SEMINAR NASIONAL KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN I ... kaI
'ena berkat rahmat clan ridho-Nya kita sernua dapat hadiI' pacta seminar ini.
S~mUlar Nasionill Kes~lamat!Ul,Kesehatandan LillgkllJlg!lIl
:",._-~
23 -24
Oktool.:r
2001
SAMBUTAN MEN
,I{j NE(iAl{A
LIN(,KUNGAN
I-llDUlj / KJ~PAL_A llAljEDAL
PADA SEMINAR NASIONAL KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN I Jakarta, 23-24 200j DENGANTEMA KEBIJAKAN PENGATURAN DAN PEMBINAAN LINGKUNGAN HID UP DALAM MENYONGSONG ERA PERDAGANGANBEBAS Assalamu' alaikurn WaITohmatulohi Wabarokatuh. Salam sejahtera bagi kita semua; SaudaI'aMenteri Negara Riset dan Teknologi serta Menteri Tenaga Kel:ja clanTransmigrasi yang saya hoffi1ati, Rektor Universitas Indonesia, Kepala BATAN,
dan paI'a Undangan serra Para Peserta
Seminar yang berbahagia. Pertan1a-tamamarilah kita memanjatkan puji clan syukUl' ke hadirclt Tuhan Yang Maha Esa, kaI'ena berkat rahmat clan ridho-Nya kita sernua dapat hadiI' pacta seminar ini dalam keadaan sehatwal' afiat. Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan, menuju terwujudnya pembaharuan, kemajuan dan kesejahteraanyang lebih baik, dalam arti yang seluas-luasnya. Oleh karena itu apabi1a pemb.angunanyang berkaitan erat dengan gerak modernisasi, industrialisasi dan teknologi tidak ditangani secara tepat rnaka akan dapat berdan1pak negatif terhadap ke1estarian1ingkungan yang pada giliI'annya tidak rnustahil akan menimbu1kanbencana dan kesulitan bagi kehidupan kita semua. Bertitik tolak dari PembukaanUndang -Uudang Dasar 1945, maka terlestarikannya lingkungan hidup sesuai fungsinya ada1ahmerupakan salah satu prasyarat dan sekaligus merupakan sebagian dari tujuan yang kita cita-citakan. Dengan demikian, pendekatan pembangunan yang kita anut ada1ahpembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat di masa-masa mendatang. Oalarn keadaan sepcrti ini, fungsi lingkungan hid up akan tetap lestaI'i dan tetap dapat mendukung pcrikchiuupclll rnanusia ucln mahkluk hidup lain dalam kehidupan bernegarayang dicita-citakcll1. Saudara-saudarasekalian; lain
Usaha pelestarian lingkungan hidup kedepan mempunyai beberapaciri khas, antala semakin tingginya potensi berbagai macam konflik, besarnya uncertainty
(ketidakpastian), adanya kurun waktu yang lama antar~\ kegiatan dan u~lmpaknya, scrla besaI'nyasali11gketerkaitan antal' faktor atau komponen dalarn peri kehidllp~m KaI"enacu'i-
,unatill},
Seminal" Nasional -K,
ciri ini, usaha pclestarian tantangan
akan selalu P1erupakan suatu usah;:1 yang dinamis,
yang dihadapi
lingkungan
maupun
dari jalan kelual"llya.
hidup itu sendiri perlu bertolak
Visi mekanisme
pelestarian
lingkungan
pelestarian
lingkungan
yang dinamis dalam
kepUl.usan-kepUl.usan
dcmi
mclnpunyai
in[onnasi
serra kemampuan
aspirasinya
yang
kita
pusat
maupun
daerah
InclsY;:lr;:lkal.llya Yc~llg l1Ia."uk Illel;llui
ini akan hertitik
khusUSl1Y;:1 di
tolak di
I'demand dituntut
side'l.
kepekiian
lelllhaga-lelllh;lg;1
S;:II.U pihak
mekanisme
demokratis
akan
side'l
merupakan
mekanismc
lillgkung;:ln
keberdayaannya
Disamping untuk
itu
side'l
pclcSl.arial1
tingkat aspir;:lsi
(Iclll .i;Ilur-.ialur gl)vcrnanccll
yallg
dicap;:li
yang cfckl.if,
clan sesuai
pada
mcmpcrhalikan
(Ielll\)kralis
clan Ilsupply
;:ldallya
unl.uk Inempcngaruhi
serra mempunyai kem;:lmpllai1 untuk mclaksaI1;:lk;:111"gl)l)d cnvir()llmcnt;:11 kita sebut scbag;:li II supply side'l. Keseimb;:111g;:ll1 ;:1 111;:lr;:1 Ildclll;:lnd
dari keberadaan
hid;:lllg
dalam mengakl.ualisasikan
sebagai
visi pelestarian
tersebut.
masY;:lf'ak;:ll., diIll;:lna
umUlll,
baik dari scgi
dcmikian,
pad;:1 l.illgkal. yang c[ekti[
kcpcntil1gal1
schut
Dcngan
dari visi yang dinaillis
InasY;:lrakal. yang l11cmpul1Y;:li kchcrdaY;:lan
pemerintahan
24 Oklubt:f 2001
Kesl:hatclll dill} LingkUllga~
laillilya y;:111g
111CI;:llui
transparan
dan a(iil.
Saudara-saudara sckalian, Dengan
telah diberlakukannya
Undang-undang
No.
22 Tahull
1999 tentang
Pemerintah Dacrc1.h, diman,a salah Sc1.tubidang pcll1crill!.clhclll yallg wa.iih uilaksallclkclll daerah Kabupaten dan daerah Kota adalah bidang pengelolaan lingkungan
hidup, maka
kewenangan pengelolaan Ilngkungan hidup berada di dc1.erclhKabupatcil JaIl uacrah Kotcl. Sedangkan daerah propinsi hanya rnenangani bidang lil1gkullgall hidup yallg sifatnya lintas daerah kabupaten dan daerah kola serra hal-hal lain yang belurn marnpu uilaksanakcill oleh daerah Kabupaten dan daerah Kota. Untuk rnendukung terlaksananya rnekanismc pclcstariclll lillgkungall
yang dinarnis,
rnaka perlu peningkatan kernarnpuan daerah dalarn penyelenggcu'aan kepemerintahan yang baik
(good
envij'onmental
governance)
rnelalui
dialog,
u'aining,
pcngembangan
kelernbagaan, pengernbangan kebijaksanaan, dan lain sebagainya c1.garpemerintah daerah Kabupaten dan Kota rnen.jadi lebih peka dan rnarnpu untuk menjawab aspirasi rnasyarakat. Selain daripada itu, untuk lebih rnernpercepat terwujudnya cita-cita yang tertuang di dalarn pernbukaan Undang-undang
Dasar 1945 perlu dilakukan berbagai upaya lainnya,
antara lain: Pertarna, pe.n1berdayaan individu dan kelornpok untuk berpcran serra ucllclm pengambilall keputusan
dcmi
kCpclltillgall
menuorong indiviuu
UII1UII1 ui
biuallg
PClcs!.clriclll lillgkullgall
hiuup,
scrtcl
uan masyarakclt untuk rnemanJ'aatkan pcmbcrdayclan uan inl'offi1asi
yang didapatnya sebaik-baiknya untuk usaha pelestat'ian lingkungan hidup. Kedua, rnendorong peningkatan penataan terhadap kebijaksanaan hukurn pelestarian rnelalui insu'urnen hukurn, dan insu'urnen lainnya, berlangsungnya
rnediasi
dalarn
rnenyelesaikan
scngketa
dan perangkat
scrta rnenuorong
lingkungan
hidup.
Hasil
Semill.u- Nasjonal KeselaIuatan, Keschalan daIl Lingkungan I, 23 -24 Oktober 2001
kesepakatan dalam mediasi ini perlu menjadi keputusclll Ycwg stabil Jail uitaati olch yang bersangkutan. Ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mempel:iuangkan pelestarian global, regional maupun kepentingan nasional sendiri' dalam pelestarian lingkungan. Di lain pihak perlu pula diusahakan bantuan dan dorongan dari pihak-pihak luar negeri untuk meningkatkan usaha pelestarian.lingkungan di Indonesia. Saudara-saudarapeserta seminar dan hadirin yang saya holmati, Saya menyan1but baik dan mendukung diadakannya Seminar ini dalan1 rangka mcl1ingkatkan l~crjasclllla pcnclitial1 dan net working cllltar lcmbaga pcllclitiall seperti BAT AN, BPPT, LIP I, Perguruan Tinggi maupun Kantor LH/Bapedal di bidang kesclamatcm, kese.hatan dan khususnya ui biuang pclcstariclll lil1gkullgcll1 hidup. Palla kesempatan ini, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara-Saudarclyang Lelahmelakukan kerjasama penelitian ucngan kami. Berbagai upaya yang Lelahdilintis, hendaknya terus dikembangkan schingga dapat membuahkan hasil yang bern1anfaat bagi kita semua, khususnya dalam meningkatkan kualitas lil1gkungan hidup dan meningkatkan kesejahterac111 masyarakat pada umumnya. Seperti telah saya kemukakan sebelumnya, bahwa masalah lil1gkungan hid up merupakan masalah y,lng s,Ulgclt dinaIllis, sarat ucl1galJ Iclktor ketiuclkpclsticuJ,s,U1gcll kompleks dan melibatkan berbagai sektor. Oleh karena itu keterlibatan berbagai pihak sangat dip~rlukan untuk bersama-samamelakukan Dcnelitian atau upaya-upaya lain dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Khusus kepada Pimpinan BAT AN yang telah memfasilitasi pelaksanaanpenelitian Airborne PaI1icuiate di wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan metode N~utJ'onActivated Analysis (NAA), kan1i ucapkan terima kasih dan dihaI'apkan kel:iasama ini dapat terus dikembangkan di masa-masayang akal1datang. Demikianlah beberapa pokok pikiran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Seminar Keselamatan, Kesehatandan Lingkungan ini, semoga dapat bermanfaat.
1. PENDAHULUAN Dernonstrasi di Seattle, Washington, di Praha, dan di Davos rnenunjukkan bahwa, sejurnlah bes'cirrnasyarakat kuatir terhadap liberalisasi perdagangan. Perdagangan dan kebijakan
liberalisasi
perdagangan secara urnurn
rnenawarkan kesernpatan bagi
perturnbuhan ekonorni. Perdaganganrnenawarkan pertarnbahan pendapatan, lebih banyak pilihan produk dan jasa bagi konsurnen, penyerapan tenaga kerja, dan prornosi alih teknologi dan investasi. Narnun, rnanfaat perdagangan, ternlasuk liberalisclsi perdagangan, tidak selalu sarna bagi setiap negara, dan bahkan dalarn hal tertentu merniliki llllplikasi negatif seperti peningkatan pencernarandan kerusakan lingkungan hidup dan kerniskinan. Sebagai konsekuensi ratifikasi Perjan.iian Pernbentukan Badan PerdaganganDunia (WTO) rnelalui Undang-lJndang Nornor 7 Tahun 1994, kebi.iakan nasional dalanl bidang perdag~nganharus sejalan dengan prinsip-prinsip WTO. Isu lingkungan hidup dalanl WTO mencuat paLla Konferensi ke-1 Tingkat Menteri WTI di Singapura pacta tahun 1995. Pada
~.
Nasiollal K~st:l.Ullal.Ul, Kl.:sl.:halall U.UlLillgkllllg.Ul
24 Oklube
2()UJ
saat itu, muncul polemik apakah kebijakan pengeIoIaall Iingkungan hiuup perlu uikaitkall dengan sisteln peruagallgan uullia ui bawah naul1gall WT
