DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS PADJADJARAN FAKULTAS HUKUM

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung 40132 Telp/Fax: (022) 250 8514 No Lampiran Perihal

: 61/DEP HI/FHUP/X/2015 : 1 (satu) Dokumen Kerangka Acuan Diskusi Publik : Undangan Diskusi Publik

Kepada Yth. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Di tempat

Dengan hormat, Sehubungan dengan akan diadakannya kegiatan yang bertajuk “Diskusi Publik mengenai Tanggung Jawab Dunia Islam dalam Penyelenggaran Ibadah Haji (Merespon Musibah Mina 2015)”, melalui surat ini Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bermaksud untuk mengundang bapak/ibu untuk hadir dan berpartisipasi dalam acara tersebut yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Kamis, 15 Oktober 2015 Waktu

: Pukul 09.00-12.00 WIB

Tempat

: Lt. 4 Auditorium Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung

Konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Meta (081221004422) atau Sdri. Tiara (089629730154). Besar harapan kami agar bapak/ibu berkenan berpartisipasi. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 9 Oktober 2015 Ketua Pelaksana

Rachminawati, S.H., M.A. NIP. 197910092003122003

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS PADJADJARAN FAKULTAS HUKUM

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung 40132 Telp/Fax: (022) 250 8514 Lampiran Kerangka Acuan Diskusi Publik Tanggung Jawab Dunia Islam Dalam Penyelenggaran Ibadah Haji (Merespon Musibah Mina 2015) Kerja Sama Harian Pikiran Rakyat dan Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Unpad Pengantar Musibah Mina termasuk yang memakan korban jamaah haji Indonesia bukan terjadi kali ini saja. Sudah berulang kali terjadi dengan interval waktu yang relatif dekat. Tercatat 8 kali musibah sejak tahun 1990 sampai dengan 2015. Tahun 1990 tercatat sebagai musibah yang paling fatal dengan korban 1426 jamaah. Tahun 1994, 270 korban; tahun 1998, 180 korban; tahun2001, 35 korban; tahun 2003, 14 korban; tahun 2004, 244 korban; tahun 2006, 360 korban; dan tahun 2015, diperkirakan 1000 korban. Setiap kali terjadi musibah, penyebab dan pola penanganannya relatif sama. Tidak ada sistem atau sarana lainnya yang dapat segera menghentikan kepanikan jutaan manusia ditempat yang terbatas. Akal sehat seakan terhenti bekerja, bahkan lantunan kalimah Takbir sekalipun tidak cukup mampu menghentikan jamaah haji yang berada dalam puncak kepanikan. Hasrat untuk menggapai keutamaan (afdloliyah) dengan mengabaikan keselamatan kerapkali dituding sebagai penyebab terjadinya rentetan musibah. Mungkin saja hal tersebut menjadi salah satu penyebabnya. Namun, mengubur selama-lamanya hasrat untuk menggapai keutamaan, sementara ikhtiar yang maksimal dari segenap umat Muslim dunia untuk menjadikan prosesi Jumroh sebagai prosesi ibadah yang aman dan afdlol belum dilakukan, tentu saja sangat tidak beralasan. Secara de facto Arab Saudi adalah penanggung jawab utama penyelenggaraan ibadah haji. Mekah dan wilayah sekitarnya, tempat yang menjadi area utama pelaksanaan ibadah haji adalah teritori yang sepenuhnya dibawah kedaulatan Arab Saudi. Secara demikian, adalah masuk akal apabila ada negara yang akan meminta pertanggungjawaban Arab Saudi atas terjadinya musibah Mina, kecuali yang bias politik dan ideologi seperti Iran misalnya. Tapi menjadi kurang masuk akal, karena sejatinya pelaksanaan ibadah haji adalah tanggung jawab seluruh umat Islam. Meminta pertanggungjawaban kepada Arab Saudi setiap kali terjadi musibah dalam pelaksanaan ibadah haji, hanya akan membiarkan persoalan pelaksanaan ibadah haji betul-betul menjadi urusan pemerintah Arab Saudi, bukan tanggung jawab umat Islam. Bagaimana caranya agar pelaksanaan ibadah haji betul-betul menjadi tanggung jawab bersama umat Islam? Salah satu jawabannya adalah dengan membentuk kesepakatan umat Islam dunia dalam bentuk konvensi atau perjanjian internasional mengenai haji. Adanya konvensi internasional mengenai haji bukan sesuatu yang mustahil atau mengada-ada. Negara-negara Islam sudah memiliki organisasi tempat mereka berhimpun yaitu Organisasi Kerjasama Islam (dahulu bernama Organisasi Konferensi Islam/OKI) yang merupakan organisasi internasional kedua terbesar setelah PBB dengan anggota sekitar 60 negara. Lewat OKI salah satu kesepakatan mengenai haji yaitu kuota 1 orang per 1000 penduduk berlaku cukup efektif dan ditaati oleh hampir seluruh anggota OKI termasuk Indonesia. Kesepakatan itu sudah berlangsung selama 30 tahun. Hal ini membuktikan bahwa umat Islam sebenarnya dapat menyepakati sesuatu dan ditaati. Sekarang, bagaimana kesepakatan itu diperluas dan dibingkai dalam instrumen hukum yang lebih mengikat. Khusus untuk Indonesia dapat memainkan peranannya yang efektif dan significant sebagai negara Muslim terbesar di dunia dan juga pengirim jamaah haji terbesar.

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS PADJADJARAN FAKULTAS HUKUM

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung 40132 Telp/Fax: (022) 250 8514 Tema

: Tanggung Jawab Dunia Islam Dalam Penyelenggaran Ibadah Haji: Merespon Musibah Mina 2015. Hari/Tanggal : Kamis, 15 Oktober 2015. Tempat : Gedung Mochtar Kusumaatmadja, Auditorium Lt.4 – Fakultas Hukum Unpad Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung Waktu : 09.00 – 12.00 WIB. Pembicara : 1. Dr.Sodik Mujahid, M.Sc. (Wk.Ketua Komisi VIII DPR RI). 2. Atip Latipulhayat,S.H.,LL.M.,Ph.D. (Fakultas Hukum Unpad). 3. Prof.Dr.H.Maman Abdurrahman,M.A. (Ketua Umum Persis). 4. Dr.H. Aam Amirudin, M.Si. (KBIH Percikan Iman). Undangan : 1. Ketua MUI Jawa Barat 2. Ketua MUI Kota Bandung 3. Kanwil Departemen Agama Prop.Jawa Barat 4. PP.Persis 5. Ketua PW Muhammadiyah Jawa Barat 6. Ketua PW Nahdlatul Ulama Jawa Barat 7. Ketua PW Persis Jawa Barat 8. Ketua PW PUI Jawa Barat 9. Ketua IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji) Jawa Barat 10. Ketua PD Muhammadiyah Kota Bandung 11. Ketua PD Nahdlatul Ulama Kota Bandung 12. Ketua PD Persis Kota Bandung 13. Ketua PD PUI Kota Bandung 14. Ketua ICMI Orwil Jawa Barat 15. Ketua PW Aisyiyah Jawa Barat 16. Ketua PW Muslimat NU Jawa Barat 17. Ketua PW Persistri Jawa Barat 18. Ketua PP Pemuda Persis 19. Ketua PP Pemudi Persis 19. Ketua PP Hima Persis 20. Ketua PP Himi Persis 21. Ketua PW GP Anshor Jawa Barat 22. Ketua PW Pemuda Muhammadiyyah Jawa Barat 23. Pimpinan KBIH Safari Suci 24. Pimpinan KBIH Khalifah Tour 25. Pimpinan KBIH Percikan Iman 26. Pimpinan KBIH Qiblat Tour 27. Pimpinan KBIH Istiqomah 28. Pimpinan KBIH Megacitra 29. Dosen Fakultas Hukum Unpad 30. Mahasiswa Fakultas Hukum Unpad 31. Pihak lain yang terkait.