan Pornografi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan RUU Pornografi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Ijazah oleh Caleg

8 9

Dina Mariowati Puspitasari Hanif Suprayogie

03400131 03400214

Kajian Yuridis Kriminologis Tentang Wanita Sebagai Pelaku KejahatanPembunuhan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Kota Malang) Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi di Lembaga

230

Pemasyarakatan Klas I Malang) 10

Putra Maulana

03400225

Pelaksanaan Penyitaan terhadap Barang Mlik Wajib Pajak dalam Upaya Penagihan Hutang Pajak dengan Surat Paksa Akibat Tunggakan Pajak Terhitung (Suti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)

11 12

Khomisah *) Erwandi *)

03400269 03400281

Perbandingan Hukum Kedudukan Orang Tua dalam Hukum Waris Islam, Hukum Waris KUHPerdata, dan Hukum Waris Masyarakat Adat Hidu Bali Analisa Yuridis Perbandingan Sistem Penjaminan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

13

Antung Rusdiana *)

03400293

14

Himawan Zein

04400016

15

Nyawiji Ningastuti Hariyati

04400024

at Sragen State of Court) Analisa Yuridis Sosiologis tentang Identifikasi Alat Bukti Tindak Pidana Tranfficking

16

Anita Puji Lestari

04400034

HaK-Hak dalam Berekpresi di tinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi terhadap Kasus Bintang Maulana Zakarya)

17

Pandu Nuswantara

04400039

Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kewajiban Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Pasca Ajudikasi (Studi di Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang)

18

Lita Anggraini

04400044

Praktek Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) di Kota Malang (Studi di Polresta Malang)

19

Wike Listyowati Untung

04400059

Efektifitas Pelaksanaan Program Perpolisian Masyarakat (Community Policing) dalam Mengurangi Terjadinya Tindak Pidana (Studi di Polres Bojonegoro)

20

Hanan

04400065

Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (Studi di PT Iin Era Sejahtera)

21

Evi Dia Rohmawati

04400071

Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Kewenangan Sattibtranmas (Satuan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat) dalam Memberantas Perkara Seks Komersial (Studi di Kabupaten Tuban)

22 23

Totok Hari Febianto Mohammad Hasan

04400074 04400082

Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Penganiayaan sebagai Alasan Gugat Cerai dan Prosedur Pebuktiannya (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang) Peran polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Polres Batu)

24

Teto Adhitya

04400092

Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Asaz Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

25

Danu Setiyoso

04400093

Tinjauan Yuridis Sosiologis tentang Upaya yang Dilakukan Koperasi untuk Meminimalisasi Anggota Wanprestasi (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Sido Dadi Kabupaten Madiun)

26

Surya Akbar

04400095

27

Heny Soesanti

04400101

Tinjauan Yuridis Sisologis Terhadap Pembatasan Peredaran Minuman Keras di Kota Batu (Studi di Polresta Batu) Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelanggaraan Usaha Pemondokan

Analisa Tindak Pidana Memperkerjakan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam Socio-Juridical Perspective To Judge Consideration In Deciding Steal Criminal Case By Adolescent (Case Study

terhadap Pemberian Izin Usaha Pemondokan (Studi di Kecamatan Lowokwaru) 28

Nizar

04400117

Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Pelaksanaan Titip Sidang dalam Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya (Studi Polresta Malang

29

Sigit Taufikur Rakhman

04400126

Efektifitas Pelaksanaan Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Narkoba (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pamekasan)

30

Ika Handayani

04400144

Efektifitas Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak (Korban) Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Polresta Malang)

31

Fahmi

04400153

Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Pelanggaran Hukum yang Ditimbulkan Dari Keberadaan Komunitas Punk Di Kota Malang

32

Taufik Ismail

04400162

Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Hidup Antara Unit Pengolahan VI Pertamina dengan Masyarakat Balongan Melalui Mediasi

231

33

Mochamad Ardiansyah

34

Lutfia Ismirasari

Irwan

04400172

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyeberangan Jalan tidak Mematuhi Aturan Menyeberang di Zebra Cross dan Konsekuensi Hukumnya Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Pengemudi Angkutan Kota

04400170

35

Hj. ANDI DINA

04400176

dan Upaya Penanggulangannya Pembinaan Aspek Psikologis terhadap Narkoba Di Rutan Kelas II B Pinrang Sulawesi Selatan

36

Fendy Wibowo

04400177

Analisis Yuridis Sengketa Kepemilikan Tanah Antara TNI Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan

37

Merina Taurissia

04400188

Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang No. 555/PID.B/2006/PN.MLG dengan Terdakwa Rahmat Yanuar Sebagai Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian

38

Dwi Agung Pramono

04400193

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Pelapor dan sebagai Saksi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polres Mojokerto)

39

Jelita Indri Astuti

04400213

40

Nur Pamungkas Yulistanto

41 42

Hendro Yuanto Hamida Binti Mawaddah

04400221 04400222

43

Neni Ariyanti

04400229

44

Nurkholis *)

45

Prima Lukie Anggara

46

Ricki Prahara Krismanto

04400268 07400106/ P 07400115/ P

Panca

04400216

AL dengan Masyarakat di Desa Alas Tlogo

Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Kasus Biaya Pasang Baru Listrik (Studu di YLK Malang terhadap kAsus Tarif Pasang Baru Listrik PT. PLN APJ Malang) Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Yang dilakukan oleh Para Pengkonsumsi Minuman Keras Analisis Kritis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Listrik dalam Hajatan Besar (Studi Kasus di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri) Analisis Yuridis Kriminologis Kekerasan Fifik yang Dilakukan oleh Oknum TNI AD terhadap Warga Sipil Tinjauan Yuridis terhadap Proses Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan Pendaftarannya dalam Wajib Daftar Perusahaan (WDP) (Studi di Kantor Notaris Yenni Wuryandari, SH dan Badan Perizinan dan Investasi Daerah (BPID) di Kota Balikpapan Pembantaian Sepihak Pada Perjanjian Sewa Beli dalam Tinjauan Hukum Kontrak dan Hukum Perikatan Islam Analisis Yuridis Peran Lembaga Mediasi sebagai Sarana Penyelesaian Pencemaran Nama Baik oleh Pers Penyidik Tindak Pidana Laporan Palsu (Studi di Polres Malang)

Judul 10 Desember 2008 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Ayu Sari Anggraini

NIM 05400107

1.

2.

3.

PERMASALAHAN Faktor-Faktor Apakah yang Melatar belakangi Terjadinya Pemerkosaan yang Dilakukan Orang Tua terhadap Anak Kandung ? Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Penyelesaian Pemerkosaan yang Dilakukan Orang Tua terhadap Anak Kandung ? Apakah Kendala-Kendala dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Orang Tua terhadap Anak Kandung dan Solusinya ?

232

JUDUL PEMBIMBING Tinjauan Kriminologis 1. Tongat, SH. M.Hum Pemerkosaan yang Dilakukan Orang Tua terhadap Anak 2. Fifik Wiryani, SH. M.Si. Kandung (Studi Polisi Resor M.Hum Malang)

KETERANGAN

Di Setujui (MPH)

2.

Ambar Karlina

05400061

1. 2.

Bagaimana Tinjauan Yuridis Hukum Mati di Indonesia ? Bagaimana Tinjauan HAM dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati ?

1. Cekli Setya Tinjauan Yuridis UndangPratiwi, SH., Undang No. 2 Tahun 1964 LL.M Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati di Tinjau Dari 2. Sidik Sunaryo, SH. M.Si Hak Asasi Manusia

Di Setujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Indah Fitria Mahardika

NIM 04400180

1.

2.

3.

2.

Nurul Fajar R.

04400134

1.

2.

3.

Ronald Jeffri Pandiangan

05400141

1. 2.

4.

Rizsky Nadia N.

05400120

1.

2.

PERMASALAHAN Bagaimana Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai yang menyebabkan Lelang Terhadap Obyek Gadai ? Bagaimana Proses Pelaksanaan Lelang Obyek Gadai terhadap adanya Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai? Faktor-Faktor apa saja yang menghambat Pelaksanaan Lelang tersebut dan bagaimana Upaya Penyelesaiannya ? Apakah Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Perawat terhadap Hak Pasien Sudah Sesuai dengan UU 23/1992 tentang Kesehatan ? Apakah ada Pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan yang di Berikan oleh perawat terhadap hak Pasien ? Bagaimana Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi PKL Comboran ? Apakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi PKL dan Solusinya ?

JUDUL PEMBIMBING 1. Komariah, Pelaksanaan Lelang Obyek SH. M.Si. Gadai Akibat Wanprestasi di M.Hum Perum Pegadaian (Studi di 2. Fifik Wiryani, Perum Pegadaian Cabang Dieng) SH. M.SI. M.Hum

Bagaimanakah Pelaksanaan Perubahan Peruntukan tanah Hak Milik untuk Pembangunan Jalan Raya Dr. Setia Budi di Desa Krampyangan Pasuruan ? Bagaimana Tanggapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Hak Milik Untuk Pembangunan Jalan Raya Dr. Setia Budi di Desa Krampyangan Pasuruan ?

Implementasi Perubahan 1. Peruntukan Tanah Hak Milik Untuk Pembangunan Jalan Raya Dr Setia Budi di Desa 2. Krampyangan Pasuruan

233

KETERANGAN

Di Setujui (MPH)

Analisis Yuridis Sosiologis 1. Pelayanan Kesehatan oleh Perawat terhadap Hak Pasien 2. (Studi di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)

Fifik Wiryani, SH. M.Si. M.Hum Herwastoeti, SH. M.Si

Di Setujui (MPH)

Perlindungan Hukum Bagi 1. Pedagang Kaki Lima di Comboran Kota Malang dan Permasalahannya. 2.

Fifik Wiryani, SH. M.Si. M.Hum Komariah, SH. M.Si. M.Hum Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum M. Isrok, SH., CN

Di Setujui (MPH)

Di Setujui (MPH)

Judul 18 Desember 2008 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA NURIAL ANGGRAINI

NIM 05400001

1.

2.

3.

2.

TRI BAGUS YUNIARTO

05400088

4. 5. 6.

7.

3.

SINAR TAUFAN KRISTIANTO

05400181

3.

4. 4.

A. KHAQQON. S

05400214

1. 2. 3.

PERMASALAHAN Bagaimana Penerapan Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim Agung Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ? Bagaimana Penerapan Asas Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Agung Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ? Bagaimana Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim Agung Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ?

JUDUL PEMBIMBING Analisa Penerapan Asas 1. Sidik Sunaryo, SH., M.Si Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum Dalam 2. Cekli S. Pratiwi, SH., Putusan Hakim Agung Perkara LL.M Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Agung Republik Indonesia)

Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Banyaknya Anak Jalanan ? Bagaimana Cara Pemerintah Daerah Dalam Meminimalisir Anak Jalanan ? Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Anak Jalanan Tidak Menyelesaikan Pendidikan Dasar 9 Tahun ? Bagaimana Cara Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Meminimimalisir Anak Jalanan Yang Tidak Menyelesaikan Pendidikan Dasar 9 Tahun ? Bagaimana Unsur-Unsur Perbuatan Tindak Pencemaran Nama Baik Menurut UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan KUHP ? Bagaimana Analisis Yuridis Kasus Pencemaran Nama Baik Aburizal Bakrie Oleh Majalah Tempo ? Apakah Tradisi Minum Tuak Merupakan Pelanggaran Hukum Pidana Menurut Pasal 539 KUHP ? Bagaimanakah Penerapan Pasal 539 KUHP di Polres Kab. Tuban ? Bagaimana Polres Kab. Tuban Menangani Tradisi Minum Tuak ?

3. Cekli S. Efektifitas Pelaksanaan Pasal 48 Pratiwi, SH., Undang-Undang Republik LL.M Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi 4. Haris, SH., M.Hum Terhadap Anak Jalanan Kota Probolinggo)

234

Analisa Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Tentang Pencemaran Nama Baik Aburizal Bakrie Oleh Media Masa Analisa Yuridis Penerapan Pasal 539 KUHP Terhadap Tradisi Minum Tuak (Studi di Polres Kabupaten Tuban)

3. Haris, SH., M.Hum 4. Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M 1. Tongat, SH., M.Hum 2. Dr. Muslan Abdurrahman , SH., MH

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Di Setujui (MPH)

Di Setujui (MPH)

Disetujui (MPH)

5.

ARIANTO PUSPO PRABOWO

05400202

1.

2.

Bagaimanakah Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana Perkosaan ? Upaya Apakah Yang dilakukan Penyidik Apabila Hasil Visum et Repertum Tidak Sepenuhnya Mencantumkan Keterangan Tentang Tanda Kekerasan Pada Diri Korban Perkosaan ?

1. Haris, SH., Analisis Yuridis Tentang M.Hum Kendala Pelaksanaan Visum et Repertum Dalam Kasus 2. Tongat, SH., M.Hum Perkosaan (Studi di Polresta Malang)

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA LINDA

NIM 05400130

4.

5.

2.

ASTRIED DJAFAR

05400084

1.

2.

PERMASALAHAN Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa PT. Pos Indonesia (Persero) yang dirugikan Karena Surat Pos Atau Paket Pos Terlambat, Rusak atau Hilang ? Bagaimana Pelaksanaan Pertanggung Jawaban PT. Pos Indonesia (Persero) terhadap Perjanjiannya Dalam Hal Terjadi Keterlambatan, Kerusakan atau Kehilangan Surat Pos atau Paket Posnya ? Bagaimana Perlindungan Hukum dan Apa Akibat Hukumnya Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Yang Tidak Memenuhi Standarisasi Mutu ditinjau dari UUPK ? Apa Kendala Yang Dihadapi Oleh BPOM Jatim dalam Upayanya Melakukan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Yang Tidak Memenuhi Standarisasi Mutu ditinjau dari UUPK ?

JUDUL PEMBIMBING Analisis Yuridis Sosiologis 3. Herwastoeti, SH., M.Si Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Jasa PT. 4. M. Isrok, SH., CN Pos Indonesia (Persero) (Studi di Kantor Pos Pusat Kota Malang)

Upaya Perlindungan Hukum 1. Bagi Konsumen Akibat Peredaran Produk Yang Tidak 2. Memenuhi Standarisasi Mutu Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di BPOM Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur)

Herwastoeti, SH., M.Si Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

KETERANGAN

Di Setujui (MPH)

Disetujui (MPH)

Judul 2 Januari 2009 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Arief Wicaksono

NIM 04400173

1. 2. 3.

PERMASALAHAN Bagaimana Dasar Pertimbangan Jaksa dalam Dakwaan dan Tuntutannya ? Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tersebut ? Apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Tersebut Sudah Memenuhi Aspek Keadilan Baik Bagi Terdakwa Maupun Masyarakat ?

235

JUDUL PEMBIMBING 3. Sumali, SH., Analisis Putusan Pengadilan MH Negeri Malang No. 79/Pid.B/2007/PN. Malang 4. Fifik Wiryani, SH., M.Si., Tentang Kekerasan Terhadap M.Hum Anak

KETERANGAN

Disetujui

2.

Arfian Prajuliansyah

05400083

1.

2.

3.

4.

3.

Bram Ganda Saputra

05400177

5.

6.

Bagaimana Tanggapan Masyarakat Tabanan Tentang Perjudian Sabung Ayam Atau Tajen Yang Berkedok Ritual Tabuh Rah ? Bagaimana Tanggapan Pemuka Agama Hindu Tentang Perjudian Sabung Ayam Atau Tajen Yang Berkedok Tabuh Rah ? Bagaimana Tindakan Kepolisian Dalam Memberantas atau Mentertibkan Perjudian Sabung Ayam yang Berkedok Tabuh Rah ? Apa Saja Yang Menjadi Kendala dan Pendukung Upaya Pihak Kepolisian Dalam Memberantas atau Menertibkan Sabung Ayam ? Bagaimanakah Pola Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan di Kalangan Pelajar SMA Cokroaminoto Malang ? Bagaimana analisis Yuridis Tentang Pola Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan di Kalangan Pelajar SMA Cokroaminoto Malang ?

Analisis Yuridis Sosiologis 1. Wasis Suprayitno, Upaya Kepolisian Dalam SH., M.Si Penertiban Perjudian Sabung Ayam yang Berkedok Upacara 2. Dr. Muslan Tabuh Rah (Studi Kasus di Abdurrahman Wilayah Hukum Tabanan Bali) , SH., MH

Di Setujui (MPH)

Tinjauan Yuridis Tentang Pola 5. Tongat, SH., M.Hum Penyelesaian Tindak Pidana 6. Wasis Kekerasan di Kalangan Pelajar Suprayitno, (Studi Kasus Penganiayaan SH., M.Si Siswa SMA Cokroaminoto di Kota Malang)

Di Setujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Redira Eka Krisandi

NIM 05400086

6. 7.

PERMASALAHAN Bagaimana Dampak Yuridis di Daftarkannya Merek Tape 31 dan 82 Terhadap Penjualan Tape Masyarakat ? Bagaimana Dampak Yuridis di Daftarkannya Merek Tape 31 dan 82 Terhadap Pendapatan Daerah Kab. Bondowoso dari Sektor Royalti ?

JUDUL PEMBIMBING Implikasi Yuridis Di 5. M. Isrok, SH., M.Kn Daftarkannya Merek Tape 31 6. Komariah, SH., dan 82 Produksi Kabupaten M.Si., M.Hum Bondowoso Terhadap Penjualan Tape Oleh Masyarakat

KETERANGAN

Di Setujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM HTN / HAN NO. 1.

NAMA Lia Rosa Fauziah Kilihu

NIM 05400063

1.

PERMASALAHAN JUDUL PEMBIMBING Yuridis Tentang 1. Suti Mulyani, Bagaimana Tinjauan Yuridis Tentang Partisipasi PNS Tinjauan SH., MH Dalam Partai Politik Menurut PP No. 37 Tahun 2004 Partisipasi PNS dalam Partai Politik Menurut PP No. 37 2. Dr. Surya ditinjau dari UU HAM ? Anoraga, SH., Tahun 2004 dtinjau dari UU MH HAM

236

KETERANGAN

Di Setujui (MPH)

Judul 10 Januari 2009 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

2.

NAMA VIDI PRADINATA

NIM 05400087

4.

ANDRI PANDU WINATA

05400091

5.

6.

3.

YAKUB KURNIA

05400101

7.

8.

PERMASALAHAN JUDUL PEMBIMBING Bagaimana Tinjauan Yuridis Kewenangan Kejaksaan Tinjauan Yuridis Kewenangan 5. Haris, SH., M.Hum Dalam Melakukan Penahanan Terhadap Pelaku Kejaksaan Dalam Melakukan Penahanan Terhadap Pelaku 6. Wasis Tindak Pidana Korupsi ? Suprayitno, Tindak Pidana Korupsi SH., M.si Hukum Tindak 3. Dr. Muslan Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Tulus Besar Penyelesaian Perzinahan Bujang Terhadap Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Bujang Pidana Abdurrahman dengan Bujang Menurut Hukum sama Bujang ? , SH., MH Bagaimana Penyelesaian Hukum Terhadap Perzinahan Adat (Studi Kasus di Desa Tulus 4. Bayu Dwiwiddy Kecamatan Tumpang yang Dilakukan Bujang dengan Bujang Menurut Besar Jatmiko, SH., Hukum Adat Desa Tulus Besar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang) M.Hum Kabupaten Malang ? Bagaimana Penyebab atau Yang Melatar belakangi Analisis Yuridis Eksploratif 7. Dr. Muslan Sehingga Setiap Orang Yang Akan Melakukan Kawin Lari (Merarik) ditinjau Abdurrahman , SH., MH Perkawinan di Masyarakat Sasak Lombok Harus dari Perspektif Pasal 328 Mencuri Calon Mempelai Wanitanya Terlebih Tentang Penculikan Kitab 8. Cekli S. Pratiwi, SH., Dahulu ? Undang-Undang Hukum Pidana LL.M Bagaimana Implementasi Pasal 328 KUHP Tentang Penculikan Terhadap Pelaku Menarik (Yang Melarikan Calon Mempelai Wanita) di Masyarakat Sasak Lombok ?

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Di Setujui (MPH)

Di Setujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA INDAH NURSARI

NIM 04400151

8.

9.

2.

IMAM FIRMANSYAH M.

05400073

1.

2.

PERMASALAHAN Bagaimanakah Status Hukum Kendaraan Bermotor Sewa Beli Sebelum Lunas Pembayaran Angsurannya ? Bagaimanakah Akibat Hukumnya Bila Terjadi Wanprestasi dimana Cicilan Belum Berakhir / di Lunasi Oleh Pembeli Sewa ? Bagaimana Pelaksanaan The Six C’s Of Credit Analisis Dalam Mengurangi Kemungkinan Terjadinya Kredit Macet Dalam Pemberian Kredit ? Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi The Six C’s Of Credit Analysis Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Optimal ?

237

JUDUL PEMBIMBING Status Hukum Kendaraan 7. M. Isrok, SH., CN Bermotor Dalam Perjanjian 8. Komariah, SH., Sewa Beli dan Akibat M.Si., M.Hum Hukumnya Bila Terjadi Wanprestasi (Studi di UD. Kedawung Motor Malang) Pelaksanaan The Six C’s Of 1. Herwastuti, SH., M.Si Credit ”Dalam Pemberian Kredit Sebagai Salah Satu Upaya 2. Komariah, SH., M.Si., M.Hum Mengurangi Terjadinya Kredit Macet Pada Bank Umum (Studi Kasus di BCA Cabang Pembantu Dinoyo)

KETERANGAN

Di Setujui

Disetujui (MPH)

Judul 28 Januari 2009 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA RIZKHI ARI PRABOWO

NIM 04400137

5. 6. 7.

PERMASALAHAN JUDUL PEMBIMBING Dampak Apa Yang Timbul Di Masyarakat Dari Analisis Kriminologis Pertikaian 7. Haris, SH., M.Hum Antar Geng (Studi Kasus di Kota Pertikaian Antar Geng Yang Ada Di Kota Madiun ? 8. Dr. Muslan Hal Apa Yang Mendasari Terjadinya Pertikaian Antar Madiun) Abdurrahman Geng Yang Ada Di Kota Madun ? Bagaimana Cara Menanggulangi Agar Pertikaian , SH., MH Antar Geng Yang Ada di Kota Madiun Tidak Terulang Lagi ?

KETERANGAN

Disetujui

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA NURHAYATI

NIM 04400019

PERMASALAHAN 10. Jenis-Jenis Perdagangan Apa Saja Yang Ada di Lingkungan Lapas ? 11. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang di Lingkungan Lapas ? 12. Kendala-Kendala Apa Saja Yang Menghambat Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang di Lapas ?

JUDUL Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang di Lingkungan Lapas (Studi di Lapas Lowokwaru)

PEMBIMBING 9. Komariah, SH., M.Si., M.Hum 10. Sumali, SH., MH

KETERANGAN

Di Setujui

Judul 24 Pebruari 2009

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA AGUS SALIM

NIM 01400190

8. 9.

10.

2.

AGUNG PRIMA A.

02400139

1. 2.

3.

PERMASALAHAN Bagaimana Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Peledakan Bom Ikan ? Apakah Kendala-Kendala yang dialami Oleh Polisi Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Peledakan Bom Ikan ? Bagaimana Upaya Yang dilakukan Oleh Polisi dalam Mengatasi Kendala Saat Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Peledakan Bom Ikan ? Bagaimana Peran Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Anak ? Kendala Yuridis Apakah Yang dihadapi Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak ? Bagaimana Upaya Kejaksaan dalam Mengatasi Kendala Yuridis Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Anak ?

238

JUDUL PEMBIMBING Kendala Yuridis Pelaksanaan 9. Haris, SH., M.Hum Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Peledakan Bom 10. Prof. Dr. Muslan Ikan (Studi Kasus di Polres Abdurrahman Pasuruan) , SH., MH

Kendala Yuridis Yang Dihadapi 1. Sumali, SH., MH Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh 2. Haris, SH., M.Hum Anak (Studi Di Kejaksaan Negeri Kepanjen)

KETERANGAN

Disetujui

Disetujui

3.

RIZAL ROZADI

02400181

4.

ALDILA LUKMAN H.

02400216

5.

WIDODO SETYA PRANATA

03400077

6.

ANDIKA TRI SAKTI

04400070

NO. 1.

NAMA DIHAN MAHARINTA

NIM 03400017

1) Bagaimana Pelaksanaan Pra Penuntutan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Banjarmasin ? 2) Bagaimana Pertimbangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam Melakukan Pra Penuntutan? 3) Apakah Prosedur Pra Penuntutan yang Dilakukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin Sudah Sesuai Dengan Aturan di Dalam KUHAP ? 1) Bagaimana Peran Yayasan Konsumen Dalam Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pada Konsumen Pengguna Jasa Travel Malang – Juanda Surabaya Atas Kerugian Yang Ditanggung Akibat Kelalaian Pelaku Usaha ? 2) Apa Saja Kendala Yayasan Lembaga Konsumen Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Travel Jurusan Malang – Juanda Surabaya ? 1) Bagaimana Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian ? 2) Apakah Setiap Tindak Pidana Yang Dilakukan Polri dapat Menyebabkan Pelanggaran Kode Etik Profesi ? 3) Bagaimana Penyelesaian Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Kode Etik Profesi Yang di Akibatkan Dilakukannya Tindak Pidana ? 1) Bagaimana Upaya Pembinaan Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang ? 2) Apakah Perbedaan Pembinaan Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Anak Dengan Narapidana Lain ? 3) Faktor Apa Yang Menjadi Kendala Dalam Pembinaan Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang dan Solusinya ?

Tinjauan Yuridis Sosiologis 1. Sidik Sunaryo, SH., M.Si Pelaksanaan Pra Penuntutan Kasus Tindak Pidana Oleh Jaksa 2. Wasis Suprayitno, (Studi di Kejaksaan Negeri SH., M.Si Banjarmasin)

1. Komariah, SH., M.Si., Peran Yayasan Lembaga M.Hum Konsumen Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa 2. M. Isrok, SH., CN Travel Jurusan Malang – Juanda Surabaya Atas Kerugian Yang Ditanggung Akibat Kelalaian Pelaku Usaha

Disetujui

Disetujui

Penyelesaian Pelanggaran 1. Bayu Dwiwiddy, Terhadap Kode Etik Profesi SH., M.Hum Yang di Akibatkan Dilakukannya Tindak Pidana 2. Sidik Sunaryo, SH., M.Si Tindak Pidana Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi di POLRESTA Malang)

Disetujui

Pembinaan Narapidana Yang 1. Sidik Sunaryo, SH., M.Si. Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu 2. Wasis Suprayitno, Kandungnya Sendiri (Studi di SH., M.Si Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang)

Disetujui

KONSENTRASI HUKUM BISNIS PERMASALAHAN JUDUL PEMBIMBING Komariah, Yuridis Terhadap 11. 1) Bagaimanakah Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Tinjauan Beredarnya Produk Obat Tradisional Tanpa Label Perlindungan SH., M.Si., Konsumen atas Berbahasa Indonesia Yang Berakibat Bagi Konsumen ? M.Hum Beredarnya Obat Tradisional 2) Bagaimana Langkah BPOM dalam Memberikan Yang M.Isrok, Tidak Mencantumkan 12. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Beredarnya Label Berbahasa Indonesia Pada SH., CN Obat Tradisional yang Tidak Mencantumkan Label Kemasannya (Studi di BPOM Berbahasa Indonesia Pada Kemasannya ? Kota Malang)

239

KETERANGAN

Disetujui

2.

FARIDA RIYANI INDAH

03400254

1) 2)

3.

AGUNG PRASETYO W.

04400050

1)

Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Franchisar atas Wanprestasi yang di lakukan oleh Franchisee Bagaimana Penyelesaiannya Jika terjadi Sengkrta Anatara Para pihak dalam Pelaksanaan Franchise ?

Tinjauan Yuridis Sosiologis 1. Komariah, SH., M.Si., M.Hum tentang Perlindungan Hukum bagai Franchisor atas 2. M. Isrok, SH., CN Wanprestasi yang dilakukan oleh Franchisee (Studi di Kebab Turki Baba Rafi Surabaya) Bagaimana Ketentuan KUHPerdata dan Ketentuan Tinjauan Yuridis Terhadap 1. Komariah, SH., diluar KUHPerdata mengatur mengenai masalah Kejahatan Penggadaan Lagu M.Si. M.Hum Pengadaan Lagu berformat MP-3 yang menggunakan Berformat MP-3 Menggunakan 2. M. Isrok, SH., CD-RW ? CD-RW CN

Disetujui

KONSENTRASI HUKUM ISLAM NO. 1.

NAMA RAYNO DWI ADITYA

NIM 05400018

NO. 1.

NAMA MOH. ZAKKI

NIM 05400010

1)

PERMASALAHAN Bagaimanakah penjelasan dari sudut Pandang Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Tindakan yang Berakibat Hilangnya Nyawa Orang Lain dikarenakan Nyawa Nyawa Sendiri Terancam

JUDUL PEMBIMBING Tindakan Menghilangkan 1. Sumali, SH. Nyawa Orang Lain Karena M.Hum Nyawa Diri Sendiri Terancam 2. Tongat, SH. Dilihat Dari Sudut Pandang M.Hum Hukum Islam dan Hukum Positif

KETERANGAN

Disetujui

KONSENTRASI HTN/HAN 1) 2)

3)

PERMASALAHAN Apakah Ajaran Ahmadiyah Melanggar Prinsip-Prinsip Kebebasan Beragama Bagaimana Kekuatan Mengikat Surat Keputusan Bersama Pembubaran Ahmadiyah di tinjau Dari Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sebagai Hak Konstitusional Rakyat Bagaimana Kekuatan Hukum Surat Keputusan Bersama Pembubaran Ahmadiyah di Tinjau Dari Tata Urusan Peraturan Pereundang-Undangan di Indonesia

240

JUDUL PEMBIMBING Tindakan Menghilangkan 1. Catur Wido Nyawa Orang Lain Karena Haruni, SH., Nyawa Diri Sendiri Terancam M.Si., M.Hum Dilihat Dari Sudut Pandang M.Hum 2. Suti Mulyani, Hukum Islam dan Hukum Positif SH. M.Hum

KETERANGAN

Disetujui

DAFTAR JUDUL YUDISIUM PERIODE I TAHUN 2009 NO.

NAMA

NIM

JUDUL

1.

IMAM MULYADI

01400026

Pelaksanaan Kepres No. 18 Tahun 2005 Tentang Kelembagaan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Kakorkamla) dalam Penegakan Hukum Laut (Studi Kasus Illegal Fishing di Bakorkamla Jl. Dr. Sutomo No. 50 Jakarta)

2.

DIMAS SAIFUL ANAS

02400050

Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus di Desa Nganjuk Kecamatan, Temayang Kabupaten Bojonegoro)

3.

ERWIN WIDHIANDONO

02400102

Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam Rangka Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 (Studi di Bagian Hukum Pemerintah Kota Blitar)

4.

DEDY SETYAWAN

02400111

Tinjauan Tentang Penyitaan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi di Wilayah Hukum Polres Malang)

5.

MOCHAMAD ZAENAL ARIFIN

02400159

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis dengan Klausul All Risk dalam Asuransi Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Studi PT. AJB BP Blitar)

6.

HENNY IRAWATI

02400180

7.

MOKHAMAD YUNISAR RIZKA

02400309

Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Pasar Modal Indonesia (Studi Komparasi Antara Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional) Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Konstruksi Listrik (Studi Kasus di PLN Ranting Lumajang Cabang Jember)

8.

YAN IKA PUTRA WIJAYA

02400315

YANI HARTANTO

03400025

10.

ANTON DWI CAHYONO

03400104

Implementasi Proses Pendaftaran Merek ”NS26 NISOKU” Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Peraturan Pelaksana Lainnya (Studi di UD. NISOKU Kota Blitar)

11.

ROBY ARI PRABOWO

03400111

Studi Komperatif Hak-Hak Warga Negara dalam Piagam Madinah, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan UUD 1945

13.

AGUS SETYO PURNOMO HENDRA LUKMAN HAQIM

03400113 03400270

Perlindungan Hukum terhadap Anak Dari Berbagai Tindak Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus di Polresta Malang) Bentuk Pengelolaan dan Sifat Penjaminan Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syari'ah

14.

AHMAD BA'ITS DIPONEGORO

03400280

Kekerasan Terhadap Pers, Perspektif Hukum HAM dan HAM Islam (Masa BJ. Habibie Sampai Susilo Bambang Yudhoyono)

15.

DODY TRI PURNAWINATA

03400312

Relevansi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/Munas VII/ MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Pengaturan Perlindungan Hak Cipta Menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

16.

ANDI IRAWAN

04400007

Tinjauan Yuridis Kriminologis terhadap Tindak Pidana yang Diakibatkan Minuman Keras (Studi di Desa Taman Ayu Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang)

17.

YULIANA ADI SAPUTRI

04400008

Peranan Penyidik dalam Mengamankan Barang Bukti Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Studi di Mapolwil Malang)

18.

ACHMAD FAUZI

04400045

EKI SATRIYOMI AKBARTO

04400049

RACHMADHANIANSYAH

04400055

Pelaksanaan Kebijakan Keamanan Berkendara (Safety Riding) (Studi terhadap Bus Antar Kota dalam Propensi Jurusan Malang-Banyuwangi) Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Faktor-Faktor Pada Masyarakat Untuk Cenderung Melakukan Tindakan Suap dan Upaya Penanggulangannya dalam Kasus Tilang Pada Pelanggaran Lalu Lintas (Studi di Wilayah Hukum Polres Pamekasan) Penegakan Hukum terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Polresta Malang)

9.

12.

19. 20.

Tinjauan Yuridis Kriminologis Pemalsuan Cukai Rokok di Wilayah Kabupaten Malang (Studi di Kejaksaan Negeri Kepanjen) Analisa Yuridis Normatif Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 384/Pid.B/2008/PN. Gresik dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak di Bawah Umur (Studi Penerapan Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Gresik)

241

21.

INDRI HAPSARI FITRI SULISTYAWATI

04400064

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dan Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Kredit Macet (Studi di PT. Bank Danamon Cabang Jember)

22.

BAMBANG NURWAHIT

04400091

Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo)

23.

AGUS SANUSI

04400113

Kajian Yuridis Normatif Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai Wujud Sistem Bikameral di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen.

24.

AULGA MAYA MARDINA PUTRI

04400122

Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1809/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel dalam Kasus Korupsi Mantan Kabulog Widjanarko.

25.

RENGGA SUBASTIAN

04400127

HAMDANI

04400140

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Kejahatan dalam Proses Penyidikan (Studi di Kepolisian Resor Kota Malang) Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Hak Konsumen untuk Mendapatkan Informasi yang Benar terhadap Periklanan Tarif Telepon Seluler IM3 dan XL (Studi terhadap Pengguna Kartu Telepon Seluler IM3 dan XL di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN Malang)

28.

RIFIN SUCIPTO FITRIAH WULANDARI

04400150 04400157

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Griya Baca dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Secara Ekonomi (Studi di Kota Malang) Analisis Yuridis Proses Penyidikan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi di Polres Kepanjen).

29.

MASRIAH

04400160

RACHMAD ADY PRAMONO

04400167

31.

MOCHAMAD ICHSANUL KAMIL

04400171

Analisis Kriminologis Fenomena Abotus Provokatus Kriminalis di Kalangan Mahasiswi (Studi Salah Satu PTS di Malang) Efektifitas Pasal 24 dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang) Prosedur Perijinan Usaha Waralaba dan Permasalahannya (Studi Di Dinas Perijinan Kota Malang)

32.

YULI WIJI ASTUTI

04400174

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Anak Indekost dan Penegakan Hukumnya (Studi di Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun Kota Malang)

33.

FANNY YUNITA LAUHATTA

04400187

Analisa Yuridis Sosiologis Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan Bila Terjadi Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Negeri Kota Malang)

34.

KIKI DEVIANA MANGUNDAP

04400199

Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan yang Bekerja dalam Sektor Informal (Studi di Kota Jember)

35.

NITA NURHAYANDA

04400204

Tinjauan Yuridis Sosiologis Upaya Pemerintah dalam Penertiban Pelanggaran Perpanjangan Izin Operasional Rumah Makan (Studi Kasus di Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat)

36.

ANNA HIJRATULAMALIYAH RAMADHANI

04400212

UMI MEISYAROH

04400232

Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Advokat tentang Hak Advokat Mengenai Perlindungan terhadap Penyitaan Dokumen Klien Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Tanggung Jawab Produsen (Perusahaan) dalam Pengelolaan Sampah (Kemasan Plastik) untuk Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi di PT. Unilever Indonesia Tbk Cq. W-Queen Collection Kelurahan Jambangan Kota Surabaya)

38.

HENNY MACHFIROHTUL LAILAH IMRON

04400233

39.

MOCHAMAD SOEF

04400265

26. 27.

30.

37.

Pengajuan Keberatan Penerima Barang Atas Penetapan Bea Barang Kiriman Pos dari Luar Negeri (Studi Kasus di Sentral Pos Paket Juanda Sidoarjo) Analisis Yuridis Sosiologis Dampak Hukum Pemberlakuan UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)

40.

YUSRON PAHLEVI

05400092

Kajian Yuridis Normatif Sistem Pengawasan Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Ditinjau dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

242

41. RONNY RACHMAN AL RIZAL

05400100

Implementasi Hak-hak Tenaga Kerja Harian Lepas Pada Jasa Pemborongan Instalasi Listrik Apabila Mengalami Kecelakaan Kerja Melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Studi di CV. Sinar Semeru Pagerluyung Gedeg Mojokerto)

42.

HANA WASTUTI POETRI

05400203

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) terhadap Tindak Pidana Tranfficking dalam Persspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

43.

SEQLY INTAN MAYANG SAKTI

05400204

Tinjauan Yuridis Sosiologis tentang Pemenuhan Hak Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Judul 14 Maret 2009 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

A’id

NAMA

NIM 02400109

PERMASALAHAN 11. Apa Hak Anak Didik Yang Beragama Islam Dalam Mengikuti Pelajaran Agama di Sekolah Kristen ? 12. Permasalahan Apa Saja Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Hak Anak Beragama Islam Untuk Mendapatkan Pendidikan Agama di Sekolah Kristen dan Solusinya ? 1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap PKL di Wisata Bahari Lamongan ? 2. Kendala Apa Saja Yang di Hadapi PKL Dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum ? 3. Bagaimana Mengatasi Kendala Yang di Alami Oleh PKL Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum ?

2.

Sutikno Aji Saputro

02400127

3.

Ibnurushd Samhan

03400056

1. 2.

4.

Ikrimah Taufan Adhi Nugroho

05400140

1.

JUDUL PEMBIMBING Pelaksanaan Hak Anak Didik 1. Sumali, SH., MH. Yang Beragama Islam Dalam Mengikuti Pelajaran Agama di 2. Herwastuti, SH., M.Si Sekolah kristen (Studi di SDK Sang Timur Kota Malang)

Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Tanjung Kodok dan Gua Maharani Setelah Beralih Manjadi Wisata Bahari Lamongan (WBL) yang dikelola Oleh Swasta Tinjauan Victimologis Terhadap Bagaimana Carok dilihat dari Segi Victimologi ? Korban Carok dan Bagaimana Peran Polisi Dalam Upaya Menyelesaikan Penyelesaiannya (Studi Hukum Persoalan Hukum Yang di alami Korban Carok ? dalam Wilayah Kepolisian Resort Sampang) Yuridis Terhadap Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Analisa Hakim Pada Pengadilan Negeri Malang No. 586/Pid.B/2008/PN Pertimbangan Pencurian Dengan Malang Yang Memutus Pidana Penjara 6 (enam) Perkara Pemberatan Dengan Terdakwa Bulan Terhadap Terdakwa Anak ? Anak (Studi Kasus : Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang No. 586/Pid.B/2008/PN.Mlg Tentang Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Terdakwa Andi Saputro)

243

KETERANGAN

Disetujui

1. Wasis Suprayitno, SH., M.Si 2. Sidik Sunaryo, SH., M.Si

Disetujui

1. Haris, SH., M.Hum 2. Sumali, SH., MH

Disetujui

1. Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M 2. Sidik Sunaryo, SH., M.Si

Disetujui

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Dedy Apriadi

NIM 03400095

1. 2. 3.

2.

Yuan Arvitasari

05400171

1. 2.

3.

PERMASALAHAN Bagaimana Dampak Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet ? Apa Saja Tindakan Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet ? Bagaimana Mekanisme Perlindungan Hukum dari Perbuatan Malawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet ? Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Parate Executie Dengan Cara Pelelangan Umum Berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996 ? Apa Saja Hambatan Dalam Pelaksanaan Parate executie Dengan Cara Pelelangan Umum Berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996 dan Solusinya ? Apakah Pelaksanaan Parate Executie Dengan Cara Pelelangan Umum Berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996 Telah Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Bagi Para Pihak Khususnya Kreditur Maupun Debitur?

JUDUL PEMBIMBING Tinjauan Hukum MengeNai 1. M. Isrok, SH., CN Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli 2. Herwastuti, SH., M.Si Melalui Internet di Hubungkan Dengan Buku Ke III KUHPerdata

KETERANGAN

Tinjauan Yuridis Sosiologis 1. M. Isrok, SH., CN Pelaksanaan Parate Executie Dengan Cara Pelelangan Umum 2. Komariah, SH., M.Si., Berdasarkan Pasal 6 UndangM.Hum Undang Hak Tanggungan No. 4/ 1996 (Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)

Disetujui

Disetujui

KONSENTRASI HTN/HAN NO. 1.

NAMA Wulan Oktavianti

NIM 03400222

1. 2.

PERMASALAHAN Apa Saja Peran Bagi Bappeda Dalam Pembangunan Pariwisata Kota Batu ? Kendala Apa Yang dihadapi Bappeda Dalam Pembangunan Pariwisata Kota Batu ?

244

JUDUL PEMBIMBING Catur Wido Analisis Peranan Badan 1. Haruni, SH., Perencanaan Pembangunan M.Si., M.Hum Daerah Dalam Pembangunan 2. Fifik Wiryani, Pariwisata Kota Batu SH., M.Si., M.Hum

KETERANGAN

Disetujui

JUDUL 28 Maret 2009

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA MAHMUD YUNUS

NIM 04400001

2.

HENDYKA NURISTYA UTAMA

04400145

3.

AKHMAD SOFYAN H.

05400096

PERMASALAHAN 13. Bagaimanakah Efektifitas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Menanggulangi Illegal Logging ? 14. Apa Saja Kendala Yang dialami Dalam Upaya Efektifitas Pelaksanaan Hukum Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Solusinya ? 1. Faktor Apa Yang Mendorong Timbulnya Tindakan Marital Rape ? 2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Korban Marital Rape ? 3. Faktor Apa Yang Menjadi Lemahnya Penanganan Terhadap Tindakan Marital Rape ? 3. 4.

4.

SUBHAN ROLLY SAHRIAL

05400169

1.

2.

JUDUL Efektifitas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dalam Menangani Illegal Logging (studi di Satpolair dan Polhut Banjarmasin)

PEMBIMBING 11. Wasis Suprayitno, SH., M.Si 12. Haris, SH., M.Hum

KETERANGAN

Tinjauan Yuridis Sosiologis Tindakan Marital Rape (Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga) Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Studi di Polresta Malang)

3. Komariah, SH., M.Si., M.Hum 4. Sumali, SH., MH

Disetujui

Bagaimana Tipologi-Tipologi Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Gendam ? Bagaimana Upaya-Upaya dan Kendala-Kendala Yang dihadapi Polisi Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Gendam serta solusinya ?

Analisis Yuridis Soisologis 1. Haris, SH., M.Hum Terhadap Kasus Tindak Pidana 2. Bayu Penipuan Dengan Modus Dwiwiddy J, Gendam (Studi Kasus di Polsek SH., M.Hum Lawang)

Disetujui

Bagaimanakah Efektifitas Pasal 492 Ayat (1) jo Pasal 536 Ayat (1) KUHP Tentang Larangan Minuman Keras dan Perda Bali No. 9 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Bali ? Bagaimanakah Dampak dari Penggunaan Minuman Keras (Arak Bali) pada saat Upacara Adat di Bali ?

Tradisi Mengkonsumsi 1. Prof. Dr. Muslan A.R, Minuman Keras (Arak Bali) SH., MH Pada Upacara Adat Keagamaan (Ogoh-Ogoh) di Masyarakat Bali 2. Haris, SH., M.Hum Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Disetujui

Disetujui

KONSENTRASI HTN/HAN NO. 1.

NAMA MAHARANI WAHYU DIANASARI

NIM 05400064

3.

PERMASALAHAN Bagaimana Konsep Pengaturan Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Dalam Penyelesaian Permasalahan HAM Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 ?

245

JUDUL PEMBIMBING Tinjauan Yuridis Normatif 1. Catur Wido Haruni, SH., Terhadap Pasal 2 Peraturan M.Si., Pemerintah No. 3 Tahun 2002 M.Hum Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap 2. Cekli Setya Pratiwi, SH., Korban Pelanggaran HAM Berat LL.M

KETERANGAN

Disetujui

2.

MARADEN ALIM WICAKSONO

05400146

1. 2.

Apa Yang Melatar Belakangi Revisi Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ? Bagaimana Status Kewarganegaraan Non Pribumi Pra dan Pasca Revisi Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Serta Bagaimana Hak dan Kewajibannya ?

Analisis Yuridis Normatif 1. Catur Wido Haruni, SH., Keberadaan Warga Negara Non M.Si., Pribumi Pra dan Pasca M.Hum Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang 2. Cekli S. Pratiwi, SH., Kewarganegaraan Republik LL.M Indonesia

Disetujui

KONSENTRASI BISNIS NO. 1.

NAMA FIRYAWAN EW.

NIM 05400014

1.

PERMASALAHAN JUDUL PEMBIMBING Hukum Bagi 1. Herwastuti, Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perlindungan SH., M.Si Terhadap Terhadap Pencantuman Klausula Baku Yang Konsumen Pencantuman Klausula Baku 2. M. Isrok, SH., Merugikan Konsumen ? CN Yang Merugikan Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

KETERANGAN

Disetujui

JUDUL 8 APRIL 2009

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA EKO HARI SETYO UTOMO

NIM 02400156

1.

2.

2.

TIRTA

05400056

1.

2.

3.

ISKANDAR FIRMANSYAH

05400183

1.

2. 3.

PERMASALAHAN Apakah Perlu dilakukan Pembubaran Terhadap Ormas Islam Radikal Dengan Mengacu Pada UU Nomor 8 Tahun 1985 Jo. UU No. 31 Tahun 2002 ? Cara apakah Yang Sebaiknya ditempuh Oleh Aparat Penegak Hukum Khususnya Kepolisian Untuk Mengatasi Tindakan Anarkis Yang Dilakukan Oleh Ormas Islam Radikal ? Faktor Apa Yang Menyebabkan Timbulnya Perilaku Hedonisme di Kalangan Mahasiswa di Era Sekarang Ini ? Seberapa Efektif Peraturan Kampus Menyikapi Fenomena Perilaku Hedonisme Oknum Mahasiswa Tersebut ? Bagaimana Tanggung Jawab Pengelola Parkir Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Penitipan Kendaraan Bermotor ? Bagaimana Hak dan Kewajiban Dari Pihak Pengelola Parkir dan Pihak Pengguna Jasa Tempat Parkir ? Bagaimana Tanggung Jawab Pengelola Parkir Jika Terjadi Kehilangan Atau Kerusakan Pada Kendaraan Bermotor Yang di Parkir ?

246

JUDUL Analisis Normatif Tentang Perlu atau Tidaknya Dilakukan Pembubaran Terhadap Ormas Islam Radikal (FPI) Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Analisis Yuridis Pelaksanaan Peraturan Kampus Terhadap Perilaku Hedonisme Oknum Mahasiswa (Studi di Kawasan Pemondokan Mahasiswa di Kota Malang) Analisis Yuridis Sosiologis Pengelolaan Penitipan Kendaraan ditinjau Dari Pertanggung Jawaban Perjanjian Penitipan (Studi Kasus Area Parkir Pasar Besar Kota Malang)

PEMBIMBING 13. Prof. DR. Muslan Abdurrahman , SH., MH 14. Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M 5. Haris, SH., M.Hum 6. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum 1. Wasis Suprayitno, SH., M.Si 2. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

KETERANGAN

Disetujui

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HTN/HAN NO. 1.

NAMA NUROKHMAN

NIM 02400188

1. 2.

PERMASALAHAN Seberapa Efektif Peran BPD Dalam Membantu Kepala Desa ? Hambatan-Hambatan Apa Yang Terjadi Saat BPD Melaksanakan Fungsi Pengawasan di Desa dan Solusinya ?

JUDUL PEMBIMBING Tinjauan Yuridis Sosiologis 1. Prof. DR. Muslan Peran dan Fungsi BPD Dalam Abdurrahman, Melakukan Pengawasan Kinerja SH., MH Kepala Desa (Studi di Desa Wido Selanegara Kabupaten 2. Catur Haruni, SH., Purbalingga ) M.Si., M.Hum

KETERANGAN

Disetujui

KONSENTRASI BISNIS NO. 1.

NAMA MALIKI

NIM 05400050

2. 3.

PERMASALAHAN Bagaimana Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Hukum Kepailitan Indonesia ? Bagaimana Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan PT. Dirgantara Indonesia ?

JUDUL PEMBIMBING Prinsip Pembuktian Sederhana 1. Komariah, SH., M.Si., Dalam Kepailitan PT. Dirgantara M.Hum Indonesia (Persero) 2. M. Isrok, SH., CN

KETERANGAN

Disetujui

JUDUL 23 APRIL 2009 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

2.

NAMA Anggara Leo Pribadi

NIM 04400183

Prilly Rama Yanti

04400112

PERMASALAHAN Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian ? 2. Dampak Perjudian Terhadap Masyarakat dan Lingkungannya ? 3. Perilaku Hukum Masyarakat Yang Mengetahui Tindak Pidana Perjudian ? 4. Langkah-Langkah Untuk Membuat Masyarakat Sadar Akan Perilaku Hukum yang Peduli akan Pemberantasan Perjudian ? 1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor dalam Penanganan Tindak Pidana Psikotropika di Kota Malang ? 2. Faktor Apakah yang Mempengaruhi Optimalisasi Perlindungan Bagi Para Pelapor Yang Diatur Dalam UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ? 3. Kendala Apa Yang Akan Ditimbulkan Dalam Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Dalam Penanganan Tindak Pidana Psikotropika di Kota Malang ? 1.

247

JUDUL PEMBIMBING Perilaku Hukum Masyarakat 15. Prof. Dr. Muslan Terhadap Tindak Pidana Abdurrahman Perjudian Yang Terjadi di Lingkungannya (Studi Kasus di , SH. MH Desa Gadang Kecamatan Sukun 16. Haris, SH., M.Hum Kota Malang)

KETERANGAN

Kajian Yuridis Sosiologis 7. Sumali, SH., M.Hum Perlindungan Pelapor dalam Tindak Pidana Psikotropika di 8. Sidik Sunaryo, SH., M.Si Kota Malang (Studi Kepolisian Resor Wilayah Kota Malang)

Disetujui

Disetujui

3.

Rizki Hardiyansyah

04400033

5.

6.

Sejauh Mana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara No. 402/Pid.B/2008/PN.KPJ Sudah Sesuai Dengan Pasal 263 KUHP Ayat 1 dan 2 ? Apakah Kelemahan Putusan Hakim Dalam Putusan No. 402/Pid.B/2008/PN.KPJ dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Akte Otentik ?

3. Wasis Tinjauan Yuridis Terhadap Suprayitno, Putusan Tindak Pidana SH., M.Si Pemalsuan Surat & Akta Otentik Menurut Pasal 263 KUHP (Studi 4. Sumali, SH., M.Hum Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepamjen No. 402/Pid.1B/2008Tentang tindak Pidana Pemalsuan Surat & Akta Otentik Kepala Desa Brongkal Kab. Malang

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HTN/HAN NO. 1.

NAMA Triyuna Adi P.

NIM 04400159

3.

4.

5.

PERMASALAHAN Sejauh Manakah Efektifitas Kinerja BPD dalam Melaksanakan Tugas dan Kewenangannya Di Desa Talok, Kec. Kolitidu , Kab. Bojonegoro ? Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Penghambat Dari Efektifitas Kinerja BPD di Desa Talok, Kec. Kalitidu , Kab. Bojonegoro ? Upaya Apa Saja Yang Ditempuh BPD Di Desa Talok Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro Untuk Mengefektifkan Kinerjanya ?

JUDUL PEMBIMBING Efektifitas Peran BPD dalam 3. Prof. Dr. Muslan Pelaksanaan Tugas dan Abdurrahman, Kewenangannya Untuk SH., MH Mewujudkan Sistem Wido Pemerintahan Desa Yang Baik 4. Catur Haruni, SH., (Studi di Desa Talok, Kecamatan M.Si., M.Hum Kalitidu Kab. Bojonegoro)

KETERANGAN

Disetujui

KONSENTRASI BISNIS NO. 1.

NAMA Geys

NIM 06400093

4. 5. 6.

PERMASALAHAN Bagaimana Pengaturan Tentang Labelisasi Halal Menurut Hukum Islam ? Bagaimana Pengaturan Tentang Labelisasi Halal Menurut Hukum Positif ? Bagaimana Perbandingan Pengaturan Tentang Labelisasi Halal Antara Hukum Islam dengan Hukum Positif Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Muslim ?

248

JUDUL PEMBIMBING Labelisasi Halal Produk 3. M. Isrok, SH., CN Makanan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Muslim 4. Bayu Dwiwiddy J, Di Indonesia (Ditinjau Dari SH., M.Hum Hukum Islam dan hukum Positif Indonesia)

KETERANGAN

Disetujui

Judul 30 April 2009 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA M. IRCHAM WAHYUDI

NIM 05400189

1.

2.

2.

YULI KRISWANTO

05400211

3.

SUMANTRI

05400213

PERMASALAHAN Apakah Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Damai di Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya ? Bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Damai di Tempat Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya ?

1.

Bagaimana Sebenarnya Implementasi Ketentuan UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kejahatan Khususnya Pasal 66 (1) Mengenai Pemberian Jaminan Asuransi Kesehatan Yang Secara Khusus diperuntukkan Bagi Masyarakat Miskin ? 2. Kendala-Kendala Apa Saja Yang dihadapi dalam Perkara Jaminan Askeskin Tersebut ? 1. Apakah Jenis Dan Jumlah Barang Bukti Dalam Kasus Psikotropika Mempengaruhi Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum ? 2. Apakah Jenis Dan Jumlah Barang Bukti Dalam Kasus Psikotropika Mempengaruhi Penyusunan Surat Tuntutan Oleh JPU ?

JUDUL PEMBIMBING Persepsi Masyarakat Tentang 1. Haris, SH., M.Hum Damai Di Tempat Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Jalan 2. Prof. Dr. Muslan Raya (Studi di Wilayah Hukum Abdurrahman Polresta Malang) , SH., MH Tinjauan Yuridis Sosiologis 1. Sumali, SH., MH Implementasi Pasal 66 (1) UU No. 23 Tahun 1992 Tentang 2. Komariah, SH., M.Si., Kesehatan Dalam Pelaksanaan M.Hum Jaminan Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Studi di RSUD Kepanjen Pengaruh Jenis Dan Jumlah 1. Haris, SH., M.Hum Barang Bukti Dalam Kasus Psikotropika Terhadap 2. Cekli S. Pratiwi, SH., Penyusunan Surat Dakwaan Dan LL.M Surat Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)

KETERANGAN

Disetujui

Disetujui

Disetujui (MPH)

Judul 12 Mei 2009 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

2.

NAMA Fitri Ilma C.

NIM 04400217

1.

Yasmin Zahira

05400021

1.

PERMASALAHAN Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Kredit Peminjaman Uang ? 2. Bagaimanakah Upaya Penyelesaian ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

JUDUL Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Kredit Peminjaman Uang (Studi Terhadap Berbagai Laporan Debitur Pada LKSM Malang Atas Kredit Koperasi Simpan Pinjam) Bagaimanakah Pengaturan Hukum Mengenai Analisis Yuridis Normatif Pelanggaran Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik Oleh Terhadap Pelanggaran Pasal 9 Wartawan Infotainment ? Kode Etik Jurnalistik Oleh Wartawan Infotainment

249

PEMBIMBING 1. Herwastuti, SH., M.Si 2. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

KETERANGAN

1. Prof. DR. Muslan Abdurrahman , SH., MH 2. Haris, SH., M.Hum

Disetujui

Disetujui

3.

Yuniar Syafitri

05400078

1.

Bagaimana Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Penipuan Jamu Berbahaya ?

Analisa Yuridis Penanganan 1. Bayu Dwiwiddy J, Perkara Tindak Pidana Penipuan SH., M.Hum Jamu Berbahaya (Studi Kasus di 2. Sumali, SH., Polres Sidoarjo) MH

Disetujui (MPH)

Judul 22 Mei 2009 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Wimar Yanuar Wahyudi

NIM 05400139

1. 2.

PERMASALAHAN JUDUL PEMBIMBING Yuridis Normatif 1. Cekli S. Apa Yang Menjadi Dasar Penolakan Visum Et Tinjauan Pratiwi, SH., Tentang Penolakan Visum et Repertum di Persidangan ? LL.M Bagaimana Kekuatan Visum Et Repertum Yang di Repertum Sebagai Alat Bukti 2. Sumali, SH., buat Oleh Dokter Umum Dalam Kaitannya Dengan M.Hum Alat Bukti Surat Atau Ahli ?

KETERANGAN

Disetujui

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Nia Hardini Agustina

NIM 03400146

1.

2. 3. 2.

Andik Setyawan

04400175

1. 2.

3. 3.

Suzan

05400038

1.

2.

PERMASALAHAN Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Pelayanan Kesehatan ? Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum dan Apa Hambatannya ? Bagaimana Upaya Penyelesaian Perselisihan Yang Terjadi ? Bentuk-Bentuk Kecelakaan Kerja di PT. RIRA INDONESIA Yang dijamin Oleh Asuransi ? Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Asuransi Kecelakaan Kerja Oleh PT. RIRA Kepada Tenaga Kerja ? Faktor-Faktor Penghambat Dalam Upaya Pelaksanaan Pemberian Asuransi ? Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Pemenuhan Haknya Untuk Mendapatkan Obat Halal Menurut UU No. 8 / 1999 (4) ? Bagaimana Pentingnya Pencantuman Label Halal Pada Obat Sebagai Bentuk Pemenuhan Kewajiban Pelaku Usaha Kepada Konsumen ?

250

JUDUL Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Pelayanan Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dan Yayasan Perlindungan Konsumen Jombang) Analisis Pelaksanaan Pemberian Asuransi Kecelakaan Bagi Pekerja (Studi Kasus Pada PT. RIRA INDONESIA di Mojokerto)

PEMBIMBING 1. Herwastuti, SH., M.Si 2. Sumali, SH., MH

KETERANGAN

Disetujui

1. Komariah, SH., M.Si., M.Hum 2. M.Isrok, SH., CN

Disetujui

Pentingnya Pencantuman Label 1. Bayu Dwiwiddy J, Halal Pada Obat Bagi Konsumen SH., M.Hum Muslim ditinjau dari Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2. M. Isrok, SH., CN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Disetujui

4.

Andhi Kurniawan

05400110

1. 2. 3.

5.

Hulam Santoso

05400143

1.

2.

6.

Rachmad Suci Sahidi

05400178

1. 2.

Bagaimana Terjadinya Hubungan Hukum Antara Pasien dan Dokter ? Bagaimana Ketentuan Hak dan Kewajiban MasingMasing Pihak ? Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dan Tanggung Jawab Dokter bila Terjadi Salah Praktek ? Bagaimanakah Peraturan Tentang Mekanisme Ijin Penggunaan Lagu dan Pembayaran / Penerimaan Royalti Atas Penggunaan Lagu Yang di Jadikan Komoditi Oleh Perusahaan Nada Sambung Pribadi ? Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait Yang dijadikan Komoditi Oleh Perusahaan Jasa ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang HAKI ? Bagaimanakah Peranan Notaris / PPAT Dalam Pembuatan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ? Apa Saja Yang Menjadi Kendala Notaris / PPAT Dalam Pembuatan SKMHT dan Upaya apa Saja Yang Harus dilakukan ?

Perlindungan Konsumen Dalam Hubungan Hukum Antara Dokter dengan Pasien (Studi Kasus Pelayanan Kesehatan di Poliklinik Pabrik Gula Ngadirejo Kab. Kediri) Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Yang dijadikan Komoditi Oleh Perusahaan Jasa Nada Sambung Pribadi ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Herwastuti, SH., M.Si 2. Sumali, SH., MH

Disetujui

1.

Komariah, SH., M.Si., M.Hum Herwastuti, SH., M.Si

Disetujui

M. Isrok, SH., CN Komariah, SH., M.Si., M.Hum

Disetujui

2.

Peranan Notaris/PPAT Dalam 1. Pembuatan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 2. (Studi Pada Kantor Notaris / PPAT Tuminem, SH., M.Kn)

Judul 9 Juni 2009

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

2.

NAMA Dian Nila A. U.

NIM 05400009

1.

PERMASALAHAN Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Khusus Terhadap Eksploitasi Secara Ekonomi Pada Anak ? 2. Hambatan Apa Sajakah Dalam Pelaksanaan Perlindungan Khusus Terhadap Eksploitasi Secara Ekonomi Pada Anak ?

Imam Yoyok Hadi Saputra

05400042

1.

2.

3.

Bagaimanakah Kasus Posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun No : 67/Pid. B/ 2009/PN. Kd.Mn. ? Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun No : 67/Pid. B/ 2009/PN. Kd.Mn. ? Bagaimana Efektifitas Sanksi Pidana Yang dijatuhkan Oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun No : 67/Pid. B/ 2009/PN. Kd.Mn. ?

251

JUDUL Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Perlindungan Khusus Terhadap Eksploitasi Secara Ekonomi Pada Anak (Studi di Pasar Besar Kota Malang dan Departemen Sosial Kota Malang) Analisa Yuridis Terhadap Kerusuhan Antar Anggota Perguruan Pencak Silat Dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun No : 67/Pid. B/ 2009/PN. Kd.Mn

PEMBIMBING 1. Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M 2. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum 1. 2.

Sidik Sunaryo, SH., M.Si Wasis Suprayitno, SH., M.Si

KETERANGAN

Disetujui

Disetujui

3.

M. Fakhruddin

05400124

1. 2.

3.

Apakah Yang Menjadi Tujuan Utama dibentuknya Geng Motor ? Faktor Apa Yang Mempengaruhi Para Remaja Sehingga Mudah Terpengaruh dan Ikut ke dalam Geng Motor ? Bagaimana Pengaruh Geng Motor Dalam Aksi Balapan Liar Terhadap Terjadinya Tindak Pidana ?

Tinjauan Yuridis Sosiologis 1. Haris, SH., M.Hum Terhadap Keberadaan Geng Motor Dalam Aksi Balapan Liar 2. Sumali, SH., M.Hum dan Pengaruhnya Terhadap Terjadinya Tindak Pidana (Studi di Wilayah Hukum POLRESTA Malang)

Disetujui

KONSENTRASI HTN / HAN NO. 1.

NAMA Elsa Fransiska

NIM 03400066

PERMASALAHAN 1. Bagaimana Ketentuan Alih Fungsi Stadion Luar Gajayana Menjadi MOG Dalam Perspektif Perda No. 7 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang ? 2. Bagaimana Ketentuan Alih Fungsi Stadion Luar Gajayana Menjadi MOG Dalam Perspektif UU No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Tata Ruang ?

JUDUL PEMBIMBING Wido Analisis Yuridis Normatif 1. Catur Haruni, SH., Tentang Pembangunan Malang M.Si., M.Hum Olimpic Garden ditinjau dari Pasal 22 Ayat (4) UU Nomor 24 2. Sulardi, SH., M.Si Tahun 1992 Tentang Penataan Tata Ruang

KETERANGAN

Disetujui

Judul 25 Juni 2009

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Joko Triono

NIM 05400008

2.

Aldy Rizki Aprian

05400020

PERMASALAHAN JUDUL PEMBIMBING 1. Haris, Yuridis Proses Bagaimanakah Proses Penuntutan Dalam Kasus Analisis SH., Tindak Pidana Perjudian Togel Yang Ada di Kejaksaan Negeri Penuntutan M.Hum Perjudian Togel di Kejaksaan Kota Batu ? 2. Cekli S. Negeri Kota Batu Pratiwi, SH., LL.M Yuridis Sosiologis 3. Prof. Dr. Bagaimana Tinjauan Yuridis Sosiologis Penegakan Tinjauan Muslan A.R, Hukum Yang dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Terhadap Penegakan Hukum SH., MH Yang dilakukan Oleh Aparat Penanganan Unjuk Rasa Yang Anarkis ? Apa Saja Kendala-Kendala Yang dihadapi Aparat Kepolisian Dalam Penanganan 4. Haris, SH., M.Hum Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Yang Unjuk Rasa Anarkis (Studi Kasus di Wilayah Hukum Anarkis ? Upaya-Upaya Apa Yang dilakukan Untuk Mengatasi Polresta Malang) Kendala Yang dihadapi Oleh Aparat Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Yang Anarkis ? 1.

1.

2.

3.

252

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

3.

Mochammad Intan Perdana

05400026

1. 2.

4.

Ferya Putri Lestari

05400118

1. 2. 3.

5.

Fariet Bagus Wihandoyo

05400156

1.

2.

Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadikan Minuman Keras itu Sebagai Tradisi di Seni Tayub ? Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Minuman Keras dalam Seni Tayub Tersebut ?

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Minuman Keras Di Dalam Pertunjukan Seni Tayub Di Desa Sambirejo Kec. Tanjung Anum Nganjuk (Studi di Wilayah Hukum Polsek Tanjung Anom) Bagaimana Proses Advokasi Hukum Dalam Perkara Pelaksanaan Advokasi Hukum KDRT ? Oleh Penasehat Hukum Dalam Hambatan-Hambatan Apa Saja Yang terjadi Dalam Perkara Kekerasan Dalam Menghadapi Kasus KDRT ? Rumah Tangga (Studi di Kantor Bagaimana Upaya Yang di Tempuh Untuk Mengatasi Advokat Husni Thamrin dan Hambatan Dalam Kasus KDRT ? Partners) Bagaimanakah Putusan Pengadilan Negeri Malang Tinjauan Yuridis Normatif No. 321 / Pid. B/ 2007 Berkaitan Dengan Tindak Mengenai Putusan Pengadilan Pidana Perjudian Apabila ditinjau dari Undang- Negeri Malang No. 321/Pid. B/ Undang Yang Berlaku ? 2007/PN Malang Berkaitan Apa Yang Menjadi Dasar atau Pertimbangan Hakim Dengan Tindak Pidana Perjudian Terhadap Putusan Tersebut ?

3.

4.

Prof. Dr. Muslan A. R., SH., MH Wasis Suprayitno, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

1. Sumali, SH., MH 2. Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M

Disetujui (MPH)

1. Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M 2. Sumali, SH., MH

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI BISNIS NO. 1.

NAMA Khalid S. B.

NIM 05400199

PERMASALAHAN 3. Bagaimana Konsep Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah di Bank Konvensional dengan Bank Syariah ? 4. Adakah Persamaan dan Perbedaan Antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah ?

NO. 1.

NAMA Khairil Amar

NIM 05400126

PERMASALAHAN Apakah Latar Belakang adanya Pengaturan Akuntabilitas Peradilan Dalam Menciptakan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekusaan Kehakiman ? Bagaimanakah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Mengatur Tentang Penerapan Akuntabilitas Peradilan Dalam Sistem Peradilan ?

JUDUL PEMBIMBING Studi Komparatif Konsep 3. Herwatuti, SH., M.Si Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Antara Bank 4. Komariah, SH., M.Si., Konvensional Dengan Bank M.Hum Syariah (Studi Kasus di BTPN Surabaya dan Bank Muamalat Malang)

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HTN / HAN 1.

2.

253

JUDUL PEMBIMBING Analisis Akuntabilitas Peradilan 1. Catur Wido Haruni, SH., Dalam Menciptakan Kekuasaan M.Si., Kehakiman Yang Merdeka M.Hum ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang 2. Sulardi, SH., M.Si Kekusaan Kehakiman

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Judul 11 Juli 2009

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Ircham Ferdiansyah

2.

Bagus Indra Winata

NIM 05400161

05400160

1.

1.

2.

PERMASALAHAN JUDUL Yuridis Normatif Apa saja yang menjadi pertimbangan hukum dalam Analisa putusan No. 241/Pid.B/PN. Malang Ditinjau Dari Terhadap putusan Hukum Pada Perkara Pidana Perjudian (Studi Segi Normatif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 241/Pid.B/2009/PN.Malang) Bagaimanakah pelaksanaan dari pasal 56 KUHAP Tinjauan Yuridis Sosiologis Realisasi oleh penyidik tentang pemberian bantuan hukum Terhadap Kendala Bantuan Hukum Cuma-Cuma Cuma-Cuma (Prodeo) bagi tersangka. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh pihak (Prodeo) Bagi Tersangka Sesuai penyidik (Kepolisian) dalam melaksanakan ketentuan Dengan Pasal 56 KUHAP pasal 56 KUHAP (Study Di Polwil Malang)

PEMBIMBING 1. Cekli Setya Pratiwi, SH., LLM. 2. Bayu Dwiwiddy J, SH., M.Hum 1. Haris, SH., M.Hum. 2. Sumali, SH.,MH.

KETERANGAN Disetujui

Disetujui

KONSENTRASI BISNIS NO. 1.

NAMA Sudjatmiko Adji K.

NIM 05400019

1.

PERMASALAHAN Bagaimana penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan oleh kedua belah pihak setelah terjadi wanprestasi pada akta perjanjian kredit dan SKMHT dikantor Notaris Dra. Tuminem SH.

JUDUL PEMBIMBING 1. M. Isrok, Penyelesaian Sengketa Diluar SH., CN. Pengadilan Mengenai 2. Herwastut Wanprestasi Pada Akta i, SH., Perjanjian Kredit Dan Surat M.Si. Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. (Studi Kasus Di Kantor Notaris Dra. Tuminem SH.

KETERANGAN

Disetujui

KONSENTRASI HTN / HAN NO. 1.

NAMA Elsa Fransiska

NIM 03400066

1.

2.

PERMASALAHAN JUDUL PEMBIMBING 1. Catur Yuridis Normatif Bagaimana ketentuan alih fungsi stadion luar Analisis Wido Gajayana menjadi MOG dalam perspektif Perda Terhadap Alih Fungsi Stadion Haruni, No. 7 Tahun 2001 dan Perda Perubahannya Luar Gajayana Menjadi MOG SH., tentang rencana tata ruang wilayah kota Malang ? M.Si., Bagaimana ketentuan alih fungsi stadion luar M.Hum. Gajayana menjadi MOG dalam perspektif Pasal 22 2. Sulardi, ayat 4 UU No. 24 tahun 1992 tentang penataan SH., M.Si. Tata Ruang?

254

KETERANGAN

Judul 24 Juli 2009

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

2.

NAMA Ilhamsah Sumunar

NIM 03400064

Joko Sugiarto

05400031

NAMA Praja Teguh Prayitno

NIM 04400029

PERMASALAHAN Bagaimanakah Aspek Hukum Penanganan Pemulung Oleh Satpol PP Kota Malang ? 2. Hambatan Apakah Yang ditemui Satpol PP Dalam Penanganan Pemulung di Kota Malang ? 3. Upaya Apakah Yang dilakukan Satpol PP dalam Mengatasi Hambatan Penanganan Pemulung di Kota Malang ? 1. Faktor – Faktor Apa Yang Menyebabkan Beredarnya Makanan Kadaluarsa ? 2. Sanksi Apa Yang dikenakan Kepada Pelaku Usaha Terkait dengan Peredaran Makanan Kadaluarsa ? 3. Bagaimana Upaya Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Terkait Beredarnya Makanan Kadaluarsa ? 1.

JUDUL PEMBIMBING 1. Wasis Aspek Hukum Penanganan Suprayitno, Pemulung Oleh Satuan Polisi SH., M.Si Pamong Praja (Satpol PP ) 2. Sulardi, SH., (Studi pada Satpol PP Kota M.Si Malang)

Perlindungan Konsumen 3. Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa (Studi di Yayasan 4. Lembaga Konsumen Malang)

Wasis Suprayitno, SH., M.Si Herwastuti, SH., M.Si

KETERANGAN Disetujui

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI BISNIS NO. 1.

2.

3.

PERMASALAHAN Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Masih Banyaknya Tanah Hak Milik Masyarakat Pedesaan Yang Sampai Saat Ini Belum Bersertifikat ? Bagaimana Peran dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Menyikapi Kendala Yang di Hadapi Masyarakat Mengenai Persertifikatan Tanah ?`

JUDUL PEMBIMBING 3. Komariah, Tinjauan Yuridis Sosiologis SH., M.Si., Terhadap Persertifikatan Tanah M.Hum (Studi di Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Ponorogo, 4. M. Isrok, SH., CN Jawa Timur)

KETERANGAN

Disetujui

Judul 20 Agustus 2009

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Fachrur Rochim

NIM 04400058

4.

5.

2.

Dwi Purnomo Rhamadani

04400087

3. 4. 5.

PERMASALAHAN Faktor-Faktor Apakah Yang Mendorong Atau Menyebabkan Remaja Melakukan Kejahatan Penganiayaan ? Bagaimana Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang dilakukan Olah Remaja ? Mengetahui Bagaimana Karakteristik Kekerasan Psikis Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga ? Apa Saja Penyebab Terjadinya Kekerasan Psikis Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga ? Bagaimana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari Aspek Budaya dan Hukum Yang Ada di Indonesia ?

255

JUDUL PEMBIMBING S. Kejahatan Penganiayaan Yang 3. Cekli Pratiwi, SH., Dilakukan Oleh Remaja dan LL.M Upaya Penanggulangannya 4. Haris, SH., (Studi di Wilayah Polsek Blitar) M.Hum 5. Penafsiran Hukum Terhadap Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 Berkaitan dengan Kekerasan 6. Psikis Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana

Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M Sidik Sunaryo, SH., M.Si

KETERANGAN Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

3.

Deni Novriantono

04400164

1. 2. 3.

4.

Syahidin Amirul Syarif

04400239

1. 2. 3.

5.

Kartika Adi Winata

04400182

1.

2. 3.

6.

Ihwan Fatoni

04400168

1.

2.

Bagaimana Metode Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Menangani Kasus Cyber Crime ? Kendala-Kendala Apa Saja yang dihadapi Oleh Penyidik Dalam Melakukan Penyidikannya ? Peraturan Apa Yang Dapat dikenakan Untuk Para Pelaku Cyber Crime ? Apa Yang Menjadi Latar Belakang Penyebab Terjadinya Lelang ? Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Lelang Tersebut ? Faktor Apa Saja Yang Menghambat Pelaksanaan Lelang Tersebut dan Bagaimana Upaya Penyelesaiannya ? Bagaimana Pelaksanaan Wewenang dan Tugas Kejaksaan Sebagai Pengganti RUPBASAN Terhadap Benda Sitaan ? Apa Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Sebagai Pengganti RUPBASAN Terhadap Benda Sitaan ? Apa Upaya Yang dilakukan Kejaksaan Sebagai Pengganti RUPBASAN Untuk Mengatasi Kendala dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenangnya ? Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Tanah Hutan Antara Masyarakat dengan PT. Perhutani ? Bagaimana Alternatif Penyelesaian Yang dilakukan Oleh Kedua Belah Pihak Dalam Upaya Menyelesaikan dan Sekaligus Mengakhiri Sengketa Yang Terjadi ?

Haris, SH., M.Hum Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M

Disetujui (MPH)

Faktor Penghambat Pelaksanaan 1. Lelang dan Upaya Penyelesaiannya (Studi pada 2. Pegadaian Cabang Lawang Malang)

Herwastuti, SH., M.Si Komariah, SH., M.Si., M.Hum

Disetujui (MPH)

Tinjauan Yuridis Sosiologis Wewenang dan Tugas Kejaksaan Negeri Sebagai Pengganti Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Terhadap Benda Sitaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Lumajang) Sengketa Tanah Hutan dan Alternatif Penyelesaiannya Antara Masyarakat Petani dan PT. Perhutani (Studi Kasus di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

Sumali, SH., MH Sidik Sunaryo, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum M. Isrok, SH., CN

Disetujui (MPH)

Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Cyber Crime (Studi di Polwil Malang)

1. 2.

1. 2.

1.

2.

KONSENTRASI BISNIS NO. 1.

NAMA M. Hatta BJ

NIM 05400069

4. 5.

PERMASALAHAN Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak Oleh Dirjen Pajak ? Kendala Apa Yang dihadapi Dirjen Pajak Dalam Melakukan Pemblokiran Rekening ?

256

JUDUL PEMBIMBING Kajian Yuridis Wewenang 5. M. Isrok, SH., CN Dirjen Pajak dalam Melakukan Pemblokiran Rekening Wajib 6. Herwastuti, SH., M.Si Pajak dilihat dari Pasal 41 A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

2.

Ratih Atmasari

04400226

1.

2.

3.

3.

Pungkas Prawati Dewi

03400076

1.

2.

3. 4.

Petty Dinda Sari

05400153

1. 2.

3.

Bagaimana Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelanggan PT. Telkom Dalam Perjanjian Penyambungan Internet ? Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberi Perlindungan Hukum Bagi Pelanggan PT. Telkom Dalam Perjanjian Penyambungan Internet ? Apakah Kendala Yang ada Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pelanggan PT. Telkom Dalam Perjanjian Penyambungan Internet dan Solusinya ? Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Waralaba (Franchisor) dan Penerima Waralaba (Franchisee) ” Mie Yogya ” atas Kekayaan Intelektual Yang dimilikinya ? Sejauh Mana Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Bisnis Waralaba dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (Franchisee) sebagai Investor yang Menginvestasikan Modalnya Pada Bisnis ini ? Bagaimana sistem Pertanggung Jawaban dalam Format Franchisee ini ? Apa Bentuk-Bentuk Keluhan Konsumen Akibat Kelalaian dan Atau Wanprestasi dari PT. PLN (Persero) APJ Malang ? Apa Upaya-Upaya Hukum Yang ditempuh Oleh Konsumen Ketenagalistrikan dalam Hal Mengalami Kerugian Atas Pelayanan Pihak PT. PLN (Persero) APJ Malang ? Apa Hambatan-Hambatan dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Ketenagalistrikan Pada PT. PLN (Persero) APJ Malang ?

Perlindungan Hukum Bagi 1. Komariah, Sh., M.Si., Pelanggan PT. Telkom dalam M.Hum Perjanjian Penyambungan Internet (Studi di PT. Telkom 2. M. Isrok, SH., CN Malang)

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Para Pihak Franchise (Waralaba) ” Mie Yogya ” di Kota Malang

1. Herwastuti, SH., M.Si 2. Komariah, SH., M.Si., M.Hum

Perlindungan Hukum Bagi 1. M. Isrok, SH., CN Konsumen Ketenagalistrikan Akibat Kelalaian / Wanprestasi 2. Komariah, SH., M.Si., PT. PLN Yang Menimbulkan M.Hum Kerugian (Studi Di PT. PLN APJ Malang)

Disetujui (MPH)

Disetujui

Disetujui (MPH)

Judul 7 September 2009

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Siti Ana Rohmadiyah

NIM 02400312

1. 2. 3.

PERMASALAHAN Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Tersangka Pidana Umum Menolak Penasehat Hukum Tersebut ? Hambatan - Hambatan Yang ditemui Dalam Pemenuhan Ketentuan Pasal 56 KUHAP ? Tindakan – Tindakan Yang dilakukan Oleh Penyidik Polri, Apabila Tersangka Tidak didampingi Oleh Kuasa Hukum / Penasehat Hukum ?

257

JUDUL PEMBIMBING 1. Haris, Faktor – Faktor Yang SH., Menyebabkan Tersangka Pidana M.Hum Umum Menolak Penasehat 2. Wasis Hukum (Studi Kasus di Polresta Suprayitn Malang) o, SH., M.Si

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

2.

Tiyuk Cahya P.

03400177

6.

7.

3.

Bayu Ramadhan Nugroho

05400111

8. 4.

5. 6.

Kriteria Apa Yang digunakan Untuk Penyelesaian Secara Internal dan Yang dilimpahkan Ke Pengadilan Negeri ? Bagaimana Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Dengan Pelaku Oknum Polisi ? Apa Hambatan – Hambatannya ? Bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Mati ? Apa Kendala Yang ditemui Penyidik dalam Proses Penyidikan dan Upaya Penyelesaiannya ? Mengapa dalam Pertanggung jawaban Pidana Pengemudi Hanya dikenakan Ancaman Pasal 359 KUHP, Namun Tidak Dikenakan Ancaman Pidana Pasal 338 KUHP ?

Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Dengan Pelaku Oknum Kepolisian Republik Indonesia dan Hambatannya (Studi di Polresta Batu) Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Mati (Studi Kasus di Polresta Malang)

7. 8.

3. 4.

Haris, SH., M.Hum Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M

Disetujui (MPH)

Haris, SH., M.Hum Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI BISNIS NO. 1.

NAMA Andi Prasetya Pawiloi

NIM 04400021

1.

2.

2.

Aji Wibowo

05400200

4.

5.

6.

PERMASALAHAN Bagaimana Keabsahan dari Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) ditinjau dari syarat Sah Jual Beli dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ? Bagaimana Bentuk Perlindungan Yang diberikan Pemerintah Terhadap Pelaku E-Commerce ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ? Bagaimana Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Malang (YLK) dalam Membantu Masyarakat dari Iklan Produk Barang atau Jasa Yang Menyesatkan di Koran ? Hambatan-Hambatan Apa Yang dihadapi Yayasan Lembaga Konsumen Malang (YLK Malang) dalam Membantu Masyarakat dari Iklan Produk Barang atau Jasa Yang Menyesatkan di Koran ? Bagaimana Upaya Lembaga Konsumen Malang (YLK Malang) dalam Membantu Masyarakat dari Iklan Produk Barang atau Jasa Yang Menyesatkan di Koran?

258

JUDUL PEMBIMBING Keabsahan dan Perlindungan 7. Herwastuti, SH., M.Si Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) ditinjau 8. M. Isrok, SH., CN dari Buku III Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia

KETERANGAN

3. Komariah, Peranan Yayasan Lembaga SH., M.Si., Konsumen Malang Dalam M.Hum Membantu Masyarakat dari Iklan Produk Barang atau Jasa 4. M. Isrok, SH., CN Yang Menyesatkan di Koran (Studi di Yayasan Lembaga Konsumen Malang)

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

3.

Ari Puji Rahayu

05400131

4.

5.

4.

Novita Catur I.

06400119

1. 2.

Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang dirugikan Oleh Iklan Produk Operator Seluler Simpati Pede dan XL Bebas Yang Menyesatkan Melalui Media Televisi (Studi di Kota Malang) Bagaimana etika Bisnis Dalam Transaksi Bisnis Tinjauan Tentang etika Bisnis Berbasis E-ommerce Menurut UU No 5 Tahun 1999 Dalam Transaksi Bisnis Berbasis E-Commerce Berdasarkan UU Tentang KPPU ? Bagaimana Efisiensi Transaksi Bisnis E-Commerce No 5 Tahun 1999 Tentang Jika Sudah diatur Berdasarkan etika Bisnis Yang Komisi Pengawasan Persaingan Berlaku ? Usaha (KPPU) Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang dirugikan Oleh Iklan Produk Operator seluler Simpati Pede dan XL Bebas Yang Menyesatkan Melalui Media Televisi Menurut UUPK ? Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Oleh Konsumen Yang Menyesatkan Melalui Media Televisi ?

3. Komariah, SH., M.Si., M.Hum 4. Herwastuti, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

1. M. Isrok, SH., CN 2. Herwastuti, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HTN / HAN 1.

Ulfa Zuhairotin Anur

03400084

4.

5.

2.

Arming

06400035

1. 2. 3.

Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, Kaitannya Dengan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Blitar ? Apakah Hambatan – Hambatan Yang Timbul Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan dan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Blitar dan Bagaimana Cara Mengatasinya ? Bagaimanakah Peran DPD PDIP dan DPD Partai Golkar Menurut Pasal 11 a UU. No. 2 Tahun 2008 ? Upaya Yang Harus dilakukan Partai Politik Dalam Menekan Tingginya Angka Golput ? Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Tingginya Angka Golput ?

259

Tinjauan Yuridis Sosiologis 3. Catur Wido Haruni, SH., Terhadap Pelaksanaan Peraturan M.Si., Disiplin Pegawai Negeri Sipil M.Hum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 di Badan 4. Sulardi, SH., M.Si Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar

Disetujui (MPH)

Tinjauan Yuridis Fungsi Partai 1. Catur wido Haruni, SH., Politik Menurut Pasal 11 a M.Si., Undang-Undang No. 2 Tahun M.Hum 2008 Dalam Melakukan Pendidikan Politik Konstituen 2. Sulardi, SH., M.Si dan Pengaruh Terhadap Fenomena Golput (Studi di DPD PDIP dan Partai Golkar Kota Malang)

Disetujui (MPH)

Judul 10 September 2009

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Ryan Hidayat

NIM 06400040

2.

Sheila Fatimah

06400164

3.

Rima Firizky

06400168

JUDUL PEMBIMBING 3. Wasis Analisis Yuridis Normatif Suprayitn Terhadap Kebebasan Pers o, SH., Infotainment ditinjau dari KUHP M.Si Pasal 310 Tentang Pencemaran 4. Sidik Nama Baik (Libel) 5. Sunaryo, SH., M.Si 9. Cekli S. Pratiwi, SH., Yuridis Normatif 9. Bagaimana Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Tinjauan LL.M Perlindungan Hukum Korban Hukum Korban Pelanggaran HAM Berat ? 10. Bayu 10. Bagaimana Mekanisme Perlindungan Hukum Korban Pelanggaran HAM Berat Dwiwiddy J. Pelanggaran HAM Berat ? SH., M.Hum 5. Wasis Suprayitno, Yuridis Normatif 7. Bagaimana Penyelesaian Perkara Penyebarluasan Tinjauan SH., M.Si Terhadap Pasal 19, 20 dan 72 Potret Secara Ilegal ditinjau dari UUHC ? 6. Haris, SH., 8. Apa Yang Menghambat Penyelesaian Perkara Undang-Undang Hak Cipta M.Hum Penyebarluasan Potret Secara Ilegal ditinjau dari Nomor 19 Tahun 2002 Dalam Perkara Penyebarluasan Foto UUHC ? Secara Ilegal 4.

PERMASALAHAN Bagaimanakah Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Pers Infotainment Dalam Menyampaikan Beritanya ditinjau dari KUHP Pasal 310 Tentang Pencemaran Nama Baik ? Bagaimanakah Proses Penyelesaian Sengketa Pers Dalam Memberikan Jaminan Pertanggung Jawaban Hukum Baik Melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi ?

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

Judul 11 September 2009

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Isrifayandi Zulkifli

NIM 06400113

6. 7.

8.

PERMASALAHAN Apa Saja Faktor – Faktor Yang Melatar Belakangi Penyebab Sebagai Anak Jalanan ? Apa Saja Bentuk – Bentuk Pekerjaan Anak Jalanan Yang di Bina LSM Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan “ GRIYA BACA” Kota Malang ? Bagaimana Upaya Yang dilakukan Oleh LSM Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan “ GRIYA BACA” Kota Malang Untuk Menanggulangi Pekerja Anak Jalanan Mengacu Pada Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2002 ?

260

JUDUL PEMBIMBING 5. Prof. Dr. Analisis Yuridis Sosiologis Muslan A., Penanggulangan Pekerja Anak SH., MH Jalanan ditinjau dari Pasal 11 6. Cekli S. Undang-Undang No. 23 Tahun Pratiwi, 2002 Tentang Perlindungan SH., LL.M Anak (Studi Kasus di LSM Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan “GRIYA BACA” Kota Malang)

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

2.

Yuke Nindya Kirana

06400159

3.

Reni Haryanti N.

06400167

4.

Wedaratiningsih

06400174

11. Permasalahan Hukum Apa Saja Yang dialami Oleh Anak Adopsi ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Perlindungan Anak ? 12. Bagaimana Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum Yang diterima Anak Adopsi Apabila Mengalami Permasalahan Hukum Menurut Hukum Adat dan Hukum Perlindungan Anak ? 9. Bagaimana Penanganan Pihak Kepolisian Terhadap Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang dilakukan Oleh Anak di bawah Umur ? 10. Faktor dan Dampak Apa Saja Yang Melatar Belakangi Kecelakaan Oleh Anak di Bawah Umur ?

1. 2.

3.

Dampak Pengangkatan Anak 11. Sidik Sunaryo, dari Kalangan Keluarga Sendiri SH., M.Si ditinjau dari Hukum Adat dan 12. Haris, SH., UU Perlindungan Anak M.Hum

Analisa Yuridis Sosiologis Penanganan Pihak Kepolisian Terhadap Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur (Studi di Wilayah Hukum Polres Malang) Faktor – Faktor Apakah Yang Menjadikan Anak Efektifitas Pelaksanaan Tugas Dinas Sosial Kota Malang Menjadi Anak Jalanan ? Bagaimana Peran Dinas Sosial Kota Malang dalam Menurut Keputusan Walikota Melakukan Penertiban dan Pembinaan Terhadap Anak Pasal 44 No. 333 Tahun 2004 Jalanan ? Dalam Melakukan Pembinaan Apakah Faktor – Faktor Yang Menghambat Pihak Anak Jalanan Kota Malang Dinas Sosial Kota Malang dan Bagaimanakah Bentuk Upaya Yang dilakukan Oleh Dinas Sosial ?

7. 8.

1. 2.

Disetujui (MPH)

Sumali, SH., MH. Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M

Disetujui (MPH)

Haris, SH., M.Hum Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M

Disetujui (MPH)

Judul 15 September 2009

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

2.

NAMA Wahyu Ismoyo

NIM 06400001

Taufik Effendi

06400023

PERMASALAHAN Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Seorang Ibu Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anaknya ? 10. Bagaimanakah Kebijakan Sanksi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ibu Yang Melakukan Pembunuhan Terhadap Anaknya ?

JUDUL PEMBIMBING 7. Cekli Analisis Kriminologis Sanksi Setya Pidana Bagi Ibu Kandung Yang Pratiwi, Membunuh Anaknya Pada Saat / SH., Tidak Lama Setelah Dilahirkan LL.M (IFANTICIDE) 8. Haris, SH., M.Hum 13. Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Analisis Kriminologis Terhadap 13. Haris, SH., M.Hum Kasus Penganiayaan dan Atau Perkelahian Antar Pemain dalam Sepak Bola ? 14. Wasis Antar Pemain 14. Bagaiman Upaya Hukum Yang dilakukan Oleh Pihak Perkelahian Suprayitno, Kepolisian dan PSSI Terhadap Penganiayaan Atau Dalam Pertandingan Sepak Bola SH., M.Si Perkelahian Antar Pemain Dalam Pertandingan Sepak (Studi di Kantor PSSI Jakarta) Bola ?

9.

261

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

3.

Robby Firmansyah

06400033

11. Bagaimana Upaya Polisi dalam Menekan Angka Kejahatan ? 12. Kendala-Kendala Apa Saja Yang dihadapi Polisi dalam Upaya Menekan Angka Kejahatan ?

Upaya Polisi dalam Menekan 9. Sumali, SH., M.H Angka Kejahatan (Studi Kasus 10. Wasis di Polsek Pasrepan Pasuruan) Suprayitno, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

Judul 2 Oktober 2009

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Akbar Prasetyo

NIM 06400104

PERMASALAHAN 11. Faktor-Faktor Apakah Yang Melatarbelakangi Praktek Perjudian Yang Mendompleng Pada Permainan Sepak Bola ? 12. Bagaimana Upaya Penangulangan Penegak Hukum (Polri) Dalam Mengatasi Praktek Perjudian Yang Mendompleng Permainan Sepak Bola. 13. Apakah Kendala Hambatan Dalam Mengatasi Praktek Perjudian Yang Mendompleng Permainan Sepak Bola

JUDUL Analisis Yuridis Tentang Judi Dalam Permainan Sepak Bola (Studi Di Wilayah Hukum Polsek Bojonegoro)

PEMBIMBING 9. Haris, S.H., M.Hum 10. Bayu Dwiwidd y Jatmiko, S.H., M.Hum

KETERANGAN

JUDUL PEMBIMBING 11. Sidik Analisis Perma No. 1 Tahun Sunaryo, 2008 dlm Perspektif Asas S.H., Peradilan Cepat, Sederhana, dan M.Si Biaya Ringan Pada Lembaga 12. Bayu Peradilan Dalam Pokok Perkara Dwiwidd Perdata y Jatmiko, S.H., M. Hum 1. Sumali, S.H., M.Hum a. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mendorong Konsumen Analisis Kriminologis Tindak S.H., Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Pada Sales Promotion Pidana Kesusilaan Terhadap 2. Haris, M.Hum Sales Promotion Girl (SPG) Girl (SPG) Tersebut ? b. Apa Bentuk-Bentuk Dari Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Pada Agency Blackbox – Dieng Malang Sales Promotion Girl (SPG) Itu ? c. Bagaimana Tindakan Yang Dilakukan Oleh Sales Promotion

KETERANGAN

Disetujui

Judul 5 Oktober 2009

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

2.

NAMA Leni Bahesti

Naning Wijayanti

NIM 06400132

06400169

PERMASALAHAN 14. Faktor-Faktor Apa Sajakah Yang Menyebabkan Hasil Mediasi Dalam Perma No. 1 Tahun 2008 Gagal atau Tidak Mencapai Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan ? 15. Sejauh Manakah Keefektivitasan Perma No. 1 Tahun 2008 Dalam Pencapaian Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan ?

262

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

Girl (SPG) Dalam Menanggapinya ?

263

3.

Indah Puspita Sari

06400131

1.

2.

3.

4.

Dimas Putra Catur Prasetyo

06400109

1. 2. 3.

Bagaimana Praktek Penjualan Minuman Yang Melakukan Kepada Anak di Bawah Umur Dalam Pertujukan Orkes Dangdut di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Bagaimana Jenis Minuman Yang Memabukkan Yang dijual Kepada Anak di Bawah Umur Dalam Pertunjukan Orkes Dangdut Melayu Bagimana Profil Pembeli Minuman Keras Dalam Pertunjukan Orkes Dangdut Melayu di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Bagaimana Bentuk Jaringan Pelaku Uang Palsu Di Ponorogo ? Mencakup Wilayah Mana Saja Jaringan Uang Palsu di Dalam Peredarannya di Wilayah Ponorogo ? Bagaimana Bentuk Atau Jenis Peredaran Uang Palsu Tersebut ?

Analisis Yuridis Sosiologis 1. Wasis Suprayitno, Penjualan Minuman Yang S.H., M.Si Memabukkan Kepada Anak di Bawah Umur Dalam 2. Herwastoeti, S.H., M.Si Pertunjukan Orkes Dangdut Melayu di Kecamatan Kedung Pring Kabupaten Lamongan

Dr. Tinjauan Yuridis Kriminologis 1. Prof. Muslan Tentang Jaringan Peredaran Abdurrahman, Uang Palsu di Kota Ponorogo S.H., M.H 2. Sumali, S.H., M.Hum

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Suhartik

NIM 06400073

a. b.

PERMASALAHAN Bagaimana Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dari Aspek Keperdataan Melihat dari Kasus Prita Mulyasari ? Bagaimana Perkembangan Hukum Hubungan Dokter dengan Pasien Dari Segi Informent Consent ?

JUDUL PEMBIMBING S.H., Perkembangan Informend 1. Sumali, M.Hum Consent Dalam Hal Hubungan Setya Dokter Dengan Pasien (Studi 2. Cekli Pratiwi, S.H., Kasus Hubungan Dokter Dengan LL.M Pasien Dalam Kasus Prita Mulyasari)

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Judul 9 Oktober 2009

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Firdausi Nuzula

NIM 04400105

PERMASALAHAN 16. Bagaimana Implementasi Pasal 14 Huruf (d) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Pecandu Narkoba di Lapas Lowokwaru Malang ? 17. Faktor – Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Para Narapidana Pecandu Narkoba Tidak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Yang Layak ? 18. Bagaimana Upaya Pemerintah Untuk Menangani Narapidana Pecandu Narkoba di Lapas Lowokwaru ?

264

JUDUL PEMBIMBING 13. Komaria h, Implementasi Pasal 14 Huruf (d) SH., M.Si., UU No. 12 Tahun 1995 Tentang M.Hum Pemasyarakatan Terhadap 14. Herwastu Narapidana Pecandu Narkoba ti, SH., (Studi di Lapas Lowokwaru M.Si Malang)

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Meiki Arizona

NIM 06400016

c.

d.

PERMASALAHAN Bagaimana Pelaksanaan Peran dan Fungsi Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Jaya Dalam Memberikan Bantuan Dalam Bentuk Pinjaman Kredit Untuk Kebutuhan Masyarakat ? Bagaimana efektifitas Pasal 4 Huruf A UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Peran dan Fungsi Koperasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat ?

JUDUL PEMBIMBING Efektifitas Pasal 4 Huruf a UU 3. Komariah, SH., M.Si., M.Hum No. 25 Tahun 1992 Tentang Peran dan Fungsi Koperasi 4. Herwastuti, SH., M.Si Dalam Menciptakan Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Bentuk Pinjaman Kredit (Studi di Koperasi Kusuma Jaya Unit Simpan Pinjam Malang)

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Judul 12 Oktober 2009 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Puguh Pribadi Yusuf

NIM 06400045

6.

7.

8.

2.

Rusdianto Sarosa

Hadi

06400138

1. 2. 3. 4.

3.

Surya Perdana

06400152

1. 2. 3.

PERMASALAHAN Bagaimana Pengetahuan Narapidana Terrhadap Hak Mengajukan Grasi Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi ? Bagaimana Respon Narapidana Terhadap Hak Mengajukan Grasi Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi ? Bagaimana Pemahaman Narapidana Terhadap Hak Mengajukan Grasi Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi ? Bagaimana Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Yang dilakukan Oleh Guru ? Bagaimana Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Yang dilakukan Oleh Teman ? Bagaimana Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Yang dilakukan Oleh Pengelola Sekolah ? Bagaimana Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Yang dilakukan Oleh Lembaga Pendidikan Lainnya ? Siapa Saja Yang Terlibat Dalam Kegiatan Pelacuran Anak Kandung di Desa Saradan, Pagadan, Subang, Jawa Barat ? Apa Yang Menjadi Alasan Pelacuran Anak Terjadi di Desa Saradan, Pagadan, Subang, Jawa Barat ? Bagaimana Cara Atau Modus Pelacuran Anak Kandung Tersebut ?

265

JUDUL PEMBIMBING Tinjauan Yuridis Sosiologis 5. Sumali, SH., MH. Terhadap Hak Narapidana Dalam Menggunakan Grasi 6. Sulardi, SH., M.Si Sesuai Dengan Pasal 2 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi (Studi di Lapas Lowokwaru Kota Malang)

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Perlindungan Anak Terhadap 1. Kekerasan Selama dalam Lingkungan Sekolah di SD Se 2. Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan

Sulardi, SH., M.Si Wasis Suprayitno, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

Tinjauan Yuridis Sosiologis 1. Pelacuran Anak Kandung (Studi Kasus di Desa Saradan, 2. Pagadan, Subang, Jawa Barat)

Sulardi, SH., M.Si Wasis Suprayitno, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

4.

5.

Bima Adhyatma

Nina Maulidia

Khadijah

06400154

06400156

1.

Bagaimana Wujud Atau Bentuk Pornografi Yang Masuk dalam Pengertian Transaksi Elektronik dalam Dunia Maya ? 2. Bagaimana Wujud – Wujud Pornografi Yang Masuk Dalam Pengertian Transaksi Elektronik dalam Dunia Maya Dalam Perspektif Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik ? 1. Bagaimana Bentuk Perbuatan Suap Yang dilakukan Oleh Kondektur Bus Kepada Oknum Aparat Kepolisian di Pelabuhan Gilimanuk ? 2. Mengapa Kondektur Bus Melakukan Perbuatan Suap Kepada Oknum Aparat Kepolisian di Pelabuhan Glimanuk ?

Tinjauan Yuridis Normatif Transaksi Pornografi (Dalam Perspektif Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Suap Yang dilakukan Oleh Kondektur Bus Kepada Oknum Aparat Kepolisian (Studi di Pelabuhan Gilimanuk)

1.

2. 1.

2.

Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum Sulardi, SH., M.Si Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum Sidik Sunaryo, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

Judul 22 Oktober 2009 KONSENTRASI PRAKTISI NO. 1.

NAMA Vita Ferdiana Salim

NIM 06400128

PERMASALAHAN Bagaimana Profil ” Pelaku ” Yang Menyebabkan Matinya Seseorang Dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Blitar ? 2. Bagaimana Kriteria Menentukan Unsur “ Karena Salahnya “ dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Seseorang di Polresta Blitar ? 3. Bagaimana Kriteria Unsur “ Menyebabkan “ Dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Seseorang di Polresta Blitar ?

1.

JUDUL PEMBIMBING SH., Tinjauan Yuridis Sosiologis 1. Haris, M.Hum Menyebabkan Matinya Seseorang dalam Peristiwa 2. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., Kecelakaan Lalu Lintas di M.Hum Polresta Blitar ditinjau dari Pasal 359 KUHP

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Agung Mardhika

NIM 06400200

1. 2. 3.

PERMASALAHAN Bagaimana Pengaturan Akad Musyarokah Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ? Bagaimana Pelaksanaan Akad Musyarokah di Bank BNI Syariah Kota Malang ? Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Akad Musyarokah di Kota Malang dan Bagaimana Upaya Penanggulangannya ?

266

JUDUL PEMBIMBING Pelaksanaan Akad Musyarokah 1. Komariah, SH., M.Si., di Perbankan Syariah Kota M.Hum Malang (Studi Kasus di BNI 2. Herwastuti, Syariah Kota Malang) SH., M.Si

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HTN / HAN NO. 1.

NAMA M. Nurul Misbahudin

NIM 06400178

1. 2.

PERMASALAHAN Bagaimanakah Fungsi Legislasi Oleh BPD Desa Drajat ? Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legislasi Oleh BPD Desa Drajat ?

JUDUL PEMBIMBING Analisis Yuridis Sosiologis 1. Sumali, SH., MH Fungsi Legislasi BPD Dalam Wido Kerangka Otonomi Desa (Studi 2. Catur Haruni, SH., Kasus BPD Desa Drajat M.Si., Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan) M.Hum

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Judul 27 Oktober 2009 KONSENTRASI PRAKTISI NO. 1.

NAMA Nimaj Pindhandita Agusti Kirana

NIM 06400065

2.

Nina Hadiyanti

06400097

3.

Alfa Paramasetha

06400133

4.

Muhammad Affandi

06400137

PERMASALAHAN 4. Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Anak Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sehingga Terjadi Disparitas Putusan Hakim ? 5. Bagaimana Persepsi Hakim Tentang Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi – Sanksi Pidana Terhadap Anak Jika dikaitkan Dengan Rasa Keadilan ? 1. Bagaimana Penilaian Hakim Mengenai Fakta – Fakta Hukum Yang Terungkap di Persidangan Pada Perkara Penggelapan Kendaraan Bermotor Yang Menjadi Jaminan Leasing Pada Lembaga Pembiayaan Yang Menggunakan Pasal 372 KUHP ? 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Perkara Penggelapan Kendaraan Bermotor Yang Menjadi Jaminan Leasing Pada Lembaga Pembiayaan ? 1. Bagaimanakah Pengaturan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Penggunaan Ijasah Palsu ? 2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Penggunaan Ijasah Palsu Pada Pencalonan Anggota Legislatif ?

1.

Bagaimanakah Peranan Lembaga Praperadilan Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka di Pengadilan Negeri Malang ? 2. Apakah Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Atau Menolak Suatu Permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Malang ?

267

JUDUL PEMBIMBING Disparitas Putusan Hakim 3. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., Dalam Menjatuhkan Sanksi M.Hum Pidana Terhadap Anak Sebagai Setya Pelaku Tindak Pidana Pencurian 4. Cekli Pratiwi, SH., (Studi Kasus di Pengadilan LL.M Negeri Malang)

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Penerapan Pasal 372 KUHP 1. Tentang Penggelapan Kendaraan Bermotor Yang Menjadi 2. Jaminan Leasing Pada Lembaga Pembiayaan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang)

Haris, SH., M.Hum Sumali, SH., MH

Disetujui (MPH)

Pertanggungjawaban Pidana 1. Partai Politik Dalam Kasus Penggunaan Ijazah Palsu Pada Pencalonan Anggota Legislatif 2.

Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum Wasis Suprayitno, SH., M.Si Sumali, SH., MH

Disetujui (MPH)

Tinjauan Yuridis sosiologis 1. Peran dan Fungsi Lembaga Praperadilan Sebagai Sarana Perlindungan Hak-Hak 2. Tersangka

Disetujui (MPH)

5.

Nur Diana

06400171

1.

Upaya Apa Sajakah Yang dilakukan Oleh Para Penegak Hukum Khususnya Polantas Jombang Dalam Menerapkan Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 Tentang Menyalakan Lampu Pada Siang Hari Untuk Kendaraan Bermotor ? 2. Bagaimana Persepsi Para Pengguna Kendaraan Bermotor di wilayah Hukum Polres Jombang Tentang Ketentuan Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 Tentang Menyalakan Lampu Pada Siang Hari ?

Penerapan Pasal 107 Ayat 2 1. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 Tentang Menyalakan 2. Lampu Pada Siang Hari Untuk Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Jombang)

Wasis Suprayitno, SH., M.Si Komariah, SH., M.Si., M.Hum

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Ardwita Sari Tueka

NIM 06400196

1.

2. 3.

2.

Gita Nurmawanti

Riksa

06400198

a. b.

PERMASALAHAN Faktor – Faktor Apakah Yang Menyebabkan Adanya Konflik Perampasan Hak Milik Atas Tanah Oleh Masyarakat Adat Di Kabupaten Nabire ? Bagaimanakah Penyelesaian Konflik Perampasan Hak Milik Atas Tanah Oleh Masyarakat Adat di Kabupaten Nabire ? Faktor – Faktor Apa Sajakah Yang Mempengaruhi Optimalisasi Penyelesaian Konflik Perampasan Hak Milik Atas Tanah Oleh Masyarakat Adat di Kabupaten Nabire ? Bagaimanakah Pelaksanaan dan Tata Cara Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat ? Mengapa Masyarakat Desa Talun Kulon Memiliki Kecenderungan Untuk Melakukan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat ?

JUDUL PEMBIMBING Penyelesaian Konflik 7. Komariah, SH., M.Si., Penyerobotan Hak Milik Atas M.Hum Tanah Oleh Masyarakat Adat 8. M. Isrok, SH., CN

Analisa Yuridis Sosiologis 1. Pelaksanaan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat (Studi di Talun Kulon 2. Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung)

Komariah, SH., M.Si., M.Hum M. Isrok, SH., CN

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

Judul 30 Oktober 2009

KONSENTRASI PRAKTISI NO. 1.

NAMA Renny R. O. Tommya

NIM 05400158

PERMASALAHAN 6. Bagaimana Pengaturan PPA di Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kejahatan ? 7. Masalah Hukum Apakah Yang Timbul Dalam Upaya PPA Polresta Malang Untuk Melindungi Anak Sebagai Korban Kejahatan : a. Masalah Hukum Formil b. Masalah Hukum Materiil

268

JUDUL PEMBIMBING Setya Permasalahan Hukum PPA 5. Cekli Pratiwi, SH., Polresta Malang Dalam LL.M Melindungi Anak Sebagai 6. Bayu Dwiwiddy Korban Kejahatan J, SH., M.Hum

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

2.

Arief Nur Rachman

06400032

3.

Sita Mutarto

06400041

Sustyarina

1.

Bagaimana Pelaksanaan Wewenang Diskresi Kepolisian Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 Dalam Menegakkan Hukum di Bidang Lalu Lintas ? a. Bagaimana Bentuk atau Wujud Wewenang Diskresi Kepolisian Polresta Malang Dalam Menegakkan Hukum di Bidang Lalu Lintas ? b. Apa dasar Pertimbangan Kepolisian Polresta Malang Untuk Menentukan Kebijakan Diskresi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Terjadi di Wilayahnya ? 1. Bagaimana Bentuk-Bentuk Pelanggaran Yang dilakukan Oleh Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor di Kota Malang ? 2. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kendaraan Tidak Bermotor di Kota Malang ?

Wewenang Diskresi Kepolisian 1. Dalam Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas (Studi Pasal 2. 18 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di Polresta Malang)

Haris, SH., M.Hum Sumali, SH., MH

Disetujui (MPH)

Analisis Yuridis Sosiologis 1. Terhadap Pelanggaran 2. Kendaraan Tidak Bermotor

Haris, SH., M.Hum Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Rangga Guntur S.

NIM 06400216

9. 10. 11.

12.

2.

Arief Kurniawan

05400057

1. 2.

3.

PERMASALAHAN Bagaimana Hak dan Kewajiban Yang diatur Dalam Perjanjian Kontrak Pemain Asing di PT. Arema Indonesia F. C. ? Bagaimana Bentuk Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Perjanjian Kontrak Pemain Asing ? Bagaimana Perlindungan Hukum Pemain Asing Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kontrak di PT. Arema Indonesia F. C. ? Bagaimana Perlindungan Hukum PT. Arema Indonesia F. C. Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kontrak dengan Pemain Asing ? Bagaimana PT. Unilever Surabaya Memahami Konsep CSR Sebagai Tanggung Jawab Hukum Perusahaan ? Bagaimana Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) Yang Telah dilakukan Oleh PT. Unilever Surabaya dalam Bidang lingkungan ? Faktor-Faktor Apakah Yang Menghambat PT. Unilever Surabaya Dalam Menerapkan CSR ?

269

JUDUL PEMBIMBING Wanprestasi Perjanjian Kontrak 9. Komariah, SH., M.Si., Pemain Asing Dalam Indonesia M.Hum Super League 10. M. Isrok, SH., CN

Penerapan CSR (Corporate 1. Social Responsibility) Sebagai Tanggung Jawab Hukum 2. Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi di PT. Unilever Surabaya)

M. Isrok, SH., CN Herwastuti, SH., M.Si

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

Judul 5 November 2009 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

2.

NAMA Febry Dhananjaya Negara

Setya

Ambo Sultan Abu Aufa

NIM 04400208

PERMASALAHAN 13. Bagaimana Pelaksanaan Ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 ? 14. Bagaimana Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Pasal 8 dan 9 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 ?

06400014

15. Bagaimana Bentuk-Bentuk Eksploitasi Ekonomi yang dilakukan Terhadap Ponari ? 16. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Yang dilakukan Terhadap diri Ponari ?

JUDUL PEMBIMBING Wido Tinjauan Yuridis 11. Catur Haruni, SH., Pertanggungjawaban Terhadap M.Si., Pelaksanaan Pasal 8 dan 9 M.Hum Peraturan Kapolri Nomor 1 12. Wasis Tahun 2009 Suprayitno, SH., M.Si Tinjauan Hukum Tentang 15. Catur Wido Haruni, SH., Eksploitasi Ekonomi Terhadap M.Si., M.Hum Kasus Ponari dengan Dasar 16. Wasis Undang-Undang Nomor 23 Suprayitno, Tahun 2002 Tentang SH., M.Si Perlindungan Anak (Studi Desa Kedungsari Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang Jawa Timur)

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Agung Mardhika

NIM 06400200

1. 2.

PERMASALAHAN Bagaimana Implementasi (Penerapan) Prinsip Ijarah dalam Praktek di Bank Syariah ? Bagaimana Upaya Penyelesaian dalam Hal Terjadi Suatu Wanprestasi Yang dilakukan Oleh Pihak Penyewa (Mustajir) di Dalam Transaksi Ijarah ?

270

JUDUL PEMBIMBING Implementasi Transaksi Ijarah 1. Komariah, SH., M.Si., M.Hum Dalam Praktek di Perbankan Syariah (Studi di Bank 2. Bayu Dwiwiddy Muamalat Cabang Syariah Kota J, SH., M.Hum Malang)

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Judul 6 November 2009

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Moh. Danies Kurniartha

NIM 05400012

2.

Yulianto

05400053

3.

Irwan Saputra

06400047

4.

Deni Dwi Sasongko

05400023

JUDUL PEMBIMBING Implementasi Undang-Undang 1. Haris, SH., MH Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Wasis, SH., M.Si Terhadap Cara Berkendara pada Masyarakat Bangkalan Terkait 2. dengan Safety Riding (Studi Kasus di Kota Bangkalan Madura) 1. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Terorisme yang Upaya Penanggulangan Tindak 1. Bayu Dwiwiddy J, Pidana Terorisme Oleh dilaksanakan Oleh Polresta Batu ? SH., M.Hum 2. Apakah Hambatan Yang dihadapi Polresta Batu dalam Kepolisian (Studi di Wilayah 2. Wasis, SH., Hukum Polresta Batu) Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme ? M.Si Yuridis Sosiologis 1. Haris, SH., 1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Hak Tinjauan M.Hum Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terhadap Warga Binaan Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi 2. Wasis, SH., Pemasyarakatan : M.Hum a. Syarat-syarat Apa Saja Untuk Memperoleh Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pembebasan Bersyarat bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan ? (Studi di LP Klas I Lowokwaru b. Ketentuan Apa Saja Yang Menyebabkan Malang) dicabutnya Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi warga binaan Pemasyarakatan ? 2. Bagaimana Kendala-Kendala yang dapat Mempengaruhi Pelaksanaan Hak Pembebasan Bersyarat ? 3. Bagaimanakah Upaya Yang Tepat dalam Menyelesaikan Kendala-Kendala yang Terkait dengan Kesalahan Prosedur Hak Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat ?

1.

1. 2. 3.

PERMASALAHAN Bagaimana Pandangan Masyarakat Kota Bangkalan Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait dengan Safety Riding ? Bagaimana Upaya Polisi Menyikapi cara Berlalu Lintas Masyarakat Kota Bangkalan Yang tidak berdasarkan pada Safety Riding ?

Bagaimana Bapas dalam Membina dan Mendukung Eks Narapidana ? Apa Saja Kendala yang dialami Bapas dalam Membina dan Membimbing Eks. Narapidana ? Peran Bapas Dalam Merubah Pandangan Masyarakat Terhadap Narapidana ?

271

Peran dan Upaya Balai 1. Pemasyarakatan Lowokwaru 2. Malang Dalam Membina Narapidana

Wasis, SH., M.Si Haris, SH., M.Hum

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

5.

Eko Verdianto

05400052

1.

2.

Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Via SMS (Short Message Service) Sebelum adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ? Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Via SMS (Short Message Service) Sesudah Adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

Studi Komparatif Tindak Pidana 1. Penipuan Via SMS (Short Message Service) Sebelum dan 2. Sesudah Adanya UndangUndang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Wasis, SH., M.Si Sumali, SH., MH

Disetujui (MPH)

Judul 11 November 2009

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

2.

NAMA Febrian Arnoldi

NIM 05400048

Armand Ardi Winata

06400018

PERMASALAHAN 15. Bagaimana Pengaturan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Melalui Peraturan Kapolri yang ada dan dilaksanakan di Polwil Malang ? 16. Bagaimana Sistem dan Mekanisme Psl. 5 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Jaminan Hak Korban Untuk Mendapatkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan di Polwil Malang ? 17. Bagaimana Sistem dan Mekanisme Komplain Bila Korban tidak Mendapatkan Jaminan Hak Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan 1. Pola-Pola Apa Saja Yang digunakan Tersangka dalam Mengulur-ngulur Waktu dalam Proses Penyidikan ? 2. Upaya-Upaya Apa Saja Yang dilakukan Penyidik dalam Menangani Pola-Pola Yang dilakukan Oleh Tersangka ? 3. Sanksi Apa Yang diberikan bagi Tersangka Yang terbukti Melakukan Pola-Pola Mengulur Waktu Dalam Proses Penyidikan ?

272

JUDUL PEMBIMBING SH., Hak Korban Untuk 13. Haris, M.Hum Mendapatkan Informasi Melalui Surat Pemberitahuan 14. Sumali, SH., MH Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) (Studi di Wilayah Hukum Polwil Malang)

Tinjauan Yuridis Sosiologis 1. Tentang Upaya Penyidik terhadap Tersangka Yang tidak 2. Memenuhi Panggilan Dalam Proses Penyidikan dengan Alasan Kesehatan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kepanjen)

Sumali, SH., MH Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Yudha Pratama Putra

NIM 06400212

3.

4.

PERMASALAHAN Apakah Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Untuk Menjual pada Kredit Pemilikan Rumah di BTN Kantor Cabang Malang dapat digunakan Sebagai Dasar Pengikatan Agunan ? Faktor – Faktor Apa Saja yang Menghambat Penggunaan Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Untuk Menjual Sebagai Alat Mengeksekusi Agunan Ketika Debitur Cidera Janji ?

JUDUL PEMBIMBING Analisis Yuridis Sosiologis Akta 3. Herwastuti, SH., M.Si Pengakuan Hutang dan Kuasa Untuk Menjual Terhadap Kredit 4. Komariah, SH., M.Si., M.Hum Pemilikan Rumah Sebagai Dasar Pengikatan Agunan Oleh Bank (Studi Kasus di BTN Cabang Malang)

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Judul 14 November 2009

KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Riky Heri Purwanto

NIM 06400130

PERMASALAHAN 18. Apakah Gratifikasi dapat dikategorikan Tindak Pidana ? 19. Bagaimana Bentuk Pemberian Gratifikasi dalam Instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan ?

2.

Candra Aris Vandha

07400312

Bagaimana Kesesuaian Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kabupaten Malang No. 390 / Pid. B/2006/PN Kepanjen ditinjau dari Perspektif UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

273

JUDUL PEMBIMBING Pemberian Gratifikasi Studi di 15. Sumali, SH., M.H Dinas Perhubungan Kabupaten 16. DR. Surya Lamongan Anoraga, SH., MH S. Analisis Yuridis Normatif 3. Cekli Pratiwi, SH., Putusan Hakim Pengadilan LL.M Negeri Kabupaten Malang SH., Nomor 390/Pid. B/2006/ PN. 4. Haris, M.Hum Kepanjen

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

Judul 17 November 2009 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Asril Nur Aris L.

NIM 03400096

1.

2. 3.

PERMASALAHAN Bagaimana Aspek Hukum Perlindungan Nasabah Dalam Kasus Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Lawang – Malang ? Bagaimana Penyelesaian Kasus Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Lawang – Malang ? Faktor – Faktor Apa Saja Yang Menghambat Upaya Penyelesaian Kasus Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Lawang – Malang ?

JUDUL PEMBIMBING 1. Herwastuti, Aspek hukum Perlindungan SH., M.Si Nasabah Dalam Kasus Kredit Macet (Studi Pada Bank 2. Komariah, SH., M.Si., Perkreditan Rakyat Lawang M.Hum Malang)

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Judul 25 November 2009 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Chandra Eka Prasetya

NIM 05400174

2.

Prayudha Rudy

04400036

3.

Rahadian Pramudya Perwira Negara

06400076

PERMASALAHAN Bagaimanakah Kenyataan Penyelesaian Tindak Pidana Anak yang Mengacu pada Perlindungan Kepentingan Anak ? 2. Apakah Sistem Peradilan Anak dapat Menerima Konsep Penyelesaian Tindak Pidana Secara Non Litigasi ? 3. Apakah Kendala-Kendala Yang Mungkin dijumpai dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Yang diproses Non Litigasi ? 1. Apakah Telah ada Bukti Permulaan Yang Cukup Menunjukkan Bahwa Korban Mulyono Adalah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Toko Counter HP ? 2. Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan dua Oknum Polisi Tersebut Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dan Pencemaran Nama Baik Terhadap Korban Mulyono ? 1.

1. 2.

Sejauh Manakah Komunitas Motor Tersebut Tahu Tentang Aturan Lalu Lintas ? Sejauh Manakah Mereka Mentaati Ketertiban berlalu Lintas ?

274

JUDUL PEMBIMBING Penyelesaian Non Litigasi 1. Haris, SH., M.Hum Tindak Pidana Oleh Anak ditinjau dari Sistem Peradilan 2. Catur Wido H, SH., Pidana Anak (Studi di M.Si., M.Hum Pengadilan Negeri Malang)

1. Sumali, SH., MH Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Mulyono Korban 2. Bayu Dwiwiddy J, Tindak Pidana Penganiayaan dan SH., M.Hum Pencemaran Nama Baik yang dilakukan Oleh Dua Oknum Polisi Akibat Salah Sangka (Studi Kasus di Kota Probolinggo – Kraksan Desa Sidomukti) 1. Wasis Studi Tentang Kepatuhan Suprayitno, Berlalu Lintas Bagi Kalangan SH., M.Si Komunitas Motor (Studi Kasus 2. M. Isrok, SH., di Wilayah Polres Jember) CN

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

4.

Dita Saputro Nurdiansah

06400100

1. 2.

5.

Hakiki Budi Setyawan

05400029

1. 2.

Bagaimanakah Kualifikasi Perbuatan Yang dilakukan Anak di Bawah Umur Dalam Putusan Pengadilan ? Bagaimanakah Bentuk Dasar Pertanggung Jawaban Sanksi Pidana Bagi Anak di Bawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Nomor 583/Pid.B/2009/ PN.KPJ

Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak di Bawah Umur Menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 583/Pid.B/2009PN. KPJ) Bagaimana Pendapat Masyarakat Tentang Judi Toto Tinjauan Yuridis Sosiologis Judi Gelap ? Toto Gelap Studi di Desa Bagaimana Penyelesaian Masalah Judi Toto Gelap Kalangbret Kec. Kauman Kab. Oleh Penegak Hukum di Desa Kalangbut Kec. Tulungagung Kauman Kab. Tulungagung ?

1. Haris, SH., M.Hum 2. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Disetujui (MPH)

1. Haris, SH., M.Hum 2. Sumali, SH., M.Si

Disetujui (MPH)

Judul 19 Desember 2009 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

2.

NAMA Asmatul Bariroh A.

NIM 06400107

PERMASALAHAN 20. Upaya Hukum Luar Biasa Apa Sajakah Yang Dapat Di Lakukan Oleh Jaksa 21. Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Dilakukannya Upaya Hukum Luar Biasa Oleh Jaksa

Lu’lu’il Hidayah

06400101

3.

4. 3.

Santi Rahayu

06400111

3. 4.

JUDUL PEMBIMBING Analisis Yuridis Normatif Upaya17. Haris, SH., M.Hum Hukum Luar Biasa Yang18. Sumali, SH., M.Hum Dilakukan Oleh Jaksa Di Tinjau Dari Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2994 Bagaimana Bentuk Advokasi terhadap Anak Yang Advokasi Terhadap Anak 3. Sulardi, SH., M.Si Dwiwiddy Menjadi Korban Pemerkosaan di Pusat Pelayanan Sebagai Korban Pemerkosaan 4. Bayu Jatmiko, SH., (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak ? M.Hum Perlindungan Kendala Apa Yang diHadapi Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Gresik) Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak ? SH., Yuridis Sosiologis3. Komariah, Apa Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tinjauan M.Si., M.Hum Terhadap Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga ? Dalam Rumah 4. Catur Wido Haruni, Bagaimana Upaya Hukum Melindungi Korban Kekerasan SH., M.Si., M.Hum Tangga (Studi di Desa Genteng, Kekerasan Dalam Rumah Tangga? Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi

275

KETERANGAN

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

Disetujui (MPH)

4.

Titi Istighfarini Perwitsari

06400060

1.

2. 3.

4. 5.

Irene Dwi Enggarwati

06400112

1.

2.

Bagaimana Peranan LAPAS Anak di Blitar dalam Membina Pendidikan Formal ? Apakah sesuai dengan Pendidikan Formal Disekolah Umum ? Apakah Sarana dan Prasarana untuk Pendidikan Formal dan Non Formal Anak Memadai ? Bagaimana Sistem Pendidikan Formal di LAPAS Anak Mengingat Rata-Rata Narapidana Masih Berstatus Pelajar ? Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dalam membina Narapidana Anak Di LAPAS Anak Blitar Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas ? Mengapa Terjadi Disparatas Putusan Pidana Denda Oleh Hakim Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

Pelaksanaan Pendidikan Dalam 1. Dr. Surya Anoraga, SH., MH Pembinaan Narapidana Anak di LAPAS Anak Blitar 2. Haris, SH., M.Hum

Disetujui (MPH)

Pertimbangan Menjatuhkan Denda Perkara Lintas (Studi Negeri Malang)

Disetujui (MPH)

Hakim Dalam 1. Sumali, SH., M.Hum Dwiwiddy Putusan Pidana 2. Bayu Jatmiko, SH., Pelanggaran Lalu M.Hum Ksus Pengadilan

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA M. Rasyid Syamani

NIM 05400197

1.

2.

2.

Titah Athika Anfa’ani

06400003

1. 2.

PERMASALAHAN Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Jaminan Oleh Wajib Pajak Atas Permohonan dan Pengangsuran Pajak Terhutang di KPP Malang ? Apa Tindakan Yang Dilakukan Oleh Fiksus jika Wajib Pajak Melakukan Wanprestasi terhadap Penundaan dan Pengansuran Pajak Terhutang ? Bagaimana Tindakan Pihak Bank Apabila Terjadi Penyalahgunaan Kartu Kredit ? Bagaimana Tanggung Jawab Pemegang Sah Kartu Kredit Berkaitan Dengan Kerugian Yang Timbul akibat Penyalahgunaan Fasilitas Kartu Kredit

276

JUDUL PEMBIMBING SH., Pelaksanaan Pemberian Jaminan 1. Herwastuti, M.Si Oleh Wajib Pajak Atas 2. Catur Wido Permohonan Penundaan dan Haruni, SH., Pengansuran Pembayaran Pajak M.Si., M.Hum Terhutang (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Malang) SH., Tinjauan Yuridis Sosiologis 1. Komariah, M.Si., M.Hum Perlindungan Hukum Kepada SH., Pemegang Sah Kartu Kredit 2. Herwastuti, M.Si (Credit Card) Terhadap Penyalahgunaan Pihak Ke Tiga (Studi di Bank BNI Cabang Kota Mojokerto)

KETERANGAN

Di Setujui

Di Setujui

9 JANUARI 2010 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO.

1.

2.

3.

4.

NAMA

Virga Abadi

Abdul Gani Latar

M. Husni Baihaqi

Irmanzah Junieus Prianto

NIM

06400123

06400116

06400125

06400098

PERMASALAHAN 22. Apa saja Faktor yang Menyebabkan Mahasiswa Melakukan Eksploitasi Seksual Pada Dirinya ? 23. Apa Saja Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual Yang Dilakukan Mahasiswi Kota Malang Dalam Mengeksploitasi Dirinya ? 24. Apa Saja Dampak Yang Ditimbulkan Mahasiswi Kota Malang Dari Eksploitasi Seksual Tersebut ? 5. Bagaimana Pelaksanaan Hukuman Mati terhadap Terorisme di Tinjau Dari Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tentang Hak Azasi Manusia ? 6. Permasalahan Hukum yang Timbul Akibat Pelaksanaan Hukuman Mati ?

5. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana di Indonesia Mengenai Euthanasia ? 6. Bagaimana Kaitan Antara Hak Asasi Manusia dengan Euthanasia ? 7. Bagaimana Kaitan Antara Kode Etik Kedokteran dan Peranan Dokter Terhadap Euthanasia? 5. Faktor Apa Yang Mempengaruhi Anak Dalam Melakukan Tindak pidana Pencurian ? 6. Tindakan Apa yang Dilakukan Oleh Polisi Untuk Mencegah Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian? 7. Apa Hambatan-hambatan Bagi Polisi Dalam Mencegah Tindakan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak ?

277

JUDUL Analisis Kriminologis terhadap19. Keiatan Eksploitasi Seksual Yang Dilakukan Oleh 20. Mahasiswi di Kota Malang

PEMBIMBING Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum Dr. Surya Anoraga, SH., MH

Dwiwiddy Analisis Yuridis Normatif 5. Bayu Jatmiko, SH., Dalam Pelaksanaan Hukuman M.Hum Mati Terhadap Terpidana Terorisme (Ditinjau dari Pasal 9 6. Sulardi, SH., M.Si ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) Tinjauan Yuridis Normatif5. Sumali, SH., MH terhadap Euthanasia Dalam6. Cekli Setya Pratiwi, Kaitannya dengan Kode Etik SH., LL.M Kedokteran dan Hukum Pidana di Indonesia Analisis Tentang Pencurian di Bawah Pelabuhan Madura)

Yuridis Kriminologi 3. Sumali, SH., MH Tindak pidana 4. Catur Wido Haruni, SH., M.Si. M.Hum yang Dilakukan Anak Umur (Studi kasus di Kamal Bangkalan –

KETERANGAN

Disetujui

Disetujui

Disetujui

Disetujui

26 JANUARI 2010 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO. 1.

NAMA Rizki Yusrina

NIM 05400201

PERMASALAHAN 25. Apakah SMS (Short Message Service) dapat dijadikan Alat Bukti Berdasarkan KUHAP ? 26. Bagaimanakah Kedudukan dan Kekuatan Hukum SMS Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

JUDUL PEMBIMBING Pembuktian Pidana Melalui21. Sumali, SH., MH Short Message Service 22. Haris, SH., M.Hum Berdasarkan KUHAP (Studi di Polresta Malang)

KETERANGAN

Disetujui

29 JANUARI 2010 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO.

1.

2.

NAMA

Andreas Alif

Arfian Wibowo

NIM

04400195

06400146

PERMASALAHAN 27. Problematika Apa Saja Yang Timbul Apabila Tersangka / Terdakwa Mengingkari Isi Dakwaan ? 28. Bagaimana Upaya Penegak Hukum Dalam Mengatasi Problematika Tersebut ? 1. Apakah Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum No. 209 / Pid. B/ 2005 / PN. PKL Oleh Majelis Hakim Sudah Sesuai Dengan KUHAP ? 2. Apakah yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum ?

JUDUL Problematika Persidangan23. Terhadap Terdakwa Yang24. Mengingkari Isi Dakwaan (Analisis Kasus di Kejaksaan Negeri Banyuwangi) Tinjauan Yuridis Normatif1. Mengenai Dasar – Dasar2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Analisa Kasus No. 209/Pid. B/ 2005 / PN PKL Mengenai Tindak Pidana Penggelapan)

PEMBIMBING Sumali, SH., MH Cekli S. Pratiwi, SH., LL.M

KETERANGAN

Disetujui

Sumali, SH., MH Wasis Suprayitno, SH., M.Si Disetujui

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO.

1.

NAMA

Nasir

NIM

03400093

PERMASALAHAN 1. Faktor-Faktor Apakah yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Pertanahan ? 2. Bagaimana Prosedur Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang ?

278

JUDUL PEMBIMBING Analisis Yuridis Sosiologis1. M. Isrok, SH., CN Penyelesaian Sengketa2. Herwastuti, SH., M.Si Pertanahan Melalui Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Studi di Kantor BPN Kota Malang)

KETERANGAN

Disetujui

18 PEBRUARAI 2010 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO.

1.

2.

3.

4.

NAMA

Rahmatullah H.

Fiki Teguh Nur Prasetyo

Dirgha Permana

Achmad Farhat

NIM

06400005

06400061

06400066

06400067

PERMASALAHAN 29. Bagaimana Bentuk Perlindungan Mengenai Hak Anak di dalam Panti Asuhan KH. Mas Mansyur Sudah Memberikan Gambaran yang Sesuai dalam UU Perlindungan Anak dan Pelaksanaannya ? 30. Problematik Apa yang Muncul Mengenai Hak Anak di Panti Asuhan KH. Mas Mansyur ? 31. Bagaimana Solusi Untuk Mengatasi Problematika Tersebut ? 3. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan DISHUB dalam Menertibkan Terminal Bayangan Yang Ada di Wilayah Kota Malang ? 4. Apa Permasalahan DISHUB dalam Menertibkan Terminal Bayangan yang ada di Wilayah Kota Malang ? 5. Bagaimana Upaya DISHUB dalam Mengatasi Terminal Bayangan yang ada di wilayah Kota Malang ? 1. Bagaimana Peranan Visum et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan ? 2. Apa Kendala-Kendala Yang dihadapi Oleh Hakim Terkait dengan Peranan Visum et Repertum dalam Proses Persidangan Perkara Perkosaan ? 1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lumajang ? 2. Apakah Yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lumajang ? 3. Upaya-Upaya Apakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lumajang ?

JUDUL Analisis Yuridis Sosiologis25. Tentang Hak – Hak Anak ditinjau dari Perlindungan Anak26. di Panti Asuhan KH. Mas Mansyur Malang

PEMBIMBING Komariah, SH., M.Si., M.Hum Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum

Tinjauan Yuridis Sosiologis3. Dr. Surya Anoraga, SH., MH. Tentang Kewenangan Dinas Suprayitno, Perhubungan dalam Upaya 4. Wasis SH., M.Si Menertibkan Terminal Bayangan di wilayah Kota Malang (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)

Fungsi Visum et Repertum1. dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus2. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan No. Perkara 757/Pid.B/2008/PN BWI) Pelaksanaan Pemberian Hak1. Cuti Menjelang Bebas Bagi2. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lumajang)

KETERANGAN

Disetujui

Disetujui

Sidik Sunaryo, SH., M.Si Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M

Disetujui

Haris, SH., M.Hum Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Disetujui

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO. 1.

NAMA Rismayanti Khairunnisa

NIM 06400052

3.

PERMASALAHAN Bagaimana Efektifitas Penerapan Pasal 68 ayat 1

279

JUDUL Efektifitas Penerapan Pasal 68 3.

PEMBIMBING M. Isrok, SH., CN

KETERANGAN

Disetujui

2.

Yulia Khalisa

06400010

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam Pemberian Asuransi ? 4. Bagaimana Penyelesaian PT. Abdi Nusa Malang Dalam Mengatasi Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang di PHK Sebelum Masa Kontraknya Habis Berhak Mendapatkan Klaim Asuransi ? 1. Bagaimana Tugas Bank Indonesia Mengatur dan Mengawasi Bank Oleh Kantor Bank Indonesia di Malang dilihat dari Peraturan Perundang-undangan dan beberapa Peraturan Lainnya Yang Mengatur ? 2. Apa Saja Hambatan / Kendala yang dialami dalam Mengatur dan Mengawasi Bank dan Bagaimana Upaya Yang dilakukan Oleh Bank Indonesia Malang Untuk Mengatasinya ?

Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4. Herwastuti, 39 Tahun 2004 Tentang M.Si Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pemberian Asuransi (Studi di PT. Citra Abdi Nusa Malang)

Analisis Yuridis Sosiologis1. Tugas Bank Indonesia Mengatur dan Mengawasi Bank Oleh2. Kantor Bank Indonesia di Malang (Studi di Kantor BI Malang)

SH.,

Herwastuti, SH., M.Si M. Isrok, SH., CN Disetujui

Judul 9 Maret 2010 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO.

1.

2.

3.

NAMA

Imam Fachrudin

Dwi Mardi Cahyono

Fandy Achmad Bahtiar

NIM

06400072

06400141

06400158

PERMASALAHAN 32. Bagimana Efektifitas Pelaksanaan Pasal 251 KUHP Jo. Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak ? 33. Faktor-Faktor Apakah yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak ? 34. Bagaimana Upaya Komnas Perlindungan Anak (KPA) dalam Memberikan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan ? 6. Bagaimana Perspektif Intersepsi dalam Hak Asasi Manusia ? 7. Apakah Intersepsi yang dilakukan Oleh KPK dapat dikategorikan Sebagai Pelanggaran HAM ? 3. Bagaimanakah Proses Peradilan Tindak Pidana Kesusilaan dengan Pelaku Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Magetan ? 4. Hambatan-Hambatan Apa Sajakah yang Timbul Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Kesusilaan dengan Pelaku Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Magetan ? 5. Bagaimanakah Cara Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Magetan ?

280

JUDUL Efektifitas Pelaksanaan Pasal 27. 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 4 28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan

PEMBIMBING Wasis Suprayitno, SH., M.Si Haris, SH., M.Hum

Analisis Yuridis Normatif5. Intersepsi Yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi6. dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Proses Peradilan Tindak Pidana3. Kesusilaan yang dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Menurut4. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magetan)

Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M DR. Surya Anoraga, SH., MH

KETERANGAN

Disetujui

Disetujui

Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M Sumali, SH., MH

Disetujui

4.

5.

6.

7.

Aniesha M. A.

Mega Fandita Sari

Dian Fitria Anggraeni

Devi Andre Zuhandika

06400163

06400195

06400208

06400149

4. Bagaimanakah Acuan Atas Penayangan Iklan Operator Selular XL dan Talk Show Empat Mata dari Segi Etika Pariwara dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ? 5. Bagaimanakah Sanksi Pidana Bagi Pelaku yang Terlibat dalam Penayangan Iklan Operator Selular XL dan Talk Show Empat Mata ? 1. Bagaimana Proses dalam Pemberian Anak Kembali Orang Tua (AKOT) Oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Malang Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian ? 2. Apa dasar Pertimbangan Pemberian AKOT Oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Malang Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian ? Efektifitas Pasal 112 Ayat (3) UU No. 22 / 2009 Tentang Larangan Belok Kiri Langsung Bagi Pengemudi Kendaraan Pada Persimpangan Jalan Yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ? Apakah Kendala Dalam Pelaksanaan Efektifitas Pasal 112 Ayat (3) UU No. 22 / 2009 Tentang Larangan Belok Kiri Langsung Bagi Pengemudi Kendaraan Pada Persimpangan Jalan Yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ? Bagaimana Upaya Untuk Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Efektifitas Pasal 112 Ayat (3) UU No. 22 / 2009 Tentang Larangan Belok Kiri Langsung Bagi Pengemudi Kendaraan Pada Persimpangan Jalan Yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ? 1. Apakah Jenis-Jenis Psikotropika Golongan I dan II berdasarkan UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dapat dimasukkan dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ? 2. Apakah UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Masih dapat diberlakukan Terhadap Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Golongan I dan Psikotropika ? 3. Bagaimana Konsekwensi Yuridisnya ?

281

Analisis Yuridis Normatif3. Sumali, SH., MH Tindak Pidana dalam Penyiaran4. Sidik Sunaryo, SH., M.Si ditinjau dari Pasal 36 Ayat (5) dan Pasal 46 Ayat (3) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Dasar Pertimbangan Anak1. Haris, SH., M.Hum Dwiwiddy Kembali Orang Tua (AKOT)2. Bayu Jatmiko, SH., Oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Malang Terhadap Anak M.Hum Sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian Efektifitas Pasal 112 Ayat (3) 7. Wasis Suprayitno, UU No. 22 / 2009 Tentang SH., M.Si Larangan Belok Kiri Langsung 8. Catur Wido H, SH. Bagi Pengemudi Kendaraan M.Si., M.Hum Pada Persimpangan Jalan Yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Studi di Wilayah Polres Ponorogo)

Tinjauan Yuridis Pengaturan1. DR. Surya Anoraga, SH., MH Tindak Pidana Psikotropika Suprayitno, Dalam Pasal 153 Huruf b UU2. Wasis SH., M.Si No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Disetujui

Disetujui

Disetujui

Disetujui

KONSENTRASI HUKUM BISNIS NO.

1.

2.

3.

NAMA

M. Syaiful Amri

Endah Sri Susila Ningtyas

Rifka Fajriana Anastasia

NIM

06400228

05400129

06400050

PERMASALAHAN 1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Perjanjian Pemberian KUT Melalui BRI Cabang Sumenep ? 2. Bagaimana Proses Pemantauan Serta Evaluasi Program KUT Oleh BRI Cabang Sumenep ? 3. Bagaimana Upaya dan Penyelesaian BRI Cabang Sumenep Jika Terjadi Wanprestasi ? 1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam dan Bank Perkreditan Rakyat ? 2. Dimanakah Letak Perbedaan dan Persamaan Antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Bank Perkreditan Rakyat ? 3. Apakah Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Sudah Sesuai dengan Tujuan Koperasi yang ditentukan dalam UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi ? 1. Bagaimanakah Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan Lembaga Penjamin Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kapongan, Situbondo ? 2. Bagaimana Pelaksanaan Lembaga Penjamin Kredit Apabila ada Kredit Macet Bagi UKMK di BRI Unit Kapongan, Situbondo ?

JUDUL PEMBIMBING SH., Pelaksanaan Penyaluran Kredit5. Herwastuti, M.Si Usaha Tani Melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang6. M. Isrok, SH., CN sumenep

SH., Studi Komparatif Perjanjian 3. Komariah, M.Si., M.Hum Simpan Pinjam di Koperasi SH., Simpan Pinjam dengan Bank4. Herwastuti, M.Si Perkreditan Rakyat (Studi di Koperasi Swamitra dan BPR Gunung Ringgit)

Tinjauan Yuridis Sosiologis1. Komariah, SH., M.Si Penjaminan Kredit Usaha Kecil M.Hum dan Menengah Oleh Lembaga2. Herwastuti, SH., Penjamin Kredit M.Si

KETERANGAN

Disetujui

Disetujui

Disetujui

KONSENTRASI HTN / HAN NO. 1.

NAMA Fachrudin

NIM 04400202

PERMASALAHAN 1. Bagaimana Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Sengketa Pilkada Jawa Timur ? 2. Apa Akibat Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tersebut ?

282

JUDUL PEMBIMBING Analisis Yuridis Terhadap 1. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41 / PHPU.D-VI/2008 2. Sulardi, SH., MH Tentang Sengketa Pilkada Jatim

KETERANGAN

Disetujui

Judul 11 Maret 2010 KONSENTRASI HUKUM PRAKTISI NO.

1.

NAMA

NIM

Heri Yuli Purnomo

2.

05400168

Anggara Meihendra N. P.

06400072

PERMASALAHAN 1. Apa yang Menjadi Kriteria Hasil Visum bahwa Memenuhi Unsur Kekerasan dan Ancaman Kekerasan dalam Tindak Pidana Pemerkosaan ? 2. Apa Yang dilakukan Penyidik Apabila Hasil Visum tidak Menunjukkan adanya Unsur-Unsur Kekerasan dan Ancaman Kekerasan dalam Tindak Pidana Pemerkosaan ? 1. Bagaimana Hakim Menerapkan Pasal 103 dalam Perkara-Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Sidoarjo ? 2.

JUDUL PEMBIMBING Analisis Kriteria Hasil Visum 1. Sumali, SH., MH dalam Tindak Pidana 2. DR. Surya Anoraga, SH., Pemerkosaan (Studi Kasus di MH Polresta Batu)

KETERANGAN

Disetujui

Tinjauan Yuridis Sosiologis 1. Cekli Setya Pelaksanaan Pasal 103 UndangPratiwi, SH., LL.M Undang No. 35 Tahun 2009 2. Bayu Dwiwiddy

Kendala-Kendala Apa Yang dihadapi Hakim dalam Mengenai Rehabilitasi Pecandu Menerapkan Pasal 103 dan Bagaimana Upaya Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Sidoarjo) Mengatasinya ?

Jatmiko, M.Hum

SH.,

Disetujui

DAFTAR PESERTA WISUDA (PERIODE I/2009) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 1.

NIM

Judul

IMAM MULYADI

Nama

01400026

2.

DIMAS SAIFUL ANAS

02400050

3.

ERWIN WIDHIANDONO

02400102

4.

DEDY SETYAWAN

02400111

5.

02400159

6.

MOCHAMAD ZAENAL ARIFIN HENNY IRAWATI

7.

MOKHAMAD YUNISAR RIZKA

02400309

8. 9.

YAN IKA PUTRA WIJAYA YANI HARTANTO

02400315 03400025

10.

ANTON DWI CAHYONO

03400104

11.

ROBY ARI PRABOWO

03400111

Pelaksanaan Kepres No. 18 Tahun 2005 Tentang Kelembagaan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Kakorkamla) Dalam Penegakan Hukum Laut (Studi Kasus Illegal Fishing di Bakorkamla Jl. Dr. Sutomo No. 50 Jakarta Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus di Desa Nganjuk Kecamatan, Temayang Kabupaten Bojonegoro) Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam Rangka Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 (Studi di Bagian Hukum Pemerintah Kota Blitar Tinjauan Tentang Penyitaan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi di Wilayah Hukum Polres Malang) Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Dengan Klausul All Risk Dalam Asuransi Kendaraan Bermotor ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Studi di AJBBP Blitar) Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Pasar Modal Indonesia (Studi Komparasi Antara Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional) Penjelasan Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Pengadaan Aliran Listrik Pada Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum Jurusan Hukum. Tinjauan Yuridis Kriminologis Pemalsuan Cukai Rokok di Wilayah Kabupaten Malang Studi Tentang Penegakan Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik) Implementasi Proses Pendaftaran Merek ”NS26 NISOKU” Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Peraturan Pelaksana Lainnya (Studi di UD. NISOKU Kota Blitar) Studi Komperatif Hak-Hak Warga Negara Dalam Piagam Madinah, Deklarasi PBB, UUD 1945 dan Undang-Undang No. 29 Tahun 1999

02400180

12.

AGUS SETYO PURNOMO

03400113

13. 14.

03400270 03400280

15.

HENDRA LUKMAN HAQIM *) AHMAD BA’ITS DIPONEGORO *) DODY TRI PURNAWINATA *)

16.

ANDI IRAWAN

04400007

17.

YULIANA ADI SAPUTRI

04400008

18.

ACHMAD FAUZI

04400045

19.

EKI SATRIYOMI AKBARTO

04400049

20. 21.

04400055 04400064

22.

RACHMADHANIANSYAH INDRI HAPSARI FITRI SULISTYAWATI BAMBANG NURWAHIT

23.

AGUS SANUSI

04400113

24.

AULGA MAYA MARDINA PUTRI

04400122

25.

RENGGA SUBASTIAN

04400127

26.

HAMDANI

04400140

27.

RIFIN SUCIPTO

04400150

28. 29.

FITRIAH WULANDARI MASRIAH

04400157 04400160

30.

RACHMAD ADY PRAMONO

04400167

31. 32.

MOCHAMAD ICHSANUL KAMIL

YULI WIJI ASTUTIK

04400171 04400174

33.

FANNY YUNITA LAUHATTA

04400187

03400312

04400091

Perlindungan Hukum terhadap Anak Dari Berbagai Tindak Pidana Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus di Polresta Malang) Arti dan Fungsi Wakaf Tunai Serta Pengelolaannya Pada Lembaga Keuangan Syariah Kekerasan Terhadap Pers Perspektif Hukum HAM dan HAM Islam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Relevansinya Bagi Studi Hukum Hak Cipta Dalam Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Yang di Akibatkan Minuman Keras (Studi pada Desa Taman ayu, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang) Peranan Penyidik dalam Mengamankan Barang Bukti Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Studi di Mapolwil Malang) Penegakan Hukum Kebijakan Safety Riding (Studi terhadap Bus Antar Kota dalam Propensi Jurusan MalangBanyuwangi) Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Faktor-Faktor Pada Masyarakat Untuk Cenderung Melakukan Percobaan Suap dan Upaya Penanggulangannya dalam Kasus Tilang Pada Pelanggaran Lalu Lintas (Studi di Wilayah Hukum Polres Pamekasan) Penegakan Hukum terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Polresta Malang) Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dan Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Kredit Macet (Studi di PT. Bank Danamon Cabang Jember) Analisis Yuridis Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Gender ditinjau dari Masyarakat Suku Madura (Studi Kasus Masyarakat Suku Madura di Desa Sumber Pinang Mlandingan Kabupaten Situbondo) Kajian Yuridis Normatif Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai Wujud Sistem Bikameral di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen. Analisis Yuridis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1809/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel dalam Kasus Korupsi Mantan Kabulog Widjanarko. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan DalamProses Penyidikan (Studi DI Kepolisian Resort Kota Malang) Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Konsumen Untuk Mendapatkan Informasi Yang Benar Terhadap Periklanan Tarif Telepon Seluler (Studi Di Kota Malang) Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Griya Baca Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Secara Ekonomi (Studi Di Kota Malang) Analisis Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Analisis Kriminologis Fenomena Abortus Provokatus Kriminalis di Kalangan Mahasiswi ( Studi Salah Satu Perguruan Tinggi Swasta di Malang) Efektifitas Pasal 24 Dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 9Studi Di Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Malang) Prosedur Perijinan Usaha Waralaba dan Permasalahannya (Studi di Dinas Perijinan Kota Malang) Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Indekost Dan Penegakan Hukumnya (Studi Di Kelurahan Pisang Candi, Kec. Sukun – Kota Malang) Analisis Yuridis Sosiologis Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan Bila Terjadi Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Negeri Malang)

34.

KIKI DEVINA MANGUNDAP

04400199

35.

NITA NURHAYANDA

04400204

36.

ANNA HIJRATULAMALIYAH RAMADHANI UMI MAISYAROH

04400212

04400233

39.

HENNY MACHFIROTUL LAILAH IMRON MOCHAMAD SOEF *)

40.

YUSRON PAHLEVI

05400092

41.

RONNY RACHMAN AL RIZAL

05400100

42.

HANA WASTUTI POETRI

05400203

43.

SEQLY INTAN MAYANG SAKTI

05400204

37. 38.

04400232

04400265

Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Yang Bekerja Dalam Sektor Informal (Studi di Kabupaten Jember) Tinjauan Yuridis Sosiologis Upaya Pemerintah Dalam Penertiban Pelanggaran Perpanjangan Ijin Operasional Rumah Makan di Kabupaten Lombok Barat Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Advokat Tentang Hak Advokat Mengenai Perlindungan Terhadap Penyitaan Dokuman Klien Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tanggung Jawab (Perusahaan) Dalam Pengelolaan Sampah (Kemasan Plastik) Untuk Pelestarian lingkungan Hidup Pengajuan Keberatan Penerimaan Barang Atas Penetapan Bea Barang Kiriman Pos Dari Luar Negeri Analisis Yuridis Sosiologis Dampak Hukum Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang) Kajian Yuridis Normatif Sistem Pengawasan Pembuatan Perda Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Perda dan Peraturan Kepala Daerah Implementasi Hak-Hak Tenaga Kerja Harian Lepas Pada Jasa Pemborongan Instalasi Apabila Mengalami Kecelakaan Kerja Melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Terhadap Tindak Pidana Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Pemenuhan Hak Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

DAFTAR PESERTA WISUDA (PERIODE III/2009) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 44.

NIM

Judul

AGUNG PRIMA ANGGORO

Nama

02400139

45.

RIZAL ROZADI

02400181

46.

THAMRIN MARPAUNG

02400204

47.

MOHAMAD SUPRIYANGGODO

02400207

48.

AMIRULLAH JAYADI

02400264

49.

SUCI RAHAYU

03400028

50.

SEHID

03400100

51.

FARIDA RIYANI INDAH

03400254

Pelaksanaan Ketentuan Pasal 53 dan 54 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Studi di Kejaksaan Negeri Kepanjen Malang) Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Prapenuntutan dalam Kasus Tindak Pidana Umum di Wilayah Kejaksaan Negeri Banjarmasin Efektifitas Penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum yang Dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial (Studi di Kantor Satpol-PP Kota Malang) Tinjauan Yuridis Sosiologis Pengawasan Komisi Penyiaran terhadap Tayangan Kekerasan Film Kartun Naruto yang Ditayangkan oleh Media Televisi (Studi Kasus di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur) Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Legalitas Informasi/Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perpektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia Analisa Yuridis terhadap Perjanjian Usaha Distribution Outlet (Distro) (Studi di Distribution Outlet (Distro) Heroine Exp, Di Kota Malang) Peranan Lembaga Bantuan Hukum KAI Kota Malang Dalam Menyelenggarakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Analisis Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Antara Pemberi Waralaba dengan

52.

MAHMUD YUNUS

04400001

53.

RATIH OCTAVIANY

04400013

54.

BENNY ADIWARMAN

04400054

55. 56. 57.

WEDHA SANGGARA FARID ELMALIKI GUNAWAN WIBISONO

04400085 04400088 04400114

58.

ELFA PRATIWI

04400130

59.

ARIEF WICAKSONO

04400173

60.

YUNIAR WICAKSONO

04400219

61.

DWI HASPI AFRILIA

04400235

62.

EKO SETIAWAN

04400240

63.

RIDWAN NOOR

04400258

64.

YUNITA HADIANTI

05400005

65.

05400014

66.

FIRYAWAN EKO WAHYUDIANTO RAYNO DWI ADITYO

67.

ABDUL AZIZ BASHORI

05400039

68.

KURNIA KARYA NUGARAHA

05400059

69.

EKO AGUS VICTORIYAWAN

05400075

70.

DEDIANSYAH

05400076

71.

LINA NOVITA SARI

05400079

72.

ARFIAN PRAJULIANSAH

05400083

73.

VIDI PRADINATA

05400087

05400018

Penerima Waralaba (Studi pada Bisnis Resto Gama Kota Malang) Efektifitas Undang-Undang No. 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Menanggulangi Illegal Loging (Studi di Satpolair Banjarmasin) Pemenuhan Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan dan Progressifitas terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta (Studi Atas Perkara Pidana Nomor : 915/Pid.B/2007/PN Kab. Pas dengan Terdakwa Achmad Zuairi Bin Huda’i) Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak pidana Tranficking dan Penanggulangannya di Kabupaten Malang (Studi di Polres Malang dan Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan) Efektivitas Pengaturan Kanalisasi Dalam Upaya Menciptakan Keselamatan, Ketertiban & Kelancaran Lantas. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum yang Dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tinjauan Yuridis Peran DPR Memberikan Pertimbangan KEpada Presiden dalam Pengangkatan Duta Besar RI Menurut Pasal 13 UUD 1945 Pasca Amandemen Efektifitas Penggunaan Jaminan Pada Pembayaran Murahan dalam Upaya Menjaga Kelangsungan Pelunasan Pembayaran (Studi di PT. BRI Syariah Cabang Malang) Analisis Tentang Kesesuaian Putusan Hakim Dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Dalam Perkara No. 79/PID.B/2007/PN.MLG Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. Implementasi Hak Narapidana Mendapatkan Pendidikan (Tinajuan pasal 9 PP/32/199 Berkaitan Dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun) Analisa Yuridis Terhadap Surat Kuasa Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Jamzuri dkk melawan Zubaidi dkk, Perkara Nomor : 24/Pdt.G/1998/Pn. Tbn) Tinjauan Yuridis Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian Rel Kereta Api (Studi Kasus Pencurian Rel Kereta Api di Stasiun Besar Kota Baru dan Polresta Malang) Status Kewarganegaraan Anak Hasil Nikah Sirri Menurut Pasal 4 Huruf b UU Kewarganegaraan Di Tinjau Dari KHI & UU Perlindungan Anak Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor. Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Perlindunganm Konsumen Berkaitan dengan Pencantuman Klausul Eksonerasi dalam Nota Pembelian Barang (Studi terhadap Pelaku Usaha Eceran di Kota Malang) Analisis Yuridis Unsur Noodweer Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Sebagai Alasan Pemaaf dan Pembenar Kajian Sosiologis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilatar Belakangi Perzinaan dan Problem Penegakkan Hukumnya (Studi Kasus di Desa Pandan Lajang Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura) Analisis Yuridis Sosiologis Pelanggaran terhadap Proses Keluar dan Masuknya Muatan Barang yang Mengandung Unsur Penyuapan (Studi Kasus di Pelabuhan PT. Terminal Petikemas Surabaya, Jawa Timur) Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sungai Sudetan di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar) Permasalahan Penyandaan Barang Pada Masyarakat Adat Banjar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus di KElurahan Pekapuran Raya Banjarmasin) Tinjauan Yuridis Normatif Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Pencantuman Label Halal Pada Produk Makanan Dalam Kemasan Analisis nYuridis Sosiologis Upaya Kepolisian dalam Penertiban Sabung Ayam yang Berkedok Upacara Tabuh Rah (Studi di Polres Tabanan) Tinjauan Yuridis Normatif Kewenangan Kejaksaan dalam Melakukan Penahanan terhadap Pelaku Tindak pidana

74. 75.

LAILATUL FITRIYAH AYU SARI ANGGRAINI

05400103 05400107

76.

ANNAS ABSYAR

05400132

77.

IKRIMAH NUGROHO

78.

BRAM GANDA SAPUTRA

05400177

79.

A. KHAQQON SULEMQON

05400214

80.

DIAN KURNIAWAN

08400138

TAUFAN

ADHI 05400140

Korupsi Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Tuntutan Napi di dalam LP Kelas II B Kota Pasuruan Analisis Yuridis Putusan Nomor : 579/Pid.B/2008/PN.Malang tentang Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung (Studi di Pengadilan Negeri Malang) Tinjauan yuridis Normatif Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Analisis Yuridis Putusan Hakim Pada Perkara Pencurian Pemberatan dengan Terdakwa Anak (Tinjauan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang No. 586/Pid.B/2008/PN.Mlg Tentang Pencurian Pemberatan dengan Terdakwa Andi Saputro) Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Pelajar SMA Cokroaminoto Kota Malang (Studi Kasus terhadap Perkara Pidana Nomor : 73/Pid.B/2009/PN.Malang) Tinjauan Yuridis Sosiologis Penerapan Pasal 439 KUHP terhadap Tradisi Minum Tuak (Studi di Polres Kabupaten Tuban) Pemberian Amplop Kepada Wartawan dalam Perspekrif Kode Etik Wartawan Indonesia (Studi pada Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen-Malang dan Media Massa di Malang)

DAFTAR PESERTA WISUDA (PERIODE I/2010) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 1.

Nama

NIM

ILHAMSAH SUMUNAR

03400064

2. 3.

DADANG PANJI PERMANA WIDODO SETIYA PRANATA

03400074 03400077

4. 5.

YASIN YUSUF ANDI ADI JOHAN S. P.

03400106 03400130

6.

WULAN OKTAVIANTI

03400222

7.

AGUNG PRASETYO WIBOWO

04400050

8.

FIRDAUSI NUZULA

04400105

9.

TRIYUNA ADI PURNAWAN

04400159

10.

ANGGANA LEO PRIBADI

04400183

11.

NOVA ROSALIA INDAH

04400194

Judul Aspek Hukum Penanganan Pemulung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (Studi pada Satpol PP Kota Malang) Peranan Korban dalam Membantu Mengungkap Tindak pidana Curanmor (Studi di Wilayah Hukum Polres Jombang) Proses Persidangan Pelanggaran Kode Etik Profesi terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah Dijatuhi Hukuman Pidana (Studi Kasus Penyalahgunaan Barang Bukti (Psikotropika di Polres Malang) Analisis Yuridis Penetapan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia Optimalisasi Peran Penyidik terhadap Prosedur Pemeriksaan Tersangka dalam Kasus Perjanjian Togel (Studi Kasus di Kepolisian Kota Batu) Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Kota (Studi di Pemerintah Daerah Kota Batu) Tinjauan Yuridis Normatif Mengenai Hak Eksklusif Pencipta Untuk Mengumumkan atau Memperbanyak Ciptaan dalam Lingkup Hak Cipta di Indonesia Implementasi Pemberian Pelayanan Hak Kesehatan dan Makanan yang Layak Menurut Pasal 14 Menurut Hurud (d) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terhadap Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang) Efektifitas Pelaksanaan Fungsi dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mewujudkan Sistem Pemerintahan Desa yang Baik (Studi di Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro) Perilaku Hukum Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Perjudian Yang Terjadi di Lingkungannya (Studi di Desa Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang) Tinjauan Yuridis Normatif Pemenuhan Aspek Kepastian Hukum Materiil Putusan Pengadilan Militer dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Terdakwa I Nyoman Sudarma (Studi Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Put/83-K/PM.III-12/AD/V/2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 96K/Mil./2007)

12.

NURIAL ANGGRAINI

05400001

13.

JOKO TRIONO

05400008

14.

MOH. ZAKKI

05400010

15.

SUDJATMIKO KURNIAWAN

16.

M. KHOIRUL MUANAM *)

05400225

17. 18. 19.

ALFIADI DAUD *) MUHAMMAD SETIAWAN *) MOCHAMMAD INTAN PERDANA IMAM YOYOK HADI SAPUTRA

05400230 05400243 05400026

20.

ADJI

05400019

05400042

21.

FEBRIYAN SULIESTYAWAN

ARNOLDI 05400048

22.

TIRTA

05400056

23.

YUNIAR SYAFITRI

05400078

24.

ANDRI PANDU WINATA

05400091

25.

DANI TRIONO

05400109

26.

HULAM SANTOSO

05400143

27.

MARADEN ALIM WICAKSONO

05400146

28. 29.

BAGUS INDRA WINATA SUBHAN ROLLY SAHRIAL

05400160 05400169

30. 31.

RACHMAD SUCI SAHIDI KHALED SALEH BACHMID

05400178 05400199

32.

AJI WIBOWO

05400200

33.

WAHYU ISMOYO

06400001

Analisa Penerapan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Agung Perkara KDRT Sebelum dan Sesudah UU PKDRT Analisis Yuridis Normatif tentang Pemenuhan Syarat Formil dan Materiil dalam Penuntutan terhadap Tindak Pidana Pertjudian Togel di Kejaksaan Negeri Batu (Studi Kasus Penuntutan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian togel dengan Terdakwa Sulistiono Surat Tuntutan : B-194/0.5.443/Ep.2/05/2008) Kekuatan Mengikat Surat Keputusan Bersama Tentang Pembubaran Ajaran Ahmadiyah ditinjau dari Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sebagai Hak Kontitusional Rakyat Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan terhadap Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit (Studi Kasus antara USP Montana Kusuma Artha II Malang dengan Drs. Tgr dan Nyonya FRNS di Kantor Notaris Dra. Tuminem, S.H di Kota Malang) Akibat Perceraiahan Terhadap Hak Asuh Anak (Studi Perbandingan Antara Perspektif Fiqih Islam Dan Hukum Positif) Analisa Fiqih Siyasah Tentang Hak Prerogatif Presiden DAlam Hukum Tata Negara Pelibatan Anak-Anak Dalam Kampaye (Studi EMpiris Hukum Islam Dan Hukum Positif) Penegakan Hukum terhadap Peredaran Miras dalam Pertunjukan Seni Tayub Di Tinjau dari Perda Kab. Ngajuk No. 3/1999 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol) Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor : 67/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn dalam Perkara Kerusuhan Antar Anggota Perguruan Pencak Silat Pelaksanaan Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Hal Kewajiban Penyidik Untuk Memberikan Informasi Melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Wilayah Malang) Analisis Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Peraturan Disiplin Mahasiswa UMM terhadap Perilaku Hedonisme Oknum Mahasiswa ( Studi Kasus di Kawasan Pemondokan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang) Analisis Yuridis SosiologisProses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Huruf b UndangUndang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Studi terhadap Kasus H. Achmad Subawono di Polres Sidoarjo) Penyelesaian Hukum Perzinahan Bujang dengan Bujang (Studi Kasus di Desa Tulus Besar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang) Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Di Desa Jatisari Kec. Pakisaji Kab. Malang) Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Yang Dijadikan Komoditi Oleh Perusahaan Jasa Nada Sambung Pribadi ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Aspek Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia Penerapan Pasal 56 KUHAP tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi tersangka (Studi di Polres Malang) Penggunaan Minuman Keras (Arak Bali) Pada Saat Sebelum Acara Pengarakan ogoh-Ogoh di Masyarakat Bali dalam Perspektif Hukum Positif di Indoneisa Praktek Penjaminan Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS) Implementasi Akad Musyarakah (Kerjasama) dalam Kongsi Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang) Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Malang Dalam Membantu Masyarakat Yang Dirugikan Oleh Iklan Produk Barang Atau Jasa Yang Menyesatkan ) Analisis Kriminologis Ibu Kandung yang Membunuh Anaknya Pada Saat Dilahirkan Atau Tidak lama Setelah Dilahirkan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang)

34.

MEIKI ARIZONA

06400016

35. 36.

TAUFIK EFFENDI ARMING

06400023 06400035

37.

RYAN HIDAYAT

06400040

38.

IRWAN SAPUTRA

06400047

39.

GEYS

06400093

40.

ISRIFAYANDI ZULKIFLI

06400113

41.

NOVITA CATUR IRJAYANTI

06400119

42.

BIMA ADHYATMA

06400154

43. 44.

SHEILA FATIMAH RIMA FIRIZKY

06400164 06400168

45.

WEDARATININGSIH

0640017

46.

M. NURUL MISBAHUDDIN

06400178

47.

RENDY NORMA SUSANTI

06400190

48.

GITA RIKSA NURMAWANTI

064000198

49.

NASIHUL AMIN

07400117

50.

ISANUR HANDAYANI

KRISTIAN 08400322

Tinjauan Yuridis Sosiologis Perjanjian Tanggung Renteng sebagai Upaya Koperasi dalam Menekan Kredit Macet (Studi di Koperasi Mawar Putih Malang) Analisis Kriminologis terhadap Kasus Penganiayaan antar Pemain dalam Pertandingan Sepak Bola Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Menurut Pasal 11 Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 dalam Memberikan Pendidikan Politik Masyarakat dalam Pemilu (Studi di DPC PDIP dan DPD Partai Golkar Kota Malang) Analisis Yuridis Normatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Siaran Program Infotainment dalam Perspektif Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang) Peranan LPPOM – MUI dalam Menertibkan Pelaku Usaha Yang Melanggar Ketentuan Berproduksi Secara Halal Di Indonesia (Studi Di LPPOM Surabaya) Analisis Yuridis Sosiologis Model Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Malang di Tinjau dari Undang-Undang N0. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi di Kota Malang) Tinjauan Tentang Persaingan Tidak Sehat dalam Transaksi Bisnis E-Commerce di Tinjau dari Uu No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Tinjauan Yuridis Normatif transaksi Pornografi (dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) Tinjauan Yuridis Normatif Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Atas Foto Ditinjau dari Pasal 72 Ayat 5 jo Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Efektifitas Pelaksanaan Tugas Bidang Sosial P_ada Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang Menurut Pasal 44 Keputusan Walikota No. 333 Tahun 2004 dalam Melakukan Pembinaan Anak Jalanan Kota Malang Analisis Yuridis Sosiologis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Kerangka Otonomi Desa (Studi di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan) Analisis terhadap Penerapan Penilaian The Five C’s Of CreditPrinciple Kepada Calon Debitur dalam Rangka Meminimalisir Kredit Macet di Bank Perkreditan Rakyat (Studi di PT BPR Dau Anugerah) Analisis Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah yang Belum Bersertifikat tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi di desa Talun Kulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung) Praktek Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan oleh Perangkat Desa (Studi pada Desa Karanggeneng Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan) Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Fenomena Terjadinya Tindak Kekerasan Fifik Pada Masa Pacaran di Kalangan Mahasiswa Universtas Muhammadiyah Malang